PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Kop

PEMERINTAH KOTA KEDIRI SALINAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan untuk melestarikan serta mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup perlu dilakukan penataan dan pengendalian lingkungan hidup secara komprehensip, taat azas dan terpadu ; b. bahwa di Kota Kediri sebagai kota budaya dan religius, terdapat berbagai

permasalahan

lingkungan

hidup

yang

meliputi

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, rusaknya dan/atau tercemarnya sumber air dan kurangnya ruang terbuka hijau yang mengakibatkan menurunnya daya dukung dan daya tampung

lingkungan

hidup

sehingga

dapat

mengancam

kelangsungan hidup manusia dan makluk hidup lainnya, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kota Kediri perlu membentuk peraturan daerah tentang pengelolaan lingkungan hidup ; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Mengingat

:

1. Undang –Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Timur,

Lembaran Daerah Kota Kediri

Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

JawaTengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa

1

Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ; 6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ; 7. Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota ; 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 10. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ; 11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ;


2

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ; 14. Peraturan

Pemerintah

Nomor

41

Tahun

1999

tentang

Pengendalian Pencemaran Udara ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Realitas Air dan Pengendalaian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Nomor 4161) ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah kab/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri; 18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Kota Kediri 2003-2013 (Lembaran Daerah Kota Kediri tanggal 19 September 2002 Nomor 2/C); 19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2008 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Daerah

Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI dan WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.


3

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan : 1.

Daerah adalah Kota Kediri.

2.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.

3.

Walikota adalah Walikota Kediri.

4.

Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kota Kediri.

5.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun juga, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, perusahaan perseroan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

6.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

7.

Fungsi lingkungan hidup adalah manfaat lingkungan hidup bagi kehidupan meliputi pemeliharaan, keseimbangan ekosistem, penyediaan bahan makanan, sumber plasma nutfah, kenyamanan air dan udara bersih, pemandangan alam yang indah dan sumber ilmu pengetahuan.

8.

Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan

hidup

yang

meliputi

kebijaksanaan

penataan,

pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup. 9.

Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan / atau hayatinya mengakibatkan

lingkungan

hidup

tidak

berfungsi

lagi

dalam

menunjang

pembangunan berkelanjutan. 10. Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya zat, energi, makhluk hidup dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. 11. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan. 12. Dampak Negatif Penting adalah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan. 13. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. 14. Kawasan Hijau adalah suatu wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk dipertahankan vegetasinya.


4

15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut B3 adalah setiap bahan yang karena sifat ataun konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makluk hidup yang lain. 16. Amibien adalah Gas buangan limbah padat, cair dan emisi. 17. Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah lokasi yang digunakan sebagai tempat pembuangan akhir sampah. 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Asas Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : a. Asas tanggung jawab ; b. Asas berkelanjutan ; dan c. Asas manfaat.

Pasal 3 Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4 Pengelolaan Lingkungan Hidup di daerah mempunyai sasaran : a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup ; b. terwujudnya insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindakan melindungi serta membina lingkungan hidup ; c. terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan genarasi masa depan ; d. tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup ; e. terkendalinya pemanfaatan Sumber Daya Alam secara bijaksana ; f. terlindunginya daerah sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha dan/atau perusakan lingkungan hidup; g. menjaga kelestarian Daerah aliran sungai (DAS) dan sumber-sumber air.


5

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 Setiap orang dan/atau badan mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pasal 6 (1)

Setiap orang pribadi dan/atau badan berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di daerah sesuai dengan wewenang dan perannya.

(2)

Setiap orang pribadi dan/atau badan yang melakukan kegiatan atau usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup kepada Walikota.

Pasal 7 (1)

Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan/atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyusun Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

(2)

Kegiatan atau usaha yang dilakukan orang pribadi dan/atau badan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif penting diwajibkan untuk menyediakan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(3)

Ketentuan pelaksanaan penyusunan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), serta penyediaan Dana Jaminan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 8 Ruang lingkup Pengelolaan lingkungan hidup meliputi : a.

kebersihan;

b.

keindahan;

c.

pengendalian pencemaran;

d.

pengendalian pengrusakan lingkungan hidup;


6

e.

konservasi lingkungan bersejarah;

f.

penyelesaian sengketa; dan

g.

perizinan lingkungan hidup.

BAB V KEBERSIHAN Bagian Kesatu Umum Pasal 9 (1)

Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan lingkungan.

(2)

Setiap orang, Badan dan/atau Perkumpulan bertanggung jawab atas kebersihan.

Pasal 10 Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta lingkungan sekitarnya, fasilitas umum, sosial, kendaraan pribadi, kendaraan dinas, dan angkutan umum.

Pasal 11 Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah melakukan penertiban penggunaan sarana-sarana yang berpotensi sebagai sumber pencemar bergerak maupun pencemar tidak bergerak.

Bagian Kedua Bersih Udara Pasal 12 (1)

Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar tidak bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi yang telah ditetapkan Pemerintah, pemantauan emisi yang keluar dari kegiatan dan mutu udara amibien disekitar lokasi kegiatan serta pemeriksaan penataan terhadap ketentuan persyaratan teknis pengendalian pencemaran udara.

(2)

Setiap pelaku kegiatan usaha yang berpotensi sebagai sumber pencemaran tidak bergerak wajib melakukan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melakukan pelaporan kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sekurangkurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali.

(3)

Penertiban pencemaran udara dari sumber pencemar bergerak meliputi pengawasan terhadap penataan baku mutu emisi gas buang, pemeriksaan emisi


7

gas buang kendaraan bermotor di jalan, dan pemantauan mutu udara amibien disekitar jalan. (4)

Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu amibien disekitar jalan sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 13 Baku mutu emisi, baku tingkat kebisingan dan baku tingkat kebauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 14 (1)

Tempat umum, sarana kesehatan, tempat kerja, dan tempat yang secara spesifik sebagai tempat proses belajar mengajar arena kegiatan anak, tempat ibadah dan angkutan umum dinyatakan sebagai kawasan tanpa merokok.

(2)

Pimpinan atau penanggungjawab harus menyediakan tempat khusus untuk merokok serta menyediakan alat hisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok.

Bagian Ketiga Bersih Air Pasal 15 (1)

Setiap bangunan diwajibkan mempunyai jaringan air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor.

(2)

Jaringan air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.

(3)

Pemerintah Daerah memproses dan memberikan izin penyambungan jaringan air kotor persil ke jaringan air kotor PDAM.

(4)

Pemilik suatu persil harus menyetujui apabila pihak Pemerintah Daerah membangun sarana pembuangan air kotor yang dianggap perlu untuk kepentingan umum.

(5)

Besarnya biaya penyambungan air kotor dan supervisi pembuatan tangki septik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

(6)

Setiap golongan niaga dan industri yang menggunakan sumber air tanah serta pembuangan air kotornya menggunakan jaringan air kotor, di kenakan biaya pembuangan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.


8

Pasal 16 (1)

Apabila jaringan air kotor telah tersedia, maka air kotor dan air hujan cara pembuangannya harus dilakukan secara

(2)

terpisah.

Pemerintah Daerah menetapkan syarat-syarat dan tata cara pembuangan air kotor dari jaringan persil ke jaringan air kotor.

(3)

Bilamana disuatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membangun tangki septik yang memenuhi persyaratan.

Bagian Keempat Bersih Sampah Pasal 17 (1)

Penyelenggaraan kebersihan lingkungan dilaksanakan melalui koordinasi RT dan RW meliputi pewadahan dan/atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungannya ke Transfer Depo.

(2)

Penyelenggaraan kebersihan di kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum dengan cara menyediakan tempat sampah.

(3)

Penyelenggaraan Kebersihan di angkutan umum yang menggunakan tenaga hewan dilakukan dengan cara menyediakan tempat pewadahan baik untuk sampah pengguna angkutan maupun kotoran hewan.

Pasal 18 (1)

Pelaksanaan pengelolaan sampah pada umumnya meliputi : a. Pewadahan dan / atau pemilahan ; b. Penyapuan dan pengumpulan ; c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan Transfer Depo pada tempat yang tidak mengganggu lalu lintas (bukan pada badan jalan) dan TPA ; d. Pengolahan antara ; e. Pengangkutan ; dan f. Pengolahan akhir.

(2)

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sampah meliputi : a. Penyapuan jalan utama ; b. Pengangkutan sampah dari Transfer Depo ke TPA ; c. Pengaturan, penetapan dan penyediaan Transfer Depo dan TPA ; dan d. Pengolahan dan pemanfaatan sampah.

(3)

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


9

Pasal 19 (1)

Penyelenggaraan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah.

(2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 20 (1)

Setiap orang, badan dan/atau perkumpulan yang akan membuang bekas perabotan berangkal dan/atau sisa bangunan, tebangan dan/atau pangkasan pohon

dapat

meminta

jasa

pengangkutan

kepada

Satker

terkait

atau

membuangnya langsung ke TPA. (2)

Untuk pelayanan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya jasa pelayanan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21 Setiap perusahaan atau industri yang menghasilkan limbah B3 wajib meyediakan prasarana dan sarana pengolah limbah.

Pasal 22 (1)

Setiap Rumah Sakit dan/atau Puskesmas yang menghasilkan limbah B3 wajib menyediakan sarana dan prasarana pengolah limbah serta menyediakan mesin incenerator.

(2)

Bagi Rumah Sakit dan/atau Puskesmas yang tidak/belum

mempunyai mesin

incenerator wajib menitipkan pengolahan limbah B3 ke Rumah Sakit yang mempunyai mesin incenerator.

Pasal 23 (1)

Pengolahan limbah B3 dapat dilakukan dengan cara thermal, stabilisasi, dan solidifikasi, secara fisika, kimia, biologi dan/atau cara lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

(2)

Pemilihan lokasi untuk pengolahan limbah B3 harus memenuhi ketentuan : a. Bebas dari banjir, tidak rawan bencana, dan bukan kawasan lindung ; b. Merupakan lokasi yang ditetapkan sebagai kawasan peruntukan industri berdasarkan rencana tata ruang.

(3)

Kegiatan pengolahan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


10

BAB VI KEINDAHAN Pasal 24 Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas keindahan lingkungan di daerah.

Pasal 25 (1)

Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keindahan.

(2)

Upaya untuk mewujudkan keindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah Daerah dan masyarakat meliputi penataan dan pemeliharaan : a. Bangunan dan halaman serta lingkungan sekitarnya ; b. Secara khusus bangunan yang bernilai sejarah ; c. Saluran Drainase jalan, dan riul / brandgang ; d. Trotoar dan bahu jalan ; e. Perkerasan jalan dan jembatan ; f. Jalur hijau jalan yang terdiri dari bahu jalan, median jalan dan pulau jalan ; g. Taman lingkungan ; h. Lahan kosong dan Kapling kosong; i.

Lampu penerangan jalan umum ;

j.

Elemen estetika Kota seperti Patung, Tugu, Prasasti, lampu hias, Monumen Kolam Hias Air mancur, Reklame dan sebagainya ;

k. Fasilitas umum dan fasilitas kota lainnya ; dan l.

Ruang terbuka hijau.

Pasal 26 Keindahan lingkungan yang nyaman, estetik dan proporsional meliputi : Ruang Terbuka Hijau (RTH), Penataan dan pemeliharaan ruang Terbuka Hijau dan elemen estetika daerah dan keseimbangan pembangunan.

Pasal 27 Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban untuk melakukan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang meliputi : a.

RTH Kawasan Lingkungan Permukiman ;

b.

RTH Lingkungan Perindustrian ;

c.

RTH Kawasan Perdagangan dan Perkantoran ;

d.

RTH Kawasan jalur Hijau Jalan ;

e.

RTH Kawasan Sempadan sungai ;


11

f.

RTH Kawasan jalur pengaman utilitas ;

g.

RTH lingkungan pendidikan ;

h.

RTH gerbang kota ; dan

i.

RTH Lingkungan kawasan konservasi.

BAB VII PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Kegiatan Pengendalian Pasal 28 (1)

Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup meliputi : a. Pencegahan ; b. Penanggulangan ; dan c. Pemulihan.

(2)

Ruang lingkup kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu yang meliputi pengendalian : a. Pencemaran air permukaan ; b. Pencemaran tanah dan air tanah ; c. Pencemaran Udara ; dan d. Limbah padat dan cair.

(3)

Perumusan kebijakan, pengawasan dan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup.

(4)

Kantor Lingkungan Hidup wajib menyusun laporan kerja hasil pengawasan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara berkala, serta melaporkannya kepada Walikota.

Bagian Kedua Pencegahan Paragraf 1 Pencemaran Air Permukaan Pasal 29 (1)

Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan meliputi : a. Penentuan status mutu air ; b. Inventarisasi sumber pencemaran ; c. Penentuan daya tampung beban pencemaran ;


12

d. Penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air ; e. Pengawasan ketaatan ; dan f. Penetapan baku mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. (2)

Penentuan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

(3)

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 30 Penetapan status mutu air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31 (1)

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan pembuangan air limbah ke sumber-sumber air diwajibkan terlebih dahulu melakukan pengolahan air limbah.

(2)

Melarang setiap orang dan/atau badan

melakukan pengolahan air limbah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses pengenceran. (3)

Air limbah yang dibuang ke sumber air wajib memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

(4)

Ketentuan pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32 (1)

Pemerintah Daerah mengusahakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan / atau air limbah Rumah Tangga.

(2)

Setiap penanggungjawab usaha dan / atau kegiatan pengembang dan pengelola pemukiman, kawasan perdagangan, hotel, apartemen, Rumah Sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran) wajib melakukan sendiri pengolahan air limbah rumah tangganya.

(3)

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


13

Paragraf 2 Pencemaran Tanah dan Air Tanah Pasal 33 (1)

Kegiatan pencegahan pencemaran tanah dan air tanah meliputi: a. Penentuan status mutu air dan potensi ketersediaan air tanah ; b. Inventarisasi sumber pencemaran ; c. Penetapan ketatalaksanaan perizinan pengolahan air limbah pada tanah dan persyaratan izinnya ; d. Pengawasan ketaatan ; dan e. Penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencmaran tanah dan air tanah.

(2)

Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 34 (1)

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan air limbah untuk aplikasi pada tanah, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memiliki izin kemanfaatan air limbah pada tanah dari Walikota.

(2)

Bagi usaha dan/atau kegiatan yang sudah beroperasi yang belum memiliki izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun wajib memperoleh izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air dari Walikota.

Pasal 35 (1)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan untuk mencegah terjadinya rembesan B3 ke dalam tanah.

(2)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan untuk mencegah terjadinya rembesan air limbah dan / atau air lindi kedalam tanah.

(3)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan mencegah masuknya air limbah ke tanah.

(4)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan mentaati persyaratan dan petunjuk teknis pembuatan tangki septik pengolahan tinja.

(5)

Pengolahan air limbah dengan cara aplikasi pada tanah wajib dengan izin Walikota.

(6)

Ketentuan lebih lanjut tentang perizinan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


14

Pasal 36 (1)

Dalam rangka upaya pengendalian pencemaran air ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air.

(2)

Penetapan daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

(3)

Daya tampung beban pencemaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk : a. Pemberian izin lokasi ; b. Pengelolaan air dan sumber air ; c. Penetapan rencana tata ruang ; d. Pemberian izin pembuangan air limbah ; e. Penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air.

(4)

Pedoman penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan oleh Walikota.

(5)

Baku mutu air sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e ditetapkan berdasarkan hasil pengkajian kelas air dan kriteria mutu air.

(6)

Dalam hal status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan kondisi cemar, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihan kualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

(7)

Dalam hal status mutu air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menunjukkan kondisi

baik,

maka

Pemerintah

Daerah

sesuai

dengan

kewenanganya

mempertahankan dan meningkatkan kualitas air.

Paragraf 3 Pencemaran udara Pasal 37 (1)

Kegiatan pencegahan pencemaran Udara meliputi : a. Penentuan status mutu udara ; b. Penyusunan data meteorologis dan geografis yang diperlukan dalam rangka pengendalian pencemaran udara ; c. Inventarisasi sumber pencemaran ; d. Penetapan baku mutu emisi, baku kebisingan dan baku kebauan ; e. Penetapan ketatalaksanaan perizinan pembuangan limbah berwujud gas dan / atau partikulat ; f. Penetapan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf e, termasuk persyaratan mengenai cerobong saluran pembuangan emisi ke udara ;


15

g. Pengawasan ketaatan ; dan h. Penetapan sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran udara. (2)

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38 Mewajibkan setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan industri dan / atau kegiatan lainnya yang mengeluarkan emisi dan / atau gangguan, memenuhi persyaratan mutu emisi dan / atau gangguan yang ditetapkan.

Pasal 39 Mewajibkan setiap orang dan/atau badan yang melakukan usaha dan / atau kegiatan yang menghasilkan dan / atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara amibien, mentaati standart dan / atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.

Pasal 40 (1)

Pemerintah Daerah dapat menetapkan tempat dan waktu-waktu tertentu yang bebas pencemaran emisi sumber udara bergerak dan asap rokok.

(2)

Ketentuan lebih lanjut tentang tempat dan waktu-waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pencemaran Limbah B3 Pasal 41 (1)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan yang menghasilkan limbah B3 untuk melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran kedalam lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2)

Mewajibkan setiap usaha dan / atau kegiatan pengelolaan limbah B3 yang berlokasi di daerah mendapat rekomendasi dari Walikota.

(3)

Mewajibkan

setiap

orang

dan

/

atau

penanggungjawab

kegiatan

yang

menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan / atau menghasilkan limbah B3 melaporkannya kepada Walikota. (4)

Ketentuan lebih lanjut tentang rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.


16

Paragraf 5 Limbah Padat dan Cair Pasal 42 (1)

Mewajibkan setiap orang dan/atau badan

melakukan upaya-upaya untuk

mengurangi produksi sampah rumah tangganya. (2)

Mewajibkan setiap orang dan/atau badan menangani sampah yang dihasilkan dengan cara yang sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

(3)

Pemerintah

Daerah

menyediakan

sarana

dan

prasarana

pengangkutan,

pembuangan dan/atau pengelolaan akhir sampah. (4)

Ketentuan tentang pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri. Bagian Ketiga Penanggulangan Pasal 43

(1)

Melaksanakan kegiatan penanggulangan pencemaran pada media lingkungan yang status mutunya dinyatakan tingkatan tercemar dan/atau tingkatan yang diwaspadai akan menjadi tercemar.

(2)

Kegiatan penanggulangan pencemaran sebagaimana ayat (1) meliputi : a. Kegiatan untuk mengatasi masalah yang di akibatkan oleh kondisi pencemaran lingkungan hidup; b. Kegiatan untuk mencegah meluasnya kecemaran akibat dan/atau dampaknya; c. Pengkajian dampak dari kondisi pencemaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) ; d. Pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran; e. Pembatasan dan / atau penghentian masuknya

bahan pencemar yang

potensial memperburuk tingkat kecemaran; dan f. Penyusunan program kerja pemulihan. (3)

Setiap orang dan/atau badan

yang menyebabkan terjadinya pencemaran air

permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan upaya penanggulangan pencemarannya. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan pencemaran sebagaimana di maksud pada ayat (1) , ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 44 Mewajibkan Kantor Lingkungan Hidup melakukan upaya kesiapsiagaan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya keadaan darurat yang potensial berdampak pada lingkungan hidup. Lembaran Daerah Kota Kediri

17

Pasal 45 Mewajibkan setiap usaha dan/atau kegiatan menyusun program kerja penanggulangan pencemaran beserta upaya tanggap darurat, dan melaporkannya kepada Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 46 (1)

Dalam

keadaan

darurat

yang

menyebabkan

masuknya

limbah

kedalam

lingkungan, pemilik dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, wajib segera melaporkan kepada Kantor Lingkungan Hidup. (2)

Laporan sebagaimana di maksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai jumlah dan komposisi limbah, lokasi, waktu, dan langkah-langkah yang dilaksanakan.

Bagian Keempat Pemulihan Pasal 47 (1)

Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

28 ayat (1) huruf c

dilakukan pada lingkungan hidup daerah yang status mutunya pada tingkatan tercemar atau rusak dan/atau pada tingkatan yang patut diwaspadai akan menjadi tercemar atau rusak. (2)

Kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) . b. Pengkajian dan penyusunan program kerja upaya pemulihan; dan c. Pelaksanaan Program kerja sebagaimana dimaksud pada huruf b.

(3)

Kantor Lingkungan Hidup wajib mengkoordinasikan upaya dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3).

(4)

Setiap orang atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran terhadap air permukaan, tanah dan air tanah dan/atau udara wajib melakukan pemulihannya.

(5)

Ketentuan lebih lanjut tentang upaya pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


18

BAB VIII PENGENDALIAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 48 (1)

Kegiatan pengendalian perusakan lingkungan hidup meliputi : a. Pencegahan ; b. Penanggulangan ;dan c. Pemulihan.

(2)

Koordinasi

penyelenggaran

pengendalian

perusakan

lingkungan

hidup

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kantor Lingkungan Hidup. (3)

Kantor Lingkungan Hidup wajib menyusun laporan kerja, dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala serta melaporkannya kepada Walikota.

Pasal 49 Guna melestarikan fungsi lingkungan hidup, masyarakat dan Pemerintah Daerah wajib mewujudkan pemeliharaan dan pelestarian air, tanah, udara, hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, resapan air, sempadan sungai, dan Daerah Aliran Sungai (DAS).

Pasal 50 (1)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan melakukan upaya dalam rangka pengembangan Ruang Terbuka Hijau.

(2)

Pengembangan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti pedoman yang diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 51 (1)

Mewajibkan setiap orang dan/atau Badan yang melakukan usaha dengan memanfaatkan sumber daya alam di daerah memperhatikan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesuai dengan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku mutu lingkungan hidup.

(2)

Untuk menjaga kelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlu ditetapkan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku mutu lingkungan hidup.

(3)

Ketentuan mengenai baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku mutu kerusakan lingkungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


19

Pasal 52 (1)

Setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang akan melakukan aktivitas ditempat yang di tetapkan sebagai tempat konservasi wajib memperoleh izin Walikota atau pejabat yang di tunjuk.

(2)

Tempat-tempat konversasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 53 Pengguna hak atas tanah oleh orang yang dalam kegiatannya menggunakan tanah memelihara fungsi tanah, mencegah kerusakannya serta memelihara kesuburan tanah serta fungsinya.

Pasal 54 (1)

Pemanfaatan air permukaan yang dipergunakan untuk kegiatan industri yang bersifat komersial harus memiliki izin.

(2)

Ketentuan lebih lanjut tentang pengaturan, penetapan pengambilan air permukaan dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 55 (1)

Pengendalian pemanfaatan air bawah tanah merupakan segala upaya yang mencakup inventarisasi, proses perizinan dan pengawasan dalam rangka konservasi air bawah tanah.

(2)

Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk : a. Memberikan rekomendasi pengeboran dan pengambilan air bawah tanah ; dan b. Pengendalian dan pengawasan pengambilan air bawah tanah.

Pasal 56 Pengaturan

lebih lanjut tentang air bawah tanah diatur dalam Peraturan Daerah

tersendiri.

BAB IX KONSERVASI LINGKUNGAN KAWASAN BERSEJARAH Pasal 57 (1)

Guna melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mendukung wisata kawasan bersejarah di daerah, setiap orang dan/atau badan wajib memelihara dan melestarikan air, tanah, udara, hutan kota , jalur hijau kota, taman kota / resapan


20

air, Sempadan sungai, daerah sempadan sungai, dan Daerah Aliran Sungai (DAS). (2)

Setiap orang dan/atau badan yang akan melakukan aktifitas di kawasan bersejarah atau yang di tetapkan sebagai tempat konservasi wajib menjaga kelestarian tempat konservasi tersebut , mempertahankan keutuhan bentuk fisik bangunan dan/atau tanpa mengurangi ciri khas yang melekat pada bentik fisiknya.

BAB X PERIZINAN Bagian Kesatu Jenis Izin Lingkungan Pasal 58 (1)

Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak pada lingkungan hidup wajib memiliki izin.

(2)

Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan : a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri; b. Nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan c. Ketentuan-ketentuan hukum nasional dan internasional serta perjanjianperjanjian kerjasama internasional.

(3)

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memperoleh izin sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pendirian usaha dan/atau kegiatan ; b. Perluasan usaha dan/atau kegiatan ; c. Perubahan bentuk atau jenis usaha dan/atau kegiatan ; d. Pembuangan air limbah dan/atau limbah padat ; e. Perizinan pembuangan limbah bewujud gas atau partikulat; f. Usaha dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan kerugian bahaya dan gangguan ; g. Pengambilan air permukaan; dan h. Pengambilan air bawah tanah.

(4)

Jenis-jenis usaha dan/atau kegiatan lainnya yang memerlukan izin ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5)

Setiap permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya pengurusan izin sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(6)

Pengaturan tarif dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.


21

Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Izin Pasal 59 Setiap pemberian izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mendasarkan pada ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60 (1)

Prosedur untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) diatur sebagai berikut : a. Mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan; b. Data,

dokumen

dan

informasi

sebagai

kelengkapan

persyaratan

izin

sebagaimana dimaksud pada huruf a harus jelas, lengkap, akurat dan benar; c. Seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada Pejabat yang berwenang. (2)

Proses perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didasarkan pada : a. Batas waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan b. Penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.

(3)

Penerimaan Permohonan Izin tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4)

Izin sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(5)

Apabila

Peraturan

Perundang-undangan

tidak

menentukan

jangka

waktu

penyelesaian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka selambatlambatnya 90 hari keputusan terhadap izin harus sudah ditentukan. (6)

Dalam rangka penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian, pejabat pemberi izin dapat meminta pertimbangan dari Asosiasi Profesi, Pakar dan Masyarakat yang terkena dampak.

(7)

Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.

(8)

Penolakan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) harus disertai dengan alasan dan penjelasan tertulis.

(9)

Permohonan izin bersifat terbuka dan untuk umum.


22

Pasal 61 (1)

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air menaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.

(2)

Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan: a.

Kewajiban untuk mengolah limbah;

b.

Persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;

c.

Persyaratan cara pembuangan air limbah;

d.

Persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;

e.

Persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah;

f.

Persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak

lingkungan

wajib

melaksanakan

analisis

mengenai

dampak

lingkugan; g.

Larangan pembuangan secara sekaliugus dalam satu saat atau melepaskan dadakan;

h.

Larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dan upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;

i.

Kewajiban melakukan suatu swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.

(3)

Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radio aktif, Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

Pasal 62 (1)

Perizinan pembuangan limbah bewujud gas atau partikulat sebagaimna dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf e, wajib dilaksanakan oleh setiap penanggung jawab industri atau kegiatan usaha lainnya dengan ketentuan: a.

Membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung meliputi lubang pengambilan contoh uji, tangga lantai kerja (platform), aliran listrik dan alat pengamanan;

b.

Memasang unit pengendalian pencemaran udara;

c.

Melakukan pengukuran secara manual dan pengujian emisi setelah kondisi proses stabil.


23

(2)

Catatan pemantauan hasil emisi sebagaimana dimaksud ada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali wajib disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 63 (1)

Dalam proses perizinan masyarakat yang diperkirakan akan terkena dampak berhak mengajukan keberatan dengan ketentuan sebagai berikut ; a. Pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, dan dapat diperpanjang hingga 60 (enam puluh) hari ; dan b. Pengajuan

keberatan

dituangkan

dalam

bentuk

tertulis

yang

dapat

disampaikan dalam forum dengar pendapat. (2)

Pemberian

izin

wajib

mempertimbangkan

keberatan

yang

diajukan

oleh

masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3)

Pertimbangan dan jawaban terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya pengajuan keberatan.

(4)

Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan prosedur izin diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Pencabutan Izin Pasal 64 Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban yang di tetapkan dalam Peraturan daerah ini.

BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP Bagian Kesatu Sengketa Keperdataan Pasal 65 Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat keperdataan dimaksudkan untuk pemberian ganti rugi atau tindakan tertentu, dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan.


24

Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Pengadilan Pasal 66 (1)

Setiap orang berhak mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau pemulihan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup sebagai akibat perbuatan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilakukan.

(2)

Instansi yang bertanggung jawab dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dengan mengajukan ganti rugi dan/atau pemulihan lingkungan kepada pelaku pencemaran dan/atau perusak lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan Pasal 67 (1)

Penyelesaian sengketa lengkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan nuntuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

(2)

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar bpengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup.

(3)

Pemerintah dan/atau masyaraakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat dan tidak berpihak.

(4)

Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup diatur lebih lanjut diatur dengan peraturan Walikota.

BAB XII LARANGAN Pasal 68 Setiap orang pribadi dan/atau badan dilarang melakukan kegiatan : a. Pembuangan dan pengelolaan Limbah (cair, padat, gas, B3) tanpa izin dari Walikota; b. Penguapan dan / atau perubahan muka bumi dan/atau penggalian dengan alat tanpa izin dari Walikota ;


25

c. Merambah lahan kawasan hijau dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang menyebabkan pengalihan fungsi dan tujuannya ; d. Membakar lahan hutan lindung dan hutan kota ; e. Menebang pohon yang termasuk dalam kawasan hijau tanpa izin dari Walikota ; f. Berburu, memperjualbelikan dan/atau memanfaatkan segala jenis tumbuhan dan binatang liar yang dilindungi; dan g. Melakukan kegiatan yang bisa merusak bantaran sungai dan/atau fasilitas umum seperti jembatan

BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 69 (1)

Penyidik dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para penyidik berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penuntut umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3)

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.


26

BAB XIV KETENTUAN SANKSI Pasal 70 Barang siapa yang secara sengaja maupun karena kealpaan melawan hukum atau melakukan

perbuatan

yang

mengakibatkan

pencemaran

dan/atau

perusakan

lingkungan hidup, baik yang mengakibatkan orang mati atau luka berat diancam dengan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71 (1)

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki izin wajib menyesuaikan menurut persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(2)

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dilarang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan limbah B3 yang diimport.

Pasal 72 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 73 Peraturan Daeran ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Diundangkan di Kediri

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 1 Juni 2009

pada tanggal 20 Maret 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI, WALIKOTA KEDIRI, ttd. ttd. H. BAMBANG BASUKI HANUGRAH H.A. MASCHUT LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2009 NOMOR 3 Lembaran Daerah Kota Kediri

27

Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM KOTA KEDIRI,

MARIA KARANGORA, SH.,MM. Pembina Tingkat I NIP. 19581208 199003 2 001


28

PENJELASAN A TAS PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP I. UMUM Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi warga masyarakat Kota Kediri merupakan ruang bagi kehidupan yang harus dijaga kelestariannya, demi kelestarian kehidupan manusia itu sendiri. Dalam rangka menjamin kelangsungan hidup warga dan masyarakat Kota Kediri, diperlukan lingkungan yang kondusif, sehat, bersih rapi dan nyaman. Menjadi hajat seluruh warga/masyarakat Kota Kediri untuk menjaga kelestarian dan keserasiannya. Lingkungan hidup di Kota Kediri terdapat penurunan daya dukung lingkungan. Permasalahannya akibat rendahnya kesadaran sebagian masyarakat. Hal ini dipicu oleh beberapa faktor antara lain : Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan, penurunan fungsi dan kwalitas lingkungan, tidak adanya keterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan dalam pengelolaan lingkungan hidup antar berbagai pihak, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kota serta pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh dunia usaha dan/atau industri, aktifitas rumah tangga, dan lalu lintas kendaraan bermotor. Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan aktifitasnya telah menimbulkan efek samping yaitu beban buangan limbah padat, cair dan emisi. Tidak proporsionalnya keberadaan ruang terbuka hijau dengan luas areal terbangun kota, sebagai akibat kegiatan pembangunan fisik dan kepadatan penduduk telah mengurangi besaran peresapan air ke dalam tanah yang berdampak pada semakin meningkatnya potensi banjir. Dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu memperhatikan berbagai pendekatan yaitu pendekatan terhadap sumber masalah, pendekatan program antar sektor, pendekatan kewilayahan dan keruangan. Permasalahan lingkungan hidup di Kota Kediri perlu segera dilaksanakan pengelolaannya, diperlukan adanya peraturan daerah pengelolaan lingkungan hidup. Diharapkan agar semua dunia usaha dan kegiatan yang menimbulkan penurunan kwalitas lingkungan hidup dapat ditekan, dalam rangka menopang keberlanjutan pembangunan di Kota Kediri.


29

II.

PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan “ azas tanggung jawab” mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Kediri mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksi yang lain, serta melindungi terhadap dampak kegiatan diluar wilayah Pemerintah Kota Kediri. Huruf b Yang dimaksud dengan “ azas berkelanjutan” mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan, terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuhan terlanjutkannya pembangunan. Huruf c Yang dimaksud dengan “ azas manfaat” mengandung makna bahwa Pemerintah Kota Kediri menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas


30

Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21 Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Cukup jelas Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas


31

Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas


32

Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 3


33

PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Recommend Documents