Landasan Hukum UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

TRANSPARAN

Pokok Bahasan 1. Pengertian & Landasan hukum 2. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

3. Ketentuan pokok, kriteria & persyaratan penyusunan bidang usaha 4. Penetapan bidang usaha

5. Keterkaitan bidang usaha dengan fasilitas fiskal 2

Landasan Hukum 1. 2. 3.

4.

5.

6. 7.

UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal PP nomor 1 tahun 2007 Jis. nomor 62 tahun 2008, nomor 52 tahun 2011 tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu Perpres nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria & persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup & bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Perpres nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup & bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Perka BKPM nomor 5 tahun 2013 tentang Pedoman & tata cara permohonan penanaman modal Perka BPS nomor 57 tahun 2009 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) cetakan III

3

KBLI adalah pengelompokkan setiap kegiatan ekonomi ke dalam klasifikasi lapangan usaha

KBLI/ ISIC 4

Bidang usaha adalah suatu proses yang mengkombinasikan berbagai sumber-sumber produksi (sdm, sda, teknologi, pembiayaan) untuk menghasilkan satu set barang-barang yang homogen

KBLI/ ISIC 5

Maksud & Tujuan KBLI K  menjamin kepastian hukum KKKBLIKBLI KKKkkk  menjamin transparansi  memberi pedoman : - dalam menyusun daftar bidang usaha - dalam melakukan pengkajian ulang bila terjadi perbedaan penafsiran

6

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pengumpulan, pengolahan & penyajian data

keseragaman konsep, definisi & klasifikasi

pengelompokan berbagai kegiatan ekonomi

kodefikasi

contoh :10213 industri pembekuan ikan

KBLI (2009) Cetakan III

(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia)

ISIC

(International Standard Industrial Classification of all economic activities) 7

Nomenklatur Kodefikasi KBLI Struktur KBLI

Kategori

Definisi

Kode

garis pokok penggolongan kegiatan

A,B,C,D,E,F,G, H, I,J,K,L,M,N,O,P, Q,R,S,T,U

Jml KBLI 2005

Jml KBLI 2009

18

21

Golongan pokok

uraian lebih lanjut dari kategori

2 digit

63

88

Golongan

uraian lebih lanjut dari golongan pokok

3 digit

186

241

Sub golongan

uraian lebih lanjut dari golongan

4 digit

409

512

memilah lebih lanjut sub golongan

5 digit (Bidang Usaha)

1.148

1.434

Kelompok

8

9

Contoh KBLI Kategori

A

Golongan pokok

01

Golongan

011

pertanian, kehutanan, & perikanan

pertanian tanaman, peternakan, perburuan & kegiatan ybdi pertanian tanaman semusim

Sub golongan

0111

pertanian tanaman serealia (bukan padi), kacang-kacangan & biji-bijian penghasil minyak

Kelompok

01111

pertanian tanaman jagung 10

Contoh KBLI (2) Pertambangan & penggalian

Kategori

B

Golongan pokok

08

Pertambangan & penggalian lainnya

081

Penggalian batu, pasir dan tanah liat

Sub golongan

0810

Penggalian batu, pasir dan tanah liat

Kelompok

08102

Golongan

Penggalian batu kapur/gamping 11

Contoh Kategori & Golongan pokok kategori

A

judul kategori (sektor) golongan pokok (sub sektor)

Pertanian, kehutanan & perikanan :

pertanian tanaman, peternakan, perburuan & kegiatan ybdi kehutanan & penebangan kayu

Industri pengolahan : C

industri makanan industri minuman industri pengolahan tembakau industri tekstil industri pakaian jadi

Ybdi = Yang Berhubungan Dengan Itu

kode golongan pokok (sub sektor)

01 02 10 11 12 13 14

12

Kategori dalam KBLI

kategori

Judul kategori (sektor)

kategori

Judul kategori (sektor)

A

Pertanian, kehutanan & perikanan

L

Real estat

B

Pertambangan & penggalian

M

Jasa profesional, ilmiah & teknis

C

Industri pengolahan

N

Jasa persewaan, ketenagakerjaan, agen perjalanan & penunjang usaha lainnya

D

Pengadaan listrik, gas, uap/air panas & udara dingin

O

Administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan sosial wajib

E

Pengadaan air, pengelolaan sampah & daur ulang, pembuangan & pembersihan limbah & sampah

P

Jasa pendidikan

F

Konstruksi

Q

Jasa kesehatan & kegiatan sosial

G

Perdagangan besar & eceran; reperasi & perawatan mobil & sepeda motor

R

Kebudayaan, hiburan & rekreasi

H

Transportasi & pergudangan

S

Kegiatan jasa lainnya

I

Penyediaan akomodasi & penyediaan makan minum

T

Jasa perorangan yang melayani rumah tangga; kegiatan yang menghasilkan barang & jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan

J

Informasi & komunikasi

U

Kegiatan badan internasional & badan ekstra internasional 13

K

Jasa keuangan & asuransi

14

15

16

17

18

Daftar Bidang Usaha Tertutup & Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan

Dasar Hukum Perpres nomor 36 tahun 2010

tentang Daftar bidang usaha yang tertutup & bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal 19

Prinsip-prinsip Penentuan

Bidang usaha tertutup & bidang-bidang usaha terbuka dengan persyaratan 1. Penyederhanaan  ketentuan berlaku nasional, sederhana &

terbatas pada bidang usaha yang terkait kepentingan nasional  bagian kecil dari keseluruhan ekonomi  setiap sektor dalam ekonomi

2. Kepatuhan  tidak boleh bertentangan dg kewajiban

Indonesia dalam perjanjian/komitmen internasional yg diratifikasi

3. Transparansi  jelas, terinci, terukur, tidak multi tafsir, berdasar kriteria tertentu

4. Kepastian hukum  tidak dapat diubah kecuali dengan perpres

5. Prinsip NKRI sebagai pasar tunggal, dengan persyaratan tidak

menghambat kebebasan arus barang, jasa, modal, sdm & informasi 20

Dasar Pertimbangan 1. kebijakan lain tidak dapat melindungi kepentingan nasional 2. mekanisme pasar tidak efektif 3. kepentingan nasional harus dilindungi 4. konsisten dengan keperluan untuk masalah yang dihadapi pengusaha nasional 5. manfaat pelaksanaan mekanisme melebihi biaya  ekonomi indonesia 21

Bidang Usaha Bidang Usaha yang Tertutup jenis usaha  dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan jenis usaha tertentu  dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan persyaratan tertentu 22

Bidang Usaha yang Tertutup 23

k3lmp Kriteria Bidang Usaha yang Tertutup

kesehatan keselamatan pertahanan & keamanan lingkungan hidup

moral & budaya kepentingan nasional lainnya 24

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal 20 bidang usaha

b i d a n g

Pertanian Kehutanan Perindustrian

Perhubungan Komunikasi & informatika Kebudayaan & pariwisata

25


Pertanian (1 bidang usaha)

sektor Primer

Kehutanan (2 bidang usaha)

Budidaya ganja (KBLI 01289) Penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam CITES (KBLI 2005 01701  KBLI 0313)

Pemanfaatan / pengambilan koral alam / karang dari alam (KBLI 03119) 26

Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal Industri minuman mengandung alkohol (KBLI 11010, 11020, 11030) industri pembuat chlor alkali dengan proses merkuri (KBLI2005 20111  KBLI 2011) Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti : - halon & lainnya (KBLI2005 20114  KBLI 20111) - penta chlorophenol, DDT, dieldrin, Perindustrian chlordane, carbon tetra chloride, (4 bidang usaha) methyl chloroform, methyl bromide, CFC (KBLI2005 20119  KBLI 20111) Industri bahan kimia schedule 1 konvensi senjata kimia (sarin, soman, tabun mustard, levisite, ricine, saxitoxin, vx, dll) 27 (KBLI 2005 20119  KBLI 20114) 20 bidang usaha

Sektor Sekunder


Penyediaan & penyelenggaraan terminal darat (KBLI 52211)

sektor Tersier

Penyelenggaraan & pengoperasian jembatan timbang (KBLI2005 52219  KBLI 28192) Penyelenggaraan pengujian tipe kendaraan bermotor (KBLI 71203) Penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor (KBLI 71203) Perhubungan (7 bidang usaha) Telekomunikasi / sarana bantu navigasi pelayaran (KBLI 52221) Vessel traffic information system (VTIS) (KBLI 52221) Jasa pemanduan lalu lintas udara (atas) provider (KBLI 52230)

Komunikasi & informatika (1 bidang usaha)

Manajemen & penyelenggaraan stasiun monitoring spektrum frekuensi radio & orbit satelit (KBLI 2005 61300  KBLI 30300)

28


sektor Tersier Kebudayaan & pariwisata (5 bidang usaha)

Museum pemerintah (KBLI 91021)

Peninggalan sejarah & purbakala (candi,keraton prasasti,dll) (KBLI 91023) Pemukiman / lingkungan adat (KBLI 91023) Monumen (KBLI 91023) Perjudian / kasino (KBLI 92000)

29

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan 30

Kriteria Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Perlindungan sda Perlindungan & pengembangan UMKMK

Pengawasan produksi & distribusi Peningkatan kapasitas teknologi

Partisipasi modal dalam negeri Kerjasama dengan badan usaha 31

Bidang Usaha Tertutup & Terbuka dengan Persyaratan (Perpres no 36/2010) Tertutup

20 bu

bidang usaha penanaman modal Terbuka dengan Persyaratan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

dicadangkan untuk UMKMK kemitraan kepemilikan modal asing lokasi tertentu perizinan khusus modal dalam negeri 100 % kepemilikan modal asing serta lokasi perizinan khusus & kepemilikan modal asing 9. modal DN 100% & perizinan khusus 10. persyaratan kepemilikan modal asing dan/atau lokasi bagi penanam modal dari negara-negara ASEAN 32

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan untuk Penanaman Modal 1.

bidang Pertanian  18 bidang usaha

Contoh : 1. Budidaya tanaman pangan pokok (jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, padi, ubi kayu, ubi jalar), dengan luas < 25 ha ( KBLI 01111, 01113, 01114, 01115, 01120, 01135)  dicadangkan umkmk 2. Pembibitan dan budidaya babi (jumlah > 125 ekor) (KBLI 01450)  lokasi tertentu (tidak bertentangan dengan perda) 33


bidang Kehutanan  34 bidang usaha

Contoh : 1. Industri pellet kayu (KBLI 16295)  perizinan khusus (rekomendasi pasokan bahan baku berkelanjutan dari kementerian kehutanan & diatur sesuai dengan PP nomor 6/2007 dan/atau perubahannya) 2. Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam (KBLI 02120)  modal dalam negeri 100% 34


bidang Kelautan dan Perikanan  17 bidang usaha

Contoh : 1. Pembesaran ikan laut (KBLI 03211)  kemitraan 2. Penggalian pasir laut (KBLI 08104)  modal dalam negeri 100% 35


bidang Energi & Sumber Daya Mineral  18 bidang usaha

Contoh : 1. Pembangkit listrik tenaga panas bumi (KBLI 06202)  kepemilikan modal asing 2. Pertambangan mineral radio aktif (KBLI 2005 07210 KBLI 08919)  perizinan khusus 36


bidang Perindustrian  41 bidang usaha

Contoh : 1. Industri batik cap (KBLI 13134)  kemitraan 2. Pemeliharaan & reparasi mobil (KBLI 45201)  kepemilikan modal asing 37


bidang Pertahanan  3 bidang usaha

Contoh : 1. Industri bahan baku untuk bahan peledak (KBLI 2005 20114)  KBLI 20292 )  perizinan khusus & kepemilikan modal asing 2. Produksi senjata, mesiu, alat peledak, & peralatan perang (KBLI 25200)  modal dalam negeri 100% & perizinan khusus 38


bidang Pekerjaan Umum  6 bidang usaha

Contoh : 1. Pengusahaan air minum (KBLI 36001)  kepemilikan modal asing 2. Pengusahaan jalan tol (KBLI 52213)  kepemilikan modal asing 39


bidang Perdagangan  11 bidang usaha

Contoh : 1. Jasa kebersihan swasta (KBLI 38211)  modal dalam negeri 100% 2. Perdagangan eceran minuman keras/beralkohol (KBLI 47231)  modal dalam negeri 100% & perizinan khusus 40


bidang Kebudayaan dan Pariwisata  27 bidang usaha

Contoh : 1. Pembuatan film (KBLI 59112)  modal dalam negeri 100% 2. Hotel melati (KBLI 55120)  kepemilikan modal asing serta lokasi 41


bidang Perhubungan  25 bidang usaha

Contoh : 1. Penyediaan & pengusahaan pelabuhan sungai & danau (KBLI 52222)  perizinan khusus 2. Angkutan barang peti kemas (KBLI 2005 49431  KBLI 52291)  kepemilikan modal asing 42


bidang Komunikasi & Informatika  13 bidang usaha

Contoh : 1. Perusahaan pers (KBLI 58130)  modal dalam negeri 100% 2. Penyelenggaraan jasa multimedia jasa akses internet (internet service provider) (KBLI 61921)  kepemilikan modal asing

43


bidang Keuangan  12 bidang usaha

Contoh : 1. Dana pensiun (KBLI 65300)  modal dalam negeri 100% 2. Perusahaan asuransi jiwa (KBLI2005 65111  KBLI 6511)  kepemilikan modal asing 44


bidang Perbankan  7 bidang usaha

Contoh : 1. Bank syariah (KBLI 64131)  perizinan khusus 2. Pedagang valuta asing (KBLI 66197)  modal dalam negeri 100% 45


bidang Tenaga kerja & Transmigrasi  5 bidang usaha

contoh : 1. Jasa penempatan tki di dalam negeri (proses perekrutan,

pengurusan dokumen, pendidikan & pelatihan penampungan , persiapan pemberangkatan, pemberangkatan & pemulangan tenaga kerja (KBLI 2005 78102  KBLI 78101)  modal dalam negeri 100%

2. Jasa penempatan tenaga kerja indonesia di luar negeri (proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan & pelatihan penampungan , persiapan pemberangkatan, pemberangkatan & pemulangan calon TKI (KBLI 2005 78101  46 kbli 78102)  kepemilikan modal asing


bidang Pendidikan  4 bidang usaha

Contoh : 1. Jasa pendidikan sekolah dasar swasta (KBLI 2005 85121  KBLI 8511)  perizinan khusus 2. Jasa pendidikan keterampilan lainnya (KBLI 85499)  kepemilikan modal asing 47


bidang Kesehatan  27 bidang usaha

Contoh : 1. Industri bahan baku obat (KBLI 21011)  kepemilikan modal asing 2. Pengolahan obat tradisional (KBLI 21022)  modal dalam negeri 100% 48


bidang Keamanan  6 bidang usaha

contoh : 1. Jasa konsultasi keamanan (KBLI 74909)  perizinan khusus & kepemilikan modal asing 2. Jasa penyedia satwa (KBLI 96999)  perizinan khusus & kepemilikan modal asing

49

Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan 50

Noorfuad@

Keterkaitan Bidang usaha , KBLI & fasilitas fiskal Bidang usaha

KBLI

nomenklatur & kodefikasi

fasilitas perpajakan 51

Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2007 Jis nomor 62 tahun 2008 , nomor 52 tahun 2011 Tentang Fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang – bidang usaha tertentu dan/atau di daerah – daerah tertentu

52

Pengelompokan bidang – bidang usaha tertentu yang mendapat fasilitas pajak penghasilan badan

bidang – bidang usaha tertentu & di daerah – daerah tertentu yang mendapat fasilitas pajak penghasilan badan

53

Persyaratan mendapat fasilitas memiliki kegiatan usaha  sesuai yang ditetapkan, tercermin dari : 1. bidang usaha  nomenklatur sesuai KBLI 2. KBLI  kodefikasi 5 digit sesuai aturan KBLI 3. cakupan produk  sesuai spesifikasi yang ditetapkan memiliki kegiatan usaha & daerah sesuai yang ditetapkan, tercermin dari : 1. bidang usaha  nomenklatur sesuai KBLI 2. KBLI  kodefikasi 5 digit sesuai aturan KBLI 3. cakupan produk  sesuai spesifikasi yang ditetapkan 4. daerah/provinsi  daerah yang ditetapkan mendapat fasilitas 54

Confucius 451 B.C. When I hear, I forget What I see, I remember What I do I will understand 55

Simulasi

56

N o

Jenis Kegiata n (yang diajukan )

Nomor Kode dan Nomenklatur KBLI

Kode

Jenis produksi

Kod e

Persyarata n Perpres no 36/2010

Fasilitas PP 1/2007 Jis. No. 62/2008, No. 52/2011

Permenkeu No. 176/2009 jo 76/2012

BU

1

Pertania n padi

0112 0

Gabah padi

0112 Pertania n padi

Dicadangka n UMKMK, Luas <= 25Ha. > 25Ha, Asing maks 49% (Lamp II, hal 5)

Budidaya padi >3.000 Ha, terintegrasi dengan prosesingnya Lokasi Papua, KalSel, SumSel, Kalteng, Sulsel, Sulteng, Lampung (lamp II hal 2)

2

Industri barang dari kawat

2595 1

barang dari kawat yaitu tali kawat logam

2595 Industri barang dari kawat Dan paku,

Tidak tercantum

1. Investasi > Rp.100 M 2. TK > 100 org utk baru,

Dapat pembebasa n bea masuk57atas impor

semoga bermanfaat

58

Landasan Hukum UU nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik UU nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Recommend Documents