MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN DANA DALAM RANGKA PENYIAPAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut”. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur formal (Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan bentuk lainnya yang sederajat), dan pada jalur informal (pendidikan keluarga atau lingkungan). Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Anak Usia Dini. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok
i
Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA) maupun lembaga Satuan PAUD sejenis lainnya. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada tahun 2011 ini telah menetapkan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD secara lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui berbagai macam program peningkatan layanan lembaga-lembaga PAUD di seluruh tanah air. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD secara tertib dan tepat sasaran. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Semoga petunjuk teknis ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan generasi bangsa yang unggul di masa yang akan datang. Selamat bekerja. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal
Hamid Muhammad NIP 195905121983111001
ii
KATA PENGANTAR Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini secara institusi memiliki tugas meningkatkan layanan PAUD melalui lembaga-lembaga yang dibangun oleh masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memberikan dukungan kepada lembaga-lembaga PAUD berupa bantuan dana dalam rangka penyiapan akreditasi lembaga PAUD. Pemberian bantuan yang dimaksudkan untuk mendorong lembaga yang ada dilapangan yang sudah mengalami kemajuan dan memenuhi standar yang ditentukan layak untuk memperoleh akreditasi. Agar pemberian bantuan dana berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, perlu disusun petunjuk teknis yang memuat; pengertian, persyaratan mengajukan proposal, jumlah dana dan rencana penggunaan dana serta ketentuan lain yang berhubungan dengan pemberian bantuan dana pengembangan model, kerjasama dengan pengembang. Kami menyadari dalam petunjuk teknis ini masih bersifat umum, dan kami mohon kepada para pengelola/penyelenggara PAUD dapat memberikan koreksi atau saran demi penyempurnaan di masa yang akan datang, selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Jakarta, Maret 2011 Direktur Pembinaan PAUD
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
iii
DAFTAR ISI SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PAUDNI ...................... KATA PENGANTAR ............................................................. DAFTAR ISI .........................................................................
i iii iv
BAB I PENDAHULUAN ...................................................... A. LATAR BELAKANG ........................................... B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS ........................... C. DASAR HUKUM ................................................. D. PENGERTIAN .....................................................
1 1 2 2 3
BAB II DANA BANTUAN PENYIAPAN AKREDITASI ......... . A. TUJUAN PEMBERIAN.......................... ............... B. HASIL YANG DIHARAPKAN................................ C. SASARAN PENERIMA ........................................ D. PERSYARATAN PENERIMA ............................... E. BESAR DANA DAN PEMANFAATAN .................. F. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI PENERIMA…. G. KEBERLANGSUNGAN PROGRAM......................
4 4 4 4 4 5 6 7
BAB III PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROPOSAL A. PENYUSUNAN PROPOSAL ............................... B. PENYAMPAIAN PROPOSAL .............................. C. PENILAIAN PROPOSAL DAN VISITASI ............... D. PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA................... E. PROSES PENYALURAN DANA............................
8 8 9 10 11 11
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN..... A. PENYAMPAIAN LAPORAN................................... B. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN..... C. LAPORAN AKHIR ................................................. LAMPIRAN …………………...................................................
12 12 13 14 17
iv
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program yang bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak sejak lahir sampai anak berusia 6 tahun, agar mereka kelak memiliki kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar. Data awal tahun 2009 menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta anak, yang terlayani pendidikan baru sekitar 15,1 juta anak. Khususnya melalui jalur pendidikan di bawah Direktorat Pembinaan PAUD hanya terlayani sekitar 3 juta anak. Masih rendahnya layanan PAUD tersebut antara lain disebabkan masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya PAUD, serta masih terbatasnya lembaga layanan bagi anak usia dini yang memberikan layanan bagi anak dibawah usia 6 tahun, terutama di daerah pedesaan. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas layanan PAUD, Direktorat Pembinaan PAUD Kementerian Pendidikan Nasional menyediakan bantuan dana dalam rangka persiapan akreditasi lembaga PAUD. Agar penyaluran dana tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif, efisien, tepat sasaran, maka dipandang perlu adanya Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Dalam Rangka Penyiapan Akreditasi PAUD. Diharapkan dengan disusunnya petunjuk Teknis ini dapat dijadikan acuan bagi lembaga PAUD dalam mengajukan proposal.
1
B. TUJUAN PETUNJUK TEKNIS Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi lembaga PAUD di tingkat pusat atau daerah dalam membantu pemerintah untuk peningkatan akses dan mutu layanan PAUD. C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 Tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2007 tentang Alokasi, Klasifikasi, Mekanisme Belanja dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja; 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal; 7. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 s.d. 2014. 8. Perpres SOTK Direktorat Pembinaan PAUD. 9. Keputusan Menteri Nomor : 213 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Pembinaan PAUD. 10. Keputusan Presiden Nomor : 30/ M Tahun 2008 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
2
D. PENGERTIAN Pemberian dana bantuan bantuan yang digulirkan oleh Direktorat Pembinaan PAUD untuk mendukung lembaga-lembaga yang akan melaksanakan penyiapan akreditasi lembaga PAUD.
3
BAB II DANA BANTUAN PENYIAPAN AKREDITASI A. TUJUAN PEMBERIAN Memberikan dukungan kepada lembaga PAUD untuk melakukan persiapan dalam rangka akreditasi lembaga PAUD. B. HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Terlaksananya pengelolaan program PAUD di pusat dan daerah. 2. Adanya peningkatan lembaga PAUD yang berakreditasi. C. SASARAN PENERIMA Penerima bantuan adalah lembaga-lembaga PAUD. D. PERSYARATAN PENERIMA 1. Memiliki akte dan struktur organisasi lembaga/yayasan atau yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. 2. Surat pernyataan akan menyelenggarakan penyiapan akreditasi lembaga PAUD yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bagi lembaga tingkat Kabupaten/Kota dan disetujui oleh Dinas Pendidikan Provinsi bagi lembaga tingkat Provinsi. 3. Memiliki Surat Izin Operasional. 4. Memiliki luas lahan lembaga minimal 300 m² yang diperkuat dengan sertifikat. 5. Memiliki luas ruang kelas dan sarana penunjang lainnya rasio 2,5 m² x jumlah anak. 6. Memiliki ratio kelas maksimal 1 : 15 4
7. Memiliki 1 orang kepala sekolah, minimal guru berijazah D-IV atau S1 PAUD atau psikologi. 8. Memiliki 1 (satu) orang petugas Tata Usaha dan 1 (satu) orang penjaga. 9. Memiliki jumlah siswa minimal 25 orang. 10. Memiliki ruang kelas minimal 2 ruang, ruang UKS, ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata usaha, gudang sarana olah raga, tempat bermain, toilet, dapur dan ruang lain untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. 11. Memiliki program kerja tahunan. 12. Memiliki rekening bank yang masih aktif dan NPWP atas nama lembaga. 13. Membuat pernyataan tertulis akan mentaati ketentuan/peraturan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan. 14. Pernyataan tertulis diatas materai terhadap datadata yang dilampirkan sesuai dengan kondisi aslinya. E. BESAR DANA DAN PEMANFAATAN Besarnya dana bantuan dalam rangka penyiapan akreditasi lembaga PAUD sebesar Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) dengan penggunaan sebagai berikut: 1. Biaya penyusunan program pembelajaran (Kurikulum) mengacu Permen no. 58 tahun 2009 2. Sarana – prasarana pembelajaran 3. Peningkatan mutu ketenagaan
5
F. HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI PENERIMA DANA BANTUAN 2. Hak Penerima Dana Bantuan a. Menerima dana sesuai dengan jumlah yang disetujui oleh pemberi dana bantuan b. Menggunakan/memanfaatkan dan mengelola dana bantuan sesuai dengan proposal yang disetujui 3. Kewajiban Penerima Dana Bantuan a. Menyelenggarakan program kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui b. Melaksanakan semua ketentuan dalam Akad Kerjasama c. Melaksanakan kegiatan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah dana diterima. d. Membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Penggunaan Dana dilampiri dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. e. Menandatangani fakta integritas dan pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal. 4. Sanksi Penerima Dana Bantuan a. Apabila tidak melaksanakan kegiatan sesuai proposal yang disetujui dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Apabila tidak menyampaikan laporan tertulis, maka penerima dana bantuan dianggap tidak melaksanakan kegiatan dan wajib mengembali kan dana bantuan yang diterimanya dan disetorkan ke Kas Negara.
6
G. KEBERLANGSUNGAN PROGRAM 1. Penerima dana bantuan wajib mempertahankan keberlangsungan program sehingga mandiri dan berkembang dengan menggali sumber-sumber pembiayaan yang sah. 2. Dana Bantuan dalam rangka penyiapan akreditasi sebagai dana stimulan bagi masyarakat yang peduli pendidikan. 3. Bagi lembaga PAUD yang mengalami kemajuan pesat sehingga dapat menjadi percontohan bagi lembaga lainnya.
7
BAB III PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN PROPOSAL A. PENYUSUNAN PROPOSAL Proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD memuat aspek-aspek sebagai berikut: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal/kegiatan yang diajukan, identitas organisasi beserta alamat secara lengkap dan nomor telpon/Hp yang masih aktif. 2. Isi Proposal a. Pendahuluan. Menjelaskan deskripsi tentang latar belakang/kondisi nyata lembaga yang akan dibina organisasi. b. Kegiatan. Menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dan dikembangkan, jadwal kegiatan dan lokasi pelaksanaan kegiatan. c. Kepengurusan. Menjelaskan susunan kepengurusan yang terlibat disertai rincian tugas secara jelas dan lengkap. d. Pembiayaan. Menjelaskan secara terinci rencana pembiayaan, jumlah biaya yang diusulkan serta penggunaan dana dimaksud. e. Daya Dukung. Menjelaskan daya dukung yang dimiliki oleh lembaga sebagai kontribusi pengembangan pelaksanaan kegiatan yang diusulkan.
8
f. Dampak. Menjelaskan tentang dampak yang dihasilkan dengan dilaksanakannya kegiatan, baik bagi pengusul, pengelola lembaga PAUD. g. Penutup. Menjelaskan harapan yang diinginkan oleh lembaga pengusul. 3. Lampiran Proposal dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut: Jadwal kegiatan pelaksanaan; Rincian pembiayaan pelaksanaan kegiatan; Status kepemilikan tempat dan kepengurusan yang dibuktikan dengan sertifikat; Pernyataan tanggung jawab dan fakta integritas Foto copy rekening bank atas nama lembaga; Foto copy NPWP atas nama lembaga. Izin operasional lembaga B. PENYAMPAIAN PROPOSAL Proposal disampaikan dalam amplop tertutup disertai dengan surat pengajuan proposal yang ditandatangani oleh ketua lembaga pengusul/Kepala Lembaga yang ditujukan kepada Direktorat Pembinaan PAUD. Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal,yang diajukan dan identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat pengajuan dari lembaga PAUD dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota
9
setempat. 3. Isi Proposal a. Latar Belakang b. Tujuan c. Sasaran kegiatan penyiapan akreditasi d. Lokasi e. Jadwal Pelaksanaan f. Biaya g. Daya Dukung h. Tindak Lanjut C. PENILAIAN PROPOSAL DAN VISITASI 1. Tim Penilai Proposal ditetapkan oleh Direktur Pembinaan PAUD minimal 3 orang tim penilai. 2. Tim Penilai Proposal dapat melibatkan unsur masyarakat dengan kriteria: (a) dapat bersikap jujur dan obyektif; (b) memahami teknik penilaian; dan (c) memahami lembaga – lembaga PAUD. 3. Tugas Tim Penilai Proposal: a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk; b. Menyeleksi/menilai proposal sesuai dengan indikator yang ditetapkan dalam Isian Format Penilaian; c. Melakukan Visitasi/Verifikasi ke lembaga calon penerima bantuan; d. Menyusun daftar lembaga calon penerima yang dinilai layak menerima dana bantuan, e. Tim penilai mengajukan hasil penilaian kepada Direktur Pembinaan PAUD. Contoh Format Penilaian Proposal (terlampir)
10
4. Direktorat Pembinaan PAUD melakukan klarifikasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota bila perlu dengan pihak lain tentang kelayakan lembaga calon penerima bantuan. Contoh Format Visitasi terlampir. D. PENETAPAN BANTUAN
LEMBAGA
PENERIMA
DANA
1. Direktorat Pembinaan PAUD menetapkan penerima bantuan. 2. Pejabat Pembuat Komitmen membuat Akad kerjasama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. E. PROSES PENYALURAN DANA 1. Berdasarkan surat penetapan penerima dana bantuan, maka Satuan Kerja (Satker) membuat Surat Permohonan Pembayaran (SPP) ; 2. Berdasarkan SPP dibuatkan Surat Perintah Membayar (SPM) oleh pejabat yang berwenang untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; 3. Dana ditransfer melalui KPPN ke rekening lembaga penerima sejumlah 100%.
11
BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN A. PENYAMPAIAN LAPORAN 1. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. 2. Laporan penggunaan dana disampaikan secara tertulis kepada Direktur pembinaan PAUD, selambat-lambatnya 1 bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. 3. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan. 4. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), yaitu lembar pertama (asli) untuk arsip lembaga dan lembar kedua (photo copy) dilampirkan dalam laporan pelaksanaan program untuk disampaikan ke Direktur Pembinaan PAUD. 5. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti termasuk foto kopi bukti penerimaan transfer dana dari bank dan pengeluaran dana yang diterima minimal selama 5 tahun, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, baik dari instansi pemberi dana maupun pihak pengawas fungsional (Bawasda/Bawaska, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), atau pihak berwenang lainnya. 12
B. PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN Pengelolaan/penggunaan dana bantuan dengan ketentuan sebagai berikut:
diatur
1. Pembelian Barang a. Kwitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. Faktur/Nota Pembelian. b. Materai dan kuitansi Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000, Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilindasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko tempat pembelian. 2. Penyetoran Pajak Lembaga penerima dana berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 3. Ketentuan lain a. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
13
lembaga, wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan. b. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. C. LAPORAN AKHIR 1. Laporan akhir disampaikan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini setelah keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan. 2. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga. b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad Kerjasama. c. Lembar Isi Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bagian 1, Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan.
14
2) Bagian 2, Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkahlangkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 3) Bagian 3, Hasil yang Dicapai. Menguraikan pelaksanaan kegiatan yang dikembangkan oleh lembaga dan pengaruhnya terhadap peningkatan layanan PAUD 4) Bagian 4, Penggunaan Dana. Membuat daftar pertanggungjawaban dan melampirkan seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetor kembali ke Kas Negara dengan melampirkan bukti setoran. 5) Bagian 5, Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlanjutan program. 6) Bagian 6, Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan.
15
d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas. .
16
Lampiran 1 : Contoh Proposal Contoh Halaman Muka/Sampul PROPOSAL DANA BANTUAN LANGSUNG DALAM RANGKA PENYIAPAN AKREDITASI LEMBGA PAUD
Diajukan oleh: ………………………… …. Alamat Lengkap Lembaga Pengusul
17
Lampiran 2 : Contoh Lembar Pengesahan Contoh Lembar Pengesahan
Menyetujui Dinas Pendidikan Provinsi…...... Lembaga
Ketua Pengusul
(……………………)
(..............................)
18
Lampiran 3 Contoh Isi Proposal A. Latar Belakang .................................................................................... .................................................................................... B. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai melalui program ini adalah: 1. Menyediakan layanan pendidikan yang murah dan bermutu bagi anak usia 0 s.d. 6 tahun 2. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan layanan anak usia 0 s.d. 6 tahun. C. Contoh format untuk lembaga PAUD Daftar Pengurus lembaga PAUD. No
Nama
Tahun L/P Jabatan mulai menjabat
Ket
D. Lokasi Kegiatan dilaksanakan di ........................., ....... E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan No
Kegiatan
Waktu Pelaksanaan
1. 2. dst.
19
F. Ketenagaan Jenis Tenaga No Kependidikan 1. Pengelola 2. Pendidik 3.
Nama
Pendidikan
Pelatihan
G. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Rincian anggaran biaya yang diajukan sebagai berikut: 1. Biaya penyusunan program pembelajaran (Kurikulum) mengacu Permen 58 tahun 2009 2. Sarana dan prasana pembelajaran 3. Peningkatan Mutu Ketenagaan (pelatihan, magang) H. Tindak Lanjut 1. Tindak Lanjut 2. Penguatan lembaga PAUD
20
Lampiran 4:Contoh Surat Pernyataan SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MENYELENGGARAKAN PENYIAPAN AKRETIASI LEMBAGA PAUD NOMOR : …………………………. Pada hari ini …..........……. tanggal ................…….. bulan ............................... tahun dua ribu ........., saya yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat
: ……........................................................... : Ketua Lembaga/Kepala Sekolah............. : ..................................................................
Dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Akan menyelenggarakan Penyiapan Akreditasi Lembaga PAUD sesuai dengan proposal dan akad kerjasama yang telah saya tanda tangani dan menggunakan dana bantuan sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan 5. Tidak akan melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme kepada seseorang maupun sekelompok orang yang berhubungan dengan dana bantuan yang saya terima. 6. Apabila dikemudian hari ternyata saya diketahui 21
memberikan sesuatu kepada seseorang diluar proposal yang disetujui, saya akan mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku. Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
Ketua Lembaga/Kepala Sekolah, Materai 6000
..............................................
22
Lampiran 5 : Contoh Format Pembukuan PEMBUKUAN DANA BANTUAN PENYIAPAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD Penerimaan: Pengeluaran: No. Tanggal Uraian Jumlah No. Tanggal Uraian Jumlah 1 2 3 4 5 dst Jumlah Jumlah
Bendaharawan,
(nama jelas)
23
Lampiran 6 : Contoh Laporan Perkembangan Penggunaan Dana
KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap) LAPORAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN DANA PENYIAPAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD Keadaan Per Bulan ............................................
No
Komponen Dana (Rp) Penggunaan Keterangan Alokasi Realisasi Sisa Dana
1. 2. 3. 4. 5. Dst JUMLAH Ketua Lembaga, Bendaharawan,
..............................................
.....................................
24
Lampiran 7 : Contoh Format Penilaian Proposal
FORMAT PENILAIAN BANTUAN PENYIAPAN AKREDITASI LEMBAGA PAUD Nama Lembaga : ........................... Alamat : ........................... ...........................
No.
Aspek
1
Sampul
2
Lembar Pengesahan
3
Latar Belakang
Indikator a. Kejelasan judul Proposal b. Kejelasan identitas lembaga pengusul c. Kejelasan alamat lembaga pengusul a. Ada lembar pengesahan b. Ditandatangani oleh semua unsur a. Ada data anak usia dini di lingkungan yang tidak tertangani b. Ada data tentang kondisi layanan PAUD di lembaga saat ini c. Kejelasan alasan mengusulkan dana
Nilai tertingi
Nilai yang dicapai
2
5
3
25
No.
4
Aspek
Tujuan
Indikator
a.
b.
5
Sasaran
a. b.
6
Lokasi
a. b.
c.
7
Program
a.
b.
bantuan Kejelasan tujuan pengulusan dana bantuan Kejelasan hasil nyata yang diharapkan dengan adanya bantuan Kejelasan jumlah sasaran layanan Kejelasan identitas sasaran (usia, jenis kelamin, nama dan pekerjaan orang tua) Kejelasan tempat kegiatan Kejelasan status tempat yang digunakan Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sasaran Kurikulum dan program pembelajar an yang jelas Kesesuaian pengelolaan kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan anak
Nilai tertingi
Nilai yang dicapai
5
10
5
30
26
No.
Aspek
8
Ketenagaan
9
Dana
10
Pendukung
Indikator c. Frekuensi kegiatan dalam seminggu d. Waktu pelaksanaan kegiatan e. Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu a. Jelas Struktur kepengurusan b. Jumlah tenaga pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan a. Kejelasan jumlah dana yang diajukan b. Kejelasan rencana penggunaan dana c. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan a. Kejelasan sarana/ prasarana/APE yang sudah dimiliki b. Dukungan orang tua dalam pendanaan c. Dukungan dari masyarakat dan
Nilai tertingi
Nilai yang dicapai
10
15
10
27
No.
11
Aspek
Lampiran
Indikator tokoh lingkungan Disertakan lampiranlampiran yang relevan JUMLAH
Nilai tertingi
Nilai yang dicapai
5 100
……………..,………….… 2011 Penilai ……
(…….…………………)
28
Lampiran 8: Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN VISITASI Nama Lembaga : ........................... Alamat : ........................... ........................... NO
INDIKATOR
1
Lokasi Kejelasan tempat kegiatan Kejelasan status tempat yang digunakan Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sasaran Ketenagaan Ada Struktur kepengurusan Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal Sasaran Kesesuai Jumlah sasaran layanan Kejelasan identitas sasaran (usia, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua)
2
3
NILAI TERTINGGI 10
NILAI YG DICAPAI
15
10
29
NO
INDIKATOR
4
Program Kesesuaian program dan kurikulum di proposal dengan kondisi riil di lapangan Adanya Kurikulum dan program pembelajaran yang jelas Kesesuaian pengelolaan kegiatan pembelajaran dngan kebutuhan anak Frekuensi kegiatan dalam seminggu Waktu pelaksanaan kegiatan Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu Dana Kesesuaian rencana penggunaan anggaran dengan kebutuhan lapangan Pendukung Kejelasan sarana/prasarana/APE yang sudah dimiliki Dukungan orang tua dalam pendanaan Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain prestasi yang diraih
5
6
7
NILAI TERTINGGI 30
NILAI YG DICAPAI
15
15
5
30
NO
INDIKATOR dll JUMLAH
NILAI TERTINGGI
NILAI YG DICAPAI
100 …………, ……….…...... Petugas Visitasi
(………………………)
31
32
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011 http://www.paudni.kemdiknas.go.id/paud/
