PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C

DANA DEKONSENTRASI

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010

SAMBUTAN Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenakan mulai tahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifikan telah membantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, dan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun iv

Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa. Oleh karena itu pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan. Untuk itulah maka Pedoman Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemudahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Hamid Muhamad, Ph.D


v

pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan nasional semakin mamahami arti penting dan strategisnya Pendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. KATA PENGANTAR

Jakarta, Januari 2010 Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok.

Dr. Triyadi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahan ajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layanan terbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan vi



vii

DAFTAR ISI SAMBUTAN .......................................................... iv KATA PENGANTAR .................................................. vi DAFTAR ISI ........................................................ viii

C. Penyaluran Dana BOP ................................. 21 D. Kewajiban Lembaga Penyelenggara ................ 21 E. Peran dan Kewajiban Dinas Pendidikan atau P2PNFI atau BPPNFI ............................................. 22 BAB IV. PELAPORAN A. Pelaporan Pengelolaan Dana Dekon................. 23

BAB I. A. B. C. D.

PENDAHULUAN Latar Belakang ........................................... Dasar Hukum ............................................. Maksud dan Tujuan ...................................... Pengertian ................................................

BAB II. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J.

PENYELENGGARAAN Jenis Lembaga/Satuan Lembaga ...................... 6 Persyaratan ............................................... 6 Pendidik/Tutor ........................................... 8 Bahan Ajar ................................................ 8 Peserta Didik ............................................. 9 Kelompok Belajar ...................................... 10 Program Pembelajaran ................................ 11 Pembiayaan ............................................. 12 Penjelasan Pembiayaan ............................... 13 Indikator Kunci Keberhasilan ........................ 18

1 2 3 4

BAB V. PENUTUP LAMPIRAN 1. Sistematika Proposal .................................. 26

BAB III. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. Proses Penilaian ........................................ 19 B. Tim Penilai dan Visitasi ............................... 19 viii


2. Contoh Instumen Penilaian Administrasi, Substansi dan Visitasi .............................................. 31 3. Contoh Format Data Peserta Didik .................. 36 4. Contoh Format Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan ........................................... 37 5. Sistematika Pelaporan ................................ 38 6. Contoh Perjanjian Kerjasama ........................ 40 7. Contoh Laporan Keuangan ............................ 48 8. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program dari Lembaga ................ 49 9. Petunjuk penggunaan dana keterampilan Pendidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan ......................................... 51 Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

ix

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Pendidikan Kesetaraan pada hakekatnya merupakan program pelayanan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal dan informal, bertujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan setara SD, SMP dan SMA atau yang sederajat kepada warga masyarakat yang oleh karena sesuatu hal kebutuhan pendidikannya tidak mungkin dapat ditempuh melalui jalur pendidikan formal dan atau mereka dengan sadar memilih menempuh jalur pendidikan nonformal dan informal untuk menuntaskan pendidikannya. Dalam pembangunan pendidikan nasional, pendidikan kesetaraan mempunyai dua peran strategis, yaitu; (1) penunjang suksesnya Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dengan program utamanya Paket A setara SD/MI dan Paket B setara SMP/ MTs, dan (2) melayani orang dewasa yang ingin memiliki pendidikan dasar (Paket A dan Paket B) serta pendidikan menengah yang diselenggarakan melalui Program Paket C. Meskipun pendidikan menengah belum merupakan program wajib belajar, namun fakta mengungkapkan bahwa Program Paket C dari tahun ke tahun peserta didiknya terus meningkat, meskipun anggaran yang disediakan dari pemerintah masih sangat terbatas. Tahun 2004 jumlah peserta didik Paket C sebanyak 84.593 orang dan pada tahun 2008 meningkat menjadi 606.310 orang. Apabila dilihat dari mutu, tingkat kelulusan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan Paket C rata-rata 76,40% (IPS) dan 68% (IPA) x



1

pada tahun 2007 dan ini relatif konstan terjadi pada tahun 2008 dan 2009 Dari gambaran di atas, kebijakan penyelenggaraan Paket C tahun 2009 agar lebih bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, dikembangkanlah Program Paket C yang berorientasi akademik yang diperuntukkan bagi peserta didik yang hanya membutuhkan ijazah, Paket C Integrasi-Kecakapan Hidup yang diperuntukkan bagi peserta didik yang belum bekerja dan tidak memiliki keterampilan untuk bekerja dan Paket C Murni Kejuruan, diperuntukkan bagi peserta didik yang ingin meningkatkan kompetensinya sebagai bekal bekerja di sektor formal dan informal. Sementara itu, dalam proses pembelajaran dapat ditempuh dengan sistem pembelajaran reguler, terbuka dan intensif (percepatan). Dengan demikian diharapkan, lulus Paket C tidak hanya orientasi Ijazah, tapi yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa lulusan Paket C memiliki kompetensi keterampilan yang dapat digunakan sebagai bekal mencari nafkah, serta pengurangan jumlah peserta didik dari rata-rata kelompok belajar 40 orang menjadi 30 orang utamanya untuk kelas awal dan lanjutan satu. Selanjutnya untuk menindaklanjuti kebijakan yang telah ditetapkan, diterbitkan petunjuk teknis bantuan operasional penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C tahun 2009 yang diperuntukkan bagi para pemangku kepentingan pendidikan nonformal dan informal. B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 4. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 Tentang Program Paket C. 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.14/2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan. C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Petunjuk teknis ini dimaksudkan untuk memberi acuan kepada para pengelola program pendidikan kesetaraan Paket C agar: a. Memahami tentang kebijakan penyelenggaraan Program Paket C tahun 2009. b. Memahami tatacara penetapan lembaga/satuan penyelenggara Paket C baik untuk kelompok belajar awal maupun lanjutan. c. Dapat melaksanakan kebijakan secara transparan dan akuntabel serta dapat melaksanakan program tepat waktu dan tepat sasaran.

Dasar hukum penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Program Paket C adalah: 2



3

2. Tujuan Tujuan akhir Petunjuk Teknis ini adalah: a. Peserta didik Program Paket C dapat mengikuti program pembelajaran dengan mutu yang baik dan sesuai dengan kebutuhannya. b. Semua peserta didik Paket C dapat mengikuti program pembelajaran sesuai dengan rencana dan tidak ada yang putus belajar. D. PENGERTIAN 1. Program Paket C Program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA serta memiliki keterampilan untuk bekerja dan atau mematuhi dunia usaha/industri.

Tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan yang berkualifikasi sebagai pembimbing dan pelatih dan sebutan lain sesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/vokasi.

2. Peserta didik

5. Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang berusaha mengembang kan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu pada jalur pendidik nonformal. Peserta didik bisa juga disebut warga belajar.

Kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Tutor Tenaga pendidik laki-laki maupun perempuan pada jalur pendidikan nonformal yang bersedia untuk membantu proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang dimiliki pada Program Paket C. 4


4. Nara Sumber Teknis

6. Standar isi Ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.


5

BAB II PENYELENGGARAAN

2. Teknis Operasional

A. JENIS LEMBAGA/SATUAN PENYELENGGARA

a. Memiliki peserta didik/warga belajar baik laki-laki maupun perempuan minimal untuk kelas awal di tingkat lanjut pertama Program Paket C 30 orang, dan kelas lanjutan kedua 40 orang terutama yang dibiayai dari APBN;

Lembaga/Satuan yang dapat menyelenggarakan Program Paket C adalah:

b. Memiliki pendidik mininal 7 orang dan tenaga kependidikan minimal 1 orang;

1. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). 2. Organisasi, Lembaga, Yayasan, Forum/paguyuban dan satuan pendidikan sejenis. 3. UPTD yaitu Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) dan atau sebutan lainnya yang sejenis. B. PERSYARATAN 1. Administratif a. Lembaga berbadan hukum memiliki; Akta Notaris dan atau surat keputusan pejabat pemerintah setempat;

d. Memiliki kemitraan dengan Dunia Usaha atau Dunia Industri untuk proses pembelajaran maupun praktek, yang dapat ditunjukan dengan surat keterangan dari pihak Mitra bahwa pernah bekerjasama, atau MOU dengan Dunia Usaha/Dunia Industri e. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas dan struktur organisasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari: 1) Tenaga Kependidikan: ·

Ketua

b. Memiliki rekening bank dan NPWP yang masih aktif atas nama lembaga;

·

Penanggungjawab program/penyelenggara

c. Memiliki ijin operasional/penyelenggaraan dari Dinas Pendidikan Setempat;

·

Sekretaris

·

Bendahara

d. Mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat.

6

c. Memiliki sarana dan prasarana belajar yang memadai sesuai dengan jumlah peserta didik untuk pembelajaran teori dan praktek;


2) Tenaga Pendidik f. Memiliki sekretariat penyelenggara di lokasi pembelajaran.


7

C. PENDIDIK/TUTOR 1. Jumlah pendidik/tutor untuk Program Paket C terdiri dari 7 (tujuh) orang tiap kelompok belajar; terdiri atas 6 orang tutor mata pelajaran akademik dan 1 orang tutor keterampilan (Narasumber Teknis). 2. Kualifikasi Minimal berpendidikan diploma tiga (D3) atau memiliki kompetensi kompetensi paedagogik. D. BAHAN AJAR 1. Bahan Ajar Akademik a. Bahan ajar diadakan oleh Pengelola b. Bahan ajar mengacu kepada Standar Isi Pendidikan Kesetaraan c. Rasio Bahan Ajar setiap warga belajar satu buku untuk masing-masing mata pelajaran 2. Bahan Ajar Keterampilan /vokasi a. Bahan ajar diadakan oleh Pengelola.

1. Sasaran Sasaran (peserta didik) Program Paket C adalah: 1. Warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang tidak menuntaskan pendidikan menengah melalui jalur pendidikan formal. 2. Lulus SMP/Paket B atau yang sederajat dan putus sekolah SMA/SMK/Sederajat. 3. Lulus tes penempatan bagi putus sekolah SMA/SMK/ sederajat. 4. Memilih Program Paket C untuk menuntaskan pendidikannya. 5. Tidak dapat bersekolah karena berbagai faktor (waktu, geografi, ekonomi, dll). 6. Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mengikuti program sampai tuntas. 7. Prioritas peserta didik Program Paket C yang dibiayai dari APBN ialah:

b. Bahan ajar yang digunakan sesuai dengan jenis keterampilan yang dibutuhkan peserta didik.

1) usia minimal 15 tahun,

c. Bahan Ajar keterampilan untuk Paket C setingkat dengan tingkat Mahir atau dapat pula terampil tergantung dari latarbelakang peserta didik.

3) berasal dari keluarga miskin baik laki-laki maupun perempuan.

d. Rasio Bahan Ajar setiap warga belajar satu buku untuk masing-masing mata pelajaran.

8

E.PESERTA DIDIK


2) lulusan Paket B merupakan prioritas utama,

Sedangkan mereka yang tergolong mampu, dan hanya untuk mencari ijazah guna memenuhi persyaratan akademis untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi serta meningkatkan ruang/golongan dimana ia bekerja, tidak dibiayai dari APBN. Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) 9

2. Hak dan Kewajiban Peserta didik Hak peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket C adalah:

kompetensi akademik dan vokasional. 1. Pembelajaran Akademik

b. Mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dapat dilaksanakan dengan tatap muka, tutorial, dan mandiri. Pengaturan kegiatan pembelajaran seperti tercantum pada permen nomor 3 tahun 2008 tentang Standar Proses adalah tatap muka minimal 20%, tutorial minimal 30%, dan mandiri maksimal 50%.

c. Mendapatkan Ijazah setelah dinyatakan lulus UNPK.

2. Pembelajaran Vokasional

a. Mendapatkan pelayanan pendidikan secara akademik dan vokasional / keterampilan;

Kewajiban peserta didik selama mengikuti pembelajaran Program Paket C adalah: a. Mengikuti seluruh proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; b. Menyelesaikan program pembelajaran sesuai dengan paket pembelajaran yang diikuti. F. KELOMPOK BELAJAR 1. Kelas Awal Untuk kelas awal minimal kelompok belajar 30 orang peserta didik. 2. Kelas Lanjutan Untuk kelas lanjutan pertama rata-rata 30 orang dan lanjutan dua rata-rata 40 orang peserta didik tiap kelompok belajar. G. PROGRAM PEMBELAJARAN

a. Dilakukan dengan tatap muka dan praktek (magang). b. Dapat dilakukan bekerjasama dengan lembaga mitra yang terkait. c. Memiliki kurikulum keterampilan yang diajarkan sesuai dengan tingkatan; Paket C setara tingkat Mahir. d. Memiliki jaringan kemitraan dengan Dunia Usaha atau Dunia Industri untuk proses pembelajaran maupun praktek. 3. Pembelajaran Keterampilan (Vokasi) Untuk kelas awal dan lanjutan 1 (satu) dan lanjutan 2 (dua) dapat diselenggarakan sendiri dan atau bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan sesuai dengan jenis keterampilan yang dibelajarkan. Jika lembaga penyelenggara melaksanakan sendiri, wajib menyusun kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai dengan jenis keterampilan yang diajarkan. Evaluasi peningkatan keterampilan dapat dilaksanakan oleh lembaga yang kompeten atau sendiri, dan yang terpenting selama pembelajaran peserta didik telah mampu memproduksi sesuatu yang dapat mendatangkan uang.

Dalam penyelenggaraan program pembelajaran memuat 10



11

H. PEMBIAYAAN Biaya untuk pelaksanaan penyelenggaraan Program Paket C dari dana dekonsentrasi APBN sektor pendidikan tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1. Kelompok Belajar Awal a. Program Paket C Kelompok belajar awal Paket C berjumlah 30 orang, dengan komponen pembiayaan: TABEL 1. BIAYA PEMBELAJARAN KELAS AWAL PAKET C NO 1.

2.

3.

12

KOMPONEN BAHAN a. Modul/bahan ajar b. Penilaian tes semester Sub total 1 ALAT a. Alat tulis peserta didik (buku tulis, pensil, pulpen, penghapus,mistar, & busur) b. Administrasi pembelajaran (absen tutor/WB, buku induk, buku tamu, buku inventaris dll) c. Sarana Pembelajaran (kapur/spidol, penghapus papan tulis dan papan tulis) d. Bantuan Pembiayaan Keterampilan Sub total 2 TENAGA a. Transport tutor (7 orang X 12 bln) b. Transport penyelenggara Sub total 3 Total 1 + 2 + 3 Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

VOL SAT 30 30

set OK

BIAYA 130,000 50,000

Dana Keterampilan per orang Rp300.000 digunakan untuk Pendidikan Kewirausahaan dengan pola Prakoperasi seperti petunjuk penggunaan dana terlampir pada Lampiran 9. 2. Kelompok Belajar Lanjutan

3,900,000 1,500,000 5,400,000

Program pembelajaran untuk program lanjutan mengikuti proses pembelajaran di kelas sebelumnya. Sistem pembelajaran dapat disesuaikan dengan Kebijakan Direktur Pendidikan Kesetaraan yang meliputi sistem: (1) Reguler, (2) Intensif, (3) Terbuka. Biaya pembelajaran Paket C lanjutan dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3.

TOTAL

30

OT

50,000

1,500,000

1

set

50,000

50,000

1

set

100,000

100,000

30

orang 300,000

9,000,000 10,650,000

72 12

OB OB

29,400,000 3,600,000 33,000,000 49,050,000 49,050,000 1,635,000

350,000 300,000

Dana bantuan kelompok belajar awal harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.


I. PENJELASAN PEMBIAYAAN Penjelasan Komponen Pembiayaan Kelompok Belajar Awal dan Lanjutan. Komponen pembiayaan yang tergambar dalam tabel terdiri dari 4 komponen untuk kelas awal dan lanjutan dan ada 3 komponen untuk kelas persiapan UNPK, dengan penjelasan sebagai berikut: 1. Bahan a. Peruntukan belanja bahan hanya digunakan untuk pembelian buku modul/bahan ajar, Paket C kelas awal Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

13

TABEL 2. BIAYA PEMBELAJARAN PAKET C

TABEL 3. BIAYA PEMBELAJARAN PAKET C

(Lanjutan 1)

(Lanjutan 2/ Lanjutan UNPK)

NO 1.

2.

3.

KOMPONEN BAHAN a. Modul/bahan ajar b. Penilaian tes semester Sub total 1 ALAT a. Alat tulis peserta didik (buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar, dan busur) b. Administrasi pembelajaran (absent tutor/WB, buku induk, buku tamu,buku inventaris dll) c.Sarana Pembelajaran (kapur/spidol, penghapus papan tulis dan papan tulis) d. Bantuan Pembiayaan Keterampilan Sub total 2 TENAGA a. Transport tutor (7 orang X 12 bln) b. Transport penyelenggara Sub total 3 Total 1 + 2 + 3 Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

VOL SAT

BIAYA

TOTAL

130,000 50,000

3,900,000 1,500,000 5,400,000

1. 30 30

set OK

30

OT

50,000

1,500,000

1

set

50,000

50,000

1

set

100,000

100,000

orang

300,000

9,000,000 10,650,000

30

84 12

OB OB

350,000 300,000

29,400,000 3,600,000 33,000,000 49,050,000 49,050,000 1,635,000

Catatan: Apabila dalam RKAKL tidak sesuai dengan atau kurang dari ketentuan di atas maka komponen yang tidak boleh dikurangi ialah biaya modul/bahan ajar, bantuan pembiayaan keterampilan dan transport tutor serta transport penyelenggara. Sedangkan komponen lainnya bisa disusun sesuai dengan kelayakannya.

14

NO


2.

3.

KOMPONEN BAHAN a. Modul/bahan ajar b. Penilaian tes semester Sub total 1 ALAT a. Alat tulis peserta didik (buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, mistar, dan busur) b. Administrasi pembelajaran (absent tutor/WB, buku induk, buku tamu, buku inventaris dll) c. Sarana Pembelajaran (kapur/spidol, penghapus papan tulis dan papan tulis) d. Bantuan Pembiayaan Keterampilan Sub total 2 TENAGA a. Transpor tutor (..orang X .. bln) b. Transpor penyelenggara Sub total 3 Total 1 + 2 + 3 Harga Satuan Kelompok Harga Satuan Orang

VOL SAT

BIAYA

TOTAL

40 40

set OK

65,000 25,000 -

2,600,000 1,000,000 3,600,000

40

OT

25,000

1,000,000

1

set

25,000

25,000

1

set

50,000

50,000

150,000

6,000,000 7,075,000

350,000 3000,000

21,000,000 3,600,000 24,600,000 35,275,000 35,275,000 881,875

40

orang

60 12

OB OB

Catatan: Dalam pembelajaran Paket C lanjutan 2/ Lanjutan UNPK tidak ada biaya keterampilan karena konsentrasinya pada persiapan UNPK yang lamanya 6 bulan. Oleh karena itu, sifatnya adalah pendalaman terhadap materi yang diujikan (soal-soal persiapan UNPK).


15

dan lanjutan sebanyak 13 modul/bahan ajar, dan kelas persiapan UNPK sebanyak 7 modul/bahan ajar yang di UNPK-kan. b. Penggunaan dana penilaian semester digunakan untuk transport penulis dan penggandaan soal 2 semester untuk semua mata pelajaran. c. Masing-masing komponen bahan tersebut berdasarkan jumlah peserta didik (Paket C kelas awal 30 orang, sedangkan Paket C lanjutan 40 orang). 2. Alat a. Dibelanjakan untuk pengadaan alat tulis peserta didik selama 2 (dua) semester. b. Kelengkapan administrasi kelompok belajar seperti buku absensi peserta didik, absensi tutor, buku induk peserta didik, buku tamu, buku kas dsb. Dan dapat digunakan untuk menggandakan soal-soal UNPK. c. Sarana pembelajaran meliputi pengadaan papan tulis, kapur, penggaris besar, penghapus. d. Bantuan biaya keterampilan diperuntukkan untuk kegiatan pembelajaran keterampilan yang dapat menunjang ekonomi peserta didik. Pola Penggunaannya ada pada Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Pembiayaan Keterampilan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan Berbasis Pra Koperasi.

16


3. Tenaga Transport tutor harus dibayarkan 1 (satu) orang tutor Rp350.000,- per bulan. Untuk Paket A 2 (dua) orang tutor dan Paket B 6 (enam) orang tutor untuk kelas awal dan 7 (tujuh) orang tutor untuk kelas lanjutan selama 12 bulan, kecuali kelas persiapan UNPK hanya dibayarkan 6 bulan. 4. Pengelolaan a. Rekrutmen peserta didik baru, digunakan sebagai manajemen provinsi untuk mengumpulkan data-data calon peserta didik. b. Manajemen pengelolaan Bantuan Sosial, diperuntukkan untuk pembiayaan penilaian proposal (sekretariat, tim penilai, dan ATK penilaian). c. Visitasi lapangan digunakan panitia provinsi untuk menilai kelayakan lembaga untuk menerima bantuan sebagai bagian dari penilaian. d. Monev digunakan untuk pengendalian mutu program, baik petugas provinsi ke kabupaten/ kota, maupun petugas kabupaten/kota ke kecamatan yang besarnya sesuai dengan pagu yang tersedia. 5. Pembiayaan Komponen pembiayaan bahan, alat dan tenaga dibelanjakan dalam bentuk bansos, sedangkan untuk komponen pengelolaan dalam bentuk belanja barang di satuan kerja.


17

J. INDIKATOR KUNCI KEBERHASILAN Indikator kunci keberhasilan (IKK) dari program Bantuan Paket C adalah sebagai berikut: 1. Minimal 75 % dana bantuan pendidikan kesetaraan tersalurkan paling lambat bulan Juni 2009, dan 100% pada Bulan September. 2. 100% lembaga membayar transport tutor tiap tutor Rp350.000/ bulan. 3. 100% lembaga mengalokasikan biaya keterampilan untuk kelas awal dan kelas lanjutan 1 Rp300.000/tahun. 4. 100% lembaga mengalokasikan biaya pengadaan bahan ajar bagi setiap peserta didik untuk kelas awal dan kelas lanjutan 1 sebesar Rp100.000 per peserta didik/tahun. Jumlah bantuan yang diberikan harus sesuai dengan kondisi riil peserta didik pada tahun berjalan dan harus sudah selesai diluncurkan paling lambat bulan Juni tahun berjalan.

18


BAB III MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN A. PROSES PENILAIAN 1. Seluruh proposal yang masuk dari lembaga calon penerima BOP Program Paket C akan dilakukan penilaian secara kompetitif, terutama untuk kelas awal. Untuk kelas lanjutan diberikan atas dasar laporan pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. 2. Penilaian dilakukan melalui tahapan: penilaian administrasi meliputi kelengkapan persyaratan lembaga sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, penilaian substansi program meliputi muatan isi, sasaran dan komponen lain sesuai dengan kebijakan pendidikan kesetaraan yang mempunyai dampak langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara akademik dan vokasional dan visitasi lapangan. 3. Hasil penilaian dan visitasi lapangan dari tim penilai dilaporkan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi/Kepala P2PNFI dan atau BPPNFI dengan tembusan Direktur Pendidikan Kesetaraan. B. TIM PENILAI DAN VISITASI 1. Tim penilai bertugas menilai proposal dan melaksanakan visitasi lapangan terhadap lembaga yang menjadi nominaPetunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

19

tor penerima bansos. Tim dibentuk dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/ Kepala P2PNFI dan atau BPPNFI.

d. Penetapan Surat Keputusan Lembaga Penerima Bansos oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi untuk Dinas Pendidikan Provinsi dan P2PNFI dan atau BPPNFI.

2. Tim penilai melakukan penilaian terhadap proposal BOP Paket C, dengan susunan organisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota dan 5 (lima) orang anggota.

e. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pendidikan untuk Dinas Pendidikan Provinsi atau P2PNFI dan atau BPPNFI. SK Penetapan dari Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau P2PNFI dan atau BPPNFI kepada lembaga dan menyampaikan tembusannya kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan.

3. Komposisi Tim penilai proposal terdiri unsur birokrasi pada Satker yang bersangkutan dan mitra terkait. (ada unsur dari FK PKBM setempat) 4. Jumlah tim penilai mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan beban objek sasaran penilaian.

f. Proses pencairan dana bansos. 3. Tahap Pengendalian a. Monitoring dan Evaluasi Program.

PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

b. Penyusunan laporan.

1. Tahap Persiapan a. Sosialisasi di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan. b. Membentuk tim penilai. c. Menyusun instrumen penilaian. 2. Tahap Pelaksanaan a. Penilaian proposal oleh tim penilai.

20

C. PENYALURAN DANA BOP Penyaluran dana BOP Paket C dilakukan langsung ke rekening lembaga melalui KPPN setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. D. KEWAJIBAN LEMBAGA PENYELENGGARA

b. Visitasi lembaga calon penerima bansos oleh tim penilai.

1. Melaksanakan program pembelajaran Paket C yang terintegrasi dengan pendidikan keterampilan sesuai dengan petunjuk teknis dan kebijakan Direktorat.

c. Usulan dan rekomendasi Penetapan lembaga calon penerima dana bantuan sosial dari Tim Penilai.

2. Memanfaatkan dana BOP Paket C sesuai dengan usulan dan peruntukan dalam proposal.



21

3. Menyampaikan laporan program dan laporan administrasi keuangan (laporan awal, laporan pembelajaran dan laporan administrasi keuangan kepada Dinas Pendidikan Provinsi yang ditembuskan pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terkait, sekurang-kurangnya pada awal kegiatan dan setelah selesai pembelajaran. E. PERAN DAN KEWAJIBAN DINAS PENDIDIKAN ATAU P2PNFI ATAU BPPNFI Dalam pelaksanaan program BOP Paket C, Dinas Pendidikan Provinsi melakukan kewajiban sebagai berikut: 1. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.

BAB IV PELAPORAN A. PELAPORAN PENGELOLA DANA DEKON Pelaporan meliputi: 1. Laporan bulanan menjelaskan perkembangan daya serap yang disampaikan pada minggu ketiga setiap bulan ke Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional. 2. Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan alokasi anggaran yang dikelola.

2. Menilai dan menetapkan lembaga penyelenggara sesuai dengan petunjuk pelaksanaan 3. Memberi bantuan teknis, monitoring dan evaluasi proses pelaksanaan program 4. Menyampaikan laporan periodik.

22



23

BAB V PENUTUP Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi acuan, dan sebagai rujukan bagi pihak terkait dalam menyusun petunjuk pelaksanaan yang sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masing-masing satker daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Bagi daerah yang melakukan revisi terhadap hal-hal yang prinsip, maka harus diberitahukan dan mendapat persetujuan Direktur Pendidikan Kesetaraan.

1. Sistematika Proposal

Semoga petunjuk teknis ini dapat memberikan penjelasan kepada semua pemangku kepentingan Pendidikan Nonformal dan Informal dalam upaya memberikan pelayanan seoptimal mungkin bagi bangsa Indonesia.

3. Contoh Format Data Peserta Didik

2. Contoh Format Penilaian Administrasi, Substansi dan Visitasi 4. Contoh Format Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5. Sistematika Pelaporan 6. Contoh Perjanjian Kerjasama 7. Contoh Laporan Keuangan 8. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Pelaksanaan Program dari Lembaga 9. Petunjuk Penggunaan Dana Keterampilan Pendidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan.

24



25

Lampiran 1

C. HALAMAN REKOMENDASI

SISTEMATIKA PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C (DANA DEKONSENTRASI)

Berupa surat rekomendasi Subdin PLS, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa proposal yang diajukan layak dipertimbangkan mendapatkan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C dana dekonsentrasi.

A. JUDUL Berisi informasi tentang : 1) Jenis bantuan yang diajukan (bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan program paket C dana dekonsentrasi) 2) Nama, alamat, identitas lembaga Contoh: PROPOSAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C (DANA DEKONSENTRASI)

PKBM CINTA KASIH ALAMAT; ............................................... KAB. ATAMBUA, NUSA TENGGARA TIMUR TELP: .............................................

D. DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN (maksimal 3 halaman) 1. Gambaran profil lembaga, pengalaman-pengalaman lembaga terkait dengan penyelenggaraan Program Paket C, dan potensi yang mendukung lembaga baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan Program Paket C. 2. Internal: Sarana prasarana, Tenaga pendidik/instruktur yang dimiliki yang relevan, dan informasi lain yang diperlukan. 3. Eksternal: lembaga mitra yang kompeten, kerja sama dengan instansi terkait, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penyaluran lulusan. 4. Rumusan tujuan singkat, padat dan terukur serta relevan dengan pembelajaran yang akan diselenggarakan. BAB II RENCANA AKSI A. Sasaran: Karakteristik sasaran, teknik rekruitmen B. Materi pelajaran yang akan diajarkan C. Tutor/NST/Instruktur, dilengkapi pengalaman dengan kompetensi masing-masing.

B. KATA PENGANTAR 26


1. Strategi pembelajaran: persentase pembelajaran Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

27

teori dan mekanisme/strateginya. 2. Persentase pembelajaran praktek dan mekanisme/ strateginya. Jika dilaksanakan dengan mitra kerja lembaga, agar dijelaskan bentuk kerja sama/kemitraannya. D. Uji kompetensi penilaian peserta didik (uji kompetensi)

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan Paket C di daerah perbatasan baik secara kuantitatif dan kualitatif, dengan menjelaskan hal-hal sebagai berikut : A. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas. B. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik.

BAB III PROGRAM AKSI

C. Persentase peserta didik disalurkan bekerja.

A. Lokasi penyelenggaraan

D. Persentase peserta didik (lulusan) yang diorientasikan berusaha/bekerja mandiri

B. Tahapan pelaksanaan : 1. Perencanaan 2. Proses pembelajaran teori 3. Proses pembelajaran praktek 4. Jadwal pembelajaran/pelatihan 5. Tahapan evaluasi 6. Uji penguasaan teori dan praktek 7. Uji kompetensi. BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran Paket C berakhir, seperti : A. Penempatan dan pendampingan lulusan yang bekerja. B. Pembinaan lulusan bagi yang berkeinginan untuk usaha mandiri, misalnya: dukungan pendanaan modal usaha, pendampingan teknis, dan advokasi lainnya yang diperlukan. 28

BAB V. INDIKATOR HASIL


BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA Agar anggaran Program Paket C di daerah perbatasan dapat dikelola dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta lebih banyak berpihak kepada kebutuhan belajar masyarakat/peserta didik, maka penggunaan anggaran Pendidikan Program Paket C di daerah perbatasan secara umum harus mengacu pada petunjuk teknis. BAB VII PENUTUP Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran. LAMPIRAN: ·

Ijin operasional

·

Copy buku rekening atas nama lembaga (tidak boleh ada c.q. nama orang)


29

·

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga

·

Nama calon peserta didik dan calon tutor

·

Nomor telepon yang dapat dihubungi :

Lampiran 2(a) INSTRUMEN PENILAIAN ADMINISTRASI

No. Telp. Pimpinan lembaga

No. Registrasi

: ……..…………………………….........

No. Telp. Sekretariat Lembaga

Nama Lembaga

: ……..…………………………….........

Alamat

: ……..……………………………......... ……..……………………………........

Program yang Diusulkan NO.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI

1

Rekomendasi dari Provinsi atau Kabupaten/Kota

2

Nomor Rekening Bank A.n. Lembaga Pengusul

3

Akte Notaris Lembaga/ Keterangan Badan Hukum Lainnya

: ……..……………………………......... ADA TIDAK ADA

KETERANGAN

Rekomendasi Tim Penilai Lanjut ke penilaian substansi Gugur ………., ………….. 2009 Penilai 1

Penilai 2

Penilai 3 (FK PKBM setempat)

30



31

32 Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

33

Pendahuluan

Rencana Aksi

Program Aksi

2

3

4

Rencana Anggaran Belanja

7

Kesesuaian rencana penggunaan dana dengan petunjuk teknis

a. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas b. Tingkat kompetensi yang dapat dicapai peserta didik c. Persentase peserta yang disalurkan bekerja

Sub komponen

a. Ketepatan jenis bantuan yang diajukan b. Kelengkapan alamat dan identitas lembaga c. Kejelasan dan kesesuaian a. Gambaran profil lembaga b. Pengalaman lembaga c. Potensi yang mendukung internal maupun eksternal a. Ketepatan sasaran b. Teknik Rekruitmen c. Bahan ajar yang akan diajarkan d. Kompetensi Tutor/NST/Instruktur a. Perencanaan b. Proses Pembelajaran c. Praktek lapangan d.Jadwal Pembelajaran/pelatihan e. Evaluasi a. Penempatan dan pendapingan lulusan b. Pembinaan yang berkelanjutan

Sub komponen

.................................... .................................... ....................................

1

1

3

3

4

4

Bobot

Bobot

(.......................)

...................,.............. Penilai

2

Skor Penilaian

2

Skor Penilaian

CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN SUBSTANSI

Catatan: ..................................

Indikator Keberhasilan

Komponen yang dinilai 6

No

Lampiran 2b

Tindak Lanjut

Judul

1

5

Komponen yang dinilai

No

Lampiran 2b

Skor Total

Skor Total

Lampiran 2(c)

NO

INSTRUMEN VISITASI

6

LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL

NO

KOMPONEN

I 1 2 3 a b c d e f

Kelembagaan Struktur Organisasi Ijin Penyelengaraan Administrasi Lembaga Buku Induk Pegawai Buku Induk Peserta Didik Buku Kas Umum Laporan Keuangan Laporan Kegiatan Daftar Hadir Peserta

II

Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Jumlah Tutor menurut Tingkat Pendidikan

5

SLTP SLTA DIPLOMA S1/S2

: .................................... : .................................... : .................................... .................................... .................................... JAWABAN Ada Tidak

KETERANGAN

Apabila ada sebutkan, Nomor dan Tanggalnya

Sebutkan jumlah masing-masing Pendidikan L P Jumlah SLTP SLTA DIPLOMA S1/S2

Ada Tidak

Jumlah Tenaga Administrasi menurut Tingkat Pendidikan

III 7 8 9 10

Program Paket A Program Paket B Program Paket C Program Keterampilan

IV 1 2 3

Pelaksanaan Jadwal Pembelajaran Pelaksanaan Pembelajaran Evaluasi Hasil pembelajaran

V 4

Pemanfaatan Bantuan Sosial Pernah mendapat Bantuan Sosial dari Direktorat Pendidikan Kesetaraan

5

Peruntukan/pemanfataan dana bantuan sosial Evaluasi yang dilakukan untuk melihat keberhasilan program pembeljaran yang telah dilaksanakan Rekomendasi

6

KETERANGAN Sebutkan jumlah masing-masing Pendidikan L P Jumlah SLTP SLTA DIPLOMA S1/S2 Diisi jumlah peserta didik & Pelaksanaan Th...s.d Th.....

SLTP SLTA DIPLOMA S1/S2 Program

TAHUN 2009 Jenis Bantuan Sosial Nama Lembaga Alamat

JAWABAN

KOMPONEN

Jika ya, diiisi, Tahun berapa, jenis bantuan dan jumlah dana Diisi dengan peruntukan dana bantuan sosial Jelaskan

..................................... , .................. Petugas Visitasi (

34



)

35

36 Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi) Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

37

Nama Peserta Didik

No

Nama Tutor

Lampiran 4

No

Lampiran 3

Tmpt Lahir

Tgl Bln Thn

Tanggal Lahir L/P

Agama

Ijazah terakhir

Tanggal Lahir L/P Agama

Ijazah Terakhir

Tahun Lulus

Tahun Lulus

Tahun Masuk

Jurusan Pengalaman Bidang Sbg Tutor (Th) Matpel

DAFTAR PENDIDIK/TUTOR & TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PAKET C NAMA LEMBAGA ....................................…………… LOKASI : …………………………………........ TAHUN 2009

Tmpt Lahir

Tgl Bln Thn

Nama Orang tua

DAFTAR PESERTA DIDIK PROGRAM PAKET C NAMA LEMBAGA : ………………………….…………… LOKASI: ……………………………………........... TAHUN 2010

Ket

Ket

Lampiran 5 SISTEMATIKA PELAPORAN HALAMAN JUDUL KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR LAMPIRAN DAFTAR GAMBAR DAN TABEL (JIKA ADA)

H. Upaya untuk Mengatasi Masalah BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI A. Kesimpulan B. Saran/Rekomendasi LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Daftar Nama-nama Peserta Didik, Pengelola dan Tutor 2. Jadual Kegiatan, Absensi Peserta Didik, Absensi Tutor

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

3. Rincian Penggunaan Dana beserta Bukti-Bukti Pengeluaran

B. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan

4. Struktur Tim Organisasi Lembaga Penyelenggara

C. Rencana Kegiatan Penyelenggaraan

5. Hasil Penilaian/Raport Peserta Didik

D. Struktur Organisasi

6. Dokumentasi Kegiatan Pembelajaran Dokumen lainnya yang relevan.

BAB II. PROSES PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C A. Proses Pembelajaran B. Jadual Pembelajaran C. Tingkat Pencapaian Hasil Pembelajaran D. Pelaksanaan Penilaian Hasil Belajar E. Tingkat/Daya Serap Anggaran F. Faktor Pendorong dan Penghambat G. Permasalahan yang dialami 38



39

Lampiran 6

2..............

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DIREKTUR PENDIDIKAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DENGAN ........................................ NOMOR : ........... /E3/KU/2008 TENTANG BIAYA OPERASIONAL PENYELENGGARAAN (BOP) PAKET C Pada hari ini, .............., tanggal .................. bulan ......................., tahun Dua ribu Delapan, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ...............

40

:

Direktur Pendidikan Kesetaraan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional, berkedudukan di Gedung E Lt. VII Komplek Perkantoran Departemen Pendidikan Nasional, Jalan Jenderal Sudirman – Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;


:

Ketua .............., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ................, berdasarkan Rekening Lembaga : Nomor : .............................. Bank : .............................. A.n. : .............................. berkedudukan di Jalan .............................................. ................................................. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut Para Pihak, berdasarkan pertimbangan: 1. bahwa PIHAK PERTAMA sebagai institusi yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pendidikan kesetaraan. 2. bahwa PIHAK KEDUA sebaga lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program Paket C pendidikan kesetaraan. Para Pihak sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan Paket C Pendidikan Kesetaraan, dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 TUJUAN Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk: a. meningkatkan kesempatan penduduk yang tidak terlayani Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

41

pada pendidikan menengah formal, untuk memperoleh Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C;

na melalui KPPN yang ditransfer langsung ke rekening PIHAK KEDUA, setelah perjanjian kerjasama/kontrak ditandatangani oleh para pihak;

b. meningkatkan mutu prasarana-sarana pendukung pembelajaran program Paket C;

b. Memberikan bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran program Pendidikan Kesetaraan;

c. meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah sampai dapat mengikuti ujian nasional pendidikan kesetaraan. Pasal 2 RUANG LINGKUP Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. Persiapan 1) Penyusunan program dan jadwal kegiatan 2) Pengadaan alat dan bahan pembelajaran 3) Pengadaan modul pembelajaran 4) Penyiapan pendidik dan tenaga kependidikan b. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran c. Penilaian proses dan hasil pembelajaran

d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh lembaga penerima Bantuan Sosial; e. Mengendalikan mutu program. f. Membatalkan penandatanganan akad kerjasama jika terjadi penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA g. Mengembalikan dana ke kas Negara jika terjadi retour dari Bank penyalur sesuai peraturan yang berlaku (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk: a. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan program;

e. Peningkatan tata kelola yang amanah (dapat dipercaya).

b. Melaksanakan program pembelajaran yang dimonitor dan dibina oleh PIHAK PERTAMA serta Dinas Pendidikan Setempat dan diaudit oleh Inspektorat Depdiknas, BPKP, serta eksternal auditor;

Pasal 3 TANGGUNGJAWAB DAN HAK (1) PIHAK PERTAMA bertanggung jawab untuk:

c. Mengomunikasikan program bantuan sosial yang diterima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Propinsi serta semua pihak terkait;

d. Pelaporan perkembangan dan hasil kegiatan

a. Memproses administrasi dalam rangka pencairan da42

c. Mengoordinasikan pencairan dana bantuan sosial ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) III Jakarta sesuai peraturan yang berlaku.


d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

43

PERTAMA dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan setempat; e. Menggunakan dana sesuai dengan RAB yang diusulkan sesuai peraturan yang berlaku f. Sepenuhnya bertanggung jawab jika terjadi penyimpangan yang dilakukan PIHAK KEDUA; g. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA atas keterlambatan pencairan dana 2 (dua) bulan setelah penandatanganan akad kerja sama. (3) PIHAK PERTAMA berhak untuk: a. Membina dan mengaudit pelaksanaan program; b. Mendapatkan laporan pelaksanaan program termasuk bukti-bukti atas pemanfaatan dana yang digunakan oleh PIHAK KEDUA. (4) PIHAK KEDUA berhak: a. Menerima dana bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan Paket C dan menggunakannya sesuai dengan Acuan Bantuan Sosial Pendidikan Kesetaraan; b. Mendapatkan bimbingan teknis dari PIHAK PERTAMA. Pasal 4 PENERIMAAN DAN PEMANFAATAN DANA (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 serta jangka waktu yang diatur dalam Pasal 3 tersebut di atas, PIHAK PERTAMA memberikan dana bantuan penyelenggaraan sebesar Rp xx.xxx.xxx,44


(................................................), yang dipergunakan untuk kegiatan pembelajaran ...................... peserta didik program Paket C. (2) Dana bantuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidikan Kesetaraan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 Nomor 0249.1/023-05.0/-/2008 tanggal 31 Desember 2007 dengan Kode Mata Anggaran 10.04.01.0080.572111 (3) Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melalui Nomor Rekening Bank atas nama PIHAK KEDUA. Pasal 5 PENYALURAN DANA Dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibayarkan dalam satu tahap kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III langsung ke rekening bank PIHAK KEDUA. Pasal 6 ATURAN DAN SANKSI (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Acuan Bantuan Sosial Pendidikan Kesetaraan. (2) Apabila terjadi kecurangan, penyimpangan, dan/atau kelalaian dalam melaksanakan pekerjaan, PIHAK KEDUA dikenakan sanksi untuk membayar semua kerugian yang timbul. Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

45

Pasal 7 PENYELESAIAN MASALAH (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui pengadilan negeri tempat domisili PIHAK KEDUA. Pasal 8 MASA BERLAKU (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran 2008 dan dapat diubah atau diakhiri setiap waktu atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 9 LAIN-LAIN Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan satu rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.......................

............................. NIP. .....................

(2) Perubahan, penghentian, atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dituangkan dalam bentuk Adendum atas persetujuan Para Pihak. (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak mungkin untuk dilaksanakan.

46



47

48

Hasil Kegiatan

Absen

Kuitansi

Jumlah (Rp.)

Jenis Pengeluaran Jumlah (Rp.)

contoh:

SURAT PERNYATAAN LEMBAGA PENERIMA BANTUAN SOSIAL …………………………………………………*)

Catatan dilampirkan: 1. Bukti-bukti pengeluaran 2. Surat Setoran Pajak (SSP)

Total

Sumber Pemasukan Tanggal No.

Lampiran 7

LAPORAN KEUANGAN (dengan Prinsip Akuntansi)

Ket.

Lampiran 8


Yang bertanda tangan di bawah ini kami penerima Dana Bantuan Sosial ………………………………………….*) tahun 2010, Nama : ……………………………………………….……… Jabatan : …………………………………………….……….. Alamat Lembaga : …………………………………………………..... Telp./HP : …..………………………………............... Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa kami: 1. Sanggup menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Penyelenggaraan program ………...……................*) sesuai dengan jadwal. 2. Sanggup menerima sanksi bila tidak melaksanakan program sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan Negara yang berlaku. 3. Sanggup membuat laporan kegiatan, yaitu: pertama, dua minggu setelah dana diterima, kedua, enam bulan setelah proses pembelajaran dan ketiga, delapan bulan laporan akhir. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. …………………………. 2010 Yang Membuat Pernyataan Materai Rp. 6.000 (…………..………………….) Catatan: *) Diisi sesuai dengan program yang diajukan **) Surat Pernyataan ditandatangani bila usulan diterima. Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

49

Catatan : Perlu diperhatikan oleh semua pengelola dan penyelenggara Program Paket C baik yang kelas awal maupun lanjutan, bahwa dalam pengelolaan dana harus transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran biaya harus dilampirkan bukti-bukti pengeluaran harus ada, sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan oleh lembaga penyelenggara sesuai dengan prinsip akuntansi. Apabila ini tidak dilakukan, maka apabila ada masalah dikemudian hari, tanggung jawab ada pada lembaga penyelenggara program.

Lampiran 9

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA KETERAMPILAN PENDIDIKAN KESETARAAN INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN JAKARTA, 2010

50



51

KATA PENGANTAR Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok. Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas, produktivitas dan mengoptimalkan potensi diri pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup.

pilan bagi peserta didik dalam membekali keterampilan berwirausaha melalui Pra Koperasi pendidikan kesetaraan. Jakarta, Januari 2010 Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menyediakan dana keterampilan bagi peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C yang memberikan rujukan teknis dalam pengelolaan keterampilan dalam pengalokasian dana dekonsentratrasi pendidikan kesetaraan. Petunjuk pengelolaan dana keterampilan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pengelola, penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dalam memberikan layanan terbaiknya kepada peserta didik memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Paket A), untuk memenuhi tuntutan dunia kerja (Paket B) dan keterampilan berwirausaha (Paket C). Dengan adanya petunjuk pengelolaan ini, diharapkan semakin memahami arti penting program keteram52



53

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KETERAMPILAN KESETARAAN INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI A. PENDAHULUAN Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sektor pendidikan sebagai penggerak untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membentuk menusia yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif dan mampu mengolah potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekelilingnya. Sesuai dengan 3 (tiga) pilar strategi pembangunan yang telah di canangkan oleh Presiden RI 20092014 yaitu: pemberdayaan (empowerment), kewirausahaan (entrepreuneurship) dan pengembangan ekonomi kreatif. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian professional. Salah satu ruang lingkup pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Merujuk pada Permen Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kom54


petensi Lulusan yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan berorentasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A, Paket B dan Paket C. Maka tidak salah bila seluruh lembaga pendidikan mengembangkan kewirausahaan sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2010 memulai merintis pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian peserta didik dalam wadah pra koperasi. Pendidikan kesetaraan melalui pendidikan kecakapan hidup telah dimulai oleh Ditjen PNFI dalam kurun waktu lima tahun kedepan diharapkan pendidikan kecakapan hidup (PKH) sudah dapat meningkatkan kualitas lulusannya. Perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sebagai satuan PNFI harus diorientasikan untuk membangun kemandirian peserta. Ukuran sukses pelaksanaan program di masyarakat sebagai dampak dari investasi pemerintah adalah dihasilkannya kemandirian masyarakat baik dengan bekerja maupun usaha mandiri. Secara spesifik, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) yang dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal memiliki sasaran peserta didik yang berasal dari warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk bekerja, khususnya mereka yang tidak mampu, tidak sekolah, menganggur, dengan menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan (vocational) sesuai dengan kebutuhan pasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi lokal yang layak untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi.


55

B. TUJUAN 1. Umum Memberikan/meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan peserta didik kesetaraan untuk kemandirian dalam berusaha serta kesejahteraannya dalam kelompok usaha bersama (Pra Koperasi). 2. Khusus a. Mengembangkan kemampuan wirausaha peserta didik. b. Meningkatkan kesejahteraan peserta didik. c. Mengurangi pengangguran dengan mendorong usaha mandiri peserta didik. d. Mendorong pembentukan wadah usaha bersama peserta didik dalam bentuk pra-koperasi. C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Dasar 1945. a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (UUD 45 Pasal 28C ayat 1). b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya (UUD 45 56


Pasal 28C Ayat 2). c. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (UUD 45, Pasal 31 Ayat 1). d. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD 45 pasal 33 Ayat 4). 2. Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. a. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (USPN Pasal 4 ayat 3). b. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (USPN Pasal 26 Ayat 2). D. SASARAN 1. Sasaran peserta adalah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. 2. Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik dengan wirausaha dan kemandiriannya.


57

3. Sasaran hasil adalah dapat digunakan sebaik-baiknya usaha mandiri peserta optimalisasi dana untuk usaha mandiri dan pembentukan lembaga usaha bersama (menuju ke koperasi). 4. Bentuk kegiatan adalah bantuan (intervensi) pembiayaan untuk mendukung kewirausahaan peserta agar mandiri dan sejahtera. E. ALOKASI PEMBIAYAAN 1. Komponen biaya dimasukan ke dalam komponen biaya di masing-masing paket pendidikan kesetaraan yang ada di dana dekonsentrasi, sedangkan besarnya dana perpeserta atau per-kelompok adalah sebagai berikut: a. Paket A sebesar Rp. 200.000 /per-peserta atau sebesar Rp. 4.000.000/kelompok (20 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket A. b. Paket B sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebesar Rp. 7.500.000/kelompok (25 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket B. c. Paket C sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebesar Rp. 9.000.000/kelompok (30 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket C. 2. Untuk kelas baru, alokasi dana yang digunakan untuk keterampilan peserta didik dimasing-masing paket di gunakan dengan pembagian sebagai berikut:

a. Paket A 60 % untuk pelatihan keterampilan, dan 40 % untuk modal usaha produktif sebagai usaha bersama. b. Paket B 40 % untuk pelatihan keterampilan, dan 60% untuk modal usaha produktif secara bersama, atau digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau berusaha mandiri. c. Paket C 30% untuk pelatihan keterampilan, dan 70% untuk modal usaha produktif secara bersama, atau digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau berusaha mandiri. 3. Ketentuan penggunaan dana a. Alokasi pembagian peruntukan pembiayaan keterampilan ini, digunakan untuk kelas baru, sedangkan untuk kelas lanjutan alokasi biaya keterampilan 100% digunakan untuk modal usaha produktif secara bersama, maupun digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau usaha mandiri. b. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan ini bukan hanya untuk berproduksi, tetapi juga dapat digunakan untuk keterampilan manajemen, pemasaran, dll. F. PENGGUNAAN BIAYA 1. Paket A Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 60% antara lain untuk : a. Pembelian bahan praktek

58



59

b. Transportasi narasumber

c. Materi dan ATK kelompok


d. Pelaporan

d. Pelaporan

Penggunakaan dana modal usaha 70% antara lain untuk

Penggunaan dana modal usaha sebesar 40% antara lain digunakan untuk:

a. Kartu anggota b. Modal usaha produktif

a. Kartu anggota b. Modal usaha produktif

4. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program di atas, maka diperlukan adanya:

2. Paket B

a. Anggaran dasar dan rumah tangga usaha bersama

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 40 % antara lain digunakan untuk

b. Mekanisme pengelolaan usaha bersama produktif

a. Pembelian bahan praktek

c. Mekanisme pembagian keuntungan usaha

b. Transportasi narasumber

d. Struktur pengelola dan pembagian tugas masingmasing


e. Jaringan kerja sama dengan stakeholders

d. Pelaporan Penggunaan dana modal usaha 60% antara lain untuk

G. PERINTISAN USAHA DARI BANTUAN BIAYA

a. Kartu anggota

Untuk menjamin keberhasilan membentuk kemandirian peserta maka, setiap kelompok belajar pendidikan kesetaraan harus melakukan upaya perintisan usaha yang dibimbing oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

b. Modal usaha produktif 3. Paket C Penggunaan dana pelatihan keterampilan 30% antara lain digunakan untuk: a. Pembelian bahan praktek b. Transportasi narasumber 60


1. Seluruh peserta didik mendapatkan bimbingan intensif dari lembaga penyelenggara dalam menyusun rencana perintisan usaha dan pengelolaanya 2. Rumusan bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta disesuaikan dengan potensi ekonomi yang dapat dilakukan di daerah masing-masing Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

61

3. Rencana rintisan usaha peserta diajukan ke lembaga dengan menggunakan formulir usulan kegiatan usaha peserta sebagai bahan untuk pencairan dana disertai dengan kwitansi dan berita acara serah terima dana dari lembaga ke peserta. 4. Kelompok peserta yang berusaha bersama menyusun pengurus untuk menjalankan usaha bersama tersebut. 5. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis dan transparan (direncanakan dan dilaksanakan oleh, dari dan untuk seluruh peserta dimasing-masing lembaga)

Alur Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan Penyelengggara Diksetara Penyusunan AD/ART Peserta Didik Motivasi Kewirausahaan

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

6. Pembinaan rintisan usaha dilakukan oleh lembaga penyelenggara dan/atau kerjasama dengan instansi lain terkait

Pemilihan Calon Pengurus

7. Rintisan usaha yang dilakukan diarahkan untuk membentuk wadah usaha ekonomi bagi semua anggota dan disarankan berbentuk koperasi (karena memudahkan akses dan dukungan dari instansi lain yang relevan)

Pelatihan Manajemen Usaha Bersama

H. MODEL PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DIKSETARA Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kemandirian melalui pengembangan kewirausahaan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, maka dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan melalui dana dekonsentrasi di setiap provinsi, maka perlu dilakukan model pelaksanaan seperti pada bagan berikut. Ketentuan pelaksanaan model pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pembelajaran peserta didik paket A, B dan C, dilakukan 62

PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PRA-KOPERASI)


Menentukan jenis Usaha Bersama Menetapkan Pengurus UB Menetapkan Simpanan Peserta

Menjalankan perintisan usaha bersama atau mandiri

Peningkatan Pendapatan & Kesejahteraan Peserta Didik

Membuat Aturan Main Usaha dan Organisasi

integratif dengan pembelajaran keterampilan kepada peserta yang disesuaikan dengan potensi dan serta kebutuhan pasar atas barang dan jasa 2. Penambahan pembelajaran keterampilan selama proses pembelajaran peserta didik menyelesaikan program paket A, B dan C 3. Pelatihan kewirausahaan dilakukan bersamaan dengan pembelajaran masing-masing paket. 4. Perintisan usaha peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran paket A, B dan C I. INDIKATOR KEBERHASILAN Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C berbasis kewirausahaan ini Petunjuk Teknis BOP Pendidikan Kesetaraan Program Paket C (Dana Dekonsentrasi)

63

adalah sebagai berikut: 1. Minimal 60% peserta didik mendapatkan penghasilan 2. Adanya usaha mandiri peserta atau kelompok usaha bersama

yang besanya ditentukan anggota (maksimal 5%) dari pinjaman. 6. Seluruh pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prinsip tertib, transparan, akuntabel dan terus bertambah

3. Peserta didik mampu mengembangkan modal usahanya 4. Berputarnya bantuan pembiayaan keterampilan sebagai modal bergulir (revolving fund)

K. PENGUATAN RINTISAN USAHA PESERTA MENGGUNAKAN INKUBASI BISNIS

5. Lembaga penyelenggara mampu membina peserta didik kesetaraan berbasis kewirausahaan (membentuk pra-koperasi)

Untuk memperkuat kemampuan berusaha peserta didik pendidikan kesetaraan, maka sistem inkubasi bisnis dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

J. SISTEM REVOLVING FUND

1. Lembaga penyelenggara melakukan pendampingan manajemen, finansial, pasar, dan produksi untuk menjamin keberlangsungan program

Sacara umum pengembangan kewirausahaan peserta didik kesetaraan, untuk perintisan usaha maka dana yang ada dapat digunakan untuk modal bergulir dengan sistem sebagai berikut:

2. Peserta didik terus melatih diri dan kelompoknya untuk terus berusaha untuk memutar dana belajar usaha dan mendapatkan keuntungan

1. Masing-masing peserta didik secara mandiri atau berkelompok dapat meminjam dari dana modal usaha sesuai dengan kelayakan usaha yang diajukan.

3. Lembaga penyelenggara melakukan upaya untuk mendukung kemitraan usaha dengan pengusaha lokal yang telah jadi dengan model sub-kontrak, sub-agen, sub-selling (usaha plasma dan inti).

2. Peminjam mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam anggaran dasar. 3. Setiap peserta didik secara mandiri atau kelompok yang meminjam modal usaha bersama melakukan perjanjian penggunaan dana. 4. Pengembalian dana usaha ditambah dengan jasa yang besarnya ditentukan oleh anggota (maksimal 2%). 5. Anggota yang meminjam apabila terlambat melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian dikenakan denda 64


L. PENUTUP Demikian petunjuk teknis pelaksanaan untuk penggunaan bantuan pembiayaan keterampilan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan (pra-koperasi) ini disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan program di daerah.


65

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET C

Recommend Documents