PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2012

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

Usia dini merupakan periode perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada masa ini, seluruh instrumen besar manusia terbentuk, bukan kecerdasan saja tetapi seluruh kecakapan psikis. Para ahli menamakan periode ini sebagai usia emas perkembangan. Pemerintah terus mendorong kesadaran akan pentingnya pendidikan anak usia dini (PAUD) menuju PAUD sebagai sebuah gerakan nasional. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal. Selain memberikan kepastian hukum dan penetapan standar, pemerintah terus berupaya memberikan stimulasi terhadap penyelenggaraan PAUD, antara lain dalam bentuk pemberian bantuan dana rintisan penyelenggaraan PAUD, bantuan operasional pendidikan, bantuan alat permainan edukatif, bantuan pembangunan dan rehab sarana dan prasarana, insentif pendidik, serta peningkatan mutu pendidik secara berkelanjutan. Namun demikian mengingat besarnya tantangan yang dihadapi, maka mengandalkan dukungan pemerintah saja tidaklah cukup. Untuk mewujudkan PAUD sebagai gerakan nasional diperlukan keterlibatan semua komponen bangsa dan sumber-sumber pendanaan yang tersedia yang meliputi orangtua, masyarakat, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), alokasi dana desa, program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), dan sumber lain yang tidak mengikat. Selain upaya perluasan, kita juga harus memperhatikan aspek pemerataan. PAUD harus mampu menjangkau kawasan yang tertinggal, terisolir, dan terdepan dengan berbagai karakteristiknya. Prioritas pembangunan tahun ini diarahkan untuk menjangkau wilayah ini, dengan moto “menjangkau yang tidak terjangkau”. Untuk mempercepat upaya tersebut, pemerintah telah menetapkan koridor-koridor pembangunan nasional yang terdiri dari enam koridor, yaitu koridor I untuk wilayah Sumatera; koridor II untuk wilayah Jawa; koridor III untuk wilayah Kalimantan; koridor IV i

untuk wilayah Sulawesi; koridor V untuk wilayah Maluku, Bali, dan Nusa Tenggara; serta koridor VI untuk wilayah Papua. Saya menyambut gembira atas terbitnya petunjuk teknis ini untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanakan kegiatan di lapangan. Semoga pelaksanaan program PAUD tahun 2012 dapat berjalan lebih baik. Kritik dan saran dari para pemangku kepentingan untuk perbaikan petunjuk teknis ini di masa yang akan datang, sangat kami harapkan. Jakarta, Februari 2012 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP. 19570322 198211 2001

ii

KATA PENGANTAR Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaaan-keistimewaan yang dimilikinya. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan hakhak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa datang. Berbagai penelitian menyatakan bahwa penanganan yang tepat pada anak istimewa sejak usia dini dapat mengurangi resiko yang lebih tinggi, dan pendidikan inklusi memberikan keuntungan lebih besar baik kepada anak normal maupun bagi anak berkebutuhan khusus. Program inklusi merupakan cara hidup (way of life) yang terbaik, dimana anak hidup dan belajar bersama, menerima dan merespon setiap kebutuhan individual yang sangat beragam dengan terbuka. Dalam kasus tertentu tetap diperlukan penanganan khusus bagi anak-anak istimewa melalui program Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Melalui layanan PAUD inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa anak-anak diharapkan semua anak berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Merujuk pada kebutuhan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini memfasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bagi lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Untuk kepentingan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, guna mejadi acuan bagi lembaga dan instansi Pembina dalam memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan Petunjuk Teknis di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2012 Direktur Pembinaan PAUD

Dr. Erman Syamsuddin NIP.195703041983031015 iii

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, INFORMAL ..........................

i

KATA PENGANTAR

..................................................................... iii

DAFTAR ISI

..................................................................... iv

BAB I

PENDAHULUAN ......................................................... A. Latar Belakang ......................................................... B. Dasar Hukum ......................................................... C. Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB ............ D. Tujuan ......................................................... E. Pengertian .........................................................

1 1 1 2 2 2

BAB II

KETENTUAN UMUM .................................................... A. Sasaran Program .................................................... B. Sifat .............................................................. C. Persyaratan Administrasi ......................................... D. Besar Dana ......................................................... E. Alokasi Bantuan ......................................................... F. Penggunan Dana ......................................................... G. Hak dan Kewajiban Lembaga .................................... H. Keberlangsungan Program .........................................

3 3 3 3 4 4 4 5 5

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA .................. 6 A. Proses Pengajuan Dana ............................................. 6 B. Sistimatika Proposal ............................................. 6 C. Penilaian Proposal ................................................... 7 D. Tim Penilai ............................................................... 8 E. Kriteria Penelaahan Proposal ................................... 9 iv

F. G.

Langkah-langkah Penilaian Proposal ........................ 9 Proses Pencairan Dana ............................................. 10

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ...... A. Umum .................................................................. B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga ......... 1. Pembelian Barang ............................................... 2. Pembelian Konsumsi ........................................ 3. Pembayaran Honorarium ................................... 4. Penyetoran Pajak ............................................... 5. Pergeseran Penggunaan Dana ........................... C. Laporan Akhir ......................................................... BAB V

11 11 12 12 12 12 13 13 13

MONITORING DAN PENGAWASAN .......................... 15 A. Monitoring ................................................................ 15 B. Pengawasan dan Sanksi ........................................... 16

Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran Lampiran

1 Format Proposal ......................................................... 2 Daftar Lembaga Pengusul ........................................... 3 Format Penilaian ......................................................... 4 Format Tabulasi Hasil Penilaian ...................................... 5 Format Penilaian Lapangan ......................................... 6 Tabulasi Hasil Akhir Penilaian .................................... 7 Berita Acara Penilaian Proposal .................................. 8 Laporan Perkembangan Penggunaan Dana ................. 9 Format Laporan ......................................................... 10 Akad Kerjasama .........................................................

18 19 20 23 24 26 27 29 30 31

v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya diimplementasikan menjadi strategi layanan PAUD oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini. Walaupun PAUD belum menjadi wajib belajar tetapi semua anak memiliki hak mendapatkan layanan PAUD, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik melalui program inklusi maupun program Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai aspek (ekonomi, geografi, dll), keistimewaan fisik, berkebutuhan khusus atau juga dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya di TKLB maupun PAUD Inklusi. Demi memperluas layanan PAUD khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyediakan bantuan dana penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TKLB. Untuk mempermudah lembaga mengakses bantuan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Dana Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. B. Dasar Hukum 1. Konvensi PBB tentang Hak anak tahun 1989. 2. Deklarasi Pendidikan untuk Semua di Thailand tahun 1990. 3. Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi tahun 1994. 4. UU No. 4 tentang Penyandang Cacat tahun 1997. 5. UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003. 6. PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2004. 7. Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 2004.

1

C. Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Pemerataan layanan PAUD khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu, b. Menjadi dasar kebijakan bagi alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di lembaga PAUD Inklusi dan TKLB. 2.

Manfaat Bagi Lembaga PAUD a. Meningkatkan jumlah layanan anak b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD

3.

Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terlayani anak-anak dengan program yang sesuai dengan keistimewaan anak. b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anakanaknya.

D. Tujuan Petunjuk Teknis Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi lembaga PAUD Inklusi dan TK-LB untuk mengakses bantuan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. E. Pengertian 1. PAUD Inklusi adalah program layanan PAUD reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan PAUD reguler dan layanan anak penyandang cacat dalam program yang sama. 2. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah program PAUD bagi anak usia 4-6 tahun yang mengalami keistimewaan fisik, fungsi kerja fisik, maupun cara kerja otak. 3. Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa adalah bantuan penyelenggaraan pembelajaran bagi lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak yang menyelenggarakan layanan bagi anak-anak luar biasa.

2

BAB II KETENTUAN UMUM

A.

Sasaran Program Sasaran program Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah lembaga PAUD yang melayani anak-anak luar biasa baik dalam program PAUD Inklusi maupun Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.

B.

Sifat Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bersifat bantuan terbatas, sehingga belum semua lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa mendapatkan dana. Penentuan penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap format pengajuan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa yang diajukan oleh lembaga PAUD yang bersangkutan.

C.

Persyaratan Administrasi Calon Penerima Dana Bantuan 1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. 4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 5. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 5 anak. 6. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. 7. Mengajukan proposal Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilengkapi dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten lalu diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 8. Melampirkan Surat Pernyataan Kesanggupan dari Lembaga.

3

D.

Besar Dana Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per lembaga.

E.

Alokasi Bantuan Bantuan penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB sebanyak 50 lembaga dengan pembagian sebagai berikut: Bantuan untuk PAUD Inklusi sebanyak 10 lembaga dan bantuan untuk Taman KanakKanak Luar Biasa sebanyak 40 lembaga. Penggunaan bantuan tersebut bersifat fleksibel dalam arti bantuan yang satu bila tidak terserap dapat dialihkan ke bantuan lainnya yang kekurangan.

F.

Penggunaan Dana Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa dapat dipergunakan untuk: 1. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K maksimal 40% 2. Pembelian alat bantu kecacatan anak. maksimal 20% 3. Peningkatan gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan), maksimal 10 % 4. Transport pendidik/mendukung dana pertemuan di Gugus PAUD maksimal 10 % 5. Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi anak maksimal 10%. 6. Bantuan lain sesuai dengan kebutuhan lembaga maksimal 10%.

G.

Hak dan Kewajiban Lembaga Penerima Dana Bantuan 1. Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama;

4

b.

2.

H.

Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan pengembangan program dari pembina teknis.

dan

Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Melaksanakan semua ketentuan dalam akad kerjasama. d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keberlangsungan Program Untuk keberlangsungan program, Lembaga penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman kanak-Kanak Luar Biasa dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui dana Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada.

5

BAB III PROSES PENETAPAN DAN PENYALURAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

A.

Proses Pengajuan Dana 1. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan tentang dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa kepada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota menginformasikan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa kepada lembaga PAUD yang sesuai. 3. Lembaga PAUD yang menyelenggarakan program Inklusi dan TK-LB menyusun proposal dengan mengacu pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan. 4. Lembaga PAUD mengajukan proposal ke Direktorat dengan dilengkapi Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota.

B.

Sistematika Proposal Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Pengawas/Penilik PAUD. 3. Isi Proposal a. Pendahuluan, Memberikan deskripsi tentang: 1) Latar belakang /kondisi nyata lingkungan dimana lembaga berada,

6

2) b.

c.

d.

e.

f.

Luas jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara geografis. Program Lembaga 1) Menjelaskan jumlah anak didik yang sedang dilayani perkelompok usia. 2) Menerangkan jenis program yang dikembangkan. 3) Jadwal pembelajaran/kegiatan harian dalam seminggu dan berapa jam lama layanan setiap hari. Manajemen Lembaga: 1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung dalam lembaga disertai dengan tugas dan fungsinya (lampirkan stuktur kepengurusannya) 2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio, pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja. 3) Menerangkan APE yang dimiliki; jenis, jumlah, penggunaan (dilampirkan foto APE). Pembiayaan Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian penggunaan/ peruntukan dana tersebut. Daya Dukung Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh Lembaga sebagai kontribusi pengembangan program,. Penutup

4. Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) nomor rekening lembaga; (3) NPWP; (4) jadwal harian; (5) photo kegiatan anak; dan (6) data pendukung lainnya. C. Penilaian Proposal 1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini membetuk Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.

7

2. 3. 4.

5.

6.

Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti kesesuaian lembaga pangaju dan kelengkapan persyaratannya. Tim melakukan visitasi lapangan untuk menilai kesesuaian proposal dengan kondisi lapangan. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan visitasi, Tim menyusun rangking hasil penilaian yang selanjutnya diajukan ke Direktur PPAUD untuk dikeluarkan Surat Keputusan Lembaga Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Direktur PPAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat PPAUD mengajukan pencairan dana ke KPPN.

D. Tim Penilai 1. Unsur Tim Penilai Tim Penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PAUD. 2. Kriteria Tim Penilai a. Bersikap jujur dan obyektif b. Memahami teknik Penilaian c. Memahami program PAUD d. Berpengalaman sebagai tim Penilai 3. Tugas Penilai a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk, b. Melakukan seleksi dan Penilaian termasuk observasi lapangan, c. Membuat berita acara proses seleksi dan Penilaian d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima dana bantuan penyelenggaraan program PAUD. e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang salah.

8

E. Kriteria Penelaahan Proposal 1. Kelengkapan administrasi 2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. 3. Kejelasan program layanan Format Penelaahan Proposal terlampir. F. Langkah-langkah Penilaian Proposal Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilain yang dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD). 3. Pencatatan untuk membuat daftar panjang (long list) lembaga pengaju proposal. 4. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria Penilaian Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. 5. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan untuk digabungkan dengan hasil penelaahan administrasi dan menghasilkan nilai akhir. 6. Membuat rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang layak menerima bantuan. 7. Membuat laporan akhir. Direktur PPAUD membuat Surat Keputusan Penerima Dana Bantuan dan Akad Kerjasama. Dokumen tersebut dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan ke lembaga penerima. Akad Kerjasama yang sudah ditandatangani Lembaga Calon Penerima selambatnya diterima kembali oleh Direktorat PPAUD 1 (satu) minggu untuk diproses pencairan dana di KPPN.

9

G. Proses Pencairan dana 1. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai aturan yang berlaku. 2. KPPN mengirimkan dana dan diterimakan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul.

10

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Umum 1. Penyampaian Laporan a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). c. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 3 bulan setelah dana diterima. d. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. e. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. f. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Bawasda/Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.

11

B. Pengadministrasian Keuangan oleh Lembaga Penilaian/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa:  Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.  Faktur/Nota Pembelian. b. Materai dan kuitansi  Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000, Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. c. Pajak (PPN dan PPh) Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak penjual. 2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang. 3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan:  Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas.  Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas

12

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,per bulan. 4. Penyetoran Pajak Lembaga berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 5. Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. C. Laporan Akhir 1. Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya 3 (tiga) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. 2. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut:

13

1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.

14

BAB V MONITORING DAN PENGAWASAN

A. Monitoring 1. Tujuan Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa oleh lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana. 2.

Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan ketepatan lembaga calon penerima dana. b. Setelah dana diturunkan untuk memastikan akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan oleh Lembaga PAUD penerima.

3.

Pelaksana a. Monitoring oleh Tim Pusat 1) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga penerima dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK di tingkat Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana 3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

15

b.

Monitoring oleh Tim Provinsi 1) Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan lembaga penerima dan penggunaan dana Bantuan oleh lembaga PAUD penerima. 2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana. 3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

c.

Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota 1) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima dana. 3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan setelah dana diluncurkan untuk memantau penggunaan dana.

B. Pengawasan dan Sanksi 1. Pengawasan Pengawasan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masingmasing instansi Pengelola dana Bantuan baik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.

16

2.

Sanksi a. Sanksi bagi Dana Pengelola dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana Bantuan sehingga merugikan negara dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara. b. Sanksi bagi Lembaga 1) Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang dinilai pihak Dinas Pendidikan/Satuan Provinsi atau Pusat tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.

17

Lampiran 1. Contoh: Rincian Proposal JUDUL PROPOSAL A. Latar Belakang (Keadaan program PAUD saat, jumlah anak yang dilayani, jumlah anak yang belum terlayani dan alasan mengusulkan dana bantuan). B. Tujuan Tujuan pengajuan proposal untuk: …………………………………………………………………………… ………………………………………………………………… C. Sasaran Program - Jumlah anak yang sedang dilayani (L/P) dan jumlah penambahan anak untuk perluasan sasaran layanan. D. Lokasi tempat rintisan Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, jarak antara tempat dan sasaran layanan (peserta didik). E. Program Kegiatan - Aspek kemampuan anak yang dikembangkan - Pengelolaan kegiatan pembelajaran - Frekuensi kegiatan dalam seminggu - Waktu pelaksanaan kegiatan - Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu F. Ketenagaan - Struktur kepengurusan - Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan G. Dana yang Diusulkan - Jumlah dana dan penggunaannya H. Pendukung Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari orang tua dan masyarakat I. LAMPIRAN-LAMPIRAN 18

Lampiran 2. DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No 1. 2. 3. 4.

Nama Lembaga Pengusul ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

Alamat …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ………………… …………………… ……………………

Jenis Program ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….

………………., …………. Tim Penilai: 1. …………….................... 2. ……………..................... 3. …………….....................

…………… ( Ketua ) …………….. ( Anggota) …………….. ( Anggota)

19

Lampiran 3 : Contoh Format Penilaian Proposal FORMAT PENILAIAN BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB No

Aspek

1.

Sampul

2

Lembar Pengesahan Administrasi

3

4

Program

Indikator 1. KejelasanJudul Proposal 2. Kejelasan identitas lembaga pengusul 3. Ada lembar pengesahan/ rekomendasi Dinas, 4. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 5. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 7. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. 8. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung 9. Jumlah anak yang dilayani minimal 15 anak 10. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan main sensorimotorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). 11. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga; 12. Jadwal harian yang jelas

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 1

1 3

5 5 3 3 5 8

15

5 20

No

5.

6.

7.

Aspek

Ketenagaan

Dana

Lampiran

Indikator 13. Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak. 14. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting) 15. Memiliki program layanan pendukung lainnya. 16. Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal 17. Memiliki sumber dana tetap 18. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan 19. KejelasanJumlah dana yg diajukan 20. Kejelasan rencana penggunaan dana 21. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan 22. Sertifikat berbadan Hukum 23. Izin Operasional 24. NPWP 25. Rekening Lembaga 26. AKTA Kepemilikin tanah dan bangunan 27. Struktur Kepengurusan 28. Rencana Tahunan 29. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 30. Jadwal Kegiatan Harian 31. Program Parenting 32. Contoh Raport Anak

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 10

10 7 3 3

1 2 4 4

2

21

No

Aspek

Indikator 33. 34. 35. 36.

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai

Photo kegiatan anak Photo kegiatan pendukung Photo APE yang dimiliki Rincian Dana yang diajukan JUMLAH

100

……………………..,……… Penilai

(………………………)

22

Lampiran 4. Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB No

Nama Lembaga

Penilai 1

Penilai 2

Penilai 3

Jml nilai

Ranking

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .................... ,...... ,.. Tim Penilai 1. ......................... .................. ( Ketua ) 2. ......................... .................. ( Anggota ) 3. ......................... .................. ( Anggota ) dst.

23

Lampiran 5. Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga Jenis Program NO 1

2

3

: ......... : ......... INDIKATOR

Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang digunakan Administrasi a. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. b. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. d. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. e. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung PROGRAM

NILAI TERTINGI 10

NILAI YG DICAPAI

15

30

a. Jumlah anak yang dilayani minimal 5 anak b. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan main sensori-motorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). c. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga; d. Jadwal harian yang jelas e. Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak. 24

4

5

6

7

f. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting) g. Memiliki program layanan pendukung lainnya, KETENAGAAN Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal DANA a. Sumber dana tetap b. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan c. Kesesuaian dana yang diajukan dengan kebutuhan lapangan. Pendukung - Kepemilikan sarana/prasarana/APE - Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain - prestasi yang diraih - dll JUMLAH

20

10

10

5

100

…………, ………., …... Penilai

(………………………)

25

Lampiran 6. Tabulasi Hasil Akhir Penilaian HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No

Nama Lembaga

Judul Proposal

Jenis Program

Nilai Akhir

Rangking

……….., ………….., ……….. Tim Penilai 1. 2. 3. 4.

…………………… …………… ( Ketua ) …………………… …………… ( Anggota ) …………………… …………… ( Anggota ) dst

26

Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Penilaian Proposal BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAKKANAK LUAR BIASA Nomor: ......................... Tanggal: ....................... Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Rapat dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup: 1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB. Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hasil rapat sebagai berikut: No

Nama Lembaga

Judul Proposal

Jenis Program

Nilai Akhir

Rangking

27

Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …………….. sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................ Tim Penilai 1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota )

28

Lampiran 8 : Contoh Laporan Perkembangan Penggunaan Dana KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap) LAPORAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN DANA TAHUN ................ Keadaan Per Bulan ............................................

No

Komponen Penggunaan Dana

Dana (Rp) Alokasi Realisasi

Sisa

Keterangan

1. 2. 3. 4. 5. Dst JUMLAH Penanggungjawab Program,

Bendaharawan,

..............................................

.....................................

29

Lampiran 9: Contoh Format Laporan 1. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. 2. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3. Isi Laporan a. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan b. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut c. Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat d. Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponenkomponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan e. Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan 4. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak. 30

Lampiran 10: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENILAIAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA ...................................... Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………. Jabatan : ………………..... Alamat : ........................... Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat NPWP

: : : :

.......................... Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. ........................ ........................

Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

31

(1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2) Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan.

32

Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.

a. b.

c.

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.

Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua

Pihak Pertama (stempel lembaga)

....................

.....................

33