PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2015

MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Salah satu kebijakan Direktorat Pembinaan PAUD adalah menjamin ketersediaan PAUD bagi seluruh anak usia 0-6 tahun. Ketersediaan PAUD memiliki konsekuensi adanya lembaga PAUD yang memberikan layanan sesuai kelompok sasaran, dan dapat diakses oleh semua anak usia dini tanpa ada diskriminasi. Target layanan PAUD hingga tahun 2015 adalah Angka Partisipasi Kasar PAUD untuk kelompok anak usia 3-6 tahun mencapai 70%. Pencapaian target tersebut harus didukung dengan ketersediaan masyarakat untuk menyertakan anaknya khususnya usia 3-6 tahun ke satuan PAUD yang ada. Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat khususnya masyarakat yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, untuk memasukkan anak ke Satuan PAUD terbatasnya keuangan keluarga untuk bidang pendidikan. Pembiayaan pendidikan merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan operasional PAUD secara keseluruhan. Untuk mengatasi kendala tersebut, Direktorat Pembinaan PAUD memberi Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Demi kelancaran penyaluran dan ketepatan sasaran maka dikeluarkanlah Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD. Petunjuk Teknis ini disusun dalam beberapa bab. Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, dasar hokum, pengertian, tujuan bantuan, sasaran bantuan, manfaat bantuan, dan hasil yang diharapkan. Bab II Ketentuan Umum, berisi tentang; siapa penyedia bantuan, sifat bantuan, persyaratan penerima, besardana dan penggunaannya, serta hak, kewajiban, berikut sanksi bagi i Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

penerima yang menyalahi ketentuan yang ditetapkan dalam Jukni ini. Bab III tentang Prosedur Pemberian Bantuan yang memuat tatacara penyusunan dan pengajuan proposal, proses penilaian/verifikasi proposal yang dilakukan di tingkat Kabupaten/Kota, langkah penetapan penerima bantuan, butir-butir kesepakatan yang tertuang dalam akad kerjasama, prosedur penyaluran bantuan, serta kronologis waktu untuk pengajuan bantuan BOP dari lembaga ke Dinas Pendidikan Kab/Kota/ Provinsi hingga ke Pusat. Bab IV mengenai Pengelolaan dan Pengawasan yang memaparkan bagaimana ketentuan tentang pengelolaan dana bantuan BOP, waktu dan sistematika pelaporan, tahap monitoring dan pengawasan. Bab terakhir penutup yang berisikan alamat rujukan dan lampiran-lampiran berbagai format yang diperlukan untuk pengajuan dan proses penyaluran dana bantuan. Akhirnya ucapan terimakasih setingigi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. Jakarta, Januari 2015 Direktur Pembinaan PAUD,

Dr. Erman Syamsuddin NIP 195703041983031015 ii Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

…………………………………..…

i

DAFTAR ISI

…………………………………..…

iii

BAB I. PENDAHULUAN ………………………….……..

1

A. Latar Belakang ………………………….…….

1

B. Dasar Hukum ………………………….……..

2

…………………………….…..

3

…….………………………..

4

E. Sasaran Bantuan …….………………………..

5

Manfaat bantuan …….………………………..

5

G. Hasil yang Diharapkan ………………………..

6

………………………..

7

………………………..

7

B. Sifat Penerima Bantuan ………………………..

7

………………………..

7

D. Besar Dana dan Penggunaan Dana …………..

9

E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan

10

C. Pengertian

D. Tujuan Bantuan

F.

BAB II KETENTUAN UMUM A. Penyedia Bantuan

C. Persyaratan Penerima

iii Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

……..…

13

A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

……..…

13

B. Penilaian/Verifikasi Proposal ………….……..

14

……………….

17

D.

Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi ...

17

E.

Penyaluran Bantuan

………………………..

18

F.

Jadwal Pengajuan Bantuan ………………..…

18

G.

Dana Retur

………………………….……..

18

H.

Penyaluran Dana Retur

……………….……..

19

I.

Pengembalian Dana Bantuan ………….……..

20

……..

21

A. Pengelolaan Dana Bantuan ………………..…

21

B. Pelaporan …………………………….……....

24

C. Monitoring dan Pengawasan ………………..…

27

C. Penetapan Penerima Bantuan

BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

BAB V PENUTUP

.………………………….……………

30

DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1

Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP ………

31

Lampiran 2

Contoh format Data Satuan PAUD .…………

33

Lampiran 3

Surat Pengantar Dinas Kab/Kota

…….……

35

Lampiran 4

Rekapitulasi Data Satuan Calon Penerima ….

36

Lampiran 5

Contoh Kuitansi ……………….………….…

37 iv

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Lampiran 6

Contoh Berita Acara Verifikasi ….…………… 38

Lampiran 7

Contoh Akad Kerjasama …………………..… 40

Lampiran 8

Contoh Laporan Penggunaan Dana ………..… 44

Lampiran 9

Surat Laporan Penggunaan Dana ..................... 46

Lampiran 10 Contoh

Surat

Setoran

Pengembalian

Belanja

(SSPB) …….………………………................ 47

v Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas kebijakanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi

yang

diharapkan,

kemampuan

masyarakat

berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah, serta masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan 1 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit. Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD [BOP-PAUD].

B. DASAR HUKUM 1

Undang-Undang

Nomor

4

tahun

1979

tentang

23

tahun

2002

tentang

Kesejahteraan Anak; 2

Undang-Undang

Nomor

Perlindungan Anak; 3

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;

5

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 2013; 2


6

Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010;

7

Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;

8

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaiman telah diubah dengan Permendikbud No. 137 Tahun 2014;

9

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

10 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga.

C. PENGERTIAN 1.

Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah 3


bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan

pendidikan

tak

langsung

berupa

pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan PAUD. 2.

Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

3.

Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini

(BOP-PAUD)

bantuan

yang

diberikan

Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD.

D. TUJUAN BANTUAN 1.

Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus.

2.

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada sasaran secara tepat guna.

4 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

E. SASARAN BANTUAN Sasaran program BOP PAUD adalah Peserta didik PAUD dengan prioritas dari keluarga kurang mampu yang sedang mengikuti

layanan

PAUD

di

Satuan

Taman

Kanak-

Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman Penitipan Anak/ Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis yang di selenggarakan oleh Individu, Kelompok, Yayasan, Organisasi maupun UPTD

F.

MANFAAT BANTUAN 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus berdampak pada peningkatan APK nasional b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran peserta didik di Satuan PAUD. 2. Manfaat Bagi Satuan PAUD a. Meningkatkan jumlah layanan anak b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik. c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD. 5 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan PAUD bagi anak-anak. b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anakanak.

G. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Tersalurkannya

bantuan

BOP

PAUD

sesuai

dengan

ketentuan yang ditetapkan. 2. Teroptimalisasikannya dana bantuan BOP yang di kelola oleh lembaga PAUD

sesuai dengan ketentuan yang

ditetapkan. 3. Adanya laporan penggunaan dana bantuan BOP sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.


BAB II KETENTUAN UMUM

A. PENYEDIA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2015.

B. SIFAT PENERIMA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

bersifat

bantuan

terbatas,

sehingga

memungkinkan

pemberian bantuan tidak sesuai dengan jumlah anak yang dilayani di Satuan PAUD yang bersangkutan. Penentuan penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ditetapkan

berdasarkan

penilaian

oleh

Dinas

Pendidikan

Kab/Kota terhadap pengajuan dana BOP dari Satuan PAUD.

C. PERSYARATAN PENERIMA 1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan. a. Berdasarkan

Surat

Edaran

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk 7 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN (Persero) Tbk. c. Rekening yang digunakan atas nama satuan Pendidikan Anak Usia Dini. Tidak diperkenankan menggunakan rekening pribadi, CQ, QQ, dan rekening atas nama satuan kerja pemerintah. 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). 3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun. 5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. 6. Mengisi

Formulir

Pengajuan

Dana

BOP

dengan

menggunakan format terlampir (lampiran 1) dan diajukan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini melalui kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan rintisan penguatan, atau Percontohan di tahun yang sama. 8 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

8. TK atau satuan PAUD Negeri memungkinkan mangajukan dana BOP apabila tidak memperoleh dana operasional dari pemerintah daerah.

D. BESAR DANA DAN PENGGUNAANNYA 1. Besar Dana Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah anak yang dikelola oleh Satuan PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut: No

KELOMPOK SATUAN PAUD

1.

Memiliki anak didik

JML BANTUAN

15 anak Rp. 5.000.000,-

atau kurang 2.

Memiliki anak didik 16 - 25 anak Rp. 6.000.000,-

3.

Memiliki anak didik

26

anak Rp. 7.200.000,-

atau lebih

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berhak mengelola alokasi bantuan ke Kabupaten/Kotanya sesuai dengan kebijakan dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan.


2. Penggunaan Dana Dana bantuan BOP dapat dipergunakan antara lain untuk: No 1.

PENGGUNAAN Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi Bantuan biaya Penyelenggaraan Proses Pembelajaran

% 30

3.

Pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK

15

4.

Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan

5

5.

Biaya Transport dan berbagai dukungan kegiatan konkrit Gugus PAUD.

20

Jumlah

100

2.

30

E. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI 1. Hak: a. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis; b. Mendapatkan

pembinaan

dalam

pelaksanaan

dan

pengembangan program dari pembina teknis.


2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. d. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola dana BOP Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana BOP, sehingga merugikan negara dikenakan sanksi sesuai

dengan

undang-undang

yang

berlaku,

dan

kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara. b. Sanksi bagi Satuan PAUD 1)

Satuan

Penerima

dana

Bantuan

Operasional

Penyelenggaraan PAUD yang dinilai pihak Pusat tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan 11 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

sehingga

berakibat

program,

harus

menghambat

pelaksanaan

mempertanggungjawabkan

dan

mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2)

Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita

Acara

Pengembalian

Dana

yang

ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan

Kab/Kota

setempat

dikirimkan

ke

Direktorat Pembinaan PAUD.


BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN

A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL

1.

Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi jumlah Satuan PAUD yang akan mendapatkan dana BOP di setiap Kab/Kota.

2.

Dinas Pendidikan Kab/Kota mensosialisasikan ke seluruh Satuan PAUD.

3.

Satuan PAUD yang memenuhi persyaratan menyerahkan berkas yang berisi: 13 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

a. Formulir Pengajuan Dana BOP (Lampiran 1) b. Formulir Data Satuan PAUD (Lampiran 2) c. Foto copy Rekening Satuan PAUD yang masih aktif d. Foto copy NPWP Satuan PAUD e. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan dari Satuan PAUD.

B. PENILAIAN / VERIFIKASI PROPOSAL 1.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan: a.

Verifikasi berkas untuk memastikan keberadaan dan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada Satuan PAUD yang sama, termasuk memverifikasi rekening satuan PAUD.

b.

Membuat berita acara hasil verifikasi yang di tandatangani oleh Tim verifikasi yang ditunjuk.

c.

Menyusun

rekapitulasi

Satuan

PAUD

yang

direkomendasi untuk mendapatkan dana BOP dengan menggunakan format lampiran 4. d.

Membuat Surat Pengantar

yang ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau atas nama kepala dinas yang ditunjuk dengan menggunakan format lampiran 3. 14 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

e.

Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola sebanyak 3 lembar seperti lampiran 5.

f.

Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani Pengelola, di atas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi stempel

lembaga

dengan

menggunakan

format

lampiran 7. g.

Mengarsipkan proposal pengajuan dari Satuan PAUD dan 1 berkas (akad kerjasama dan kuitansi lembaga). Menyampaikan berkas yang terdiri: (1) Surat Pengantar dari Kepala Dinas atau Esselon III, (2) Rekap satuan PAUD yang lolos verifikasi, (3) Kuitansi dari setiap Satuan, (4) Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD, (5) CD atau flashdish berisi rekap lembaga pengaju, (6) Berita acara verifikasi penilaian.

2. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas: a.

Mengkoordinasikan pengumpulan berkas pengajuan dari kabupaten/kota

b.

Memverifikasi kelengkapan berkas pengajuan dari kabupaten/kota.

c.

Mendata dan merekap jumlah lembaga yang di ajukan kabupaten/kota sesuai dengan alokasi dana

yang

ditetapkan. 15 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

d.

Membendel

berkas

per

kabupaten/kota

dengan

ketentuan, sbb: 1.

Berkas pengantar terdiri dari:  Surat Pengantar Dinas  Berita acara verifikasi penilaian  Daftar Rekap dan nama satuan yang akan mendapat bantuan  CD/flash dish berisi data satuan yang di ajukan

2. Berkas Pengajuan terdiri dari : a)

Bendel 1 Akad Kerjasama dan kuitansi ditandatangani dan berstempel oleh lembaga, dan materai pada pihak kedua, disertakan lampiran foto copy rekening, dan NPWP.

b) Bendel 2 Akad kerjasama dan kuitansi ditandatangani dan berstempel oleh lembaga, dan materai pada pihak pertama, disertakan lampiran foto copy rekening, dan NPWP. c)

Bandel 3 Akad kerjasama dan kuitansi tanpa meterai yang sudah di tandatangani dan stempel,

disertakan

lampiran

foto

copy

berkas

dari

rekening, dan NPWP. d) Menyampaikan

keseluruhan

kab/kota ke Direktorat Pembinaan PAUD. 16 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

C. Penetapan Penerima Bantuan Direktorat Pembinaan PAUD melakukan: 1.

Penerbitan Surat Keputusan (SK)

2.

Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

3.

Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

4.

Mengajukan SPM yang dilengkapi daftar lembaga penerima ke KPPN Jakarta III.

D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan Surat Pengantar 1. Kepala Dinas mengajukan seluruh berkas yang diusulkan dengan melampirkan Surat Pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau pejabat eselon III yang ditunjuk, dengan menggunakan format terlampir (lampiran 3). 2. Kuitansi yang sudah ditandatangani di atas materai oleh Pengelola

Lembaga

dianggap

syah

apabila

sudah

ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau yang diberi kuasa. 3. Akad

Kerjasama

yang diajukan

oleh

Lembaga

dan

ditandatangani Pengelola Lembaga di atas materai Rp. 6.000 dianggap syah dan berlaku bila telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen atau yang diberi kuasa. 17 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

4. Tim Pengelola Pusat atas nama Pejabat Pembuat Komitmen berhak meneliti ulang berkas yang masuk untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian data. Apabila data dan berkas tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, Pejabat Pembuat Komitmen berhak untuk menolak pengajuan bantuan tersebut.

E. Penyaluran Dana Bantuan 1.

Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama calon penerima dana BOP PAUD sesuai aturan yang berlaku.

2.

KPPN Jakarta III mengirimkan dana sesuai pengajuan dana ke Bank Penyalur.

3.

Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening Lembaga pengusul.

F. Jadwal Pengajuan Bantuan Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi.

G. Dana Retur 1) Bank Penyalur memberikan data nomor rekening satuan 18 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

PAUD yang tidak dapat menerima dana (retur) 2) Dana retur dapat terjadi karena : 

Salah pencantuman nomor atau nama rekening pada lembar pengajuan.



Rekening satuan PAUD dinyatakan tidak aktif



Rekening tutup

H. Penyaluran dana Retur a.

Dana retur dapat disalurkan kembali dengan cara : 

Apabila karena kesalahan pencantuman nomor atau nama rekening, satuan PAUD mengirim ulang fotocopy rekening bank yang sama



Apabila retur karena rekening tidak aktif, maka satuan PAUD mengirimkan ulang foto copy rekening yang sama ditambah keterangan dari Bank yang menyatakan rekening tersebut sudah aktif kembali.



Apabila retur karena rekening ditutup, maka Satuan PAUD harus membuat rekening baru atas nama lembaga PAUD ditambah surat pengantar dari Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang menyatakan bahwa rekening tersebut benar dari satuan PAUD yang bersangkutan. 19


b.

Proses pengajuan retur dilakukan secepatnya setelah mendapatkan tembusan/informasi dari Pusat. Satuan PAUD yang tidak memperbaiki data/berkasnya hingga minggu ke 3 bulan Desember, maka dana bantuannya di kembalikan ke negara.

I.

Pengembalian Dana Bantuan 

Satuan PAUD wajib mengembalikan dana bantuan apabila dalam tahun yang sama mendapatkan bantuan rangkap, baik untuk bantuan yang sama (BOP) atau bantuan lainnya (APE, Percontohan, Rehab, Penguatan atau PAUD Baru).



Pengembalian dana menggunakan format SSPB (Surat Setoran Pengembalian Belanja) (Lampiran 10)


BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). 3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan

bersamaan

dengan

laporan

pelaksanaan

program ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 4. Pihak

penerima

bantuan

wajib

menyimpan

dan

mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP),

Badan

Pemeriksa

Keuangan

(BPK), 21


Bawasda/Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

Pengelolaan Keuangan 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kuitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. 2) Faktur/Nota Pembelian.

b. Materai dan kuitansi 1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. 3) Pajak pembelian barang menjadi tanggung jawab pihak penjual.


2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang.

3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari

penerima

honor (tidak boleh

diwakilkan). b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Pasal 21 dengan ketentuan. c. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas.

4. Pajak a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang

Nomor

36

Tahun

2008)

atau

Rp.

1.320.000,- per bulan. 23 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Lembaga berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara 2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 5. Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan belum mempertanggungjawabkan keuangannya. c. Perubahan

Anggaran.

Pergeseran

pembiayaan

yang

berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal pengajuan dana harus dilaporkan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Kab/Kota, dan memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

B. Pelaporan 1. Waktu a. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktorat Pembinaan PAUD 24 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). b. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. c. Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan. d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota . e. Laporan akhir disampaikan selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. f. Berkas laporan akhir dikelola dan diarsipkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota g. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menembuskan laporan dari Satuan PAUD ke Direktorat Pembinaan PAUD dengan melampirkan :  Surat Pengantar laporan dari Kepala Dinas atau Pejabat yang di tunjuk (Lampiran 9) 25 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

 Rekap nama-nama lembaga /Satuan PAUD yang telah menyampaikan laporan penggunaan dana.

2. Sistematika Laporan Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1) Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. 2) Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3) Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 3.1

Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan;

3.2

Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi penggunaan dana sesuai dengan proposal dihadapi selama pelaksanaan program disertai 26


upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut; 3.3

Bagian

3,

Menguraikan

seluruh

komponen-

komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan; 3.4

Bagian

4,

Penutup.

Berisi

uraian

tentang

kesimpulan, saran dan harapan.

C. Monitoring dan Pengawasan 1. Monitoring a. Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,

pembinaan,

dan

evaluasi

terhadap

penggunaan dana BOP oleh Satuan Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan

ketepatan

penggunaan

dana

dan

menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana. b. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: 27 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

1) Sebelum

dana

diturunkan

untuk

memastikan

ketepatan Satuan calon penerima dana. 2) Setelah

dana

diturunkan

untuk

memastikan

akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima. c. Pelaksana 1) Monitoring oleh Tim Provinsi a) Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan Satuan penerima dan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima. b) Responden

terdiri

unsur

Dinas

Pendidikan

Kab/Kota, dan Satuan PAUD penerima dana. c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

2) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan Satuan PAUD calon penerima dan penggunaan dana BOP. b) Responden terdiri dari Satuan PAUD penerima dana. 28 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

c) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian Satuan PAUD, dan

setelah dana diluncurkan

untuk memantau penggunaan dana. 2. Pengawasan Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masingmasing instansi pengelola dana BOP baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota, maupun Satuan PAUD. b. Pengawasan

Fungsional

Internal

dilakukan

oleh

Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana BOP PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOP.


BAB V PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.

Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.  Tlp/Fax. 021-5725495 [TU Direktorat Pembinaan PAUD].  Tlp/Fax. 021-5725043 [Subdit Pembelajaran Dan Peserta Didik , Dit. Pembinaan PAUD]

Silakan juga mengunjungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id


Lampiran 1. Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud Gedung E Lantai 7 – Senayan Jakarta Kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Pengelola Jabatan Nama Lembaga Status Lembaga Tahun Berdiri Alamat

: : : : : :

................................................................ .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... .................................................................... ....................................................................

Mengajukan usulan bantuan operasional penyelenggaraan PAUD untuk tahun anggaran 2015/2016. Berkenaan dengan hal tersebut kami menyatakan bahwa: 1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2015. 2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan PAUD kami, sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku; 3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 31 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Bersedia menyampaikan laporan penggunaan dana keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima. Demikian

pengajuan

sekaligus

pernyataan

ini

dibuat

dan

ditandatangani di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6.000,Stempel Satuan ..............................................


Lampiran 2: Formulir Data Satuan PAUD

A. Identitas Satuan Nama Satuan PAUD Alamat Lengkap Tahun Berdiri Satuan PAUD Jenis Program Nama Pengelola

: ............................. : ............................. : ............................. : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu) : .............................

B. Program Layanan: 1. Data Anak: Jumlah : ............. anak 2. Layanan Program : ...... x dalam seminggu @ ......... jam 3. Rencana Penggunaan dana: No Rencana Penggunaan 1. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi 2. Bantuan biaya Penyelenggaraan Proses Pembelajaran 3. Bantuan untuk bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK 4. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obatobatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan 5. Biaya Transport dan berbagai dukungan kegiatan konkrit Gugus PAUD Jumlah

RP .............. .............. ..............

..............

.............. .............. 33


C. Data Administrasi 1. Rekening Satuan a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening …................................................................................ b. Alamat Satuan sesuai rekening …................................................................................ c. Nomor Rekening Bank …................................................................................ d. Nama Bank …................................................................................ 2. NPWP a. Nama Wajib pajak …................................................................................ b. Nomor NPWP …................................................................................ D. Lampiran: 1. Foto copy Rekening Bank atas nama Satuan 2. NPWP Satuan .................,..........2015 Pengelola PAUD, ................................... (stempel Satuan)


Lampiran 3. Contoh Surat Pengantar Dinas Pendidikan Kab/Kota Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud Gedung E Lantai 7 – Senayan Jakarta Terlampir kami sampaikan data dan berkas pengajuan dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD dari kab/kota.......... Berkas dimaksud terdiri dari: 1. Berita Acara Verifikasi 2. Rekapitulasi lembaga yang mengajukan dana bantuan 3. Flashdisk berisi rekap lembaga 4. Akad Kerjasama dan Kuitansi dari lembaga yang telah di verifikasi kelengkapan dan keabsahannya sesuai dengan data satuan PAUD di lapangan. Kami bertanggungjawab terhadap semua data yang diajukan dan bersedia untuk mengawasi pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, serta mengkoordinasikan penyampaian laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan. Atas kerjasama dan perhatiannya, saya ucapkan terimakasih. ........,........................2015 Kadis Pendidikan Kab/Kota....,

........................................ NIP:................................ 35 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Lampiran 4: REKAPITULASI DATA SATUAN CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2015 Kabupaten/Kota: ........................................ Provinsi No.

Nama Satuan

: ........................................ Ala mat

Nama Pengel ola

Nomor Rekeni ng

Nama Bank

NP WP

Jml Anak

Jml Dana

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dst

............, ................2015 Mengetahui Kadin Dik

Penanggungjawab PAUD

Kab/Kota,

..................................

...................................

NIP: ..............................

NIP:............................. 36


Lampiran 5: Contoh Kuitansi KUITANSI

Sudah terima dari

: Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini

Uang Sebesar

: Rp ………....................................................

Terbilang

: (...................................................................)

Untuk Pembayaran : Dana Bantuan Operasional PenyelenggaraanPAUD (TK, KB, TPA, SPS) dalam rangka Bantuan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD Tahun Anggaran 2015 Jumlah anak

: ................. Jakarta,

2015

Mengetahui Pejabat Pembuat Komitmen

Yang Menerima,

Materai Rp. 6.000

Materai Rp. 6.000 Stempel Satuan

Dwinita Yunus, SE, M.Pd. ............................. NIP 196410271990022001 (Catatan : dibuat rangkap 3, lembar lainnya tak bermaterai)


Lampiran 6: Contoh Berita Acara Verifikasi

CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI SATUAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD Nomor : ........................... Tanggal : ...........................

Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat Verifikasi

Satuan

Penerima

Dana

Bantuan

Operasional

Penyelenggaraan PAUD.

Verifikasi dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Verifikasi yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Verifikasi mencakup: 1. Menelaah kelengkapan berkas 2. Menelaah kesesuaian data dalam berkas 3. Penetapan nama Satuan yang diusulkan untuk dapat menerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD. 38 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Berdasarkan hasil penelaahan administrasi maka seluruh Tim Verifikasi menyepakati bahwa Satuan-Satuan yang tercantum dalam Daftar Rekapitulasi Satuan Penerima Bantuan Dana BOP PAUD memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas-berkas lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……….., …................

Tim Verifikasi 1. ................................ .................( Ketua) 2. ................................ ..................(Anggota) 3. ................................ .................( Anggota )


Lampiran 7: Contoh Akad Kerjasama KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. III Senayan Jakarta 10270 Telpon : 5725061 Fax. 5725484 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013

AKAD KERJASAMA NOMOR: …/B2.2/AKAD/BOP.

/DU/2015

ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DENGAN LEMBAGA PAUD...................................................... DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Dwinita Yunus, SE, M.Pd. Jabatan : Kepala Seksi Pembelajaran sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Direktorat Pembelajaran dan Peserta Didik, Dit. Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud Alamat : Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta. Gd. E lantai 7 Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat

: …………………. : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. : …………………. 40


No. Rekening : (nama Bank dan nomor rekening)…………………. NPWP : …………………. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini [BOP-PAUD], kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …... 2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya. 3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan 4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD khususnya untuk menyelenggarakan program ………………… sebesar Rp. ……………..,- […………… rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD. 41 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.

1) 2)

3)

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan. 42 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pihak Pertama Pejabat Pembuat Komitmen,

Pihak Kedua

materai

materai

Dwinita Yunus, SE, M.Pd. NIP 196410271990022001

......................


Lampiran 8: Contoh Laporan Penggunaan Dana KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TAHUN 2015

1.

Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.

2.

Pengantar Dalam

pengantar

laporan

harus

ditandatangani

oleh

penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3.

Isi Laporan Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal. 44 Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponenkomponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan Bagian 4, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan

...........................,...........2015 Pengelola Program,

Bendaharawan,

(Stempel Satuan) ........................................

.....................................


Lampiran 9: Surat Laporan Penggunaan Dana Kepada Yth. Direktur Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUDNI, Kemdikbud Gedung E Lantai 7 – Senayan Jakarta Terlampir kami sampaikan data rekapitulasi laporan Penggunaan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dari lembaga, sbb: No.

Nama Satuan

Alamat

Laporan Awal Akhir

Keterangan

1 2 3 4 5 Dst

Kami bertanggungjawab terhadap semua data yang kami cantumkan dalam rekap di atas, telah sesuai dengan laporan yang di serahkan oleh lembaga kepada Dinas Pendidikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih. ...........................2015 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota...................

......................................... NIP.


Lampiran 10. Contoh Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB)


Dicetak oleh: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAHUN 2015 hhtp://www.paud.kemdiknas.go.id/

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP PAUD)

Recommend Documents