PENYELENGGARAAN LAYANAN DI PTSP PUSAT BKPM

invest in

PENYELENGGARAAN LAYANAN DI PTSP PUSAT BKPM Disampaikan pada acara :

Launching Modular Small Hydropower SmartT JAKARTA, 04 Mei 2017

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal

POKOK BAHASAN

01

PTSP PUSAT BKPM

The Investment Coordinating Board of the Republic of Indonesia

2

Perwakilan 22 K/L di PTSP Pusat

PTSP Pusat

3

PTSP PUSAT - BKPM

PTSP PUSAT

170

• PTSP PUSAT melayani jenis perizinan dan non-perizinan penanaman modal sesuai dengan pendelegasian dari kementerian teknis


4

KUALITAS PELAYANAN

PRINSIP DASAR : Integrasi, Transparan dan Inovatif KOMITMEN LAYANAN : Cepat, Tepat dan Akuntable


5

SKEMA PELAYANAN PERIZINAN Pemerintahan persiapan Daerah

Penanaman konstruksi persiapan Modal

UU No. 23 Tahun 2014 “Pasal 250”

UU No. 25 Tahun 2007

Pelayanan produksi Publik

UU No. 25 Tahun 2009

PTSP PUSAT PERPRES. No. 97 Tahun 2014

PERIZINAN DAERAH GAMBAR BAHWA

TAMBAHIN SETELAH PERPRES 97

PERIZINAN ADATEKNIS PERKA-PERKA BKPM


6

POKOK BAHASAN

02

TEROBOSAN KEBIJAKAN LAYANAN INVESTASI


7

LAYANAN IZIN INVESTASI 3JAM


8

LAYANAN 3 JAM PERIZINAN ESDM TERIMA

produk perizinan yang dimohonkan.

BKPM

9 Jenis Perizinan dapat diterbitkan melalui Layanan ESDM3J

MENUNGGU • Direktur Perusahaan HADIR di kantor PTSP Pusat. • SERAHKAN dokumen persyaratan.

PERSYARATAN Layanan ESDM3J diberikan bila telah memenuhi daftar persyaratan (checklist) meliputi persyaratan administratif dan teknis sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM No.15/2016

di Ruang Tunggu Prioritas.

JENIS PERIZINAN

LAYANAN REGULER

1.

Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

20 Hari Kerja

2.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG

32 Hari Kerja

3.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG

32 Hari Kerja u/ Hasil Olahan 40 Hari Kerja u/ CNG

4.

Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG

32 Hari Kerja

5.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi

32 Hari Kerja

6.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan

32 Hari Kerja

7.

Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi

32 Hari Kerja

8.

Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak Bumi/BBM

40 Hari Kerja

9.

Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan

40 Hari Kerja


9

PERCEPATAN LAYANAN ONLINE PERHUBUNGAN-BKPM 2 REKOMENDASI (5 hari kerja) Pertukaran data

‘SIMLALA’ AKSES PERMOHONAN

1

PEMOHON ‘SIMLALA’: https://simlala.dephub.go.id/simlala/

‘SPIPISE’

PROSES PENERBITAN SIUP/AL SIOPSUS (2 hari kerja)

3

PEMOHON mengambil SIUP/AL SIOPSUS di PTSP PUSAT BKPM


10


11

32 KAWASAN INDUSTRI LOKASI “KLIK” 1

4

Sumatera Utara Kawasan Industri Medan/KIM (100 ha)

2

3

1. Kawasan Berikat Nusantara/KBN (118,6 ha) 2. KI Jakarta Industrial Estate Pulogadung/JIEP (10,4 ha)

Kep. Riau 1. KI Batamindo Industrial Park (61,4 ha) 2. KI Bintang Industrial Park II (20 ha) 3. KI Kabil Integrated Industrial Estate (142,5 ha) 4. KI Bintan Inti Industrial Estate (229,6 ha) 5. KI Westpoint Maritim Industrial Park (102,5 ha)

Riau KI Dumai (198,9 ha)

DKI Jakarta

5

Banten

1. Modern Cikande Industrial Estate/MCIE (1.800 ha) 2. Wilmar Integrated Industrial Park/WIIP (800 ha) 3. Krakatau Industrial Estate Cilegon/KIEC (570 ha)

6

Jawa Barat

1. Bekasi Fajar Industrial Estate/BFIE (300 ha) 2. Delta Silicon 8 (158 ha) 3. Karawang Internasional Industrial City/KIIC (293 ha) 4. Suryacipta City of Industry/SCI (300 ha) 5. GT Tech Park @ Karawang (100 ha) 6. Artha Industrial Hill (315,1 ha) 7. KI Greenland International Industrial Center (GIIC)/Deltamas (400 ha) 8. KI Jababeka Tahap III (45 ha) 9. KI Kota Bukit Indah Ind. City (510 ha) 10.KI Indotaisei Kota Bukit Indah (300 ha) 11.KI Marunda Center (300 ha)

9

7

Jawa Tengah

Kalimantan Timur

1. Kendal Industrial Park/KIP (700 ha) 2. Bukit Semarang Baru/BSB (40 ha) 3. Wijayakusuma Industrial Estate/ KIW (100 ha) 4. KI Jatengland Industrial Park Sayung (285,7 ha)

8

KI Kariangau (133,8 ha) 10

Sulawesi Selatan

Bantaeng Industrial Park (BIP) (3.000 ha)

Jawa Timur 1. KI Java Integrated Industrial and Port Estate/JIIPE (1.761 ha) 2. KI Maspion (151 ha) 3. KI Tuban (190 ha)

Total Lahan Tersedia dalam 32 KI KLIK: 13.537 ha P. Jawa: 23 KI (9.547,8 ha) Luar P. Jawa: 9 KI (3.988,7)

Manfaat Fasilitas (KLIK) Non- KLIK Pembelian Lahan (PPJB)

Penyiapan persyaratan (Pre-Reg) IMB

Permohonan IMB Contoh: AMDAL/UKL-UPL/ (10-14 hari)

Konstruksi (1 – 2 Thn)

Siap produksi komersial (syarat izin pelaksanaan lengkap)

Izin Lingkungan (6 bln-1,5th) Izin Prinsip/Izin Investasi

Izin Usaha Industri (IUI)

KLIK Pembelian Lahan (PPJB)

Langsung Konstruksi (1 – 2 Thn)

Secara paralel mengurus perizinan pelaksanaan

Siap produksi komersial (syarat izin pelaksanaan lengkap) • IMB • AMDAL/UKLUPL/IL • Dll.

Dengan memanfaatkan fasilitas KLIK, investor akan efesien waktu kurang lebih ± 6 bln – 1,5 tahun.

LAYANAN JALUR HIJAU Fasilitas Importasi Barang Melalui Percepatan Jalur Hijau

Normal

Terobosan REKOMENDASI DARI BKPM


14

Layanan Jalur Hijau PROSES

JALUR MERAH

JALUR HIJAU

Pemutakhiran profiling perusahaan

Perusahaan baru dikategorikan sebagai jalur merah. Untuk mengupdate profiling perusahaan menjadi jalur hijau bea cukai biasanya melakukan penilaian pada perusahaan berdasarkan skoring aktivitas impor. Minimal dibutuhkan 9 bulan

Dengan rekomendasi BKPM, pemutakhiran profiling perusahaan menjadi jalur hijau akan berlangsung lebih cepat

Cek Fisik di lokasi

Wajib pemeriksaan fisik dan penelitian dokumen sebelum penerbitan (Surat Persetujuan Pengeluaran Barang) SPPB

Tidak dilakukan pemeriksaan fisik, cukup penelitian dokumen setelah penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB).

3-5 hari setelah kesiapan barang untuk diperiksa

Proses dapat selesai dalam 30 menit

Lama waktu proses pengeluaran barang impor

KRITERIA 1. Mengajukan permohonan ke BKPM untuk ditetapkan Dirjen Bea dan Cukai 2. Melampirkan permohonan : Data Perusahaan, Izin Prinzip, LKPM, Rencana Pembangunan, Izin terkait lain 3. Membuat surat pernyataan : a. Perusahaan Tahap Konstruksi b. Impor atas nama perusahaan sendiri c. Jenis, tipe dan spesifikasi barang sesuai dokumen impor d. Konsekuensi ditanggung perusahaan

Proses Pengajuan Fasilitas 1. Mengajukan permohonan ke BKPM dengan melengkapi persyaratan 2. BKPM melakukan pengkajian terhadap profil perusahaan 3. BKPM memberikan rekomendasi pada Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk percepatan jalur hijau atau pemeriksaan barang di lokasi proyek 4. Direktorat Jenderal Bea Cukai memberikan persetujuan dan berkoordinasi dengan petugas bea cukai setempat untuk implementasi kemudahan importasi barang


15

POKOK BAHASAN

03

PERCEPATAN PERIZINAN SEKTOR LISTRIK


16

SKEMA PELAYANAN PERIZINAN: KETENAGALISTRIKAN PERSIAPAN

PRODUKSI

KONSTRUKSI TAHAP 1

IUPTLS

PPA

FC

IUPTL

“ESDM3J” IZIN PRINSIP

TAHAP 2

COD

“II3J”


17

KOMUNIKASI DENGAN BKPM

Sarana komunikasi : One Stop Service Contact Center: 0807 100 BKPM (2576) atau

Tatap muka - Front Office Lt.2 PTSP PUSAT atau

E-mail ke [email protected]


18

PENYELENGGARAAN LAYANAN DI PTSP PUSAT BKPM

Recommend Documents