PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI PTSP PUSAT-BKPM (Updating layanan izin investasi 3 jam)

invest in

invest in

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI PTSP PUSAT-BKPM (Updating layanan izin investasi 3 jam)

Hotel Borobudur Jakarta, 9 Juni 2016

Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015 “Fasilitas dan Kemudahan di KEK”

Pasal 79 Ayat (1) : Administrator KEK mempunyai kewenangan penerbitan Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, pembatalan, dan pencabutannya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal

Pasal 79 Ayat (2) : Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Pelimpahan Kewenangan BKPM kepada Kawasan Ekonomi Khusus

KEK Bitung

• Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2014

KEK MBTK


KEK Mandalika


KEK Morotai


KEK Palu


KEK Sei Mangkei

• Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2012 • (SIAP OPERASI)

KEK Tanjung Api-api


KEK Tanjung Lesung

• Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2012 • (SIAP OPERASI)

KEK Tanjung Kelayang


Pelimpahan Kewenangan Pemberian IZIN Perka BKPM No 1 dan 2 Tahun 2014

Perka BKPM No 1 dan 2 Tahun 2015


3

Kewenangan Perizinan pada Masa Transisi

Berdasarkan Rapat Terakhir dengan Dewan KEK : “Seluruh penerbitan Izin Prinsip beserta Pembatalan dan Pencabutannya tetap dilaksanakan di PTSP Pusat di BKPM sambil menunggu kesiapan Administrator KEK”

Izin Prinsip dengan Nilai Investasi KURANG dari 100 Milyar diproses online melalui SPIPISE

Izin Prinsip dengan Nilai Investasi LEBIH dari 100 Milyar diproses melalui Layanan Cepat 3 JAM

Pencabutan Izin Prinsip melalui Deputi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

“Dewan KEK akan menyampaikan surat kepada BKPM mengenai pelimpahan kewenangan penerbitan izin prinsip sementara karena Administrator KEK belum siap melakukan penerbitan izin prinsip” The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

4

LAYANAN IZIN INVESTASI 3 JAM ‘8+1’


5

Timeline Layanan 3 Jam

11 Januari 2016 23 Desember 2015 1 Desember 2015

26 Oktober 2015

Soft Launching Layanan 3 Jam (8+1)

Pendelegasian TDP untuk Layanan 3 Jam

Grand Launching Layanan 3 Jam (8+1)

Launching Layanan 3 Jam (3+1) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

6

Peningkatan Kualitas Pelayanan

Layanan 3 Jam

KRITERIA

9 produk (8+1)

Minimum investasi

• Izin Investasi • Akta Pendirian + SK KumHAM • NPWP • TDP • APIP • NIK • RPTKA • IMTA • Informasi Blocking Tanah

Rp. 100 M (+/- USD 8 million) dan/atau mempekerjakan

1,000 orang tenaga kerja

BKPM

• Tiba di BKPM langsung dari Bandara Soeta/Halim P.

• Konsultasi dengan Direktur Pelayanan BKPM. • Menyampaikan data diri dan rencana kegiatan usaha

Menunggu di Lounge pada saat semua produk di proses oleh BKPM, Notaris, pejabat K/L di PTSP

Menerima 8 produk perizinan dan 1 produk informasi blocking tanah dalam waktu 3 jam dan investor siap melakukan usaha di Indonesia

ALUR PROSES: IZIN INVESTASI 3 JAM ‘8+1’


8

Makna Layanan 3 Jam

3 jam , 3 kepastian

untuk investasi anda

memulai usaha • Izin Investasi • Akta Pendirian + SK KumHAM • NPWP • TDP

+

kerja

impor mesin

• RPTKA • IMTA

informasi akurat ketersediaan lahan

• API-P • NIK

Informasi blocking lahan – sebagai verifikasi awal status lahan dan untuk memblock lahan sebelum transaksi pembelian


9

PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN

1

PERLUASAN USAHA, Perusahaan yang akan melakukan perluasan usaha dengan nilai investasi minimal Rp. 100 M, dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja Permohonan disampaikan langsung oleh Direksi Perusahaan

2

PENDIRIAN BARU/ PERLUASAN USAHA , untuk : A. Perusahaan SUPPLY CHAIN perusahaan pemasok untuk “perusahaan industri di Indonesia yang memiliki nilai investasi minimal Rp. 100 M dan/atau mempekerjakan 1000 orang tenaga kerja”

B. Perusahaan bidang usaha INFRASTRUKTUR Daftar bidang usaha infrastruktur – di slide selanjutnya Dapat memanfaatkan layanan 3 jam tanpa harus memenuhi kriteria minimum investasi maupun tenaga kerja

Permohonan disampaikan langsung oleh Pemegang Saham/Direksi Perusahaan


10

PENGEMBANGAN PENGGUNA LAYANAN

Kementerian Perhubungan 1. Bidang usaha Perkeretaapian (KBLI 49110-49120) 2. Bidang usaha Kepelabuhanan (KBLI 52221) 3. Bidang usaha Kebandarudaraan (KBLI 52230)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 1. Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (KBLI 06202); 2. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35101); 3. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35102); 4. Bidang Usaha Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35103), termasuk penetapan wilayah usaha; 5. Bidang usaha penjualan tenaga listrik, termasuk penetapan wilayah usaha; 6. Bidang Usaha Penunjang Tenaga Listrik (KBLI 35104); 7. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 1. Bidang usaha pengusahaan jalan tol (KBLI 52213); 2. Bidang usaha sumber daya air dan irigasi (KBLI 36001-36002); 3. Bidang usaha air minum (KBLI 36001-36002); 4. Bidang usaha pengelolaan limbah (KBLI 37011 (pengumpulan air limbah yang tidak berbahaya), KBLI 37021 (pengelolaan dan pembuangan limbah yang tidak berbahaya); 5. Bidang usaha Sistem Pengelolaan Persampahan (KBLI 38110 (pengumpulan sampah yang tidak berbahaya), KBLI 38211 (pengelolaan dan pembuangan sampah yang tidak berbahaya).

Usulan Kementerian Komunikasi dan Informatika 1. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, dan 61300); dan 2. Bidang usaha penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang terintegrasi dengan jasa telekomunikasi (KBLI 61100, 61200, 61300, 61922, 61923, 61929, 61921, 61911, dan 61919). The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

11

PERKA NO.24/2016 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI TERTENTU UNTUK KEMUDAHAN INVESTASI LANGSUNG KONTRUKSI (KLIK) 1. Kwsn Indt. Kendal (KIK), Jawa Tengah (PMA ; 700Ha) 2. Kwsn Indt. Bukit Semarang Baru (BSB), Jawa Tengah (PMDN ; 40Ha) 3. Kwsn Indt. Wijaya Kusuma (ITW), Smrng Jawa Tengah (PMDM;100 Ha) Dapat 4. Kwsn Indt. Java Integrated Industrial and Port Estate, Gresik, langsung Kontruksi, Jawa Timur (PMDN ; 1.761 Ha) Perizinan 5. Kwsn Indt. Bantaeng (KIBA), Sulawesi Selatan (BUMD ; 3.000 Ha) Pelaksanaan 6. Kwsn Indt. Terpadu Wilmar, Serang, Banten (PMA ; 800 Ha) di Pusat dan 7. Modern Cikande Industrial Estate, Serang, Banten (PMDN ; 1.800Ha) Daerah 8. Krakatau Industrial Estate Cilegon (KIEC), Banten (PMDN ; 570 Ha) (IMB, Izin Lingkungan, 9. Bekasi Fajar Industrial Estate , Bekasi, Jawa Barat (PMDN ; 300 Ha) dll) 10. Kwsn Indt. Delta Silicon 8, Bekasi, Jawa Barat (PMA ; 158 Ha) dipenuhi 11. Kwsn Indt. Karawang Internasional Industrial City (KIIC), Karawang, secara Jawa Barat (PMA ; 293 Ha) Pararel 12. Kwsn Indt. Suryacipta City of Industry,Karawang, JaBar(PMDN;300Ha) 13. Kwsn Indt. GT Tech Park, Karawang, Jawa Barat (PMDN ; 100 Ha) 14. Kwsn Indt. Medan (KIM), Deli Serdang, Sumatera Utara (PMDN/BUMN ; 100 Ha) The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

12

Rekapitulasi Pengguna Layanan 3 Jam

59 Perusahaan Baru

Investasi 137,5 Triliun

44.400 Tenaga Kerja Data per 1 Juni 2016 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

Thank You Terima Kasih

Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia One Stop Service Contact Center P : 0807 100 BKPM (2576) E : [email protected]

14

PELAYANAN PENANAMAN MODAL DI PTSP PUSAT-BKPM (Updating layanan izin investasi 3 jam)

Recommend Documents