MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP PAUD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DANiINFORMAL 2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP PAUD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DANiINFORMAL 2013
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
Hak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak dan sejahtera adalah satu diantara bentuk hak anak yang dilindungi dengan undang-undang. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini yang dapat diakses oleh seluruh anak tanpa kecuali adalah bentuk dari pemenuhan hak-hak anak terkait dengan penyiapan generasi yang cerdas, tangguh, kompetitif, dan berkarakter. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal untuk memperluas layanan PAUD merupakan salah satu upaya untuk pemenuhan hak anak akan mendapatkan pendidikan sejak dini. Upaya tersebut tidak berhenti pada perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD, tetapi juga dukungan agar semua anak tanpa kecuali dapat terlayani di lembaga-lembaga PAUD melalui pemberian dana Bantuan Operasional Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). Sesuai dengan program pro masyarakat kurang beruntung, maka pemberian BOP-PAUD diprioritaskan diberikan kepada i
satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak-anak dari keluarga menengah ke bawah, anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak dari daerah sulit. Melalui dukungan BOP-PAUD diharapkan meminimalkan alasan ketidakmampuan keluarga untuk memasukkan anak usia dini mendapatkan layanan PAUD. Direktorat Jenderal terus berupaya agar fasilitasi dana BOP-PAUD terus meningkat baik dari besarannya maupun dari jumlah volumenya. Hal penting yang diperlukan adalah memastikan bahwa dukungan dana BOP-PAUD tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran dan digunakan dengan tepat manfaat. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sebagai instrument pengontrol ketepatan penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Untuk itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan agar segala sesuatu berjalan secara tepat dan transparan. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001
ii
KATA PENGANTAR
Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, untuk memasukkan anak ke Satuan PAUD karena terbatasnya keuangan keluarga untuk bidang pendidikan. Tentu hal ini merupakan masalah nasional bila dikaitkan dengan kebijakan pemerataan, perluasan, dan ketersediaan layanan PAUD untuk semua anak usia 0-6 tahun dan berdampak terhadap rendahnya APK PAUD secara nasional. Menyikapi Pendidikan
Anak
kendala Usia
tersebut, Dini
telah
Direktorat
Pembinaan
menggulirkan
Bantuan
Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) untuk anakanak usia dini dengan prioritas dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang membutuhkan layanan khusus yang kini sedang dilayani di Satuan-Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, ataupun Satuan PAUD Sejenis). Mekanisme pendistribusian dan pelaksanaan BOP-PAUD tahun 2013 menjadi tanggungjawab Pusat, namun demikian secara keseluruhan tidak banyak berubah dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk memberikan acuan bagi pengelola PAUD di iii
tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Direktorat Pembinaan PAUD mengembangkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). Kami berupaya perubahan tersebut tidak menghilangkan unsure penyerdahanaan prosedur, dengan demikian efektivitas dan keakurasian penyaluran bantuan tetap dipertahankan. Akhirnya melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk
Teknis
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.
Jakarta, 6 Januari 2013 Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP: 195703041983031015
iv
DAFTAR ISI
SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI
i
KATA PENGANTAR
iv
DAFTAR ISI
vi
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan
1
B. Dasar Hukum
2
C. Pengertian
3
D. Tujuan Bantuan
4
E.
Sasaran Bantuan
4
F.
Manfaat bantuan
5
G. Hasil yang Diharapkan
6
BAB II KETENTUAN UMUM A. Penyedia Bantuan
7
B. Sifat
7
C. Persyaratan Penerima
7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana
9
E.
11
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan
v
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
13
B. Penilaian/Verifikasi Proposal
14
C. Penetapan Penerima
16
D.
Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi
16
E.
Penyaluran Dana Bantuan
17
F.
Jadwal Pengajuan Proposal
17
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN A. Pengelolaan Dana Bantuan
19
B. Pelaporan
23
C. Monitoring dan Pengawasan
27
BAB V PENUTUP
30
LAMPIRAN Lampiran 1. Formulir Pengajuan Dana BOP Lampiran 2. Data Anak Didik Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga Lampiran 4. Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota Lampiran 5. Rekapitulasi Data Satuan Calon Penerima Lampiran 6: Kuitansi vi
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Verifikasi Lampiran 8: Surat Keputusan Penetapan Satuan Penerima Dana Lampiran 9: Contoh Laporan Penggunaan Dana
vii
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
menjadi
salah
satu
prioritas
kebijakanan
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal. Untuk mendukung perluasan layanan harus ditunjang dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting
dalam
penyelenggaraan
PAUD
secara
keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional Satuan PAUD, dan bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah 1
meluncurkan
program
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada Satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak didik khususnya yang kurang mampu, dan di wilayah sulit. Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD maka perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.
B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan 2
Informal, Departemen Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga.
C. PENGERTIAN 1. Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan PAUD. 2. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Bantuan
Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan
Anak Usia Dini (BOP-PAUD) bantuan yang diberikan 3
Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran dan dukungan biaya personal bagi anak PAUD.
D. TUJUAN BANTUAN 1. Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia
0-6
tahun, dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. 2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada sasaran secara tepat guna.
E. SASARAN BANTUAN Sasaran program BOP PAUD adalah Satuan Taman KanakKanak/ Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman Penitipan Anak/ Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis yang menyelenggarakan pembelajaran bagi anak didik berusia 0-6 tahun. Diutamakan bagi lemabag PAUD yang melayani anak dari keluarga kurang mampu, anak
4
berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus, baik yang dikelola masyarakat maupun oleh UPTD.
F. MANFAAT BANTUAN 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus berdampak pada peningkatan APK nasional b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di Satuan PAUD.
2. Manfaat Bagi Satuan PAUD a.
Meningkatkan jumlah layanan anak
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan PAUD bagi anak b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anaknya. 5
G. HASIL YANG DIHARAPKAN 1.
Tersalurkannya bantuan BOP PAUD ke 45.000 lembaga PAUD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2.
Teroptimalisasikannya dana bantuan BOP oleh lembaga PAUD Penerima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
3.
Adanya laporan penggunaan dana bantuan BOP sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
6
BAB II KETENTUAN UMUM
A. PENYEDIA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2013.
B. SIFAT PENERIMA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
bersifat
bantuan
terbatas,
sehingga
memungkinkan pemberian bantuan tidak sesuai dengan jumlah anak yang dilayani di Satuan yang bersangkutan. Penentuan
penerima
dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap Lampiran pengajuan dana BOP oleh Satuan PAUD.
C. PERSYARATAN PENERIMA 1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan. a. Berdasarkan Surat Edaran dari Kepala Kantor Wilayah
Provinsi
DKI,
Direktorat
Jenderal 7
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menggunakan Rekening BRI yang mudah diakses hingga daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Satuan. 3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun. 5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. 6. Mengisi
Formulir Pengajuan Dana BOP dengan
menggunakan Lampiran 1 terlampir dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten. 7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan Rintisan dan Percontohan di tahun yang sama.
8
D. BESAR DANA DAN PENGGUNAANNYA 1. Besar Dana Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah anak yang dikelola oleh Satuan PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut: No
KELOMPOK SATUAN PAUD
1.
Memiliki anak didik
JML BANTUAN
15 anak Rp. 3.600.000,-
atau kurang 2.
Memiliki anak didik
16 - 25 Rp. 6.000.000,-
anak 3.
Memiliki anak didik 26 anak Rp. 7.200.000,atau lebih
Dinas Pendidikan Kabupaten berhak mengelola dana yang dialokasikan ke Kabupatennya sesuai dengan kebijakan
dengan
catatan
jumlah
satuan
yang
mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan.
2. Penggunaan Dana Dana bantuan
BOP dapat dipergunakan antara lain
untuk: 9
No 1.
PENGGUNAAN
%
Bantuan biaya masuk dan biaya 20 – 30 % administrasi
2.
Bantuan
biaya
Penyelenggaraan 20 – 30 %
Proses Pembelajaran 3.
Pembelian bahan habis pakai, buku- 10 – 20 % buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK
4.
Pembelian
DDTK, 5 – 10 %
alat-alat
pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan 5.
Transport pendidik untuk mendukung 10 – 20 % pertemuan di Gugus PAUD.
Jumlah
100%
Satuan PAUD penerima BOP-PAUD dapat menggali dana bantuan
dari
Perusahaan
masyarakat, (melalui
Pemerintah
dana
Daerah,
Coorporate
dan Social
Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian
10
dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada, termasuk menerima peserta didik dari keluarga mampu agar terjadi subsidi silang.
E. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI 1. Hak: a. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis. 2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. d. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11
3. Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola dana BOP Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, maupun Kabupaten/Kota
yang
terdapat
bukti
menyalahgunakan dana BOP sehingga merugikan negara
dikenakan
sanksi
kepegawaian
sesuai
dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara. b.
Sanksi bagi Satuan 1) Satuan Penerima dana Bantuan Operasional PAUD
yang
dinilai
pihak
Pusat
tidak
menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan diterima
dengan
semua
dana
dilengkapi
yang
telah
berita
acara
pengembalian. 2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas
Pendidikan
Kab/Kota
setempat
dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD. 12
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
1. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi jumlah Satuan yang akan mendapatkan dana BOP di setiap Kab/Kota. 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota mensosialisasikan ke seluruh Satuan PAUD. 13
3. Satuan
PAUD
yang
memenuhi
persyaratan
mengusulkan dana BOP ke Dit. Pembinaan PAUD dengan menggunakan Formulir Pengajuan Dana BOP Lampiran 1 untuk diserahkan ke Bidang yang menangani PAUD di Kab/Kota dengan dilengkapi: a. Foto copy Rekening Satuan b. NPWP Satuan c. Data anak d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan dari Satuan
B. PENILAIAN / VERIFIKASI PROPOSAL 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan: a. Verifikasi Satuan untuk memastikan keberadaan dan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada Satuan PAUD yang sama. b. Menyusun rekapitulasi Satuan yang direkomendasi untuk
mendapatkan
dana
BOP
dengan
menggunakan. c. Membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau 14
pejabat
esselon
3
yang
ditunjuk
dengan
menggunakan. d. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola sebanyak 4 lembar (dengan 2 materai). e. Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani Pengelola, diatas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi stempel sebanyak 2 lembar. f. Mengajukan
seluruh
berkas
ke
Direktorat
Pembinaan PAUD melalui Tim Verifikasi Provinsi dengan disertai soft copynya. 2. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas: a. meneliti
kelengkapan
dan
ketepatan
berkas
Lampiran isian dan kelengkapan lampiran Satuan, yang terdiri dari: (1) Pengajuan dari setiap Satuan (2) Daftar jumlah anak dari setiap Satuan (3) Surat Kesanggupan dari setiap Satuan (4) Rekening Bank dan NPWP dari setiap Satuan (5) Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kab/Kota (6) Rekap Satuan yang akan menerima BOP (7) Kuitansi dari setiap Satuan 15
(8) Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD. b. Menyusun Draft SK c. Menyampaikan keseluruhan berkas dari Kab/Kota, dan Draft SK ke Pusat. d. Dinas Verifikasi Provinsi mengajukan draft SK, Berita Acara, dan berkas dari kab/kota.
C. Penetapan Penerima Bantuan Direktorat Pembinaan PAUD melakukan: 1. Penerbitan SK 2. Menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran 3. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar 4. Mengajukan SPM yang dilengkapi daftar lembaga penerima ke KPPN.
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi Dan SPTJM 1. Kepala Dinas mengajukan seluruh berkas yang diusulkan dengan melampirkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau
pejabat
esselon
3
yang
ditunjuk
dengan
menggunakan lampiran 5. 16
2.
Kuitansi yang sudah ditandatangani diatas materai oleh Pengelola Lembaga dianggap syah apabila sudah ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau yang diberi kuasa.
3.
Akad Kerjasama yang diajukan oleh Lembaga dan ditandatangani Pengelola di atas materai Rp. 6.000 dianggap syah dan berlaku bila telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Dit. Pembinaan PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan 1. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama calon penerima dana BOP PAUD sesuai aturan yang berlaku. 2. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur 3. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening Lembaga pengusul. 4. Lembaga yang tidak disetujui untuk mendapatkan dana bantuan,
maka
seluruh
berkas
pengajuan
akan
dikembalikan melalui Dinas Kabupaten/Kota.
F. Jadwal Pengajuan Bantuan Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan
bantuan
lainnya
dan
disampaikan
pada 17
Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi
18
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). 3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan
program
ke
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini. 4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan mengadministrasikan
semua
bukti
pengeluaran
keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan
oleh
auditor
(Inspektorat
Jenderal 19
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK,
Bawasda/Bawaska
atau
pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.
Pengelolaan Keuangan 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan
penjual
dengan
dibubuhi
stempel
perusahaan/toko. 2) Faktur/Nota Pembelian. b. Materai dan kuitansi 1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan
20
Rp 1.000.000,-.
Materai tersebut
dilintasi
tandatangan dan stempel perusahaan/toko. 3) Pajak
pembelian barang menjadi tanggung
jawab pihak penjual.
2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang.
3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: c. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas.
21
4. Pajak a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan. Lembaga berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara 2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 5. Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap
22
belum
menggunakan
dana
dan
belum
mempertanggungjawabkan keuangannya. c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
B. Pelaporan 1. Waktu a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). c. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 23
d. Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan. e. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan pertama
peruntukan (asli)
sebagai
untuk
arsip
berikut.
Lembar
oleh
lembaga
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. f. Laporan
akhir
disampaikan
kepada
Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan.
b. Sistematika Laporan Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban
penggunaan
dana
secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul
24
Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal
tentang:
ditempuh
dalam
program;
kegiatan
apa
dari
sejumlah
terrealisasi
langkah-langkah merealisasikan saja
yang
kegiatan
yang
sudah
program
yang 25
direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang
dikembangkan
lembaga
dan
atau
perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah
yang
dilaksanakan
untuk
menyelesaikan pelaksanaan program selama paruh waktu sampai tercapainya sesuai dengan yang diharapkan; realisasi bagaimana tindak lanjutnya
setelah
mewujudkan
mendapatkan langkah-langkah
dana
dan untuk
kedepannya supaya lebih maju dan bisa sebagai 26
percontohan didaerahnya; dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan (apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan program) 6) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan
C.
Monitoring dan Pengawasan 1.
Monitoring a. Tujuan Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan, pembinaan, dan evaluasi terhadap penggunaan dana BOP oleh Satuan Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan menghindarkan
dari
ketidaktepatan
atau
penyelewengan dana.
b. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: 1) Sebelum dana diturunkan untuk memastikan ketepatan Satuan calon penerima dana. 27
2) Setelah dana diturunkan untuk memastikan akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima.
c. Pelaksana 1) Monitoring oleh Tim Provinsi a) Monitoring
ditujukan
untuk
memantau
ketepatan Satuan penerima dan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima. b) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota,
dan
Satuan
PAUD
penerima dana. c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
2) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a) Monitoring
ditujukan
untuk
memantau
kelayakan Satuan calon penerima dan penggunaan dana BOP. b) Responden
terdiri
dari
Satuan
PAUD
penerima dana. 28
c) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian
Satuan,
dan
setelah
dana
diluncurkan untuk memantau penggunaan dana.
2. Pengawasan Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan Melekat dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi pengelola dana BOP baik di tingkat Pusat, maupun Satuan PAUD. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas
Keuangan
sesuai
dengan
masyarakat
dalam
rangka
kewenangannya. d. Pengawasan
oleh
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana BOP PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOP.
29
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP).
Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244.
Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id.
30
Lampiran 1.
Formulir Pengajuan Dana BOP
A. Identitas Satuan Nama Satuan PAUD: ............................. Alamat Lengkap
: ..............................
Tahun Berdiri
: ..............................
Jenis Program
: TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak
perlu) Nama Pengelola
: ..............................
B. Program Layanan: 1. Data Pendidik: a. Jumlah
: .................... (P), ...............(L)
b. Pendidikan : .................... (SMA/sederjat), ......... (D2), .........(S1), ................... (S2/S3) c. Status
: ............. (PNS), .................. (Non PNS)
2. Data Anak: Jumlah
: ............. anak 31
3. Layanan Program: ......... x dalam seminggu @ ......... jam 4. Rencana Penggunaan dana: No Rencana Penggunaan 1.
RP
Bantuan biaya masuk dan ................... biaya administrasi
2.
Bantuan
biaya
Penyeleng-
....................
garaan Proses Pembelajaran 3. Pembelian bahan habis pakai, .................... buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, 4.
atau ATK Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, ................... kotak P3K, transport petugas kesehatan
5.
Transport
pendidik
mendukung
untuk
pertemuan
di
....................
Gugus PAUD
32
Jumlah
...................
C. Data Administrasi 1. Rekening Satuan a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening ....................... b. Alamat Satuan sesuai rekening .......................................................... c. Nomor Rekening Bank ............................................................................ d. Nama Bank ..............................................................................
2. NPWP a. Nama Wajib pajak .............................................................................. b. Nomor NPWP .............................................................................. c. Alamat Wajib Pajak ..............................................................................
33
D. Lampiran: 1. Rekening Bank atas nama Satuan 2. NPWP Satuan 3. Data anak 4. Pernyataan Kesanggupan
.................,..........2013
Pengelola PAUD,
...................................
(stempel Satuan)
34
Lampiran 2.
DATA ANAK DIDIK
A. Identitas Satuan Nama Satuan PAUD: ............................. Alamat Lengkap : .............................. Jenis Program
: TK/TPA/KB/SPS (coret yang tidak
perlu) Nama Yayasan
: ..............................
Nama Pengelola : ..............................
B. Data Anak No Nama Didik
Anak Usia
Nama
Pekerjaan
Orang Tua
Orang Tua
1 2 3 4 5
35
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dst
.................,..........2013
Pengelola PAUD,
36
...................................
(stempel Satuan)
37
Lampiran 3: Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD Pada hari ini …...........
tanggal ................…….. bulan
............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ……............................................................
Jabatan
: .............................………….......................
Alamat
: ....................................................................
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak
usia
dini
melalui
dana
bantuan
operasional
penyelenggaraan PAUD menyatakan bahwa: 1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013.
38
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan PAUD ......... sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku; 3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Bersedia
menyampaikan
laporan
penggunaan
dana
keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,Stempel Satuan ..............................................
dibuat 2 rangkap
39
Lampiran 4:
Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ……............................................................
Jabatan
: ....................................................................
Alamat
: .................................................…………...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak
usia
dini
melalui
dana
bantuan
operasional
penyelenggaraan PAUD, dengan ini menyatakan: 1. Bertanggung jawab atas Data Satuan PAUD yang tercantum dalam Rekap Pengajuan adalah benar adanya dan dapat dibuktikan keberadaannya. 2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 3. Bersedia untuk mengkoordinir penyampaian laporan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.
40
Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
........,........................2013 .........................................
Materai Rp. 6.000,........................................ NIP:................................
41
Lampiran 5: REKAPITULASI DATA SATUAN CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2013 Kabupaten/Kota: ........................................ Provinsi
: ........................................
N
Nama
Ala
Nama
Nomor
Nama
NP
Jumlah
Jumlah
o
Satuan
mat
Pengelo
Rekenin
Bank
WP
Anak
Dana
la
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
42
14 15 dst
.................,..........2013 Mengetahui Kadin Dik
Penanggungjawab PAUD
Kab/Kota ,
..................................
...................................
NIP: ..............................
NIP:.............................
(Dibuat 2 rangkap)
43
Lampiran 6: Kuitansi
KUITANSI
Sudah terima dari
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Anak Usia Dini Uang Sebesar
: Rp...................................................
Terbilang
: (.......................................................)
Untuk Pembayaran
: Bantuan Operasional Penyeleng-garaan BOP-PAUD
(TK,KB,
TPA,
SPS)
dalam rangka anak usia 0-6 tahun memperoleh layanan PAUD Tahun Anggaran 2013 Jumlah anak
: ....................
Mengetahui Penanggung Jawab Kegiatan
Yang Menerima,
Kasi Peserta Didik,
44
Materai Rp. 6.000
Materai Rp. 6.000 Stempel Satuan
Soeharto, SE, MM
..........................
NIP: 197002011990011001
(Catatan : dibuat rangkap 4, lembar lainnya tak bermaterai)
45
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Verifikasi
CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI SATUAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat Verifikasi Satuan Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD.
Verifikasi
dimulai pk ......... yang dipimpin oleh ..............
selaku Ketua Tim Verifikasi yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Verifikasi mencakup: 1. Menelaah kelengkapan berkas 46
2. Menelaah kesesuaian data dalam berkas 3. Penetapan nama Satuan yang diusulkan untuk dapat menerima dana Satuan PAUD Percontohan.
Berdasarkan hasil penelaahan administrasi maka seluruh Tim Verifikasi menyepakati bahwa Satuan-Satuan yang tercantum dalam Daftar Rekapitulasi Satuan Penerima Bantuan Dana BOP
PAUD
memenuhi
persyaratan
yang
ditentukan.
Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas- berkas lainnya akan diserahkan ke Direktur Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……….., …................
Tim Verifikasi 1. ................................ .................( Ketua) 2. ................................ ..................(Anggota) 3. ................................ .................( Anggota ) 47
48
Lampiran 8: Surat Keputusan Penetapan Satuan Penerima Dana BOP-PAUD
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : ................................. Tanggal : .................................
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN ANGGARAN 2013
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
49
Menimbang
: Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Bantuan Operasional telah ditetapkan alokasi sasaran di tingkat Kabupaten/Kota
Membaca
: Pengajuan SatuanCalon Penerima Dana BOPPAUD Kabupaten/Kota.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2
……………
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan tentang
Direktur
Pembinaan
SatuanPenerima
Dana
PAUD Bantuan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.
50
PERTAMA : Nama-nama Satuan/ organisasi pelaksana Bantuan Operasional PAUD, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini. KEDUA
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana .
KETIGA
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP: 195703041983031015
51
Lampiran 9:: AKAD KERJASAMA NOMOR: ...................................
ANTARA: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................. DENGAN ..................................................................................
DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini:
Nama
: ………………….
Jabatan
: ……………….....
Alamat
: ...........................
52
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama.
Nama
:
..........................
Jabatan
: Pemimpin Lembaga/ Organisasi .................
Alamat
: ........................
NPWP
: ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua.
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:
Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak
Kedua
telah
menyatakan
kesediaannya
untuk
melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
53
(1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …... (2) Mengadministrasikan
penggunaan
dana
Bantuan
Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan
hasil
kegiatan
terhitung
sejak
Akad
Kerjasama ditandatangani.
Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD khususnya untuk menyelenggarakan program ……………………… sebesar Rp.
……………..,-
[…………… rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
54
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.
Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui.
Pasal 5 Fakta Integritas Proses
pemilihan
dan
penetapan
pemberian
Bantuan
Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN.
Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak 55
Pihak
kedua
sebagai
penerima
Bantuan
Operasional
Pendidikan Anak Usia Dini.
Pasal 6 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak
menuntut
Pihak
Kedua
untuk
mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan a.
Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
b.
Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat.
c.
Seluruh
biaya
untuk
penyelesaian
perselisihan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung
56
oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 8 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
Pasal 9 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua
materai
....................
Pihak Pertama
materai
.....................
57
Lampiran 10: Contoh Laporan Penggunaan Dana
KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
1.
TAHUN 2013
Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.
2.
Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad.
3.
Isi Laporan Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang terlibat
58
atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal. Bagian 3, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang realisasi bagaimana tindak lanjutnya setelah mendapatkan dana dan mewujudkan langkah-langkah untuk kedepannya supaya lebih maju; dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan (apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan program) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan
...........................,...........2013 Pengelola Program,
Bendaharawan,
(Stempel Satuan) ........................................
..................................... 59
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 i
www.paudni.kemdiknas.go.id
