MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
PETUNJUK TEKNIS UJICOBA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012
PETUNJUK TEKNIS UJICOBA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER BAGI PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak mengikat. Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan. PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV i
untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua. Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 19570322 198211 2001
ii
KATA PENGANTAR
Mengutip pernyataan Syauqi Bey pujangga besar Islam kelahiran Mesir yang menyatakan,”Sesungguhnya kejayaan suatu umat (bangsa) terletak pada akhlak/karakternya, jika itu telah runtuh, maka runtuh pulalah bangsa itu”. Keruntuhan yang dimaksud dalam pernyataan tersebut tentu saja bukan keruntuhan secara fisik tetapi lebih mengarah pada keruntuhan nilai kemanusiaan. Kemuliaan manusia dari mahluk lainnya terletak pada akhlak dan budi, tanpa itu semua maka manusia akan menjelma menjadi serigala (homo homini lupus) yang tidak segan memakan segala yang baik maupun bathil (homo homini omnes). Sejalan dengan pendapat di atas, Lickona menjelaskan ciri-ciri perilaku dan kebiasaan bangsa yang menuju kearah kehancuran yakni: (1) Meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) Penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) Pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan, (4) Meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol dan seks bebas, (5) Semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) Menurunnya etos kerja, (7) Semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) Rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) Membudayanya ketidakjujuran, dan (10) Adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. Apabila tanda-tanda tersebut di atas kerap dijumpai di masyarakat kita sekarang ini, apakah pertanda bahwa ada kemunduran karakter pada bangsa ini? Tanpa bermaksud mengevaluasi atau menganalisa keadaan umum di Indonesia saat ini, kami menyadari peran besar pendidikan adalah memuliakan manusia, yang berarti membentuk manusia cerdas komprehensif dan berkarakter mulia. Pembentukan karakter merupakan proses usaha aktif untuk membentuk kebiasaan baik (habit), sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan yang dilakukan sejak usia dini. Memahami pentingnya pembentukan karakter untuk kehidupan di masa depan, Direktorat mengembangkan ujicoba model penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga PAUD. Pendidikan Karakter di PAUD ditujukan untuk membangun perilaku anak yang mengetahui nilai kebaikan, cinta pada kebaikan, dan iii
melakukan kebaikan dalam kegiatan keseharian. Pendidikan Karakter sebagai transformasi dan pelembagaan nilai yang dilakukan melalui sebuah proses yang simultan dan berkesinambungan. Pengembangan pendidikan karakter di lembaga PAUD menjadi ruh dalam pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang akhirnya tercermin dalam aktivitas harian anak. Ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga PAUD ini diharapkan menghasilkan model yang dapat diterapkan dilembagalembaga PAUD lainnya dengan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan. Untuk menghasilkan model yang diharapkan, kami mohon masukan dan saran tentang pelaksanaa ujicoba ini yang seharusnya dilaksanakan. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Ujicoba Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Lembaga PAUD. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP.195703041983031015
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL ..........................
i
KATA PENGANTAR
..................................................................... iii
DAFTAR ISI
.....................................................................
v
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar Hukum C. Manfaat Ujicoba D. Tujuan E. Pengertian
......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
1 1 2 2 2 2
BAB II
MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI LEMBAGA PAUD .............................................................. A. Konsep .............................................................. B. Pelaksanaan .............................................................. C. Evaluasi ..............................................................
4 4 5 6
BAB III
KRITERIA LEMBANGA UJI COBA .......................... A. Sasaran ujicoba ...................................................... B. Sifat ............................................................. C. Persyaratan Administrasi Lembaga .......................... D. Besar Dana ...................................................... E. Penggunan Dana ...................................................... F. Hak dan Kewajiban Lembaga ................................... G. Keberlangsungan Program ...................................
7 7 7 7 7 7 8 8
BAB IV
PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJI COBA PENDIDIKAN KARAKTER ........................................
9 v
A. B. C. D. E. F.
Proses Pengajuan Dana ............................................... Sistematika Proposal ............................................... Pengelolaan Proposal ............................................... Tim Pengelola ........................................................... Kriteria Penelaahan Proposal ................................... Proses Pencairan dana ...............................................
9 9 10 11 11 11
BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ..... A. Umum .................................................................. B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga ......... 1. Pembelian Barang ............................................... 2. Pembelian Konsumsi ........................................ 3. Pembayaran Honorarium ................................... 4. Penyetoran Pajak ............................................... 5. Pergeseran Penggunaan Dana ............................
12 12 12 12 13 13 14 14
BAB VI
MONITORING DAN PENGAWASAN ........................ 15 A. Monitoring ................................................................ 15 B. Pengawasan dan Sanksi ........................................... 15
Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran
1 2 3 4
Format Proposal Out line Proposal Format Penilaian Akad Kerjasama
......................................................... ......................................................... ......................................................... .........................................................
17 18 19 21
vi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Paradigma pendidikan di Indonesia diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan akhlak mulia, budi pekerti luhur, dan watak kepribadian atau karakter unggul serta berbagai kecakapan hidup. Dengan demikian diharapkan peserta didik tumbuh dan berkembang menjadi pembelajar yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, inovatif, sportif, dan berkewirausahaan. Para ahli berpendapat bahwa perilaku dan karakter seseorang merupakan kumulatif pengalaman yang dibangun sejak dini. Oleh karena itu untuk membangun peserta didik yang berkarakter harus dimulai sejak di lembaga pendidikan anak usia dini. Tahun 2011 tepatnya tanggal 20 Mei 2011 Presiden mencanangkan Gerakan Pendidikan Karakter yang diterapkan di semua lembaga pendidikan termasuk lembaga PAUD. Pencanangan tersebut didorong atas dasa kesadaran bahwa SDM yang kuat dan handal bukan hanya mengandalkan kemampuan kognitif semata, tetapi juga kemampuan sosial emosional serta berbuda pekerti yang luhur. Sejalan dengan gerakan Pendidikan Karakter yang diterapkan di lembaga PAUD, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini telah menggulirkan dana stimulan bagi lembaga PAUD yang siap menerapkan pendidikan karakter di lembaganya, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai model penerapan pendidikan karakter di lembaga-lembaga PAUD lainnya. Berkenaan dengan pernyataan tersebut di atas, maka perlu disusun Petunjuk Teknis atau Petunjuk Teknis ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter di lembaga PAUD.
1
B. Dasar Hukum 1.
2.
3.
Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undangundang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) : Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
C. Manfaat Ujicoba 1. 2. 3.
Meningkatkan layanan program karakter yang tepat pada anak usia dini Mendapatkan model penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga PAUD. Sebagai bahan bagi pengambil kebijakan untuk memfasilitasi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga PAUD.
D. Tujuan 1. 2.
Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi lembaga PAUD yang menjadi uji coba pendidikan karakter. Sebagai bahan acuan bagi instansi Pembina dalam melaksanakan bantuan teknis dan pembinaan terhadap lembaga-lembaga PAUD khususnya dalam rangka penerapan pendidikan karakter.
E. Pengertian 1. 2.
Karakter adalah tabiat atau kebiasaan melakukan hal yang baik. Nilai-nilai karakter adalah sikap dan perilaku yang didasarkan pada norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, yang mencakup aspek spiritual, aspek personal/kepribadian, aspek sosial, dan aspek lingkungan.
2
3.
4.
Pendidikan karakter adalah upaya penanaman nilai-nilai karakter kepada anak didik yang meliputi pengetahuan, kesadaran atau kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai kebaikan dan kebajikan, kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan maupun kebangsaan. Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga PAUD terpilih untuk menyelenggarakan pendidikan karakter di lembaganya yang selanjutnya dijadikan sebagai model penyelenggaraan pendidikan karakter PAUD.
3
BAB II MODEL PENDIDIKAN KARAKTER DI LEMBAGA PAUD
A. Konsep Pendidikan karakter yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis ini merujuk pada pendidikan karakter yang termuat dalam Petunjuk Teknis Pendidikan karakter pada PAUD yang telah ditetapkan. Model pendidikan karakter pada PAUD mengembangkan nilai-nilai: 1. Kecintaan terhadap Tuhan YME 2. Kejujuran 3. Disiplin 4. Toleransi dan cinta damai 5. Percaya diri 6. Mandiri 7. Tolong menolong, kerjasama, dan gotong royong 8. Hormat dan sopan santun 9. Tanggung jawab 10. Kerja keras 11. Kepemimpinan dan keadilan 12. Kreatif 13. Rendah hati 14. Peduli lingkungan 15. Cinta bangsa dan tanah air Nilai-nilai tersebut diterapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip berikut: 1. Melalui contoh dan keteladanan 2. Dilakukan secara berkelanjutan 3. Menyeluruh, terintegrasi dalam seluruh aspek perkembangan 4. Menciptakan suasana kasih sayang 5. Aktif memotivasi anak 6. Melibatkan pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. 7. Adanya penilaian
4
B. Pelaksanaan Lembaga PAUD yang ditetapkan melaksanakan model pengembangan nilai-nilai karakter tersebut di atas dengan cara memilih sebagian atau seluruhnya nilai-nilai yang akan diterapkan. Nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kegiatan harian, kegiatan pembelajaran, dan tercantum dalam kurikulum tingkat satuan lembaga tersebut. Untuk kepentingan tersebut, lembaga ujicoba dibekali dengan pengetahuan tentang pendidikan karakter dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Secara rinci kegiatan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan Karakter di lembaga PAUD sebagai berikut: 1. Persiapan a. Mengidentifikasi lembaga-lembaga PAUD (5 lembaga) yang akan dijadikan sebagai tempat ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter. b. Meminta lembaga-lembaga yang terpilih untuk membuat rencana umum penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaganya dengan melampirkan: 1) Izin Operasional 2) Rekening Lembaga 3) NPWP Lembaga c. Menelaah kesesuaian rencana umum penyelenggaraan pendidikan karakter yang dibuat oleh lembaga dengan Petunjuk Teknis Pendidikan Karakter pada PAUD. 2.
Pembekalan a. Lembaga yang terpilih menjadi ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter dilibatkan dalam kegiatan orientasi teknis pendidikan karakter. b. Kegiatan orientasi teknis bertujuan untuk pembekalan dan mematangkan rencana penyelenggaraan pendidikan karakter yang telah dibuat oleh lembaga. c. Orientasi teknis diikuti oleh 25 orang (tiap lembaga @ 5 orang) dan akan berlangsung selama 4 hari.
5
d.
Hasil kegiatan orientasi teknis berupa program operasional (RKH, RKM, dan jadwal harian) yang sudah terintegrasi dengan pendidikan karakter.
3.
Pelaksanaan a. Lembaga terpilih didukung dengan dana ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Dana tersebut sebagai dana stimulan. Untuk tahun-tahun selanjutnya didukung dari pendanaan lembaga masing-masing. b. Lembaga menerapkan program ujicoba pendidikan karakter sesuai dengan hasil kegiatan orientasi teknis.
4.
Monitoring a. Monitoring dilakukan secara berkala, maksimal 2 kali dalam 1 tahun. b. Komponen yang dimonitoring mencakup pelaksanaan program dan pertanggungjawaban dana ujicoba.
C. Evaluasi Kegiatan evaluasi mencakup: 1. Evaluasi program yakni perkembangan dan keberhasilan yang dicapai lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan karakter. 2. Efektivitas dan akuntabilitas penggunaan dana oleh lembaga.
6
BAB III KRITERIA LEMBAGA UJI COBA
A. Sasaran Ujicoba Sasaran bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter adalah lembaga PAUD (Taman Kanak-Kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, atau Satuan PAUD Sejenis). B. Sifat Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter bersifat bantuan terbatas, hanya berlaku satu tahun anggaran. Penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga tersebut di tahun berikutnya menjadi tanggung jawab lembaga yang bersangkutan. C. Persyaratan Administrasi Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 15 anak. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. Mengajukan proposal rencana penyelenggaraan ujicoba pendidikan karakter.
D. Besar Dana Besar dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per lembaga. E. Penggunaan Dana Dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter dapat dipergunakan untuk:
7
1.
2. 3. 4.
5.
Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK, maksimal 40 %. Pembelian alat/bahan lain yang mendukung penyelenggaraan pendidikan karakter maksimal 20%. Peningkatan gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan), maksimal 10%. Transport pendidik untuk rapat kerja, penyusunan rencana kerja, termasuk untuk transport pertemuan di Gugus PAUD, maksimal 20%. Transport pembinaan oleh Dinas Kecamatan dan Provinsi maksimal 10%.
F. Hak dan Kewajiban Lembaga 1.
Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis.
2.
Kewajiban: a. Menyelenggarakan ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter. b. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. c. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
G. Keberlangsungan Program Untuk keberlangsungan program, lembaga penyelenggara ujicoba pendidikan karakter dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada.
8
BAB IV PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN UJICOBA PENDIDIKAN KARAKTER
A. Proses Pengajuan Dana 1.
2.
3.
4.
Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan tentang dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter kepada lembaga dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga PAUD penyelenggara ujicoba pendidikan karakter menyusun proposal dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan. Lembaga PAUD yang ditunjuk sebagai penyelenggaran uji coba pendidikan karakter tidak diperkenankan mendapatkan bantuan lain di tahun yang sama. Lembaga PAUD mengajukan proposal ke Direktorat dengan diketahui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.
B. Sistematika Proposal Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Pengawas/Penilik PAUD. 3. Isi Proposal a. Pendahuluan, Memberikan deskripsi tentang pentingnya pendidikan karakter di lembaga PAUD. b. Program Lembaga 1) Visi dan Misi Lembaga 2) Rencana penyelenggaraan pendidikan karakter, memuat:
9
c.
d.
e.
f. 4.
- Nilai-nilai karakter yang dikembangkan - program-program yang akan dilaksanakan - jadwal harian Manajemen Lembaga: 1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung dalam lembaga disertai dengan tugas dan fungsinya (lampirkan stuktur kepengurusannya) 2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio, pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja. Pembiayaan Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian penggunaan/ peruntukan dana tersebut. Daya Dukung Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh Lembaga sebagai kontribusi penyelenggaraan program,. Penutup
Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) nomor rekening lembaga; (3) NPWP; (4) jadwal harian; (5) photo kegiatan anak; dan (6) data pendukung lainnya.
C. Pengelolaan Proposal 1. 2. 3. 4.
Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini membetuk Tim ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter. Tim menelaah kesesuaian proposal dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Petunjuk Teknis. Direktur Pembinaan PAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga penyelenggara ujicoba pendidikan karakter. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan pencairan dana ke KPPN.
10
D. Tim Pengelola Tim Pengelola adalah staf Subdit Pembelajaran dan Peserta Didik Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. E. Kriteria Penelaahan Proposal 1. Kelengkapan administrasi 2. Ketercapaian atau kesesuaian ditentukan. 3. Kejelasan program layanan
dengan
persyaratan
yang
Format Penelaahan Proposal terlampir. F. Proses Pencairan dana 1. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana Bantuan ujicoba penyelenggaraan Pendidikan karakter sesuai aturan yang berlaku. 2. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul.
11
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Umum 1. Penyampaian Laporan a. Lembaga penyelenggara ujicoba pendidikan karakter diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 7 bulan proses ujicoba. c. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. d. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. e. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun. B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:
12
b.
c.
Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. Faktur/Nota Pembelian. Materai dan kuitansi Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000, Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. Pajak (PPN dan PPh) Pajak Pembelian ditanggung oleh pihak Penjual.
2.
Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi, misalnya dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat, ketentuannya sama dengan pembelian barang.
3.
Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan.
13
4.
Penyetoran Pajak Lembaga berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir.
5.
Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
14
BAB VI MONITORING DAN PENGAWASAN
A. Monitoring 1. Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan ujicoba Pendidikan karakter dan penggunaan dana bantuan. 2.
Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: a. Sebelum ujicoba dilaksanakan. b. Selama ujicoba dilaksanakan. c. Setelah ujicoba dilaksanakan.
3.
Pelaksana a. Monitoring oleh Tim Pusat dan Provinsi 1) Monitoring ditujukan untuk memantau penyelenggaraan ujicoba pendidikan karakter. 2) Responden terdiri dari Tim Pendidik di lembaga, Pengawas/Penilik. 3) Monitoring dilaksanakan di awal, selama proses, dan atau setelah ujicoba dilaksanakan. b. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota 1) Monitoring ditujukan untuk memantau perkembangan penyelenggaraan ujicoba. 2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD ujicoba.
B. Pengawasan dan Sanksi 1. Pengawasan Pengawasan dan sanksi ditekankan pada penggunaan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan karakter.
15
a.
b. c. d.
2.
Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masingmasing instansi pengelola dana Bantuan baik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.
Sanksi Sanksi bagi Lembaga a. Lembaga Penerima dana bantuan penyelenggaraan pendidikan karakter tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. b. Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
16
Lampiran 1. Format Proposal Contoh: Rincian Proposal JUDUL PROPOSAL A. Latar Belakang Pentingnya pendidikan karakter dilaksanakan di lembaga PAUD. B. Tujuan Tujuan pengajuan proposal untuk: ………………………………………………………………… ………………………………………………………………… C. Lokasi tempat ujicoba Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, beserta kondisi lembaga. D. Program Kegiatan 1. Visi dan Misi Lembaga 2. Rencana penyelenggaraan pendidikan karakter, memuat: a. Nilai-nilai karakter yang dikembangkan b. program-program yang akan dilaksanakan c. Jadwal harian E. Ketenagaan 1. Struktur kepengurusan 2. Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan F. Dana yang Diusulkan - Jumlah dana dan penggunaannya G. Pendukung Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari orang tua dan masyarakat H. Lampiran-Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) nomor rekening lembaga; (3) NPWP; (4) jadwal harian; (5) photo kegiatan anak; dan (6) data pendukung lainnya.
17
Lampiran 2. Outline Laporan A. Identitas Lembaga a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang dasar penyelenggaraan pendidikan karakter di lembaga. 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian: langkahlangkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan hasil dari penyelenggaraan ujicoba. 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.
18
Lampiran 3 Contoh Format Penilaian Contoh Instrumen Penilaian (dapat dikembangkan untuk penilaian Pengamatan, Penugasan, dan Unjuk Kerja) Nama : Anissa Kelompok usia : 5 tahun
2
NILAINILAI KARAK TER *) Tanggung jawab Kejujuran
3
Disiplin
NO 1
INDIKATOR KEBERHASILAN *)
BM
MM
M
K
Anak mengembalikan benda pada tempatnya
Anak mengakui kesalahannya. Anak menyelesaikan tugas yang diberikan Anak mengatakan suatu kejadian yang sebenarnya. Anak terbiasa mengantri. Anak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak mengikuti aturan yang ditetapkan.
4
5
6
Cinta dan Kasih Sayang
Anak berbagi
Kepeduli an
Anak bersimpati terhadap keadaan orang lain
Berani
Anak bermain bersama. Anak membantu kesulitan orang lain.
Anak bergembira bila mendengar berita yang menyenangkan Anak bersedih bila mendengar berita yang menyedihkan Anak bersedia membantu orang lain. Anak berbagi dengan orang lain Anak berani menyatakan pendapatnya Anak berani bertanya Anak berani menjawab pertanyaan Anak berani menceritakan pengalamannya
19
7
Mandiri
8
Kerja keras
9
Gotong royong
10
Sopan santun
11
Keadilan
12
Pengenda lian diri
Dst
Anak terbiasa memakai sepatu sendiri. Anak terbiasa memakai pakaian sendiri. Anak terbiasa menggunakan toilet. Anak terbiasa makan sendiri Anak melakukan kegiatan dengan bersungguh-sungguh Anak melakukan kegiatan dengan tekun Anak melibatkan diri dalam kegiatan Anak merapikan tempat bermain secara bersama-sama Anak berperilaku santun Anak menghormati orang lain Anak bergaul dengan semua teman-temannya Anak bersikap adil Anak menunda keinginannya Anak bersedia berpisah dengan orang tuanya Anak memilih kegiatan sendiri
Keterangan : *) Nilai-nilai Karakter beserta Indikator Keberhasilan dikembangkan sesuai dengan (1) pengamatan yang akan dilakukan, (2) jenis tugas dan (3) unjuk kerja yang akan dinilai. Belum Muncul (BM) : anak belum menunjukkan perilaku yang diharapkan Mulai Muncul (MM) : anak mulai menunjukkan perilaku yang diharapkan dengan bantuan orang lain Sering Muncul (M) : anak menunjukkan perilaku yang diharapkan namun terkadang masih perlu dibantu/diingatkan Konsisten (K) : Sudah menjadi kebiasaan anak secara otomatis dan tidak perlu diingatkan …………, ………., 2012 Penilai
(………………………)
20
Lampiran 4: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ...................................... Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………. Jabatan : ………………..... Alamat : ........................... Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat NPWP
: : : :
.......................... Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. ........................ ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujicoba Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
21
(1) Melaksanakan kegiatan Ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2) Mengadministrasikan penggunaan dana Ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu Ujicoba Penyelenggaraan Pendidikan Karakter. Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan lembaga Ujicoba penyelenggaraan pendidikan karakter dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan.
22
Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
a. b.
c.
Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua
Pihak Pertama (stempel lembaga)
....................
.....................
23
