PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B. Buku 2 Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B

Buku 2 Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN 2014

KATA PENGANTAR

Dalam upaya peningkatan mutu sumberdaya manusia Indonesia agar mampu bersaing dalam era globalisasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara merupakan indikasi yang sangat nyata upaya Pemerintah Indonesia dalam peningkatan mutu sumberdaya manusia agar mampu bersaing dalam era keterbukaan dan globalisasi. Salah satu implikasi yang melekat pada Direktorat Pembinaan SMP Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang merupakan realisasi dari peraturan-peraturan perundangan tersebut dapat diukur dari Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Sederajat pada akhir tahun 2012 mencapai 100,16%. Angka partisipasi tersebut sudah melebihi target yang diamanatkan Inpres No. 5 Tahun 2006, sebesar 95.0%, maka orientasi pembinaan pendidikan pada jenjang SMP selanjutnya lebih ditekankan pada peningkatan mutu pendidikan. Dalam rangka peningkatan mutu tersebut, Direktorat Pembinaan SMP telah menyusun berbagai kebijakan dan strategi yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi. Kebijakan dan program tersebut, diharapkan dapat menunjang misi 5 K Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan Ketersediaan, Keterjangkauan, Kualitas, Kesetaraan dan Kepastian juga diharapkan dapat terpenuhi. Agar program dan/atau kegiatan tersebut dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada, Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan berbagai Buku Panduan Pelaksanaan untuk masingmasing program dan/atau kegiatan, baik yang pengelolaannya dilaksanakan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun yang langsung oleh sekolah. Dengan buku panduan ini diharapkan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan program di semua tingkatan dapat memahami dan melaksanakan dengan amanah, efektif dan efisien seluruh proses kegiatan mulai dari penyiapan rencana, pelaksanaan, sampai dengan monitoring, evaluasi dan pelaporannya. iii

Akhirnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat mempelajari dengan seksama dan menjadikannya sebagai pedoman serta acuan dalam pelaksanaan seluruh program atau kegiatan pembangunan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama tahun anggaran 2014. Jakarta, Januari 2014 Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama,

Didik Suhardi, Ph.D NIP. 196312031983031004

iv

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ............................................................................................... iii DAFTAR ISI............................................................................................................ v BAB I PENDAHULUAN ........................................................................................... 1 A. B. C. D. E. F.

Latar Belakang ........................................................................................ 1 Dasar Hukum .......................................................................................... 1 Tujuan .................................................................................................... 2 Sasaran ................................................................................................... 3 Hasil yang diharapkan. ............................................................................ 3 Pengertian .............................................................................................. 4

BAB II KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM .............................................. 5 A. B. C. D. E.

Lembaga Penyelenggara ......................................................................... 5 Persyaratan Lembaga.............................................................................. 5 Persyaratan Peserta Didik ....................................................................... 6 Pendanaan.............................................................................................. 6 Indikator Keberhasilan .......................................................................... 13

BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN...... 15 A. B. C. D. E. F. G.

Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan .................................................. 15 Penilaian Calon Penerima Bantuan ........................................................ 15 Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi.......................................................... 16 Tahapan Pemberian Bantuan ................................................................ 18 Penyaluran Dana................................................................................... 19 Kewajiban dan Tanggung Jawab ............................................................ 21 Alur Pemberian Dana Bantuan .............................................................. 22

BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN......................................... 23 A. B. C.

Pelaporan ............................................................................................. 23 Sanksi ................................................................................................... 25 Ketentuan Lain...................................................................................... 26

BAB V PENYUSUNAN PROPOSAL ........................................................................ 27 BAB VI P E N U T U P ...................................................................................... 35

v

Melayani Semua Anak Usia SMP dengan Amanah

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sebagai upaya mewujudkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat, utamanya bagi mereka yang kurang beruntung telah digulirkan berbagai program layanan melalui Program Paket B. Sesuai dengan karakteristik Pendidikan Program Paket B dalam pelaksanaannya tetap memberikan penekanan pada penguasaan pengetahuan akademik dan vokasi/keterampilan terintegrasi dengan peningkatan kemampuan berwirausaha. Dalam Permendiknas nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Pendidikan Kesetaraan Program Paket B mulai tahun 2012 pembinaannya dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Pembelajaran Paket B dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan murni akademik, akademik integrasi keterampilan dan keterampilan murni. Pendekatan ini berdasarkan kondisi di lapangan bahwa peserta didik Program Paket B memerlukan pelayanan keterampilan yang beragam, sehingga peserta didik mampu mandiri dalam memanfaatkan potensi ekonomi di lingkungannya untuk berusaha. Dalam upaya memotivasi peserta didik Pendidikan Program Paket B agar dapat menyelesaikan pendidikannya sekaligus mampu merintis dan mengembangkan usaha mandiri, maka Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama memberikan dukungan berupa bantuan sosial program keterampilan bagi peserta didik Program Paket B. Diharapkan peserta didik setelah selesai mengikuti program pendidikan keterampilan memiliki kemampuan berwirausaha yang dapat dijadikan bekal untuk usaha mandiri secara bersama maupun kelompok. Panduan ini diharapkan dapat membantu lembaga penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Program Paket B menjadi pedoman dalam menyusun dan mengajukan proposal untuk memperoleh dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik Pendidikan Kesetaraan Program Paket B. B. Dasar Hukum 1 Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 2


Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang RepubIik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2008 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 tahun 2009 tentang Bantuan Sosial Pendidikan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional; 15. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Direktorat Pembinaan SMP, tentang Penjaminan Kepastian Layanan dan Subsidi Pendingkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B Tahun Anggaran 2014. 1.

C. Tujuan

2

Direktorat Pembinaan SMP


Panduan pemberian Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik Program paket B ini mempunyai tujuan sebagai berikut. 1.

Tujuan umum. Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B memahami prosedur pemberian dan pengelolaan Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik Program Paket B.

2.

Tujuan khusus. Adapun tujuan khusus panduan ini adalah agar masing-masing Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B dapat : a.

Memahami pentingnya Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik/warga belajar Program Paket B;

b.

Mampu menyusun proposal Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan sesuai dengan kondisi lingkungan lembaga yang berorientasi keunggulan lokal di daerahnya;

c.

Mampu melaksanakan Pendidikan Keterampilan Kewirausahaan sesuai dengan proposal yang disusun;

d.

Mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan baik dalam hal kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan.

Berbasis

D. Sasaran Sasaran utama panduan ini adalah semua Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B, baik yang telah maupun yang belum melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. Selain itu juga semua unsur yang terlibat dalam pelaksanaan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan baik pengelola maupun peserta didik Paket B.

E.

Hasil yang diharapkan.

Panduan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B Buku 2

3


Melalui pemberian dana bantuan ini diharapkan Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B dapat melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. Sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam bidang keterampilan dan kewirausahaan secara mandiri maupun berkelompok sebagai bekal mereka dalam menghadapi kehidupan di kelak kemudian hari setelah lulus.

F.

4

Pengertian 1.

Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan adalah Bantuan dalam bentuk dana “block grant” yang digunakan untuk kegiatan pendidikan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik melalui Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B yang memenuhi syarat sebagai calon penerima bantuan.

2.

Lembaga penyelenggara penerima Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Program Paket B yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

3.

Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan adalah kegiatan pembelajaran keterampilan dan kewirausahaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dan hasil pembelajaran. Lembaga penyelenggara dimungkinkan menjalin kerjasama/kemitraan dengan Lembaga yang relevan dan kompeten dibidangnya.

4.

Kelompok Usaha Produktif (KUP) merupakan kelompok usaha bersama sebagai kelanjutan pembelajaran keterampilan yang dibentuk dan dikelola bersama antara lembaga dengan peserta didik, untuk memproduksi, memasarkan hasil produk yang dihasilkan serta dikembangkan sebagai unit usaha mandiri yang dapat menopang kemandirian peserta didik dan lembaga penyelenggara paket B.



BAB II KETENTUAN PENYELENGGARAAN PROGRAM A. Lembaga Penyelenggara Yang dapat mengajukan Proposal Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B seperti : Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Organisasi sejenis lainnya, yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan pendidikan keterampilan dan merintis kewirausahaan secara mandiri maupun berkelompok. B. Persyaratan Lembaga Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B yang dapat mengajukan proposal untuk memperoleh Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan harus memenuhi syarat dengan ketentuan sebagai berikut : a.

b. c. d. e. f. g. h. i.

Memiliki Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Program Paket B dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat minimal 3 (tiga) tahun; Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga (bukan nama pribadi); Memiliki rekening bank atas nama lembaga (bukan nama pribadi); Memiliki ijin pendirian lembaga dari kantor notaris (Akta Notaris); Memiliki surat keterangan domisili dari Desa/Kelurahan/Kecamatan setempat Memiliki surat keterangan domisili dari kelurahan/kecamatan setempat; Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota (lihat lampiran 1); Diprioritaskan bagi lembaga yang berpengalaman dalam menyelenggarakan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan; Memiliki Tutor/Nara Sumber Teknis Keterampilan yang memiliki kemampuan : 1) Melaksanakan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dengan memanfaatkan potensi ekonomi keunggulan lokal di lingkungannya;


5


2)

Memotivasi dan membina peserta didik dalam berwirausaha secara mandiri maupun berkelompok; i. Memiliki jaringan kemitraan dengan lembaga yang relevan untuk mengembangkan kewirausahaan bagi peserta didik program Paket B; Lembaga yang mengusulkan sanggup : 1) Menyusun proposal untuk mendapatkan dana Bantuan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan; 2) Menandatangani Surat Perjanjian (MoU); 3) Menandatangani Surat Pertanggungjawaban mutlak (lihat lampiran 2); 4) Menandatangani Surat Kesanggupan untuk melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan bagi peserta didik Program Paket B (lihat lampiran 3); 5) Menyusun Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan terdiri dari laporan awal dan laporan akhir; 6) Membentuk, mengelola dan mengembangkan KUP sebagai unit usaha milik bersama, yang dikelola secara mandiri.

2.

C. Persyaratan Peserta Didik Peserta didik yang berhak mendapatkan Dana Bantuan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 1. 2. 3. 4.

5.

Terdaftar sebagai peserta didik dan masih aktif mengikuti program Paket B di lembaga penyelenggara; Peserta didik diprioritaskan untuk kelas VII (Tujuh) atau VIII (Delapan); Diutamakan berasal dari keluarga yang kurang mampu; Memiliki minat dan kesungguhan mengikuti kegiatan pembelajaran Keterampilan berbasis kewirausahan baik secara mandiri maupun berkelompok; Bersedia menandatangani surat perjanjian kesanggupan mengikuti secara aktif pembelajaran Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan sampai akhir program (lihat lampiran 4).

D. Pendanaan

6



Dana bantuan sosial yang diberikan disesuaikan dengan jenis keterampilan, jumlah peserta didik, rencana anggaran belanja (RAB) yang diusulkan. Jumlah dan kelayakan dana tiap jenis keterampilan ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Rambu-rambu rencana penggunaan dana bantuan sosial adalah sebagai berikut. 1.

Untuk lembaga yang baru mendapatkan bantuan tahun 2013 No. A.

B

C.

D.

Program/Kegiatan

Persentasi

Manajemen (operasional) Untuk honor pengelola, rapat-rapat, sosialisasi, ATK, dokumentasi, pembuatan papan nama KUP dan penyusunan laporan Pelatihan Keterampilan 1. Honor tutor dan narasumber teknis 2. Honor panitia yang dibentuk Ketua Lembaga 3. Pengadaan peralatan praktek penunjang (jika diperlukan) 4. Pengadaan Bahan Praktik a. Pembelian bahan pelatihan b. Pembelian biaya bahan produksi (1) Bahan Pokok (2) Bahan penunjang Rintisan Kelompok Usaha Produktif (KUP) a. Modal belajar usaha b. Biaya merintis usaha produktif c. Biaya pemasaran hasil-hasil produksi (Dana rintisan usaha produktif ini dikelola oleh lembaga dengan sistem pembukuan yang terpisah dengan keuangan lembaga dan mempunyai sifat bergulir / revolfing fund) Pembinaan/Pendampingan (Dana pembinaan merupakan dana yang dialokasikan untuk transportasi monev petugas dari dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota)

10%


45%

40%

5%

7


2.

Untuk lembaga yang telah mendapatkan bantuan tahun 2011 dan 2012 No. A.

B

C.

D.

Program/Kegiatan

Persentasi

Manajemen (operasional) Untuk honor pengelola, rapat-rapat, sosialisasi, ATK, dokumentasi, dan penyusunan laporan Pelatihan Keterampilan Lanjutan (menambah keterampilan peserta) a. Honor tutor dan narasumber teknis b. Honor panitia yang dibentuk Ketua Lembaga c. Pengadaan peralatan praktek penunjang (jika diperlukan) d. Pengadaan Bahan Praktik 1) Pembelian bahan pelatihan 2) Pembelian biaya bahan produksi (a) Bahan Pokok (b) Bahan penunjang Rintisan Kelompok Usaha Produktif (KUP) d. Pengembangan modal belajar usaha e. Biaya pengembangan usaha produktif yang telah dimiliki f. Biaya pemasaran hasil-hasil produksi (Dana pengembangan usaha produktif ini dikelola oleh lembaga dengan sistem pembukuan yang terpisah dengan keuangan lembaga dan mempunyai sifat bergulir / revolfing fund atau dana yang tidak habis utnuk kegiatan tidak produktif) Pembinaan/Pendampingan (Dana pembinaan merupakan dana yang dialokasikan untuk transportasi monev petugas dari dinas provinsi dan/atau kabupaten/kota)

10%

30%

55%

5%

Satuan biaya setiap jenis keterampilan paket B adalah sebesar Rp.1.000.000 s/d Rp.3.000.000 per-peserta didik. Adapun rincian jenis keterampilan yang dapat diusulkan oleh lembaga diperkirakan sebagai berikut :

8



No.

Satuan Biaya Maks /Peserta (Rp)

Keterampilan

Deskripsi

Produk

1.

Keterampilan memasak (Tata Boga)

Merupakan keterampilan yang berhubungan dengan cara masak-memasak. Antara lain dasar-dasar memasak, cara memasak, alat yang digunakan, cara penyajian, pemilihan bahan dan pemahaman tentang kandungan nutrisi/gizi pada setiap makanan, dan di dalamnya juga terdapat unsur seni memasak.

Berbagai produk masakan serta kue-kue tradisional dan modern.

1.000.000

2.

Keterampilan menjahit

Merupakan keterampilan jahit menjahit, berupa dasar-dasar menjahit (menggunakan tangan dan mesin jahit), menyambung kain, bulu, kulit binatang, dan bahan-bahan lain yang bisa melewati jarum jahit dan benang.

1.500.000

3.

Keterampilan tata rias

Kegiatan mengubah penampilan dari bentuk asli sebenarnya dengan bantuan bahan dan alat kosmetik (perawatan kecantikan).

Produk jahitmenjahit dapat berupa pakaian busana dan aksesoris lainnya berupa: sulaman, jahit perca, batik, makrame, tapestri, jahit tindas tirai, kasur seprai, taplak, kain pelapis mebel, dan kain pelapis jok. Contohnya : 1. Perawatan Tata kecantikan rambut (gunting rambut, cream bath,


1.500.000

9


No.

Keterampilan

Deskripsi

Produk

2. 3. 4. 4.

Keterampilan kerajinan

1. Keterampilan kerajinan kulit, adalah kerajinan yang menggunakan bahan baku dari kulit yang sudah masak, kulit mentah atau kulit sintetis. 2. Keterampilan kerajinan logam, ialah kerajinan yang menggunakan bahan logam seperti besi, perunggu, emas, perak. Sedangkan teknik yang digunakan biasanya menggunakan sistem cor, ukir, tempa atau sesuai dengan bentuk yang diinginkan. 3. Keterampilan kerajinan ukir kayu, yaitu kerajinan yang menggunakan bahan dari kayu yang dikerjakan atau dibentuk menggunakan tatah ukir. 4. Keterampilam kerajinan anyaman, kerajinan ini biasanya menggunakan bahan rotan, bambu, daun lontar, daun pandan, serat pohon pisang, enceng gondok, dll. 5. Keterampilan kerajinan keramik, adalah

10

1.

sanggul, dsb); kulit; Rias pengantin; Manikur/p edikur. Contohnya: Tas, sepatu, wayang dan lainlain.


2.000.000

2. Contohnya: Pisau, barang aksesoris dan lainlain.

3. Contohnya: mebel, relief, dsb.

4. Contohnya: Lampit, topi, tas, keranjang, dsb 5. Direktorat Pembinaan SMP


No.

Keterampilan

5.

Keterampilan batik

6.

Keterampilan Tenun tradisional

Deskripsi kerajinan yang menggunakan bahan baku dari tanah liat yang melalui proses sedemikian rupa (dipijit, butsir, pilin, pembakaran dan glasir) sehingga menghasilkan barang atau benda pakai dan benda hias yang indah. 6. Keterampilan sablon, kerajinan yang menghasilkan berbagai produk cetakan. Cetak sablon merupakan proses stensil untuk memindahkan suatu citra ke atas berbagai jenis media atau bahan cetak, seperti: kertas, kayu, metal, kaca, kain, plastik, kulit, dan lainlain. Wujud yang paling sederhana dari stensil terbuat dari bahan kertas atau logam yang dilubangi untuk memproduksi atau menghasilkan kembali gambar maupun hasil dari suatu rancangan desain. Keterampilan kerajinan batik, yaitu seni membuat pola hias di atas kain dengan proses teknik tulis (casting) atau teknik cetak (printing). Tenun adalah seni yang diturunkan dari banyak generasi dan keluarga, masing-masing memiliki

Produk


contohnya : gerabah, piring, dsb.

6. contohnya: Cetak foto di pin, mug, jam, keramik, ID card, gantungan kunci, dll.

Contohnya: Baju, kain batik, gaun, dan lain-lain.

1.500.000

Contohnya: Berbagai tenun tradisional

1.500.000


11


No.

7.

12

Keterampilan

Keterampilan Perbengkelan

Deskripsi

Produk

desain yang unik tercermin dalam bentuk jadi. Tenun dibuat dari bahan seperti katun, sutra dengan benang emas dan perak serta serat tanaman lokal pohon. 1) Tenun Pandan, Yogyakarta (DIY) 2) Cual Tebun Pangkal Pinang, (Provinsi Bangka Belitung) 3) Tenun Mandar (Polewali Mandar (Provinsi Sulawesi Barat) 4) Tenun Sambas, Sambas (Provinsi Kalimantan Barat) 5) Tenun Bentenan, Manado (Sulawesi Utara) 6) Tenun Lombok, Sukarara (Provinsi Nusa Tenggara Barat) 7) Tenun Tapis, Lampung (Provinsi Lampung) 8) Ulos Fakpak Tenun (Provinsi Sumatera Utara) 9) Tenun Jambi (Provinsi Jambi) 10) Songket Tenun, Palembang (Provinsi Sumatera Selatan) 11) Adonara Tenun, Kupang (Provinsi Nusa Tenggara Timur) 12) Tenun Cagcag (Bali), dll. Otomotif, listrik, elektronika, mesin produksi

yang menggunakan alat tenun bukan mesin (ATBM) atau yang lainnya.

Perbaikan sepeda motor, instalasi listrik, dsb.


3.000.000



E.

Indikator Keberhasilan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Adanya Peserta Didik Program Paket B yang mengikuti Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan; Terlaksananya Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan; Meningkatnya kemampuan peserta didik dalam bidang keterampilan dan kewirausanaan; Adanya rintisan KUP (Kelompok Usaha Produktif) yang melibatkan peserta didik; Adanya hasil produksi atau jasa yang dapat dipasarkan pada konsumen/masyarakat; Bergulirnya dana rintisan KUP di lembaga penyelenggara; Adanya kemitraan lembaga penyelenggara dengan dunia usaha.


13


BAB III MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL DAN ALUR PEMBERIAN DANA BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN A. Mekanisme Penyaluran Dana Bantuan Untuk memperoleh Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dimaksud, Lembaga Penyelenggara Pendidikan Paket B diwajibkan menyusun proposal. Proposal yang disusun oleh Lembaga harus mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Selanjutnya proposal yang telah mendapatkan persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat dikirim ke Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama dengan alamat: Program Paket B, Subdit Pembelajaran, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Gedung E lantai 16, kompleks Kemdikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan , Jakarta Pusat 10270 Telepon (021) 5725647, Faximile (021) 5725648 B. Penilaian Calon Penerima Bantuan 1.

2.

Penilaian pemberian bantuan dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: a. Verifikasi langsung ke lembaga, bagi lembaga penerima bantuan pendidikan keterampilan tahun sebelumnya. b. Penilaian proposal bagi lembaga yang baru mengajukan tahun 2014 Verifikasi langsung ke lembaga penerima tahun sebelumnya dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut. a. Direktorat menunjuk petugas verifikasi b. Petugas verifikasi turun ke lembaga untuk melakukan verifikasi tentang pelaksanaan pendidikan keterampilan, hasil dan pelaporan di lembaga


15


3.

4.

5.

6.

7.

c. Petugas membuat laporan hasil verifikasi dan kesimpulan berupa rekomendasi diberikan atau tidaknya bantuan d. Laporan hasil verifikasi petugas dilaporkan ke Direktorat e. Rekomendasi petugas verifikasi menjadi dasar Direktorat untuk pemberian dana bantuan pendidikan keterampilan pada lembaga (baru atau lanjutan) Bagi lembaga yang direkomendasi petugas verifikasi mendapatkan dana bantuan lanjutan, sebelum menerima bantuan lembaga terkait diwajibkan menyusun proposal. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga baru calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B yang di rekomendasi oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota akan dilakukan penilaian; Penilaian proposal lembaga baru dilakukan melalui tahapan : a. Penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan; b. Penilaian substansi program meliputi: muatan isi sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama yang mempunyai dampak peningkatan kemampuan keterampilan dan kesiapan merintis/mengembangkan KUP; Lembaga yang dinyatakan lolos penilaian proposal dilaporkan ke PPK yang menangani paket B di Direktorat Pembinaan SMP, untuk diteruskan dilakukan visitasi dan verifikasi lembaga ke lapangan oleh petugas. Hasil penilaian, visitasi dan verifikasi lapangan dari tim penilai/petugas akan dijadikan dasar bagi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama sebagai lembaga penerima bantuan pendidikan keterampilan paket B Tahun 2013 dalam bentuk Surat Keputusan.

C. Tim Penilai, Verifikasi dan Visitasi 1. 2. 3.

16

Tim penilai, verifikasi dan visitasi dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; Tim Penilai, verifikasi dan visitasi berasal dari Direktorat Pembinaan SMP, akademisi, praktisi, atau guru; Tim Penilai bertugas menilai proposal Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B, tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi pelaksanaan kegiatan dan kelayakan lembaga penerima bantuan, sedangkan tim visitasi melakukan kunjungan Direktorat Pembinaan SMP


4.

5.

6.

ke lembaga untuk menilai kelayakan lembaga penyelenggara akan kegiatan keterampilan; Penilaian dilakukan secara objektif dan berbasis pada proposal lembaga, dengan lingkup penilaian antara lain sebagai berikut. a. Kelembagaan lembaga pengusul b. Rencana dan tahapan kegiatan pendidikan keterampilan c. Tindak lanjut pembentukan KUP d. Penganggaran (RAB) Verifikasi dan visitasi ke lapangan terhadap lembaga penerima bantuan tahun sebelumnya dan menjadi nominator penerima bantuan sosial dilakukan oleh petugas yang ditugaskan oleh Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Hasil petugas verifikasi dan visitasi berupa rekomendasi menjadi dasar pertimbangan Direktorat memberikan bantuan


17


D. Tahapan Pemberian Bantuan

18

1

Tahap Persiapan a. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melakukan sosialisasi program Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Progam Paket B; b. Membentuk Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi; c. Menyusun instrumen penilaian oleh Tim Penilai, Visitasi dan Verifikasi.

2.

Tahap Pelaksanaan a. Sosialisasi kegiatan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Kab/Kota dan lembaga; b. Lembaga penerima sebelumnya, dengan tahapan sebagai berikut. 1) Verifikasi ke lembaga penerima 2) Rekomendasi hasil verifikasi petugas 3) Penyusunan proposal lembaga 4) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B sebagai program lanjutan. 5) Proses pencairan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B. c. Lembaga baru dengan tahapan sebagai berikut. 1) Lembaga menyusun dan mengirimkan proposal ke Direktorat Pembinaan SMP setelah direkomendasi Dinas Pendidikan Kab/Kota; 2) Penilaian Proposal oleh Tim Penilai; 3) Visitasi oleh tim ke Lembaga calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B. 4) Usulan dan rekomendasi dari Tim Penilai untuk penetapan lembaga calon penerima Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B; 5) Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama menerbitkan Surat Keputusan (SK) Lembaga Penerima Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B; 6) Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Lembaga Penerima Bantuan Direktorat Pembinaan SMP


Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B; 7) Proses pencairan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B. 3.

E.

Tahap Pengendalian Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B dapat dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Dinas Pendidikan Provinsi, Kab/Kota atau instansi lain terkait.

Penyaluran Dana Penyaluran dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Program Paket B dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut. 1. Peran Direktorat Pembinaan SMP dalam Pencairan Bantuan Pendidikan Keterampilan Paket B a. Pencairan dana dilakukan oleh Direktorat Pembinaan SMP melalui Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan dan Subsidi Peningkatan Mutu SMP : Pendidikan Kesetaraan Program Paket B tahun 2014 di Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan melampirkan: 1) Surat Keputusan tentang Penetapan Lembaga Penerima bantuan. 2) Dokumen pendukung pencairan dana bantuan keterampilan Paket B lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. b. Berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) tersebut Pejabat Penandatangan SPM Direktorat Pembinaan SMP menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). c. Surat Perintah Membayar (SPM) disampaikan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Dana dicairkan oleh KPPN langsung ke Bank Penampung yang bekerjasama dan ditunjuk Direktorat Pembinaan SMP. 2. Peran Bank Penampung Dalam Pencairan Bantuan Pendidikan Keterampilan Paket B a. Bank penampung menerima pencairan dana dari KPPN III Jakarta;


19


b. c.

d.

e.

f.

g.

20

Dalam waktu maksimal 3 hari setelah menerima dana Bank harus mulai menyalurkan bantuan ke lembaga penerima; Bank menyalurkan dana langsung ke rekening lembaga sesuai dengan lampiran SK Penetapan Lembaga dari Direktorat Pembinaan SMP; Jika ada retur penyaluran dana bantuan dikarenakan kesalahan rekening dan lain sebagainya, Bank harus segera menyampaikan laporan ke Direktorat paling lambat dalam waktu 3 hari; Setelah dilakukan perubahan atas kesalahan yang menyebabkan retur pencairan dana bantuan, maka Bank harus segera mengirimkan kembali dana bantuan tersebut kepada rekening lembaga penrima ; Bank wajib memberikan laporan daya serap (pengiriman dana bantuan ke rekening lembaga) pada akhir bulan berjalan kepada Direktorat Pembinaan SMP; Bank wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyaluran dan penyerapan dana serta sisa dana ke Direktorat Pembinaan SMP pada akhir tahun anggaran atau sewaktu-waktu jika diminta sesuai dengan kebutuhan.



F.

Kewajiban dan Tanggung Jawab 1. Lembaga Penyelenggara a. Melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan sesuai Panduan dan Kebijakan Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama; b. Memanfaatkan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B sesuai dengan usulan dan peruntukan dalam proposal. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal dan laporan akhir) secara tertulis tentang hasil pelaksanaan program pembelajaran keterampilan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. d. Bertanggung jawab atas penggunaan dana bantuan sesuai dengan surat pertanggunjawaban mutlak yang telah ditandatangani bermaterai cukup, dan mempertanggungjawabkan secara hukum jika melakukan penyimpangan atas penggunaan dana bantuan pendidikan keterampilan paket B. 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota a. Memberi rekomendasi secara objektif pada lembaga yang layak dan sesuai dengan persyaratan dalam panduan; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di lembaga penerima bantuan; c. Menerima laporan dari lembaga penerima bantuan dan menyampaikan rekapitulasi laporan ke Direktorat Pembinaan SMP dengan tembusan ke Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Direktorat Pembinaan SMP a. Membuat kebijakan dalam bentuk panduan pelaksaanaan pemberian bantuan BOP Paket B sasaran khusus; b. Menyalurkan bantuan BOP Paket B sasaran khusus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c. Menerima laporan rekapitulasi laporan pelaksanaan program pembelajaran paket B dari Dinas Pendidikan Kab/Kota; d. Melakukan pembinaan berupa supervisi, monitoring dan evaluasi.


21


G.

Alur Pemberian Dana Bantuan Dalam penyaluran Dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan, Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama melakukan rangkaian kegiatan yang digambarkan seperti dalam alur di bawah ini. Alur Permohonan dan Penyaluran Dana Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Peserta Didik Program Paket B KPPN Jakarta III


Dinas Pendidikan Provinsi

Dinas Pendidikan Kab/Kota

Mulai

Surat edaran

Surat edaran

Lembaga Penyelenggara Paket B

Surat edaran / sosialisasi

Rekomendasi Proposal

Penilaian Proposal

Proposal Lembaga

Verifikasi ke lembaga

SK Direktur & Dokumen MoU Bansos Pencairan Bansos BOP Tanda tangan MoU & Bintek Lembaga Penerima

Memenuhi

Bansos BOP Paket B

Bank Teknis

Koordinasi / konsultasi

22

Tolak

Pencairan, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alur pemberian bantuan



BAB IV PELAPORAN, SANKSI DAN KETENTUAN LAIN A.

Pelaporan Lembaga penerima dana Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan wajib membuat laporan sebagai bukti pertanggungjawaban bantuan yang telah diterima. 1.

Laporan pelaksanaan kegiatan disusun dalam 2 (dua) tahap: a.

Laporan Awal, yaitu laporan penerimaan dana bantuan sosial dan kegiatan awal paling lambat 1 (satu) bulan setelah dana bantuan masuk ke rekening lembaga (lihat lampiran 5) Laporan ini memuat : 1) tanggal dan jumlah dana bantuan yang diterima melalui rekening lembaga; 2) rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan yang akan diselenggarakan lembaga, secara sistematis dan jelas. Rencana pelaksanaan kegiatan pendidikan keterampilan yang disusun lembaga antara lain memuat: No 1

2

Rencana Kegiatan Persiapan a. Koordinasi pengelola kegiatan b. Persiapan bahan ajar c. Persiapan sarana dan prasarana d. Dll Rencana pelaksanaan kegiatan a. Pelatihan keterampilan b. Praktek keterampilan c. Pengembangan kewirausahaan d. Keterampilan pemasaran

Panduan Pelaksanaan Paket B (Buku 2)

Waktu

Keteragnan

23


No

3

4

5

Rencana Kegiatan hasil produksi e. Dll Rencana perintisan KUP (Penerima Baru) a. Pendirian KUP b. Pembentukan kepengurusan c. Membuat pedoman pengelolaan d. Rencana produksi usaha e. Pemasaran hasil produksi f. Rencana tata kelola KUP g. Dll Rencana Pengembangan KUP (penerima lama) a. Peningkatan mutu produksi b. Peningkatan penjualan hasil produk c. Pengembangan kemitraan dg dunia usaha d. Perluasan penjualan Pelaporan a. Penyusunan laporan b. Pengiriman laporan

Waktu

Keteragnan

3) laporan awal disampaikan lembaga penerima bantuan paling lambat 14 hari setelah dana bantuan masuk ke rekening lembaga. b. Laporan Akhir yaitu setelah program selesai dilakukan termasuk hasilhasil yang telah dicapai memuat (lihat lampiran 6): 1)

24

Keseluruhan kegiatan pelaksanaan program sampai kepada kesimpulan dan analisis pelaksanaan program, yang meliputi: a. tahap persiapan, yang antara lain laporan kegiatan koordinasi, penyiapan bahan ajar, persiapan pembelajaran ketrampilan, penjadwalan kegiatan dll Direktorat Pembinaan SMP


b. tahap pelaksanaan, yang antara lain melaporkan, kegiatan pembelajaran teori, praktek keterampilan, jadwal belajar keterampilan, data peserta didik, narasumber teknis, penilaian belajar ketrampilan dan hasil-hasilnya, dll; c. tahap rintisan KUP, yang meliputi, pembentukan lembaga, pengurus KUP, rencana realisasi KUP, rencana pengembangan dll (bagi lembaga penerima bantuan tahun 2013) d. tahap pengembangan KUP, yang meliputi, penguatan lembaga KUP, peningkatan kualitas pengurus KUP, pengembangan kerjasama dengan usaha lain, pengembangan produksi, pengembangan pemasaran, dll (bagi lembaga penerima tahun 2011 atau 2012) e. pengembangan KUP sebagai unit usaha mandiri lembaga penyelenggara program paket B dan peserta didik. 2) Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan (rekapitulasi penggunaan dana bantuan) dengan dilampiri salinan bukti pengeluaran berupa kuitansi, faktur, setoran pajak dll. Bukti pengeluaran asli disimpan oleh lembaga sebagai bukti pertanggungjawaban lembaga atas bantuan yang diterima; 3) laporan dilampiri dengan dokumentasi seluruh kegiatan berupa foto, dokumen pendukung dll. 2. Laporan yang disusun lembaga tersebut disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 3. Selanjutnya Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi dari laporan lembaga, dan mengirimkan rekap laporan tersebut kepada Direktorat Pembinaan SMP, dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi (lihat lampiran7). B.

Sanksi Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran berupa penyimpangan/penyelewengan dana bantuan Pendidikan Keterampilan Program Paket B yang dapat merugikan negara dan/atau lembaga dan/atau peserta didik paket B diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.


25


B.

Pengaduan Jika terdapat ketidakjelasan informasi atau adanya permasalahan pelaksanaan program instansi/lembaga/dan masyarakat dapat meminta penjelasan dan/atau mengadukan permasalahan penyelenggaraan pendidikan keterampilan program Paket B tersebut kepada: Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-.5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com web: www.paket-psmp.blogspot.com

C.

Ketentuan Lain Disamping ketentuan dan kriteria dalam Panduan Pelaksanaan ini sebagaimana tertuang/diatur pada bab-bab terdahulu, Direktorat Pembinaan SMP dapat mempertimbangkan usulan yang disampaikan langsung oleh instansi/lembaga lain yang terkait jika lembaga yang diusulkan tersebut memenuhi/sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pada panduan ini

26



BAB V PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal permohonan Dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan dibuat menggunakan ukuran kertas A4 dengan sistematika penyusunan proposal sebagai berikut :

CONTOH COVER PROPOSAL BANTUAN SOSIAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN TAHUN 2013

............................................. (JENIS KETERAMPILAN) ....................................... (NAMA PRODUK YANG DIHASILKAN)

PROVINSI ……………………………….............................................. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ................................ NAMA LEMBAGA .................................................................. ALAMAT : JALAN ................................................................... TELEPON : .................................... FAX ...............................


27


KOP LEMBAGA PROPOSAL PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN BAGI PESERTA DIDIK/WARGA BELAJAR PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET B Jenis keterampilan Nama Lembaga Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar Alamat Lembaga Kabupaten/Kota Propinsi Nama Bank Nomor Rekening Lembaga pemegang Rekening Nama Penanggung Jawab Rekening Alamat Penanggung Jawab Rekening

: …………………………………………. : …………………………………………. : : : : : : :

…………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. …………………………………………. ……...............………………………

: …….................…………………… : …......………………………………....

………………., ……………… 2014 TIM PELAKSANA PENDIDIKAN KETERAMPILAN Menyetujui /Mengertahui Kepala Dinas Pandidikan ...... Kabupaten/Kota ......... Stempel Dinas

....................................... NIP.

28

Ketua Lembaga,

Stempel Lembaga

………………………



BAB I – PENDAHULUAN Uraian bagian ini meliputi: a.

b.

c.

d.

Latar Belakang: Uraiakan sejarah singkat lembaga dan kondisi sosial ekonomi peserta didik/warga belajar, orang tua peserta didik/warga belajar, meliputi: pekerjaan sehari-hari peserta didik/warga belajar, orang tua peserta didik/warga belajar dan perkiraan penghasilan rata-rata per bulan. Dijelaskan juga keadaan kehidupan masyarakat pada umumnya, misalnya: bertani, berdagang, atau jenis yang lain. Tujuan: Uraikan tujuan pendidikan keterampilan yang diberikan kepada peserta didik Sasaran: Uraikan sasaran peserta didik yang direncanakan untuk mengikuti pendidikan ketermpilan ini Hasil yang akan di capai: Uraikan hasil-hasil yang akan dicapai dalam pembelajaran ketrampilan paket B ini

BAB II – RENCANA PELAKSANAAN PENDIDIKAN KETERAMPILAN Uraian bagian ini meliputi: a.

Persiapan, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan: 1) Uraian rencana rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan 2) Uraian rencana penyusunan jadwal kegiatan 3) Uraian rencana penyusunan bahan ajar keterampilan 4) Uraian rencana persiapan peralatan dan media praktek keterampilan

b.

Rencana pelaksanaan, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan: 1) Uraian rencana pelaksanaan pembelajaran teori keterampilan 2) Uraian rencana pelaksanaan praktek keterampilan 3) Uraian rencana metode pembelajaran teori keterampilan dan praktek yang digunakan


29


4) Uraian rencana ragi (teknik mendorong) belajar yang digunakan untuk menarik motivasi peserta didik c.

Recana evaluasi dan penilaian, jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan: 1) Uraian rencana evaluasi kegiatan yang akan dilakukan 2) Uraian rencana penilaian mengukur pencapaian keterampilan yang akan dicapai oleh peserta didik dalam: a) Berproduksi b) Pemasaran hasil produksi

BAB III – PROSPEK MENGENAI PENDIDIKAN KETERAMPILAN A.

Jumlah Peserta didik Program Paket B Jelaskan dan tampilkan data kondisi peserta didik yang eksis di lembaga saudara. Selain itu, buat matrik atas kondisi peserta tersebut Jumlah peserta didik Paket B Tahun Pel 10/11 11/12 12/13

L

Kelas VII P Jml

Kelas VIII L P Jml

Kelas IX L P Jml

B. Faktor-faktor yang mendukung Program Pendidikan Keterampilan

30

1.

Faktor-faktor kekuatan, seperti: a) Karakteristik peserta didik. b) Motivasi Tutor, kemampuan dalam keterampilan yang dipilih c) Dukungan Ketua Lembaga d) Keadaan tempat kegiatan keterampilan (keamanan, lingkungan, kemudahan dijangkau oleh peserta didik, dan lainlain) e) Sarana keterampilan yang sudah ada f) Dukungan masyarakat dan orang tua peserta didik

2.

Faktor-faktor peluang, seperti: g) Keterampilan yang berkembang di masyarakat Direktorat Pembinaan SMP


h) i) j) k) l) m) C.

Tenaga ahli dari luar sekolah Bantuan dari pemerintah daerah setempat Ketersediaan bahan baku Kemudahan proses produksi Kebutuhan masyarakat sekitar Pemasaran produksinya

Hambatan yang diperkirakan akan dihadapi dan cara mengatasinya: 1. Pelaksanaan pembelajaran keterampilan 2. Pelaksanaan perintisan (penerima baru) atau pengembangan (penerima lama) KUP (dilihat dari minat peserta didik, tenaga, sarana pembelajaran keterampilan, fasilitas produski dan pemasaran, partispasi peserta didik dan NST, dan jaminan kelangsungan kegiatan).

BAB IV- RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Keterampilan 1. Kegiatan Pembelajaran Keterampilan selama 6 (enam) bulan Pertemuan ke

Materi pembel ajaran

Kompete nsi yang akan dicapai

Metode praktik M

K

Jumlah JP T

P

Hasil Praktik

Kebutuhan peralatan dan bahan praktik Peralata n Praktik

Jml

Bahan Praktik

Jml

1 2 3 4 5 6 7 Panduan Pelaksanaan Paket B (Buku 2)

31


M = praktik mandiri; K = praktik secara kelompok; T = Teori; P = Praktik 2.

Perintisan atau Pengembangan KUP a) Rencana perintisan KUP (hanya untuk lembaga penerima tahun 2014), jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan: 1) Uraian dengan jelas rencana pendirian KUP 2) Uraian dengan jelas penyusunan organisasi dan struktur KUP dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing 3) Urain rencana penyusunan rencana perintisan usaha (produksi dan pemasarannya) D.

Rencana pengembangan KUP (hanya untuk lembaga penerima bantuan tahun sebelumnya 2012 dan 2013) Jelaskan dengan penjelasan yang lengkap terkait dengan: 1) Uraian perkembangan hasil produksi, hasil pemasaran pelaksanaan KUP yang telah dilaksanakan tahun sebelumnya 2) Uraian perkembangan keorganisasian KUP yang telah berjalan (bagaimana struktur organisasi pengelolaan KUP, pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dll) 3) Uraian perkembangan pengelolaan KUP yang telah dilaksanakan baik produksi maupun pemasaran (uraian laporan produksi dan pemasaran dalam bentuk matrik yng jelas dan lengkap) 4) Uraian laporan perkembangan keuangan KUP yang sudah dilaksanakan (pembelian, penjualan, rugi/laba) yang telah selama ini telah dihasilkan KUP

BAB V PERENCANAAN ANGGARAN Bab ini berisi uraian rancangan anggaran yang diajukan oleh setiap Lembaga sesuai dengan rambu-rambu yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama seperti tercantum pada BAB II poin D (alokasi pendanaan).

BAB VI PENUTUP Bab ini merupakan penutupan dari proposal yang diajukan oleh lembaga

32



BAB VI P E N U T U P Panduan ini diharapkan dapat menjadi petunjuk dan rujukan bagi Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan program Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Program Paket B. Selain itu panduan ini juga menjadi pedoman bagi pengelola program paket B di Direktorat untuk melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta bentuk pertanggung jawaban publik atas kebijakan Direktorat dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan Paket B. Jika ada hal-hal yang belum jelas dan yang belum diatur dalam panduan ini Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota maupun lembaga dapat menghubungi Direktorat Pembinaan SMP, agar mendapatkan penjelasan lebih lanjut dengan alamat Pengelola Paket B pada Subdit Pembelajaran, Gedung. E, Lantai 16, Kompleks Kemendikbud, Jl. Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Telp/Fax 021-.5725647 Fax 021-5725648 serta e-mail: paketb.psmp @gmail.com web: www.paketpsmp.blogspot.com Demikian panduan ini disusun untuk menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam rangka penyelenggaraan layanan pendidikan paket B. Sehingga pelaksanaan program paket B akan lebih baik dalam memberikan layanan pendidikan ketrampilan kepada peserta didik, dan semua lembaga penyelenggara dapat memberikan layanan paket B lebih bermutu.


35


LAMPIRAN : 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

36

Surat Pernyataan Lembaga yang isinya menjelaskan kebenaran jumlah peserta didik yang mengikuti program keterampilan ditandatangani dan distempel oleh Ketua lembaga; Denah/peta lokasi Lembaga; Foto copy nomor rekening atas Nama Lembaga (bukan rekening atas nama pribadi); Rekomendasi Dinas Pendidikan (lihat lampiran1 ) Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (lihat lampiran 2) Surat kesanggupan Lembaga melaksanakan Program Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan (lihat lampiran 3) Surat Kesanggupan Peserta Didik Pendidikan Program Paket B. (lihat lampiran 4)



Lampiran 1: KOP DINAS PENDIDIKAN KAB/KOTA ….. SURAT REKOMENDASI Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan, Kab./Kota .................................. menerangkan bahwa:

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal, dengan ini kami menyatakan bahwa propsoal yang diajukan Nama Lembaga : .................................................... Penanggung jawab

: ....................................................

Alamat lembaga

: ....................................................

Layak dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan kami memberikan rekomendasi kepada lembaga dimaksud untuk disertakan dalam seleksi calon penyelenggara program Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan Paket B, Jenis Keterampilan ............................................................. Apabila proposal tersebut dapat disetujui, kami bersedia bertanggung jawab pada pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan program tersebut. Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. ............,.......... 2014 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota …….........…… Provinsi ................................

Stempel Dinas

(.........................................)


37


Lampiran 2: PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama

: ……………………..……….……..................................

Jabatan

: ...…………………..……….………...............................

Alamat Lembaga

: ......……….………......….……................................... ..........................................................................

Telp./HP

: .........…………………../HP..….……….......................

Bertanggung jawab mutlak atas penggunaan dana Bantuan Sosial Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan. Pertanggungjawaban mutlak saya tersebut meliputi seluruh pelaksanaan kegiatan, subtansi kegiatan, administrasi kegiatan, penggunaan keuangan, dan ketertiban serta ketepatan menyusun laporan.

Selain itu, saya bertanggung jawab mutlak atas segala kesalahan akibat penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dana bantuan secara hukum, serta siap menjalani proses hukum tindak pidana korupsi.

………………………. 2014 Yang Menyatakan Stempel lembaga

Materai Rp. 6.000

(…………..…………….) Ketua lembaga Lampiran 3: 38



SURAT KESANGGUPAN LEMBAGA UNTUK MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PAKET B Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Nama Jabatan Alamat Lembaga Telp./HP

: ……………………………..……….……............................ : ...………………………..……….………........................... : ......……….………………......….……............................ ........................................................................... : .........…………………/HP…….………..........................

Berdasarkan proposal yang diajukan, apabila lembaga kami ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial Integrasi Kewirausahaan bagi peserta didik Paket B melalui Surat keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, dengan ini kami menyatakan sebagai berikut: 1. Sanggup menyelenggarakan program dengan melaksanakan keterampilan jenis ................................ bagi ........ peserta didik selama 6 (enam) bulan. 2. Peserta didik yang akan kami rekrut sesuai sasaran dan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan. 3. Bertanggung jawab atas keberhasilan program, melakukan pendampingan dan pembinaan kepada lulusan program. 4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota/Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan. 5. Bertanggung jawab sepenuhnya termasuk mengembalikan dana Bantuan bila dikemudian hari sesuai hasil evaluasi dari Direktorat atau keputusan pengadilan negeri karena secara hukum kami terbukti melakukan penyimpangan atas penggunaan dana maupun dalam pelaksanaan program. 6. Pernyataan dibuat dengan sebenarnya penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa paksaan dari pihak manapun.

…………………………. 2014 Yang Menyatakan Stempel Lembaga

(…………..………………….) Ketua/pimpinan lembaga


39


Lampiran 4: SURAT KESANGGUPAN PESERTA DIDIK MENGIKUTI PROGRAM PENDIDIKAN KETERAMPILAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN PROGRAM PAKET B Yang bertanda tangan di bawah ini saya : Nama Tempat/Tgl. Lahir Jenis Kelamin Agama Alamat

: .................................................................... .. : ....................................................................... : Laki-laki/Perempuan*) : ....................................................................... : ....................................................................... ........................................................................

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah peserta didik Program Paket B : Kelas No Induk Peserta Didik Menyatakan

: : :

....................................................................... ....................................................................... Kesanggupan saya untuk mengikuti proses pembelajaran Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan secara aktif dan sungguh-sungguh sampai selesai.

Demikian Surat Kesanggupan ini saya buat dengan sesungguhnya, atas kesadaran saya sendiri dan tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mengetahui Ketua Lembaga ...................... Stempel Lembaga

........................................

......................, 2014 Hormat saya,

............................. *) coret yang tidak perlu

40



Lampiran 5: LAPORAN AWAL A.

PENERIMAAAN DANA BANTUAN 1. Tanggal penerimaan bantuan : ............................................ 2. Jumlah dana bantuan yang diterima : Rp. ..................................... (sertakan photocopy lembar buku Bank nilai bantuan yang diterima )

B.

RENCANA PENYELENGGARAAN KEGIATAN Rencana kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan

No

Tahapan kegiatan

Jenis kegiatan (buat secara rinci)

Waktu pelaksanaan

Keterangan

1 Sosialisasi 2 Pendaftaran peserta didik 3 Persiapan pelaksanaan pembelajaran 4 .... 5 .... C.

RENCANA ANGGARAN KEGIATAN Rencana anggaran kegiatan lembaga untuk penyelenggaraan kegiatan keterampilan berbasis kewirausahaan No

Uraian

Volume

Rencana Anggaran

Jumlah (Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1 dst

Jumlah


41


Saldo : Rp …………………………. Saldo Bank : Rp. …………………………. ............., .................................2014 Ketua Lembaga

Stempel Lembaga

(..........................................)

42



Lampiran 6: LAPORAN AKHIR PENYELENGGARAAN PROGRAM KETERAMPILAN I.

PELAKSANAAN KEGIATAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Sasaran

II.

PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN A. Pelaksanaan Kegiatan Uraikan tentang pelaksanaan kegiatan pembelajaran keterampilan di Lembaga Saudara secara jelas tentang pembelajaran keterampilan mulai dari: 1. Persiapan 2. Pelaksanaan 3. Perintisan / Pengembangan KUP 4. Hasil B. Hasil Kegiatan dan Analisis Uraikan tentang analisis terhadap kegiatan pembelajaran keterampilan yang meliputi: Hasil pembelajaran keterampilan 1. Permasalahan dan Upaya Pemecahan 2. Kesimpulan dan Saran 3. Rekomendasi C. Rintisan/Pengembangan KUP 1. Lembaga penerima dana bantuan 2013, melaporkan perintisan KUP meliputi, pembentukan KUP, pengurus KUP, merencanakan usaha, dan memulai usaha serta pengelolaan keuangan KUP, dll 2. Lembaga penerima dana bantuan 2011/2012, melaporkan tentang pengembangan lembaga KUP, pengembangan produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan KUP


43


III.

LAPORAN KEUANGAN Pertanggungjawaban seluruh penggunaan keuangan dibuat dalam bentuk rekapitulasi Format Laporan Keuangan adalah sebagai berikut.

No (1)

Uraian Kegiatan (2)

Jumlah (Rp) (3)

No

Tanggal

(4)

(5)

Uraian Pengeluaran (6)

Volume (7)

Jumlah (Rp) (8)

1

.............. Jumlah Saldo : Rp ……………… Saldo Bank : Rp. ………………… Saldo Kas : Rp. ………………… ………………,……………2014 Mengetahui Kepala Dinas Kab/Kota .................. Stempel Dinas

-----------------------------------------

Ketua. …………………… Stempel Lembaga

----------------------------------

NIP. 44



IV.

PENUTUP LAMPIRAN a. b. c. d.

Daftar Peserta Didik peserta kegiatan ketrampilan Salinan kuitansi, faktur, setoran pajak dll Daftar Tutor/NST Dokumentasi Kegiatan berupa foto, sertifikat keterampilan, bahan ajar dll yg dianggap perlu.


45


Lampiran 7: Laporan Rekapitulasi Lembaga Penerima Bantuan Keterampilan Kewirausahaan Program Paket B 2014 Kabupaten/Kota ......................................

No

Nama Lembaga

Alamat

Ketua Lembaga

Uraian Singkat Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan

Laporan Awal Sdh Blm

Laporan Akhir Sdh Blm

Jumlah

Mengetahui Kepala DinasPendidikan Kab/Kota ............................... Stempel Dinas

---------------------------------NIP.

46


Ket

PANDUAN PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM PAKET B. Buku 2 Bantuan Pendidikan Keterampilan Berbasis Kewirausahaan

Recommend Documents