NSPK Norma StandarProsedurdanKriteria SARANA PRASARANA PAUD. Draft PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

NSPK Norma StandarProsedurdanKriteria SARANA PRASARANA PAUD

Draft PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2016

DAFTAR ISI SAMBUTAN ............................................................................................................................. i KATA PENGANTAR ..................................................................................................................ii DAFTAR ISI .............................................................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................ 1 A. LATAR BELAKANG ............................................................................................................ 1 B. DASAR HUKUM ................................................................................................................ 3 C. PENGERTIAN .................................................................................................................... 4 D. TUJUAN ............................................................................................................................ 4 E. HASIL YANG DIHARAPKAN ............................................................................................... 4 BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD 3T ....................... 6 A. SASARAN BANTUAN ........................................................................................................ 6 B. DANA BANTUAN .............................................................................................................. 6 C. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN .................................................................. 6 D. PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN............................................................................ 7 E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB ..................................................................................... 8 BAB III PENGAJUAN, PENILAIAN USUSLAN DAN PENETAPAN PESERTA PENYALURAN BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD 3T............................................................... 11 A. PENGAJUAN USUSLAN................................................................................................... 11 B. PENILAIAN PROPOSAL ................................................................................................... 12 C. PENETAPAN PENERIMA BANTUAN ................................................................................ 12 D. PENYALURAN BANTUAN................................................................................................ 12 E. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN ................................................................ 13 BAB IV MONITORING DAN EVALUASI, PAKTA INTEGRITAS DAN PENGADUAN MASYARAKAT........................................................................................................... 14 A. MONITORING DAN EVALUASI........................................................................................ 14 B. PAKTA INTEGRITAS ........................................................................................................ 14 C. PENGADUAN MASYARAKAT .......................................................................................... 14 BAB V PENUTUP .................................................................................................................. 16 LAMPIRAN FORMAT PENGAJUAN PROPOSALBANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD 3T TAHUN 2016 ........................................................................................................................ 17 Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

iii

BAB I PENDAHULUAN

A.

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 butir 14 menyatakan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan

usia

enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan memasuki pendidikan lebih lanjut. Lebih lanjut dinyatakan bahwa PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal (Taman kanak-kanak/TK dan Raudathul Atfal/RA), jalur pendidikan nonformal (Taman Penitipan Anak/TPA, Kelompok Bermain/KB dan Satuan PAUD Sejenis/SPS), dan jalur pendidikan informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan).

Sejak tahun 2003 hingga saat ini berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah melalui Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud untuk meningkatkan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia termasuk di daerah-daerah terdepan, terluar dan terisolir serta daerahdaerah yang belum terlayani PAUD. Data tahun 2013/2014 menunjukan, anak usia dini yang berumur 3-6 tahun berjumlah 18.855.593 yang tersebar di 77.559 desa di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anak usia 3-6 tahun yang terlayani PAUD baru mencapai 12.224.971 anak (65.16 %) yang tersebar di sekitar 53.832 desa. Data lain menunjukkan bahwa hingga tahun 2014 dari 80.858 desa di Indonesia, baru sekitar 57.526 desa yang sudah ada layanan PAUD. Dari data tersebut di atas masih ada sekitar 6.536.229 anak atau sekitar 34,84% yang belum memperoleh layanan pendidikan anak usia dini. Sedangkan dari data desa masih ada sekitar 23.737 desa yang belum ada layanan pendidikan anak usia dini. Anak-anak yang belum memperoleh Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

1

layanan PAUD dan desa yang belum ada PAUD ini akan menjadi fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia pada RPJMN tahun 2016-2019. Fokus atau prioritas perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan anak usia dini pada RPJMN tahun 2016-2019 ditargetkan mencapai APK 77,20%. Rendahnya jumlah anak yang terlayani di PAUD, antara lain disebabkan (1) belum semua orang tua dan masyarakat menyadari pentingnya PAUD, (2) masih terbatas jumlah lembaga PAUD, terutama di daerah pedesaan, terpencil, dan perbatasan, (3) tidak semua lembaga PAUD bisa memberikan layanan bagi anak-anak disekitarnya, dan (4) terbatasnya sarana, prasarana dan fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu Direktorat dilingkungan Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdibud. Sesuai Permendikbud Nomor 11 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemdikbud, Direktorat Pembinaan PAUD mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan PAUD, yang salah satunya adalah “melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, NSPK, bimbingan teknis dan supervisi, dan fasilitasi sarana dan prasarana dan fasilitasi penjaminan mutu di bidang sarana dan prasarana PAUD”. Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu serta kapasitas lembaga PAUD (Taman Kanak-kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD sejenis) Direktorat Pembinaan PAUD melalui Subdit Sarana dan Prasarana PAUD pada tahun 2016 akan menyiapkan: (1) bahan kebijakan/NSPK Sarana Prasarana PAUD, (2) bimbingan teknis dan supervisi Sarana dan Prasarana PAUD, (3) fasilitasi bantuan sarana dan prasarana

PAUD,

dan

(4)

kegiatan

sejenis

yang

terkait

dengan

pengembangan sarana dan prasarana PAUD. Berpijak dari kondisi tersebut di atas, pada tahun 2016 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, akan memberikan dukungan kepada masyarakat dalam bentuk “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016”. Dengan adanya program dan kegiatan layanan tersebut diharapkan Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

2

dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) dan yang berada di Provinsi Papua dan Papua Barat.

B.

DASAR HUKUM 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2011 tentang Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019; 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbud;

Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

3

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Renstra Kemendikbud Tahun 2015-2019; 13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun Anggaran 2016; 14. Keputusan Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: KEP-01/C2.5/KU/2016, tanggal 06

Januari

2016

tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal Tahun 2016.

C.

PENGERTIAN Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru adalah bantuan untuk membangun gedung baru dalam bentuk belanja barang yang dilaksanakan melalui Penyedia Barang/Jasa yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. .

D.

TUJUAN 1.

Tujuan penyusunan petunjuk teknis ini adalah untuk memberikan acuan kepada semua pihak, baik di lingkungan Direktorat Pembinaan PAUD, Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, Yayasan, Lembaga serta pemangku kepentingan dalam memahami proses pengajuan dan penilaian Usulan, penetapan dan penyaluran “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016”

2.

Tujuan pemberian bantuan adalah untuk: (a) meningkatkan dukungan, partisipasi dan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan

PAUD;

(b) meningkatkan akses anak usia dini yang terlayani di lembaga PAUD; dan (c) meningkatkan mutu layanan PAUD.

E.

HASIL YANG DIHARAPKAN


4

1.

Tersalurkannya “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016”, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan

2.

Meningkatnya dukungan, partisipasi dan peranserta masyarakat dalam peningkatan akses dan mutu layanan PAUD

3.

Meningkatnya jumlah lembaga PAUD Terpadu di seluruh Indonesia terutama di wilayah garis depan Indonesia dan Poros Maritim Indonesia, yang akan meningkatkan jumlah APK PAUD;

4.

Terciptanya

lingkungan

PAUD

yang

aman

dan

nyaman

bagi

perkembangan anak.


5

BAB II KETENTUAN PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU TAHUN 2016

A.

SASARAN BANTUAN Sasaran Pemberian “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016” adalah: 

Lembaga PAUD yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang terdiri dari Taman Kanakkanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis, seperti: POS PAUD, PAUD-BIA, PAUD-PAK, PAUD-TPQ, TAAM, BAMBIM, TAPAS, dan sejenisnya dan berada di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal);



Lembaga PAUD di daerah 3T yang telah menerima bantuan rintisan PAUD Baru tahun 2015;



Lembaga PAUD yang sudah berdiri atau akan didirikan serta berada di Provinsi Papua atau Papua Barat.

B.

DANA BANTUAN 1. Sumber Dana Bantuan Dana bantuan bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2016.

2. Besarnya Paket Bantuan Besarnya “Paket Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016” yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Setempat maupun Yayasan Pendidikan adalah sebesar Rp. 300.000.000,dalam bentuk Unit Gedung Baru (bangunan fisik dan meubelair).

C. HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN


6

1. Hak Penerima Bantuan: Mendapatkan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru (bangunan fisik dan meubelair) 2. Kewajiban Penerima Bantuan: 

Menerima, mengoperasionalkan, dan merawat sebaik-baiknya Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T yang diterima.



Mengarsipkan copy SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016.

D.

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016, harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sebagai berikut:

1. Persyaratan Administrasi a. Status kepemilikan lahan adalah milik Lembaga/Pemerintah Desa yang dibuktikan dengan Surat Kepemilikan Lahan yang jelas; b. Memperoleh

surat

rekomendasi

dari

Dinas

Pendidikan

Propinsi/Kabupaten/Kota; c. Memiliki peserta/calon peserta didik aktif minimal 20 anak (anak yang sudah mendapat layanan PAUD maupun yang belum mendapat layanan) d. Lokasi berada di daerah 3T. e. Sanggup menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan. f. Sanggup menyediakan dana operasional penyelenggaraan PAUD di Daerah 3T untuk keberlangsungan penyelenggaraan layanan PAUD. g. Bersedia menandatangani pakta integritas. h. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran. i. Belum memiliki gedung PAUD sendiri.

2. Persyaratan teknis a. Total luas lahan kosong yang tersedia minimal 300 m2


7

b. Diprioritaskan lahan berbentuk persegi dengan perbandingan panjang dan lebar yang proporsional c. Lahan siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan anah (cut & fill) dengan biaya yang cukup tinggi. d. Lokasi lahan berada di dekat daerah pemukiman atau memiliki prospek yang akan menjadi pusat pemukiman penduduk. e. Menyertakan denah lokasi yang menunjukkan arah mata angin, lokasi tanah dan ukuran tanah. f. Lahan terletak di lokasi yang aman bagi anak (misalnya tidak di dekat jurang/lembah/pasar/rel kereta api/tempat pembuangan akhir/tempat pemakaman umum, dll) g. Melampirkan foto dan denah batas-batas lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T

E.

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Organisasi, tugas dan tanggung jawab di dalam pelaksanaan “Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016” dapat diuraikan sebagai berikut: 1.

Direktorat Pembinaan PAUD a. Direktorat Pembinaan PAUD menginformasikan kepada Dinas Pendidikan Propinsi/Kab/Kota tentang rencana penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T tahun 2016 melalui Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI dan Dikmas, Kemdikbud Tahun 2016. b. Menerbitkan SK

Direktur

Pembinaan

PAUD

tentang

Pembentukan Tim Penilai Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun

2016.

c. Melaksanakan seleksi Usulan Bantuan Pembangunan Gedung Baru PAUD di Daerah 3TTahun

Unit

2016.

d. Menerbitkan SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun

2016.

e. Melaksanakan proses pengadaan. f. Menyampaikan copy SK Penetapan Penerima Bantuan PemDraft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

8

bangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 kepada

Dinas

Pendidikan

Provinsi,

Dinas

Pendidikan

Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa/Yayasan penerima bantuan. g. Mengarsipkan semua dokumen asli yang terkait penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016. h. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan

Kabupaten/Kota

dalam

rangka

melaksanakan

pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 jika diperlukan. 2. Dinas Pendidikan Propinsi a. Menginformasikan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T 2016 kepada Dinas Pendidikan Kab/Kota. b. Mengarsipkan dokumen copy SK Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Tahun 2016 yang disampaikan Direktorat Pembinaan PAUD. c. Membantu

Direktorat

Pembinaan

PAUD

dalam

melaksanakan

pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a.

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada Lembaga PAUD tentang rencana penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T tahun 2016.

b.

Memberikan surat rekomendasi terhadap Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T tahun 2016 yang memenuhi persyaratan.

c.

Mengarsipkan copy proposal Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T tahun 2016 dan SK Penetapan Penerima Bantuan yang disampaikan oleh Direktorat Pembinaan PAUD.

d.

Membantu Direktorat

Pembinaan

PAUD dalam melaksanakan

pengawasan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016.


9

BAB III PENGAJUAN, PENILAIAN USULAN, DAN PENETAPAN SERTA PENYALURAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU

A.

PENGAJUAN USULAN 1. Lembaga PAUD yang ingin memperolah bantuan harus membuat “Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016”. 2. Usulan yang diajukan harus memenuhi persyaratan teknis dan administrasi yang tercantum dalam Petunjuk Teknis ini 3. Usulan dibuat rangkap 4 (tiga): 

Usulan asli disampaikan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.



Copy 1 (satu) Usulan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi setempat (up. Kepala Bidang PAUDNI/ PNFI/ PAUD/yang membidangi PAUD)



Copy 1 (satu) Usulan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat (up. Kepala Bidang PAUDNI/ PNFI/ PAUD/yang membidangi PAUD)



Copy 1 (satu) Usulan untuk arsip di lembaga PAUD yang mengusulkan Usulan.

4. Pengiriman Usulan paling lambat akhir Juni 2016 dan dapat diperpanjang apabila kuota masih tersedia, ditujukan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Gedung E Kemdikbud Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Tilp. (021) 57900244, 57900502


10

B.

PENILAIAN USULAN Penilaian Usulan dilaksanakan melalui tahapan, yaitu: 1. Penilaian Administrasi dan Teknis Penilaian administrasi meliputi antara lain: a) Lokasi berada di daerah 3T. b) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/UPTD Kecamatan c) Kesanggupan menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan, dan dana operasional d) Jumlah peserta/calon peserta didik, dan dokumen/kelengkapan lain yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis. Penilaian teknis meliputi antara lain: (a) Total luas lahan dan kesesuaian lahan sebagai calon lokasi; (b) Dokumen pendukung lainnya yang dipersyaratkan dalam petunjuk teknis

2. Verifikasi Verifikasi dilaksanakan melalui visitasi lapangan terhadap proposal yang lulus seleksi administrasi dan teknis untuk memastikan kebenaran dokumen dan kelayakan lokasi yang akan dibangun.

C.

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN Lembaga PAUD yang proposalnya memenuhi persyaratan penilaian teknis dan verifikasi lapangan selanjutnya diajukan kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016.

D.

PENYALURAN BANTUAN Penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 dilakukan melalui Penyedia Barang/Jasa yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.


11

E.

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN Jangka waktu pelaksanaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T adalah maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender, terhitung sejak penandatanganan Kontrak Kerja antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa.


12

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI, PAKTA INTEGRITAS, DAN PENGADUAN MASYARAKAT

A.

MONITORING DAN EVALUASI 1. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui keterlaksanaan program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016. 2. Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan oleh Tim dari Direktorat Pembinaan PAUD dibantu Dinas Pendidikan Propinsi/Kabupaten/Kota setempat.

B.

PAKTA INTEGRITAS 1.

Terkait dengan penyaluran bantuan tidak dipungut biaya apapun dan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan/Pemerintah Desa/Yayasan yang mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T.

2.

Lembaga atau pihak-pihak lain, baik langsung maupun tidak langsung

yang

patut

diduga

terkait

dengan

pengajuan/seleksi/penyaluran/penyerahan/

proses

dan/atau

penerimaan

Bantuan

Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T, dan tidak diperbolehkan mencoba dan/atau melakukan/ memberikan/ menawarkan suap/imbalan/komisi hadiah atau sejenisnya kepada pegawai/petugas yang akan dan/atau sedang/telah melaksanakan tugas resmi berkaitan dengan penyaluran bantuan 3.

Proses seleksi Usulan, dan penyaluran bantuan bebas dari unsur Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

4.

Proses Pengadaan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diumumkan kepada publik

C.

PENGADUAN MASYARAKAT 1. Pelayanan

pengaduan

masyarakat

dimaksudkan

untuk

menjaga

transparansi dan akuntabilitas penggunaan Bantuan Pembangunan Unit Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

13

Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 sehingga pelaksanaan bantuan tersebut dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 2. Apabila masyarakat menemukan penyimpangan terhadap pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016, maka dapat melaporkan kepada:

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Gedung E Kemdikbud Lantai VII Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta 10270 Tilp. (021) 57900244, 57900502


14

BAB V PENUTUP

Buku Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 disusun sebagai acuan bagi lembaga PAUD/organisasi/yayasan yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 yang bersumber dari anggaran Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud.

Pemberian bantuan tersebut diharapan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di seluruh Indonesia. Semoga petunjuk teknis ini dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan dan pembinaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru dalam melaksanakannya secara transparan, demokratis, profesional, dan akuntabel.


15

FORMAT

PENGAJUAN USULAN BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016


16

Lampiran 1 Contoh : Daftar Isi Usulan

DAFTAR ISI USULAN

halaman 1. Daftar Isi Usulan (Lamp. 1) ............................................................................. 14 2. Judul Usulan (Lamp. 2). ................................................................................... 15 3. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Prop/Kab/Kota (Lamp. 3) ..................... 16 4. Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 (Lamp. 4) ................................................................................17 5. Profil Lembaga PAUD (Lamp. 5) ......................... 18 6. Alasan, Tujuan dan Hasil Yang Diharapkan (Lamp. 6) .................................... 20 7. Surat

Pernyataan

Kesanggupan

Menyediakan

Pendidik

dan

Tenaga

Kependidikan ..................................... 21 8. Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Dana Operasional 9. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak...................................... 21 10. Pakta Integritas. .................................... 21 11. Copy Surat Kepemilikan Lahan 12. Denah Lokasi yang Menunjukkan Arah Mata Angin, Lokasi Tanah, dan Ukuran Tanah 13. Foto lahan dan denah batas-batas lokasi lokasi calon bangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T


17

Lampiran 2

Contoh : Sampul/Cover Usulan

USULAN PERMOHONAN BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

Ditujukan kepada :

Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Gedung E Lt. 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan Jakarta

Diajukan oleh:

Nama Lembaga PAUD

:..................................................

Alamat

:..................................................

Desa/Kel.

:..................................................

Kecamatan

:..................................................

Kabupaten

:..................................................

Propinsi

:..................................................

Telp./Hp

:..................................................

*) Pilih salah satu


18

Lampiran 3

Contoh : Surat Rekomendasi

KOP DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA/UPTD KECAMATAN* SURAT REKOMENDASI Nomor : ……/……….…./…../2016 Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/UPTD Kecamatan*……… setelah dilakukan visitasi/verifikasi terhadap Lembaga PAUD yang mengusulkan permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016, yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada : Nama Lembaga PAUD :..................................... Nama Kepala Sekolah Alamat

:..................................... :.....................................

Untuk mengajukan Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016

Demikian surat rekomendasi ini kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ...………, ............… 2016 Kadisdik Kab./Kota/UPTD Kecamatan Ttd/cap

Nama terang NIP. *) Pilih salah satu


19

Lampiran 4 Contoh

: Surat Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T

KOP LEMBAGA PAUD Nomor : .............. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru Tahun 2016

2016

Yang terhormat, Direktur Pembinaan PAUD Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas Kemdikbud, Gedung E Lantai 7, Jl. Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270 Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Lembaga PAUD :............................. Alamat :..................... Dalam rangka mendukung peningkatan akses dan mutu layanan PAUD di daerah kami, bersama ini kami mengajukan usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016, kepada Direktorat Pembinaan PAUD, Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai bahan pertimbangan Ibu, kami lampirkan : 1. Usulan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 2. Surat Rekomendasi/Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kab/Kota/UPTD Kecamatan* Atas perhatian Ibu, kami mengucapkan terima kasih. ......,

tgl-bln-thn

Kepala Sekolah Materai Rp 6.000,-

stempel & ttd

………………................ Nama Terang NIP Tembusan: Kepala Dinas Pendidikan Propinsi …… *) Pilih salah satu


20

Lampiran 5

Contoh : Profil Pengusul Bantuan

PROFIL LEMBAGA PAUD PENGUSUL BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

A. IDENTITAS PENGUSUL 1. Nama Lembaga PAUD : ……………………….

2. Alamat a. Jalan

:……………………………………. : ………………………………….

b. RT/RW/Dusun

: …………………………….

c. Desa/Kelurahan*)

: ………………………….

d. Kecamatan

: ………………………………….

e. Kabupaten/Kota*)

: ………………………………….

f. Propinsi

: ………………………….

g. Kode Pos

: ……………………………….

h. No. Telp/HP

: ………………………………….

i. Email

: ………………………………….

3. Kepala Sekolah a. Nama Lengkap

: ………………………….

b. Jabatan

: ………………………………….

c. No. Telp/HP

: ……………………………….

d. Email

: ………………………………….

B. KELENGKAPAN ADMINISTRASI Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

21

1. Status Kepemilikan Lahan: (...........) Milik Pemerintah Daerah (...........) Milik Pemerintah Desa (...........) Milik Yayasan (...........) Lain-lain. (Sebutkan).................

2. Surat Kepemilikan Lahan: (...........) Tidak Ada (...........) Ada, copy surat kepemilikan lahan terlampir

3. Luas Lahan yang Diperuntukkan untuk Lokasi Bangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 sebesar ......................... m2 4. Data Peserta/Calon Peserta Didik No

Nama Peserta/ Calon

Tanggal

Nama

Pekerjaan

Peserta Didik

Lahir

Orang Tua

Orang Tua

Alamat

1 2 3 dst

5. Data Calon Pendidik/Tenaga Kependidikan

No

Nama

Jenis Kelamin


Jabatan

Pendidikan

Masa

Terakhir

Kerja

22

6. Program PAUD yang Akan Dilaksanakan

No

Jenis Program

Jumlah

(TK/KB/TPA/SPS) Peserta/Calon Peserta Didik

Tahun

Izin Pendirian/Operasional (jika

Berdiri

sudah punya

(jika sudah ada) Dikeluarkan

Nomor

Tahun

Oleh 1 2 3 4 JUMLAH

Catatan: jika program SPS, sebutkan jenisnya seperti Pos PAUD/TAAM/TAPAS atau lainnya


23

Lampiran 6

Contoh : Alasan, Tujuan, dan Hasil Yang Diharapkan

ALASAN, TUJUAN DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Latar Belakang ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

2. Alasan Pengajuan Usulan ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

3. Tujuan Pengajuan Usulan ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ………………………………………………………………

4. Hasil yang Diharapkan, jika memperoleh Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3TTahun 2016 ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… 5. Uraian singkat program jangka

pendek

dan

program jangka

panjang

untuk

pengembangan PAUD yang dikelola …………………………………………………………….. ……………………………………………………………… ………………………………………………………………


24

Lampiran 7 Format SPTJM KOP LEMBAGA PAUD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) LEMBAGA PAUD PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016 Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Nama Lembaga PAUD Alamat Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Kode Pos Telepon/HP Email

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : : : : : : : :

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................

Dengan ini menyatakan bahwa kami: 1. Tidak sedang menerima bantuan apapun dari Dit. Pembinaan PAUD kecuali BOP; 2. Bersedia menyediakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kualitfikasi yang disyaratkan dalam Standar Nasional PAUD; 3. Bersedia menyediakan sarana pembelajaran PAUD; 4. Bersedia untuk menerima, merawat, dan mengoperasionalkan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 5. Bersedia tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016. Apabila pernyataan ini dinyatakan tidak benar maka kami langsung membatalkan/mengundurkan diri sebagai penerima bantuan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab. ......, tgl-bln-thn Kepala Sekolah Materai Rp 6.000,-

stempel & ttd ………………................ nama terang Draft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

25

Lampiran 8 Contoh Surat Pernyataan Kepala Daerah/Yayasan

KOP PEMERINTAH DAERAH/YAYASAN* SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN LEMBAGA PAUD PENERIMA BANTUAN PEMBANGUNAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Nama Pemerintah Daerah/Yayasan* Alamat Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Propinsi Kode Pos Telepon/HP Email

: ......................................... : ......................................... : ......................................... : : : : : : : :

......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... ......................................... .........................................

Dengan ini menyatakan bahwa kami bersedia menyediakan Dana Operasional untuk penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan, dan penuh rasa tanggung jawab.

......, tgl-bln-thn

Kepala Sekolah* Materai Rp 6.000,-

stempel & ttd ………………................ nama terang NIP


26

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Jalan Jenderal Sudirman, Gedung E Lt. III Senayan Jakarta 10270 Telpon : 57900244, 57900502; Fax 5725484 Tromol Pos 1303 Kode Pos 10013 BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BAST-BMN) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------NOMOR TANGGAL

: …………………..……………..………… : ……….………………………………..…..

Pada hari ini, ……………… tanggal ………………………… bulan …………….........……… tahun dua ribu enam belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Margono, M.Si NIP : 196201151983031003 Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Alamat : Komplek Kemdikbud Gedung E Lantai VII, Jalan Jenderal Sudirman Senayan Jakarta yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA melaksanakan serah terima Barang Milik Negara (BMN) kepada: Nama : ……………………………………………………………………………. Jabatan : Kepala Sekolah Alamat : ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………. Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA dengan ini sepakat mengadakan Serah Terima Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA , dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 Jenis Barang Milik Negara PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA berupa terlampir dan merupakan dokumen terkait yang tidak dapat dipisahkan dari BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA (BMN) ini dan bersifat assesur serta mengikat bagi kedua belah pihak. Pasal 2 Hak Dan Kewajiban 1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas segala hal atas Barang Milik Negara tersebut sejak serah terima ini dilaksanakan dan untuk selanjutnya Barang Milik Negara tersebut menjadi asset PIHAK KEDUA dan untuk pengelolaan adminDraft Petunjuk Teknis UGB PAUD 3T Tahun 2016

27

istrasi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. 2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh atas keutuhan Barang Milik Negara sesuai spesifikasi pada Pasal 1 dan peraturan perundangan terkait penataan aset yang berlaku. Berita Acara ini ditandatangani oleh kedua belah pihak tanda ada unsur tekanan dan paksaan dari pihak lain manapun dan baik asli maupun salinan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

........................................

Margono, M.Si NIP. 196201151983031003

SAKSI

Drs. Muh Ngasmawi (Pejabat Pembuat Komitmen)

„............................................. (Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan)


................................................................

................................................................

28

KOP LEMBAGA PAUD PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pekerjaan Pengadaan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016, pada Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dengan ini menyatakan bahwa : 1. 2. 3.

4.

Tidak akan melakukan praktek KKN; Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN didalam proses pengadaan ini; Tidak memberikan hadiah, uang, barang, atau sejenisnya kepada siapapun yang terkait dengan Bantuan Pembangunan Unit Gedung Baru PAUD di Daerah 3T Tahun 2016 Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

................, ......................2015 Kepala Sekolah Materai Rp 6.000,-

stempel & ttd

………………................ Nama Terang NIP


29

DILARANG MEMBERIKAN HADIAH, UANG, BARANG ATAU SEJENISNYA KEPADA SIAPAPUN YANG TERKAIT DENGAN BANTUAN PAUD


30

NSPK Norma StandarProsedurdanKriteria SARANA PRASARANA PAUD. Draft PETUNJUK TEKNIS BANTUAN UNIT GEDUNG BARU PAUD DI DAERAH 3T TAHUN 2016

Recommend Documents