Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in remarkable indonesia Invest in indonesia

PELAYANAN FASILITAS IMPOR BARANG MODAL, BARANG DAN BAHAN SERTA FASILITAS TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

remarkable indonesia able indonesia Invest

invest in Invest in remarkable indonesia

Invest in

© 2013 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved

1. Maksud Dan Tujuan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal A.

Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta meningkatkan kemampuan daya saing

B.

Membantu perusahaan penanaman modal untuk persiapan melaksanakan produksi komersial (khususnya dengan fasilitas impor bahan baku)

C.

Untuk melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang di impor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

2. Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang Dan Bahan 2.1. Dasar Hukum : Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan perubahannya No.17 Tahun 2006 Peraturan Menteri Keuangan: No. 176/PMK.011/2009 tanggal 16 November 2009 jo. perubahan No. 76/PMK.011/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang Dan Bahan Untuk Pembangunan Atau pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

3

2.2. Industri Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk Sesuai dengan dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 jo. perubahan No.76/PMK.011/2012 No.76/PMK.011/20 12 A. Perusahaan industri atau perusahaan yang telah memiliki Izin usaha untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan/ atau barang jadi, menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi B. Industri Jasa Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk (Sektor Primer Dan Tersier)


4

2.3. Industri Jasa Yang Mendapat Fasilit Fasilitas as Pembebasan Bea Masuk 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pariwisata dan kebudayaan Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi publik) Pelayanan Kesehatan publik Pertambangan Konstruksi Industri Telekomunikasi Kepelabuhanan


5

2.4. Ketentuan Fasilitas Impor Barang Modal Barang Modal harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri. Jangka waktu impor 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu penyelesaian proyek (JWPP) dalam surat persetujuan penanaman modal. Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk berdasarkan ketentuan lain tidak dapat menggunakan ketentuan fasilitas ini.


6

2.5. Ketentuan Fasilitas Impor Bahan Baku Bahan baku harus digunakan untuk kebutuhan industri sendiri. Bahan baku diberikan untuk kebutuhan 2 (dua) tahun produksi, dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun. Perusahaan yang menggunakan mesin/ peralatan hasil produksi dalam negeri diberikan fasilitas impor bahan baku untuk 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun, dengan ketentuan : Jangka waktu pengimporan 4 (empat) tahun , dapat diperpanjang batas waktu pengimporannya untuk 1 (satu) tahun. Penetapan tentang kriteria perusahaan sebagai pengguna mesin produksi dalam negeri ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian.


7

2.6 2. 6. Skema Pemberian Fasilitas Impor IZIN USAHA

NILAI INVESTASI MESIN DALAM IZIN PRINSIP

SK PABEAN IMPOR MESIN

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PENAMBAHAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

TKDN

(komponen mesin DN > 30%)

SK PABEAN IMPOR MESIN

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN/ PENAMBAHAN/ PERPANJANGAN

SK PABEAN IMPOR BARANG DAN BAHAN (2 THN )

SK PABEAN IMPOR BARANG DAN BAHAN (4 THN)

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR (+1)

PERUBAHAN/ PENGGANTIAN PERPANJANGAN WAKTU IMPOR

+1 TH UTK PRODUK TATANIAGA


8

2.7 2. 7. Batasan Fasilitas Impor Mesin, Barang dan Bahan Pembebasan bea masuk impor mesin, barang dan bahan diberikan apabila : a. Belum diproduksi di dalam negeri b. Sudah di produksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan c. Sudah diproduksi didalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri Peraturan tentang Daftar Mesin, Barang dan Bahan yang sudah diproduksi di dalam negeri : Peraturan Menteri Perindustrian No. 19/ 2010 jo. No. 106/2012 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

9

2.8 2. 8. Persyaratan : berdasarkan PERKA BKPM No.5 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PERKA BKPM No. 12 Tahun 2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Akta Pendirian Perusahaan Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal Surat Permohonan Daftar Mesin/Barang dan bahan meliputi harga, jumlah, jenis, dan spesifikasi teknis (Masterlist) NPWP dan Pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) Angka Pengenal Impor Produsen (PAI-P) Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang atau uraian kegiatan usaha bagi industri jasa Kalkulasi Kapasitas produksi/Perhitungan kebutuhan barang dan bahan Denah Tata Letak Mesin untuk industri yang menghasilkan barang Izin Usaha Tetap/Industri (Untuk yang mengajukan fasilitas impor Barang Laporan Kegiatan Penanaman Modal


10

2.9 2. 9. Pemindahtanganan Barang Modal Perusahaan dapat dibebaskan dari pengenaan pembayaran bea masuk apabila : a. Pemidahtanganan dilakukan setelah jangka waktu 5 (lima) tahun sejak pemberitahuan pabean impor b. Dilakukan pemindahtanganan dalam waktu dibawah 5 (lima) tahun kepada perusahaan yang juga memiliki fasilitas barang modal dari BKPM c. Terjadi force majeur sehingga mesin mengalami rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi

Ketentuan dan tatacara pemindahtanganan barang modal diatur dalam Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. PER-21/BC/2012 tanggal 22 Juni 2012.


11

2.10. Alur Proses Penerbitan Masterlist


12

3. Fasilitas Keringanan Pajak Penghasilan Badan (Tax Allowance) Allowance) 3.1. Dasar Hukum : • • •

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2011 “Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/Atau di Daerah-daerah Tertentu” Aturan Pelaksanaan:  Peraturan Menkeu No. 16/PMK.03/2007  Peraturan Dirjen Pajak No. PER 67/PJ./2007 Peraturan Menkeu No. 144/PMK.011/2012 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

13

3.2. Fasilitas Tax Allowance –

Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal dibebankan selama 6 tahun.

–

Penyusutan dan amortisasi dipercepat.

–

Pengenaan PPh atas dividen yang dibayarkan kepada Subjek Pajak Luar Negeri sebesar 10% atau tarif tax treaty.

–

Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun dan tidak lebih dari 10 tahun dengan persyaratan tertentu.


14

3.3. Alur Proses Permohonan Tax Allowance INVESTOR/PERUSAHAAN

BKPM

Front officer

Mengajukan Permohonan

Tanda Terima Sementara

DIRJEN PAJAK

MENTERI KEUANGAN

Back Office

2 Hari

Undangan Rapat Teknis 3 Hari

Kembalikan ke Investor untuk dilengkapi persyaratan sesuai Risalah rapat teknis

10 Hari

Rapat Teknis

• Risalah Rapat •Penetapan jadwal Rapat pembahasan akhir

Melengkapi Persyarata n

BKPM , DJP KEMENTERIAN TEKNIS Menyampaikan permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sesuai risalah rapat teknis untuk dibahas kembali dalam rapat Kembalikan ke Investor untuk dirapikan berkas permohonan Mengajuka n Permohona n

Tanda Terima Tetap

Rapat Pembahasan Akhir

Usulan 5 Hari

Penerimaan Usulan

Persetujuan / Penolakan Cc: 1. BKPM 2. Kementerian Teknis

10 Hari


Catt: periode waktu adalah hari kerja

15

4. Fasilitas Pembebasan Pajak Penghasilan Badan (Tax (Tax Holiday ) 4.1. Dasar Hukum : 1. 2.

3.

Undang-Undang tentang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 (Pasal 18 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan (Pasal 29). Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilkan Badan, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.011/2014 The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

16

4.2. Fasilitas Tax Holiday Pembebasan Pajak Penghasilan badan dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Tahun Pajak dan Paling singkat 5 (lima) Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi komersial. Setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak Penghasilan badan, Wajib Pajak diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2(dua) Tahun Pajak. Dengan mempertimbangkan kepentingan mempertahankan daya saing industri nasional dan nilai strategis dari kegiatan usaha tertentu, Menteri Keuangan dapat memberikan fasilitas pembebasan atau pengurangan Pajak Penghasilan badan dengan jangka waktu melebihi 10 (sepuluh) Tahun Pajak. The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

17

4.3. Persyaratan Tax Holiday

Wajib Pajak Badan Baru - Nilai Investasi : 1 Triliun

1

- Dana minimum 10% ditempatkan di perbankan nasional - Berstatus badan hukum Indonesia per-15 Agustus 2010


18

4.4. Persyaratan Tax Holiday (Lanjutan) Industri Pioner, mencakup : - Industri logam dasar - Industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi dan gas

2

alam

- Industri permesinan - Industri di bidang sumber daya terbarukan - Industri peralatan komunikasi Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan aspek daya saing dan nilai strategisnya dapat menetapkan industri lain diluar cakupan diatas untuk diberikan fasilitas (Pasal 3 (3)).


19

4.5. Lampiran Permohonan

1. Kartu NPWP 2. Izin Prinsip/Surat Persetujuan Penanaman Modal 3. Bukti penempatan dana di perbankan Indonesia

Dokumen Pendukung Uraian Penelitian (Disusun oleh Tim Verifikasi BKPM, Kementerian Perindustrian, Instansi teknis) : 1. Ketersediaan Infrastruktur 2. Penyerapan tenaga kerja domestik 3. Kajian sebagai pemenuhan sebagai kriteria industri pioner 4. Rencana tahapan alih teknologi yang jelas dan konkret 5. Tax sparing di negara domisili


20

4.6. Pemanfaatan Fasilitas Fasilitas Tax Holiday baru dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak apabila : Telah merealisasikan seluruh investasinya (Rp. 1 Triliun) Telah berproduksi komersial 

penetapan SMB dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak

SMB : Saat Mulai Berproduksi


21

4.7. Prosedur Pengajuan Tax Holiday (PMK No.130/PMK.011/2011) 1. Surat Permohonan sesuai Perka BKPM atau Peraturan Menteri Perindustrian 2. Kartu NPWP 3. Izin Prinsip 4. Bukti penempatan dana di perbankan nasional

Permohonan

Berkonsultasi dengan Presiden

Kepala BKPM atau Menteri Perindustrian

Rekomendasi

Menteri Keuangan

Penetapan

FASILITAS TAX HOLIDAY (5 – 10 tahun atau lebih)

Syarat : 1. Wajib Pajak Badan baru 2. Berstatus badan hukum nasional maksimal per-15 Agustus 2010 4. Dana ditempatkan minimum 10% di perbankan nasional 5. Industri Pionir, al.: a. Industri logam dasar, b. Industri pengilangan minyak bumi

Pemeriksaan berkas dan Penyiapan dokumen : a. Ketersediaan Infrastruktur

dan/atau kimia dasar organik

b. Penyerapan tenaga kerja

yang bersumber dari minyak

c. Kajian industri

bumi dan gas alam,

d. Rencana tahapan alih teknologi

c. industri permesinan, d. industri di bidang sumber daya

Konsultasi dengan Menteri Teknis

(akan dibentuk oleh Menteri Keuangan)

Konsultasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Pemberitahuan secara tertulis kepada Wajib Pajak dengan tembusan kepada :

e. Tax sparring

terbarukan

1.Menteri Perindustrian, atau

e. industri peralatan telekomunikasi. Termasuk industri di luar dari cakupan diatas yang ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan.

Komite Verifikasi

TIM VERIFIKASI

2.Kepala BKPM

ditolak

3. Nilai investasi Rp. 1 Triliun

Dapat dimanfaatkan perusahaan setelah :

Pertimbangan dan Rekomendasi

• Merealisasikan investasi Rp. 1 Triliun • Berproduksi komersial (Tata Cara akan diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak)

Kewajiban Wajib Pajak : 1. Laporan penggunaan dana ditempatkan di perbankan Indonesia 2. Laporan realisasi yang telah diaudit (Tata cara pelaporan akan diatur dalam Peraturan Dirjen pajak)

SOP : 14 Hari (maksimal)

Sources: Bank Indonesia & BPS-Statistics Indonesia, 2012


22

4.8. Pencabutan Fasilitas Tax Holiday (PMK No.130/PMK.011/2011)

Dirjen Pajak

Rekomendasi

Komite Verifikasi

Rekomendasi

Menteri Keuangan

Menetapkan Dalam hal : a.Realisasi penanaman modal Wajib Pajak tidak sesuai dengan rencana penanaman modal dalam syrat persetujuan penanaman modal baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b; dan/atau

Pencabutan Fasilitas

b.Tidak memenuhi ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3ayat (1) dan persyaratan sebagiaman dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a; dan/atau c.Tidak memenuhi ketentuan penyampaianj laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

Sources: Bank Indonesia & BPS-Statistics Indonesia, 2012


23

THANK YOU CONTACT US BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL (BKPM) Jl. Jend. Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190 P.O. Box 3186, Indonesia P : +62 21 5292 1334 F : +62 21 5264 211 E : [email protected]

Invest in...

© 2012 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

24

Direktorat Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal

Recommend Documents