PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEDIRI KEDIRI

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEDIRI SALINANKEDIRI PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang :

a. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat mendasar

Kota bagi

Kediri

yang

peningkatan

merupakan

mutu

kebutuhan

kehidupan,

maka

yang perlu

menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif; b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, maka ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2000 dan ketentuan dalam Pasal 10 C Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2007 yang mengatur Kantor Satuan Polisi Pamong Praja perlu dicabut ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

Lembaran Daerah Kota Kediri

1

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamomg Praja (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasioanal Satuan Polisi Pamong Praja; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI.


2

BAB

I

KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kota Kediri. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 3. Walikota adalah Walikota Kediri. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Kediri. 5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 6. Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintah daerah yang melaksanakan

tugas

menyelenggarakan

Walikota

dalam

ketentraman

dan

memelihara ketertiban

dan umum,

menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota. 7. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang

memungkinkan

pemerintah,

pemerintah

daerah

dan

masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 8. Perangkat Daerah adalah

Perangkat Daerah Pemerintah Kota

Kediri. 9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural. 10. Jabatan Fungsional adalah jabatan non struktural sesuai dengan keahlian, profesi, ketrampilan yang penetapannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota Kediri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya.

BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri.


3

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala yang dalam melaksanakan tugas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4 (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan menegakkan

ketentraman

Peraturan

Daerah,

dan

ketertiban

Peraturan

umum,

Walikota

dan

Keputusan Walikota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi : a.

penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ;

b.

pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah ;

c.

pelaksanaan

kebijakan

penegakan

Peraturan

Daerah,

Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ; d.

pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman

dan

ketertiban

umum

serta

penegakan

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota

dengan

aparat

Kepolisian

Negara,

Penyidik

Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya; dan e.

pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati

Peraturan

Daerah,

Peraturan

Walikota

dan

Keputusan Walikota. (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


4

BAB IV WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Polisi Pamong Praja berwenang untuk : a.

menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;

b.

melakukan pemeriksaaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota ; dan

c.

melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 6 Polisi Pamong Praja mempuyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya bedasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 Dalam melaksanakan tugasnya Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban : a.

menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat ;

b.

membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum ;

c.

melaporkan kepada kepolisian negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana ; dan

d.

menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) atas ditemukannya

atau

diduga

adanya

pelanggaran

terhadap

Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.

Pasal 8 Sebagian anggota Polisi Pamong Praja ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai dengan peraturan perundangundangan.


5

BAB V SUSUNAN ORGANISASI Pasal 9 (1) Satuan Polisi Pamong Praja adalah lembaga perangkat daerah dengan Tipe B. (2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja; b. Sub Bagian Tata Usaha ; c. Seksi Perencanaan ; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ; e. Seksi Operasional, Pengawasan, dan Penyidikan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. (4) Tiap-tiap seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VI ESELON JABATAN Pasal 10 (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah jabatan struktural eselon IIIa. (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa.

BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 11 Polisi Pamong Praja diangkat oleh walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat : a. berijazah minimal SMA atau serendah-rendahnya berpangkat Pengatur Muda (II a) ; b. Umur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) tahun ;


6

c. Tinggi badan untuk laki-laki 160 cm dan untuk wanita 155 cm ; d. Sehat jasmani dan rohani ; dan e. Lulus Pendidikan dan Latihan Dasar Polisi Pamong Praja.

Pasal 12 (1) Polisi Pamong Praja diberhentikan karena : a. alih tugas ; b. atas`permohonan yang bersangkutan ; c. melanggar disiplin Polisi Pamong Praja ; dan d. dipidana

berdasarkan

putusan

pengadilan

yang

telah

memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Anggota Polisi Pamong Praja yang diberhentikan dari Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak otomatis diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII PENDIDIKAN DAN PERLENGKAPAN Pasal 13 (1) Anggota Polisi Pamong Praja wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) teknis dan fungsional. (2) Tata

laksana

pakaian

dinas,

perlengkapan

dan

peralatan

operasional ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14 Untuk menunjang operasional Polisi Pamong Praja dapat dilengkapi dengan senjata api yang pengaturannya berdasarkan rekomendasi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX TATA KERJA Pasal 15 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas operasional dibidang penegakan, penertiban, pengamanan dan penyuluhan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.


7

Pasal 16 Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 17 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja

bertanggung

jawab

memimpin,

membimbing,

mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 18 Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing serta menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu.

BAB X KERJA SAMA DAN KOORDINASI Pasal 19 (1) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan lembaga-lembaga lain. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hierarki dan kode etik profesi dan birokrasi.

Pasal 20 Dalam rangka pelaksanaan tugas, Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota sekitar

guna

pemeliharaan,

penyelenggaraan

ketentraman

dan

ketertiban umum.


8

BAB XI PEMBINAAN Pasal 21 (1) Walikota melakukan pembinaan umum pada Satuan Polisi Pamong Praja. (2) Walikota melalui Sekretaris Daerah melakukan pembinaan teknis operasional dan peningkatan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja. BAB XII PEMBIAYAAN Pasal 22 Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 23 Polisi

Pamong

penetapannya

Praja

dilakukan

merupakan sesuai

jabatan

dengan

fungsional

peraturan

yang

perundang-

undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24 Penetapan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional dilakukan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Pusat.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka : 1. Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor Sebagai Lembaga Teknis Daerah ;


9

2. Pasal 10 C Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri pada tanggal 25 Agustus 2008

WALIKOTA KEDIRI, ttd. H. A. MASCHUT

Diundangkan di Kediri pada tanggal 14 oktober 2008 Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, ttd. H.A. HASYIM NAWAWIE

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI, ttd MARIA KARANGORA,SH.MM. Pembina Tingkat I NIP. 510 095 427


10

PE NJELASAN A TAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA KEDIRI I. UMUM Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai misi strategis dalam membantu Kepala Daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tenteram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu disamping menegakan Peraturan Daerah, Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Keputusan Walikota. Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, perlu dibangun kelembagaan yang handal, sehingga tujuan terwujudnya kondisi daerah yang tenteram dan tertib dapat direalisasikan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Lembaran Daerah Kota Kediri

11

Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Sebelum jabatan fungsional Polisi Pamong Praja ditetapkan, pengisian jabatan

struktural

di

lingkungan

Satuan

Polisi

Pamong

Praja

diprioritaskan pegawai yang telah berkarir di unit kerja Polisi Pamong Praja yang telah memenuhi syarat kepangkatan. Apabila di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja tidak ada yang memenuhi syarat kepangkatan, dapat diisi oleh pegawai dari unit kerja lain. Pasal 24 Penetapan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai jabatan fungsional ditetapkan

dengan

Keputusan

Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 7


12

PEMERINTAH KOTA KEDIRI KEDIRI KEDIRI

Recommend Documents