Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

Panduan Penyelenggaraan

Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

dalam Penyediaan Infrastruktur

Edisi Oktober 2014 PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

1

Daftar isi

01 02

Daftar Isi Kata Pengantar

04 Gambaran Umum Pembangunan Bagian 1 :

Infrastruktur di Indonesia

06 07 09 10

Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur

12 Pemahaman Dasar KPS Bagian 2:

di Sektor Infrastruktur

14 15 16 17 18 19 21 22 23

Definisi dan Konsep KPS Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS Kelembagaan Sektor Publik Dalam Melaksanakan KPS Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta Kapan KPS dapat Dilakukan Dasar Hukum KPS di Indonesia

25 Implementasi Skema KPS Bagian 3 :

di Sektor Infrastruktur

28 29 30 31

Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur Alokasi Risiko dalam Skema KPS Jaminan Pemerintah Dukungan Pemerintah

32 Pembelajaran dari Implementasi KPS Bagian 4 :

Selama Ini

34 36

Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di NegaraNegara Lain Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPS di Indonesia

38 PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Bagian 5 :

Skema KPS

40 42 43

Profil PT SMI Peran PT SMI Portofolio Pengembangan Proyek KPS

Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

dalam Penyediaan Infrastruktur

Kata Pengantar Atas

pemikiran-pemikiran

institusi

tentang

pentingnya

atau

fasilitasi

dalam

Selain itu, PT SMI juga melaksanakan kegiatan

infrastruktur

nasional,

intermediari

maka

Pelatihan dan Capacity Building yang dilaksanakan

saat ini PT SMI telah bermetamorfosis dan tidak

secara berjenjang dan komprehensif sebagai bekal

hanya

pembangunan

semata

bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan

namun memberikan nilai tambah lain dalam

infrastruktur khususnya melalui skema KPS.

pemberian jasa-jasa konsultasi dan pendampingan

Secara teratur, kami menyelenggarakan Pelatihan

atas

KPS yang terbagi menjadi 3 jenjang.

sebagai

lembaga

penyiapan

pembiayaan

proyek-proyek

KPS.

Dengan

dibakukannya kedua kegiatan tersebut menjadikan

Basic

PT SMI memiliki 3 pilar kegiatan usaha sebagai

Jenjang

berikut:

pemahaman

kepada

bertujuan PJPK

memberikan mengenai

KPS,

Jenjang Intermediate diperuntukkan bagi PJPK 1. Pembiayaan dan Investasi

yang

2. Jasa Konsultasi

infrastruktur berskema KPS, sementara jenjang

sedang

menyelenggarakan

pengadaan

Advanced diperuntukkan bagi pejabat pelaksana

3. Pengembangan Proyek KPS

penyelenggara KPS dengan materi pengetahuan Melalui pilar kedua dan ketiga, PT SMI telah

negosiasi, berkontrak dan proses tender.

Panduan ini disusun untuk memberikan gambaran

Pemerintah

dan tata laksana penyelenggaraan Kerjasama

pembangunan

Pemerintah Swasta (KPS) kepada para pelaku

kerangka

terkait, khususnya institusi Pemerintah Pusat dan

output atas infrastruktur dibangun oleh swasta

Pemerintah Daerah di Indonesia dalam penyediaan

dan digunakan dengan sebaik-baiknya untuk

Saat ini PT SMI telah mulai melakukan implementasi

untuk

infrastruktur dengan skema KPS.

kebermanfaatan publik.

proyek KPS, dengan memperoleh mandat penugasan

infrastruktur dan turut mensukseskan rencana-

penyiapan beberapa proyek KPS, diantaranya

rencana pembangunan, khususnya melalui skema KPS di Indonesia.

untuk KPS,

melakukan

infrastruktur. Pemerintah

percepatan

Sehingga akan

dalam

menikmati

secara

aktif

memberikan

pemahaman

dan

mempromosikan skema KPS dalam pembangunan

Kami berharap, panduan ringkas penyelenggaraan

infrastruktur nasional.

KPS dalam penyediaan infrastruktur ini dapat bermanfaat sebagai salah satu kontribusi kami

Menjadi pemahaman seluruh stakeholder bahwa

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”)

adalah: Proyek KPS SPAM Umbulan-Jawa Timur,

infrastruktur pada hakikatnya adalah ranah sektor

adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN

Proyek KPS Kereta Api Bandara Sukarno-Hatta, dan

publik dan merupakan kewajiban Pemerintah, baik

dibawah Kementerian Keuangan yang didirikan lima

Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Kota Batam.

di daerah maupun pusat. Namun dalam kondisi

tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 26 Februari

keterbatasan anggaran baik pada APBD maupun

2009.

APBN dan kebutuhan akan inovasi peningkatan

PT SMI dapat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan identifikasi

layanan infrastruktur maka partisipasi swasta

PT SMI memiliki mandat yang sederhana namun

modalitas proyek infrastruktur di wilayah masing-

menjadi variabel yang layak dipertimbangkan.

memiliki makna yang cukup besar. Didirikan sebagai

masing. Selanjutnya, PT SMI juga dapat memberikan

katalis dalam pembangunan infrastruktur nasional.

pendampingan

Kemampuan pendanaan, inovasi teknologi, keahlian

Katalis sendiri memiliki arti sebagai pendorong

Pusat dan Daerah atau Pemerintah Daerah dalam

pengoperasian

atau enabler dalam percepatan pembangunan

melakukan pengembangan proyek hingga transaksi

infastruktur nasional.

pengadaan proyek untuk proyek infrastruktur non

dan

kecepatan

yang

dimiliki

merupakan kelebihan yang harus dimanfaatkan

kepada

Institusi

Pemerintah

mendorong

percepatan

pembangunan

Salam hormat,

Emma Sri Martini Direktur Utama

KPS.

2

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

3

1 Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Bagian 1 :

Bagian 1 : Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Gambaran Umum Pembangunan Infrastruktur di Indonesia

Kebutuhan Investasi Infrastruktur di Indonesia

Karakteristik Pembiayaan Infrastruktur

Peta investasi nasional mengalami perubahan

Namun demikian, besarnya kebutuhan infrastruktur

Isu yang mengemuka dalam pembiayaan infrastruktur adalah ketersediaan sumber pendanaan yang sifatnya jangka panjang. Kemampuan proyek

sejak proses desentralisasi diimplementasikan

nasional belum mampu untuk dipenuhi oleh

infrastruktur dalam menghasilkan pendapatan untuk mengembalikan seluruh pinjaman sangatlah panjang. Sehingga membutuhkan lembaga-

secara nasional. Kewenangan daerah mendorong

anggaran APBN ataupun APBD. Dari data RPJM

lembaga pembiayaan yang memiliki sumber pembiayaan jangka panjang juga.

peningkatan

dengan

2015-2019, total kebutuhan infrastruktur nasional

peningkatan tiga kali lipat jika dibandingkan

belanja

infrastruktur

adalah sebesar Rp 6.780 Triliun. Kemampuan APBN

sebelum desentralisasi. Hal ini diakibatkan dengan

dan APBD dalam membiayai proyek infrastruktur

banyaknya fungsi pengeluaran yang ditransfer

tersebut hanyalah 52%. Selanjutnya hanya sekitar

kepada Pemerintah Daerah.

28% yang dibiayai oleh BUMN, pinjaman, penerbitan obligasi

dan

pembiayaan

lainnya.

Sehingga

Berdasarkan data Bank Dunia, sekitar 80 persen

masih terdapat celah sebesar 20% dari total

investasi infrastruktur Pemerintah berasal dari

kebutuhan infrastruktur yang masih membutuhkan

Pemerintah Pusat, dengan hanya 20 persen berasal

pembiayaan.

dari Pemerintah Daerah pada masa sebelum desentralisasi. Setelah 2001, dimana desentralisasi

Celah pembiayaan tersebutlah yang diharapkan

dilaksanakan, komposisi ini bergeser menjadi

akan dipenuhi dari Kerjasama Pemerintah-Swasta

sekitar 65 persen belanja oleh Pemerintah Daerah

(KPS). Disini dibutuhkan peran Pemerintah baik di

dan hanya 35 persen oleh Pemerintah Pusat.

tingkat pusat ataupun daerah dalam menarik minat

Berikut ini gambaran sumber-sumber pendanaan untuk proyek infrastruktur sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunannya:

Penyiapan proyek

Pelelangan Umum

Kajian PraFS, Dokumen Lelang, dll

Tahun;

Konstruksi

0

Operasi & Pemeliharaan

3

Operasi & Pemeliharaan

10-17

25-35

investasi swasta di sektor infrastruktur.

Tabel indikasi kebutuhan investasi infrastruktur 2015-2019 (Rp Triliun)

1.091

905

535

384

242

Sumber Dana

6.780

1.080

Sumber: RPJMN 2015-2019

Total

Informasi Komunikasi dan Teknologi

Perumahan

Energi

Air Minum dan Sanitasi

Air Bersih

Ketenagalistrikan

182

Transportasi Udara

91

Angkutan Penyeberangan

563

Transportasi Laut

155

Transportasi Perkotaan

278

Perkeretaapian

Jalan

1.274

•

APBN/D

•

APBN/D

•

APBN/D ( investasi atau subsidi / PSO)

•

Hibah / Pinjaman Donor

•

BUMN/D (equity / loan)

•

Hibah/ Pinjaman Donor

•

Project Development Fund (PDF)

•

Hibah/ Pinjaman Donor

•

Swasta/KPS (equity / loan)

•


•

Swasta/KPS (equity / loan)

•


•

Swasta / KPS – Prakarsa Swasta /

•

Pembiayaan Infrastruktur /

•

Pembiayaan Infrastruktur / Infrastructure Fund

Infrastructure Fund

•

Pasar Modal / Sekuritisasi

unsolicited proposal

Diagram diatas menggambarkan siklus pembangunan proyek infrastruktur dengan skema KPS. Dilihat dari konteks tanggung jawab pembiayaan proyek, sebelum proyek infrastruktur ditentukan pemenang melalui tender, pembiayaan menjadi beban Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK). Sumber pendanaan yang sesuai untuk penyiapan proyek tersebut berasal dari APBN/D, dana hibah atau soft loan, dana fasilitas penyiapan proyek ataupun swasta untuk proyek prakarsa swasta / unsolicited.

6


7

Bagian 1 :



Tantangan dalam Pembiayaan Infrastruktur Selanjutnya, ketika proyek tersebut sudah ditentukan pemenangnya maka selama masa konsesi (masa konstruksi hingga akhir masa konsesi), pembiayaan menjadi tanggung jawab swasta, dengan jenis pembiayaan komersial yang beragam. Beberapa institusi yang saat ini menyediakan pembiayaan infrastruktur: No 1

Jenis Institusi Bank komersial besar (contoh: BUMN dan Swasta Nasional)

Karakteristik Pembiayaan

Isu percepatan pembangunan infrastruktur dipahami telah menjadi masalah yang serius di negara ini. Meskipun sudah menjadi program utama Pemerintah sebagaimana tercantum dalam dokumen MP3EI atau RPJM namun masih saja ditemukan hambatan ataupun tantangan yang harus diselesaikan, antara lain:

Kredibilitas dan kualitas proyek

• Fokus di proyek-proyek skala menengah

Kredibilitas investor

dan besar

tabungan dan deposito 2

Institusi pembiayaan Pemerintah (contoh: PIP (Pusat Investasi Pemerintah))

• Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti: infrastruktur sosial dan ekonomi

Pemahaman bisnis infrastruktur Nilai proyek

Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) (contoh: PT SMI, PT IIF)

• Fokus pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur

Pembiayaan pengadaan lahan

4

Institusi Multilateral (contoh: ADB, World Bank, KFW)

Penjaminan (Collateral)

• Fokus pembiayaan yang spesifik, seperti:

Pemerintah

Sumber dana pemberi dana

• Memiliki biaya perolehan jasa pinjaman /

cost of funds yang sangat murah

8

terhambat karena proses pembebasan lahan yang sulit tercapai. Disisi lain, pembiayaan atas pembebasan lahan juga masih menjadi isu lainnya. Pada umumnya, pinjaman bank tidak termasuk untuk biaya pembebasan lahan,

Nilai proyek infrastruktur yang besar menyebabkan tambahan collateral atas pinjaman proyek. Besarnya

collateral tersebut sangatlah tergantung dari risiko proyeknya. Seringkali kemampuan investor dalam penyediaan collateral tersebut masih terbatas.

infrastruktur sosial • Pembiayaan diberikan melalui lembaga

Pengadaan lahan menjadi isu yang sangat krusial di Indonesia. Faktanya banyak pembangunan infrastruktur yang

sehingga harus dipenuhi oleh ekuitas sponsor.

berbasis biaya / fee-based consultancy

services

Karakteristik proyek infrastruktur membutuhkan pendanaan yang besar. Bagi investor yang memiliki

Pemberian Kredit (BMPK)

• Menyediakan produk jasa konsultasi

• Pembiayaan jangka panjang

Ketidakpahaman pihak pemberi dana terhadap karakteristik usaha sehingga tidak tertarik untuk mendanai

atau lembaga pembiayaan, nilai proyek yang besar mempengaruhi struktur kredit maupun Batas Maksimum

besar • Sumber pendanaan jangka panjang dari 3

kredibilitas yang rendah baik dari sisi modal dan juga pengalaman sehingga akan menyebabkan gangguan

keterbatasan pendanaan akan menyebabkan terganggunya pembangunan proyek. Disisi lain dari sisi bank

• Fokus di proyek-proyek skala kecil sampai

Pemerintah (loan atau hibah)

Tantangan yang muncul terkait dengan kredibilitas investor adalah ketika investor tersebut ternyata memiliki keberlangsungan proyek.

• Biasanya dilakukan sindikasi pembiayaan • Sumber pendanaan jangka pendek dari

proyek. Kesalahan dalam menentukan proyek dan juga kelemahan dalam penyiapan proyek sebelum ditenderkan ataupun ditransaksikan akan menimbulkan risiko terjadinya kesalahan kalkulasi bisnis

• Pembiayaan di lintas sektor proyek infrastruktur

Kredibilitas dan juga kualitas proyek sangat tergantung dengan proses identifikasi proyek dan juga penyiapan

Struktur arus kas / cash flow proyek infrastruktur bersifat jangka panjang. Oleh sebab itu dibutuhkan pembiayaan yang mampu memberikan tenor yang panjang juga. Untuk kondisi perbankan, hal ini seringkali mengalami hambatan yang disebabkan ketidaksesuaian atas sumberdana yang dimiliki yang sifatnya jangka pendek.

Risiko di luar risiko usaha

Banyak risiko di luar risiko usaha seperti pembebasan lahan, sosial, keamanan, kepastian hukum dalam kaitan otonomi daerah


9

Bagian 1 :



Modalitas Pengadaan dalam Pembangunan Infrastruktur Modalitas pengadaan infrastruktur sangat tergantung dengan sumber pendanaan proyek. Di Indonesia, sumber pembiayaan proyek dapat berasal dari APBN/D, KPS, BUMN dan juga perusahaan swasta sendiri.

jembatan, dan lain-lain. Sementara itu untuk proyek KPS merupakan proyek yang mengikuti Perpres 67/2005 dalam proses tendernya. Untuk proyek KPS ini biasanya dapat mengajukan penjaminan ataupun VGF yang berupa subsidi konstruksi (“Capex”) sesuai dengan aturan Menteri Keuangan PMK 223/2012.

Proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/D biasanya untuk proyek-proyek infrastruktur rutin ataupun proyek fisik Pemerintah yang tidak bisa menghasilkan pendapatan, seperti: jalan negara,

Sedangkan proyek-proyek BUMN ataupun swasta merupakan proyek yang dibangun dan dibiayai oleh BUMN ataupun perusahaan swasta. Biasanya untuk proyek ini dibiayai dari ekuitas dan pinjaman bank atau lembaga keuangan.

Pembiayaan Infrastruktur

Modal / Pembangunan Fisik

APBN/APBD

Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)

Rutin/Operasional (termasuk subsidi)

Dukungan/ Jaminan Pemerintah

Proyek KPS

10

BUMN

Swasta

Proyek BUMN


11

2

Pemahaman Dasar KPS di Sektor Infrastruktur

Bagian 2 :

Bagian 2 :


Definisi dan Konsep KPS KPS

merupakan

pengetahuan

yang


Nilai Manfaat dalam Melakukan KPS

sedang

2. Pemerintah memiliki peran dalam proses

Berbagai tantangan dihadapi oleh Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang pada akhirnya dapat menghambat

berkembang, sehingga begitu banyak definisi yang

pengadaan Badan Usaha (BU) untuk memilih

penyediaan layanan publik. Penggunaan skema KPS sebagai salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur diharapkan

dikemukakan oleh para ahli. Namun demikian

mitra

dapat menjadi solusi dan mengatasi tantangan tersebut.

dapat didefinisikan secara sederhana bahwa

pembangunan

“KPS merupakan kontrak jangka panjang antara

memberikan

Pihak Pemerintah dan Pihak Swasta dalam hal

meningkatkan

penyediaan infrastruktur atau layanan publik

bilamana diperlukan

swasta

yang proyek

akan

melaksanakan

infrastruktur,

serta

dukungan/insentif kelayakan

finansial

untuk

Tabel dibawah ini merupakan manfaat penggunaan skema KPS sebagai alternatif penyediaan infrastruktur :

proyek Tantangan

dimana pihak swasta mengambil alih sebagian dari tanggung jawab dan risiko yang diemban oleh

3. Swasta bertanggung jawab dalam tahapan

1.

Pendanaan yang tidak mencukupi

finansial,

keahlian

dan

teknologi

dan/atau

yang

Berdasarkan definisi diatas kita dapat memahami

diperlukan)

bahwa:

operasionalisasi serta pemeliharaan sesuai

1. KPS merupakan kontrak kerjasama antara Pemerintah dan Swasta dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik dalam jangka

2.

melaksanakan

dengan kontrak kerjasama 4. Kontrak yang bersifat “win-win-win” (antara Pemerintah, Swasta dan Publik)

waktu panjang (biasanya 15-20 tahun)

skema KPS dapat menjadi alternatif sumber pendanaan dan pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur atau layanan publik

pembangunan proyek (termasuk penyediaan

pihak Pemerintah”.

Manfaat KPS

3.

Perencanaan & pemilihan proyek yang skema KPS memungkinkan pelibatan swasta dalam penentuan proyek yang tidak baik

layak untuk dikembangkan

Manajemen yang tidak efisien

skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pengelolaan secara efisien

4.

Pemeliharaan yang tidak memadai

skema KPS memungkinkan untuk memilih dan memberi tanggung jawab kepada pihak swasta untuk melakukan pemeliharaan secara optimal, sehingga layanan publik dapat digunakan dalam waktu yang lebih lama

Hal lainnya yang perlu kita pahami, bahwa KPS tidak sama dengan konsep privatisasi yang selama kita kenal. Perbedaan tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

KPS

14

Privatisasi

Bentuk Kerjasama

Kerjasama yang saling menguntungkan antara Pemerintah, Swasta dan Masyarakat

Swasta sepenuhnya mengelola atau menguasai aset

Aset

Tetap dimiliki oleh Pemerintah

Dimiliki oleh swasta

Risiko

Berbagi risiko antara pihak Pemerintah dan pihak swasta

Sepenuhnya ditanggung oleh pihak swasta

Peran Pemerintah

Fasilitator/ pembayaran atas jasa yang diberikan oleh swasta

Regulator


15

Bagian 2 :

Bagian 2 :


Siapa Saja yang Terlibat dalam KPS

Kelembagaan Sektor Publik dalam Melaksanakan KPS

Para pemangku kepentingan dalam skema KPS

Kelembagaan dan institusi yang terkait dengan penyelenggaraan pengadaan infrastruktur

Bagan dibawah ini merupakan struktur sederhana yang menggambarkan para pemangku kepentingan (stakeholder) utama yang terlibat dalam pelaksanaan skema KPS, beserta hubungan antara para pemangku kepentingan.

Sponsor Ekuitas

Ekuitas


1. Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penyediaan layanan kepada publik serta sebagai pihak yang melakukan kontrak kerjasama dengan Perusahaan KPS. 2. Sponsor Ekuitas merupakan perusahaan-perusahaan swasta yang biasanya bergabung dengan membentuk konsorsium untuk mengikuti lelang pengadaan Perusahaan

Dividen

melalui skema KPS di Indonesia adalah sebagaimana digambarkan pada diagram di bawah ini.

Pemerintah Indonesia

Swasta

Kerangka Hukum dan Peraturan Pendanaan Infrastruktur Dana Pembebasan Lahan

Pembebasan Lahan

Pendanaan Penjaminan (PT PII)

Penjaminan Infrastruktur

Kementerian Keuangan

Pasar Uang PT SMI

PT IIF

Pemberi Modal/ Kreditur

Project Financing

VGF

3. Perusahaan KPS Pembayaran Jasa Konstruksi Lahan, Subsidi

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK)

Transfer aset

Special Purpose Vehicle (Perusahaan KPS)

Kontraktor Pembangunan Konstruksi

4. Kontraktor

Pembayaran Hutang dan Bunga

Pembiayaan

merupakan Perusahaan yang khusus didirikan oleh sponsor yang memenangkan proses pelelangan Badan Usaha

Lembaga Keuangan

merupakan pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pembangunan atas proyek infrastruktur dan/atau pengelolaan proyek 5. Lembaga Keuangan

Pelayanan infrastruktur

Pembayaran atas penggunaan infrastruktur

merupakan pemberi pinjaman yang menyediakan dana yang cukup bagi Perusahaan KPS untuk membangun proyek kerjasama

Penyiapan

Lelang

PT SMI

Konstruksi

Operasional

Keterangan : PT SMI : PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ; PT IIF : PT Indonesia Infrastructure Finance ; PT PII : PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)

PT SMI merupakan institusi yang melakukan penyiapan proyek, sementara PT PII menyediakan penjaminan infrastruktur. Kementerian keuangan menyiapkan Viability Gap Fund (VGF) apabila proyek belum layak secara finansial sementara segala upaya yang memungkinkan telah dilakukan untuk menjadikan proyek layak secara finansial. Bersama dengan PT IIF, PT SMI juga dapat memberikan pembiayaan infrastruktur pada saat telah ditentukan pemenang, sehingga tidak ada konflik dengan proyek yang dipersiapkan oleh PT SMI.

6. Publik Pengguna (Publik)

16

merupakan masyarakat sebagai pengguna akhir fasilitas atau layanan


17

Bagian 2 :

Bagian 2 :


Siapa Saja yang Dapat Menjadi PJPK


Berbagai Keterlibatan Swasta dalam KPS

PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerjasama) merupakan institusi/lembaga yang bertindak

Terdapat berbagai jenis KPS yang dikategorikan berdasarkan proporsi alokasi risiko antara

sebagai wakil Pemerintah dalam skema KPS. Entitas PJPK dapat berupa Kementerian/

sektor publik dengan swasta. Semakin besar investasi yang dilakukan oleh swasta, maka

Lembaga/Pemerintah Daerah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik

semakin besar risiko yang ditanggungnya. Sebagai imbalannya, maka swasta menginginkan

Daerah (BUMD) yang bertanggungjawab untuk menyediakan infrastruktur sesuai dengan

kontrol yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih lama. Perbedaan lainnya adalah porsi

peraturan perundang-undangan.

alokasi Pemerintah. Untuk dipahami bahwa pengadaan KPS dengan jenis apapun harus mengutamakan kepentingan pelayanan kepada masyarakat.

PJPK perlu memiliki keahlian:

Divestasi

INVESTASI SWASTA

• Kemampuan negosiasi, mediasi, dan arbitrasi

100 %

Konsesi

• Hukum kontrak • Manajemen proyek

Leasing

• Audit kinerja dan quality control • Prosedur dan peraturan dalam sektor terkait / pelayanan publik • Keuangan perusahaan dan proyek • Manajemen risiko

Kontrak BangunGuna-Milik (“BOO”) Kontrak BangunGuna-Serah (“BOT”)

Kontrak Pengelolaan

INVESTASI Pemerintah

Kontrak Jasa

100 %

0

5

10

15

20

25

30

35

∞

Apabila keahlian-keahlian yang diperlukan belum ada, maka PJPK dapat mengikuti programprogram pelatihan yang ada. Pelatihan KPS diselenggarakan oleh beberapa instusi termasuk PT SMI. Modul pelatihan KPS

Durasi (Tahun)

yang disiapkan PT SMI berdasarkan tiga jenjang dengan peruntukkan sebagai berikut: 1 Basic - bertujuan memberikan pemahaman kepada PJPK mengenai KPS 2. Intermediate - diperuntukan bagi PJPK yang telah mengikuti jenjang Basic dan yang sedang

BERBAGAI JENIS KPS BERDASARKAN ALOKASI INVESTASI

menyelenggarakan pengadaan infrastruktur berskema KPS 3 Advanced - diperuntukkan bagi pejabat pelaksana penyelenggara KPS dengan materi; pengetahuan negosiasi, berkontrak, dan proses tender

18


19

Bagian 2 :

Bagian 2 :



Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Melibatkan Swasta 1. Kontrak Kelola atau lazimnya disebut Management

4. Kontrak

Bangun-Guna-Serah

atau

Build-

Kerjasama Pemerintah dan Swasta membutuhkan lebih dari sekedar komitmen dari penyandang dana.

KPS

Terdapat aspek kepemimpinan, teknis, hukum, kelembagaan, dan komersial yang harus dimiliki di

Contract adalah bentuk KPS dimana pihak swasta

Operate-Transfer

menjalankan

yang menyaratkan swasta membangun aset,

fungsi

pengelolaan

penyediaan

(BOT)

adalah

bentuk

barang/jasa yang menggunakan aset infrastruktur

mengoperasikannya

dalam

dan/atau sarana yang telah dibangun oleh

dan

pelayanan

Pemerintah. Tidak ada pemindahan kepemilikan

yang disepakati kepada masyarakat. Ketika

oleh swasta.

habis masa kelola, kepemilikan diserahkan

memberikan

periode

suatu struktur proyek.

tertentu,

dengan

level

kepada Pemerintah dimana Pemerintah dapat 2. Kontrak Jasa atau Service Contract adalah bentuk

melanjutkan kerjasama dengan pihak yang sama,

KPS dimana pihak swasta tidak mendapatkan

mengelola aset ini sendiri, atau memberikan

porsi manajemen namun hanya terbatas kepada

kontrak konsesi kepada pihak lain. Swasta dapat

penyediaan jasa pelayanan. Karena pelayanan

memperoleh penjaminan penghasilan minimum

jasa,

diwajibkan

dan/atau pemasukan tambahan apabila kinerja

menambah dan/atau merevitalisasi aset yang

umumnya

swasta

pelayanan melampaui kesepakatan. Investasi

sudah terbangun oleh Pemerintah. Tidak ada

Pemerintah dapat berupa penyediaan lahan,

pemindahan

penyertaan modal, pemberian subsidi, insentif,

kepemilikan

tidak

dari

Pemerintah.

Pemasukan untuk pihak swasta adalah imbal jasa

Komitmen yang kuat dari PJPK

dan/atau penjaminan.

tetap sesuai kontrak dalam rangka pemberian 5. Kontrak Konsesi atau Concession adalah bentuk

pelayanan kepada masyarakat.

KPS yang mirip dengan BOT namun Badan Usaha 3. Leasing

KPS

atau pihak swasta dapat menarik tarif langsung

dimana Pemerintah sebagai pemilik aset baik

atau

Sewa

adalah

bentuk

dari pelanggan. Sedangkan pada BOT, sektor

infrastruktur maupun sarana menyewakan kepada

publik yang menarik retribusi.

pihak swasta untuk diusahakan. Tergantung dari peraturan dan kontrak yang disepakati, pihak

6. Kontrak Bangun-Guna-Milik atau Build-Operate-

swasta dapat diwajibkan untuk hanya menjaga

Own (BOO) adalah bentuk KPS yang mirip dengan

hingga menambah nilai dan/atau jumlah aset

BOT namun tidak memiliki unsur pemindahan

Pemerintah. Dalam kaitannya dengan pelayanan

kepemilikan di akhir masa konsesinya kecuali

publik, Pemerintah hanya mengeluarkan izin

bila dibeli, baik oleh Pemerintah maupun pihak

usaha pemakaian aset yang disewakan oleh

swasta lain yang berminat. Di dalam kontrak

Pemerintah untuk melakukan pelayanan kepada

juga mengatur mengenai mutu layanan yang

masyarakat. Atas ini, pihak swasta tidak mendapat

disyaratkan, peran/porsi Pemerintah, dan lainnya.

imbalan dalam bentuk yang tetap. 7. Divestasi atau Divestiture adalah pelepasan

penyiapan proyek (feasibility

Kualitas

koordinasi

kapasitas dan kapabilitas dari Perlunya

PJPK dalam mengelola KPS (termasuk kemampuan memahami aspek komersial dan legal kerjasama)

study)

Perlu yang efektif antar lembaga terkait

Proses penetapan

Sinkronisasi regulasi (bila

proyek KPS perlu didasarkan atas kajian yang memadai dan penyiapan proyek yang baik

diperlukan)

Perlunya dana untuk

Akses sumber

pembiayaan penyiapan proyek

pembiayaan jangka panjang

kepemilikan sebagian dan/atau keseluruhan aset Pemerintah kepada swasta untuk diusahakan. Kontrol Pemerintah atas swasta hanya pada perizinan jenis usaha atau pelayanan.

20


21

Bagian 2 :

Bagian 2 :


Kapan KPS dapat Dilakukan

Dasar Hukum KPS di Indonesia

Telah dipahami bahwa skema KPS merupakan salah satu alternatif dalam penyediaan infrastruktur. Untuk membantu calon PJPK atau pemangku kepentingan memutuskan bahwa KPS adalah opsi yang terbaik, maka perlu diperhatikan beberapa pemikiran atas aspek dan analisa dibawah ini:

Pelaksanaan KPS di sektor infrastruktur didasarkan pada Peraturan Presiden (“Perpres”) No. 67/2005 tentang kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan Infrastruktur. Perpres ini telah di amandemen tiga kali dengan Perpres No. 13/2010, Perpres No. 56/2011, dan Perpres 66/2013.

Analisa yang Diperlukan

Prinsip dari dasar hukum ini adalah sebuah proses yang transparan, lelang yang kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan hukum. Disamping itu, dalam rangka mendorong minat swasta

Proyek atau jasa pelayanan tidak dapat dibiayai/dilaksanakan oleh sumber dana serta keahlian yang dimiliki sektor publik Mitra swasta mampu meningkatkan kualitas atau tingkat pelayanan dibandingkan jika sektor publik sendiri yang menyelenggarakan

maka Pemerintah telah menyediakan instrumen fiskal yang dapat mendukung kelayakan sebuah proyek infrastruktur melalui skema KPS. Adapun dukungan Pemerintah tersebut berupa Viability Gap Fund (VGF) dan Penjaminan Pemerintah.

Analisa Value for Money Berikut adalah bentuk dari dukungan Pemerintah dan Penjaminan Pemerintah tersebut:

Mitra swasta mampu mempercepat proses pengelolaan jasa pelayanan atau proyek daripada hanya sektor publik yang menyelenggarakan Tidak adanya ketentuan yang menghalangi keterlibatan swasta dalam melaksanakan pelayanan atau proyek pada sektor tersebut

Dukungan Pemerintah

Penjaminan Pemerintah

(PMK No.223/2012)

( Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010)

Analisa Hukum & Peraturan

• Pemerintah memberi dukungan dalam

Jasa pelayanan ataupun proyek di sektor tersebut memungkinkan terjadinya inovasi

Analisa Teknis

bentuk

perijinan,

sebagian

dari

pembebasan

biaya

konstruksi,

lahan, dan/

atau dalam bentuk lainnya sesuai dengan

Kemitraan akan mendorong pembangunan ekonomi wilayah tersebut

Analisa Ekonomi

hukum dan undang-undang • Kementerian

Adanya dukungan dari pengguna pelayanan terhadap perlunya keterlibatan mitra swasta Output serta tarif atas pelayanan harus dapat diukur dengan mudah Dimungkinkan adanya alokasi risiko yang sepadan dan mampu dimitigasi

Konsultasi Publik & Analisa Pasar Kemauan & Kemampuan Membayar Analisa Risiko Analisa Finansial

Keuangan

ataupun dukungan fiskal lainnya • Dukungan Pemerintah harus dimasukkan dalam dokumen tender

proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS -- Untuk menarik minat sektor swasta akibat skema KPS -- Ketetapan

terkait

dengan

Penjaminan

Pemerintah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 78 tahun 2010 • Penjaminan

• Viability Gap Funding (VGF)

Pemerintah

diberikan

Kementerian keuangan melalui Indonesia

• Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi adalah

• Menyediakan penjaminan risiko politik untuk

profil risiko yang ada di Indonesia tentang memberikan

dukungan dalam bentuk insentif pajak

• Tujuannya

Biaya atas pelayanan / proyek dapat dipulihkan dari pengenaan tarif jasa


Infrastructure

Guarantee

Fund

(IIGF)/

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII)

meningkatkan

kredibilitas & kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta

• IIGF/PT PII adalah satu-satunya pelaksana atau sebagai “single window” dalam memberikan Penjaminan Pemerintah dalam proyek KPS

Adanya kesempatan berkompetisi diantara mitra-mitra swasta yang prospektif Adanya track record dalam melakukan kerjasama dengan pihak swasta

22

Pelelangan yang Kompetitif, Transparan, Accountable


23

3

Implementasi Skema KPS di Sektor Infrastruktur

Bagian 3 :

Bagian 3 :



Perkenalan atas implementasi pelaksanaan KPS infrastruktur di Indonesia sudah dilakukan sejak awal tahun 1990-an. Awalnya pelaksanaan KPS ini diterapkan di sektor-sektor seperti jalan tol, air, listrik dan juga pelabuhan. Perjalanan pelaksanaan KPS mengalami pasang surut, puncaknya pada saat krisis keuangan di Asia melanda, implementasi KPS terhenti, dan perlahan mengalami fase-fase konsolidasi. Pada tahun 2005, tepatnya pada acara Infrastructure Summit 2005, introduksi atas skema KPS mulai bangkit kembali dengan dasar hukum Perpres 67/2005. Pada tahun 2009, Pemerintah mendirikan perangkat-perangkat pendukung lainnya seperti PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).

Sampai 1990

1990-1997

Peraturan yang memungkinkan KPS : • UU 15/85 tentang Ketenagalistrikan • UU 13/87 tentang Jalan • PP 8/90 tentang Jalan Tol

Peraturan yang memungkinkan KPS : • Perpres 37/1992 tentang Listrik Swasta • Perpres 55/93 tentang Pembebasan Tanah

Sektor : • Jalan Tol • IPP

Sektor • Jalan Tol • Air • Listrik • Pelabuhan

1998-2004 Krisis Finansial Asia Perubahan pada : • Ekonomi Global • SIstem Politik • Desentralisasi • Institusi Pemerintah • Beberapa peraturan baru untuk infrastruktur • Renegoisasi IPP • Pembentukan KKPPI

Pengenalan KPS di Infrastruktur Periode konsolidasi akibat krisis finansial dan sistem politik Indonesia

2005-2013 • Infrastructure Summit 2005 • Perpres 36/2005 (Pembebasan Lahan) • Perpres 42/2005 tentang KKPPI • CIIF (Consolidated Indonesia Infrastructure Forum) • Perpres 67/2005 jo Perpres 13/2010 jo Perpres 56/2011 jo Perpres 66/2013 • IICE 2006 • PMK 38/2006 jo Perpres 78/2010 dan PMK 260/2010 • Land Revolving Fund • PT SMI, PT IIF, PT PII • PPP Book • PDF - IRSDP • Permen PPN/Ka Bappenas No 3 Tahun 2012 (Panduan Umum KPS) • UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah • Viability Gap Fund (VGF)

Penyusunan fondasi KPS melalui reformasi kebijakan dan peraturan untuk mengadopsi International best practices : • Pendirian Institusi KPS, Jejaring KPS dan Sosialisasi KPS; • Identifikasi proyek KPS potensial dan pelaksanaan model proyek KPS.

26


27

Bagian 3 :

Bagian 3 :


Tahapan dalam Pelaksanaan KPS di Sektor Infrastruktur


Alokasi Risiko dalam Skema KPS Alokasi risiko dan mitigasi yang tepat merupakan salah satu kunci kesuksesan pengadaan infrastruktur dengan menggunakan KPS. Tepat,

Seleksi Proyek • Identifikasi dan usulan proyek • Value for Money Analysis (nilai kebermanfaatan)

Kajian Kelayakan • Kajian legal • Kajian teknis • Kajian ekonomi dan keuangan • Kajian skema KPS • Kajian kebutuhan dukungan dan Jaminan Pemerintah

Pemasaran

Tender

Negosiasi Kontrak •

Perolehan Pembiayaan

dalam artian mengidentifikasi risiko dan mengalokasikannya kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut.

Input untuk dokumentasi

Risiko-risiko di dalam proyek infrastruktur dapat ditanggung oleh satu pihak ataupun ditanggung bersama oleh beberapa pihak tergantung

• Identifikasi bidder potensial

• Mendesain proses tender

• Negosiasi kontrak EPC

• Mengembangkan paket yang atraktif

• Mempersiapkan dokumen tender

• Negosiasi perjanjian operasi dan pemeliharaan

• Supervisi sindikasi atau proses underwriting

• Ketersediaan pendanaan

• Penempatan Kontrak

• Rekomendasi terhadap bidder yang layak

• Asistensi untuk perolehan pembiayaan

• Mempersiapkan informasi pemasaran • Mendiskusikan proyek dengan bidder potensial dan memperoleh masukan

• Mengembangkan kriteria evaluasi • Mengevaluasi penawaran dari sektor swasta • Wawancara dengan bidder

• Roadshow dan networking • Tahap ini sepenuhnya menjadi wewenang dan memerlukan inisiatif penuh PJPK. • Untuk melakukan kegiatan ini, PJPK bisa berkoordinasi

• Tahapan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari anggaran PJPK sendiri maupun menggunakan Anggaran PDF yang ada di Bappenas dan/atau Kemenkeu. • Dana yang digunakan untuk tahapan ini dapat ditetapkan agar diganti oleh pemenang lelang • Untuk memperoleh pendanaan yang berasal dari Bappenas dan/atau Kemenkeu, PJPK dapat mengajukan permohonan kepada masing-masing instansi

dari nature risiko dan kemampuan masing-masing pihak untuk menyerap risiko tersebut. Aturan yang biasanya digunakan dalam pengalokasian risiko adalah sebagai berikut: • Pemilik modal - menanggung risiko yang terkait dengan keuangan dan kebijakan • Penyedia pinjaman - menanggung risiko yang terkait dengan penyediaan pinjaman • Pemerintah - menanggung risiko yang terkait dengan kebijakan • Kontraktor - menanggung risiko yang terkait dengan kegiatan konstruksi Matriks alokasi di bawah ini menggambarkan alokasi risiko yang umum diterapkan pada proyek infrastruktur.

Risiko Konstruksi

Risiko Operasional

Risiko Pasar

Risiko Suku Bunga Pasar

Risiko Regulasi

Risiko Politik

Sponsor/ Promotor

Tidak

Ya

Ya

Ya

Ya

Ya

Kreditur

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Pemerintah

Penanggung jawab proyek

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Ya

Kontraktor

Penanggung jawab konstruksi

Ya

Tidak

Tidak

Tidak

Tidak

Ya

Pihak Berkepentingan

Peranan

Pemegang ekuitas, Pengembang (Developer) Penyedia Pinjaman / Lenders

dan berkonsultasi dengan Bappenas/PT SMI /PT PII • Apabila proyek layak KPS maka PJPK mengusulkan ke Bappenas supaya proyek ditetapkan menjadi proyek KPS

28


29

Bagian 3 :

Bagian 3 :


Jaminan Pemerintah


Dukungan Pemerintah

Jaminan Pemerintah yang diberikan kepada proyek infrastruktur bertujuan untuk mengurangi risiko yang dibebankan kepada Badan Usaha.

Pemberian Dukungan Pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 dimana disebutkan bahwa

Jaminan Pemerintah ini diberikan oleh Menteri Keuangan dan/atau Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur sesuai dengan peraturan

Dukungan Kelayakan adalah Dukungan Pemerintah dalam bentuk kontribusi fiskal yang bersifat finansial yang diberikan terhadap

perundang-undangan yang berlaku.

Proyek Kerja Sama.

Pemberian Jaminan Pemerintah yang dilakukan oleh Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010, serta melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010. Saat ini yang bertindak sebagai Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur di Indonesia adalah PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero). Gambar di bawah menggambarkan skema struktur penjaminan proyek infrastruktur yang diberikan melalui IIGF/PT PII.

Apa tujuan VGF?

Bentuk dari VGF

Perjanjian Counter Penjaminan untuk Fasilitas Penjaminan

Diberikan dalam bentuk tunai sebagai bagian dari biaya konstruksi

Kemenkeu

• Meningkatkan kelayakan finansial proyek sehingga mendorong partisipasi swasta

Ekuitas / Penjaminan / Backstop Proposal Penjaminan Perjanjian Regress

Perjanjian Penjaminan Fasilitas Penjaminan / Liquidity

Porsi VGF yang diberikan tidak mendominasi di dalam keseluruhan biaya konstruksi

• Meningkatkan kepastian dari suatu proyek dilihat dari kualitas dan waktu

PJPK (Kementerian/ Lembaga/BUMN/ Pemda)

Lembaga Keuangan Multilateral

Perjanjian Penjaminan Bersama Lembaga Keuangan Multilateral

• Proposal Penjaminan – disampaikan oleh PJPK kepada PT PII dengan melampirkan Pra-studi Kelayakan dan draft perjanjian KPS • Perjanjian KPS – mengatur hak dan kewajiban PJPK dan Badan Usaha di dalam penyediaan infrastruktur • Perjanjian Regress – mengatur pengembalian (reimburse) dari PJPK untuk pembayaran yang dilakukan PT PII atas klaim dari Badan Usaha karena PJPK gagal memenuhi kewajibannya sesuai Perjanjian KPS.

• Menyediakan infrastruktur yang dapat terjangkau tarifnya oleh masyarakat

Prinsip dasar pemberian VGF?

• VGF dialokasikan dari APBN dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, ketahanan fiskal dan manajemen risiko fiskal. • VGF akan diberikan hanya ketika tidak ada lagi pilihan solusi lainnya yang membuat proyek menjadi layak secara finansial.

Kriteria untuk mendapatkan VGF: •

Proyek secara ekonomi layak namun secara finansial belum layak

•

Proyek yang didasarkan pada “prinsip pengguna membayar”

•

Investor swasta yang dipilih harus melalui tender yang terbuka dan kompetitif dibawah skema KPS

•

Perjanjian kerjasama harus membuat skema peralihan aset dan/ atau manajemen aset dari investor ke PJPK pada akhis masa konsesi

•

Studi kelayakannya harus menunjukan: 1. Alokasi risiko yang optimal antara investor dan PJPK 2. Menyimpulkan bahwa proyek layak secara ekonomis dan akan layak secara finansial apabila diberikan VGF

•

VGF yang diberikan hanya untuk sektor-sektor yang disebutkan dalam Perpres 67/2005 dan perubahannya

• Perjanjian Penjaminan – antara PT PII dengan investor atau Badan Usaha, yang mencakup jaminan kinerja PJPK dalam memenuhi Perjanjian KPS khususnya terhadap risiko-risiko yang dialokasikan ke PJPK di Perjanjian KPS, dan telah disepakati dengan PT PII untuk diikutsertakan di dalam struktur penjaminan. • Perjanjian Penjaminan Bersama / Co-Guarantee – dilakukan jika penjaminan melibatkan satu atau lebih penjamin tambahan bersama dengan PT PII.

30


31

4 Pembelajaran dari

Implementasi KPS Selama Ini

Bagian 4 :

Bagian 4 :

Pembelajaran dari Implementasi KPS Selama Ini


Lesson Learnt Pengembangan KPS yang Sukses di Negara-Negara Lain Infrastruktur publik pada awalnya menjadi tugas Pemerintah, karena di dalamnya terkandung manfaat ekonomis yang tinggi buat masyarakat. Dengan berjalannya waktu, pembangunan infrastruktur semakin memerlukan pendanaan yang besar, sehingga Pemerintah memiliki keterbatasan untuk memenuhinya. Mempertimbangkan bahwa banyak fasilitas infrastruktur yang tidak hanya bermanfaat secara ekonomis, namun juga memiliki pengembalian finansial yang menjanjikan, Pemerintah membuka jalan bagi pihak swasta untuk dapat ikut dalam pembangunan infrastruktur publik, yaitu melalui skema KPS. Meski demikian dalam perjalanannya, keberhasilan suatu proyek KPS bergantung kepada berbagai hal sebagai berikut:

Pengelolaan KPS yang Efektif

Eksekusi yang baik

Keberhasilan KPS bergantung kepada

Pemerintah sebagai penanggung jawab

Sistem perencanaan dalam persiapan

bagaimana setiap pihak tersebut dapat

proyek memiliki peran yang besar dalam

proyek harus dibuat dengan sangat baik.

memberi dukungan penuh mulai dari

menentukan arah kebijakan serta regulasi

Salah satunya studi kelayakan, dimana

masa-masa persiapan hingga pelelangan

yang mendukung skema KPS mulai dari

ini menggambarkan model bisnis yang

dan pengawasan proyek yang operasional.

persiapan hingga pelelangan.

ditawarkan kepada swasta menjadi sangat

Komitmen

Terkait komitmen, ada tiga hal yang menjadi pembelajaran berharga di KPS:

penting. Oleh karena itu, studi kelayakan Sektor swasta juga dapat menjadi tertarik

sebaiknya dibuat dengan kualitas yang

untuk mengikuti lelang KPS jika skema

tinggi dan mencakup seluruh aspek

tersebut dapat berjalan dengan lancar

terkait implementasi proyek mulai dari

dan penuh kepastian. Tiga hal di bawah ini

pra-konstruksi, konstruksi hingga masa

b. Kualitas proyek KPS yang baik

merupakan kunci dari pengelolaan KPS

operasional.

c. Persepsi

yang efektif:

a. Visi yang jelas mengenai peran KPS dalam pembangunan infrastruktur positif tentang KPS dari

semua pihak terkait

PJPK juga perlu untuk memiliki SDM a. Kerangka hukum dan institusi dan regulasi yang kuat

dari

b. Standarisasi model KPS dengan tolak ukur yang jelas c. Efektifitas Pemerintah

dan

terbaik untuk dapat menjadi bagian tim

pengerjaan kapasitas

institusi

pelelangan

KPS,

sehingga

proses lelang KPS memiliki struktur serta

implementasi

yang

baik dan transparan. Berikut adalah tiga pembelajaran terpenting dari sisi eksekusi: a. Rencana bisnis yang solid, menarik dan alokasi risiko yang jelas b. Proses lelang yang jelas dan transparan c. Kontrol yang efektif dan adanya proses umpan balik

34


35

Bagian 4 :

Bagian 4 :



Key Drivers dalam Pembangunan Infrastruktur dengan Skema KPS di Indonesia Rekam jejak dan kapasitas investor

Untuk dapat melaksanakan proyek KPS dengan baik, Pemerintah memerlukan mitra yang terbaik yang dapat diberi tanggung jawab dalam jangka waktu yang panjang dalam pengembangan proyek infrastruktur.

Kelayakan proyek & pembagian risiko yang baik

Untuk dapat menarik minat dari calon investor, ada berbagai hal yang perlu dikerjakan oleh Pemerintah, di antaranya

Kepastian dalam pelaksanaan proyek

Investor akan sangat melihat risiko-risiko mana yang menjadi bagian Pemerintah dan mana yang menjadi bagian mereka. Penjaminan akan memberi kenyamanan bagi para investor untuk dapat mengikuti lelang.

Tidak semua proyek KPS memiliki profil yang menarik untuk ditawarkan. Untuk itu Pemerintah perlu melakukan seleksi proyek dengan baik dengan memperhitungkan berbagai kriteria seperti kesiapan PJPK, kesiapan lahan yang akan dipakai, kelayakan proyek secara ekonomis dan finansial, dan kejelasan offtaker dari proyek yang merupakan sumber pendapatan bagi calon investor

c. Kepastian terhadap kebijakan KPS Sektor swasta memerlukan kepastian dalam hal regulasi terkait KPS. Dengan kepastian ini, pelaku pasar dapat membuat perencanaan proyek yang lebih baik sehingga proyek KPS menjadi lebih menarik.

b. Penyiapan proyek yang baik

d. Komitmen yang kuat dari PJPK

Ketika proyek sudah dipilih, Pemerintah perlu mempersiapkan proyek tersebut sebaik-baiknya dengan kerangka waktu yang jelas. Dengan demikian, setiap parameter krusial dalam lelang dapat dijabarkan dengan tepat dan memberi kepastian pembagian risiko antara Pemerintah dan swasta.

PJPK memiliki peran sentral di dalam menyiapkan proyek KPS mulai dari penyiapan di awal hingga berakhirnya masa konsesi. e. Intervensi politik yang dapat diminimalisir Intervensi politik yang bersifat kontraproduktif justru akan membuat kegagalan proyek semakin dalam. Oleh sebab itu Pemerintah harus mengetahui dimana harus menempatkan posisi politiknya.

c. Market sounding Selain penyiapan proyek yang baik, proyek tersebut juga perlu dikomunikasikan dengan baik kepada calon investor. Market sounding dapat menjadi momen yang baik untuk bertemu dan mendapatkan respon awal dari para pengembang proyek infrastruktur. Pemilihan konsultan penyiapan proyek dapat menjadi krusial ketika proyek tersebut dibawa ke pasar. Konsultan dengan reputasi yang baik sudah memiliki pengalaman yang luas di dalam melihat risiko-risiko potensial dalam suatu proyek infrastruktur.

Perlu adanya suatu badan yang menjadi champion dalam penyiapan proyek KPS. PPP Unit dapat menjadi solusi yang tepat, dimana seluruh koordinasi dengan berbagai stakeholder terkait dapat dilakukan dengan baik. b. Penjaminan proyek infrastruktur

a. Pemilihan dan seleksi proyek yang baik

d. Konsultan yang memiliki reputasi yang baik

a. Pentingnya PPP Unit

Inisiatif Fasilitas Penyiapan Proyek (“PDF”)

Inisiatif penyiapan proyek yang baik oleh PJPK menjadi hal yang penting sehingga mitra swasta mendapatkan suatu paket proyek yang menarik untuk diinvestasikan.

e. Dukungan Pemerintah termasuk pembebasan lahan, fasilitas VGF, dan Penjaminan Pemerintah Ada porsi-porsi dalam proyek yang masih perlu diambil oleh Pemerintah, terutama untuk risikorisiko yang tidak bisa diserap oleh pihak swasta. Salah satu yang diharapkan oleh swasta adalah lahan, dukungan subsidi “capex” berupa VGF dan juga penjaminan dari sisi risiko politik. f. Pengetahuan yang baik dari PJPK terhadap KPS SDM PJPK perlu diperlengkapi dengan baik tentang KPS sehingga manajemen proyek dapat dilakukan dengan efektif dan efisien. Program-program pengembangan kapasitas KPS dapat membantu hal ini. g. Koordinasi yang baik antar stakeholder Koordinasi perlu dilakukan pada setiap tahapan penyiapan proyek KPS, sehingga kerangka waktu yang telah disiapkan di awal dapat terus diikuti dan memberi kejelasan kepada pihak swasta mengenai bagaimana proses penyiapan proyek akan dilakukan.

36


37

5 PT SMI dan Perannya

dalam Pelaksanaan Skema KPS

Bagian 5 :

Bagian 5 : PT SMI dan Perannya

PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS


Profil PT SMI Sesuai dengan PMK No.100 /PMK.010/2009, PT SMI saat ini berfokus pada delapan sektor pembangunan

Produk-produk yang saat ini dimiliki oleh PT SMI sebagai dukungan pada

infrastruktur, yaitu : penyediaan air minum, jalan dan jembatan tol, transportasi, minyak dan gas,

pengembangan proyek adalah sebagai berikut :

telekomunikasi, pengelolaan limbah, tenaga listrik dan irigasi. Untuk melaksanakan mandat di atas, PT SMI mengusahakannya melalui tiga pilar usaha yaitu: Pembiayaan dan Investasi, Jasa Konsultasi, dan Pengembangan Proyek.

Sektor Fokus (PMK No. 100 /PMK.010/2009)

Produk-produk pembiayaan

Tiga Pilar Bisnis

Penyediaan Air Minum Visi : Menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur nasional

Jalan & Jembatan Tol

Promoter Funding

Senior Term Loan

Equity

Take Out Financing

Subordinated Loan

Securitization

Working Capital Loan

Mezzanine

Bridge Loan

Financial & Investment Advisory Services

Transaction Advisory Services

Training & Capacity Building

Transportasi

1 Minyak & Gas Telekomunikasi Pengelolaan Limbah Tenaga Listrik

Pembiayaan & Investasi • Pembiayaan yang fleksibel, komplenter terhadap bank • Investasi ekuitas pada proyek-proyek infrastruktur strategis

2 Jasa Konsultasi • Jasa Konsultasi keuangan • Jasa Konsultasi investasi • Jasa Konsultasi transaksi • Pelatihan dan pengembangan kapasitas

3 Pengembangan Proyek • Project Development Facility (PDF) • Advisory to contracting/ tendering agencies

Produk-produk jasa konsultasi

Produk-produk pengembangan proyek

Advisory to Project Development Contracting/ Financing Tendering Agencies

Capacity Building

Irigasi

40


41

Bagian 5 :

Bagian 5 : PT SMI dan Perannya

PT SMI dan Perannya dalam Pelaksanaan Skema KPS

Peran PT SMI


Portofolio Pengembangan Proyek KPS

PT SMI dalam pelaksanaan skema KPS sebagaimana gambar dibawah ini dapat berperan sebagai :

Pada saat ini PT SMI memperoleh mandat berupa penugasan beberapa penyiapan proyek KPS, diantaranya :

1. Fasilitator dalam penyiapan proyek KPS,

SPAM Umbulan, KA Bandara Soekarno-Hatta, dan Pengelolaan Persampahan Batam

2. Penyediaan pembiayaan bagi proyek KPS melalui Badan Usaha

Identifikasi dan Penetapan Proyek

Penyiapan Proyek Pengadaan Konsultan

Pra FS/ Feasibility Study

Pelelangan (Investasi)

Pihak pelaksana

Pemerintah (Bappenas)

Produk/Jasa

Evaluasi usulan potensial proyek KPS

• Penyiapan Proyek KPS • Jasa Konsultasi untuk transaksi proyek

• PPP Book • Unsolicited PPP Projects

• Outline Business Case (OBC) • Pre Feasibility Study • Tender Process (PQ-RFQ-Selection)

Proyek KPS SPAM Umbulan

Pembiayaan Evaluasi & Penetapan Pemenang

Financial Close & Pengelolaan Kontrak

Proyek KPS KA Bandara Soekarno Hatta

Proyek KPS Pengelolaan Persampahan Batam

Jaminan

• Pembiayaan

Output

Penanggung Jawab Proyek Kerjasama

• Publik (PJPK): • Kementerian/ Lembaga • Pemda • BUMN

• Jaminan PT PII

Financial Close

Pemegang Konsesi (Badan Usaha Pemenang Lelang)

Proyek Sistem Penyediaan Air Minum

Proyek KPS KA Bandara merupakan

Proyek

(SPAM) Umbulan adalah pemanfaatan

proyek

dan

memberikan solusi dalam menangani

mata Air Umbulan. Tujuan proyek tersebut

prasarana perkeretaapian dari Halim ke

permasalahan sampah di Kota Batam,

mengalirkan debit air sebesar 4.000 liter/

Bandara Soekarno Hatta, KA Bandara

sebagai dampak pertumbuhan populasi

detik dari mata air Umbulan ke daerah

ini adalah KA ekspres dengan pelayanan

dan

penerima

premium yang disediakan untuk calon

pengelolaan

penumpang pesawat terbang.

mencakup

manfaat

yaitu

sarana

Batam

sentralisasi

bertujuan

industri.

sampah

pengumpulan,

sepanjang 97 km.

pembuangan akhir sampah.

: Aplikasi VGF dan finalisasi Pra-Feasibility Study serta dokumen lelang

Perkiraan Biaya Proyek : +Rp2 Triliun

Status

: Penyiapan konsultan transaksi, dan penyiapan aplikasi VGF

Perkiraan Biaya Proyek : +Rp20 Triliun

Status

untuk

Proyek

dimaksud

tempat

sistem pemompaan dan pipa transmisi

Status

42

Pasuruan,

Sidoarjo, Surabaya dan Gresik dengan

penyelenggaraan

KPS

akan

pembuangan,

pengangkutan

dan

: One on one bidder meetings

Perkiraan Biaya Proyek : Rp1-1,5 Triliun


43

PT SMI adalah Lembaga Pembiayaan yang terdaftar & diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Disclaimer Seluruh informasi yang disajikan diambil dari berbagai sumber dan adalah benar pada saat informasi ini ditulis atas sepengetahuan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“PT SMI”). PT SMI tidak bertanggung jawab atas ketidaktepatan yang terkandung dalam materi. Dalam melaksanakan kegiatan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, seluruh proses evaluasi untuk memastikan kelayakan pembiayaan atas suatu proyek, harus mengacu dan tunduk kepada ketentuan/peraturan yang berlaku baik eksternal maupun internal PT SMI. Dengan demikian, maka setiap keputusan untuk membiayai atau tidak membiayai suatu proyek, telah melalui proses uji tuntas/due diligence yang dapat dipertangungjawabkan. Setiap keluhan atas isi dokumen ini dapat disampaikan kepada: Ibu Astried Swastika Sekretaris Perusahaan PT SMI Tel : +62 21 5785 1499 Fax : +62 21 5785 4298 Email : [email protected] Website : www.ptsmi.co.id Keluhan yang diajukan kepada PT SMI bersifat sangat rahasia dan akan ditangani oleh panitia khusus guna memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan tepat.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) GKBI Building, 8th Fl, Jl. Jend. Sudirman No. 28, Jakarta 10210, Indonesia Ph : +62 21 5785 1499, Fax : +62 21 5785 4298 Email : [email protected] www.ptsmi.co.id

Panduan Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS)

Recommend Documents