MILIK NEGARA Tidak perjualbelikan
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013
NSPK Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL PAUD INKLUSI – TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN i INFORMAL 2013
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Pemerataan kesempatan belajar yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak hanya berlaku bagi
anak normal, tetapi
juga
mencakup anak dengan
keistimewaaan-keistimewaan yang dimilikinya termasuk anak dengan kebutuhan khusus. Layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus tidak hanya memenuhi target pendidikan untuk semua atau sekedar memenuhi hak-hak asasi manusia dan hak-hak anak, tetapi lebih penting lagi demi kesejahteraan anak dan kehidupannya di masa datang. Berbagai penelitian menyatakan bahwa penanganan yang tepat pada anak istimewa sejak usia dini dapat mengurangi resiko yang lebih tinggi, dan pendidikan inklusi memberikan keuntungan lebih besar baik kepada anak normal maupun bagi anak berkebutuhan khusus. Program inklusi merupakan cara hidup (way of life) yang terbaik, dimana anak hidup dan belajar bersama, menerima dan merespon setiap kebutuhan individual yang sangat beragam dengan terbuka. Pengembangan program PAUD Inklusi dan layanan TKLB tidak saja sebagai langkah tepat dalam pemerataan layanan ~i~
PAUD, tetapi dapat dipandang lebih dalam yakni memupuk karakter anak yang lebih humanis, lebih peka, dan lebih menghargai perbedaan sejak usia dini. Harapan yang tidak terlalu berlebihan jika layanan PAUD inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa diharapkan semua anak, teristimewa anak yang berkebutuhan khusus berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimilikinya masing-masing. Di tahun ke dua ini jumlah dukungan meningkat walapun tentu saja tidak sebanding dengan lembaga yang sudah ada, oleh karena itu dukungan dari semua pihak sangat dinantikan. Akhirnya ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang selalu melihat bahwa anak adalah insan yang memiliki potensi unggul dalam bentuk dan takaran yang berbeda. Jakarta, Januari 2013 Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal,
Prof. Dr. Lydia Freyani Hawadi, Psikolog NIP: 19570322198211001 ~ ii ~
KATA PENGANTAR Selama ini pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus lebih banyak di selenggarakan secara segregasi di Sekolah Luar Biasa (SLB) dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TK-LB). Sementara itu lokasi SLB dan TK-LB pada umumnya berada di ibu kota kabupaten, padahal anak-anak berkebutuhan khusus banyak tersebar hampir di seluruh daerah (Kecamatan/Desa). Sementara sekolah umum belum memiliki kesiapan untuk menerima anak
berkebutuhan khusus karena merasa tidak
memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Akibatnya sebagian anak berkebutuhan khusus tersebut tidak memiliki akses untuk mendapatkan
pendidikan
yang
sesuai
dengan
kebutuhan
perkembangannya. Merujuk pada kebutuhan tersebut Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mendorong lembaga PAUD yang sudah siap secara ketenagaan untuk membuka layanan PAUD Inklusi agar semua anak usia dini dapat terlayani sesuai dengan haknya mendapatkan pendidikan yang layak. Terkait dengan hal tersebut Direktorat memfasilitasi bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa bagi lembaga yang memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Untuk kepentingan tersebut maka disusun ~ iii ~
Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, guna mejadi acuan bagi lembaga dan instansi Pembina dalam memberikan layanan PAUD Inklusi dan TK-LB. Juknis terdiri dari 5 bab yang terdiri dari Pendahuluan, Ketentuan umum, Penyusunan dan Penilaian proposal, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Pembinaan. Akhirnya kami mohon kepada para pengguna Petunjuk Teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan Petunjuk Teknis di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunnya Petunjuk Teknis ini. Semoga Petunjuk Teknis ini bermanfaat. Jakarta, Januari 2013 Direktur Pembinaan PAUD,
Dr. Erman Syamsuddin
NIP. 195703041983031015
~ iv ~
DAFTAR ISI SAMBUTAN DIRJEN PAUDNI …………………………
i
KATA PENGANTAR ……………………………………..
iv
DAFTAR ISI ………………………………………………
v
BAB I. PENDAHULUAN
……………………………….
1
A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan …………...
1
B. Dasar Hukum
……………………………….
2
C. Pengertian
……………………………….
3
……………………………..
4
E.
Sasaran Bantuan ……………………………..
4
F.
Manfaat bantuan ……………………………..
5
G. Hasil yang Diharapkan …………………….…
6
D. Tujuan Bantuan
BAB II KETENTUAN UMUM
…………………………..
7
A. Penyedia Bantuan
…………………………..
7
B. Sifat Penerima Bantuan ………………………
7
C. Persyaratan Penerima
………………………
7
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana ……………
9
E.
10
Hak, Kewajiban, dan Sanksi Penerima Bantuan
~v~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN
……….
14
A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal ………...
14
B. Penilaian/Verifikasi Proposal ...........................
18
C.
Penetapan Penerima ........................................
21
D.
Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi ..
22
E.
Penyaluran Dana Bantuan
.............................
22
F.
Jadwal Pengajuan Proposal .............................
23
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
24
A. Pengelolaan Dana Bantuan .............................
24
B. Pelaporan
......................................................
28
C. Monitoring dan Pengawasan ..........................
31
BAB V PENUTUP ..............................................................
35
DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 : Format proposal Pengajuan Lampiran 2 : Daftar Lembaga Pengusul Proposal Lampiran 3 : Format Penilaian Proposal Lampiran 4 : Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. Lampiran 5 : Contoh Format Penilaian Lapangan Lampiran 6 : Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Lampiran 7 : Berita Acara Penilaian Proposal Lampiran 8 : Format Laporan Lampiran 9 : Contoh Surat Akad Kerjasama ~ vi ~
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya diimplementasikan menjadi strategi
layanan
PAUD
oleh
Direktorat
Pembinaan
Pendidikan Anak usia Dini. Walaupun PAUD belum menjadi wajib belajar tetapi semua anak memiliki hak mendapatkan layanan PAUD, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Anak
berkebutuhan
khusus
selayaknya
diberi
perhatian penuh untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya baik melalui program inklusi maupun program Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hal ini sangat penting untuk menghindari diskriminasi pendidikan dari berbagai aspek
(ekonomi,
geografi,
dll),
keistimewaan
fisik,
berkebutuhan khusus atau juga dikarenakan terbatasnya kemampuan orang tua untuk membiayai anak-anaknya di TKLB maupun PAUD Inklusi. Demi memperluas layanan PAUD khususnya bagi anak-anak berkebutuhan khusus, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini menyediakan bantuan dana ~1~
penyelenggaraan
PAUD
Inklusi
dan
TKLB.
Untuk
mempermudah lembaga mengakses bantuan tersebut maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Dana Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. B. Dasar Hukum 1.
Kesepakatan Salamanka tentang Pendidikan inklusi tahun 1994;
2.
Undang-Undang
Nomor
23
tahun
2002
tentang
Perlindungan Hak Anak; 3.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4.
Deklarasi Bandung tentang Menuju Pendidikan Inklusi tahun 2004;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6.
Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi Kementerian Negara serta susunan
organisasi,
tugas,
dan
fungsi
eselon
I
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2010; 7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana ~2~
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010; 8.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan
Menteri
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kemeneterian Pendidikan dan Kebudayaan; 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga. C. Pengertian 1. PAUD Inklusi adalah program layanan PAUD reguler yang mengkoordinasi dan mengintegrasikan layanan PAUD reguler dan layanan anak berkebutuhan khusus dalam program yang sama. ~3~
2. Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah program PAUD bagi anak usia 4-6 tahun yang mengalami keistimewaan fisik, fungsi kerja fisik, maupun cara kerja otak. 3. Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah bantuan penyelenggaraan pembelajaran bagi lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak yang menyelenggarakan layanan bagi anakanak luar biasa. D. Tujuan Bantuan 1. Meningkatnya perluasan akses layanan PAUD bagi anakanak yang berkebutuhan khusus. 2. Mendorong lembaga PAUD untuk siap memberikan layanan pendidikan yang layak bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. E. Sasaran Bantuan Sasaran program Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa adalah lembaga PAUD yang melayani anak-anak luar biasa baik dalam program PAUD Inklusi maupun Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Lembaga dimaksud menjadi binaan Dinas Pendidikan Provinsi. ~4~
F. Manfaat Bantuan Manfaat bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Pemerataan layanan PAUD khususnya bagi anak berkebutuhan khusus dari keluarga kurang mampu b. Menjadi dasar kebijakan bagi alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di lembaga PAUD Inklusi dan TKLB. 2. Manfaat Bagi Lembaga PAUD a.
Meningkatkan jumlah layanan anak
b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD 3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terlayani anak-anak dengan program yang sesuai dengan keistimewaan anak. b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anaknya.
~5~
G. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan adalah: 1. Tersalurkannya dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi/TKLB ke 60 lembaga. 2. Teroptimalisasikan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
~6~
BAB II KETENTUAN UMUM A. Penyedia Bantuan Bantuan PAUD Inklusi dan TK-LB bersumber dari Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia Dini Tahun Anggaran 2013. B. Sifat Penerimaan Bantuan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa bersifat bantuan terbatas, sehingga belum semua lembaga PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa mendapatkan
dana. Penentuan penerima dana
Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman KanakKanak Luar Biasa ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap format pengajuan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang diajukan oleh lembaga PAUD yang bersangkutan. C. Persyaratan Penerima Bantuan 1.
Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. ~7~
2.
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.
3.
Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas.
4.
Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
5.
Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun minimal 5 anak.
6.
Telah melaksanakan program Inklusi atau TK-LB minimal 1 (satu) tahun.
7.
Mengajukan proposal Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilengkapi dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten lalu diajukan ke
Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak
Usia Dini. 8.
Belum
pernah
mendapatkan
bantuan
dari
Dit.
Pembinaan PAUD, kecuali BOP dan APE. 9.
Tidak mendapatkan bantuan lain dari Dit. Pembinaan PAUD dalam tahun yang sama.
10.
Khusus bagi lembaga binaan UPTP/UPTD harus diajukan oleh Kepala UPTP/UPTD yang bersangkutan, disertai dengan surat pernyataan tidak terjadi duplikasi pembiayaan. ~8~
11.
Berdasarkan
Surat
Edaran
Direktur
Jenderal
Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Nomor: S989/PB/2012, tanggal 6 Desember 2012 bahwa untuk mempercepat penyaluran dana ke masyarakat, maka dalam satu wilayah menggunakan bank yang sama. 12.
Dinas Pendidikan Kab/Kota menetapkan kebijakan untuk menentukan salah satu jenis bank yang akan digunakan oleh Satuan PAUD pengusul, adapun Bank Operasional tersebut, yaitu PT. Bank BRI (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank BNI (Persero) Tbk, dan PT. Bank BTN (Persero) Tbk. Untuk jumlah saldo terakhir yang tercantum dalam rekening Bank minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
D. Besar Dana dan Penggunaan Dana Besar dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) per lembaga. Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dapat dipergunakan untuk:
~9~
No
Rincian Penggunaan
% Dana
1.
Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-
25 – 30%
buku acuan untuk pendidik, buku bacaan anak, ATK, Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K 2.
Pembelian alat bantu kecacatan anak
3.
Transport pendidik/mendukung pertemuan di Gugus PAUD
dana
10 – 15 %
4.
Bantuan
biaya
10 - 25%
biaya
masuk
dan
20 – 35%
administrasi anak 5.
Penggunaan lain sesuai dengan kebutuhan lembaga Jumlah
5% 100%
E. Hak, Kewajiban, dan Sanski 1. Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama; ~ 10 ~
b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis. 2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat/orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Melaksanakan
semua
ketentuan
dalam
akad
kerjasama. d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan. e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sanksi a. Sanksi bagi Pengelola Dana Pengelola dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa di tingkat Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota yang terdapat bukti menyalahgunakan dana Bantuan sehingga merugikan negara dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. ~ 11 ~
b. Sanksi bagi Lembaga 1)
Lembaga
Penerima
Bantuan
Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang tidak menggunakan dana sama sekali seperti
dalam
pengajuan
merugikan
sehingga
berakibat
Negara,
mempertanggungjawabkan
dan
harus mengembalikan
semua dana yang telah diterima dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 2)
Lembaga
Penerima
Bantuan
Penyelenggaraan
PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa yang
menggunakan dana sebagian sesuai
dengan pengajuan sehingga berakibat menghambat pelaksanaan
program,
mempertanggungjawabkan
dan
harus mengembalikan
dana yang tidak sesuai kepada negara dengan dilengkapi berita acara pengembalian. 3)
Pengembalian dana kepada negara selambatlambatnya 3 bulan setelah dana diterima.
4)
Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita
Acara
Pengembalian
Dana
yang
ditandatangani oleh pihak penerima dana dan ~ 12 ~
diketahui Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat dikirimkan ke Direktorat Pembinaan PAUD.
~ 13 ~
BAB III PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN A. Penyusunan dan Pengajuan Proposal
1. Direktorat Pembinaan PAUD mendistribusikan alokasi bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke provinsi. Setiap Provinsi mendapatkan alokasi bantuan minimal 1 lembaga. 2. Provinsi mensosialisasikan bantuan PAUD Inklusi atau TKLB ke Kabupaten yang dipandang memiliki lembaga PAUD binaan yang telah mengaplikasikan program tersebut. 3. Kabupaten memilih lembaga PAUD yang dianggap layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan proposal dana
~ 14 ~
bantuan PAUD Inklusi dan/atau TK-LB ke Dit. Pembinaan PAUD. 4. Lembaga PAUD yang ditunjuk menyusun proposal yang ditujukan ke Direktorat Pembinaan PAUD, dan dilengkapi dengan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota. 5. Dinas Kab/Kota mengajukan proposal ke provinsi. 6. Dinas Pendidikan Provinsi melakukan verifikasi keabsahan proposal dan menseleksi proposal yang masuk. 7. Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan proposal bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB ke Direktorat Pembinaan PAUD sebanyak 2 proposal. 8. Direktorat
Pembinaan
PAUD
melalui
Tim
Penilai
melakukan penilaian terhadap proposal yang masuk dan mengajukan calon pemenang dana bantuan PAUD Inklusi atau TK-LB kepada Direktur Pembinaan PAUD untuk dibuatkan Surat Keputusan Penerima dana bantuan PAUD Inklusi dan atau TK-LB. SK penerima dana bantuan PAUD Inklusi/TK-LB ditembuskan ke lembaga penerima. 9. Berdasarkan SK dan data lembaga calon penerima, diajukan Surat Permohonan Pencairan, selanjutkan diajukan untuk mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM). 10. SPM yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang diajukan ke KPPN. ~ 15 ~
11. KPPN menerbitkan SPPD sebagai bukti dana tersebut ditransfer ke Bank Penyalur 12. Bank penyalur selanjutnya menyalurkan ke rekening lembaga. 13. Lembaga pengusul yang tidak lolos dalam penilaian dapat mengajukan kembali untuk tahun berikutnya. Sistematika proposal Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal, identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat
pengajuan
dari
pengelola
lembaga
dan
rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan diketahui oleh Pengawas/Penilik PAUD. 3. Isi Proposal a. Pendahuluan, memberikan deskripsi tentang: 1) Latar belakang /kondisi nyata lingkungan dimana lembaga berada 2) Luas jangkauan sasaran yang dapat dilayani secara geografis ~ 16 ~
b. Program Lembaga 1) Menjelaskan jumlah anak didik yang sedang dilayani perkelompok usia. 2) Menerangkan jenis program yang dikembangkan. 3) Jadwal
pembelajaran/kegiatan
harian
dalam
seminggu dan berapa jam lama layanan setiap hari. c. Manajemen Lembaga: 1) Mencantumkan jumlah ketenagaan yang tergabung dalam
lembaga
disertai
dengan
tugas
dan
fungsinya (lampirkan stuktur kepengurusannya) 2) Menerangkan jumlah dan status pendidik, ratio, pendidikan, pelatihan yang diikuti, masa kerja. 3) Menerangkan APE yang dimiliki; jenis, jumlah, penggunaan (dilampirkan foto APE). d. Pembiayaan Memberikan gambaran secara terinci besar dana yang diajukan, rencana penggunaan dana, dan rincian penggunaan/ peruntukan dana tersebut. e. Daya Dukung Menguraikan daya
dukung
yang dimiliki
oleh
Lembaga sebagai kontribusi pengembangan program. f. Penutup. ~ 17 ~
4. Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal yang antara lain (1) struktur organisasi; (2) photo copy rekening lembaga, dan lembar yang memuat saldo terakhir sebesar Rp. 250.000,-; (3) NPWP; (4) izin operasional; (5) hak / izin penggunaan bangunan; (6) jadwal harian; (7) data anak didik; (8) photo kegiatan anak; dan (9) data pendukung lainnya. B. Penilaian/Verifikasi Proposal Dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten dan Penilik PAUDNI setempat berkewajiban untuk: a. Mengetahui secara pasti keberadaan dan kondisi lembaga yang diajukan b. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga tersebut
untuk
diajukan
sebagai
Lembaga
PAUD
Percontohan. c. Memilih atau menyeleksi proposal dari lembaga apabila jumlah lembaga yang mengajukan lebih dari 1 lembaga. Proposal yang diajukan ditembuskan ke Dinas Pendidikan Provinsi.
~ 18 ~
Penilaian Proposal 1. Direktur
Pembinaan
Pendidikan
Anak
usia
Dini
membetuk Tim Penilai dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. 2. Tim merekap proposal yang masuk dan meneliti kesesuaian
lembaga
pangaju
dan
kelengkapan
persyaratannya. 3. Tim
melakukan
visitasi
lapangan
untuk
menilai
kesesuaian proposal dengan kondisi lapangan. Tim Penilai 1. Unsur Tim Penilai Tim Penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PAUD. 2. Kriteria Tim Penilai a. Bersikap jujur dan obyektif b. Memahami teknik Penilaian c. Memahami program PAUD d. Berpengalaman sebagai tim Penilai 3. Tugas Penilai a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk,
~ 19 ~
b. Melakukan seleksi dan Penilaian termasuk observasi lapangan, c. Membuat berita acara proses seleksi dan Penilaian d. Menyusun dan mengajukan matrik daftar lembaga penerima dana bantuan penyelenggaraan program PAUD kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan
Lembaga
Penerima
dana
bantuan
penyelenggaraan program PAUD. e. Meralat atau memperbaiki rekening lembaga yang salah Kriteria Penilaian 1. Kelengkapan administrasi 2. Ketercapaian atau kesesuaian dengan persyaratan yang ditentukan. 3. Kejelasan program layanan Format Penelaahan Proposal terlampir. Langkah-langkah Penilaian Proposal Proses Penilaian dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : ~ 20 ~
1. Melaksanakan rapat pembentukan Tim Penilaian yang dikukuhkan dengan Surat Tugas Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Tim Penilai menghimpun proposal yang telah diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD). 3. Pencatatan untuk membuat daftar panjang (long list) lembaga pengaju proposal. 4. Penelaahan proposal sesuai dengan kriteria Penilaian Proposal yang ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD. 5. Membuat laporan observasi kunjungan lapangan untuk digabungkan dengan hasil penelaahan administrasi dan menghasilkan nilai akhir. 6. Membuat rekomendasi kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini mengenai calon lembaga yang layak menerima bantuan. C. Penetapan Penerima Bantuan Direktur PPAUD menerbitkan SK Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. ~ 21 ~
D. Penandatanganan Akad kerjasama, Kuitansi, dan SPTJM 1.
Direktorat
Pembinaan
PAUD
mengirimkan
Akad
Kerjasama, Kuitansi, dan Format SPTJM kepada lembaga melalui Dinas Pendidikan Kab/Kota untuk ditandatangani. 2.
Penandatanganan Akad Kerjasama, Kuitansi dan SPTJM hanya syah bila dilakukan di atas materai Rp. 6.000,- dan dibubuhi stempel lembaga PAUD.
E. Penyaluran Dana Bantuan 1.
Berdasarkan Surat Keputusan, Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan pencairan dana ke KPPN.
2.
Direktorat Pembinaan PAUD mengajukan daftar nama lembaga calon penerima dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai aturan yang berlaku.
3.
KPPN mengirimkan dana ke Bank Penyalur.
4.
Bank Penyalur mendistribusikan bantuan langsung ke rekening lembaga PAUD pengusul.
~ 22 ~
F. Jadwal Pengajuan Bantuan Proposal pengajuan bantuan diharapkan bersamaan dengan pengajuan bantuan lainnya dan disampaikan pada Koordinasi Teknis Tingkat Provinsi.
~ 23 ~
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. Pengelolaan Dana Bantuan 1. Ketentuan: a. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai berikut. Lembar pertama (asli) untuk arsip oleh lembaga penyelenggara
dan
lembar
kedua
disampaikan
bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. c. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan dan mengadministrasikan
semua
bukti
pengeluaran
keuangan dengan sebaik-baiknya untuk persiapan pemeriksaan
oleh auditor ~ 24 ~
(Inspektorat
Jenderal
Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan/BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK,
Bawasda/Bawaska
atau
pihak
berwenang lainnya) dan disimpan untuk jangka waktu minimal 5 (lima) tahun. 2. Penggunaan dana bantuan: a. Pembelian Barang 1) Kuitansi dan Bukti Pembelian Setiap
pembelian
barang
harus
disertai
bukti
pembelian berupa: a) Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. b) Faktur/Nota Pembelian. 2) Materai dan kuitansi a) Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000,b) Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,c) Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko.
~ 25 ~
d) Pajak pembelian barang ditanggung oleh pihak penjual. b. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui katering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi sama dengan pembelian barang. c. Pembayaran Honorarium 1) Setiap pembayaran honorarium harus ada bukti kuitansi penerimaan uang dari penerima honor (tidak boleh diwakilkan). 2) Pembayaran honorarium harus dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: a) Honorarium
yang
diberikan
kepada
tenaga
berstatus PNS golongan II/d ke atas. b) Honorarium
yang
diberikan
kepada
tenaga
berstatus non PNS adalah untuk kelebihan uang honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c) Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per ~ 26 ~
tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,- per bulan. d. Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran
pembiayaan
yang
berbeda
dengan
yang
dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. e. Perpajakan Lembaga berkewajiban untuk: 1)
Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara
2)
Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir.
Ketentuan lain a. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. b. Lembaga yang tidak melampirkan bukti fisik penggunaan dana
dan
pembayaran
pajak
dianggap
belum
menggunakan dana dan belum mempertanggungjawabkan keuangannya.
~ 27 ~
B. Pelaporan a.
Penyampaian Laporan 1) Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2) Paling lambat 2 minggu setelah dana masuk pada rekening
lembaga,
lembaga
diharuskan
melaporkan penerimaan dana kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini baik secara tertulis maupun melalui media elektronik (telepon, email, fax). 3) Laporan pelaksanaan program dan penggunaan dana disampaikan secara tertulis oleh lembaga maksimal 3 bulan setelah dana diterima. 4) Laporan disampaikan ke Direktorat Pembinaan PAUD dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. 5) Pengeluaran harus seusia dengan proposal yang diajukan. 6) Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), dengan peruntukan sebagai pertama
(asli) untuk ~ 28 ~
arsip
berikut. Lembar oleh
lembaga
penyelenggara dan lembar kedua disampaikan bersamaan dengan laporan pelaksanaan program ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 7) Laporan akhir disampaikan kepada Direktur Pembinaan
Pendidikan
Anak
Usia
Dini
selambatnya 4 (empat) bulan setelah dana diterima dan
dipastikan
keseluruhan
kegiatan
yang
diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. b. Laporan Akhir Sistematika Laporan 1) Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban
penggunaan
dana
secara
keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Isi Laporan ~ 29 ~
Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang
dihadapi
selama
pelaksanaan
program
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan
dengan
memperhatikan
faktor
penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang
dikembangkan ~ 30 ~
lembaga
dan
atau
perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan 5) Bagian
6,
Penutup.
Berisi
uraian
tentang
kesimpulan, saran dan harapan d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak. C. Monitoring dan Pengawasan Monitoring 1. Tujuan Monitoring dan suvervisi dilakukan dalam rangka pemantauan,
pembinaan,
dan
evaluasi
terhadap
penggunaan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa oleh lembaga
Penerima. Secara ~ 31 ~
umum
tujuan
dari
monitoring dan supervisi untuk memastikan ketepatan penggunaan
dana
dan
menghindarkan
dari
ketidaktepatan atau penyelewengan dana. 2. Waktu Monitoring dapat dilaksanakan: a. Sebelum dana diturunkan untuk memastikan ketepatan lembaga calon penerima dana. b. Setelah
dana
diturunkan
untuk
memastikan
akuntabilitas ketepatan penggunaan dana Bantuan oleh Lembaga PAUD penerima. 3. Pelaksana a. Monitoring oleh Tim Pusat 1) Monitoring
ditujukan
untuk
memantau
penyaluran dan penyerapan dana, kinerja Tim Provinsi dan Kabupaten, serta simple lembaga penerima dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Tim Pokja PAUD, PPK di tingkat Provinsi, Unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota, penerima dana ~ 32 ~
dan
Lembaga
PAUD
3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan. b. Monitoring oleh Tim Provinsi 1) Monitoring
ditujukan
untuk
memantau
ketepatan lembaga penerima dan penggunaan dana Bantuan oleh lembaga PAUD penerima. 2) Responden terdiri unsur Dinas Pendidikan Kabupeten/Kota,
dan
Lembaga
PAUD
penerima dana. 3) Monitoring dilaksanakan di awal sebelum dana diluncurkan, selama proses, dan atau setelah dana diluncurkan. c. Monitoring oleh Tim Kabupaten/Kota 1) Monitoring ditujukan untuk memantau kelayakan lembaga calon penerima dan penggunaan dana Bantuan. 2) Responden terdiri dari Lembaga PAUD penerima dana.
~ 33 ~
3) Monitoring dilaksanakan di awal untuk penilaian lembaga, dan
setelah dana diluncurkan untuk
memantau penggunaan dana. Pengawasan Pengawasan dana Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa meliputi pengawasan melekat, fungsional, dan masyarakat. a. Pengawasan
Melekat
dilakukan
oleh
pimpinan
masing-masing instansi Pengelola dana Bantuan baik di tingkat Pusat dan lembaga PAUD. b. Pengawasan Fungsional Internal dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Pusat dan Daerah sesuai dengan kewenangannya. c. Pengawasan Fungsional Eksternal dilakukan oleh Badan
Pengawas
Keuangan
sesuai
dengan
masyarakat
dalam
rangka
kewenangannya. d. Pengawasan
oleh
transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan dana Bantuan sebagai masukan jika terdapat indikasi penyalahgunaan dana.
~ 34 ~
BAB V PENUTUP
Demikian Petunjuk Teknis ini disusun semoga dapat menjadi panduan yang jelas bagi semua unsur yang berkepentingan dengan Bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusif dan TKLB. Apabila ada hal-hal yang belum dipahami atau memerlukan penjelasan
lebih
lanjut,
silakan
menghubungi
Direktorat
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, di Gedung E Lantai 7, Kemdikbud, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta. Telpon /fax. 021 57900244. Silakan juga menghubungi website: www.paudni.kemdiknas.go.id
~ 35 ~
Lampiran 1. Contoh: Rincian Proposal JUDUL PROPOSAL A. Latar Belakang (Keadaan program PAUD saat, jumlah anak yang dilayani, jumlah anak yang belum terlayani dan alasan mengusulkan dana bantuan). B. Tujuan Tujuan pengajuan proposal untuk: …………………………………………………………………… ………………………………………………………… C. Sasaran Program - Jumlah anak yang sedang dilayani (L/P) dan jumlah penambahan anak untuk perluasan sasaran layanan. D. Lokasi tempat rintisan Alamat lengkap tempat penyelenggaraan, jarak antara tempat dan sasaran layanan (peserta didik). E. Program Kegiatan - Aspek kemampuan anak yang dikembangkan - Pengelolaan kegiatan pembelajaran - Frekuensi kegiatan dalam seminggu - Waktu pelaksanaan kegiatan - Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu F. Ketenagaan - Struktur kepengurusan - Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan G. Dana yang Diusulkan - Jumlah dana dan penggunaannya H. Pendukung Menguraikan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini, dukungan dari orang tua dan masyarakat I. Lampiran
~ 36 ~
Lampiran 2 DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No Nama Lembaga Pengusul Alamat 1. ………………………. …………………… 2. ……………………………. …………………… 3. ……………………………. …………………… 4. ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. …………………… ……………………………. ………………… ……………………………. …………………… ……………………………. ……………………
Jenis Program ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ………………
………………., …………. Tim Penilai: 1. …………….................... 2. ……………..................... 3. …………….....................
…………… ( Ketua ) …………….. ( Anggota) …………….. ( Anggota)
~ 37 ~
Lampiran 3 : Contoh Format Penilaian Proposal FORMAT PENILAIAN BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB
No
Aspek
1.
Sampul
2
Lembar Pengesa han Adminis trasi
3
4
Program
Indikator 1. KejelasanJudul Proposal 2. Kejelasan identitas lembaga pengusul 1. Ada lembar pengesahan/ rekomendasi Dinas, 1. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 2. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. 5. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung 1. Jumlah anak yang dilayani minimal 15 anak 2. Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan ~ 38 ~
Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 1 1 3
5 5 3 3 5 8
No
Aspek
5.
Ketenag aan
6.
Dana
Indikator main sensori-motorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). 3. Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga; 4. Jadwal harian yang jelas 5. Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak. 6. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting) 7. Memiliki program layanan pendukung lainnya. 1. Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal 1. Memiliki sumber dana tetap 2. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan 3. KejelasanJumlah dana yg ~ 39 ~
Nilai Nilai yang tertinggi dicapai
15
5 10 10 7 3
3 1 2
No
7.
Aspek
Indikator
diajukan 4. Kejelasan rencana penggunaan dana 5. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan Lampira a. Sertifikat berbadan Hukum n b. Izin Operasional c. NPWP d. Rekening Lembaga e. AKTA Kepemilikin tanah dan bangunan f. Struktur Kepengurusan g. Rencana Tahunan h. Rencana Kegiatan Harian (RKH) i. Jadwal Kegiatan Harian j. Program Parenting k. Contoh Raport Anak l. Photo kegiatan anak m. Photo kegiatan pendukung n. Photo APE yang dimiliki o. Rincian Dana yang diajukan JUMLAH
Nilai Nilai yang tertinggi dicapai 4 4 2
100
……………………..,……… Penilai (………………………) ~ 40 ~
Lampiran 4. Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TK-LB N o 1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nama Lembaga
Peni lai 1
Peni lai 2
Peni lai 3
Jml nilai
.................... ,...... ,.. Tim Penilai 1. ......................... .................. ( Ketua ) 2. ......................... .................. ( Anggota ) 3. ......................... .................. ( Anggota ) dst. ~ 41 ~
Rankin g
Lampiran 5 Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga Jenis Program
: ......... : .........
NO
INDIKATOR
1
Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang digunakan Administrasi a. Memiliki akte pendirian/ijin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. b. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. d. Memiliki Struktur Kepengurusan Lembaga yang jelas. e. Kejelasan status kepemilikian tanah dan gedung
2
3
PROGRAM
a. Jumlah
NILAI NILAI TERTI YG NGGI DICAPAI 10
15
30 anak
yang
dilayani
~ 42 ~
NO
INDIKATOR
b.
c.
d. e.
f. g.
4
minimal 15 anak Memiliki alat permainan yang mendukung kegiatan main sensori-motorik, main peran dan main pembangunan dengan jumlah memadai (sebanding dengan jumlah peserta didik). Memiliki dan menggunakan rencana pembelajaran bulanan dan harian yang disusun berdasarkan kurikulum yang dikembangkan sendiri oleh lembaga; Jadwal harian yang jelas Memiliki catatan/laporan hasil pemantauan tumbuh kembang anak. Mengembangkan program keorangtuaan (parenting) Memiliki program layanan pendukung lainnya, KETENAGAAN Ada Struktur kepengurusan, Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman ~ 43 ~
NILAI NILAI TERTI YG NGGI DICAPAI
20
NO
5
6
7
NILAI NILAI TERTI YG NGGI DICAPAI
INDIKATOR pelatihan yang relevan dengan proposal DANA a. Sumber dana tetap b. Partisipasi orang tua dalam pembiayaan c. Kesesuaian dana yang diajukan dengan kebutuhan lapangan. Pendukung - Kepemilikan sarana/prasarana/APE - Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain - prestasi yang diraih - dll JUMLAH
10
10
5
100
…………, ………., …... Penilai
(………………………)
~ 44 ~
Lampiran 6. Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL LEMBAGA PAUD INKLUSI DAN TK-LB No
Nama Lembaga
Judul Proposal
Jenis Program
Nilai Akhir
Rangking
……….., ………….., ……….. Tim Penilai 1. 2. 3. 4.
…………………… ………… ( Ketua ) …………………… ………… ( Anggota ) …………………… ………… ( Anggota ) dst
~ 45 ~
Lampiran 7 : Contoh Berita Acara Penilaian Proposal CONTOH BERITA ACARA PENYELENGGARAAN PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN PAUD INKLUSI DAN TAMAN KANAKKANAK LUAR BIASA Nomor: ......................... Tanggal: ....................... Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat penilaian proposal dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Rapat dimulai pk ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan SK................Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan .............. orang. Acara Rapat mencakup: 1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan TK-LB. Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama lembaga yang diusulkan menerima dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi atau Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Hasil rapat sebagai berikut:
~ 46 ~
No
Nama Lembaga
Judul Proposal
Jenis Program
Nilai Akhir
Rangking
Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkas- berkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Direktur Pembinaan PAUD sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................ Tim Penilai 1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota )
~ 47 ~
Lampiran 8: Format Laporan 1. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. 2. Pengantar Dalam
pengantar
laporan
harus
ditandatangani
oleh
penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. 3. Isi Laporan a. Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan b. Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja
yang sudah
terrealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program ~ 48 ~
disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut c. Bagian 3, Hasil Yang Dicapai. Menguraikan inovasi yang dikembangkan lembaga dan atau perubahan/dampak terhadap pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat d. Bagian 4, Penggunaan Dana. Menguraikan seluruh komponen-komponen penggunaan dana sesuai dengan keadaan riil di lapangan e. Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan 4. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto terkait, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas, seperti copy semua bukti pembelian, copy semua kuitansi penerimaan honor, dan copy semua bukti setor pajak.
~ 49 ~
Lampiran 9: Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENILAIAN DANA BANTUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI INKLUSI DAN TAMAN KANAK-KANAK LUAR BIASA ...................................... Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat
: Dra. Enah Suminah, MPd : Kasubdit Pembelajaran dan Peserta Didik : Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI, Kemdikbud Jl. Jend. Sudirman- Senayan- Jakarta. Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : .......................... Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : ........................ NPWP : ........................ Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. ~ 50 ~
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: (1) Melaksanakan kegiatan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (2) Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa sebesar Rp. 25.000.000,- [Dua puluh lima juta rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua. Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat dana stimulan untuk mendorong peningkatan mutu ~ 51 ~
penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa. Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Pakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian dana bantuan Penyelenggaraan PAUD Inklusi dan Taman Kanak-Kanak Luar Biasa dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima bantuan. Pasal 7 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program.
(1)
Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. ~ 52 ~
(2) (3)
Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 9 Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Pasal 10 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini. Pihak Kedua Materai 6000 (stempel lembaga) ...................
Pihak Pertama Materai 6000 Dra. Enah Suminah, MPd NIP: 196401081991032002
~ 53 ~
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2013 i
www.paudni.kemdiknas.go.id
