NSPK PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan

NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013

NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi anak normal, tetapi juga mencakup anak dengan keistimewaaankeistimewaan yang dimilikinya termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa datang. Berbagai penelitian menyatakan bahwa penanganan yang tepat pada anak istimewa sejak usia dini dapat mengurangi resiko yang lebih tinggi, dan pendidikan inklusi memberikan keuntungan lebih besar baik kepada anak normal maupun bagi anak berkebutuhan khusus. Program inklusi merupakan cara hidup (way of life) yang terbaik, dimana anak hidup dan belajar bersama, menerima dan merespon setiap kebutuhan individual yang sangat beragam dengan terbuka. Pengembangan program PAUD Inklusi dan layanan TK-LB tidak saja sebagai langkah tepat dalam pemerataan layanan PAUD, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL

DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2013 i

tetapi dapat dipandang lebih dalam yakni memupuk karakter anak yang lebih humanis, lebih peka, dan lebih menghargai perbedaan sejak usia dini. Harapan yang tidak terlalu berlebihan jika layanan PAUD inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa diharapkan semua anak, teristimewa anak yang berkebutuhan khusus berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Di tahun ke dua ini jumlah dukungan meningkat walapun tentu saja tidak sebanding dengan lembaga yang sudah ada, oleh karena itu dukungan dari semua pihak sangat dinantikan. Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang selalu melihat bahwa anak adalah insan yang memiliki potensi unggul dalam bentuk dan takaran yang berbeda.

Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,

Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001

ii

KATA PENGANTAR Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak di selenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB). Sementara itu lokasi SLB dan TK-LB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Sementara sekolah umum

belum

memiliki

kesiapan

untuk

menerima

anak

berkebutuhan khusus karena merasa tidak memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak memiliki akses untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangannya. Merujuk pada kebutuhan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mendorong lembaga PAUD yang sudah siap secara ketenagaan untuk membuka layanan PAUD Inklusi agar semua anak usia dini dapat terlayani sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan hal tersebut Direktorat memfasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bagi lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Untuk kepentingan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi iii

dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, guna mejadi acuan bagi lembaga dan instansi Pembina dalam memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Juknis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari Pendahuluan, Ketentuan umum, Penyusunan dan Penilaian proposal, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan. Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan Petunjuk Teknis di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2013 Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,

Dr. Erman Syamsuddin

NIP. 195703041983031015

iv

DAFTAR ISI

SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI

i

KATA PENGANTAR

iv

DAFTAR ISI

vi

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan

1

B. Dasar Hukum

2

C. Pengertian

3

D. Tujuan Bantuan

4

E.

Sasaran Bantuan

4

F.

Manfaat bantuan

4

G. Hasil yang Diharapkan

5

BAB II KETENTUAN UMUM A. Penyedia Bantuan

6

B. Sifat Penerima Bantuan

6

C. Persyaratan Penerima

7

D. Besar Dana dan Penggunaan Dana

8

E.

9

Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan

v

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

12

B. Penilaian/Verifikasi Proposal

16

C. Penetapan Penerima

20

D.

Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi

20

E.

Penyaluran Dana Bantuan

20

F.

Jadwal Pengajuan Proposal

21

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Pengelolaan Dana Bantuan

22

B. Pelaporan

26

C. Monitoring dan Pengawasan

30

BAB V PENUTUP Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4 Lampiran 5 Lampiran 6 Lampiran 7 Lampiran 8 Lampiran 9

34

: Format proposal Pengajuan : Daftar Lembaga Pengusul Proposal : Format Penilaian Proposal : Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. : Contoh Format Penilaian Lapangan : Tabulasi Hasil Akhir Penilaian : Berita Acara Penilaian Proposal : Format Laporan : Contoh Surat Akad Kerjasama vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya diimplementasikan menjadi strategi layanan PAUD oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini. Walaupun PAUD belum menjadi wajib belajar tetapi semua anak memiliki hak mendapatkan layanan PAUD, termasuk anak yang berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus selayaknya diberi perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik melalui program inklusi maupun program Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai aspek (ekonomi, geografi, dll), keistimewaan dikarenakan

fisik,

berkebutuhan

terbatasnya

kemampuan

khusus orang

atau

juga

tua

untuk

membiayai anak-anaknya di TKLB maupun PAUD Inklusi.

Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

1

Demi memperluas layanan PAUD khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyediakan bantuan dana penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TKLB. Untuk mempermudah lembaga mengakses bantuan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Dana Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.

B. Dasar Hukum 1.

Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi tahun 1994.

2.

UU No. 23 tentang Perlindungan Hak Anak tahun 2003.

3.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4.

Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 2004.

5.

PP No. 19 tentang Standar Pendidikan Nasional tahun 2004.

6.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional;


2

7.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal;

8.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga.

10.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2012 tentang Bantuan Sosial oleh Kementerian dan Lembaga.

C. Pengertian 1. PAUD Inklusi adalah program layanan PAUD reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan PAUD reguler dan layanan anak berkebutuhan khusus dalam program yang sama. 2. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah program PAUD bagi anak usia 4-6 tahun yang mengalami keistimewaan fisik, fungsi kerja fisik, maupun cara kerja otak. 3. Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak

Luar

Biasa

adalah

bantuan

penyelenggaraan

pembelajaran bagi lembaga PAUD Inklusi atau Taman Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

3

Kanak-Kanak yang menyelenggarakan layanan bagi anakanak luar biasa.

D. Tujuan Bantuan 1. Meningkatnya perluasan akses layanan PAUD bagi anakanak yang berkebutuhan khusus. 2. Mendorong lembaga PAUD untuk siap memberikan layanan pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus.

E. Sasaran Bantuan Sasaran program Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah lembaga PAUD yang melayani anak-anak luar biasa baik dalam program PAUD Inklusi maupun Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Lembaga dimaksud menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi.

F. Manfaat Bantuan Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Pemerataan layanan PAUD khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

4

b. Menjadi dasar kebijakan bagi alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di lembaga PAUD Inklusi dan TKLB.

2. Manfaat Bagi Lembaga PAUD a.

Meningkatkan jumlah layanan anak

b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD

3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terlayani anak-anak dengan program yang sesuai dengan keistimewaan anak. b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anaknya.

G. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersalurkannya dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi/TKLB ke 60 lembaga. 2. Teroptimalisasikan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

5

BAB II KETENTUAN UMUM

A. Penyedia Bantuan Bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2013.

B. Sifat Penerimaan Bantuan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa bersifat bantuan terbatas, sehingga belum semua lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa mendapatkan dana. Penentuan penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap format pengajuan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang diajukan oleh lembaga PAUD yang bersangkutan.


6

C. Persyaratan Penerima Bantuan 1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. 4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 5. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 5 anak. 6. Telah melaksanakan program Inklusi atau TK-LB minimal 1 (satu) tahun. 7. Mengajukan proposal Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilengkapi dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten lalu diajukan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 8. Belum pernah mendapatkan bantuan dari Dit. Pembinaan PAUD, kecuali BOP dan APE. 9. Tidak mendapatkan bantuan lain dari Dit. Pembinaan PAUD dalam tahun yang sama. 10. Khusus bagi lembaga binaan UPTP/UPTD harus diajukan oleh Kepala UPTP/UPTD yang bersangkutan, disertai dengan surat pernyataan tidak terjadi duplikasi pembiayaan. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

7

11. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah Provinsi

DKI,

Direktorat

Jenderal

Perbendaharaan,

Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat maka dalam satu pengajuan harus menggunakan bank yang sama. 12. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menggunakan Rekening BRI yang mudah diakses hingga daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Besar Dana dan Penggunaannya Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per lembaga. Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dapat dipergunakan untuk: No

Rincian Penggunaan

% Dana

1.

Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, bukubuku acuan untuk pendidik, buku bacaan

25 – 30%


8

anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K 20 – 35%

2.

Pembelian alat bantu kecacatan anak

3.

Transport pendidik/mendukung pertemuan di Gugus PAUD

dana

10 – 15 %

4.

Bantuan biaya masuk dan biaya administrasi anak

10 - 25%

5.

Penggunaan lain sesuai dengan kebutuhan lembaga

5%

Jumlah

100%

E. Hak, Kewajiban, dan Sanski 1. Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan

ketentuan

yang

tercantum

dalam

Akad

Kerjasama; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis. 2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

9

b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Melaksanakan semua ketentuan dalam akad kerjasama. d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola Dana Pengelola dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana Bantuan sehingga merugikan negara dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Sanksi bagi Lembaga 1)

Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang tidak menggunakan dana sama sekali seperti dalam


10

pengajuan sehingga berakibat merugikan Negara, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2)

Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang menggunakan pengajuan

dana

sebagian

sehingga

pelaksanaan

sesuai

berakibat

dengan

menghambat

program,

harus

mempertanggungjawabkan dan mengembalikan dana yang tidak sesuai kepada negara dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 3)

Pengembalian

dana

kepada

negara

selambat-

lambatnya 3 bulan setelah dana diterima. 4)

Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita

Acara

Pengembalian

Dana

yang

ditandatangani oleh pihak penerima dana dan diketahui Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.


11

BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal

1. Direktorat

Pembinaan

PAUD

mendistribusikan

alokasi

bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke provinsi. Setiap Provinsi mendapatkan alokasi bantuan minimal 1 lembaga. 2. Provinsi mensosialisasikan bantuan PAUD Inklusi atau TKLB ke Kabupaten yang dipandang memiliki lembaga PAUD binaan yang telah mengaplikasikan program tersebut. 3. Kabupaten memilih lembaga PAUD yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan proposal dana Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

12

bantuan PAUD Inklusi dan/atau TK-LB ke Dit. Pembinaan PAUD. 4. Lembaga PAUD yang ditunjuk menyusun proposal yang ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. 5. Dinas Kab/Kota mengajukan proposal ke provinsi. 6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi keabsahan proposal dan menseleksi proposal yang masuk. 7. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak 2 proposal. 8. Direktorat Pembinaan PAUD melalui Tim Penilai melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dan mengajukan calon pemenang dana bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat Keputusan Penerima dana bantuan PAUD Inklusi dan atau TK-LB. SK penerima dana bantuan PAUD Inklusi/TK-LB ditembuskan ke lembaga penerima. 9. Berdasarkan SK dan data lembaga calon penerima, diajukan Surat Permohonan Pencairan, selanjutkan diajukan untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM).


13

10. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang diajukan ke KPPN. 11. KPPN menerbitkan SPPD sebagai bukti dana tersebut ditransfer ke Bank Penyalur 12. Bank penyalur selanjutnya menyalurkan ke rekening lembaga. 13. Lembaga pengusul yang tidak lolos dalam penilaian dapat mengajukan kembali untuk tahun berikutnya.

Sistematika proposal Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Pengawas/Penilik PAUD. 3. Isi Proposal a. Pendahuluan, memberikan deskripsi tentang: 1) Latar belakang /kondisi nyata lingkungan dimana lembaga berada,


14

1) Luas jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara geografis b. Program Lembaga 1) Menjelaskan jumlah anak didik yang sedang dilayani perkelompok usia. 2) Menerangkan jenis program yang dikembangkan. 3) Jadwal

pembelajaran/kegiatan

harian

dalam

seminggu dan berapa jam lama layanan setiap hari. c. Manajemen Lembaga: 1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung dalam lembaga disertai dengan tugas dan fungsinya (lampirkan stuktur kepengurusannya) 2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio, pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja. 3) Menerangkan APE yang dimiliki; jenis, jumlah, penggunaan (dilampirkan foto APE). d. Pembiayaan Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian penggunaan/ peruntukan dana tersebut. e. Daya Dukung


15

Menguraikan daya dukung yang dimiliki oleh Lembaga sebagai kontribusi pengembangan program. f. Penutup.

4. Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) photo copy rekening lembaga, dan lembar yang memuat saldo terakhir sebesar Rp. 250.000,-; (3) NPWP; (4) izin operasional; (5) hak / izin penggunaan bangunan; (6) jadwal harian; (7) data anak didik; (8) photo kegiatan anak; dan (9) data pendukung lainnya.

B. Penilaian/Verifikasi Proposal Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Penilik PAUDNI setempat berkewajiban untuk: a. Mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi lembaga yang diajukan b. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga tersebut

untuk

diajukan

sebagai

Lembaga

PAUD

Percontohan.


16

c. Memilih atau menyeleksi proposal dari lembaga apabila jumlah lembaga yang mengajukan lebih dari 1 lembaga. Proposal yang diajukan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi.

Penilaian Proposal 1. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini membetuk Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. 2. Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti kesesuaian lembaga pangaju dan kelengkapan persyaratannya. 3. Tim melakukan visitasi lapangan untuk menilai kesesuaian proposal dengan kondisi lapangan. Tim Penilai 1. Unsur Tim Penilai Tim Penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PAUD. 2. Kriteria Tim Penilai a. Bersikap jujur dan obyektif b. Memahami teknik Penilaian c. Memahami program PAUD Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

17

d. Berpengalaman sebagai tim Penilai 3. Tugas Penilai a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk, b. Melakukan seleksi dan Penilaian termasuk observasi lapangan, c. Membuat berita acara proses seleksi dan Penilaian d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan

Lembaga

Penerima

dana

bantuan

penyelenggaraan program PAUD. e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang salah

Kriteria Penilaian 1. Kelengkapan administrasi 2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. 3. Kejelasan program layanan Format Penelaahan Proposal terlampir.


18

Langkah-langkah Penilaian Proposal Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilaian yang dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima Direktorat

Pembinaan

Pendidikan

Anak

Usia

Dini

(PPAUD). 3. Pencatatan untuk membuat daftar panjang (long list) lembaga pengaju proposal. 4. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria Penilaian Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. 5. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan untuk digabungkan dengan hasil penelaahan administrasi dan menghasilkan nilai akhir. 6. Membuat

rekomendasi

kepada

Direktur

Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang layak menerima bantuan.


19

C. Penetapan Penerima Bantuan Direktur

PPAUD

menerbitkan

SK

Penetapan

Lembaga

Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. D. Penandatanganan Akad kerjasama, Kuitansi, dan SPTJM 1.

Direktorat

Pembinaan

PAUD

mengirimkan

Akad

Kerjasama, Kuitansi, dan Format SPTJM kepada lembaga melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk ditandatangani. 2.

Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan SPTJM hanya syah bila dilakukan di atas materai Rp. 6.000,- dan dibubuhi stempel lembaga PAUD.

E. Penyaluran Dana Bantuan 1.

Berdasarkan

Surat

Keputusan,

Direktorat

PPAUD

mengajukan pencairan dana ke KPPN. 2.

Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai aturan yang berlaku.

3.

KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur.


20

4.

Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul.

F. Jadwal Pengajuan Bantuan Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi.


21

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Ketentuan: a. Penggunaan

dana

bantuan

harus

mengacu

pada

ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. c. Pihak

penerima

bantuan

mengadministrasikan keuangan dengan pemeriksaan

oleh

wajib

semua

bukti

sebaik-baiknya auditor

menyimpan

dan

pengeluaran

untuk persiapan

(Inspektorat


Jenderal 22

Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK,

Bawasda/Bawaska

atau

pihak

berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun. 2. Penggunaan dana bantuan: a. Pembelian Barang 1) Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: a) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. b) Faktur/Nota Pembelian. 2) Materai dan kuitansi a) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,b) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,c) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

23

d) Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak penjual.

b. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang.

c. Pembayaran Honorarium 1) Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). 2) Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: a) Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas. b) Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.


24

c) Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan.

d. Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran

pembiayaan

yang

berbeda

dengan

yang

dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.

e. Perpajakan Lembaga berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara 2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap belum menggunakan dana dan belum mempertanggungjawabkan keuangannya. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

25

B. Pelaporan a.

Penyampaian Laporan 1) Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada

Direktur

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2) Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan

dana

kepada

Direktur

Pembinaan

Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). 3) Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 3 bulan setelah dana diterima. 4) Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 5) Pengeluaran harus seusia dengan proposal yang diajukan.


26

6) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar

kedua

disampaikan

bersamaan

dengan

laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 7) Laporan

akhir

disampaikan

kepada

Direktur

Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan.

b. Laporan Akhir Sistematika Laporan 1) Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.


27

b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama

pelaksanaan

program

disertai

upaya

pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan

faktor

penghambat


dan

faktor

28

pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen

penggunaan

dana

sesuai

dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian

6,

Penutup.

Berisi

uraian

tentang

kesimpulan, saran dan harapan d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.


29

C. Monitoring dan Pengawasan Monitoring 1. Tujuan Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,

pembinaan,

dan

evaluasi

terhadap

penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa oleh lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan dari ketidaktepatan atau penyelewengan dana.

2. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: a. Sebelum

dana

diturunkan

untuk

memastikan

ketepatan lembaga calon penerima dana. b. Setelah

dana

diturunkan

untuk

memastikan

akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan oleh Lembaga PAUD penerima.


30

3. Pelaksana a. Monitoring oleh Tim Pusat 1) Monitoring

ditujukan

untuk

memantau

penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga penerima dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK di tingkat

Provinsi,

Unsur

Dinas

Pendidikan

Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana 3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

b. Monitoring oleh Tim Provinsi 1) Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan lembaga penerima dan penggunaan dana Bantuan oleh lembaga PAUD penerima. 2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana.


31

3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.

c. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota 1) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima dana. 3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan

setelah dana diluncurkan untuk

memantau penggunaan dana.

Pengawasan Pengawasan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masingmasing instansi Pengelola dana Bantuan baik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD.


32

b. Pengawasan

Fungsional

Internal

dilakukan

oleh

Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan sesuai dengan kewenangannya. d. Pengawasan oleh masyarakat dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.


33

BAB V PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusif dan TKLB.

Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7, Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244.

Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id


34

Lampiran 1. Contoh: Rincian Proposal JUDUL PROPOSAL A. Latar Belakang (Keadaan program PAUD saat, jumlah anak yang dilayani, jumlah anak yang belum terlayani dan alasan mengusulkan dana bantuan). B. Tujuan Tujuan pengajuan proposal untuk: …………………………………………………………………… ………………………………………………………… C. Sasaran Program - Jumlah anak yang sedang dilayani (L/P) dan jumlah penambahan anak untuk perluasan sasaran layanan. D. Lokasi tempat rintisan Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, jarak antara tempat dan sasaran layanan (peserta didik). E. Program Kegiatan - Aspek kemampuan anak yang dikembangkan - Pengelolaan kegiatan pembelajaran - Frekuensi kegiatan dalam seminggu - Waktu pelaksanaan kegiatan - Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu F. Ketenagaan - Struktur kepengurusan - Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan G. Dana yang Diusulkan - Jumlah dana dan penggunaannya H. Pendukung Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari orang tua dan masyarakat I. Lampiran Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

35

Lampiran 2 DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No 1. 2. 3. 4.

Nama Lembaga Pengusul ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….

Tim Penilai: 1. …………….................... 2. ……………..................... 3. …………….....................

Alamat

Jenis Program

…………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. ………………… ……………………. …………………… ……………………. …………………… ……………………. ………………., ………….

…………… ( Ketua ) …………….. ( Anggota) …………….. ( Anggota)


36

Lampiran 3 : Contoh Format Penilaian Proposal FORMAT PENILAIAN BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB

No

Aspek

Indikator

1.

Sampul

1. KejelasanJudul Proposal

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 1

2. Kejelasan identitas lembaga pengusul 2

3

Lembar Pengesa han Administr asi

3. Ada lembar pengesahan/ rekomendasi Dinas,

1

4. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.

3

5. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 6. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 7. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. 8. Kejelasan status tanah dan gedung 4

Program

5 5 3 3

kepemilikian

9. Jumlah anak yang dilayani minimal 15 anak

5

10. Memiliki

8

alat

permainan

yang


37

No

Aspek

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai

Indikator

mendukung kegiatan main sensorimotorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). 11. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga;

15

5 10

12. Jadwal harian yang jelas 13. Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak.

10 7

14. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting) 15. Memiliki program pendukung lainnya. 5.

Ketenaga an

layanan

16. Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal

3


38

No 6.

Aspek Dana

Indikator 17. Memiliki sumber dana tetap

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 3 1

18. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan

2

19. KejelasanJumlah dana yg diajukan

4

20. Kejelasan rencana penggunaan dana

4

21. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan 7.

Lampiran

22. Sertifikat berbadan Hukum

2

23. Izin Operasional 24. NPWP 25. Rekening Lembaga 26. AKTA Kepemilikin tanah dan bangunan 27. Struktur Kepengurusan 28. Rencana Tahunan 29. Rencana Kegiatan Harian (RKH) 30. Jadwal Kegiatan Harian 31. Program Parenting 32. Contoh Raport Anak


39

No

Aspek

Nilai Nilai yang tertinggi dicapai

Indikator 33. Photo kegiatan anak 34. Photo kegiatan pendukung 35. Photo APE yang dimiliki 36. Rincian Dana yang diajukan JUMLAH

100

……………………..,……… Penilai

(………………………)


40

Lampiran 4. Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB No Nama Lembaga

Peni lai 1

Peni lai 2

Peni lai 3

Jml nilai

Ranking

1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 .................... ,...... ,.. Tim Penilai 1. ......................... .................. ( Ketua ) 2. ......................... .................. ( Anggota ) 3. ......................... .................. ( Anggota ) dst. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

41

Lampiran 5 Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga: ......... Jenis Program : ......... NO INDIKATOR 1

2

Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang digunakan Administrasi a. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.

NILAI NILAI YG TERTING DICAPAI GI 10

15

b. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. d. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. e. Kejelasan status kepemilikian tanah

dan gedung


42

3

PROGRAM

30

a. Jumlah anak yang dilayani minimal 15 anak b. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan main sensorimotorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). c. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga; d. Jadwal harian yang jelas e. Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak. f.

Mengembangkan keorangtuaan (parenting)

g. Memiliki

program pendukung lainnya,

4

KETENAGAAN

program layanan 20


43

Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal DANA

5

10

a. Sumber dana tetap b. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan c.

6

7

Kesesuaian dana yang diajukan dengan kebutuhan lapangan.

Pendukung - Kepemilikan sarana/prasarana/APE - Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain - prestasi yang diraih - dll JUMLAH

10

5 100

…………, ………., …... Penilai

(………………………)


44

Lampiran 6. Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No

Nama Lembaga

Judul Proposal

Jenis Program

Nilai Akhir

Rangking

……….., ………….., ……….. Tim Penilai 1. 2. 3. 4.

…………………… …………… ( Ketua ) …………………… …………… ( Anggota ) …………………… …………… ( Anggota ) dst


45

Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Penilaian Proposal CONTOH BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA Nomor: ......................... Tanggal: ....................... Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Rapat dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup: 1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB. Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hasil rapat sebagai berikut:


46

No

Nama Lembaga

Judul Proposal

Jenis Program

Nilai Akhir

Rangking

Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan PAUD sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................ Tim Penilai 1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota )


47

Lampiran 8: Format Laporan 1. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.

2. Pengantar Dalam

pengantar

laporan

harus

ditandatangani

oleh

penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.

3. Isi Laporan a. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan b. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari

sejumlah

program

yang

direncanakan;


dan 48

permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut c. Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat d. Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan e. Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan 4. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.


49

Lampiran 9: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENILAIAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA ...................................... Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat

: Dra. Enah Suminah, MPd : Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik : Dit. PPAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud Jl. Jend. Sudirman- Senayan- Jakarta. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : .......................... Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : ........................ NPWP : ........................ Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.


50

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2) Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.


51

Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa.

Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Pakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan. Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program. Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Sosial PAUD Inklusi dan TK-LB

52

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan (1) Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2) Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. (3) Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan. Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.

Pihak Kedua Materai 6000 (stempel lembaga)

Pihak Pertama

....................

Dra. Enah Suminah, MPd NIP: 196401081991032002

Materai 6000


53

Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 i

www.paudni.kemdiknas.go.id

NSPK PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Recommend Documents