BADAN PUSAT STATISTIK
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 61 TAHUN 2013
TENTANG
PELIMPAHAN WEWENANG PENGAJUAN PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN,
PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
Menimbang
: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan Penetapan Status Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan dalam rangka pengelolaan Barang
Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik, perlu melimpahkan
wewenang
pengajuan
penetapan
status
penggunaan, persetujuan pemanfaatan, penghapusan daft pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pusat Statistik;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Pelimpahan Wewenang
Pengajuan Penetapan Status Penggunaan, Persetujuan Pemanfaatan,
Penghapusan
dan
Pemindahtanganan
Barang Milik Negara di lingkungan Badan Pusat Statistik dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor
47,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
2004
tentang
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4778);
3.
Undang-Undang
Nomor
Perbendaharaan
Negara
1
Tahun
(Lembaran
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Indonesia
(Lembaran
Negara Republik
Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Negara
Barang
Republik
Milik
Negara/Daerah
Indonesia
Tahun
2006
(Lembaran Nomor
20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4855); 6.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;
7.
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
96/PMK.06/2007
tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan,
dan
Pemindahtanganan
Barang
Milik
Negara;
8.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
9.
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik
Negara
yang
menyelenggarakan Kementerian / Lembaga;
tidak tugas
digunakan dan
untuk fungsi
10. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
218/KM.6/2013 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktu-r Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas
nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan; 11.
Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 121 Tahun
2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan BPS di Daerah;
12.
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG PELIMPAHAN
STATUS
WEWENANG
PENGGUNAAN,
PENGAJUAN
PERSETUJUAN
PENETAPAN
PEMANFAATAN,
PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1.
Badan Pusat Statistik yang selanjutnya dalam Peraturan ini
disebut
BPS
adalah
Lembaga
Pemerintah
Non
Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 2.
BPS Provinsi adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS.
-4-
3. BPS Kabupaten/Kota adalah instansi vertikal BPS yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi.
4. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 5. Barang
Milik
Negara
idle
adalah
tanah
dan/atau
bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga. 6. Pelimpahan wewenang adalah Pelimpahan wewenang kepada Pejabat untuk atas nama pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani surat pengajuan
sebagaimana tercantum
dalam
Lampiran
Peraturan
Kepala Badan Pusat Statistik.
7. Unit Penatausahaan Pengguna Barang Wilayah yang
selanjutnya membantu
disebut
UPPB-W
melakukan
adalah
unit
yang
penatausahaan
BMN
pada
tingkat Provinsi yang dilakukan oleh satuan kerja Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi.
8. Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB)
yang selanjutnya disebut UPKPB adalah unit yang melakukan penatausahaan BMN pada tingkat satuan
kerja/Kuasa Pengguna Barang, yang meliputi seluruh satuan
kerja
di
BPS,
BPS
Provinsi,
dan
BPS
Kabupaten/Kota.
9. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi BPS yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
-5-
Pasal 2
(1)
Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang kepada UPPB-W sesuai wilayah (satuan kerja) masingmasing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat
Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan status
penggunaan,
persetujuan
pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan BMN sebagaimana tercantum secara lengkap dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini. (2)
Kepala Badan Pusat Statistik melimpahkan wewenang kepada UPKPB sesuai wilayah (satuan kerja) masingmasing untuk dan atas nama Kepala Badan Pusat Statistik menandatangani surat pengajuan penetapan
status
penggunaan,
persetujuan
pemanfaatan,
penghapusan dan pemindahtanganan BMN yang secara lengkap
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini.
*
Pasal 3
Pelimpahan Pasal 2
wewenang
sebagaimana
dimaksud
dalam
tidak mencakup materi pelimpahan wewenang
pengelolaan Barang Milik Negara idle dan Rumah Negara.
Pasal 4
Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
meningkatkan
baiknya.
pengelolaan
risiko
dengan
sebaik-
-6-
Pasal 5
Pada saat Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku:
1. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 161
Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penghapusan
Barang
Milik
Negara
dicabut
dan
dinyatakan tidak berlaku; dan
2. Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 164 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Pengajuan Penetapan
Status
Penggunaan
Barang
Milik
Negara
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6
Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 November 2013.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik ini
dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2013 KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
MIN
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG
PELIMPAHAN
WEWENANG
PENETAPAN PERSETUJUAN
STATUS
PENGHAPUSAN
DAN
BARANG
MILIK
PENGAJUAN
PENGGUNAAN, PEMANFAATAN,
PEMINDAHTANGANAN
NEGARA
DI
LINGKUNGAN
BADAN PUSAT STATISTIK.
DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN PEMBANTU PENGGUNA
BARANG WILAYAH (UPPPB-W)
NO.
MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.
Pengajuan penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara*) Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, berupa:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara
proposional dari nilai buku**' BMN per pengajuan usulan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. selain
tanah
dan/atau
bangunan
dengan
nilai
buku
BMN
per
pengajuan usulan di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
*) Kewenangan pengajuan penggunaan sementara setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA.
**) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang atau laporan barang pengguna/ kuasa pengguna.
2.
Pengajuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Wilayah
Direktorat
Jenderal
Kekayaan
Negara
setelah
mendapat
persetujuan SEKRETARIS UTAMA, dalam bentuk: a. Sewa untuk BMN berupa:
1) Sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per
pengajuan usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 2) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per pengajuan usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); b. Pinjam pakai dengan pemerintah daerah untuk BMN berupa:
1) tanah
dan/atau
bangunan
dengan
nilai
BMN
yang
akan
dipinjampakaikan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per pengajuan usulan lebih dari Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)
sampai
dengan
Rp. 10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar
rupiah);
2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan
per
Rp. 1.000.000.000,00
pengajuan
(satu
miliar
usulan
rupiah)
lebih
sampai
dari
dengan
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:
1) Tanah
dan/atau
bangunan
dengan
nilai
BMN
yang
akan
dikerjasamakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per
pengajuan
rupiah)
usulan
sampai
lebih
dengan
dari Rp. 1.000.000.000,00
Rp. 10.000.000.000,00
(satu miliar
(sepuluh
miliar
rupiah);
2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per pengajuan usulan lebih dari Rp.500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 3.
Pengajuan penghapusan BMN kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan
Negara
yang
mengharuskan
dilakukannya
pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan
usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pengajuan
pemindahtanganan
BMN
kepada
Kepala
Kantor
Wilayah
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang tidak memerlukan persetujuan
Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan
usulan lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
KEPALAJSADAN PUSAT STATISTIK,
AMIN
LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK NOMOR 61 TAHUN 2013 TENTANG
PELIMPAHAN
WEWENANG
PENETAPAN
PENGAJUAN
STATUS
PENGGUNAAN,
PERSETUJUAN PEMANFAATAN, PENGHAPUSAN DAN
PEMINDAHTANGANAN
NEGARA
DI
LINGKUNGAN
BARANG
MILIK
BADAN
PUSAT
STATISTIK.
DAFTAR WEWENANG YANG DILIMPAHKAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KEPADA KEPALA UNIT PENATAUSAHAAN KUASA PENGGUNA BARANG (UPKPB)
MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
NO.
Pengajuan penetapan status penggunaan dan penggunaan sementara") Barang Milik Negara (BMN) kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, berupa:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara
proposional dari nilai buku**) BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan
b. selain tanah dan/atau bangunan berupa barang yang mempunyai
dokumen
kepemilikan
dan
barang
dengan
nilai
buku
di
atas
Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan dengan nilai
buku
BMN
per
pengajuan
usulan
sampai
dengan
Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
*) Kewenangan pengajuan penggunaan
sementara
setelah mendapat
persetujuan SEKRETARIS UTAMA.
**) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna.
Pengajuan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang setelah mendapat persetujuan SEKRETARIS UTAMA dalam bentuk:
a. Sewa untuk BMN berupa:
1) sebagian tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan
disewakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per pengajuan usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
b. Pinjam pakai dengan pemerintah daerah untuk BMN berupa: 1) tanah
dan/atau
bangunan
dengan
nilai
BMN
yang
akan
dipinjampakaikan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per pengajuan usulan sampai dengan Rp.2.000.000.000,00 (dua
miliar rupiah); 2) selain
tanah
dan/atau
dipinjampakaikan
per
dengan
nilai
pengajuan
buku
usulan
BMN
yang
sampai
akan
dengan
Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:
1) tanah
dan/atau
bangunan
dengan
nilai
BMN
yang
akan
dikerjasamakan dihitung secara proposional dari nilai buku BMN per
pengajuan usulan sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan
per
pengajuan
usulan
sampai
dengan
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pengajuan penghapusan BMN kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar
menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakai, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure, berupa:
a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Pengajuan
pemmdahtanganan BMN kepada
Kekayaan
Negara
dan
Lelang
yang
tidak
Kepala Kantor Pelayanan
memerlukan
persetujuan
Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa: a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan usulan
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per pengajuan
usulan sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,
YAMIN
