KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. SPM Penanaman Modal merupakan rangkaian wujud capaian kinerja Pemerintah
Kabupaten
Kediri
terhadap
layanan
bidang
penanaman
modal
sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005. Capaian dalam laporan ini merupakan salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Kediri untuk memberikan layanan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanaman modal. Sesuai arahan Ditjen Otonomi Daerah, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Kediri sudah menyiapkan agenda program kerja dalam rangka meningkatkan capaian nilai SPM. Agenda program tersebut antara lain penyusunan Rencana Target SPM lima tahun yang akan datang dan nilai target yang ditetapkan akan diintegrasikan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis masing-masing SKPD, sehingga prgram dan kegiatan untuk mewujudkan nilai SPM tersebut benar-benar dapat terjamin. Kami menyadari bahwa laporan yang kami susun ini masih belum sempurna, oleh karena itu berbagai saran dan masukan perbaikan yang konstruktif sangat diharapkan dari berbagai pihak. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan pemikiran, saran serta pendapat hingga tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanaman Modal Tahun 2016 ini, kami sampaikan terima kasih, mudah-mudahan dapat memberi manfaat yang optimal khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Kediri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan.
Kediri,
Januari 2017
Kepala DPM-PTSP Kabupaten Kediri ttd.
Drs. INDRA TARUNA
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Dasar Hukum 1.3. Kebijakan Umum 1.4. Arah dan Kebijakan
BAB II
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM a.
Jenis Pelayanan Dasar Indikator, Target Nilai dan Batas Waktu Capaian SPM Nasional
BAB III
b.
Target dan Realisasi Capaian SPM Pemerintah Daerah
c.
Alokasi Anggaran
d.
Dukungan Personil
e.
Permasalahan dan Solusi (bagi indikator yang tidak tercapai)
PROGRAM DAN KEGIATAN SPM (Berisi Program dan kegiatan beserta Realisasi Anggaran untuk indikator SPM Penanaman Modal)
BAB IV
PENUTUP
LAMPIRAN: - File Excell SPM Penanaman Modal.
BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 menetapkan arah kebijakan utama untuk mencapai sasaran yaitu “Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)”. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram, dan Sejahtera, yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian,
Industri-Perdagangan
dan
Pariwisata,
yang
Didukung
oleh
Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional”. Oleh karena itu, masyarakat Kabupaten Kediri mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan dari pelaksana pemerintahan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Kediri akan terus berupaya meningkatkan pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Kediri. Pelayanan dasar tersebut diupayakan semaksimal mungkin. Meskipun pemerintah pusat telah menetapkan jenis-jenis pelayanan dalam tingkat minimal. Sebagai bentuk upaya peningkatan pelayanan, pemerintah Kabupaten Kediri bersama SKPD menyusun Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Kabupaten Kediri tahun 2016. Dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Penekanan kata “minimal” dalam istilah SPM ini mengacu pada batas minimal tingkat cakupan dan kualitas pelayanan dasar yang harus mampu dicapai oleh setiap daerah pada batas waktu yang ditentukan. Dengan kata lain, jenis pelayanan dasar di daerah dapat terlaksana. Penyusunan laporan dalam penerapan SPM di daerah adalah sebuah bentuk pertanggungjawaban daerah dalam melaksanakan SPM sesuai dengan kebutuhan pelayanan dasar yang harus diberikan kepada masyarakat. Pemerintah Pusat (Kementerian/LPNK) telah menetapkan 15 SPM untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sesuai dengan surat dari Menteri Dalam Negeri tanggal 27 Maret 2012 Nomor : 100/1023/SJ tentang Percepatan
Pelaksanaan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diminta untuk segera menyusun target pencapaian SPM dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang penanaman modal merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memulihkan fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial sehingga aksesibilitas terhadap pelayanan sosial dasar dalam rangka pemenuhan dasarnya dapat ditingkatkan. Adapun tujuan dari SPM Bidang Penanaman Modal adalah sebagai acuan dalam perencanaan program pencapaian target masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Untuk selanjutnya SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan. Hasil laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Kepala BKPM RI No. 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam : 1.
Penerapan SPM Bidang Penanaman Modal
2.
Pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah; dan
3.
Pemberian penghargaan bagi Pemerintah Daerah yang berprestasi sangat baik Sesuai dengan Pasal 2 Perka BKPM 14/2011, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal di daerah masing-masing sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal. Selain itu, SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta Indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari: 1.
Kebijakan Penanaman Modal;
2.
Kerjasama Penanaman Modal;
3.
Promosi Penanaman Modal;
4.
Pelayanan Penanaman Modal;
5.
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6.
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan
7.
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.
1.2. DASAR HUKUM Dasar hukum penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut : 1.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
65
Tahun
2005
tentang
Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 2.
Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 14 tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal.
1.3. VISI DAN MISI
VISI Visi adalah pernyataan tentang gambaran situasi dan karakteristik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi atau lembaga pada suatu waktu yang jauh kedepan. Visi organisasi yang ditetapkan menjadi visi bersama (shared vision) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan sebagai motivasi pencapaian tujuan masa depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 dengan menetapkan arah kebijakan utama untuk mencapai sasaran yaitu “Kabupaten Kediri Yang Berakhlak, Berdaya Saing dan Sejahtera (KBBS)”. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor: 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011 – 2016, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah: Terwujudnya
Masyarakat
Kabupaten
Kediri
yang
Beriman
dan
Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cerdas, Sehat, Mandiri, Tenteram, dan Sejahtera, yang Berbasis pada Lima Sektor Utama Pembangunan, yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, IndustriPerdagangan dan Pariwisata, yang Didukung oleh Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional. Sesuai Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri maka, dirumuskan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri adalah: Mewujudkan Kemudahan Berinvestasi Melalui Pelayanan Perizinan yang Cepat, Mudah, Transparan, Pasti dan Terjangkau.
MISI Dalam rangka mewujudkan Visi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tersebut, maka perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakkan dan mewujudkan tujuan dan sasaran
yang
hendak
dicapai
melalui
berbagai
upaya
dalam
pelaksanaannya. Terkait hal tersebut Misi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu disusun sebagai berikut : 1.
Mendorong terwujudnya kerjasama perencanaan dan pengembangan Penanaman Modal dengan instansi yang terkait ;
2.
Mewujudkan promosi investasi yang efektif dan efisien dalam mempromosikan potensi investasi daerah dan pelayanan perizinan yang kondosif dengan berpedoman pada sendi-sendi dasar pelayanan prima, guna meningkatkan minat berinvestasi;
3.
Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat.
1.4. KEBIJAKAN UMUM Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan
arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Rencana
Pembangunan
Jangka
menengah
Daerah
(RPJMD)
Kabupaten Kediri tahun 2011–2016 dan Visi Misi Kepala Daerah terpilih menjadi acuan dasar untuk penyusunan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut disusun Rencana Strategis dan Arah Kebijakan bidang pembangunan sebagai berikut : 1.
Penyiapkan perumusan kebijakan teknis, pengembangan sistem informasi dan pelaporan dibidang penanaman modal dan pelayanan periizinan ;
2.
Peningkatkan promosi potensi unggulan dan potensi investasi secara selektif dan terpadu dengan pihak pemerintah, swasta dan luar negeri ;
3.
Peningkatkan fasilitas kerjasama dibidang penanaman Modal antar pemkab/ pemkot, Pemprov dan lembaga/instansi terkait ;
4.
Peningkatkan pelayanan dan pembinaan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan ;
5.
Peningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan yang didukung SDM dan sarana prasarana yang berkualitas.
6.
Peningkatan kinerja pengawasan penyelenggaraan pemerintahan baik yang bersifat pengawasan intern maupun ekstern
7.
Terciptanya iklim investasi yang berdaya saing tinggi/global sehingga dapat mewujudkan peran serta masyarakat dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
8.
Adanya jaminan berjalannya produk hukum dan peraturan perundangundangan yang telah disusun secara baik dan berkelanjutan Guna mendukung Rencana Strategis dan Arah Kebijakan bidang
Pembangunan yang telah ditetapkan, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu menyusun beberapa Langkah dan Strategi untuk tahun 2016 yaitu : 1.
Membentuk Dewan pengembangan Investasi Kabupaten Kediri, yang terdiri dari beberapa
SKPD dan bertugas untuk memberikan masukan dan
membuat kebijakan yang berkaitan dengan penanaman modal di Kabupaten Kediri ; 2.
Mengupdate data base perkembangan investasi dan melaporkan secara rutin laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke Badan penanaman Modal provinsi dan BKPM Pusat ;
3.
Mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki dan aktif mempromosikan berbagai potensi investasi dan produk unggulan ke berbbagai daerah dan berbagai media serta website pemerintah daerah ;
4.
Mempermudah perizinan Penanaman Modal dan bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Pusat membentuk suatu perizinan secara terpadu dibidang penanaman modal melalui Sistem pelayanan perizinan secara elektronik (SPIPISE), dimana data yang ada di daerah terintegrasi dengan data di BKPM Pusat ;
5.
Meningkatkan system dan kualitas pelayanan prima dengan optimal ;
6.
Meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat untuk pengurusan izin dengan penyuluhan / sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung (publikasi melalui media cetak, radio maupun televisi) ;
7.
Memberi informasi yang jelas pada pemohon dan memberikan kemudahan, ketepatan, kelancaran dan tidak mempersulit pemohon dalam pengurusan izin ;
8.
Membebaskan proses perizinan dari tindakan pungutan tambahan yang meresahkan masyarakat ;
9.
Membebankan biaya perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menciptakan tertib administrasi dalam proses ketata usahaan maupun proses perizinan. SPM yang ditelah ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kediri menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SPKP). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah
1.5. ARAH KEBIJAKAN Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan program-program.
Kebijakan merupakan
arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan
pedoman,
pegangan
atau
petunjuk
dalam
melaksanakan
program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi kumpulan beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat yang dikoordinasakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran. Arah kebijakan pelayanan perizinan Badan Penanamann Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) Kabupaten Kediri dititik beratkan pada strategi pencapaian Visi BPM-P2TSP, sehubungan dengan hal tersebut
maka kebijakan untuk
menciptakan
pelayanan
prima dengan
menerapkan sendi-sendi dasar pelayanan prima yang terdiri dari 10 (sepuluh) Prinsip Pelayanan Publik yaitu : 1.
Kesederhanaan, yang mencakup kesederhanaan birokrasi, prosedur pelayanan perizinan yang tidak berbelit – belit, mudah difahami dan mudah dilaksanakan ;
2.
Kejelasan, yaitu adanya informasi yang jelas dan transparan mencakup persyaratan teknis, pejabat yang berwenang serta biaya yang diperlukan ;
3.
Kepastian Waktu, yang berarti bahwa pelaksanaan pelayanan khususnya dibidang perizinan harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan dan dapat dipertanggungjawabkan ;
4.
Akurasi, yaitu bahwa produk pelayanan harus dapat diterima dengan benar, tepat dan legal ;
5.
Keamanan, artinya bahwa seluruh proses sampai penerbitan produk pelayanan harus dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum ;
6.
Tanggung Jawab, artinya bahwa instansi, pimpinan serta seluruh pelaksana penyelenggara pelayanan dan atau pejabat yang ditunjuk harus bertanggung
jawab atas pelaksanaan pelayanan maupun penyelesaian
keluhan/persoalan yang timbul dalam pelaksanaan pelayanan ; 7.
Kelengkapan Sarana dan Prasarana, mencakup tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi komunikasi dan informatika guna mendukung pelaksanaan pelayanan prima ;
8.
Kemudahan Akses, yaitu bahwa tempat dan lokasi pelayanan harus mudah dijangkau oleh masyarakat serta sarana pelayanan dalam hal penyediaan informasi dan pengaduan harus memadai dan mudah diakses ;
9.
Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan, yaitu bahwa seluruh staf dan petugas pelaksana pelayanan harus menjunjung tinggi kedisiplinan serta mengedepankan sikap sopan santun dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat ;
10. Kenyamanan, artinya bahwa instansi pelayanan harus memiliki lingkungan pelayanan yang tertib dan teratur, ruang tunggu yang nyaman, bersih dan rapi serta lingkungan yang indah dan sehat, juga dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan untuk kepentingan kenyamanan masyarakat. Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional maupun daerah yang mendukung
pencapaian
SPM Bidang
Penanaman
Modal,
maka telah
dilaksanakan kegiatan-kegiatan antara lain : 1.
Peningkatan
Kegiatan
Pemantauan,
Pembinaan
dan
Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal. 2.
Penyelenggaraan Pameran Investasi.
3.
Memfasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Investasi.
4.
Sosialisasi, Koordinasi dan Pemrosesan Perizinan.
5.
Sosialisasi Pengembangan Investasi di Daerah.
6.
Penyusunan Profil Investasi.
7.
Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi.
BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
A.
Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Target Nilai dan Batas Waktu Capaian SPM Nasional Tabel 2.1 Jenis Pelayanan Dasar, Indikator, Target Nilai dan Batas Waktu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal
INDIKATOR KINERJA
JENIS PELAYANAN DASAR
I
II
III
IV
Kebijakan Penanaman Modal
Kerjasama Penanaman Modal
Promosi Penanaman Modal
1
2
INDIKATOR UTAMA Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan
2012
2013
2014
2015
2016
100%
95%
95%
100%
100%
100%
1 kali setahun
1
1
1
1
1
1 kali setahun
1
1
1
1
1
100%
0%
0%
100%
100%
100%
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.
Pelayanan Penanaman Modal
TARGET DAERAH
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional
3
Target Nasional S.d. 2014
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : 4
INDIKATOR UTAMA Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan
INDIKATOR KINERJA
JENIS PELAYANAN DASAR
Target Nasional S.d. 2014
TARGET DAERAH
2012
2013
2014
2015
2016
1
0
0
1
1
1
100%
0%
0%
100%
100%
100%
1 kali
0
0
1
1
1
(SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. V
5
INDIKATOR UTAMA
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6
Terselenggaranga bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali dalam setahun INDIKATOR UTAMA
Penyebar luasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
7
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
VI
VII
B.
Terimplementasikanny a SPIPISE
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
Target dan Realisasi Capaian SPM Pemerintah Daerah Tabel 2.2 Target dan Realisasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Tahun 2016 TARGET NASIONAL
JENIS PELAYANAN DASAR I
II
Kebijakan Penanaman Modal
Kerjasama Penanaman Modal
NILAI
TAHUN
TARGET SPM 2016
100%
2014
100%
100%
1
2014
1
1
INDIKATOR KINERJA 1
2
INDIKATOR UTAMA Tersedianya informasi peluang usaha sektor/ bidang unggulan
REALISASI SPM 2016
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kabupaten/kota dengan pengusaha tingkat provinsi/ nasional
TARGET NASIONAL
JENIS PELAYANAN DASAR III
IV
Promosi Penanaman Modal
3
Pelayanan Penanaman Modal
VI
VII
TAHUN
1
2014
1
7
100%
2014
100%
83%
1
2014
1
1
100%
2014
100%
100%
1
2014
1
1
Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal : INDIKATOR UTAMA Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota. 5
INDIKATOR UTAMA
Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
6
Terselenggaranga bimbingan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha 1 kali dalam setahun INDIKATOR UTAMA
Penyebar luasan Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal
7
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
REALISASI SPM 2016
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kabupaten/kota.
4
V
NILAI
TARGET SPM 2016
INDIKATOR KINERJA
Terimplementasikanny a SPIPISE
INDIKATOR UTAMA Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha
C.
Alokasi Anggaran SPM Tahun 2016
No
Program
1
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Rp.
606.218.600,-
2
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Rp.
802.249.301,-
Jumlah Anggaran
D.
Anggaran
Rp. 1.408.467.901,-
Dukungan Personil Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM di lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPM-P2TSP) yaitu:
E.
1.
PNS
:
32 orang
2.
Non-PNS
:
4 orang
Permasalahan dan Solusi Pada tabel 2.2 diatas terlihat bahwa ada beberapa indikator SPM yang belum mencapai target. Berikut ini uraian tentang penyebab masalah sehingga suatu indikator SPM tidak dapat mencapai target diikuti solusi penyelesaian masalahnya. Diantara Indikator yang dimaksud dapat dilihat dalam tabel 2.3 berikut. Tabel 2.3 Penyebab Masalah dan Solusi untuk Indikator SPM yang Belum Mencapai Target
No. 1.
Indikator SPM Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Perpanjangan Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Penyebab Masalah
Solusi
Belum ada pendelegasian terkait Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/ kota.
Melaksanakan koordinasi dengan Provinsi maupun BKPM terkait implementasi Izin Mempekerjajan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kabupaten/ kota, sesuai kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN
No 1
2
Program dan Kegiatan Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Anggaran
Realisasi
Rp.
606.218.600,-
Rp. 598.685.876,-
Rp.
133.962.200,-
Rp. 131.670.876,-
Rp.
472.256.400,-
Rp. 467.015.000,-
Rp.
802.249.301,-
Rp. 756.159.600,-
Rp.
87.195.301,-
Rp.
517.490.300,-
Rp.
84.413.700,-
Rp.
79.600.700,-
d. Penyusunan Profil Investasi
Rp.
89.155.000,-
Rp.
89.155.000,-
e. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi
Rp.
23.995.000,-
Rp.
23.995.000,-
a. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal b. Penyelenggaraan Pameran Investasi Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi a. Memfasilitasi Koordinasi dan Kerjasama di Bidang Investasi b. Sosialisasi, Koordinasi dan Pemrosesan Perizinan c. Sosialisasi Pengembangan Investasi di Daerah
Jumlah Anggaran
Rp. 1.408.467.901,-
Rp.
84.075.000,-
Rp. 479.333.100,-
Rp.1.354.845.476,-
BAB IV PENUTUP
Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal ini disusun sebagai upaya terstruktur dalam rangka pelayanan terhadap kaum perempuan dan anak yang memperoleh perlakuan atau kondisi kekerasan. Hal ini selaras dengan pencapaian tujuan pembangunan milenium (millenium development goals). Pemerintah menyusun SPM dengan maksud dan tujuan perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, ketentraman dan ketertiban umum, keutuhan NKRI, dan komitmen nasional sehubungan perjanjian dan konvensi internasional. Pemerintah Daerah menerapkan SPM dengan pengertian bahwa pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat
adalah
di
tingkat
Daerah
Kabupaten/kota.
Pemerintah
Provinsi
berdasarkan SPM dari Pusat dalam kapasitasnya sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah memfasilitasi Kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kerjanya untuk menerapkan dan mencapai SPM tersebut. Pemerintah Kabupaten Kediri dalam rangka memberikan pelayanan dasar secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima dan excellent, berkewajiban menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam penyelenggaraan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju Good Governance. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan kualitas Pelayanan di Kabupaten Kediri perlu terus dilakukan suatu terobosan, sehingga dapat menerapkan dan mencapai SPM agar pelayanan yang sangat mendasar dijamin dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat dijamin memperoleh kualitas pelayanan dasar yang sama secara minimal.
