BAB II PELAYANAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN UU NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL A.Pelayanan Perizinan 1. Pengertian dan Bentuk- Bentuk Pelayanan Perizinan Dalam Penanaman Modal Pada dasarnya investor, baik investor domestik atau dalam negeri maupun investor yang menanamkan modal dalam bentuk investasi di Indonesia diberikan berbagai kemudahan. Pemberian kemudahan ini adalah dimaksudkan agar investor domestik maupun investor asing mau menanamkan modalnya dalam bentuk investasi langsung di Indonesia. Kemudahan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, berupa kemudahan
dalam bidang perizinan, bidang
perpajakan dan pungutan lainnya. Maksud dari perizinan itu adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 22. Hal ini dilakukan oleh pemerintah kepada investor baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri karena merupakan salah satu syarat mutlak yang harus dipenuhi apabila mau berinvestasi di Indonesia. Hal ini dilakukan pemerintah untuk membatasi investor yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Karena ada suatu bentuk investasi di penanaman modal tersebut yang tidak bisa dilakukan pihak investor baik itu investor dalam negeri maupun investor luar negeri. Bentuk
22
Lihat Pasal 1 butir 6 Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013
tersebut sangat strategis atau vital dan sangat menyangkut hidup orang banyak atau seluruh masyarakat hanya boleh pemerintah saja yang melakukan investasi misalnya dalam pertahanan nasional berupa persenjataan . Walaupun begitu pemerintah memberikan bentuk-bentuk pelayanan Perizinan dalam penanaman modal yang diberikan kepada investor antara lain : a. Izin Prinsip Penanaman Modal b. Izin Usaha untuk berbagai sector usaha c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal d. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha e. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal f. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha g. Izin Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal h. Izin Pembukaan Kantor Cabang i. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing j. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Selain untuk perizinan juga ada untuk non perizinan penanaman modal antara lain: a. Fasilitas bea masuk atas impor barang mesin b. Fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan c. Usulan fasilitas Pajak Panghasilan ( PPh ) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di daerah tertentu d. Angka Pengenal Importir Produsen e. Angka Pengenal Imporir Umum
f. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing g. Rekomendasi Visa untuk Bekerja dan h. Izin Mempekerjakan Tenaga Asing Dengan ada hal bentuk pelayanan di atas yang diberikan pemerintah maka pertumbuhan investasi yang ada di Indonesia akan terus meningkat. Pertumbuhan investasi ini bertujuan selain meningkatkan pendapatan Negara dari segi perpajakan melainkan juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang ada di Indonesia dan agar kita bisa belajar teknologi dari mereka para investor. 2.Sistem dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dalam Penanaman Modal Salah satu permasalahan pokok yang dihadapi oleh penanam modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah perizinan. Pengurusan perizinan merupakan salah satu langkah awal yang penting dalam memulai kegiatan usaha. Pengurusan izin sesuai ketentuan yang berlaku merupakan suatu bukti legalitas bagi suatu kegiatan usaha yang menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Tanpa bukti legalitas maka kegiatan usaha yang bersangkutan berada dalam kondisi informal. Bukti legalitas memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dengan kegiatan usaha yang bersangkutan. Dengan kata lain apabila usaha yang dilakukan tidak dilengkapi dengan dokumen legalitas yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, akan sulit bagi suatu kegiatan usaha untuk mengembangkan usahanya. 23
23
Frida Rustiani, “ Izin: Mampukah Melindungi Masyarakat dan Seharusnya Beban Siapa?”,(Makalah disampaikan dalam Konferensi PEG USAID tentang Desentralisasi, Reformasi Kebijakan dan Iklim Usaha di Hotel Aryaduta, Jakarta 12 Agustus 2003), hlm 1. )
Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2007 tentang penanman Modal yang berkaitan dengan perizinan. Ketentuan mengenai perizinan dalam Undang-Undang Penanaman Modal diatur dalam Bab XI mengenai Pengesahan dan Perizinan Perusahaan. Dalam Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan: “Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undangundang.” Kemudian dalam ayat (5) disebutkan: “Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diperoleh melalui pelayanan terpadu satu pintu” Pelayanan terpadu satu pintu bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal. Dengan sistem itu, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan daerah dapat menciptakan penyederahanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Sistem pelayanan terpadu satu pintu ini diharapkan dapat mengakomodasi keinginan penanam modal atau pengusaha untuk memperoleh pelayanan yang lebih efisien, mudah dan cepat. Dalam pasal 26 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Penanaman Modal disebutkan bahwa:
(2) “Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.” (3) “Ketentuan mengenai tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.” Badan Koordinasi Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai BKPM) merupakan lembaga yang mengoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu yang diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28 ayat (1) huruf j Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. BKPM dalam melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu harus melibatkan perwakilan secara langsung dari setiap sektor dan daerah terkait dengan pejabat yang mempunyai kompetensi dan kewenangan. Dilihat dari ketentuan-ketentuan Undang-Undang 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal di atas, terdapat peraturan yang menjadi “payung hukum” bagi pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu. Meskipun demikian ketentuan tersebut
tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pelayanan terpadu satu pintu. Undang-undang hanya mengatur pelayanan terpadu satu pintu secara umum dan memerintahkan penyusunan peraturan presiden untuk mengatur tata cara dan pelaksanaannya. Sampai dengan penelitian ini ditulis, Peraturan Presiden yang dibutuhkan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu dalam kegiatan perizinan dan nonperizinan penanaman modal sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penanaman Modal ini masih belum dibentuk. Untuk membangun sistem pelayanan penanaman modal dalam satu pintu ini memang tidaklah mudah karena memerlukan kesamaan visi dan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga pemerintah yang berkepentingan dalam penanaman modal. Namun apabila ketentuan mengenai pelayanan terpadu satu pintu benarbenar dilakukan dengan asumsi faktor-faktor lain (seperti kepastian hukum, stabilitas, pasar buruh yang fleksibel, kebijakan ekonomi makro, termasuk rejim perdagangan yang kondusif dan ketersediaan infrastruktur) mendukung, diharapkan pertumbuhan penanaman modal akan mengalami akselerasi. Karena bagi para penanam modal yang akan melakukan kegiatan usahanya di wilayah negara Indonesia, adanya perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu ini merupakan suatu hal menguntungkan karena dapat meminimalisasi waktu, prosedur dan biaya dalam mengurus perizinan penanaman modal. Maka dengan kemudahan yang akan diberikan oleh pemerintah terhadap penanaman modal agar penanaman modal yang dilakukan oleh investor dapat berjalan dengan semestinya. Adapun tata cara untuk mendapatkan pelayanan
perizinannya dapat dilihat dalam Peraturan BKPM RI No. 5 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Penanaman Modal yang mana di dalamnya mengatakan penanaman modal dapat mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal ke PTSP bidang penanaman modal, secara manual ( hard copy) atau secara elektronik ( on-line). Bagi penanaman modal yang menyampaikan permohonan secara manual harus bisa menunjukkan dokumen asli kepada petugas front office, kecuali untuk pengurusan izin prinsip yang belum berbadan hukum. Dokumen asli bagi perusahaan yang telah berbadan hukum adalah seluru dokumen yang dipersyaratkan dalam pengurusan perizinan dan non perizinan. Sedangkan bagi penanaman modal yang menyampaikan permohonan secara elektronik ( online ) harus mengunggah seluruh dokumen kelengkapan persyaratan sesuai dengan jenis permohonan yang ingin dimintakan atau disampaikan. Setelah permohonan tersebut dilakukan maka pihak pelayanan terpadu satu pintu akan memeriksa berkas tersebut. Apabila berkas permohonan tersebut sudah terlengkapi atau sudah sesuai dengan prosedur maka pihak pelayanan terpadu satu pintu akan menerbitkan surat perizinan usaha melalui peraturan gubernur. Surat tersebut berisikan antara lain : a. Bidang usaha dan bentuk bidang usaha. b. Surat pendirian usaha c. Lama izin usaha yang diberikan dan lain –lain . Setelah surat perizinannya sudah diterbitkan maka investor atau penanam modal sudah bisa melaksanakan usahanya tersebut. Walaupun begitu penanam modal
atau investor dalam melakukan usaha atau kegiatan penanaman modalnya akan tetap diawasi oleh pihak badan penanaman modal atau instansi yang terkait di dalamnya . B.Pelayanan Pemberian Fasilitas 1. Pelayanan Bidang Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Pemberian fasilitas pajak penghasilan ini dilakukan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu. 24Hal tersebut dapat diartikan bahwa pengurangan pajak diambil dari pendapatan atau penghasilan bersih dalam jumlah penanaman modal yang dilakukan investor dan waktu yang diberikan sangat terbatas. Fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada penanaman modal diberlakukan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, yang lebih lanjut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, member nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional ( Pasal 18 ayat ( 5 ) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 ). Wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas pajak penghasilan berdasarkan PP Nomor 62 tahun 2008 PP jo Nomor 52 tahun 2011, dapat diberikan fasilitas
24
Lihat Pasal 18 Ayat 4 huruf b UU No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
pajak penghasilan ini sepanjang memiliki rencana penanaman modal paling sedikit Rp1 triliun. Ada tiga bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan kepada investor, yaitu: 1. Pengurangan penghasilan netto paling tinggi 30 % dari jumlah penanaman modal yang dilakukan. 2. Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat ; kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebih dari sepuluh tahun ; dan 3. Pengenaan pajak penghasilan atau dividen sebesar 10 % kecuali apabila tarif menurut perjanjian yang berlaku menetapkan lebih rendah. Ketentuan dalam pasal 31 huruf a Undang-Undang No.17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, telah dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu. Faslitas PPh merupakan failitas yang diberikan kepada investor yang melakukan penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 telah ditentukan : 1. Bidang Usaha 2. Daerah-daerah ; dan 3. Jenis-jenis fasilitas pajak penghasilan yang diberikan kepada penanaman modal.
Fasilitas PPH hanya diberikan kepada wajib pajak yang berbentuk perseroan terbatas dan koperasi. Bidang-bidang usaha tertentu adalah bidang usaha di sektor kegiatan ekonomi yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional. Dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Telah ditentukan 15 Kelompok bidang usaha yang mendapatkan failitas PPh. Kelima belas itu, disajikan berikut ini : 1. Kelompok industri makanan lainnya, seperti industri bumbu masak dan penyedap makanan. 2. Kelompok industri tekstil dan industri pakaian jadi. 3. Kelompok industri bubur kertas ( pulp ), kertas dan kertas karton / paper board, yang meliputi : a. Industri bubur kertas ( pulp ) b. Industri kertas budaya c. Industri Kertas industri 4. Kelompok industri bahan kimia, yang meliputi : a. Industri kimia dasar organik khlor dan alkali; b. Industri kimia dasar organik lainnya; c. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari minyak bumi, gas bumi dan batu bara; d. Industri karet buatan. 5. Kelompok industri barang-barang kimia lainnya, seperti industri bahan farmasi.
6. Kelompok industri karet dan barang karet, meliputi industri barangbarang dari karet untuk keperluan industri. 7. Kelompok industri barang-barang dari forselin, yang meliputi industri alat laboratorium dan alat listrik/teknik dari porselin. 8. Kelompok industri logam dasar besi dan baja, yang meliputi : a. Industri besi dan baja dasar ( iron and steel making ) b. Industri besi dan baja dasar ( iron and steel making ) sampai dengan industri penggilingan baja ( steel rolling ) 9. Kelompok industri logam dasar bukan besi, yang meliputi : a. Industri pembuatan logam dasar bukan besi; b. Industri penggilingan logam bukan besi; c. Industri ekstruksi logam bukan besi; d. Industri pipa dan sambungan pipa dari logam bukan besi dan baja; 10. Kelompok industri mesin dan perlengkapannya, yang meliputi : a. Industri mesin uang, turbin, dan kincir; b. Industri motor pembakaran dalam; c. Industri pompa dan kompresor; d. Industri mesin/perlatan untuk pengolahan / pengerjaan logam; e. Industri mesin tekstil ; dan f. Industri mesin-mesin industri khusus lainnya; 11. Kelompok industri motor listrik, generator dan transformator, yang meliputi : a. Industri motor listrik;
b. Industri mesin pembangkit listrik; 12. Kelompok industri elektronika dan telematika , yang meliputi : a. Industri mesin kantor, komputer, dan akutansi elektronik. b. Industri lampu tabung gas ( lampu pembuang listrik ); c. Industri alat transmisi dan alat komunikasi ; d. Industri radio, televise, alat-alat rekaman suara dan gambar, dan sejeninya; e. Industri kamera fotogrfi; f. Industri jasa konsultasi piranti lunak.
13. Kelompok industri alat-alat angkatan darat, yang meliputi : a. Industri mesin/peralatan untuk pengolahan / pengerjaan logam; b. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih; c. Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih; d. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dan sejenisnya; 14. Kelompok industri pembuatan dan perbaikan kapal dan perahu, yang meliputi : a. Industri kapal/perahu; b. Industri peralatan dan perlnegkapan kapal; 15. Industri pembuatan logam dasar bukan besi. Jadi, bagi pengusaha atau investor yang menanamkan investasinya pada bidang-bidang usaha dan daerah tertentu diberikan fasilitas pajak penghasilan,
yaitu pengurangan penghasilan netto sebesar 30 % dari jumlah penanaman modal, dibebaskan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5 % per tahun.
2..Pelayanan Bidang Pemberian Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Barang Modal
Pembebasan atau keringanan bea masuk atas barang impor barang modal adalah melepaskan kewajiban atau beban dari investor untuk membayar bea masuk atas barang modal yang dimasukkan
ke dalam wilayah Republik
Indonesia. Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 telah ditentukan jenis-jenis barang yang dibahaskan dari bea masuk impor. Jenisjenis barang yang dibebaskan dari pembebasan atau keringanan bea impor adalah : a. Barang modal ; b. Mesin atau ; c. Peralatan untuk keperluan produksi yang belum bisa diproduksi di dalam negeri. Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 297 / KMK.01/1997 jo. Nomor 545/KMK.01/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan Industri/Industri Jasa telah ditentukan jenis-jenis barang impor yang dibebaskan atau pengurangan dari bea masuk inpor. Jenis-jenis barang impor itu, meliputi : 1.
Mesin terkait langsung dengan kegiatan industri / industri jasa; dan
2.
Suku cadang dan komponen dari mesin dalam jumlah yang tidak melebihi 5 % dari harga.
Pembebasan ini hanya berlaku untuk dua tahun, terhitung sejak tanggal keputusan pembebasan bea masuk. Setiap investor, yang ingin mendapat pembebasan bea masuk atas barang impor harus mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Permohonan itu diajukan kepada : 1. Ketua BKPM Permohonan kepada Ketua BKPM hanya terhadap barang impor, yang berupa : a. Mesin; b. Barang; dan c. Bahan untuk keperluan pembangunan bagi perusahaan PMA/PMDN. 2. Direktur Bea dan Cukai Permohonan kepada Direktur Bea dan Cukai hanya terhadap barang impor, yang berupa : a. Mesin; b. Barang; dan c. Bahan
untuk
keperluan
pembangunan
bagi
perusahaan
non
PMA/PMDN. Permohonan itu harus dilampirkan dokumen –dokumen sebagai berikut : 1. Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ). 2. Surat Izin Usaha dari Instansi teknis . 3. Hasil verifikasi dari instansi terkait terhadap kebutuhan mesin, antara lain jumlah, jenis, spesifikasi dan harga. 4. Uraian proses produksi bagi industri yang menghasilkan barang.
5. Uraian kegiatan usaha bagi industri jasa. Bedasarkan permohonan tersebut, maka pejabat yang berwenang menerbitkan keputusan pembebasan bea masuk atas barang impor. Selain itu ,dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 / PMK.010/2005 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor Tidak Dipungut atas Impor Barang Berdasarkan Kontrak Bagi Hasil ( Production Sharing Contrcts) Minyak dan Gas Bumi Telah ditentukan fasilitas pembebasan bea masuk. Di dalam ketentuan itu, ditentukan bahwa : “ atas impor barang untuk keperluan kegiatan eksplorasi Migas yang diimpor oleh kontraktor bagi hasil Migas diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor ( PPN dan PPnBM Impor,serta PPh Pasal 22 Impor ) tidak dipungut.” Fasilitas tersebut diberikan sampai dengan berakhirnya kontrak bagi hasil yang bersangkutan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK/011/2009 tentang Pembebasan bea masuk dan impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan industri dalam rangka penanaman modal menjelaskan pada Pasal 2 ayat ( 1 ) : “ Atas impor mesin, barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang dan/atau industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan pembebasan bea masuk.”
Pasal 2 ayat (3) : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sepanjang mesin, barang dan bahan tersebut : a. Barang diproduksi di dalam negeri; b. Sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau c. Sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri, berdasarkan daftar mesin, barang dan bahan yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, setelah berkoordinasi dengan instansi teknis yang terkait. Dalam pasal 18 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 176/ PMK/011/2009 tentang pembebasan bea masuk dan impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan industri dalam rangka penanaman modal, dijelaskan bahwa pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku maka : “ Keputusan Menteri Keuangan Nomor 298/KMK.05/1997 tentang Ketentuan Pemindahtanganan Barang Modal Bagi Perusahaan PMA/ PMDN atau Non PMA/PMDN sebagaiman telah diubah dengan keputusan dengan Keputuan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.05/1999; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 tentang keringan bea masuk atas impor mesin,barang dan bahan dalam rangka pembangunan/ pengembangan industri/ industri jasa, sebagaiman beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2005; dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 456/KMK.04/2002 tentang perpanjangan jangka waktu impor mesin, barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 135/KMK.05/200 tentang keringan bea masuk impor mesin, barang dan bahan dalam rangka pembangunan/perkembangan industri/industri jasa sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 63/PMK.011/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.” Pembebasan bea masuk atas impor mesin untuk pembangunan industri, diberikan untuk jangka waktu pengimpor selama 2 ( dua ) tahun terhitung sejak
berlakunya keputusan pembebasan bea masuk dan dapat diperpanjang sesuai dengan jangka waktu pembangunan industri tersebut sebagaiman tercantum dalam surat persetujuan penanaman modal. Perusahaan yang telah menyelesaikan pembangunan industri serta siap produksi, kecuali bagi industri yang menghasilkan jasa, dapat diberikan bea masuk atas impor barang dan bahan untuk keperluan produksi paling lama 2 ( dua ) tahun, sesuai kapasitas terpasang dengan jangka waktu pengimporan selama 2 ( dua ) tahun terhitung sejak berlakunya keputusan pemerintah bea masuk.” 25
3..Pembebasan atau Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) atas Impor Barang Modal Kemudahan lain yang diterima oleh investor, baik domestik maupun asing yang menanamkan modalnya di Indonesia adalah pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin, yang belum dapat diproduksi di dalam negeri ( Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 ). Ketentuan tentang pembebasan PPn atas impor barang modal tersebar dalam berbagai peraturan pemerintah, diantaranya : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan
25
Keputusan Menteri Keuangan No.176/PMK/011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Impor Mesin serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan Industri dalam Rangka Penanaman Modal, Pasal 3
dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Jenis barang dan jasa impor yang dibebaskan dari PPn disajikan berikut ini : Barang kena pajak tertentu yang atas impor dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai, yakni : 1. Senjata, amunisi,alat angkutan di air,alat angkutan di bawah air, alat angkatan di udara, alat angkutan di darat, kendaraan lapis baja, kendaraan patrol, dan kendaraan angkutan khusus lainnya, serta suku cadangnya, yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia atau oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan, TNI, atau POLRI untuk melakukan impor tersebut, dan komponen atau bahan yang belum di buat di dalam negeri, yang diimpor oleh PT.PINDAD, yang digunakan dalam pembuatan senjata dan amunisi untuk keperluan Departemen Pertahanan. 2. Vaksin polio dalam rangka pelaksanaan Program Pekan Imunisasi Nasional ( PIN ). 3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama. 4. Kapal laut, kapal angkutan laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau, dan kapal angkutan penyeberangan dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia yang diimpor dan digunakan oleh perusahaan Pelayaran Niaga Nasional sesuai dengan kegiatan usahanya.
5. Pesawat udara dan suku cadang serta keselamatan penerbangan atau alat keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional. 6. Kereta api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan serta prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia dan komponen atau bahan yang diimpor oleh pihak yang ditunjuk oleh PT. Kereta Api Indonesia, yang digunakan untuk pembuatan kereta api, suku cadang dan peralatan untuk perbaikan dan pemeliharaan , serta prasarana yang akan digunakan oleh PT. Kereta Api Indonesia. 7. Peralatan
berikut suku cadang yang digunakan oleh Departemen
Pertahanan atau TNI untuk penyediaan data batas dan foto udara wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan untuk mendukung pertahanan nasional yang diimpor oleh Departemen Pertahanan, TNI atau pihak yang ditunjuk oleh Departemen Pertahanan atau TNI.
Masih ada lagi ketentuan tentang pembebasan PPn atas Impor barang modal dalam berbagai peraturan pemerintah lainnya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang impor dan atau Penyerahan Barang Tertentu yang bersifat strategis yang dibebankan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2000 Tentang jenis barang dan jasa yang tidak dikenakan pajak pertambahan nilai.
