MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012
MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak mengikat. Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan. PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV i
untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua. Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 19570322 198211 2001
ii
KATA PENGANTAR
Keberadaan pendidik PAUD yang memiliki kompetensi komprehensif sangat dibutuhkan, terlebih dengan digulirkan program PAUD Terpadu yang mendorong lembaga PAUD menyelenggarakan berbagai bentuk layanan (Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan atau Satuan PAUD Sejenis). Pendidikan dan pelatihan yang terbatas baik jumlah maupun waktunya perlu ditindaklanjuti dengan pembinaan yang terencana, intensif dan berkesinambungan. Gugus Taman Kanak-kanak yang telah dikembangkan sejak lama diyakini menjadi pola pembinaan pendidik yang lebih efektif. Dengan digulirkan program PAUD Terpadu, maka Gugus TK lebih diperluas menjadi Gugus PAUD, dimana dalam satu gugus beranggotakan pendidik TK, TPA, KB, dan atau SPS. Gugus PAUD dibentuk berdasarkan kedekatan lokasi dalam satu wilayah kecamatan, sehingga dapat dikuti oleh seluruh pendidik PAUD. Harapan besar keberadaan PAUD menjadi wadah pembinaan pendidik terutama dalam bidang peningkatan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan kurikulum tingkat satuan lembaga PAUD. Untuk membentuk Gugus PAUD diperlukan keterbukaan dan komitmen semua pihak, karena sangat memungkinkan keanggotaan Gugus TK yang sudah terbentuk sejak lama akan berubah atau bertambah dengan masuknya pendidik TPA, KB, dan SPS. Dalam rangka memperlancar pembinaan gugus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mendukung dengan dana operasional untuk pembinaan gugus PAUD. Namun yang terpenting adalah dukungan dan peranserta HIMPAUDI, IGTKI, Forum PAUD, organisasi mitra, petugas Pembina tingkat kecamatan hingga pusat untuk pembinaan Gugus PAUD. Dengan komitmen bersama untuk memajukan pendidikan anak usia dini di Indonesia dimasa depan maka diyakini keberadaan Gugus PAUD menjadi solusi tepat bagi percepatan peningkatan kualitas pendidik PAUD Indonesia.
iii
Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus PAUD. Semoga Petunjuk Teknis ini sebagai langkah awal yang baik bagi keberlanjutan Gugus di masa datang. Semua saran untuk perbaikan selalu kami nantikan dan hargai sebagai wujud kepedulian. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL ..........................
i
KATA PENGANTAR
..................................................................... iii
DAFTAR ISI
.....................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN ......................................................... A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum ......................................................... C. Manfaat Bantuan ......................................................... D. Tujuan ......................................................... E. Pengertian .........................................................
1 1 2 2 2 3
BAB II
PENYELENGGARAAN ................................................ A. Sasaran Program ......................................................... B. Sifat ....................................................................... C. Keorganisasian Pusat Kerja Gugus (PKG) ................. D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana Pembinaan Gugus ....................................................... E. Besar Dana ......................................................... F. Penggunaan Dana ....................................................... G. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pembinaan Gugus PAUD ......................................................... H. Keberlangsungan Program .........................................
4 4 4 4
BAB III
PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA PEMBINAAN GUGUS-PAUD ................................... A. Proses Pengajuan Dana ............................................. B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima ............ C. Proses Pencairan Dana ............................................. D. Pelaporan ................................................................
4 5 5 5 6
7 7 8 8 9 v
BAB IV
PENGAWASAN ........................................................... 10 A. Monitoring ........................................................... 10 B. Pengawasan dan Sanksi .......................................... 11
Lampiran Lampiran 1 Formulir Pengajuan Dana Pembinaan Gugus ............ Lampiran 2 Pengajuan Lembaga .................................................... Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Pembinaan Gugus ......................................................................... Lampiran 4 Contoh Surat Akad Kerjasama ................................... Lampiran 5 Contoh Surat Pernyataan ............................................. Lampiran 6 Surat Penyataan Tanggung Jawab Mutlak .................. Lampiran 7 Contoh Laporan Penggunaan Dana ............................
13 15 16 18 21 22 23
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Reformasi dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi pengaruh besar terhadap program PAUD di Indonesia, karena penanganan PAUD secara program dan administrative utuh dalam satu pintu. Perubahan tersebut diikuti dengan kebijakan program PAUD Terpadu dimana satu lembaga didorong untuk memberikan lebih dari satu layanan PAUD. Dengan kata lain lembaga TK dapat menyelenggarakan TPA, KB, dan atau SPS, demikian juga sebaliknya. Keterpaduan program layanan tersebut menuntut kesiapan lembaga penyelenggara dan juga guru yang memiliki kompetensi komprehensif. Pembekalan guru yang komprehensif tersebut masih terbatas, sedangkan pembinaan program yang terpadu dan komprehensif tidak dapat ditunda. Oleh karena itu saling membelajarkan antar guru yang telah berpengalaman mengelola PAUD dengan bentuk layanan yang berbeda menjadi salah satu strategi yang dipandang sangat efektif. Wadah komunikasi antar guru tersebut diwadahi dalam wadah yang disebut Gugus PAUD. Gugus PAUD dibentuk dari perluasan Gugus Taman KanakKanak yang sudah ada sebelumnya dengan diversifikasi layanan yang lebih beragam dan kebutuhan informasi yang lebih kompleks. Mengingat perkembangan lembaga PAUD bergerak sangat cepat, maka dapat dipastikan dalam satu wilayah kecamatan terdiri dari beberapa gugus. Untuk memudahkan pembinaan ke seluam gugus dibentuk Pusat Kegiatan Gugus (PKG) sebagai representative gugus se kecamatan. Untuk mengoptimalkan fungsi gugus dan PKG, Direktorat Pembinaan PAUD menfasilitasi bantuan Pembinaan Gugus melalui PKG. Untuk memberikan acuan PKG serta pengelola bantuan Pembinaan Gugus di tingkat Provinsi serta ketepatan pembinaan Gugus, maka disusunlah Petunjuk Teknis Bantuan Pembinaan Gugus PAUD.
1
B. Dasar Hukum 1.
2.
3.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undangundang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal.
C. Manfaat Bantuan 1.
2.
3.
Manfaat Bagi Pemda: a. Tersedianya pendidik PAUD yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan layanan PAUD. b. Menjadi dasar menyusun kebijakan terkait dengan pembinaan guru PAUD di daerahnya. Manfaat Bagi Guru a. Meningkatkan kompetensi professional yang berdampak terhadap peningkatan kepercayaan diri guru PAUD b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terlaksananya layanan PAUD yang berkualitas b. Teroptimalkan potensi anak melalui layanan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak.
D. Tujuan 1.
Tujuan pemberian bantuan Pembinaan Gugus adalah membantu gugus dalam melaksanakan operasional kegiatan di kelompoknya masing-masing.
2
2.
Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab Gugus dalam mengelola dan menyalurkan dana pembinaan Gugus kepada sasaran secara tepat guna.
E. Pengertian 1.
2. 3.
4.
Gugus PAUD merupakan kumpulan dari 3 – 8 lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis) yang berdomisili dalam area terdekat dalam satu kecamatan. Pembagian area menjadi sangat relatif, tergantung pada letak geografisnya. Kelompok Kerja Guru (KKG) PAUD merupakan program kerja Gugus sebagai wahana bengkel kerja guru-guru anggota Gugus. Kelompok Kerja Kepala/Pengelola (KKK/P) merupakan program kerja Gugus sebagai wahana bengkel kerja Kepala/Pengelola lembaga PAUD yang menjadi anggota Gugus. Pusat Kerja Gugus (PKG) PAUD Kecamatan merupakan kumpulan beberapa Gugus yang ada di wilayah kecamatan.
3
BAB II PENYELENGGARAAN
A. Sasaran Program Sasaran program dana Pembinaan Gugus PAUD adalah Gugus yang ada di tingkat kecamatan. Dana pembinaan Gugus disalurkan dan dikoordinasikan melalui Pusat Kegiatan Gugus di masing-masing kecamatan. Lembaga PAUD yang mendapatkan bantuan Bank Dunia menyatu dalam gugus PAUD yang ada di wilayah kecamatan tersebut. B. Sifat Bantuan Dana Pembinaan Gugus bersifat fasilitasi stimulan untuk mendukung operasional kegiatan di tingkat Gugus maupun di Tingkat PKG. Pengelolaan dana bersifat terbuka dan transfaran. C. Keorganisasian PKG 1. 2. 3. 4. 5.
PKG adalah kumpulan beberapa gugus di Tingkat Kecamatan sebagai refresentatif gugus yang ada di wilayah kecamatan. PKG dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan yang beranggotakan perwakilan dari setiap gugus. Kepengurusan PKG ditentukan oleh anggota tanpa intervensi dari pihak pemerintah Masa Kepengurusan PKG ditentukan paling lama 2 periode @ 3 tahun. Struktur kepengurusan ditentukan oleh Kecamatan dengan memperhatikan jenis dan jumlah layanan PAUD.
D. Persyaratan Administrasi Penerimaan Dana Pembinaan Gugus 1. 2.
Dana ditransfer ke rekening Pusat Kegiatan Gugus. PKG mengajukan rencana kerja PKG dan rincian rencana penggunaan dana ke Provinsi melalui Kabupaten/Kota dengan diketahui oleh Penilik/Pengawas PAUD dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan tingkat Kecamatan (Format terlampir) 4
3.
Format pengajuan dilampiri: a. Fotocopy Rekening masing-masing PKG. b. NPWP sesuai dengan nama yang tercantum dalam rekening Bank. c. SK Pembentukan PKG dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten. d. Pernyataan Kesanggupan bermaterai yang ditandatangani dari Ketua/Pengurus PKG.
E. Besar Dana Besar dana pembinaan Gugus-PAUD senilai Rp 8.000.000,(delapan juta rupiah) untuk setiap Pusat Kegiatan Gugus. Sumber dana berasal dari dana APBN. Khusus untuk kecamatan wilayah PPAUD dana berasal dari APBN Rupiah Murni Pendamping. F. Penggunaan Dana Dana bantuan Pembinaan Gugus dapat dipergunakan untuk: 1. Kegiatan pembinaan di tingkat PKG (pertemuan yang dikoordinir PKG, mendatangkan nara sumber, biaya operasional PKG) maksimal 30%) 2. Kegiatan pembinaan di masing-masing Gugus (pertemuan rutin anggota di masing-masing Gugus, biaya operasional masingmasing Gugus), maksimal 70%. G. Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Pembinaan Gugus PAUD 1. Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan Pembinaan Gugus sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis.
5
2. Kewajiban: a. PKG dan Gugus wajib menyelenggarakan program kegiatan secara aktif dan bergilir. b. PKG bertanggung jawab atas keseluruhan dana yang diterima. c. Gugus bertanggung jawab atas dana yang diterima dari PKG. d. PKG maupun gugus wajib melaporkan penggunaan dana disertai bukti penggunaan dana tersebut. H. Keberlangsungan Program Untuk keberlangsungan program, PKG dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada.
6
BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN DANA PEMBINAAN GUGUS-PAUD
A. Proses Pengajuan Dana 1. 2.
3. 4.
5.
Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekon menetapkan alokasi dana pembinaan Gugus di setiap Kab/Kota. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersama dengan Pengawas/ Penilik PAUD, HIMPAUDI dan IGTKI menyusun rencana distribusi dana pembinaan Gugus ke Kecamatan yang sudah memiliki PKG. PKG mengajukan dana pembinaan dengan menggunakan format terlampir disertai Nomor rekening dan NPWP. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota meneliti format isian dan kelengkapan lampiran PKG kemudian menyusun rekap dengan format terlampir. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengajukan rekap PKG calon penerima dana pembinaan Gugus ke Dinas Pendidikan Provinsi dengan dilampiri: a. Fotocopy Rekening masing-masing PKG. b. NPWP sesuai dengan nama yang tercantum dalam rekening Bank. c. Format pengajuan masing-masing PKG. d. Pernyataan Kesanggupan bermaterai yang ditandatangani dari Ketua/Pengurus PKG. e. Surat Tanggung Jawab Mutlak yang di tanda tangani oleh Kepala Dinas.
7
ALUR PENGAJUAN -Meneliti dok -Menyusun SK - Mengusulkan ke KPN
DINAS DIK. PROVINSI
-Meneliti dok -Memastikan Prog. - Menyusun Rekap
DINAS DIK. KAB/KOTA
Mengajukan Program
PKG KEC
SK Penerima Bantuan Pembinaan Gugus LAMPIRAN: Daftar Rekap, Rekening Bank, NPWP, Surat Penyataan Lembaga, SK Pembentukan, Surat Pertanggung-jawaban Mutlak Dinas LAMPIRAN: Formulir, Rekening Bank, NPWP, Surat Penyataan, SK Pembentukan PKG
B. Proses Penetapan Lembaga Calon Penerima 1.
2.
3.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau Pejabat yang berwewenang menunjuk petugas atau Tim yang mengelola Dana Pembinaan Gugus. Petugas atau Tim menelaah kelengkap rekap dan lampiran dari Kabupate/Kota sebagai dasar pembuatan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi atau pejabat yang ditunjuk. Berdasarkan Surat Keputusan, Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan pencairan dana ke KPPN.
C. Proses Pencairan Dana 1.
2.
Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana GUGUS ke KPPN sesuai aturan yang berlaku. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening PKG.
8
D. Pelaporan 1. 2. 3.
Dana yang sudah diterima PKG harus digunakan secepatnya. Maksimal 3 bulan setelah dana diterima, PKG harus menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Provinsi. Laporan memuat: a. Besar dana yang diterima lembaga. b. Uraian penggunaan dana baik oleh PKG maupun oleh masing-masing Gugus. c. melampirkan bukti-bukti penggunaan dana.
9
BAB IV PENGAWASAN
A. Monitoring 1. Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana pembinaan Gugus oleh PKG Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana. 2. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan keberadaan PKG calon penerima dana. b. Setelah dana diturunkan untuk memastikan akuntabilitas ketepatan penggunaan dana pembinaan Gugus oleh PKG. 3.
Pelaksana a.
Monitoring oleh Tim Pusat 1) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta PKG. 2) Responden terdiri dari Unsur Dinas Pendidikan Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, dan PKG. 3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
b.
Monitoring oleh Tim Provinsi 1) Monitoring ditujukan untuk memantau keberadaan PKG dan penggunaan dana pembinaan Gugus oleh PKG dan Gugus.
10
2) 3)
c.
Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota, Pengawas/Penilik PAUD, PKG, dan Gugus. Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota 1) 2) 3)
Monitoring ditujukan untuk memantau keberadaan PKG dan Gugus PAUD. Responden terdiri dari PKG dan Gugus PAUD. Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk memantau penggunaan dana.
B. Pengawasan dan Sanksi 1.
Pengawasan Pengawasan dana Pembinaan Gugus meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masingmasing instansi pengelola dana Pembinaan Gugus baik di tingkat Pusat, Provinsi, maupun lembaga PAUD. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Pembinaan Gugus PAUD jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana Pembinaan Gugus.
2.
Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola dana Pembinaan Gugus Pengelola dana Pembinaan Gugus di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana Pembinaan Gugus sehingga
11
merugikan negara dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara. b.
Sanksi bagi PKG/Gugus 1) PKG yang dinilai pihak Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota/Provinsi atau Pusat tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
12
Lampiran 1. FORMULIR PENGAJUAN DANA PEMBINAAN GUGUS A. Identitas PKG
Nama PKG Alamat Lengkap Tahun Berdiri Jumlah Gugus Nama Ketua PKG B.
: ..................................... : ..................................... : ..................................... : ..................................... : .....................................
Struktur Kepengurusan PKG: 1. Nama Ketua : ........................................ 2. Nama Bendahara : ........................................ 3. Ketua Pokja ............. : ........................................ 4. Ketua Pokja ............. : ........................................ 5. Ketua Pokja ............. : ........................................ 6. Ketua Pokja ............. : ........................................ 7. Ketua Pokja.............. : ........................................
C. Data Keanggotaan Gugus: 1. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 2. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 3. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 4. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 5. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 6. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 7. Gugus ............................................ Ketua ............................................. 8. Gugus ............................................ Ketua ............................................. D. Program Kerja PKG 1. ............................................................................... 2. ............................................................................... 3. ............................................................................... 4. ............................................................................... 5. dst.
13
E.
F.
Rencana Penggunaan Dana a. ...................................................... b. ...................................................... c. ...................................................... d. ...................................................... Jumlah
Rp Rp Rp Rp Rp
........... ........... ........... ........... ...........
Data Administrasi 1. Rekening lembaga a. Nama lembaga sesuai yang tercantum dalam rekening ........................................................................................... b. Alamat lembaga sesuai rekening ........................................................................................... c. Nomor rekening ........................................................................................... d. Nama Bank ........................................................................................... 2. NPWP a. Nama Wajib pajak ........................................................................................... b. Nomor NPWP ........................................................................................... c. Alamat Wajib Pajak ...........................................................................................
G. Lampiran: 1. Rekening Lembaga 2. NPWP Lembaga .................,.......... 2012 Mengetahui Pengawas/Penilik PAUD
Ketua PKG Kec ..............,
....................................... NIP: ..............................
................................... (stempel PKG)
14
Lampiran 2: PENGAJUAN LEMBAGA CALON PENERIMA DANA PEMBINAAN GUGUS-PAUD TAHUN 2012 Kabupaten/Kota Provinsi No
: ........................................ : ........................................
Nama PKG
Alamat
Nama Pengelola
Jumlah Gugus
Rekening Bank
NPWP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst
Mengetahui Kadin Dik Kab/Kota
.................,.......... 2012 Penanggungjawab PAUD,
.................................. NIP:.............................
................................... NIP:............................. 15
Lampiran 3: Contoh Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana Pembinaan Gugus-PAUD SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………..…. Nomor : ................................. Tanggal : ................................. TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA PEMBINAAN GUGUS-PAUD TAHUN ANGGARAN ….. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………………..… Menimbang
: Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Pembinaan Gugus-PAUD telah ditetepkan alokasikan sasaran di tingkat Kabupaten/Kota
Membaca
: Pengajuan Lembaga Calon Penerima Dana Pembinaan Gugus-PAUD Kabupaten/Kota.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2 ……………
MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ............. tentang Dana Pembinaan Gugus-PAUD Dini Tahun .........
16
PERTAMA : Nama-nama Pusat Kegiatan Gugus-PAUD, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini. KEDUA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana . KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ...
............................................ NIP. ............................... Tembusan: 1. …. 2. …. 3. ….
17
Lampiran 4: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................. DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA PEMBINAAN GUGUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pada hari ini, .... tanggal .... bulan bertandatangan di bawah ini:
....... tahun
................,
kami yang
Nama : …………………. Jabatan : ………………..... Alamat : ........................... Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : .......................... Jabatan : Ketua Pusat Kegiatan Gugus ................. Alamat : ........................ NPWP : ........................ Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana Pembinaan Gugus-PAUD kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan Pembinaan Gugus-PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …...
18
(2) Mengadministrasikan penggunaan dana Pembinaan Gugus-PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Pembinaan Gugus-PAUD sebesar Rp. 8.000.000,- [delapan juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pembinaan Gugus-PAUD. Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian bantuan Pembinaan Gugus-PAUD dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Pembinaan Gugus-PAUD. Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
19
a. b.
c.
Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua
Pihak Pertama
....................
.....................
20
Lampiran 5: Contoh Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARA PUSAT KEGIATAN GUGUS TENTANG DANA BANTUAN PEMBINAAN GUGUS-PAUD NOMOR : …………………………. Pada hari ini …........... tanggal ................…….. bulan ............................... tahun dua ribu sebelas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat
: …........................................................................................ : Ketua Pusat Kegiatan Gugus …………....................... : …........................................................................................
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Gugus melalui dana bantuan Pembinaan Gugus-PAUD menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan Pembinaan Gugus-PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Provinsi ..................................... tahun 2012. Dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini tersebut diatas, saya bersedia untuk: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku; 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui; 4. Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun
Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,..............................................
21
Lampiran 6: Contoh SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ……………………………………..
Kode dan Nama Satuan Kerja Kode dan Nama Kegiatan
: ……………………………… : ………………………………
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas satuan biaya yang digunakan dalam penyusunan Standar Biaya Masukan ………………………………*) di luar Standar Biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Perhitungan satuan biaya tersebut telah dilakukan secara professional, efisein, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ……………………., …………………… Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
……………………………………… NIP. .…………………………………
*) Diisi nama kegiatan yang menjadi Standar Biaya Masukan
22
Lampiran 7: Contoh Laporan Penggunaan Dana KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap) LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMBINAAN GUGUS-PAUD TAHUN ................
A. Pendahuluan (memuat profil lembaga saat ini) B. Pemanfaatan Dana Pembinaan Gugus (memuat kegiatan yang didukung dengan dana Pembinaan Gugus) dilampirkan bukti-bukti pengeluaran. C. Pelaksanaan Program Pembelajaran (kondisi pembelajaran setelah adanya dukungan dana Pembinaan Gugus). D. Penutup (tindak lanjut, dan rekomendasi)
Ketua PKG,
...........................,...........2012 Bendaharawan,
(Stempel lembaga) ..............................................
.....................................
23
