2015 PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (BP-PAUDNI) REGIONAL IV BANJARBIkAhRsUan TAHUN 2015 i
KATA PENGANTAR Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
rahmat
dan
hidayah-Nya
serta
kerja
penyusun telah berhasil menyusun petunjuk teknis
keras
tim
Penyelenggaraan
program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat tahun 2015 yang dapat dijadikan acuan para penyelenggara/lembaga. Dengan terbitnya petunjuk teknis ini kami berharap akan memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan
dan
kepastian
secara
efisien
dan efektif terhadap penyelenggaraan program PKM. Oleh karena itu, kami
mengajak semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan
program agar bekerja lebih keras lagi untuk mencapai target dan kualitas yang lebih baik lagi . Untuk mewujudkan hal itu diperlukan dukungan semua pihak untuk memanfaatkan petunjuk teknis tersebut dengan benar, sehingga seluruh program dapat memenuhi
prinsip-prinsip tepat sasaran, tepat
penggunaan, bermutu, jujur, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang telah mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya, sehingga petunjuk teknis ini siap untuk disosialisasikan. Kami menyadari sepenuhnya bahwa tidak ada gading yang tak retak. Oleh karena itu, kritik, usul, atau saran yang konstruktif
sangat kami harapkan
sebagai bahan
pertimbangan
untuk menyempurnakan petunjuk teknis tersebut di
masa mendatang.
Amien. Selanjutnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat membantu menyukseskan penyelenggaraan program ini. Banjarbaru,
Februari 2015
Kepala BP PAUDNI Regional IV,
Dr. Samto NIP. 196506201992031002 i
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Menurut
World Economic
Forum,
sebuah
lembaga
nirlaba Yang didirikan oleh 1000 perusahaan papan atas dunia yang berkedudukan
di Jenewa, kewirausahaan merupakan penggerak yang
sangat penting bagi kemajuan perekonomian dan sosial suatu negara. Pertumbuhan yang begitu cepat dari banyak perusahaan tidak lepas dari
adanya
peran
kewirausahaan
yang
dinilai
sebagai
sumber
pertumbuhan inovasi, produktivitas dan peluang kerja. Oleh karena itu, menurutnya, banyak negara secara aktif mempromosikan program kewirausahaan melalui berbagai bentuk dukungan dari berbagai negara. Latar
belakang
mengapa
Balai
Pengembangan
Pendidikan
Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal Regional IV Banjarbaru memberikan dana bantuan program
pendidikan
kewirausahaan
masyarakat (PKM), alasannya sebagai berikut: 1. Angka kemiskinan di
Indonesia sesuai data BPS
sebesar 29,89 juta jiwa atau sebesar 12,36% dari
2012
237,64 juta
penduduk Indonesia hasil sensus penduduk BPS tahun 2010 2. Angka Pengangguran terbuka di Indonesia sesuai data BPS bulan Agustus tahun 2012 sebesar 7,24 juta jiwa atau 6,14
% dari
jumlah angkatan kerja sebesar 120,41 juta jiwa 3. Jumlah drop out SMK/SMU/MA ditambah lulusan SLTP, SLTA yang tidak melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi sesuai data PDSP 3
Kemdikbud tahun 2011 sebesar 1,7 juta anak/tahun 4. Negara dikatakan
makmur
apabila
jumlah
wirausaha
minimal mencapai 2% dari total jumlah penduduk 5. Kajian dari Kemenkop UMKM terbaru Januari 2012, dari seluruh penduduk Indonesia jumlah wirausahawan baru mencapai 1,56%. Persentase ini jauh lebih kecil
dibandingkan negara tetangga
Malaysia yang mencapai 5 persen dan Singapura yang mencapai 7%
Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka diperlukan suatu langkah terobosan. Penguatan sumber daya manusia, khususnya dalam peningkatan mutu produk
perlu
didorong
dan
disiapkan
kemampuannya. Menurut pendapat Sosiolog David Mc Clelland, suatu negara bisa menjadi makmur bila ada entrepreneur sedikitnya 2 % dari jumlah penduduknya. di Indonesia baru 0,18% dari penduduknya yang menggeluti dunia wirausaha (tahun 2011). Hal ini juga menunjukkan bagaimana
paradigma
tentang
pendidikan
yang
ditanamkan
oleh
penjajah, pendidikan hanya menyiapkan, tenaga-tenaga terampil untuk keperluan birokrasi dan industri. Disinilah, seharusnya dunia pendidikan dan pemerintah bekerja
sama
untuk
mendorong
terwujudnya
pendidikan yang berorientasi wirausaha. Pada
konteks
dunia bisnis, wirausahawan adalah seseorang
yang menemukan produk (barang dan jasa) baru, membuka pasar yang tadinya belum ada, memberikan nilai tambah terhadap produk yang diproduksi selama ini, yang menghubungkan: agar
modal
itu
semakin
modal
dan
pekerja,
berkembang, digunakan semakin baik, 4
sehingga
hasilnya
semakin
optimal.
Berdasarkan
latar
belakang
pemikiran diatas maka dibutuhkan program pendidikan kewirausahaan masyarakat.
B. Dasar 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2007,
tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja, dan
Pertanggungjawaban Anggaran Belanja. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2009, tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010, tentang 7. Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. 8. Permendikbud No.27/2012 tentang Bantuan Kepada Satuan PAUDNI dan Lembaga kemasyarakatan dibidang PAUDNI. 9. Daftar
Isian
Pelaksanaan
Anggaran
(DIPA)
Balai
Pengembangan
Pendidikan Nonformal dan Informal (BP-PNFI) Regional VI Banjarbaru Tahun 2015
5
C. Tujuan Tujuan Petunjuk Teknis ini adalah untuk memberikan acuan yang jelas bagi semua pihak yang terkait dengan perencanaan pelaksanan, dan pengendalian dana program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat. Adapun Tujuan penyelenggaraan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) ini adalah : 1. Menanamkan jiwa, sikap, dan etika wirausaha kepada peserta didik 2. Memberikan bekal pengetahuan tentang kewirausahaan kepada peserta didik 3. Memberi bekal keterampilan di bidang produksi barang/jasa kepada peserta didik 4. Melatih
keterampilan
berwirausaha kepada
peserta
didik melalui
praktik berwirausaha 5. Mendorong dan menciptakan wirausahawan baru melalui kursus dan pelatihan yang
didukung oleh dunia usaha dan industri, mitra-mitra
usaha dan dinas/instansi terkait, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja/usaha baru atau mengakses peluang kerja/usaha yang ada
D. Penggunaan dana Berikut adalah skema Rencana Anggaran Biaya untuk pelaksanaan kegiatan dimaksud perkegiatan :
6
4074.002.002 011 521211
Kelompok Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan
521219
Harga Satuan
Jumlah 36,000,000 1,300,000
Belanja Bahan - Pengadaan ATK Penyelenggaraan [1 KLP x 1 KEG]
1
OK
620,000
620,000
- Pengadaan perlengkapan peserta didik [15 ORG x 1 KLP x 1 KEG]
15
OK
30,000
450,000
1
OK
30,000
30,000
5
OK
40,000
200,000 1,300,000
Honor Output Kegiatan - Honorarium Ketua Kegiatan [1 ORG x 1 KLP x 1 KEG]
1
OK
400,000
400,000
- Honorarium Sekretaris Kegiatan [1 ORG x 1 KLP x 1 KEG]
1
OK
300,000
300,000
- Honorarium Anggota Kegiatan [2 ORG x 1 KLP x 1 KEG]
2
OK
300,000
600,000 27,400,000
Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Biaya operasional penyelenggaraan program [1 KLP x 1 KEG] - Pengadaan alat dan bahan merintis usaha untuk peserta didik [1 KLP x 15 ORG x 1 KEG]
522151
Sat
Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Kursus dan Pelatihan
- Penggandaan bahan [1 KLP x 1 KEG] - Penggandaan laporan [5 EKS x 1 KLP x 1 KEG] 521213
Vol
Belanja Jasa Profesi - Honor Pendidik/Tutor/ Narasumber [2 ORG x 1 KLP x 6 BLN]
1
KEG
4,900,000
4,900,000
15
OK
1,500,000
22,500,000 6,000,000
12
OB
500,000
6,000,000
Kuota anggaran dana Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) dilaksanakan di 11 (sebelas) lembaga/ SKB dengan masing-masing lembaga dialokasikan sebanyak 15 (lima belas) orang.
7
BAB II MEKANISME PELAKSANAAN
A. Waktu dan Tempat Kegiatan
Pendidikan
Kewirausahaan
Masyarakat
(PKM)
tahun
2015
dilaksanakan di SKB (UPTD PAUDNI Kabupaten) yang ditunjuk oleh Kepala BPPAUDNI dengan mempertimbangkan analisis kebutuhan PKM, Kelayakan peserta kegiatan (identifikasi oleh SKB), Prospek PKM pasca kegiatan, ketersediaan narasumber teknis (tutor) daerah, dukungan tenaga administrasi (panitia daerah) dan kelayakan lembaga pendukung dalam pelaksanaan program yang akan dilaksanakan baik sarana maupun prasarananya. B. Peserta Jumlah peserta yang akan mengikuti Kegiatan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) tahun 2015 pada masing-masing SKB adalah 15 orang. Adapun Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh peserta antara lain: 1. Peserta adalah
didik warga
program
Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat
masyarakat
yang
mau
mengikuti
(PKM)
pendidikan
pelatihan keterampilan yang terintegrasi dengan kewirausahaan.
dan
Dengan
kriteria sebagai berikut : 2. Warga masyarakat putus sekolah atau lulus tetapi tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran
disekolah
atau
program
pendidikan
kesetaraan), menganggur, dan tidak mampu. 3. Penduduk usia produktif (18 - 40 tahun)
8
4. Diprioritaskan warga masyarakat yang berdomisili disekitar lokasi kegiatan 5. Memiliki kemauan untuk mengembangkan rintisan (inkubator) bisnis 6. Memiliki minat dan motivasi untuk berwirausaha setelah mengikuti Program PKM. 7. Data calon peserta didik dibuktikan dengan melampirkan fotokopi KTP calon peserta didik
C. Pendidik Pendidik/instruktur pada Pendidikan
Kewirausahaan
Masyarakat
adalah seseorang yang memiliki : 1. Memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang keterampilan dan materi yang diajarkannya; 2. Memiliki pengalaman berwirausaha sesuai dengan bidang keterampilan yang diajarkan, 3. Mampu
melaksanakan
pembelajaran
pengetahuan,
keterampilan,
pengembangan sikap dan kepribadian terhadap peserta didik. Dibuktikan dengan sertifikat/surat keterangan yang relevan 4. Mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menggairahkan semangat peserta kegiatan. 5. Mampu menjalin komunikasi yang baik dengan peserta. 6. Mampu menggunakan alat atau media pembelajaran yang tersedia.
9
D. Jenis Keterampilan Keterampilan yang diselenggarakan dalam program PKM adalah jenis keterampilan produksi atau jasa yang ‘laku-jual’ (marketable) sehingga memiliki nilai tambah (value added)
untuk dijadikan bidang usaha yang
prospektif bagi lulusan program PKM (kursus yang tidak terstruktur, tidak harus bersertifikasi, boleh tidak berizin dan membuat acuan dan kurikulum sendiri, berbasis masyarakat dan potensi lokal) contoh : peternakan ayam itik kambing, perikanan ikan kepiting, pertanian tanaman hias, pembibitan jamur, perkebunan dll.
E. Pendekatan Program Program PKM diselenggarakan melalui pendekatan “4 in 1”, sesuai dengan alur dibawah ini
PELUANG USAHA
USAHA
WIRUSAHA + KETERAMPILAN
EVALUASI
MANDIRI
10
Penjelasan Alur : 1. Analisis Kebutuhan (need assessment) Jenis keterampilan yang dilaksanakan harus berdasarkan atas hasil penilaian kebutuhan
peluang
usaha
(sesuai dengan
jenis
usaha
mandiri), dengan melakukan cara, yakni: a. Mencari informasi tentang peluang usaha yang ada sesuai dengan jenis keterampilan yang akan dilatihkan, misalnya membuka rintisan usaha salon, bengkel, dll. b. Mencari dan mengembangkan usaha baru dengan memberdayakan potensi sumber daya sekitar. c. Apabila
hasil
analisis
kebutuhan
(need
assessment)
dianggap
berpeluang besar jenis keterampilannya, dan jelas tindak lanjutnya (usaha mandiri), maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKM
2. Pelaksanaan Program Kursus dan Pelatihan Program Kursus dan Pelatihan dilaksanakan harus sesuai dengan kebutuhan pasar
barang
dan
jasa.
Kurikulum
dan
bahan
ajar
mencakup; a) membangun pola pikir kewirausahaan; b) membangun dan meningkatkan sikap dan perilaku usaha; c) manajemen usaha (mencari administrasi
peluang usaha,
usaha,
tata
pemasaran,
usaha merintis usaha kecil,
pengelolaan
keuangan,
strategi
persaingan, jaringan kerja); d) keterampilan (vokasi) yakni suatu 11
keterampilan yang akan dirintis oleh peserta didik sebagai usaha kecil. 3. Evaluasi Untuk membuktikan peserta didik telah memiliki
kemampuan
wira
usaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi kepada setiap lulusan 4. penempatan Lulusan (Usaha Mandiri) Peserta didik yang sudah lulus evaluasi wajib dibimbing merintis usaha sesuai
dengan
keterampilan
yang
diperoleh
untuk
memproduksi barang dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pasar.
F. Kurikulum Kurikulum dan bahan
ajar
program pendidikan kewirausahaan mencakup:
1) Membangun pola
pikir kewirausahaan;
2)
Manajemen
usaha
(Mencari peluang usaha, Tata cara merintis usaha kecil, Administrasi usaha Pemasaran, Pengelolaan keuangan, Strategi persaingan, Jaringan kerja); 3)
Keterampilan (vokasi), yakni satu keterampilan yang akan
dirintis oleh peserta didik
sebagai usaha kecil; dan 4) Membangun
dan meningkatkan sikap dan perilaku wirausaha. Penyelenggaraan program PKM dilaksanakan minimal 200 jam @ 60 menit (teori, praktik, dan merintis usaha). Proses pendampingan usaha minimal 3 bulan setelah pembelajaran
G. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang digunakan minimal memenuhi persyaratan teknis yang diperlukan dalam proses pembelajaran, diantaranya; 12
1. Ruang belajar. 2. Ruang praktik dan peralatan praktik sesuai dengan bidang keahlian. 3. Alat Peraga 4. Tempat untuk Praktik Berwirausaha
13
H. Proses Belajar Pembelajaran Proses belajar mengajar mencakup : 1. Teori a) Penguatan pengetahuan yang terkait dengan bidang keterampilan dan kewirausahaan; b) Pemahaman terkait dengan alat, bahan, dan prosedur yang terkait dengan bidang keterampilan. c) Pemahaman yang terkait dengan teori tentang sikap, perilaku dan pola pikir sebagai seorang wirausahawan
2. Praktik a) Praktik keterampilan yang diajarkan di lembaga dan merujuk pada kemampuan kerja b) Praktik manajerial sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan berwirausaha.
3. Pembentukan karakter Pembiasaan sikap, perilaku, etos kerja, team work, kepemimpinan, kepribadian, disiplin, menjunjung tinggi penegakan hukum, kejujuran, budaya bersih, tanggung jawab, dan sebagainya
14
BAB III PENGAJUAN USULAN
A. Persyaratan usulan 1. Peserta didik berjumlah 15 orang dalam satu kelompok; 2. Panitia kegiatan (ketua, sekretaris, anggota) tidak merangkap sebagai pendidik/ tutor; 3. Tidak duplikasi pembiayaan; 4. Memiliki Kepala definitif, Pamong Belajar dan atau Staf;
B. Penyusunan Usulan 1. Program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat dilaksanakan di SKB 2. SKB sebagai penyelenggara program menyusun usulan kerjasama. 3. Usulan ditandatangani oleh Kepala BPKB/SKB. 4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Setempat
C. Mekanisme Pengajuan Usulan 1. Usulan yang telah ditandatangani oleh Kepala SKB selanjutnya dikirim kepada BP-PAUDNI Regional IV. 2. Usulan dikirim sebanyak 2 eksemplar, dengan jadwal sebagai berikut: No.
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
Keterangan
Pebruari – Maret 2015
BP-PAUDNI
1.
Penyusunan Petunjuk Teknis
2.
Sosialisasi Petunjuk Teknis
3 s.d 5 Maret 2015
BP-PAUDNI
3.
Penyusunan dan Pengajuan
6 Maret s.d 7 April 2015
BPKB/SKB
7 April s.d 30 April 2015
BP-PAUDNI
Usulan 4.
Analisis Usulan
15
a. Analisis Administrasi b. Analisis Subtansi c. Analisis Lapangan 5.
Rapat pleno hasil penilaian
1 s.d 3 Mei 2015
BP-PAUDNI
6.
Penetapan SK Kepala BPPAUDNI
4 s.d 11 Mei 2015
BP-PAUDNI
7.
Pelaksanaan program,
1 Juni s.d 31 Agustus
BPKB/SKB
2015 8.
Pembayaran Belanja Bahan,
1 Juni 2015
BP-PAUDNI
3 Juli 2015
BP-PAUDNI
3 September 2015
BP-PAUDNI
Juni s.d. September 2015
BP-PAUDNI
dan Belanja Operasional; 9.
Pembayaran Honor panitia dan Tutor, Tahap I
10.
Pembayaran
Honor
Tutor
Tahap II 11.
Monitoring
12.
Pelaporan kegiatan
30 September 2015
16
BAB IV PENGENDALIAN
A. Pemantauan Pemantauan perkembangan
merupakan program,
rangkaian ketepatan
Kegiatan penyaluran,
untuk
mengetahui
penerimaan
dan
pemanfaatan dana terhadap kegiatan yang telah direncanakan. Hasil pemantauan diharapkan dapat mengidentifikasi dan mengantisipasi sedini mungkin masalah atau penyimpangan yang terjadi. Aspek yang menjadi sasaran pemantauan mencakup kegiatan teknis dan administratif. Pemantauan memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan dengan pengertian
bahwa
pemantauan
tidak
hanya
mencari
masalah
dan
penyimpangan akan tetapi juga memberikan alternatif solusi untuk mengatasi berbagai masalah dan peningkatan kualitas program selanjutnya.
B. Evaluasi Evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan diklat dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) tahun 2015 dan sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program pada tahun berikutnya.
17
BAB V PENUTUP
Dengan diterbitkannya
Petunjuk Teknis Kegiatan Pendidikan Kewirausahaan
Masyarakat (PKM) tahun 2015 ini diharapkan dapat memperlancar pengelolaan dan penggunaan dana secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan kegiatan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) tahun 2015 yang bermutu dan profesional.
Jika
dalam
pelaksanaannya
program/kegiatan
yang
telah
memerlukan diusulkan
perubahan-perubahan dalam
proposal,
terhadap
dimungkinkan
untuk mengadakan adendum, sepanjang perubahan tersebut bersifat prinsip atau dipandang sangat perlu dan tidak menyimpang dari tujuan program.
Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) tahun 2015.
18
Lampiran 1: Sampul Depan USULAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM)
Ditujukan kepada: BP-PAUDNI Regional IV
Diajukan oleh: (Nama Lembaga Pengusul)
Alamat Lengkap Lembaga Pengusul No. Telp/HP. Lembaga
19
Lampiran 2 : Format Surat Usulan Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)
Nomor Lamp Perihal
KOP SURAT LEMBAGA BPKB/ SKB : …………………….. …………..,………2015 : …………………….. : Usulan Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Tahun 2015
Yth. Kepala BP-PAUDNI Regional IV Jl. Ambulung Loktabat Selatan Banjarbaru Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama :............................................ ………………. NIP : ........................................... ………………. Pangkat/Gol. : ........................................... ………………. Jabatan :Kepala BPKB/ SKB ………………………… Alamat lembaga :................................................................... Dengan ini kami mengajukan usulan Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Tahun 2015 jenis program …………………. dengan anggaran sebesar Rp. ###.###.###,-
(………………………) untuk keperluan sebagaimana Usulan
terlampir . Demikian permohonan ini kami ajukan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.
Hormat kami, Pemohon (ttd & stempel lembaga)
Nama Jelas
20
Lampiran 3 : Formulir Usulan Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) Tahun 2015; FORMULIR UASULAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM) A. Identitas Lembaga Nama Lembaga
: ...................................................
Alamat Lengkap
: ...................................................
Telepon
: ...................................................
Faximili
: ...................................................
Email
: ...................................................
Nama Kepala
: ...................................................
No. Telp./HP Kepala
: ...................................................
B. Ketenagaan Pendidikan No
Ketenagaan
SMA/Sedera jat L
1
PNS Struktural
2
Pamong Belajar Madya
3
Pamong Belajar Muda
4
Pamong Belajar Pertama
5
Calon Pamong Belajar (CPNS)
6
Honorer Total
21
P
L+P
Diploma L
P
L+ P
S1 L
P
S2 L+ P
L
P
L+ P
JUMLAH
C. Jumlah Tutor, Pengelola, dan warga belajar Program PKM: 1. Biodata Tutor/ Narasumber No 1. 2.
Nama Tutor/ Narasumber
Pekerjaan
Pendidikan
Alamat
2. Biodata Pengelola Nama Pengelola
No
Pekerjaan
Pendidikan
1. 2. 3. 4.
Jabatan Dalam Kelompok Ketua Sekertaris Anggota Anggota
3. Biodata Warga Belajar Program PKM No 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Warga Belajar
Tempat Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Alamat
Dst
………………,……….2015 Pimpinan/ Ketua Lembaga ........................ ttd+stempel lembaga ---------Nama Jelas-----------
22
Lampiran 5
: Contoh Cover Laporan Akhir;
LAPORAN
PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN MASYARAKAT (PKM) TAHUN 2015 Ditujukan Kepada: Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI) Regional IV
Jl. Ambulung Loktabat Selatan Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan
Disusun Oleh: Nama Lembaga
: ………………………………………………………..
Alamat Lembaga
: ………………………………………………………..
Jalan
: ………………………………………………………..
RT/RW/Dusun
: ………………………………………………………..
Desa/Kelurahan*)
: ………………………………………………………..
Kecamatan
: ………………………………………………………..
Kabupaten/Kota*)
: ………………………………………………………..
Provinsi
: ………………………………………………………..
No. Telp/Hp/Fax
: ………………………………………………………..
*) coret salah satu
Lampiran 6
: Format Laporan Akhir Kegiatan;
1. Judul Laporan Judul dalam sampul laporan harus singkat dan jelas, serta memuat: a. Nama program/kegiatan yang dilaporkan b. Nama Lembaga BPKB/ SKB penerima dana bantuan c. Lokasi/alamat lengkap pelaksanaan kegiatan 2. Sistematika Isi Laporan (berisi kegiatan Penyelenggaraan Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) a. Pendahuluan 1) Latar Belakang 2) Tujuan b. Sasaran Program c. Waktu dan Tempat d. Rincian Kegiatan e. Penggunaan Anggaran f. Hasil yang dicapai g. Tindak lanjut kegiatan Lampiran – lampiran : 1. SPJ (kuitansi, nota pembelian, tanda terima, setoran pajak) 2. Biodata Pengelola, Pendidik/Tutor dan warga belajar 3. Daftar Hadir Pengelola, Pendidik/Tutor dan warga belajar 4. Dokumentasi Kegiatan
Lampiran 7 : Format SK Kepanitian Penyelenggara Kelompok Percontohan Pembelajaran Pendidikan Masyarakat
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL REGIONAL IV Jalan Ambulung Loktabat Selatan Banjarbaru, Kalimantan Selatan Telepon. (0511) 4772187, Faksimile (0511) 4777722
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL (BP-PAUDNI) REGIONAL IV NOMOR 561 /B11/KU/2015 TENTANG PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN DI SKB ……………. TAHUN ANGGARAN 2015
Menimbang
: a.
b.
c.
Mengingat
: 1. 2. 3. 4. 5.
bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis penyelenggara pendidikan anak usia dini, nonformal, dan informal di tingkat kabupaten/kota, yang memiliki anggaran sangat terbatas. bahwa dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses pendidikan masyarakat, khususnya layanan program Kursus dan Pelatihan, maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan penyelenggaraan percontohan program Kursus dan Pelatihan kepada UPTD SKB. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, dipandang perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Balai Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI) Regional IV. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.05/2006 tentang
Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2013, tentang Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal;
Memperhatikan : a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP-PAUDNI Regional IV Nomor: SP DIPA-023.05.2.670493/2015 Tahun Anggaran 2015
Menetapkan
MEMUTUSKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL REGIONAL IV PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM KURSUS DAN PELATIHAN DI SKB ……………… TAHUN ANGGARAN 2015;
Kesatu
: Menetapkan pelaksanaan penyelenggaraan program Kursus dan Pelatihan 2015 di SKB ………,.
Kedua
: Kepada nama-nama yang terkait dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan pelaksanaan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga
: Dana pelaksanaan kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan program Kursus dan Pelatihan 2015 di SKB ………,. dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BP-PAUDNI Regional IV Nomor: SP DIPA-023.05.2.670493/2015.
Keempat
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
Kelima
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perubahan seperlunya.
Ditetapkan di : Banjarbaru Pada tanggal : 06 Agustus 2014 Kepala BP-PAUDNI Regional IV
Dr. Samto NIP 196506201992031002
Tembusan Yth. 1. Direktur Jenderal PAUDNI, Kemdikbud; 2. Sekretaris Ditjen PAUDNI Kemdikbud; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota ybs.; 4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Banjarmasin; Lembaga penerima bantuan.
Lampiran I Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI) Regional IV : /B11/KS/2015 : Juni 2015
PANITIA PELAKSANA/PENGELOLA PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL BP-PAUDNI REGIONAL IV TAHUN 2015
NO
NAMA
NIP
JABATAN DALAM
JABATAN
KEDINASAN
DALAM TIM
1
…………………………....
…………………………….
………………………..
Ketua
2
…………………………....
…………………………….
………………………..
Sekertaris
3
…………………………....
…………………………….
………………………..
Anggota
4
…………………………....
…………………………….
………………………..
Anggota
Banjarbaru, Kepala,
2015
Dr. Samto NIP 196506201992031002
Lampiran II Nomor Tanggal
: Keputusan Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (BP-PAUDNI) Regional IV : /B11/KS/2015 : 2015
PENDIDIK/ TITOR/ NARASUMBER PENYELENGGARAAN KELOMPOK PERCONTOHAN PEMBELAJARAN KURSUS DAN PELATIHAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL BP-PAUDNI REGIONAL IV TAHUN 2015
NO
NAMA
TEMPAT TANGGAL LAHIR
PENDIDIKAN
BIDANG KEAHLIAN
1 2
Banjarbaru, Kepala,
2015
Dr. Samto NIP 196506201992031002
