MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS KELUARGA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PAUD BERBASIS KELUARGA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
Tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro menulis di dalam bukunya, “…keluarga itulah tempat pendidikan yang lebih sempurna sifat dan wujudnya daripada pusat-pusat lainnya, untuk melangsungkan pendidikan kearah kecerdasan budi pekerti (pembentukan watak individuil) dan sebagai persediaan hidup kemasyarakatan…”
Penelitian
yang
dilaksanakan
oleh
Universitas Harvard menyatakan bahwa Anak dan remaja akan sukses dimasa dewasanya apabila mendapatkan dukungan belajar yang tepat sejak lahir dari keluarga dan lingkungan sekitarnya (Harvard Family Research Project (HFRP). Secara empirik dinyatakan bahwa keterlibatan keluarga akan memperkuat hasil positif bagi kesiapan sekolah anak. Kesesuaian antara kebutuhan tumbuh kembang anak dengan perilaku dan praktek pengasuhan orang tua, program pendidikan anak dan dukungan lingkungan terdekat anak memberi pengaruh yang signifikan. Merujuk pada hasil penelitian tersebut dan pendapat para ahli pendidikan anak, saya pribadi meyakini bahwa pemahaman orang tua terhadap perkembangan anak akan mempercepat kematangan perkembangan self esteem, perilaku yang prososial, ~i~
kemampuan komunikasi, self regulasi, dan kemampuan anak berkonsentrasi. Kemampuan-kemampuan ini yang dibutuhkan anak untuk dapat tumbuh dan bekembang dimasa dewasanya nanti. Dengan demikian menjadi tidak beralasan bahwa keberadaan lembaga PAUD mengurangi hak dan tanggung jawab orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak. Hal yang penting dikembangkan adalah bagaimana membangun kesesuaian antara layanan di lembaga PAUD dengan pengasuhan di dalam keluarga. Untuk itulah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal mengembangkan program PAUD Berbasis Keluarga agar keduanya saling mengisi, mengukuhkan, dan mendukung proses optimalisasi kecerdasan jamak anak. Terkait dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal menetapkan kebijakan untuk melaksanakan program PAUD Berbasis Keluarga di setiap lembaga PAUD. Untuk itu partisipasi dan dukungan dari semua pihak sangat dinantikan. Akhir kata kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang turut mendukung terselenggaranya program PAUD Berbasis Keluarga. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001 ~ ii ~
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT bahwa pada akhirnya program Penguatan PAUD Berbasis Keluarga dapat diluncurkan. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam pengembangan program ini. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya PAUD dan menjamurnya lembaga PAUD hingga ke pelosok, tidak mengurangi peranan penting keluarga dalam melaksanakan pendidikan bagi anak-anaknya. Sebab keluarga merupakan pelaksana pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anaknya terutama bagi anak usia dini. Para ahli pendidikan anak usia dini menyatakan bahwa program PAUD yang berhasil baik adalah yang dilaksanakan secara berkesinambungan antara keluarga dan lembaga PAUD. oleh karena itu penting bagi para penyelenggara PAUD melaksanakan program PAUD untuk orang tua atau yang dikenal dengan PAUD Berbasis Keluarga. Program ini sebagai jembatan yang menghubungkan layanan kegiatan anak di lembaga PAUD dengan pola pengasuhan di rumah. Mengingat pentingnya program ini, maka Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini memberi dukungan dana ~ iii ~
penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga kepada lembaga yang dinilai siap untuik melaksanakan program tersebut. Program PAUD Berbasis Keluarga diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua lembaga PAUD, oleh karena itu lembaga yang menerima dana bantuan ini diharapkan berperan sebagai model yang selanjutnya diikuti oleh lembaga-lembaga PAUD lainnya. Bantuan Penyelenggaran PAUD Berbasis Keluarga ini terbuka untuk lembaga PAUD manapun. Sebagai acuan lembaga agar dapat mengakses bantuan, maka diterbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. Terkait dengan hal kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat.
Jakarta, Januari 2013 Direktur Pembinaan PAUD,
Dr. Erman Syamsuddin NIP.19570304198303101
~ iv ~
DAFTAR ISI SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI …………………………
i
KATA PENGANTAR …………………………………..…
iv
…………………………………..…
v
…………………………..…
1
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan .………..…
1
B. Dasar Hukum
…………………………..…
2
C. Pengertian
…………………………..…
4
D. Tujuan Bantuan
…………………………..…
4
E.
Sasaran Bantuan …………………………..…
5
F.
Manfaat bantuan …………………………..…
5
G. Hasil yang Diharapkan ....……………………
6
………………………..
7
………………………..…
7
………………………………………
7
C. Persyaratan Penerima ………………………..
7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana ………….
9
DAFTAR ISI
BAB I. PENDAHULUAN
BAB II KETENTUAN UMUM A. Penyedia Bantuan B. Sifat
E.
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan
~v~
10
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN ………
13
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal …..……
13
B. Penilaian/Verifikasi Proposal ………………...
18
C. Penetapan Penerima …………………….…..
22
D.
Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi ..
22
E.
Penyaluran Dana Bantuan
…………….……
23
F.
Jadwal Pengajuan Proposal …………….……
23
…….
24
..………….……
24
...……………………………..….
29
C. Monitoring dan Pengawasan ..………….……
33
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN A. Pengelolaan Dana Bantuan B. Pelaporan
BAB V PENUTUP
...……………………………….….
37
Lampiran 1.
Contoh Sampul Depan Proposal ...…………
38
Lampiran 2.
Contoh Surat Permohonan Dana ...…………
39
Lampiran 3.
Contoh Daftar Lembaga Pengusul ...……….
40
Lampiran 4.
Contoh Format Penilaian ..………………….
41
Lampiran 5.
Rekap Penilaian ..………………………….
45
Lampiran 6.
Penilaian Lapangan
……………………….
46
Lampiran 7.
Tabulasi Nilai Akhir ………………………. ~ vi ~
49
DAFTAR LAMPIRAN:
Lampiran 8.
Contoh Berita Acara …………………….…
50
Lampiran 9.
Surat Keputusan Penerima Bantuan Dana …
52
Lampiran 10. Contoh Akad Kerjasama ..………………….
54
Lampiran 11. Pernyataan Kesanggupan dari Lembaga Penerima ……….………………………………………
~ vii ~
58
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak. Peran keluarga sangat penting karena pengaruh utama perkembangan anak berasal dari lingkungan keluarganya. Oleh karena itu orangtua sebagai orang yang terdekat dengan anak mempunyai peran penting dalam
pemberian
rangsangan
(stimulasi)
terhadap
perkembangan anak, sehingga perlu diberdayakan. Dalam kenyataan, masih banyak orangtua yang belum memiliki pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang
mencukupi dalam mengemban tugas mengasuh dan mendidik anak. Selain itu, masih banyak orangtua dan masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan sepenuhnya hanya menjadi tanggung jawab sekolah/lembaga pendidikan saja, sehingga keterlibatannya belum menjadi hal yang penting. Padahal lembaga PAUD hanya memberikan layanan kepada anak usia dini dalam jangka waktu yang sangat terbatas, sehingga perlu adanya suatu program yang memungkinkan terjadinya keberlanjutan dan keselarasan antara pendidikan yang ~1~
dilakukan di lembaga (center based) dan pendidikan yang dilakukan di rumah (home based), melalui program PAUD Berbasis Keluarga (Parenting). Oleh karena itu diperlukan adanya program untuk memberdayakan orangtua dalam melaksanakan PAUD di keluarga, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara lebih optimal. Dalam rangka pelaksanaan program PAUD Berbasis Keluarga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat
Pembinaan
Pendidikan
Anak
Usia
Dini
menyediakan dana bantuan untuk pelaksanaan program tersebut. Agar penyaluran dana bantuan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan akuntabel, maka perlu adanya Pedoman Penyaluran Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga (Parenting).
B. Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2.
Undang-Undang
Nomor
23
tahun
2002
tentang
4
tahun
1979
tentang
Perlindungan Anak; 3.
Undang-Undang
Nomor ~2~
Kesejahteraan Anak; 4.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 20042025;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan
organisasi,
tugas,
dan
fungsi
eselon
I
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010;
8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan
Menteri
Pendidikan ~3~
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga.
C. Pengertian 1.
PAUD Berbasis Keluarga merupakan program layanan bagi orang tua yang anaknya terlayani di lembaga PAUD ataupun belum terlayani di lembaga PAUD.
2.
Bantuan penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga PAUD terpilih untuk menyelenggarakan program pendidikan berbasis keluarga di lembaganya.
D. Tujuan Bantuan Memberikan dukungan kepada lembaga dan mitra PAUD dalam melaksanakan program guna
meningkatkan
PAUD Berbasis Keluarga,
pemberdayaan
orangtua
dalam
melaksanaan pendidikan anak usia dini di dalam keluarga. ~4~
E. Sasaran Bantuan Sasaran dana bantuan pelaksanaan program PAUD Berbasis Keluarga adalah : 1.
Penyelenggara program PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS) untuk orang tua anak di lembaganya.
2.
Organisasi mitra PAUD yang membina kelompok orang tua anak usia dini di masyarakat.
F.
Manfaat bantuan 1.
Meningkatkan layanan program
PAUD Berbasis
Keluarga yang tepat untuk menunjang tumbuh kembang anak. 2.
Mendorong penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga di lembaga PAUD.
3.
Sebagai
bahan
memfasilitasi
bagi
pengambil
kebutuhan
penyelenggaraan
Berbasis Keluarga di lembaga PAUD
~5~
kebijakan
untuk PAUD
G. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari bantuan PAUD Berbasis Keluarga ini adalah: 1.
Terbentuknya 33 lembaga PAUD Berbasis Keluarga di seluruh Indonesia.
2.
Teroptimalisasikan
dana
ketentuan yang ditetapkan.
~6~
bantuan
sesuai
dengan
BAB II KETENTUAN UMUM
A.
Penyedia Bantuan Bantuan PAUD Berbasis Keluaga bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2013.
B.
Sifat Penerimaan Bantuan Bantuan penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga
bersifat bantuan terbatas. Penentuan penerima dana bantuan penyelenggaraan
PAUD Berbasis Keluarga ditetapkan
berdasarkan penilaian terhadap format pengajuan dana penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga yang diajukan oleh lembaga PAUD bersangkutan.
C.
Persyaratan Penerima Dana Bantuan 1.
Sudah menyelenggarakan/membina layanan PAUD minimal 2 tahun.
2.
Jumlah orang tua anak usia dini yang dilayani minimal 25 anak. ~7~
3.
Memiliki
fasilitas
yang
akan
digunakan
untuk
melaksanakan program PAUD Berbasis Keluarga (Parenting). 4.
Minimal 50% peserta berasal dari keluarga menengah ke bawah.
5.
Memiliki rekening bank masih aktif, atas nama lembaga/organisasi sesuai dengan domisili lembaga/ organisasi tersebut.
6.
Sanggup melaksanakan program
PAUD Berbasis
Keluarga sebagai mana diatur dalam Pedoman Teknis Penyelenggaraan Program PAUD Berbasis Keluarga (Parenting). 7.
Mengajukan
proposal
dengan
mengacu
pada
sistematika penyusunan proposal dalam pedoman ini yang ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
Rekening Bank 1.
Berdasarkan
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. ~8~
2.
Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN (Persero) Tbk. Untuk jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
D. Besar Dana dan Penggunaannya Bantuan penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sebanyak 33 lembaga/organisasi dengan pembagian satu lembaga di setiap provinsi. Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per lembaga. Penggunaan Dana Dana bantuan pelaksanaan program
PAUD Berbasis
Keluarga dipergunakan untuk: No
Rincian Penggunaan
% Dana
1.
Pendidikan untuk orang tua (Seminar, Kelas orang tua atau Diskusi terarah):
35 - 40%
~9~
Transport nara sumber, snack peserta, sewa kursi, bahan-bahan dan kegiatan administratif 2.
Pelibatan orang tua (rapat, tutor atau narasumber): pembelian bahan kegiatan, transport orang tua, snack
25 – 30%
3.
Pemberdayaan orang tua: pembelian bantuan bahan ajar atau APE untuk orang tua
15 – 20 %
4.
Kebutuhan lain yang mendukung kegiatan PAUD Berbasis Keluarga di lembaga PAUD: pembelian pengeras suara, ATK untuk kegiatan orang tua dsb
5 - 10%
5.
Pembinaan oleh lembaga atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
5 - 10 %
Jumlah
100%
E. Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Dana Bantuan 1. Hak: a. Mendapatkan dana bantuan pelaksanaan program PAUD Berbasis Keluarga sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam akad kerjasama. ~ 10 ~
b. Mendapatkan pembinaan dari Kementerian Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan beserta jajarannya.
2. Kewajiban: a. Memanfaatkan dana bantuan yang diterima sesuai dengan proposal dan kesepakatan yang tercantum dalam akad kerjasama. b. Melaksanakan
semua
ketentuan
sesuai
dengan
kesepakatan yang tercantum dalam akad kerjasama. c. Menyampaikan laporan pelaksanaan program PAUD Berbasis Keluarga sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam akad kerjasama. d. Mempertanggung jawabkan penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Sanksi: a. Penerima dana bantuan yang terbukti melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana bantuan yang diterimanya,
wajib
mengembalikan
semua
atau
sebagian dana yang telah diterimanya sesuai dengan perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh auditor yang berwenang, dengan cara menyetorkan ke ~ 11 ~
rekening kas negara melalui bank persepsi yang ditunjuk. b. Lembaga Penerima Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga yang menggunakan dana sebagian sesuai
dengan
menghambat
pengajuan pelaksanaan
sehingga program,
berakibat harus
mempertanggungjawabkan dan mengembalikan dana yang tidak sesuai kepada negara dengan dilengkapi berita acara pengembalian. c. Pengembalian dana kepada negara selambat-lambatnya 6 bulan setelah dana diterima. d. Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
~ 12 ~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi bantuan PAUD Berbasis Keluarga ke provinsi. Setiap Provinsi mendapatkan alokasi bantuan untuk 1 lembaga. 2. Provinsi
mensosialisasikan
bantuan
PAUD
Berbasis
Keluarga ke Kabupaten yang dipandang memiliki lembaga PAUD binaan yang siap untuk mengaplikasikan program tersebut. ~ 13 ~
3. Kabupaten memilih lembaga/organisasi mitra PAUD yang dianggap
layak
dan
memenuhi
persyaratan
untuk
mengajukan proposal dana bantuan PAUD Berbasis Keluarga. 4. Lembaga/organisasi
PAUD
yang
ditunjuk
menyusun
proposal yang ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. 5. Dinas Kab/Kota mengajukan proposal ke provinsi. 6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi keabsahan proposal dan menseleksi proposal yang masuk. 7. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan PAUD Berbasis Keluarga ke Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak 2 proposal. 8. Direktorat
Pembinaan
PAUD
melalui
Tim
Penilai
melalukan penilaian terhadap proposal yang masuk dan mengajukan calon pemenang dana bantuan PAUD Berbasis Keluarga kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat Keputusan Penerima dana bantuan PAUD Berbasis Keluarga.
~ 14 ~
9. Berdasarkan SK dan data lembaga calon penerima, diajukan Surat Permohonan Pencairan, selanjutkan diajukan untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM). 10. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang diajukan ke KPPN. 11. KPPN menerbitkan SPPD sebagai bukti dana tersebut sudah ditransfer ke Bank Penyalur. 12. Bank Penyalur mendistribusikan dana ke rekening lembaga. 13. Lembaga pengusul yang tidak lolos dalam penilaian dapat mengajukan kembali untuk tahun berikutnya.
Sistematika Proposal 1. Sampul Depan Sampul depan memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Permohonan Pengajuan Dana Bantuan Surat permohonan ditujukan kepada Direktur Pendidikan Anak Usia Dini setempat. Surat permohonan dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Pengelola dan dibubuhi stempel lembaga PAUD yang mengajukan.
~ 15 ~
3. Rekomendasi Rekomendasi diberikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
setempat.
Proprosal
yang
diberi
rekomendasi adalah yang memenuhi syarat dan layak memperoleh bantuan Pelaksaan Program PAUD Berbasis Keluarga.
4. Isi Proposal Proposal agar dibuat secara singkat, padat, dan jelas, yang isinya memuat: a. Bab I Pendahuluan. 1) Latar belakang pengajuan proposal (maks. 1 halaman). 2) Tujuan. 3) Sasaran peserta program. b. Bab II Dukungan Lembaga 1) Jumlah peserta yang terlibat. 2) Jumlah orangtua murid yang bersedia mengikuti program. 3) Jumlah orangtua anak usia dini lain (dari masyarakat) yang bersedia mengikuti program. 4) Rencana penggunaan dana bantuan. ~ 16 ~
5) Dukungan sumber dana lain yang akan mendukung pelaksanaan program. 6) Rencana
keberlanjutan
pelaksanaan
Program
PAUD Berbasis Keluarga, beserta dukungan sumber biaya yang diperlukan. c. Rencana Pelaksanakan program PAUD Berbasis Keluarga. d. Rincian penggunaan dana bantuan. e. Daya dukung. Uraikan daya dukung yang ada, misalnya: banyaknya peminat yang akan ikut serta, sumber pendanaan yang dapat digali, dan dukungan lain yang memperlancar pelaksanaan dan keberlanjutan program.
Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) photo copy rekening lembaga, dan lembar yang memuat saldo terakhir sebesar Rp. 250.000,-; (3) NPWP; (4) izin operasional; (5) hak / izin penggunaan bangunan; (6) jadwal harian; (7) data anak didik; (8) photo kegiatan anak; dan (9) data pendukung lainnya. ~ 17 ~
Penyampaian Proposal 1. Proposal untuk memperoleh Dana Bantuan PAUD Berbasis Keluarga disusun oleh lembaga untuk diajukan ke Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini melalui Dinas Pendidikan Kabupaten. 2. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Penilik PAUDNI setempat berkewajiban untuk: a. Mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi lembaga yang diajukan b. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga tersebut untuk menyelenggarakan PAUD Berbasis Keluarga. c. Memilih atau menyeleksi proposal dari lembaga apabila jumlah lembaga yang mengajukan lebih dari 1 lembaga. 3. Proposal yang diajukan dilanjutkan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
B. Penilaian/Verifikasi Proposal 1. Direktur
Pembinaan
Pendidikan
Anak
usia
Dini
membetuk Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. ~ 18 ~
2. Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti kesesuaian
lembaga
pangaju
dan
kelengkapan
persyaratannya. 3. Tim
melakukan
visitasi
lapangan
untuk
menilai
kesesuaian proposal dengan kondisi lapangan. 4. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan visitasi, Tim menyusun rangking hasil penilaian yang selanjutnya diajukan ke Direktur PPAUD untuk dikeluarkan Surat Keputusan
Lembaga
Penerima
Dana
Bantuan
Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. .
Tim Penilai 1. Unsur Tim Penilai Tim penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PAUD. 2. Kriteria Tim Penilai a. Bersikap jujur dan obyektif b. Memahami teknik penilaian c. Memahami program PAUD d. Berpengalaman sebagai tim penilai 3. Tugas Penilai a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk, ~ 19 ~
b. Melakukan seleksi dan penilaian termasuk observasi lapangan, c. Membuat berita acara proses seleksi dan penilaian d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan
Lembaga
Penerima
dana
bantuan
penyelenggaraan program PAUD Berbasis Keluarga. e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang salah
4. Kriteria Penilaian a. Kelengkapan administrasi b. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. c. Kejelasan program layanan d. Keinovasian program e. Keberlanjutan program f. Daya dukung lainnya Format penilaian terlampir.
~ 20 ~
5. Langkah-langkah Penilaian Proses penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : a. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilain yang dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pendidikan Anak Usia Dini. b. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). c. Penilaian umum untuk membuat daftar panjang (long list) lembaga pengaju proposal. d. Penilaian secara cermat (short list) sesuai dengan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. e. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan agar hasil penilaian dapat dibandingkan dengan penilaian short list dan dijamin keobjektifannya, f. Membuat rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang layak menerima bantuan. ~ 21 ~
g. Membuat laporan akhir sebagai tim penilaian.
C. Penetapan Penerima Bantuan 1. Berdasarkan hasil penilaian, Direktur membuat Surat Keputusan Penerima Dana Bantuan. Surat dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan ke lembaga penerima. 2. Lembaga yang dinyatakan layak menerima dana bantuan
PAUD
Berbasis
Keluarga
dilanjutkan
dengan
penandatanganan Akad Kerjasama.
D. Penandatanganan Akad kerjasama, Kuitansi, dan SPTJM 1. Direktorat
Pembinaan
PAUD
mengirimkan
Akad
Kerjasama, Kuitansi, dan Format SPTJM kepada lembaga penerima melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk ditandatangani. 2. Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan SPTJM hanya syah bila dilakukan di atas materai Rp. 6.000,- dan dibubuhi stempel lembaga PAUD.
~ 22 ~
E. Penyaluran Dana Bantuan 1. Direktorat PPAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana Bantuan PAUD Percontohan sesuai aturan yang berlaku. 2. KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur 3. Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul. F. Jadwal Pengajuan Proposal Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi.
~ 23 ~
BAB IV PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN
A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan pedoman ini. 2. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara. 3. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), yaitu lembar pertama (asli) disimpan sebagai arsip lembaga yang bersangkutan dan lembar kedua (tembusan/copy) dilampirkan
dalam
laporan
pertanggungjawaban
penggunaan dana yang disampaikan ke instansi pemberi dana (Direktur Pendidikan Anak Usia Dini atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat). 4. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti pengeluaran dana yang diterima minimal selama lima tahun, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, baik dari instansi pemberi dana maupun pihak pengawas
~ 24 ~
fungsional (Itjen Kemdiknas, BPKP, BPK, atau pihak berwenang lainnya) dapat diperlihatkan.
Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kwitansi dan Bukti Pembelian Setiap
pembelian
barang
harus
disertai
bukti
pembelian berupa:
Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko.
Faktur/Nota Pembelian.
b. Materai dan kuitansi
Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,-
Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,-
Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko. c. Pajak Pembelian ditanggung oleh pihak penjual. ~ 25 ~
2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui catering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi dan ketentuannya sama dengan pembelian barang pada butir a di atas.
3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium atau uang lelah harus dibuktikan dengan bukti penerimaan uang/kuitansi dari penerima. b. Pembayaran honorarium atau uang lelah dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: 1) Honorarium yang diberikan kepada tenaga yang berstatus PNS golongan III ke atas. 2) Honorarium yang diberikan kepada tenaga yang berstatus non-PNS, PPh Ps. 21 hanya dipungut dari kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,~ 26 ~
per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan
4. Penyetoran Pajak Lembaga penerima dana berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara. b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir.
5. Ketentuan Lain Dalam hal melakukan transaksi keuangan: a. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) lembaga, wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan. b. Bagi lembaga penerima dana yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) lembaga, maka dapat menggunakan NPWP bendahara pengeluaran satuan kerja pemberi bantuan. c. Untuk memudahkan, NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja dimasukkan dalam salah satu pasal
~ 27 ~
dalam akad kerjasama dana bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga.
6. Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan
dalam
proposal
harus
memperoleh
persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 7. Perpajakan Lembaga berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 8. Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga
yang
tidak
melampirkan
bukti
fisik
penggunaan dana dan pembayaran pajak dianggap belum
menggunakan
dana
dan
mempertanggungjawabkan keuangannya. ~ 28 ~
belum
B. Pelaporan 1. Ketentuan a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban
keuangan
kepada
Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening lembaga, lembaga diharuskan melaporkan penerimaan
dana
kepada
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). c. Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 3 bulan setelah dana diterima. d. Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan
ditembuskan
kepada
Dinas
Pendidikan
Kabupaten/Kota. e. Pengeluaran harus seusia dengan proposal yang diajukan.
~ 29 ~
f. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan
program
ke
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini. g. Laporan
akhir
disampaikan
kepada
Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. h. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan
program
ke
Direktur
Pembinaan
Pendidikan Anak Usia Dini. i. Laporan
akhir
disampaikan
kepada
Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan dipastikan keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. ~ 30 ~
2. Sistematika Laporan a. Laporan akhir disampaikan kepada instansi pemberi dana (Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini) maksimal 4 bulan setelah dana diterima. b. Laporan berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban
penggunaan
dana
secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1) Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. 2) Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3) Lembar Isi Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: a) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; kegiatan yang sudah dilaksanakan ~ 31 ~
sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan b) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang
dihadapi
selama
pelaksanaan
program
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan
memperhatikan
faktor
penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut. c) Bagian 3, Hasil yang Dicapai. Menguraikan
pelaksanaan
Berbasis
Keluarga
lembaga
dan
yang
pengaruhnya
program dilaksanakan terhadap
PAUD oleh proses
pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat.
~ 32 ~
d) Bagian 4, Penggunaan Dana. Berisi daftar pengeluaran/penggunaan dana dan melampirkan seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetor
kembali
ke
kas
Negara
dengan
melampirkan bukti setoran. e) Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program. f) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan. g) Lampiran Berisi
dokumen-dokumen
terkait,
foto-foto
kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas.
C. Monitoring dan Pengawasan 1. Monitoring a. Tujuan Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,
pembinaan, ~ 33 ~
dan
evaluasi
terhadap
penggunaan dana PAUD Berbasis Keluarga oleh lembaga Penerima. Secara umum tujuan dari monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan dana dan
menghindarkan
dari
ketidaktepatan
atau
penyelewengan dana.
b. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: 1) Sebelum
dana
diturunkan
untuk
memastikan
ketepatan lembaga calon penerima dana. 2) Setelah
dana
akuntabilitas
diturunkan ketepatan
untuk
penggunaan
memastikan dana
oleh
Lembaga PAUD penerima.
c. Pelaksana 1) Monitoring oleh Tim Pusat a) Monitoring ditujukan untuk memantau penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga penerima dana PAUD Berbasis Keluarga. Responden terdiri dari Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana. ~ 34 ~
b) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
2) Monitoring oleh Tim Provinsi a) Monitoring ditujukan untuk memantau ketepatan lembaga
penerima
dan
penggunaan
dana
Percontohan oleh lembaga PAUD penerima. b) Responden
terdiri
unsur
Dinas
Pendidikan
Kabupeten/Kota, dan Lembaga PAUD penerima dana. c) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan.
3) Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota a) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana Percontohan. b) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima dana.
~ 35 ~
c) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan
setelah dana diluncurkan untuk
memantau penggunaan dana.
2. Pengawasan Pengawasan dana PAUD Berbasis Keluarga meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan
Melekat
dilakukan
oleh
Direktur
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas
Keuangan
sesuai
dengan
masyarakat
dalam
rangka
kewenangannya. d. Pengawasan
oleh
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.
~ 36 ~
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7 Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244. Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id
~ 37 ~
Lampiran 1 : Contoh Sampul Muka Proposal Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarg
PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA (PARENTING)
Diajukan Oleh:
Alamat:
~ 38 ~
Lampiran 2: Contoh Surat Permohonan Pengajuan Dana Bantuan Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Hal : Permohonan Dana Bantuan Kepada Yth Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta Dengan ini kami sampaikan bahwa sejak tahun…..kami telah menyelenggarakan layanan Pendidikan Anak Usia Dini dalam bentuk.....(isi sesuai program layanan yang ada, misalnya: TK/TPA/KB/SPS), dengan jumlah peserta didik seluruhnya…..anak. Untuk mengefektifkankan pelayanan kami menyelenggarakan Program PAUD Berbasis Keluarga, yang diikuti oleh seluruh wali murid. Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon dapat diberikan Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga untuk membantu kelancaran pelaksanaan program tersebut. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih. Menyetujui Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan......
Hormat kami, Pengelola PAUD..........
(.............................)
(........................)
~ 39 ~ Menyetujui
Lampiran 3: Daftar Lembaga Pengusul Proposal DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA
No
Nama Lembaga
Alamat
Pengusul
Jenis Program
1.
………………………...
…………………
……………
2.
…………………………
…………………
……………
3.
………………………...
………………..
……………
4.
…………………………
…………………
……………
…………………………
…………………
……………
…………………………
………………..
……………
…………………………
……………….
……………
………………., …………. Tim Penilai: 1. 2. 3. 4.
…………… …………… …………… ……………
…………… …………… …………… ……………
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
~ 40 ~
Lampiran 4: Contoh Format Penilaian Proposal FORMAT PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA No 1
2
3
Aspek
Indikator
Surat a. Ada surat rekomendasi dari Rekomendasi dinas pendidikan setempat (Kecamatan dan Kabupaten) b. Kejelasan tujuan Tujuan pengusulan dana c. Kejelasan hasil nyata yang diharapkan dengan adanya dana bantuan d. Kejelasan jumlah Sasaran peserta didik yang aktif e. Kejelasan jumlah orangtua peserta didik yang mengikuti program f. Kejelasan jumlah orangtua anak usia dini lain (yang bukan peserta didik) yang bersedia mengikuti program ~ 41 ~
Nilai tertinggi 8
10
18
Nilai yang dicapai
No
Aspek
Indikator
4
Rencana Pelaksanaan Program
5
Penggunaan Dana Bantuan
6
Daya Dukung
g. Kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan h. Kejelasan jadwal dan tempat pelaksanaan program i. Kejelasan Narasumber j. Kejelasan rencana/rincian penggunaan dana bantuan k. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan l. Sarana dan prasarana yang sudah dimilki untuk pelaksanaan program m. Dukungan dari orang tua terhadap program, dan dalam pendanaan n. Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan terhadap program, dan dalam pendanaan ~ 42 ~
Nilai tertinggi 26
10
20
Nilai yang dicapai
No
7
Aspek
Lampiran
Indikator o. Dukungan sumber dana lain yang akan mendukung pelaksanaan program p. Banyaknya peminat yang akan ikut serta q. Foto copy akte pendirian lembaga/surat izin operasional lembaga r. Data kepengurusan lembaga s. Data calon peserta yang berasal dari orangtua murid dan orangtua anak usia dini lainnya. t. Jadwal penyelenggaraan program (hari dan tanggal), minimal untuk 10 kali pertemuan u. Foto copy rekening Bank/Giro pos atas nama lembaga v. Surat pernyataan pengelola lembaga, untuk keberlanjutan program ~ 43 ~
Nilai tertinggi
18
Nilai yang dicapai
No
Aspek
Indikator
Nilai tertinggi
JUMLAH
100
Nilai yang dicapai
…………………….., Penilai
..................................
~ 44 ~
Lampiran 5: Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA
No
Nama
Peni
Lembaga lai 1
Penil
Penil
Penil
Jml
Pering
ai 2
ai 3
ai 4
nilai
kat
1. 2. 3. 4 5 6 7 8
dst .................... ,...... ,.........
Tim Penilai 1. ......................... .................. (Ketua) 2. ......................... .................. (Anggota) 3. ......................... .................. (Anggota) 4. ......................... .................. (Anggota) ~ 45 ~
Lampiran 6: FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga : ......... Jenis Program : .........
NO
INDIKATOR
1
Sarana/Prasarana - Kejelasan status tempat yang digunakan - Kapasitas tempat yang digunakan - Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sasaran - Ketersediaan sarana untuk melaksanakan program Ketenagaan - Struktur kepengurusan jelas - Kualifikasi pendidik dan pengelola - Pemahaman pendidik dan pengelola terhadap program Sasaran - Jumlah peserta didik yang aktif masuk. - Data orangtua murid yang bersedia mengikuti program. - Data orangtua lain yang bersedia mengikuti program. b. Program
2
3
4
~ 46 ~
NILAI TERTI NGI 10
15
15
25
NILAI YG DICAPAI
NO
5
6
7
INDIKATOR - Ada rencana program kegiatan yang jelas. - Ada jadwal kegiatan yang jelas. - Frekuensi kegiatan dalam 1 tahun Dana - Kesesuaian rencana/rincian penggunaan anggaran di proposal dengan kebutuhan di lapangan Pendukung - Pengalaman lembaga dalam melaksanakan program parenting - Ketersediaan kelengkapan peralatan yang diperlukan untuk penyelenggaraan program. - Dukungan orang tua dalam pendanaan - Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain - prestasi yang diraih - adanya koordinasi dan dukungan Dinas pendidikan setempat - Adanya koordinasi dan dukungan Himpaudi setempat ~ 47 ~
NILAI TERTI NGI
10
20
5
NILAI YG DICAPAI
NO
INDIKATOR JUMLAH
NILAI TERTI NGI 100
NILAI YG DICAPAI
…………, ……….…... Penilai
(………………………)
~ 48 ~
Lampiran 7: Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA No Nama Lembaga
Alamat Lembaga
Jenis Program
Nilai Akhir
Rangk ing
……….., ………….., ……….. Tim Penilai 1. 2. 3. 4.
…………………… …………………… …………………… ……………………
…………… …………… …………… ……………
~ 49 ~
( ( ( (
Ketua ) Anggota ) Anggota ) Anggota )
Lampiran 8: Contoh Berita Acara Penyelenggaraan Penilaian BERITA ACARA PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga. Rapat dimulai pukul ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup: 1. Menelaah hasil penilaian administrasi 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima dana bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga. Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga. Hasil rapat sebagai berikut: No
Nama Lembaga
Alamat Lembaga
~ 50 ~
Jenis Program
Nilai Akhir
Perin gkat
Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................ Tim Penilai 1. 2. 3. 4.
............................. ............................. ............................. .............................
~ 51 ~
............... (Ketua) ............... (Anggota) ............... (Anggota) ............... (Anggota)
Lampiran 9: Contoh Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Nomor : ................................. Tanggal : ................................. TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA TAHUN ANGGARAN ….. DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Menimbang
: Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Program PAUD Berbasis Keluarga telah dibentuk Tim Penilai Proposal Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga
Membaca
: Berita Acara Penilaian Proposal Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga.
Mengingat
: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2
…………… ~ 52 ~
MEMUTUSKAN Menetapkan : Keputusan Direktur Pembinaan Anak Usia Dini tentang Lembaga Penerima Dana Bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga Tahun 2013. PERTAMA : Nama-nama lembaga/organisasi Program PAUD Berbasis sebagaimana tertuang dalam keputusan ini.
pelaksana Keluarga, lampiran
KEDUA
: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
KETIGA
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Direktur Pembinaan PAUD
DR. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
~ 53 ~
Lampiran 10: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat
: Dra. Enah Suminah, M.Pd : Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik : Dit. Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud. Gedung E Lantai 7 Jl. Jend. Sudirman-Senayan, Jakarta. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat NPWP
: .......................... : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. : ........................ : ........................
Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. ~ 54 ~
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasalpasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2) Mengadministrasikan penggunaan dana Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga. ~ 55 ~
Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui. Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan lembaga Penyelenggaraan PAUD Berbasis Keluarga dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan. Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
1)
Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
~ 56 ~
2)
3)
Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua
Pihak Pertama
Materi 6000 (stempel lembaga) ....................
materai 6000 Dra. Enah Suminah, M.Pd NIP. 196401081991032002
~ 57 ~
Lampiran 11: Contoh Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PAUD BERBASIS KELUARGA NOMOR : …………………………. Pada hari ini …..........……. tanggal ................…….. bulan ............................... tahun dua ribu tiga belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama
: .........................................................................
Jabatan
: Pemimpin Lembaga/Organisasi ................……
Alamat
: ...........................................................................
bahwa dalam rangka penyelenggaraan Program PAUD Berbasis Keluarga melalui dana bantuan Program PAUD Berbasis Keluarga menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan Program PAUD Berbasis Keluarga. Dalam penyelenggaraan Program tersebut diatas, saya bersedia untuk:
PAUD Berbasis Keluarga
1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku; 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui; 4. Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku;
~ 58 ~
5. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan dan pertanggung jawaban penggunaan dana paling lambat satu tahun setelah dana diterima. Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Yang membuat pernyataan,
Materai 6000 ……………………….
~ 59 ~
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 i
www.paudni.kemdiknas.go.id
