4. Para Kepala UP PTSP Kecamatan DPM&PTSP. 2. Kepala Pusat STIK DPM&PTSP 3. Para Kepala UP PTSP Kota Administrasi DPM&PTSP

OINAS PENANATIiAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta,

20

MARET 2017

Kepada Yth.

1. Para Kepala Bidang DPM&PTSP 2. Kepala Pusat STIK DPM&PTSP 3. Para Kepala UP PTSP Kota

4.

Administrasi DPM&PTSP Para Kepala UP PTSP Kecamatan DPM&PTSP

di

Jakarta SURAT EDARAN NOMOR t3 tSEt2017 TENTANG PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA DPM&PTSP NOMOR 23 TAHUN 20,I7 TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DPM&PTSP DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KEMUDAHAN BERUSAHfuEASE OF DOING BUS/NESS (EODB) Dt PROV|NS| DKt JAKARTA TAHUN 2018

Sehubungan

dengan telah dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala

DPMPTSP Nomor 23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Rangka Pencapaian Target Kemudahan Berusaha/Ease of Doing Bus,ness (EODB)di Provinsi DKI Jakarta Tahun 201 I maka disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Stafting a buslness Penomoran Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) agar mengacu Surat Keputusan Kepala BPTSP Nomor 26 Tahun 2016 tentang Penetapan Penomoran lzin dan Non lzin, Kode lzin dan Non lzin, Kode Wilayah lzin dan Non lzin, dan Klasifikasi Arsip karena WLK tidak tercantum dalam SK Kepala BPTSP Nomor 26 Tahun 2016 maka ditetapkan kode izin 1 1 .24 dan kode klasifikasi arsip -1 .837 Format laporan Wajib Lapor Ketenagakerjaan (WLK) sebagaimana lampiran I Setiap bulan data WLK per kecamatan dilaporkan kepada Kepala UP PTSP Kota Administrasi wilayah masing-masing

-

-

-

Kepala UP PTSP Kota Administrasi menyampaikan data WLK yang telah dikumpulkan dari semua kecamatan yang ada di wilayahnya kepada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan tembusan Dinas Tenaga Kerja

dan Transmigrasi 2. Dealing with construction permits

-

-

Gudang dengan luas dibawah 1500 m2 menggunakan Surat Pemyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) dengan ketentuan gudang tersebut tidak digunakan untuk menyimpan limbah bahan berbahaya dan beracun (83)

Untuk percepatan pelayanan IMB Gudang dengan luas dibawah '1500 m2 agar mengacu pada template 't seperti yang tercantum dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2016 (lampiran ll), dan template 2 (lampiran lll) Melaporkan penerbitan IMB Gudang dengan luas dibawah 15OO m2 kepada Dinas PM dan PTSP melalui Bidang Penanaman Modal dengan email: modal m akarta. o.t 3. Kepala Pusat STIK mengumpulkan dan mengirimkan data Tanda Dafiar Gudang (TDG) online setiap bulan kepada Bidang Penanaman Modal melalui email: [email protected]. id

-

4. Kepala Bidang Penanaman Modal mengolah data TDG online serta membuat rekapitulasi TDG online untuk gudang dengan luas dibawah 1500 m2 dan mengirimkan data tersebut kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah melalui email: [email protected]

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaikbaiknya dan penuh tanggung jawab. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta,

)V?r4'ad''Edy Junaedi NIP 19761 13019951 Tembusan 1 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta 2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta 3. lnspektur Provinsi Daerah Provinsi DKI Jakarta

.

11

001

P.l.y.n.n

lnl

t.np. bl.y.

(G R A T I 3)

Surat Edaran tentans Pel.keanaanSK Ka- OPMPTSP No.23 Tahun 2017 tentang Peningkatan Pelayanan Publik pada DPMPISP Dalam Rangka Pencapaian

Tars€t (€mudahan 8€rusaha/ Ease of Doang Business {EODB) di Provinsi DKI lakarta Tahun 2018 TanSgal

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KANTOR PTSP KOTA ADMINISTRASI JAXARTA UNIT PELAKSANA PTSP KECAMATAN Alrmat : ...,...,.....,......

Wcbrlt . htb/D€hyan nJakarta.oo.ldl em.ll : .

JAKARTA Kod. Po5 :,..,............. BENTUK I.APORAN Sebagalman. dlm.ksud pada Pasal 6 ayat (2) Undang-UndanS 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaen di Perusahaan dan PeEturan Daerah 12 Tahun 2013 tentanS

P.ny.l.n8gar.an Pelayanan Terpadu Satu Plntu

A. (OoEFTXASI

.)

h

IIITII

2. No.

P€ndaftaran:

III

3. Tahun:

-T-Trl

4. Kode KtUl

IIIII

m [r-n [rrn

5. Laporan yang ke:

B, KEADMN PERUSAHAAN

1

Nama Perusahaan

a, Alamat Perusahean b. No. Telp/ F.x

c. l(elurahan/Kecamatan d.

Kode Pos

Jenis U5aha

3

a.

Nama dan Alamat P€mllik Perusehaan

b.

Nama dan Alamat

Pengurus Perusahaan

4

a. P€ndlrlanPerusahaan

:

r.nssar

I

aut"n

ff]

r"rrn

TT[n

:

T.nssal

I

aut"n

I

r"nun

[fFT-l

b. Nomor Aka Pendirian

c.

PerpindahanPerusahaan

d. Alamat [ama

5

Irusat

Jumleh cabang

:

di lndonesia

r)Diisioleh

UP PTSP Xecematan Dinas PMPTSP Provinsi DKI Jakana Setiap Pendaftaran Ulangdiwajlbkan untuk melampirkan foto copiWaJib tapor Ketenagakerjaan yang lama kecuali bagi perusahaan yanS baru

halaman 5 dari5

P.l.y.n.n

lnl

t.np. bl.y.

(G R A T

I 3)

di luar lndon€sia

Ic"u"ng 6

Status Pemillkah

Is*".t"

fitulng, xegara

IP".."ro

Ie".u-

flxoperasi

IPerusahaan oaerah

Ic"-*-^g"^

Ienaor,r

lswasta

fler,m

fle.".'o

Ieatungan

dengan

Iv"y"on

UsA

Aslng, Negara

1

C,

EBadan

Nasional

AsalNe8are

fiJoint

usaha Lainnya

venture

KEADAAN KETENAGAKERIAAN

1

Xelompok L.,mur

Tenasa Kerja

Tetap CPUH

Laki'laki

laki-laki

CPUBR CPUBL

Jumlah KR

I-I I-I I-I

Cara Pembayaran Upah Harien Cara Pembayaran Upah Borongan Cara Pembayaran Upah Bulanan

CPUH

HI. BR

CPUBL

I I

II-- --II--I---I

lumlah

2

I---E I-I--

> 18 th > 15ths/d<18th < 15 th > 18 th > 15ths/d<18th < 15 th

TidakTetap

CPUBR

I

8R

Borongan

(R

Kontrak

HL

Harian Lepas

Waktu Kerja

E

7

jam/ harl den 40 jamlminggu

E

8

jam/ haridan 40 jarn/minSgu

E

12

jam/ hari dan 40 jamlminStu

E

12

jam/ harisel.ma

I

fZ iam

/ hrrlsclam.

p

10 harlterus menerus 14

UUih t"In" dariT atau 8jam/hari dan 40ram / mingSu kurang dari 12jam p€. hariselama 10 hariterus mencrus

I

kr."ns

!

trr"ne

"t", "t",

sara deoSan

24 Jamlming8u

olna dengan 20jam/minSgu

h.riterus m.nerus

.an Alat d.n behan

3

tr Pesawat AnSkat dan Ang*ut

tr

tr tr tr

Alat-.lat berat

E lnstal.siListrik tr E lnstal.slPemadam Kebakeran tr E Penyalur Pettr tr E Pembangklt listrik tr

Euo Bahan Beracun berbahay.

[

8elana

Turbin Botol baja

Bahan Radio aktlf

tr

tetan

UP PTSP (ecamatan Dinas PMPTSP Provinsi OKI lakarta S€tiap Pendaftaran ulangdiwajibkan untu* melampirkan foto copiwajib Lapor Ketenagakerjaan yang lama kecuali bagi perusahaan yangbaru.

')Diisioleh

hal.man 5 dari5

P.lty.n.n lnl t.np. bl.y.

4

Umbah Produkl

a.

Limbah produksi

b

lnstal.sl Pengolah llmbah

c

Amdal

d

Sertlfikat No.

Taneeal 5

ffi

E E E

tr tr tr Bulan

IIII

Tehun

Pengupahan

..

Jumlah upah seluruh p€kerj. yang dibeyarkan

Rp.

b. Tingkal upah tertlnggi

Rp.

c. Tingkat

Rp.

d.

2

upah terehdah lumlah pekerja Pen€rima UMR/UMP

5

Tuniangan Hari Raya Keagamaan

7

Bonus

8

Fasilitas Perusahaan

a

/

!

:

,E

Gratitika5a

I b

orans

(.................... %l

tr tr

r uutan,n"t

l

bulan gaji

> 1 bulan upah >

l

fl

bulan Eajl


Fasllltas (eselamatah dan Xe$ehatln l(cr.ia

[n:x eotiuinit

E

Dokter Pemeriksa

E

Ahli Petugas X3

I I

laramedis Re6u Pemadam Kebakaran

Fasllltas kes€ja hteraen

I I 9

(O R A T I A)

karvawa" E unit xe eerusatra"n E xonerast

BPIS (Badan Penyel€n88ara Jaminan

p€serta

a

Mulai menjadi

b

Nomor Pendaftaran

c

lumlah Peserta

:

Sarana lbad.h Perumahan Karyawan

tr tr

Olahraga dan l(esenian

tr

Kantin

Sosial) (etenagakerjaan

Tanggal E

Bulan

IITIIITII IIITIT Tenaga Kerja

EE

Tahun

Keluarga

dE

1

iemln.n Kecelake5n Kerj.

rilr.l-dl

tr tr tr

2

lamlnan kematian

FITTfl

3

lamlnan HariTua

FIETfl

4

J.minan Pemeliheraan Kesehatan (8PlS Kesehatan)

IrIErdl

E

IIITIII

KETERANGAN:

A: I : C:

Badan Penyclentgara .dal.h gPlS ktenagakerjaan dan Kesehatan B.dan Perryelenggare adelah selain BPJS Xetenagakerjaan dan (esehatan

oit.nSgung sendlrl

rlDllsioleh

UP PTSP Xecamatan Dinas PMPTSP Provand DXlJakarta Setiap Pendaftaran Ulangdiwailblcn untuk melamplrkan foto copiWajib Lepor Ketenagak€rjaan yang lama kecuali bagl perusahaan yang baru.

halamar 5 dari5

P.l.y.n.n

lnl

t..p. bl.y.

(G R A T I 3)

10 Pro8ram Pensiun

E

Oibksanakan oleh Dana Pensiun Pemti€ri Kerja

E

Dilaksanakan oleh Dana Pensiun Lembag. Xeu.ngan

11 PeranSkat Hubungan lndustrial

a

Perangkat Hub

Kerj"

b

PerangkatOrsanisadKetenagakerjaan

I

E Bipartft [ Pl( : PP : K(B :

x

snrr

tr

KKB

tr

I

UK SPSI

Perjanjian Kerja

SPTP

Peraturan Perusahaan

UK SPSI

Xesepakatan Xerja Bersama

Apindo

: : :

czx:

Serlkat Pekerja Tingkat Perusahaan

lJnlt (erja Serikat Pekerja Seluruh lndonesle fuosiasi Perusahaen lMonesia

12 Rencana Pekerja yang dibutuhkan Dalam 12 Bulan yangakan datang

lumlah b

Oran8

Orang

L

:

Orang

P

Perincian Rencana Xebutuhan Pekerja 12 Eulan yang akan dat.ng

Kode') lebatan

Pendidiken 5E SMTP

SMTA D3

H S

lumlah

PENCA

Tetap

Tidak

Tetap

Tidak

Tidak

lretap

IIIIT IIIII ITITI 13

Pekerja 12 bulan terakhir

a b

Jumlah :

Orang L

Orang

:

:

Orang

P

Perincian Rencana Xlbutuhan Pekerja 12 Eulan yangakan terakhir Nama

Pendidikan

Kode*)

Jabatan

5D SMTP

SMTA o3 5 Jumlah

HubunSan Kerja PENCA

Tetap

Tldak

T€tap

'lldak

Tctap

Tidak

EEEEE

TIIIT IIIII !TIII IIIIT

UP PTSP Xecamatan DinasPMPfSP Provinsi DKI lakarta Setiap Pendaftaran Ulangdlwaiibkan untuk melamplrkan foto copi Waiib Lapor X€tenagakerlaan yang lam. kecuali bagi perusahaan yangb.rLr

')Oiisioleh

halaman 5 dar 5

P.l.y.n.n

1.4

15

16

a b

Jumlah Pene.lmean Pek.rja !€l.ma 12 bulan tcrakhir lumlah Pek.rja g€rhentl s.lama 12 bulan tcrakhir

lnl

t np.bl.y.(CBATIA)

Orant Orang

P.ogram P€latihan

a

Progr.m Pel.tlh.n bagl Pekerj.

b

Program Pcm.8angan

c

Fasllitas

d

Program Pengindon6len

Pel.tih.n

fl m" !m" ! ea" ! ea"

tr tr tr

Tld.k Tld.k Tldek 'l'idak

Perencehaan K.butuhan Latlhanbagi Plk€rja (Dirinci McnurutKejuruanl

xode')

Kejuruan

Jumlah Peserta

IIIII

IIIIT IIIIT IIIII

rrrtr Jumlah

O

PENGESAHAN Demikian dibuat menurut keada6n Sebenarnya

1 1akarta, ............................-........

t.......... Pengurus/Pemilik Perusahaan

2

') a

b

Telah mend.ftar di:

Nomor

:

d

X.wajiban mendatt.r kembali

TanESat

IIIII

ffiBuan ffir"tn

KEPALA UNIT PETA(SANA PELAYANAN TERPAOU 5ATU PII,ITU 3

Catatan: 1. Lembar asll l untuk PenSlsaha 2. Lembarasll 2 (PTSP Setempat 3. Lembarasll 3 untul Lembar EvaluesiSPTSP 4. Lembar asll 4 untuk L€mbar Eveludi Sudin Dsnak€r lakana ...............

P

rta

Edv Junaedi NIP 1976{13olsgsl

1

lool

UP PTSP Xecamatan Dlnas PMPTSP Provinsi DXI rakarta setlap Pendaftaran Uhngdiwajibkin untul melampirkan foto copiwaiib L.por x.tenagakeriaan yanS lama kecuali baSi perusahaan yan8 baru

')Diisioleh

h.laman 5 dari5

Lampiran

ll

Surat Edaran tentang Pelaksanaan SK

Ka. DPMPTSP No.23 Tahun

2017

tentang Peningkatan Pelayanan Publik

pada DPMPTSP Dalam Pencapaian Berusaha

I

Rangka

Target Kemudahan

Ease

of Doing

Business

(EODB) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018 Nomor Tanggal

1

IG}EiITERIA}I PEXEE

IJ}!L*I D.Ti

rretr.a::

Egaeap :rar 3.!ala,D. suns'l!il (!sE tE D.trP (Dts EDdlttsa

bDrat

TJ$?

PERLiTIAT{A},i RJTXI.AT

tgrra(lr TE -;

Prild

f. BIFE{f'B lErlF rlFrr g.!c!'!rg "LrPR t. saErlr,rr gir.EBtt .r.arlGrt CiFr frrF

-

&nrlGrlrragJr.l&rE" A'GI B'*.

a"

4 3aEallala

FrEanrIErrBit Prrdora Tt}firt S.FGrris .I.EulGIt

lr[r€slr Lre{r! FrBt,ra! LttE E, ,t' IlgrrEabr,r ltlt:rrr

gqrtlblnd

tcrPn

fcaEn8 l:Dr holiaa LDlar9 6. f.p.lr arro DfrrhrE E.

L.5c

U. ErslIE ]i!alrE*!€&o

lrrprcr yrag t llrsrE.L g{rDa*Errr {$ B.tBrurB tantDB.six It - ?rr. p t n faDlsrr,'D1t?.! Cr r.&rnrn fE{tq!.c:.: s.rrr?clrr Sran trBtrr (lr tair.&r!, laconaa!! P Pa'r ttrprtr

Fe&6."6rfi

r $r.!arr :f,railastlra3r rrctqlo, I ntulEla!fE:lJaE DE.t ancr I

tr. llrrlbt':afls{rE.

C-G

"aL-TE

I

I

€C.tr

t-

[Etctt!. faafDaD: lEdrr.ttra8r Cla rdGD.[..D.

Stirl,t ED.^utt riol.er" ro /3airl3ql6

tt!{Tril(i terEetrl^$ tarlr uErcl&trrr t rBull r ('EDurg r}tr sarrllra.r:r l.tlf FUllsSl gA^DqUttrll frEDtItrO UlrFl r Dr!r&lr!(A:I orrD4ttg Utlr^ ar. rrlrg, lllaElrlr!r8 rEilE!.gt t rE€& DtIc rrDo sat*r S l.rao tarBEr&ttl X&an Jribsi litUEL 5!ai!j.,a crPrr lE 4rr I3r$g{trr'r t Etalllr trcxlolt"3

!r J-llrGl'.tr Br3rEoztrgt[lo. lttL

r tl\.G xrr}!r'rl.!!r.

L5<

frrEa4 FraFrsu.Dan:, nrlnrna trr-irt -aa t,

P.r-.L!, FlcfriI PalE

r.,.E:

$l

r lla:lsr,U

l_ ]

ulfirr Farrrrrila taeBn FreaqaaE, UEIIB Ors' faatrar!{i tafElrat to6GE OEI?I";al/lOlrt har.rG t-r {.aaifiErr aragrE a g.CtlEG tdr'' I.rurar,r a.aaar[rrr FoE B l'ayrnE*&rr..D u! llffi bcgulrD Eatrst tirtrt !.{t t!.8r ,p.a.trrgrs D,rrEE t u!u8. *rg,r"."] ,.atrEl 4i!.Asr-A Cr lr.s araUnl Sratltr$ ti€lE ta{h6,Eer !.!.6riEa! tsrit&aE .. Drq8sa.s radlrag :rra{ E tus 16r a.3ria proaorrgrayr oaa;rt rr] yrag jutlilt &atilrrr tirtr. I iasl; aesE rrr!.c €ra!r& too r85; D. la!$Era'rllra daL!.rt8*ts r ategEttr!.s clr8 s ro E:: s- Dalgrso.a Eadurry F!.yaro S!.8.!aE c.t rB nrErb o*a a.r." ^l E. {,'.o c(l. !.ltEt.a.D S.ClrDS "in$El! arar cla;nr lrdur.5' 6.afr[, :untall

]

l

Xra t r*t rcrillr,

EudrFllsfre.

S?.

lr?

I

Drt aI ?:.!

r{t riis. frrdEhrEi. tf

I

| I

LBtI 6lr3ls ! rqrral l|etrr ar.'J brDgual,r gad"'r$ ?alAid!tsr'l

"'-Sga

Kepada yang terhormat,

1.

Para Gubernur di seluruh Indonesia; Para Walikota/Bupati di seluruh Indonesia;

2. 3. Para Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota di

seluruh

Indonesia. SURAT EDARAN

NOMOR: tO ISE/Ml2016 TENTANG

PENERBITAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.3OO M2 DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE

A. UMUM Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor OS/PRT/M/2O16 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung telah mengatur mengenai proses penyelenggaraan IMB untuk bangunan gedung tidak

sederhana bukan

untuk kepentingan umum. Bangunan gedung tidak

sederhana sebagaimana dimaksud di atas memiliki kriteria:

a. bangunan gedung yang belum ada desain prototipenya dan/atau yang jumlah lantainya di atas 2 (dua) lantai dengan luas di atas 500 m2;

b. bangunan rumah tidak bertingkat dengan luas diatas 7O m2;

c. bangunan gedung

pelayanan kesehatan seperti rumah sakit klas A, B, dan

C;

d. bangunan gedung pendidikan tingkat dasar sampai lanjutan dengan jumlah lantai di atas 2 (dua) lantai atau bangunan gedung pendidikan tinggi.

di atas, bangunan

gudang dengan luas 1.300 m2 termasuk bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum. Namun demikian, dengan melihat kondisi di lapangan khususnya kebutuhan kemudahan berusaha bagi kegiatan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) yang membutuhkan pembangunan gudang dengan Berdasarkan ketentuan tersebut

Iuas 1.3O0 m2, diperlukan pengaturan lebih khusus terkait:

l.

penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2;

2.

proses penerbitan IMB untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2;

3.

proses penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri

Pekedaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penerbitan lzin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung untuk Bangunan Gudang Usaha Menengah Kecil dan Mikro Seluas 1.300 m2 dengan Menggunakan Desain Prototipe. B

DASAR PEMBENTUKAN

l. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang

Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

Gedung (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

2.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT|M|2OO6 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

3.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M|2OO7 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;

4.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakJrat Nomor 15/PRT/Ml2O15 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Peke{aan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 16);

5.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan RakJrat Nomor O5/PRT/M|2O16 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung {Berita Negara Repubtik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276);

6

Keputusan Presiden Nomor l2llP/2OL4 tentang Pembentukan Kementerian Dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun

20t4-2019. C

MAKSUD DAN TUJUAN

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) yang menggunakan desain prototipe bargunaJr gudang UMKM

dengan luas 1.30O m2 dan bertujuan untuk mewujudkan kemudahan pembangunan bangunan gudang bagi pelaku usaha menengah kecil dan mikro. D

RUANG LINGKUP

Lingkup Surat Edaran Menteri ini mencakup penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Gedung (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung (SLF) untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2 yang terdiri dari: 1. penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.3OO m2;

2.

proses penerbitan IMB untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2l'

3.

proses penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2,

E

RINCIAN KEGIATAN PENGGUNAAN DESAIN PROTOTIPE, PENERBITAN IMB DAN PENERBITAN SLF UNTUK BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS

1.300 M2

1. Penggunaan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 mz sebagai persyaratan teknis penerbitan IMB dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Umum Desain prototipe gudang ini disusun sebagai acuan dalam perencanaar

struktur atas bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300

m2.

Perencana konstruksi bangunan gudarg wajib merencanakan struktur

bawah (pondasi) sesuai dengan kebutuhan struktur atas, karakteristik

daya dukung tanah dan zonasi gempa bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu perencana konstruksi

bangr:nan Srdang harus melengkapi dokumen teknis perencanaan mekanikal dan elektrikal. Perencanaan struktur bawah (pondasi) tersebut harus dituangkan ke dalam dokumen perhitungan struktur pondasi.

b. Ketentuan Teknis 1) Struktur yang digunakan pada desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 mz berupa baja profil dengan mutu baja

struktur baja wajib mengikuti ketentuan pada SNI 03-1729-2015 tentang Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural dan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung fy=24OMPa, serta aplikasi

dan Non Gedung.

2) Batasan penerapan beban muatan barang yang ditempatkan pada lantai 2 (dua) gudang UMKM yang menggunakan desain prototipe yaitu maksimal 50O kg/mz. 3) Pada desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300

m2 ini diperhitungkan untuk memenuhi kriteria kelas situs SA (batuan keras), SB (batuan), SC (tanah keras, sangat padat dan bantuan lunak), SD (tanah sedang), dan SE (tanah lunak) sesuai dengan SNI 03-1726-2012 tentang Tata Cara Perencanaan Ketahanan Gempa untuk Struktur Bangunan Gedung dan Non Gedung.

4) Desain pondasi harus dirancang secara terpisah oleh perencana konstruksi, dengan mempertimbangkan kebutuhan struktur atas, hasil investigasi tanah setempat dan zonasi gempa.

5) Penerapan desain prototipe bersifat tetap dan tidak diperkenankan untuk melakukan modifikasi. 6) Pelaksanaan konstruksi dari desain prototipe ini harus dilakukan oleh penyedia jasa yang mempunyai tenaga ahli dan tenaga terampil yang bersertifikat.

7) Ketentuan teknis desain prototipe bangunan gu.dang UMKM dengan luas l.3OO m2 sebagaimana dimaksud pada angka 1), angka 2),

angka 3), angka 4), angka 5) dan angka 6) tercantum dalam iampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.

2. Penerbitan IMB bangunan gudang UMKM

dengan luas 1.30O mz dilakukan

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahapan prapermohonan dan permohonan IMB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan Rat(yat b.

Nomor OS/PRT lMl2O16 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung; tahapan penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2

meliputi:

penilaian dokumen rencana teknis; 2) persetujuan tertulis; dan 1)

3) penerbitan dokumen IMB.

c. penerbitan IMB dikeluarkan oleh pejabat pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) atas nama Bupati/Walikota atau Gubernur untuk provinsi DKI Jakarta sesuai ketentuan peraturan penrndangan.

d. jangka waktu proses permohonan darr penerbitan IMB dengan menggunakan desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas ,.a66 ,nz paling lama 3 (tiga) hari sejak pengajuan permohonan IMB.

e. tahapan penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2 sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan hurrf d tercantum dalam lampiran

II yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dengan Surat Edaran ini. 3. Penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.30O m2 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahapan penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2 sesuai ketentuan tata cara penerbitan SLF berdasarkan penggolongan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRTIM/2O07 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung meliputi:

1)

pemenuhan kelengkapan dokumen;

2) 3)

pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung; mendapat rekomendasi dari instansi terkait;

4) 5)

permohonan penerbitan SLF;

penerbitan SLF. b. tahapan penerbitan SLF bangunan gudang UMKM dengan luas 1.3OO mz sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini. F

Surat Edaran ini merupakan acuan dalam penggunaan desain prototipe, penerbitan IMB dan penerbitan SLF untuk bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2. Dalam hal banguna.n gudang UMKM dengan luas l.3OO mz tidak menggunakan desain prototipe berdasarkan Surat Edaran ini, penerbitan IMB dan penerbitan SLF wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

G.

PENUTUP

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tangga_l ditetapkan. Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terimakasih. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2016

MENTERI PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN RAKYAT,

M. BASUKI HADIMUIJONO

DAN

LAMPIRAN I SURAT EDARAN MENTERI PEKER.IAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NoMOR: tOlsE/M/2016 TENTANG

PENERBITAN TZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.300 M2 DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE PENGGUNAAN DESAIN PROTOTIPE BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS 1.300 M2

A. Ketentuan Teknis Pembangunan bangunan gudang menggunakan prototipe UMKM seluas r.300 m2 mengikuti ketentuan teknis sebagai berikut:

l.

Bahan Bangunan a) Bahan

penutup lantai

1;

Bahan penutup lantai yang digunakan adalah cor beton dengaa mutu K250. b) Bahan Dinding;

Bahan dinding yang digunalan pada tepi bangunan adalah bata merah sedangkan partisi ruang adalah bata ringan/rypsum. c) Bahan Penutup Atap;

Bahan penutup atap menggunakan coated metal zincalume. d) Kusen dan Daun Pintu/Jendela;

Bahan untuk kusen dan daun pintu/jendela menggunakan alumunium sedangkan pintu untuk bongkar/muat barang adalah besi. e) Bahan Struktur. bahan struktur gudang menggunakan baja dengan mutu

FJr

=24O Mpa.

2. Struktur Bangunan a)

Struktur Pondasi; struktur pondasi diperhitungkan sesuai dengan karakteristik tanah setempat dan telah mempertimbangkan resiko gempa serta mampu mendukung struktur atas bangunan gudang.

b) Lantai 2;

Struktur lantai 2 tersusun atas balok induk, balok anak, balok pengikat serta penutup lantai. Spesifikasi pen5rusun struktur lantai 2 sebagai berikut : o Balok induk menggunakan baja profil WF 400x200x8x13;

o o o c)

Balok anak menggunakan baja profil WF 300x15ox6,5x9; Balok Pengikat menggunakan baja profil WF 150x150x7x10;

Penutup laatai menggunakan plat bondex yang diisi dengan cor beton dengan mutu K255.

Struktur kolom; Spesifrkasi strulrhrr kolom adalah sebagai berikut : o Seluruh kolom pada sisi panjang dari bangunan gudang disebut sebagai kolom utama. Kolom utama pada lantai 1 dan 2 menggunakan baja prolil WF 45ox200x9x14.

. o

Pengaku kolom utama menggunakan baja polos berdiameter 13 mm.

Seluruh kolom tengah pada lantai 1 menggunakan baja prolil HB 2OOx2OOx8x12.

d)

Struktur Atap;

Struktur atap tersusun atas balok atap, gording, dan ikatan angin. Spesifikasi strukfur atap adalah sebagai berikut :

r o o

Balok atap menggunakan baja profrl WF 35Oxl75x7x11; Gording menggunak€rn baja profrl CNp 150x65x2Ox2,3;

Ikatan angin menggunakan baja polos berdiameter 13 mm.

3. Utilitas bangunan a)

Pencegahan Bahaya Kebakaran;

pencegahan bahaya kebakaran mengikuti peraturan Menteri pekerjaan

Umum Nomor 26/PRT/M/20O8 tentang persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaraa Pada Bang,nan Gedung dan Lingkungan serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2o/pRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen proteksi Kebakaran Di perkotaan.

b)

Instalasi Listrik;

Ketentuan mengenai instalasi listrik mengikuti SNI 0225:201 1 tentang Persyaratan Umum Instalasi Listrik 201 1. c) Penerangan dan Pencahayaan;

Penerangal dan pencahayaan pada bangunan gudang terdiri atas pencahayaan alami dan buatan. Ketentuan mengenai pencahayaan pada bangunan mengikuti :

.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/pRT lMl2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

o SNI 03-6575-2O0f tentang Tata Cara perancangan Sistem Pencahayaan Buatan Pada Bangunan Gedung;

o SNI

03-2396-200

I tentang Tata Cara perancangan Sistem

Pencahayaan Alami Pada Bangunan Gedung. d) Penghawaan dan Pengkondisian Udara;

Penghawaan dan pengkondisian udara pada bangunan gudang terdiri atas sistem penghawaan/ventilasi alami dan buatan. perencanaan sistem

penghawaan dan pengkondisian udara mengikuti peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRTIM/2OO6 tentang pedoman persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 03-6522-200| tentang Tata Cara Perancangan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung. e) Sistem Sanitasi

Sistem sanitasi pada bangunan gudang berupa fasilitas toilet paling sedikit terdiri dari kloset, keran air, pancuran ak (shouterl / bak penampung air. Perencanaan sistem sanitasi mengikuti peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/pRT lMl2OO6 tentang pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung dan SNI 7065:2005 tentang Tata Cara Perencanaan Sistem Plambing.

B. Desain Prototipe (gambar darr perhitungan struktur)

f = Eu ,k

o

f= p=

qr E=

dw UO

lz g6

3t
o

I

z

E2 E5 .ol

E{ <E

t

I

b)

E3 zl
6 6

ul

st

=o (9

ol

9l

>t

Y

rl
=l
uJ

H

,t

et

E

F J

z. lrll Erl

L.l

z = e

I

I

c

T 2

r

;o ,8

I

z I

t

a

t

I

t-n

h

a

Ee

I

l =

Er :<

E3 tr, u2 Y+ H3

z<
zl

sl

u Y

a6

]U

q

t= irY

N

t2 E6 nif

=o (9

o

F

-

b)

g

z Xl
"'

tl
>t

ol

1t

9l

< GI

= z, I =J] E Eti

Ll

t; Y an

e 2

Fs

,8

F' t

I

:

>r

tri

,t

a= bx

UI?

cr*


(l.

Y

br lr .o o-z n<
o 5l < EI F

ao>

>z

fl

5"

3

E


el

E

(f)

z. o_

u.l

o

:<

I I

I I I I I I

I

I I I

I I I

I I

I

I I

I

I I

I

I I

I

o_

I

=

I

I I

I I

I I

F

E'

d = a Y

E

o-

(>

E

=

q.,

=F

{r HI rl ki

t=

z

o=) go

(9

LZ


E6 aof

tv

o

ii t3

o cl gl F o

6l I

5l

it

f

!

I

z

i:i

! 3 p

I

33

s;

e!

5! 3!

Ec

Bli I l!

zl "t

E (o

?

6

E

I

5

co

1

t

z,

EI

(j'

I

I

,I p

f

E

i ?

ir !l

gr .t-

9r +-

gl

it 7

I q

,i

E

I

B! q 1I

ia

I 5

,

t ;;5

t

E

P

'*

I

z. L' = o

I

F o o-

I B

:;l r

!

.E

!t 6 6 e

5 B

(

k

:

a

_.

&a'

I e

z.

o F o o-

E

o

F Y E,

z I

tu L

zl
z

EI

o

UJ

o

Y= br tr9 E3 rof

>o o

EI

o

t

t= i^Y

rP

o

sE6

sv nl


@l


zl

HE U'

I

tl
>t
ol

el

j E = :<

= oc -_-_____+_.e_+_3-__-____--_+_fi

-3+fi

____-_r

E

a = o lr.J

!' 6l YX

sP!

PA

*T ;io 5R

ir E

.-cLc(Uo, o@

FF

EE

.99 oo YY

eg

o-o

Y vl

f =

Eg fk

(L

t= hY

{E

Y= bf E9

E> u2 Y+

i1 <E

zl
du ue Lz


U

FI
{3 6l

>o

g5

ol

6

UJ

o

TJ

o

E

-o e

I

=!

HHd 6l a

EI
zt

el

>t t
Y

6 o

tr


ot

<

E 'co

Gtl

-tl

EI =l FI

=6

fii

>
EE EX =6 c-l

E

-l
o

FI al

HE <x =o @d

EE ox

I

FS

I

J

EE

d i

T I

\/

i

3 I I

/\

I

+ i

{o i I I

I

ffi+ c,

-3-

=l d.l


z.l lrrl

J

OJ Y

U'

f= =L

z>

2< <E

%6

*6 ul

itol

t>

e=

du UC Ez

3l

o

{r &> u2 Y+ H3

oG

UJ

bf

(Y)

a?F

}I OT\

UJ

F

ts[ (g-

Xx

E8 '

(L

u

cr)

6=

lU

s

o o o tr

E .E

o

3U h=

r2

H6r

dif

>o

6l a =l
o

?l

Y

E E

F 6

E.

2l

I

El
ol
el

tu

o-f= si

E (o

i3

o-

FE

t = :a =, G a

5d

E

Y

vt

=

LT'

tt

=r

t>

z>

st 4i

Y= bf tro LZ E5 00>

z<

(,

v3

EI

>o

="

5l

J

a F ul -, 3l o

.9

EI

6l

a

6I ol zl

( d. = F :< = d. F

a F

o o F

o

F

o fl .D F

o

F

o

(,

-)

F

F

ctr

uJl

?

=

L!

t!

?s =!

I=

1T

8= b,

Ut?

Hi EI


K2 E5 6l

F lu dr gt o

i<

=o o

?l

="

31

:!

T

L

:.

I

r-J----t --

I

f[E

I

i

Y:

I

5l

,I

!

ffi

!

l

.r

/

, I

I

T

I I

,

It €

I

3I yr

i

el

{> =

5

J

,do

'.1 !]_-]-r-r-lJ dEr q'4lcr'cr'd

\

-'

3 T

?!

!!9 98

NE

3t

I

T

I,I

5

:5 i

td

I

SI

I

()

E

5i

i

+

L]

r

{)

!:8 ITH :E

=

l9

{i

EE -9 E8

E

j a

:.E

i

3

3r {

rl

s ts E

I

T L

+

*

Y

= =ts

: 5

u,

t!

=s 41

t= AY

r!?

br go qz

?d

E5 cri l

Ei

9 E E

J F

Y=

{

dr UJ 5t o ?l

=(9 (9

st

EI

el

fI

8

a8 !t sa

-.' ,I

6

I

r55

i

3I e 8r

t-

a

{)

L

l--

E

--------J

I

f,I f,I I

I

I ! t I

i

a

i

6

i i!

t

I

I

l

-_1-

f[: ,l)" €

3

I =

3x ;a

r! ;E

:

=

E

IIJ

t!

=L

a= e= bl tro LZ

lr

93 E1


E6 ni:)

1i

o

t

J

I

a F .I IJJ sl o tt

Ei

dl

fi =

I? 6

j

o"

! a a

!"I

t it

ta dI

nF

9q

fr*

t!

,ffI Et

II

I

I ;

E

r I

E

! 5 t f v,i E 3C E

P 3.

9E

3

I

I

I

dp

t

I I

8

t t--g

iidl

f pi iB

i

s

B

E

=

E

] !! Ei

'

EI

L-a

Ig:

LAMPIRAN II

SURAT EDARAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NoMOR: to/SE/M/2ot6 TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIPIKAT LAIK FUNGSI PENERBITAN

BANGUNAN GEDUNG UNTUK BANGUNAN GUDANG USAHA MENENGAH KECIL DAN MIKRO SELUAS 1.300 M2 DENGAN MENGGUNAKAN DESAIN PROTOTIPE PENERBITAN IMB UNTUK BANGUNAN GUDANG UMKM DENGAN LUAS 1.300 M2

A. Proses Penerbitan IMB untuk Bangunan Gudang UMKM dengan Luas 1.300

mz

Penerbitan IMB bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 mz dilakukan dengan mengikuti ketentuan tahapan penyelenggaraan IMB bangunan gedung tidak sederhana bukan untuk kepentingan umum sesuai dalam pasal Z ayat (3) huruf a

Peratural Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat

Nomor

O5/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung. Adapun tahapan penyelenggaraan IMB sebagai berikut: 1. proses prapermohonan

IMB, meliputi:

a. permohonan Keterangan Rencana Kota (KRK) oleh pemohon kepada pemerintah daerah; b. penyampaian informasi persyaratan permohonan penerbitan IMB oleh pemerintah daerah kepada pemohon termasuk desain prototipe bangunan gudang UMKM dengan luas 1.300 m2; c. penyiapan perizinan dan/ atau rekomendasi teknis lainnya berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup oleh pemohon;

d. penyiapan persyaratan administratif dan persyaratan teknis permohonan penerbitan IMB. 2. proses permohonan IMB, meliputi:

a. pengajuan surat permohonan IMB kepada pemerintah daerah dengan melampirkan dokumen persyaratan administratif dan persyaratan teknis disertai dengan surat pernyataan menggunaka, desain prototipe dan surat pernyataan menggunakan perencana konstruksi;