MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP PAUD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DANiINFORMAL 2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (BOP PAUD)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DANiINFORMAL 2013
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL
Hak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang secara layak dan sejahtera adalah satu diantara bentuk hak anak yang dilindungi
dengan
undang-undang.
Penyediaan
layanan
pendidikan anak usia dini yang dapat diakses oleh seluruh anak tanpa kecuali adalah bentuk dari pemenuhan hak-hak anak terkait dengan penyiapan generasi yang cerdas, tangguh, kompetitif, dan berkarakter. Kebijakan pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal untuk memperluas layanan PAUD merupakan salah satu upaya untuk pemenuhan hak anak akan mendapatkan pendidikan sejak dini. Upaya tersebut tidak berhenti pada perluasan dan pemerataan akses layanan PAUD, tetapi juga dukungan agar semua anak tanpa kecuali dapat terlayani di lembaga-lembaga PAUD melalui pemberian
dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). Sesuai dengan program pro masyarakat kurang beruntung, maka pemberian BOP-PAUD diprioritaskan diberikan kepada satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak-anak dari ~i~
keluarga menengah ke bawah, anak-anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak dari daerah sulit. Melalui dukungan BOP-PAUD diharapkan meminimalkan alasan ketidakmampuan keluarga untuk memasukkan anak usia dini mendapatkan layanan PAUD. Direktorat Jenderal terus berupaya agar fasilitasi dana BOPPAUD terus meningkat baik dari besarannya maupun dari jumlah volumenya. Hal penting yang diperlukan adalah memastikan bahwa dukungan dana BOP-PAUD tersebut tersalurkan dengan tepat sasaran dan digunakan dengan tepat manfaat. Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) sebagai instrument pengontrol ketepatan penyaluran dan penggunaan dana tersebut. Untuk itu partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan sangat diharapkan agar segala sesuatu berjalan secara tepat dan transparan. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001
~ ii ~
KATA PENGANTAR
Salah satu kendala yang dihadapi masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang beruntung dalam segi ekonomi, untuk memasukkan anak ke Satuan PAUD karena terbatasnya keuangan keluarga untuk bidang pendidikan. Tentu hal ini merupakan masalah nasional bila dikaitkan dengan kebijakan pemerataan, perluasan, dan ketersediaan layanan PAUD untuk semua anak usia 0-6 tahun dan berdampak terhadap rendahnya APK PAUD secara nasional. Menyikapi
kendala
tersebut,
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini telah menggulirkan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP-PAUD) untuk anakanak usia dini dengan prioritas dari keluarga miskin, anak berkebutuhan khusus, dan anak-anak yang membutuhkan layanan khusus yang kini sedang dilayani di Satuan-Satuan PAUD (Taman Kanak-Kanak, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, ataupun Satuan PAUD Sejenis). Mekanisme pendistribusian dan pelaksanaan BOP-PAUD tahun 2013 menjadi tanggungjawab Pusat, namun demikian secara keseluruhan tidak banyak berubah dibanding dengan tahun sebelumnya. Untuk memberikan acuan bagi pengelola PAUD di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Direktorat ~ iii ~
Pembinaan PAUD mengembangkan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD). Kami berupaya perubahan tersebut tidak menghilangkan unsur penyerdahanaan prosedur, dengan demikian efektivitas dan keakurasian penyaluran bantuan tetap dipertahankan. Akhirnya melalui kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD) ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat sebagaimana yang diharapkan.
Jakarta, 6 Januari 2013 Direktur Pembinaan PAUD,
Dr. Erman Syamsuddin NIP: 195703041983031015
~ iv ~
DAFTAR ISI SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI ………………………….
i
KATA PENGANTAR
…………………………………..…
iv
DAFTAR ISI
…………………………………..…
vi
BAB I. PENDAHULUAN ………………………….……..
1
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan ……………
1
B. Dasar Hukum ………………………….……..
2
…………………………….…..
4
…….………………………..
4
E.
Sasaran Bantuan …….………………………..
5
F.
Manfaat bantuan …….………………………..
5
G. Hasil yang Diharapkan ………………………..
6
………………………..
7
A. Penyedia Bantuan
………………………..
7
B. Sifat
………………………..
7
C. Persyaratan Penerima
………………………..
7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana …………..
9
C. Pengertian
D. Tujuan Bantuan
BAB II KETENTUAN UMUM
E.
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan
~v~
11
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ……..…
13
……..…
13
B. Penilaian/Verifikasi Proposal ………….……..
14
C. Penetapan Penerima ………………………….
16
D.
Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi ...
16
E.
Penyaluran Dana Bantuan
………………..…
17
F.
Jadwal Pengajuan Proposal ………………..…
17
……..
18
A. Pengelolaan Dana Bantuan ………………..…
18
B. Pelaporan …………………………….……....
21
C. Monitoring dan Pengawasan ………………..…
25
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
BAB V PENUTUP
.………………………….……………
28
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1
Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP ………
29
Lampiran 2
Contoh format Data Anak Didik ….…………
32
Lampiran 3
Surat Pernyataan Kesanggupan Lembaga ….…
34
Lampiran 4
Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota….…………
36
Lampiran 5
Rekapitulasi Data Satuan Calon Penerima ….… 38
Lampiran 6
Contoh Kuitansi ……………….………….…
Lampiran 7
Contoh Berita Acara Verifikasi ….…………… 42 ~ vi ~
40
Lampiran 8
Contoh SK Penetapan Satuan Penerima Dana ... 44
Lampiran 9
Contoh Akad Kerjasama ……….…………..… 47
Lampiran 10 Contoh Laporan Penggunaan Dana ………..… 51
~ vii ~
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi salah satu prioritas kebijakanan Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak
Usia
Dini,
Nonformal,
dan
Informal.
Untuk
mendukung perluasan layanan harus ditunjang dengan ketersediaan Satuan PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional Satuan PAUD, dan bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari kendala biaya untuk memperoleh layanan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut,
pemerintah
meluncurkan
program
Bantuan
Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan ~1~
bantuan dana penyelenggaraan kepada Satuan PAUD yang memberikan layanan pada anak didik khususnya yang kurang mampu, dan di wilayah sulit. Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan
bagi
anak
tidak
mampu,
agar
mereka
memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD maka perlu
disusun
Petunjuk
Teknis
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan PAUD.
B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang
Nomor
23
tahun
2002
tentang
4
tahun
1979
tentang
Perlindungan Anak; 3. Undang-Undang
Nomor
Kesejahteraan Anak; 4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; ~2~
6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan
organisasi,
tugas,
dan
fungsi
eselon
I
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun
2012
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga. ~3~
C. PENGERTIAN 1. Biaya operasional adalah rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan
pendidikan
tak
langsung
berupa
pemeliharaan sarana dan prasarana Satuan PAUD. 2. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 3. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
Dini
(BOP-PAUD)
bantuan
yang
diberikan
Pemerintah kepada anak melalui Satuan PAUD untuk mendukung
proses
operasional
pembelajaran
dan
dukungan biaya personal bagi anak PAUD.
D. TUJUAN BANTUAN 1. Tujuan pemberian bantuan BOP adalah memperluas dan meningkatkan layanan PAUD bagi anak usia
0-6 tahun,
dengan prioritas anak dari keluarga kurang mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus. 2. Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggung jawab BOP ~4~
dalam mengelola dan menyalurkan dana BOP kepada sasaran secara tepat guna.
E. SASARAN BANTUAN Sasaran program BOP PAUD adalah Satuan Taman KanakKanak/Taman Kanak-Kanak Luar Biasa/Taman Penitipan Anak/ Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis yang menyelenggarakan pembelajaran bagi anak didik berusia 0-6 tahun. Diutamakan bagi lembaga PAUD yang melayani anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, anak dengan layanan khusus, baik yang dikelola masyarakat maupun oleh UPTD.
F. MANFAAT BANTUAN 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Meningkatkan
APK
PAUD
daerah
sekaligus
berdampak pada peningkatan APK nasional b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di Satuan PAUD.
2. Manfaat Bagi Satuan PAUD a. Meningkatkan jumlah layanan anak ~5~
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD
3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terbantunya
beban
pembiayaan
operasional
pendidikan PAUD bagi anak-anak. b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anak.
G. HASIL YANG DIHARAPKAN 1.
Tersalurkannya bantuan BOP PAUD ke 45.000 lembaga PAUD sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2.
Teroptimalisasikannya dana bantuan BOP oleh lembaga PAUD
Penerima
sesuai
dengan
ketentuan
yang
ditetapkan. 3.
Adanya laporan penggunaan dana bantuan BOP sebagai pertanggungjawaban penggunaan anggaran negara.
~6~
BAB II KETENTUAN UMUM
A. PENYEDIA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2013.
B. SIFAT PENERIMA BANTUAN Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga memungkinkan pemberian bantuan tidak sesuai dengan jumlah anak yang dilayani di Satuan yang bersangkutan. Penentuan penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap Lampiran pengajuan dana BOP oleh Satuan PAUD.
C. PERSYARATAN PENERIMA 1. Memiliki rekening aktif atas nama Satuan. a. Berdasarkan
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S-989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, ~7~
maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. b. Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN (Persero) Tbk. Untuk jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Satuan. 3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 4. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun. 5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. 6. Mengisi
Formulir
Pengajuan
Dana
BOP
dengan
menggunakan format terlampir (lampiran 1) dan diajukan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan Rintisan dan Percontohan di tahun yang sama.
~8~
D. BESAR DANA DAN PENGGUNAANNYA 1. Besar Dana Penyaluran dana dikelompokkan berdasarkan jumlah anak yang dikelola oleh Satuan PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut: No
KELOMPOK SATUAN PAUD
1.
Memiliki anak didik
JML BANTUAN
15 anak Rp. 3.600.000,-
atau kurang 2.
Memiliki anak didik
16 - 25 Rp. 6.000.000,-
anak 3.
Memiliki anak didik 26 anak Rp. 7.200.000,atau lebih
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berhak mengelola dana yang dialokasikan ke Kabupatennya sesuai dengan kebijakan
dengan
catatan
jumlah
satuan
yang
mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan.
2. Penggunaan Dana Dana bantuan BOP dapat dipergunakan antara lain untuk:
~9~
No 1.
PENGGUNAAN
%
Bantuan biaya masuk dan biaya 20 – 30 % administrasi
2.
Bantuan
Penyelenggaraan 20 – 30 %
biaya
Proses Pembelajaran 3.
Pembelian bahan habis pakai, buku- 10 – 20 % buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK
4.
Pembelian
alat-alat
DDTK, 5 – 10 %
pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan 5.
Transport pendidik untuk mendukung 10 – 20 % pertemuan di Gugus PAUD. Jumlah
100%
Satuan PAUD penerima BOP-PAUD dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan Perusahaan (melalui
dana Coorporate Social
menjalankan
Responsibility) atau
usaha-usaha penggalian dana yang tidak
bertentangan dengan perundangan yang ada, termasuk menerima peserta didik dari keluarga mampu agar terjadi subsidi silang. ~ 10 ~
E. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI 1. Hak: a. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Petunjuk Teknis; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis.
2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. d. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola dana BOP Pengelola dana BOP di tingkat Pusat, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan ~ 11 ~
dana BOP sehingga merugikan negara dikenakan sanksi kepegawaian sesuai dengan aturan yang berlaku, dan kepadanya diwajibkan mengembalikan dana ke kas negara. b. Sanksi bagi Satuan 1) Satuan Penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD yang dinilai pihak Pusat tidak menggunakan dana sesuai dengan pengajuan sehingga
berakibat
menghambat
pelaksanaan
program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2) Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita
Acara
Pengembalian
Dana
yang
ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
~ 12 ~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. PENYUSUNAN DAN PENGAJUAN PROPOSAL
1. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan alokasi jumlah Satuan yang akan mendapatkan dana BOP di setiap Kab/Kota. 2. Dinas Pendidikan Kab/Kota mensosialisasikan ke seluruh Satuan PAUD. 3. Satuan PAUD yang memenuhi persyaratan mengusulkan ~ 13 ~
dana BOP ke Direktorat Pembinaan PAUD dengan menggunakan Formulir Pengajuan Dana BOP (Lampiran 1) untuk diserahkan ke Bidang yang menangani PAUD di Kab/Kota dengan dilengkapi: a. Foto copy Rekening Satuan b. NPWP Satuan c. Data anak d. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelenggaraan dari Satuan
B. PENILAIAN / VERIFIKASI PROPOSAL 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan: a. Verifikasi Satuan untuk memastikan keberadaan dan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada Satuan PAUD yang sama. b. Menyusun rekapitulasi Satuan yang direkomendasi untuk mendapatkan dana BOP dengan menggunakan. c. Membuat Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau pejabat esselon 3 yang ditunjuk dengan menggunakan. d. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola sebanyak 4 lembar (dengan 2 materai). ~ 14 ~
e. Membuatkan Akad Kerjasama yang ditandatangani Pengelola, diatas materai Rp. 6.000 dan dibubuhi stempel sebanyak 2 lembar. f. Mengajukan seluruh berkas ke Direktorat Pembinaan PAUD melalui Tim Verifikasi Provinsi dengan disertai soft copynya. 2. Tim Verifikasi Tingkat Provinsi bertugas: a. meneliti kelengkapan dan ketepatan berkas Lampiran isian dan kelengkapan lampiran Satuan, yang terdiri dari: 1) Pengajuan dari setiap Satuan 2) Daftar jumlah anak dari setiap Satuan 3) Surat Kesanggupan dari setiap Satuan 4) Rekening Bank dan NPWP dari setiap Satuan 5) Surat Pernyataan dari Kepala Dinas Kab/Kota 6) Rekap Satuan yang akan menerima BOP 7) Kuitansi dari setiap Satuan 8) Akad kerjasama dari setiap Satuan PAUD.
b. Menyusun Draft SK c. Menyampaikan keseluruhan berkas dari Kab/Kota, dan Draft SK ke Pusat. ~ 15 ~
d. Dinas Verifikasi Provinsi mengajukan draft SK, Berita Acara, dan berkas dari kab/kota.
C. Penetapan Penerima Bantuan Direktorat Pembinaan PAUD melakukan: 1. Penerbitan SK 2. Menerbitkan Surat Permohonan Pembayaran 3. Mengusulkan penerbitan Surat Perintah Membayar 4. Mengajukan SPM yang dilengkapi daftar lembaga penerima ke KPPN.
D. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi Dan SPTJM 1. Kepala Dinas mengajukan seluruh berkas yang diusulkan dengan
melampirkan
Surat
Pernyataan
yang
ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota atau
pejabat
eselon
III
yang
ditunjuk
dengan
menggunakan format terlampir (lampiran 5). 2.
Kuitansi yang sudah ditandatangani di atas materai oleh Pengelola
Lembaga
dianggap
syah
apabila
sudah
ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atau yang diberi kuasa. 3.
Akad Kerjasama yang diajukan oleh Lembaga dan ditandatangani Pengelola di atas materai Rp. 6.000 ~ 16 ~
dianggap syah dan berlaku bila telah ditandatangani Pejabat Pembuat Komitmen Dit. Pembinaan PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan 1. Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama calon penerima dana BOP PAUD sesuai aturan yang berlaku. 2. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur 3. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening Lembaga pengusul. 4. Lembaga yang tidak disetujui untuk mendapatkan dana bantuan,
maka
seluruh
berkas
pengajuan
akan
dikembalikan melalui Dinas Kabupaten/Kota.
F. Jadwal Pengajuan Bantuan Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi
~ 17 ~
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). 3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan PAUD. 4. Pihak
penerima
bantuan
wajib
menyimpan
dan
mengadministrasikan semua bukti pengeluaran keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan oleh auditor (Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan ~ 18 ~
(BPK), Bawasda/Bawaska atau pihak berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun.
Pengelolaan Keuangan 1. Pembelian Barang a. Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: 1) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. 2) Faktur/Nota Pembelian.
b. Materai dan kuitansi 1) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,2) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-. Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. 3) Pajak
pembelian barang menjadi tanggung jawab
pihak penjual. ~ 19 ~
2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang.
3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). b. Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: c. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus PNS golongan II/d ke atas.
4. Pajak a. Honorarium yang diberikan kepada tenaga berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. b. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan. ~ 20 ~
Lembaga berkewajiban untuk: 1) Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara 2) Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 5. Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana
dan
pembayaran
pajak
dianggap
belum
menggunakan dana dan belum mempertanggungjawabkan keuangannya. c. Perubahan Anggaran. Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini.
B. Pelaporan 1. Waktu a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban
keuangan
kepada
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. ~ 21 ~
Direktur
b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan PAUD baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). c. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan
ditembuskan
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota. d. Pengeluaran harus sesuai dengan proposal yang diajukan. e. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan PAUD. f. Laporan
akhir
disampaikan
kepada
Direktur
Pembinaan PAUD selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan.
b. Sistematika Laporan ~ 22 ~
Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban
penggunaan
dana
secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh ~ 23 ~
dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang
dihadapi
selama
pelaksanaan
program
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan
memperhatikan
faktor
penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang
dikembangkan
lembaga
dan
atau
perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah
yang
dilaksanakan
untuk
menyelesaikan pelaksanaan program selama paruh waktu sampai tercapainya sesuai dengan yang diharapkan; realisasi bagaimana tindak lanjutnya setelah mendapatkan dana dan mewujudkan langkah-langkah untuk kedepannya supaya lebih ~ 24 ~
maju dan bisa sebagai percontohan didaerahnya; dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan (apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan program) 6) Bagian
6,
Penutup.
Berisi
uraian
tentang
kesimpulan, saran dan harapan
C. Monitoring dan Pengawasan 1. Monitoring a. Tujuan Monitoring dan supervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,
pembinaan,
dan
evaluasi
terhadap
penggunaan dana BOP oleh Satuan Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan
ketepatan
menghindarkan
dari
penggunaan
dana
ketidaktepatan
dan atau
penyelewengan dana.
b. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: 1) Sebelum dana diturunkan untuk memastikan ketepatan Satuan calon penerima dana. ~ 25 ~
2) Setelah
dana
diturunkan
untuk
memastikan
akuntabilitas ketepatan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima.
c. Pelaksana 1) Monitoring oleh Tim Provinsi a) Monitoring
ditujukan
untuk
memantau
ketepatan Satuan penerima dan penggunaan dana BOP oleh Satuan PAUD penerima. b) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, dan Satuan PAUD penerima dana. c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
2) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a) Monitoring kelayakan
ditujukan Satuan
untuk
calon
memantau
penerima
dan
penggunaan dana BOP. b) Responden terdiri dari Satuan PAUD penerima dana. ~ 26 ~
c) Monitoring
dilaksanakan
di
awal
untuk
penilaian Satuan, dan setelah dana diluncurkan untuk memantau penggunaan dana.
2. Pengawasan Pengawasan dana BOP meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan
Melekat
dilakukan
oleh
pimpinan
masing-masing instansi pengelola dana BOP baik di tingkat Pusat, maupun Satuan PAUD. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas
Keuangan
sesuai
dengan
masyarakat
dalam
rangka
kewenangannya. d. Pengawasan
oleh
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana BOP PAUD sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana BOP.
~ 27 ~
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD.
Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan
lebih
lanjut,
silakan
menghubungi
Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244.
Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id
~ 28 ~
Lampiran 1. Contoh Formulir Pengajuan Dana BOP
Formulir Pengajuan Dana BOP A. Identitas Satuan Nama Satuan PAUD Alamat Lengkap Tahun Berdiri Jenis Program Nama Pengelola B. Program Layanan: 1. Data Pendidik: a. Jumlah b. Pendidikan c. Status
: ............................. : ............................. : ............................. : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu) : .............................
: .................... (P), ...............(L) : .............. (SMA/sederjat), ......... (D2), .................(S1), ................... (S2/S3) : ............. (PNS), ............... (Non PNS)
2. Data Anak: Jumlah : ............. anak 3. Layanan Program : ...... x dalam seminggu @ ......... jam 4. Rencana Penggunaan dana: No Rencana Penggunaan RP 1. Bantuan biaya masuk dan biaya ................... administrasi ~ 29 ~
No Rencana Penggunaan 2. Bantuan biaya Penyelenggaraan Proses Pembelajaran 3. Pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, atau ATK 4. Pembelian alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K, transport petugas kesehatan 5. Transport pendidik untuk mendukung pertemuan di Gugus PAUD Jumlah
RP .................... ....................
...................
.................... ...................
C. Data Administrasi 1. Rekening Satuan a. Nama Satuan sesuai yang tercantum dalam rekening .............................................................................. b. Alamat Satuan sesuai rekening .............................................................................. c. Nomor Rekening Bank .............................................................................. d. Nama Bank ..............................................................................
~ 30 ~
2. NPWP a. Nama Wajib pajak .............................................................................. b. Nomor NPWP .............................................................................. c. Alamat Wajib Pajak .............................................................................. D. Lampiran: 1. Rekening Bank atas nama Satuan 2. NPWP Satuan 3. Data anak 4. Pernyataan Kesanggupan .................,..........2013 Pengelola PAUD, ................................... (stempel Satuan)
~ 31 ~
Lampiran 2. Contoh format data anak didik
DATA ANAK DIDIK A. Identitas Satuan Nama Satuan PAUD : ............................. Alamat Lengkap : ............................. Jenis Program : TK/TPA/KB/SPS* (coret yang tidak perlu) Nama Yayasan : ............................. Nama Pengelola : ............................. B. Data Anak No
Nama Anak Didik
Usia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ~ 32 ~
Nama Orang Tua
Pekerjaan Orang Tua
13 14 15 16 17 18 19 20 dst .................,..........2013 Pengelola PAUD,
................................... (stempel Satuan)
~ 33 ~
Lampiran 3: Contoh Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD Pada hari ini …...........
tanggal ................…….. bulan
............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ....................................................................
Jabatan
: ....................................................................
Alamat
: ....................................................................
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD menyatakan bahwa: 1. Bersedia untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2013.
~ 34 ~
2. Semua dana yang diterima menjadi tanggung jawab mutlak Satuan PAUD ......... sesuai dengan Petunjuk Teknis dan peraturan yang berlaku; 3. Bersedia mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan pengajuan yang disetujui yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 4. Bersedia memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Bersedia
menyampaikan
laporan
penggunaan
dana
keseluruhan paling lambat 3 bulan sejak uang diterima. Surat pernyataan ini dibuat
dan ditandatangani diatas kertas
bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan, Materai Rp. 6.000,Stempel Satuan ..............................................
dibuat 2 rangkap
~ 35 ~
Lampiran 4: contoh Surat Pernyataan Dinas Kab/Kota
SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama
: ……............................................................
Jabatan
: ....................................................................
Alamat
: .................................................…………...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui dana bantuan operasional penyelenggaraan PAUD, dengan ini menyatakan: 1. Bertanggung jawab atas Data Satuan PAUD yang tercantum dalam Rekap Pengajuan adalah benar adanya dan dapat dibuktikan keberadaannya. 2. Bersedia untuk membina dan mengawasi penggunaan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. 3. Bersedia
untuk
mengkoordinir
penyampaian
penggunaan dana sesuai dengan ketentuan.
~ 36 ~
laporan
Surat pernyataan ini dibuat
dan ditandatangani diatas kertas
bermaterai enam ribu rupiah dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
........,........................2013 .........................................
Materai Rp. 6.000,........................................ NIP:................................
~ 37 ~
Lampiran 5:
REKAPITULASI DATA SATUAN CALON PENERIMA DANA BOP-PAUD TAHUN 2013 Kabupaten/Kota: ........................................ Provinsi No
Nama Satuan
: ........................................ Ala mat
Nama Pengel ola
Nomor Rekeni ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
~ 38 ~
Nama Bank
NP WP
Jml Anak
Jml Dana
15 dst
.................,..........2013 Mengetahui Kadin Dik
Penanggungjawab PAUD
Kab/Kota,
..................................
...................................
NIP: ..............................
NIP:.............................
(Dibuat 2 rangkap)
~ 39 ~
Lampiran 6: Contoh Kuitansi
KUITANSI
Sudah terima dari
: Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar
: Rp...................................................
Terbilang
: (.......................................................)
Untuk Pembayaran : Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan-
PAUD (TK, KB, TPA, SPS) dalam rangka ............................ Tahun Anggaran 2013 Jumlah anak
: ....................
Mengetahui Penanggung Jawab Kegiatan
Yang Menerima,
Kasi Peserta Didik, Materai Rp. 6.000
Materai Rp. 6.000 Stempel Satuan
Soeharto, SE, MM
..........................
NIP: 197002011990011001 ~ 40 ~
(Catatan : dibuat rangkap 4, lembar lainnya tak bermaterai)
~ 41 ~
Lampiran 7: Contoh Berita Acara Verifikasi
CONTOH BERITA ACARA VERIFIKASI SATUAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD
Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat Verifikasi
Satuan
Penerima
Dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan PAUD.
Verifikasi dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua
Tim
Verifikasi
yang
ditunjuk
berdasarkan
SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Verifikasi mencakup: 1. Menelaah kelengkapan berkas 2. Menelaah kesesuaian data dalam berkas 3. Penetapan nama Satuan yang diusulkan untuk dapat ~ 42 ~
menerima
dana
Bantuan
Operasional
Penyelenggaraan
PAUD.
Berdasarkan hasil penelaahan administrasi maka seluruh Tim Verifikasi menyepakati bahwa Satuan-Satuan yang tercantum dalam Daftar Rekapitulasi Satuan Penerima Bantuan Dana BOP PAUD memenuhi persyaratan yang ditentukan. Selanjutnya Berita Acara Verifikasi dan berkas-berkas lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan.
Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Verifikasi untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……….., …................
Tim Verifikasi 1. ................................ .................( Ketua) 2. ................................ ..................(Anggota) 3. ................................ .................( Anggota )
~ 43 ~
Lampiran 8: Contoh Surat Keputusan Penetapan Satuan Penerima Dana BOP-PAUD
SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : ................................. Tanggal : .................................
TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (BOP-PAUD) TAHUN ANGGARAN 2013
DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Menimbang
: Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD telah ditetapkan alokasi sasaran di tingkat Kabupaten/Kota ~ 44 ~
Membaca
: Pengajuan Satuan Calon Penerima Dana BOPPAUD Kabupaten/Kota.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2
……………
MEMUTUSKAN
Menetapkan : Keputusan Direktur Pembinaan PAUD tentang SatuanPenerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013.
PERTAMA : Nama-nama
Satuan/
organisasi
pelaksana
Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, sebagaimana
tertuang
keputusan ini.
~ 45 ~
dalam
lampiran
KEDUA
: Apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan
dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana . KETIGA
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Pada tanggal :
Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP: 195703041983031015
~ 46 ~
Lampiran 9: Contoh Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................. DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………. Jabatan : …………………. Alamat : …………………. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : …………………. Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : …………………. NPWP : …………………. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini, kedua belah pihak telah ~ 47 ~
bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: 1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD sesuai dengan pengajuan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …... 2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya. 3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan 4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD khususnya untuk menyelenggarakan program ……………………… sebesar Rp. ……………..,[…………… rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.
~ 48 ~
Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 6 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
1)
2)
Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. ~ 49 ~
3)
Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 8 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 9 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua
Pihak Pertama
materai
materai
....................
.....................
~ 50 ~
Lampiran 10: Contoh Laporan Penggunaan Dana
KOP Satuan (Logo, Nama Satuan, Alamat Lengkap)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD TAHUN 2013
1.
Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.
2.
Pengantar Dalam
pengantar
laporan
harus
ditandatangani
oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3.
Isi Laporan Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan
~ 51 ~
Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal. Bagian
3,
Penggunaan
komponen-komponen
Dana.
penggunaan
Menguraikan
seluruh
dana
dengan
sesuai
keadaan riil di lapangan Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang realisasi bagaimana tindak lanjutnya setelah mendapatkan dana dan mewujudkan langkah-langkah untuk kedepannya supaya lebih maju; dan upaya pencapaian target/sasaran yang telah ditetapkan (apabila terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan pelaksanaan program) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan
...........................,...........2013 Pengelola Program,
Bendaharawan,
(Stempel Satuan) ........................................
.....................................
~ 52 ~
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 i
www.paudni.kemdiknas.go.id
