PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B

Buku 1 : Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Melalui Dana Dekonsentrasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA 2014

KATA PENGANTAR Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2012 mencapai 100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP selanjutnya lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 5 K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi. Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masingmasing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung oleh sekolah. Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya. iii

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, Ph.D NIP.196312031983031004

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR................................................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................................. v BAB IPENDAHULUAN.............................................................................................. 1 A. B. C. D. E.

Latar Belakang ........................................................................................... 1 Dasar Hukum ............................................................................................. 1 Maksud dan Tujuan ................................................................................... 2 Pengertian ................................................................................................. 2 Sasaran...................................................................................................... 3

BAB II PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B .......................................................... 4 A. B. C. D. E.

Persyaratan Penyelenggara Program Paket B ............................................. 4 Peserta Didik ............................................................................................. 5 Proses Pembelajaran ................................................................................. 6 Pembiayaan............................................................................................... 7 Indikator Keberhasilan ............................................................................. 11

BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN.. 15 A. B. C. D. E.

Tata Cara Pengajuan Proposal.................................................................. 15 Proses Penilaian....................................................................................... 15 Tim Penilai dan Visitasi ............................................................................ 16 Tahapan Pemberian Bantuan ................................................................... 16 Penyaluran Dana ..................................................................................... 18

BAB IV TANGGUNG JAWAB, SISTEM PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN ..................................................................................................................... 19 A. B. C. D. E.

Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara ................................................ 19 Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ................................. 19 Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi .............................................. 20 Tanggung Jawab Direktorat Pembinaan SMP............................................ 21 Sistem Pelaporan ..................................................................................... 21 v

F. G. H.

Sanksi ...................................................................................................... 22 Pengaduan .............................................................................................. 22 Ketentuan Lain ........................................................................................ 23

BAB V P E N U T U P....................................................................................... 25

vi

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan secara konsisten merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia. Program Paket B merupakan salah satu alternatif layanan pendidikan dasar yang diperuntukkan bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya program ini masih perlu ditingkatkan mutu proses dan hasil pembelajarannya. Dalam rangka upaya peningkatan mutu dimaksud, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melalui program Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun 2014 akan memberikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, bagi Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi persyaratan. Dengan adanya Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B melalui Dana Dekonsentrasi, diharapkan pendidik dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling bekerjasama agar dapat merencanakan dan melaksanakan kegiatan akademik dan administratif dengan lebih baik, sehingga hasilnya dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan.

B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 1

1


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program; Permendiknas No. 36 tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2010 – 2014; DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP tentang Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP: Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Anggaran 2012.

C. Maksud dan Tujuan Buku Panduan ini disusun dengan tujuan untuk : 1. Memberikan pedoman bagi para pembina di Dinas Pendidikan Provinsi agar dapat menyalurkan Dana Bantuan Operasional (BOP) kepada Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi persyaratan. 2. Memberikan pedoman dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional (BOP) pada Lembaga Penyelenggara Program Paket B agar mencapai hasil seperti yang diharapkan.

D. Pengertian Pengertian yang digunakan dalam Panduan Pelaksana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B ini adalah sebagai berikut. 2

Direktorat Pembinaan SMP


1. Program paket B adalah program layanan pendidikan alternatif jalur pendidikan nonformal setingkat SMP/MTs yang diberikan kepada kelompok sasaran peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu serta yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP; 2. Bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) program paket B Dana Dekonsentrasi adalah bantuan dana pendidikan yang diberikan pemerintah pusat melalui Dinas Pendidikan Provinsi kepada peserta didik melalui lembaga penyelenggara untuk memberikan layanan pendidikan paket B kepada peserta didik selama 1 (satu) tahun pelajaran; 3. Peserta didik paket B adalah kelompok masyarakat kurang mampu dan yang belum mendapatkan layanan pendidikan setingkat SMP karena kondisi ekonomi, sosial, budaya, geografi serta faktor lainya; 4. Lembaga penerima BOP paket B adalah lembaga pendidikan nonformal penyelenggara layanan pendidikan paket B yang dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), pondok pesantren, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan lembaga sejenis lainnya yang mempunyai legalitas dan ijin operasional dari Dinas Pendidikan Kab/kota serta memenuhi persyaratan.

E. Sasaran 1. Pengelola program paket B di Direktorat, Dinas Pendidikan Provinsi, dan Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pengelolaan dan penyaluran BOP Paket B dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2. Lembaga Penyelenggara Program Paket B yang memenuhi syarat dan mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran dapat menyelenggarakan Program Paket B sebagaimana diatur dalam pedoman ini. Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 1

3


BAB II PENYELENGGARA PROGRAM PAKET B A.

Persyaratan Penyelenggara Program Paket B 1.

2.

Syarat Administrasi : a.

Lembaga penyelenggara paket B adalah lembaga/organisasi nirlaba

b.

Lembaga telah berbadan hukum yang dibuktikan dengan Akte Notaris bagi PKBM/Organisasi sejenis lainnya atau SK pendirian/Pengangkatan Kepala SKB;

b.

Memiliki ijin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota;

c.

Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi);

d.

Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga;

e.

Pengurus/Pengelola lembaga adalah orang yang tercantum di dalam kepengurusan dalam akta notaris atau berdasarkan SK pengangkatan sebagai pengelola (manajemen) lembaga/organisasi oleh pengurus yang tercantum dalam akta notaris;

f.

Proposal usulan dari Lembaga (lihat lampiran 1) dilampiri profil (lihat lampiran 4);

g.

Pengesahan proposal usulan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota;

h.

Memiliki tata kelola administrasi pengelolaan program paket B yang baik, benar dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi.

i.

Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Keluraha/Kecamatan setempat

Syarat Teknis : Memiliki fasilitas ruang belajar; a. b. c. d. e.

4

Memiliki Tutor/Pamong Belajar dan Narasumber Teknis (NST); Memiliki fasilitas kantor/sekretariat lembaga; Memiliki meubelair pembelajaran; Memiliki bahan ajar dan/atau media pembelajaran; Mampu menyediakan ruang dan fasilitas alat keterampilan baik mandiri maupun kerjasama dengan pihak lain; Direktorat Pembinaan SMP


B.

Peserta Didik 1.

Peserta Didik Kelas VII. a.

Berasal dari keluarga miskin/kurang mampu baik secara ekonomi, sosial, budaya dan berasal dari daerah terpencil, terisolir, dan terbelakang yang belum menyelesaikan pendidikan dasar setingkat SMP/MTs;

b.

Warga masyarakat yang putus sekolah SMP/MTs yang memiliki ijazah setingkat dibawahnya dan memiliki buku rapor SMP/MTs/Paket B;

c.

Warga masyarakat yang berusia di bawah 18 tahun tetapi sudah berkeluarga/pernah menikah dibuktikan dengan foto copy surat nikah, atau peserta didik yang karena kendala sosial, ekonomi dan geografis tidak dapat melanjutkan ke pendidikan formal;

d.

Peserta didikbersedia membuat surat pernyataan kesanggupan aktif mengikuti pembelajaran sampai lulus.

2. Peserta Didik Kelas VIII dan IX a.

Warga masyarakat yang masih aktif sebagai peserta didik kelas VIII dan IX di Lembaga Penyelenggara Program Paket B;

b.

Peserta didik yang mempunyai nomor induk, dan daftarnya di ketahui/disahkan oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk menjamin validasi sebagai peserta didik paket B (lihat lampiran 2).

c.

Peserta didikbersedia membuat surat pernyataan kesanggupan aktif mengikuti pembelajaran sampai lulus.

3. Jumlah Peserta Didik a. Jumlah peserta didik kelas VII yang akan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Program Paket B diutamakan sebanyak 25 orang per lembaga penyelenggara Paket B; b. Jumlah peserta didik kelas VIII dan IX yang akan mendapatkan Dana Bantuan Operasional Program Paket B sesuai dengan jumlah peserta didik yang masih aktif di Lembaga Penyelenggara Program Paket B sekurang-kurangnya 15 peserta.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 1

5


C.

Proses Pembelajaran 1. Pembelajaran Program Paket B terdiri dari pembelajaran akademik dan keterampilan yang diasuh oleh tutor dan nara sumber teknis dengan menggunakan bahan ajar berupa modul atau buku mata pelajaran yang relevan, alat bantu pembelajaran baik berupa alat peraga dan alat praktik. 2. Pembelajaran akademik dan keterampilan dilaksanakan mengacu pada kurikulum Paket B yang berlaku. Dengan demikian setiap lembaga harus menyelenggarakan pembelajaran akademik sesuai ketentuan standar isi dan standar proses dan keterampilan sesuai dengan potensi yang ada, dengan rincian sebagai berikut. a. Akademik 1)

Pembelajaran dilakukan minimal 3 kali pertemuan dalam seminggu;

2)

Pembelajaran dilaksanakan melalui tatap muka, tutorial dan pembelajaran mandiri;

3)

Materi pembelajaran mengacu kepada Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar untuk setiap mata pelajaran sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Keterampilan 1) Pembelajaran dilakukan minimal 1 kali pertemuan dalam satu minggu; 2) Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan integrasi dengan akademik atau ektra kurikuler atau gabungan dari keduanya secara proporsional; 3) Pembelajaran dilaksanakan keterampilan dan praktik;

melalui

pembekalan

teori

4) Pembelajaran bertujuan memberikan bekal keterampilan tingkat dasar; 5) Pembelajaran keterampilan mengarahkan peserta didik untuk mandiri dan mempunyai kemampuan kewirausahan.

6



D.

Pembiayaan 1. Pembiayaan BOP Paket B terdiri dari: a. Komponen biaya tetap (fix cost), yaitu biaya honor untuk tutor/narasumber teknis. b. Komponen biaya tidak tetap (variable cost), yaitu untuk bahan, alat, dan bantuan biaya belajar dasar-dasar keterampilan.

2. Ketentuan pemberian BOP program Paket B terkait dengan jumlah peserta didik ditetapkan sebagai berikut. a. Jumlah peserta didik satu kelompok belajar diutamakan sebanyak 25, untuk efektivitas pengelolaan dan pembelajaran; b. Jika jumlah peserta didik lebih dari 25, maka kelompok belajar tersebut dibagi dua dengan ketentuan kelompok belajar kedua lebih atau sama dengan 15 peserta didik, yang perhitungannya sebagaimana hitungan seperti pada butir d dibawah; c. Jika jumlah peserta didik sebanyak 25, maka ketentuan jumlah dana BOP adalah sebagaimana tertuang dalam tabel pada masing-masing kelompok belajar; d. Untuk kelompok belajar dengan jumlah peserta didik kurang dari 25, jumlah peserta didik sekurang-kurangnya sebanyak 15 orang dengan pembiayaan dihitung sesuai dengan jumlah peserta dikalikan dengan harga satuan; e. Setiap penyelenggara program paket B dapat mengajukan sebanyakbanyaknya 3 kelompok belajar untuk seluruh tingkat/kelas pembelajaran. 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk penyelenggaraan Program Paket B adalah sebagai berikut.


7


a.

Komponen pembiayaan untuk Kelas VII sebagai berikut :

No

Komponen

A

Bahan

Paket B Kelas VII Volume

1 2 B 1 2 3 C D 1 2

b.

Modul/Bahan ajar Penilaian tes semester (2 kali x 13 MP) Alat Alat tulis peserta didik Administrasi pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan biaya belajar dasar-dasar keterampilan Tenaga Transpor tutor (7 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (1 org x 12 bln)

Biaya

Total

%Mak

12

25

Set

100.000

2.500.000

25

OK

50.000

1.250.000

25

OT

100.000

2.500.000

1

set

250.000

250.000

1

set

500.000

500.000

25

org

250.000

6.250.000

84

OB

200,000

16.800,000

12

OB

100.000

1.200,000

Harga Satuan Kelompok

31.250.000

Harga Satuan Orang

1,250.000

10.8

19,6

57,6

100.00

Komponen pembiayaan untuk Kelas VIIIdengan rincian sebagai berikut. Paket B Kelas VIII

No

8

Komponen

A

Bahan

1

Modul/Bahan ajar

Volume

25

Set

Biaa

Total

100.000

2.500.000

%Mak 13,63



Paket B Kelas VIII No

2 B 1 2 3 C D 1 2

Komponen

Volume

Penilaian tes semester(2 kali x 13 MP) Alat Alat tulis peserta didik Administrasi pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan biaya belajar dasar-dasar keterampilan Tenaga Transpor tutor (7 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (1 org x 12 bln)

25

OK

Biaa 50.000

1.250.000

25

OT

62.000

1.550.000

1

set

100.000

100.000

No

1

set

350.000

350.000

25

org

150.000

3.750.000

84

OB

200,000

16.800,000

13,63

65,45 12

OB

100.000

1.200.000 27.500.000

99,89

1,100,000

Komponen pembiayaan Kelas IX dengan rincian sebagai berikut : Paket B Kelas IX

Komponen Volume

A

Bahan

1

Modul/Bahan ajar Penilaian tes semester(2 kali x 13 MP)

2

%Mak

7,27

Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

c.

Total

25

Set

Biaya 57.000

Total

%Mak

1.425.000 10,93

25

OK

25.000

625.000


9


No

Paket B Kelas IX

Komponen Volume

B 1 2 3 C 1 2

Alat Alat tulis peserta didik Administrasi pembelajaran Sarana pembelajaran Tenaga Transpor tutor (6 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (2 org x 6 bln)

Biaya

Total

25

OT

24.000

600.000

1

set

150.000

150.000

1

set

350.000

350.000

72

OB

200.000

14.400.000

%Mak

5,86

83,2 12

OB

100.000

Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

1.200.000 18.750.000

100.00

750.000

2. Pemanfaatan Dana Bantuan Dana Bantuan Operasional Paket B digunakan sebagai berikut. a. Penggandaan Bahan 1) Penggandaan modul 1 set modul/bahan ajar sesuai mata pelajaran ujian nasional 2) Penggandaan bahan/soal ujian semester ganjil dan semester genap. b. Pengadaan Alat Tulis dan Administrasi Pembelajaran. 1)

Untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama 2 (dua) semester

2)

Kelengkapan Administrasi pembelajaran dapat digunakan untuk; Buku Induk Peserta Didik, Absensi Peserta Didik Daftar Hadir Tutor/Narasumber teknis Buku Inventaris

10



-

Buku Kas Umum Buku Tamu Papan Informasi Tutor Papan Pengumuman

3) Pengadaan sarana pembelajaran lainnya seperti spidol, kapur tulis, penggaris besar dan penghapus c.

Tenaga 1) Transpor Tutor Program Paket B dibayarkan perbulan sesuai dengan tabel RAB untuk setiap kelas. Bagi kelas VII dan VIII jumlah tutor sebanyak 7 orang yang dibayarkan selama 12 bulan, kecualikelas IX yang dipersiapkan untuk mengikuti ujian nasional dibayarkan 6 orang tutor sesuai mata pelajaran ujian nasional; 2) Transpor Penyelenggara penyelenggara.

d.

dibayarkan

untuk

1

orang

Bantuan pembelajaran keterampilan kewirausahaan, kelas VII dan kelas VIII digunakan untuk : 1). Bantuan Pengadaan Bahan Pembelajaran. -

Pengadaan bahan praktik keterampilan

-

Pengadaan Modul atau Buku Pelajaran Keterampilan

2). Bantuan Pengadaan Alat Praktik. Jenis dan jumlah alat praktik disesuaikan dengan pelajaran ketrampilan yang ditetapkan dan jumlah siswa yang menggunakan alat.

E.

Indikator Keberhasilan Indikator Keberhasilan dari Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Paket B tersebut adalah: 1. 2.

Dana BOP paket B dapat tersalurkan sesuai dengan mekanisme dan prosedur serta sasarannya dengan benar; Dana BOP paket B diterima langsung oleh Lembaga melalui rekening atas nama lembaga;


11


3. 4.

12

Persentase dana BOP paket B dapat tersalurkan oleh pengelola paket B di Direktorat sesuai dengan rencana yang disusun; Lembaga penyelenggara paket B yang menerima dana BOP dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik, bermutu, tertib administrasi dan pelaporan hasil kegiatan.



BAB III PROSEDUR DAN MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL DAN PELAPORAN A.

Tata Cara Pengajuan Proposal Lembaga Penyelenggara Program Paket B mengajukan proposal kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengacu pada sistematika proposal pada lampiran 1.

B.

Proses Penilaian 1.

Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B akan dilakukan penilaian atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya, kondisi objektif peserta didik dan layanan pembelajaran paket B yang dilakukan lembaga;

2.

Penilaian dilakukan melalui tahapan : a.

penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;

b.

penilaian substansi program meliputi : muatan isi sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai dampak peningkatan kemampuan akademik dan keterampilan peserta didik program paket B;

c.

visitasi lapangan.

3.

Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim yang dibentuk Dinas Pendidikan Provinsi dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk.

4.

Biaya pengelolaan (manajemen) pelaksanaan pemberian BOP Paket B dibebankan pada anggaran Pemerintah Provinsi yang ada di Dinas Pendidikan.


15


C.

D.

Tim Penilai dan Visitasi 1.

Tim penilai terdiri dari unsur birokrasi pada satker yang bersangkutan dan mitra terkait, ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.

2.

Tim Penilai bertugas menilai proposal Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B.

3.

Visitasi ke lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominator penerima bantuan sosial dilakukan oleh Tim Penilai dan/atau petugas lain yang ditugaskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

Bantuan

Operasional

Tahapan Pemberian Bantuan 1 Tahap Persiapan a.

Dinas Pendidikan melakukan sosialisasi program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Progam Paket B;

b.

Membentuk Tim Penilai;

c.

Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai.

2. Tahap Pelaksanaan

16

a.

Lembaga penyelenggara paket B membuat proposal dan/atau laporan pelaksanaan program paket B sesuai dengan panduan BOP paket B Tahun 2014;

b.

Proposal lembaga yang sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang ada, diajukan melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

c.

Dinas Pendidikan Kab/Kota melakukan verifikasi kondisi objektif pelaksanaan paket B di lembaga;

d.

Hasil verifikasi Dinas Pendidikan Kab/Kota menjadi dasar bagi rekomendasi atas usulan bantuan dari lembaga;

e.

Lembaga yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas sebagai calon penerima BOP, dan diusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi; Direktorat Pembinaan SMP


3.

f.

Atas seluruh usulan lembaga calon penerima BOP dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan review akhir seluruh proposal yang diterima;

g.

Berdasarkan hasil review akhir Dinas Pendidikan Provinsi tersebut, Kepala Dinas menetapkan Surat Keputusan lembaga-lembaga penerima BOP Paket B Tahun 2014 di Provinsi yang bersangkutan.

h.

Sebelum pencairan BOP Paket B dilaksanakan penandatanganan perjanjian kerjasama ditandatangani Ketua Lembaga Penerima BOP Program Paket B dengan Dinas Pendidikan Provinsi;

i.

Sebelum dilakukan penandatangan MoU dengan Ketua Lembaga seperti pada butir j, lembaga diberikan penjelasan tentang mekanisme pencairan BOP dan pelaksanaan program pembelajaran serta pelaporan pertanggung jawaban lembaga;

j.

Selama masa waktu proses pemberian bantuan BOP Paket B sampai pencairan ke rekening lembaga, apabila ada informasi dari pihak manapun tentang masalah yang ada di lembaga, maka PPK atas nama Dinas Pendidikan Provinsi berhak untuk mengkaji ulang, bahkan membatalkan MoU dan pemberian dana bantuan BOP kepada lembaga tersebut.

Tahap Pengendalian Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dapat melakukan monitoring dan evaluasi program sesuai dengan kebijakan dan alokasi anggaran yang ada; a. Dinas Pendidikan Provinsi mengendalikan seluruh pelaksanaan pemberina BOP Paket B melalui Dana Dekonsentrasi. b. Pelaksanaan teknis pengendalian pemberian BOP paket B terkait dengan verifikasi, visitasi dan penetapan lembaga yang layak dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c.

Laporan pelaksanaan kegiatan dari lembaga di serahkan ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;


17


E.

Penyaluran Dana Penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1.

18

Pencairan dana BOP dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dengan melampirkan Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima BOP Paket B yang dilampiri: a.

Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima BOP Paket B.

b.

Dokumen pendukung pencairan dana BOP Paket B lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

2.

Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebutBagian Keuangan Dinas Pendidikan Provinsi menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM).

3.

Surat PerintahMembayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Provinsi yang bersangkutan untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke rekening Lembaga penerima.



BAB IV TANGGUNG JAWAB, SISTEM PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN Untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi pemberian dana bantuan BOP Paket B, serta tata tertib pengelolaan pelaksanaan bantuan untuk layanan pendidikan paket B, maka diatur tentang tanggung jawab, sistem pelaporan dan sangsi sebagai berikut. A.

Tanggung Jawab Lembaga Penyelenggara Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B melakukan kewajiban sebagai berikut. 1. Melaksanakan program pembelajaran Paket B yang terintegrasi (termasuk didalamnya pendidikan keterampilan) sesuai dengan Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; 2. Memanfaatkan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B untuk pembelajaran dengan menggunakan prinsip keuangan negara efektif, efisien, transparan dan akuntabel, serta sesuai usulan dan peruntukan dalam proposal; 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 4. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan surat pertanggunjawaban mutlak yang telah ditandatangani bermaterai cukup, dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bantuan BOP Paket B.

B.

Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B melakukan kewajiban sebagai berikut.


19


C.

1.

Menerima dan melakukan seleksi proposal usulan lembaga penyelenggara paket B untuk kelas VII dan VIII atau IX;

2.

Melakukan verifikasi ke lembaga untuk melihat kondisi riil secara objektif;

3.

Menetapkan calon lembaga penyelenggara paket B yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan Panduan;

4.

Mengirimkan usulan lembaga-lembaga calon penerima BOP paket B ke Dinas Pendidikan Provinsi;

5.

Menerima tembusan laporan pertanggung jawaban dari lembaga penyelenggara paket B;

6.

Memberi pembinaan, bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara Program Paket B.

Tanggung Jawab Dinas Pendidikan Provinsi Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B melakukan kewajiban sebagai berikut. Menerima dan melakukan review akhir usulan calon lembaga penyelenggara paket B untuk kelas VII dan VIII atau IX dari Dinas Kabupaten/Kota; 1. Melakukan verifikasi akhir dokumen calon lembaga penyelenggara paket B dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota 2. Menetapkan lembaga penyelenggara paket B yang memenuhi persyaratan dan sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan; 3. Menyalurkan pemberian BOP Paket B tahun 2014 sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 4. Memberi bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara Program Paket B secara langsung atau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

20



D.

Tanggung Jawab Direktorat Pembinaan SMP Dalam pelaksanaan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Program Paket B melakukan kewajiban sebagai berikut. 1. Menyusun Panduan Pelaksanaan Bantuan BOP Paket B tahun 2014; 2. Menerima laporan pelaksanaan pemberian BOP dari Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Memberi bantuan teknis, melaksanakan monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program pada lembaga penyelenggara Program Paket B secara langsung atau melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan/atau Kab/Kota.

E.

Sistem Pelaporan Lembaga penerima dana Bantuan Operasional Program Paket B wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima. 1. Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap: a. Laporan Awal, laporanpenerimaan dana bantuanoperasional dan kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana BOP paket B cair ke rekening lembaga. Laporan ini memuat:(lihat lampiran 5) 1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui rekening lembaga; 2) rencana pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan rencana anggaran biaya (RAB) yang akan dilakukan selama 1 tahun pelajaran program paket B. c.

Laporan Akhir, laporan akhir pelaksanaan pembelajaran program paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang memuat: (lihat lampiran 6) 1)

Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program pembelajaran paket B selama 1 (satu) tahun pelajaran yang meliputi: a.

Pembelajaran akademik


21


b.

Pembelajaran keterampilan

c.

Hasil penilaian pembelajaran akademik berupa ulangan harian, ujian tengah semester dan ujian semester

d.

Keaktifan peserta didik

e.

Keaktifan tutor/pamong belajar dan narasumber teknis

f.

Permasalahan dan solusi mengatasi

g.

Analisis hasil pembelajaran akademik dan keterampilan

h.

Kesimpulan

2)

Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan (dalam bentuk buku kas umum, laporan keuangan lembaga disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak) selama semester satu, semester dua dan rekapitulasi laporan keuangan selama 1 (satu) tahun pelajaran yang dibiayai dengan dana BOP paket B;

3)

Dokumentasi dan dokumen kegiatan pembelajaran akademik dan keterampilan selama 1 (satu) tahun pelajaran.

2. Laporan pertanggungjawaban lembaga penyelenggara paket B penerima BOP dengan bukti-bukti penggunaan dana bantuan disimpan dilembaga sebagai dokumen pertanggungjawaban,sedangkan salinan laporan dengan salinan bukti-bukti penggunaan dana bantuan disampaikan secara resmikepada Dinas Pendidikan Provinsi dengan tembusan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat;

F.

Sanksi Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran berupa penyimpangan/penyelewengan dana bantuan BOP Paket B yang dapat merugikan negara dan/atau lembaga dan/atau peserta didik paket B diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

G.

Pengaduan Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat meminta

22



penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan penyelenggaraan Program Paket B tersebut kepada: Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com dan web: www.paket-psmp.blogspot.com

H.

Ketentuan Lain Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Dinas Pendidikan Provisi dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung oleh instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang diusulkan tersebut memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada panduan ini.


23


BAB V P E N U T U P Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan rujukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Penyelenggara Program Paket B dalam melaksanakan program penuntasan pendidikan dasar melalui pemberian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B. Selain itu panduan ini juga menjadi pedoman bagi pengelola program paket B di Direktorat Pembinaan SMP untuk melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta bentuk pertanggungjawaban publik atas kebijakan Direktorat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan Paket B. Jika ada hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menghubungi Direktorat Pembinaan SMP, agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut dengan alamat 1.

Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-5725647 Fax. 021-5725648 serta e-mail : paketb.psmp @gmail.com web: paketb-psmp.blogspot.com

2.

Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing

Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B. Diharapkan pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan kepada peserta didik, dan semua lembaga penyelenggara dapat memberikan layanan paket B lebih bermutu.


25


Lampiran 1: PANDUAN PENYUSUNAN PROPOSAL

Sebagai dasar untuk menyalurkan Bantuan Operasional Program Paket B ini salah satu persyaratanya adalah proposal yang disusun oleh lembaga calon penerima bantuan program Paket B. Penyusunan proposal agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut : A. Judul Halaman paling depan proposal (Cover) harus ditulis dengan jelas proposal berikut alamat lengkap PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B

Diajukan Kepada: Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota: .................. Provinsi: ..................... Nama Lembaga : ……………………………… Alamat lengkap lembaga: …………………….. No. Telepon : …………………………………..

Tahun 2014


27


B. Lembar Pengesahan

LEMBAR PENGESAHAN

Proposal Bantuan Operasional penyelenggaran Program Paket B ini diajukan oleh: Lembaga Penyelenggara : .......................................................................... Nama Ketua : ........................................................................... Nomor Telepon : ....................................... HP .............................. Alamat : ............................................................................ setelah dipelajari kami menyatakan bahwa proposal ini sudah sesuai dengan Panduan BOP Penyelenggaraan Program Paket B Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Mengetahui: ......................, ............................... Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ................................... Ketua Lembaga Penyelenggara, stempel dinas

.....................................................

28

stempel lembaga

............................................



C. Kata Pengantar Ditulis maksud dan tujuan pengajuan proposal.

D. Pendahuluan (Bab I) Memuat tentang:

E.

1.

Latar belakang, kondisi masyarakat lingkungan terkait dengan layanan pendidikan dan tingkat pendidikan, jumlah sasaran peserta didik paket B, masalah-masalah yang dihadapi, program layanan paket B dan harapan untuk peningkatan pendidikan serta kualitas masyarakat lingkungannya.

2.

Tujuan, memuat tentang tujuan umum dan tujuan khusus dalam kaitannya dengan peserta didik jika memperoleh bantuan sosial;

3.

Sasaran, uraikan jumlah peserta didik yang akan mengikuti paket B, sasaran yang belum menyelesaikan sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B yang telah lulus SD tapi belum menyelesaikan pendidikan setingkat SMP.

4.

Hasil yang diharapkan, memuat tentang indikator keberhasilan dengan adanya Bantuan Operasional yang bisa dikuantitatifkan. Misalnya 100 orang peserta didik mengikuti program Paket B, dengan adanya Bantuan Operasionalini peserta didik yang putus belajar dapat dikurangi hingga di bawah 10%, dan seterusnya.

Analisis Situasi (Bab II) Menggambarkan kondisi dan situasi lingkungan masyarakat dimana lembaga berada mencakup: 1.

Karakteristik wilayah dan warga masyarakat sekitar dilihat dari aspek sosial yang terkait dengan pendidikan (fasilitas pendidikan formal yang ada dan jumlah peserta didik yang dilayani dan belum terlayani), sehingga sangat diperlukan program paket B;

2.

Peran lembaga dalam pembelajaran program Paket B dilihat dari karakteristik wilayah dan warga masyarakat serta pengalaman


29


lembaga dalam memberikan layanan pembelajaran, peserta didik yang dilayani dan nilai tambah jika memperoleh bantuan sosial.

F.

Rencana Kegiatan Pembelajaran (Bab III) Uraikan secara terinci rencana pembelajaran paket B yang akan dilakukan selama 1 (satu) tahun pelajaran, yang memuat: 1.

Peserta Didik Berapa jumlah peserta didik yang akan dilayani dan bagaimana karakteristiknya; usia, jenis kelamin, tempat tinggal, serta program apa yang akan dibelajarkan Paket B.

2.

Arah Pelaksanan Paket B Gambarkan program pembelajaran akademik dan keterampilan tingkat dasar jika peserta didiknya kelas VII dan VIII. Jika peserta didik kelas IX bagaimana pembelajaran akademik dan bagaimana usaha mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti Ujian Nasional Paket B.

3.

Rencana Program Pembelajaran a.

Pembelajaran Akademik : Untuk pelaksanaan program yang baru harus tergambarkan tentang rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari mata pelajaran yang diajarkan, waktu pembelajaran, bahan belajar yang digunakan, jumlah tutor/fasilitatornya, nara sumber teknis, serta pelaksanaan evaluasi hasil belajar.

b.

Pembelajaran Keterampilan : Untuk peserta didik kelas VII dan VIII, pelaksanaan program rencana pembelajaran dalam satu tahun dilihat dari jenis keterampilan yang akan dikembangkan sesuai dengan sumberdaya alam dan potensi daerah yang dapat dikembangkan menjadi suatu bidang usaha.

4.

Kontribusi lembaga penyelenggara/donasi pihak lain Dalam mendukung pelaksanaan Program Paket B dijelaskan

30



kontribusi lembaga misalnya; sarana tempat pembelajaran, alat keterampilan, buku-buku pelajaran, donasi dari pihak lain dan lainlain.

G. Pengelolaan Kegiatan Paket B (Bab IV) Pengelolaan program pembelajaran paket B merupakan implementasi atau pelaksanaan dari rencana kegiatan. 1.

Tempat Pembelajaran Ditulis dengan jelas dimana tempat pembelajaran dilakukan (alamat lengkap), menggunakan bangunan apa, status kepemilikan bangunan, berapa lokal yang digunakan, berapa luas masing-masing bangunan.

2.

Organisasi Pelaksanaan a. Struktur Organisasi dan personalia pengelola b. Daftar tutor/pamong belajar/narasumber teknis c. Tugas dan fungsi para pengelola yang terlibat penyelenggaraan program termasuk tugas dan tutor/pamong belajar/narasumber teknis

3.

dalam fungsi

Kalender Akademik dan Jadwal Pembelajaran a.

Buat kalender akademik pembelajaran paket B selama 1 tahun pelajaran (semester 1 dan 2)

b.

Jadwal pembelajaran dalam satu tahun yang memuat materi yang dibelajarkan, lama pembelajaran tiap minggu (dalam seminggu berapa hari dan masing-masing berapa jam) pengajaran, nama tutor atau instruktur dan nara sumber teknis (tingkat pendidikan, lulusan bidang studi, mata pelajaran yang diajarkan, jenis kelamin, dan usia, serta alamatnya);

c.

Metode pembelajaran akademik dan keterampilan;


31


4.

d.

Kelengkapan administrasi yang disiapkan;

e.

Proses pelaksanaan penilaian hasil belajar (formatif dan sumatif) dan buat buku rapor peserta didik dan buku ledger nilai peserta didik.

Usulan Rincian Penggunaan BOP Paket B Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah, satuan biaya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan (lihat penjelasan BAB II butir D)

H. Penutup (Bab V)

I.

Lampiran Proposal usulan BOP ini harus dilampiri beberapa dokumen sebagai berikut.

32

1.

Profil Lembaga (lihat format lampiran-2);

2.

Salinan Badan Hukum lembaga seperti Akta Notaris;

3.

Salinan Ijin Operasional/Penyelenggaraan program paket B;

4.

Salinan Nomor Rekening Bank atas nama lembaga;

5.

Salinan NPWP atas nama lembaga;

6.

Foto-foto atau dokumentasi kegiatan pembelajaran akademik/ keterampilan yang telah dilaksanakan untuk kelas VIII dan IX;

7.

Biodata tutor/pamong belajar/narasumber teknis;

8.

Biodata Peserta Didik.



Lampiran 2: FORMAT VALIDASI PESERTA DIDIK PROGRAM PAKET B Lembaga Alamat Kelas

No

: : : (VII, VIII, IX)

Nama

Nomor Induk

Alamat

Tgl Lahir

Mengetahui Kepala Dinas ……………………

Stempel Dinas

---------------------------------NIP.

Umur

Jenis Kelamin L P

Kelas

Ket

Ketua. ……………………

Stempel Lembaga

-----------------------------


33


Lampiran 3: INSTRUMEN VERIFIKASI LEMBAGA PENYELENGGARA PAKET B A. PROFIL SSINGKAT LEMBAGA Nama Lembaga

:____________________________________

Berdiri (Tgl/Bln/Th)

:____________________________________

Alamat

:_____________________________________ _____________________________________

Kabupaten/Kota

:_____________________________________

Provinsi

:____________________________________

No Telp

: ____________________________________

Email

: _____________________________________

Website

: _____________________________________

Nama Ketua Lembaga

:_____________________________________

No HP Ketua Lembaga

:_____________________________________

B. 1.

PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B Jumlah peserta didik yang saat ini mengikuti pembelajaran paket B Kelas VII L

34

P

Kelas VIII Jml

L

P

Kelas IX Jml

L

P

Jml



2.

Pelaksanaan program paket B, pilih jawaban “ya/tidak” pada kolom yang tersedia! No

Kegiatan

1

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembelajaran kelas sebelumnya Pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang terdiri dari: a. Membuat kalender akademik b. Menyusun jadwal pembelajaran c. Melakukan ujian tengah semester (UTS) d. Melakukan ujian akhir semester (UAS) e. Memberikan pembelajaran keterampilan sebagai daya tarik belajar paket B Pengadministrasian penyelenggaraan paket B : a. Mempunyai buku induk siswa yang lengkap dan daftar peserta didik paket B dari awal b. Membuat daftar hadir Tutor/NST c. Membuat daftar hadir peserta didik d. Mempunyai buku ledger hasil penilaian siswa e. Mempunyai buku rapor peserta didik paket B f. Mempunyai buku inventaris lembaga g. Mempunyai buku daftar tutor/narasumber teknis h. Menyusun dan memiliki dokumen silabus, kurikulum dan RPP paket B i. Menyusun buku pedoman tata tertib lembaga penyelenggara paket B (tata tertib peserta didik, tutor, pengelola) j. Menyusun buku laporan keuangan (buku kas umum, neraca lembaga dan laporan surplus/minus lembaga) k. Dokumen bukti-bukti pengeluaran (kuitansi, faktur dll) ada dan lengkap

2

3

4

Pilihan Jawaban Ya Tidak

Penyusunan laporan a. Menyusun dan menyampaikan laporan awal ke Dinas b. Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan (semester 1) ke Dinas c. Menyusun dan menyampaikan laporan akhir (semester 1 dan 2) ke Dinas untuk bantuan tahun sebelumnya


35


3.

Sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penyelenggaraan paket B a. Prasarana No

Ada

1 2

Ruang tamu Ruang administrasi (tata usaha)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ruang belajar teori Ruang praktek keterampilan Papan tulis dan alat tulis Ruang perpustakaan Ruang tutor/pamong Meja kursi belajar Meja kursi tamu Meja kursi keterampilan Meja kursi tutor/pamong Alat keterampilan (sebutkan) a. ................................................. b. ................................................. c. ................................................. d. ................................................. (alat keterampilan dimaksud yang menunjang usulan pembelajaran keterampilan) Komputer administrasi Komputer belajar Papan nama lembaga Monogram dan struktur lembaga

13 14 15 16

b.

Tidak

Jumlah

Kondisi Baik

Rusak

Sarana Bahan Ajar Paket B No

36

Uraian

Bahan ajar/Modul

1 2

Bahasa Indonesia Matematika

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Bahasa Inggris PPKN IPA IPS Kesenian / budaya Agama Muatan lokal Keterampilan fungsional Kepribadian profesional Lainnya

Ada

Tidak

Jumlah

Kondisi Baik

Rusak



C.

REKOMENDASI PETUGAS

Berdasarkan kondisi objektif pelaksanaan pendidikan keterampilan program paket B di lembaga ......................................................., maka Saya memberikan/tidak*) rekomendasi untuk kelanjutan pemberian bantuan kepada lembaga tersebut. Alasan ......................................................................................................................... …..., ..................... 2014 Petugas

Ketua Lembaga

.......................................

.....................................

Mengetahui, Dinas Pendidikan Kabupaten .......................................................

........................................................ NIP.


37


Lampiran 4:

PROFIL LEMBAGA A.

IDENTITAS LEMBAGA 1.

Nama Lembaga

: …….........…………...........................

2.

Alamat Lengkap

: ………………………….................... …………………………....................

3.

No. Telp/HP

: ………………………….....................

4.

Nama Ketua

: ………………………….....................

5.

Nama Bank

: ………………………….....................

6.

No. Rek. Bank A.n Lembaga

: …………...........................

7.

Pemegang Rekening Bank

: 1. .........………………........... 2. ...........................................

8.

NPWP

: ………………………….................

9.

Akte Notaris

: ……………………………………..

10. Ijin Operasional

: ……………………………………..

11. Program yang dilaksanakan saat ini: a................................................. b................................................. Program Lain : a. ................................................. b. ................................................, dst

38



DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR

Nama Orang Tua Nama Orang Tua

Ket

Tahun Masuk Paket B

Thn

Bln

Tgl

Tempat


Ket

L/P

Nama Peserta Didik

Agama

Tempat/ Tanggal Lahir No

Tahun Masuk Paket B

Agama

L/P

Thn

Data peserta didik Program Paket B Kelas VIII :

Tahun Lulus

b.

Bln

Nama Peserta Didik

Tgl

No

Tempat

Tempat/ Tanggal Lahir

Tahun Lulus

Data peserta didik Program Paket B Kelas VII : Ijazah Terakhir

a.

Ijazah Terakhir

B.

39


Ket

Nama Orang Tua

Tahun Masuk Paket B

Tahun Lulus

Ijazah Terakhir

Agama

L/P Bln

Thn

Ket

Bidang Mapel

Pengalaman Sbg Tutor (Tahun)

Jurusan

Tahun Lulus

Ijazah Terakhir

Agama

Tempat Lahir

L/P

Nama Tutor

Tanggal Lahir Tgl

No

Data Tutor Program Paket B :

Thn

d.

Tgl

Nama Peserta Didik

Tempat/Tanggal Lahir

Bln

No

Data peserta didik Program Paket B Kelas IX :

Tempat

c.

C. SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 1. Lahan (Luas dan Status Kepemilikan) 2. Bangunan (Jumlah dan Fungsi) 3. Peralatan 40



D. PERKEMBANGAN KEGIATAN 1. Pembelajaran Akademik dan Keterampilan. 2. Tempat Kegiatan 3. Jadwal Pembelajaran

E.

PEMBIAYAAN 1. Sumberdana 2. Pemanfaatan Dana


41


Lampiran 5: LAPORAN AWAL 1.

Tanggal penerimaan bantuan

: ............................................

2.

Jumlah dana bantuan yang diterima

: Rp. .....................................

3.

Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan

No

Tahapan Kegiatan

1 2

Persiapan Pelaksanaan pembelajaran (akademik, keterampilan dan penilaian belajar: ulangan harian, UTS, dan UAS Rencana pengelolaan program paket B Rencana pelaporan kegiatan (awal dan akhir

3

4

Jenis kegiatan (buat secara rinci)

Waktu Pelaksanaan

Keterangan

............., .................................2014 Ketua Lembaga Stempel Lembaga

(...............................)

42



Lampiran6: LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET B J.

PENDAHULUAN a. Latar Belakang b. Tujuan c. Sasaran

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN PAKET B a. Pembelajaran Akademik Jelaskan pelaksanaan pembelajaran akademik dan hasil penilaian selama satu tahun pelajaran b. Pembelajaran Keterampilan Jelaskan perkembangan pelaksanaan pembelajaran keterampilan dan hasilnya selama satu tahun pelajaran c. Penilaian Hasil Belajar selama satu tahun pejaran Jelaskan pelaksanaan dan hasil penilaian belajar seperti ulangan harian, ujian tengah semester maupun ujian akhir semester d. Matrik perkembangan pelaksanaan program paket B Uraikan secara rinci, jelas dan tegas tentang pelaksanaan pembelajaran program paket B dalam satu tahun pelajaran (semester 1 dan 2) bentuk matriks dibawah ini Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan Program Paket B Upaya No Permasalahan Pemecahan Rencana Realisasi Kegiatan Kegiatan Semester 1

Semester 2


43


A.

Hasil Kegiatan Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran Paket B di Lembaga Saudara secara jelas mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran akademik dan keterampilan dalam satu tahun pelajaran. (dapat disusun dalam bentuk matriks)

B.

Analisis Hasil Kegiatan Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran, peserta didik, bahan ajar dan pencapaian kompetensi peserta didik terhadap mata pelajaran dan keterampilan. 1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan 2. Kesimpulan dan Saran 3. Rekomendasi

III.

LAPORAN KEUANGAN Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan dalam satu tahun pelajaran (semester 1 dan 2) (dalam bentuk buku kas umum, laporan keuangan, disertai copy bukti-bukti pengeluaran dan setoran pajak). Sedangkan bukti asli pengeluaran disimpan di lembaga sebagai dokumen pertanggungjawaban penggunaan bantuan oleh lembaga. Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

No

Sumber Penerimaan

Jumlah (Rp)

No

Tanggal

Uraian Pengeluaran

Volume

Jumlah (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1

Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Paket B Tgl……. Saldo

.........

Jumlah

44



Saldo : Rp …………………………. Saldo Bank : Rp. …………………………. Saldo Kas : Rp. ………………………… ………………,……………2014 Mengetahui Kepala Dinas …………………… Stempel Dinas

---------------------------------NIP. IV.

Ketua. ……………………

Stempel Lembaga

-----------------------------

PENUTUP LAMPIRAN -

Bukti-bukti Pengeluaran Surat Setor Pajak (SSP) SK Ketua Lembaga tentang Pengelola, Peserta Didik, dan Tutor/NST Program Paket B Daftar Peserta Didik Terakhir Daftar Tutor/NST Dokumentasi Kegiatan.


45

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B

Recommend Documents