MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2011
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL DAN INFORMAL Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara tegas menyatakan bahwa “Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lanjut”. Selanjutnya dinyatakan pula bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan pada jalur formal (Taman Kanak-kanak/ Raudhathul Athfal), jalur nonformal (Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan bentuk lain yang sederajat), dan pada jalur informal (melalui pendidikan keluarga atau lingkungan). Dalam rangka mendukung kebijakan pembinaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi, pada tahun 2010 Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional, dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa pembinaan PAUD baik formal, nonformal, maupun informal, berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal (Ditjen PAUDNI), yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Meskipun selama ini berbagai kebijakan yang terkait dengan pembinaan PAUD telah ditetapkan dan disosialisasikan ke seluruh lapisan masyarakat, namun pada kenyataannnya dari 28,8 juta anak usia 0-6 tahun pada akhir tahun 2009, yang memperoleh layanan PAUD baru sekitar 53,7%. Masih rendahnya jumlah anak yang terlayani tersebut antara lain disebabkan oleh masih i
terbatasnya jumlah lembaga PAUD yang ada, baik lembaga Taman Kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), maupun lembaga Satuan PAUD Sejenis lainnya. Oleh karena itu, seiring dengan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal pada tahun 2011 ini telah menetapkan kebijakan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan PAUD secara lebih terarah dan terpadu diantaranya melalui berbagai program peningkatan kapasitas layanan lembaga-lembaga PAUD di seluruh tanah air. Saya menyambut baik diterbitkannya Petunjuk Teknis ini untuk dijadikan pedoman oleh seluruh pemangku kepentingan PAUD dalam melaksanakan program PAUD secara tertib dan tepat sasaran. Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan petunjuk ini. Semoga petunjuk ini benar-benar dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari komitmen dan kesungguhan kita dalam ikut menyiapkan generasi bangsa yang unggul di masa yang akan datang. Semoga, dan selamat bekerja. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal,
Hamid Muhammad, Ph.D. NIP. 195905121983111001
ii
KATA PENGANTAR Program kerja Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2011, salah satu program proritas yang harus ditingkatkan layanannya secara kuantitas maupun kualitas adalah program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Penetapan PAUD sebagai program prioritas sangat mendasar mengingat jumlah anak usia 0-6 tahun yang telah mendapatkan layanan PAUD baru sekitar 53%, yang berart masih sekitar 47% anak belum tersentuh layanan PAUD. Ironisnya, dunia mengakui bahwa PAUD memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan bangsa di masa depan. Tantangan terberat untuk perluasan akses layanan PAUD adalah kecilnya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembiayaan PAUD. Bebagai faktor mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat, diantaranya adalah faktor ekonomi. Memahami kondisi tersebut, guna mendorong peningkatan dan perluasan layanan PAUD untuk semua anak usia 0-6 tahun. Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PPAUD) menetapkan kebijakan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini. Bantuan Operasional PAUD ditujukan untuk mendukung biaya operasional pembelajaran PAUD. Guna tepatnya penggunaan, pengelolaan dan pemanfaatan dana Bantuan Operasional PAUD, maka perlu diterbitkan petunjuk teknis “Pemberian Dana
iii
Bantuan Operasional PAUD“ yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaksana program di lapangan. Akhirnya kami mohon kepada para pengguna petunjuk teknis ini untuk memberikan saran demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah ikut andil demi tersusunya petunjuk teknis ini. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini,
Dr. Erman Syamsuddin. NIP.195703041983031015
iv
DAFTAR ISI Sambutan Kata Pengantar Daftar Isi
............................................ ............................................ ............................................
i iii v
BAB I PENDAHULUAN ........................................ A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan ................... B. Dasar Hukum ............................................ C. Manfaat BOP ............................................ D. Tujuan ............................................ E. Pengertian ............................................
1 1 2 2 3 4
BAB II KETENTUAN UMUM ......................... A. Sasaran Program ............................................ B. Persyaratan Umum Penerima Dana (BOP) Bantuan Operasional PAUD ......................... C. Hak, Kewajiban dan Sanksi Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD ................... D. Keberlangsungan Program .........................
5 5 5 6 8
BAB III KETENTUAN KHUSUS ......................... 9 A. Sifat ............................................ 9 B. Karakteristik Lembaga Penerima Bantuan Operasional PAUD ................................. 9 C. Besar Dana dan Peruntukan ......................... 10
v
BAB IV PENYAMPAIAN DAN PENILAIAN PROPOSAL ............................................ A. Penyusunan Proposal .................................. B. Sistematika Proposal .................................. C. Penyampaian Proposal .................................. D. Tim Penilai ............................................ E. Kriteria Penilaian ............................................ F. Langkah-langkah Penilaian ......................... PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN ............................................ A. Umum ............................................ B. Pengelolaan Administrasi Keuangan ............ C. Laporan Akhir ............................................
12 12 12 14 15 16 16
BAB V
18 18 20 23
LAMPIRAN Lampiran 1 Contoh Proposal ............................. 26 Lampiran 2 Contoh Isi Proposal ......................... 27 Lampiran 3 Contoh Daftar Lembaga Pengusul Proposal ............................................ 29 Lampiran 4 Contoh Format Penilaian Proposal 30 Lampiran 5 Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. ............................................ 33 Lampiran 6 Contoh Format Penilaian Lapangan 34 Lampiran 7 Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Proposal ......................... 36 Lampiran 8 Contoh Berita Acara Penyelenggaraan Penilaian Proposal ......................... 37 Lampiran 9 Contoh Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan 39 vi
Lampiran 10 Contoh Surat Akad Kerjasama .......... 41 Lampiran 11 Contoh Surat Pernyataan ............... 46 Lampiran 12 Contoh Laporan Perkembangan Penggunaan Dana .......................... 48
vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang dan Isu Kebijakan Perluasan dan pemerataan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat dimungkinkan untuk menjangkau seluruh sasaran apabila ditunjang dengan ketersediaan lembaga PAUD yang mudah diakses, pendidik yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan dukungan penyelenggaraan PAUD dari Pusat, Daerah dan masyarakat. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan PAUD secara keseluruhan. Salah satu masalah pokok dalam hal pembiayaan pendidikan adalah bagaimana mencukupi kebutuhan operasional lembaga PAUD, dan bagaimana melindungi masyarakat (khususnya dari keluarga tidak mampu) dari hambatan biaya untuk memperoleh layanan PAUD. Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan program Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP) yang memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada lembaga PAUD berdasarkan jumlah murid. Program BOP bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu, agar mereka memperoleh layanan PAUD yang lebih bermutu. Untuk memberikan panduan dalam
1
penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Pendidikan PAUD, maka perlu disusun Pedoman Bantuan Operasional PAUD. B. Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 46 ayat (2): Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan revisi terhadap Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 14 ayat (1) butir (f) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu kewenangan wajib kabupaten/kota. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 62 Ayat (1) Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. C. Manfaat Bantuan Operasional PAUD 1. Manfaat Bagi Pemda: a. Meningkatkan APK PAUD daerah sekaligus berdampak pada peningkatan APK Nasional
2
b. Menjadi dasar alokasi dana APBD untuk menunjang kebutuhan operasional pembelajaran di lembaga PAUD. 2. Manfaat Bagi Lembaga PAUD a. Meningkatkan jumlah layanan anak b. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik c. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD 3. Manfaat Bagi Masyarakat/Orang Tua a. Terbantunya beban pembiayaan operasional pendidikan PAUD bagi anak b. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak-anaknya. D. Tujuan 1. Tujuan pemberian bantuan BOP adalah: Meningkatkan layanan PAUD dan pemberian dukungan pembiayaan operasional belajar bagi anak. 2. Tujuan disusunnya Juknis ini adalah: Memberikan acuan kepada Dinas Pendidikan Propinsi, Penyelenggara lembaga PAUD dalam menyusun, mengusulkan, memanfaatkan, memonitor, mengevaluasi penggunaan dana sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat sesuai dengan sasaran.
3
E. Pengertian 1. Biaya operasional yang dimaksud dalam Juknis ini merupakan rata-rata biaya pelaksanaan pembelajaran. Termasuk dalam Biaya Operasional adalah bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan biaya penyelenggaraan pendidikan tak langsung berupa pemeliharaan sarana dan prasarana lembaga PAUD. 2. Biaya investasi adalah biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja yang disediakan oleh Lembaga/Yayasan, didukung oleh bantuan Pemerintah dan masyarakat. 3. Biaya personal adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 4. Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BO-PAUD) bantuan yang diberikan Pemerintah kepada anak melalui lembaga PAUD untuk mendukung proses operasional pembelajaran PAUD bagi anak dari keluarga tidak mampu.
4
BAB II KETENTUAN UMUM
A. Sasaran Program Sasaran program Bantuan Operasional PAUD adalah anak usia 0-6 tahun yang terdaftar pada program Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain, atau Satuan PAUD Sejenis. Dana ini diutamakan bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, anak dari daerah khusus. Dana BOP disalurkan melalui lembaga PAUD dimana anak tersebut mendapatkan layanan PAUD. B. Persyaratan Umum Penerima Dana (BOP) Bantuan Operasional Pendidikan 1. Memiliki rekening aktif atas nama lembaga. 2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 3. Memiliki struktur organisasi dan kepengurusan yang jelas. 4. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat. 5. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan setempat.
5
6. Memberikan layanan pada anak usia 0-6 tahun dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus, dan atau anak dari daerah khusus. 7. Mengajukan Proposal (contoh terlampir) dan ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi (untuk anggaran yang tersedia di tingkat provinsi) atau Direktorat Pembinaan PAUD, Ditjen PAUDNI, Kementerian Pendidikan Nasional (untuk anggaran di tingkat pusat). C. Hak, Kewajiban dan Sanksi Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional PAUD
1.
Hak: a. Mendapatkan dana Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akad Kerjasama; b. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari Pembina Teknis (Pusat maupun Propinsi). 2. Kewajiban: a. Menyelenggarakan program PAUD secara aktif. b. Memberikan dorongan kepada masyarakat /orang tua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD. c. Melaksanakan semua ketentuan dalam akad kerjasama.
6
d. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan proposal yang diajukan. e. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Sanksi: a. Lembaga Penerima dana Bantuan Operasional PAUD yang dinilai pihak Dinas Pendidikan/Satuan Provinsi atau Pusat tidak dapat melaksanakan semua ketentuan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam Akad Kerjasama sehingga berakibat menghambat pelaksanaan program, harus mempertanggungjawabkan dan mengembalikan semua dana yang telah diterima ke Kas Negara dengan dilengkapi berita acara pengembalian. b. Lembaga Penerima dana Bantuan Operasional PAUD yang dinilai pihak Dinas Pendidikan/Satuan Kerja Provinsi atau Pusat menggunakan dana bantuan tidak sesuai dengan peruntukan atau alokasi yang diajukan dalam proposal harus mengembalikan sejumlah dana yang digunakan tidak sebagaimana mestinya ke Kas Negara. c. Lembaga Penerima dana Bantuan Operasional PAUD tidak diperkenankan menerima dana bantuan lainnya (dana bantuan Rintisan, Percontohan, dan 7
sebagainya) pada tahun yang sama. Apabila diketahui Lembaga bersangkutan menerima dana ganda dari sumber yang berbeda maka diwajibkan mengembalikan salah satu sumber dana yang diterima ke Negara dengan cara menyetorkan ke Rekening Kas Negara pada Bank Persepsi. d. Bukti setoran ke Kas Negara dilampirkan dalam Berita Acara Pengembalian Dana yang ditandatangani oleh pihak penerima dana dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat. D. Keberlangsungan Program 1. Lembaga PAUD penerima dana Bantuan Operasional PAUD diperkenankan untuk menerima peserta didik yang tidak berhak menerima Bantuan Operasional PAUD dengan menarik biaya operasional pembelajaran dari keluarga anak tersebut. 2. Untuk keberlangsungan program, Lembaga penerima Bantuan Operasional PAUD dapat menggali dana bantuan dari masyarakat, Pemerintah Daerah, dan atau Perusahaan (melalui dana Coorporate Social Responsibility) atau menjalankan usaha-usaha penggalian dana yang tidak bertentangan dengan perundangan yang ada, termasuk menerima peserta didik dari keluarga mampu agar terjadi subsidi silang.
8
BAB III KETENTUAN KHUSUS
A. Sifat Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini bersifat bantuan terbatas, sehingga belum semua anak yang tercatat di lembaga PAUD mendapatkan dana. Penentuan penerima dana Bantuan Operasional PAUD ditetapkan berdasarkan penilaian terhadap proposal yang diajukan oleh lembaga PAUD. B. Karakteristik Lembaga Penerima Bantuan Operasional PAUD Lembaga Calon penerima dana Bantuan Operasional PAUD memenuhi ketentuan berikut: 1. Memiliki Akta Pendirian Lembaga dari notaris dan Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Program PAUD dari Dinas Pendidikan Setempat. 2. Memberikan layanan PAUD dalam bentuk Taman Kanak-Kanak/Taman Penitipan Anak/Kelompok Bermain/Satuan PAUD Sejenis(Pos PAUD/PAUD Terintegrasi Lembaga Keagamaan). 3. Menyelenggarakan pembelajaran minimal 4 kali dalam satu minggu @ 3 jam. Dibuktikan dengan jadwal kegiatan harian. 4. Melayani anak usia dini minimal 15 anak.
9
5. Pada tahun yang sama tidak menerima dana bantuan operasional PAUD dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk kegiatan yang sama dan atau sejenis di lokasi yang sama. 6. Memiliki rekening bank/giro pos yang masih aktif atas nama lembaga/organisasi/Yayasan sesuai dengan domisili lembaga/organisasi/ yayasan tersebut. Rekening perseorangan/ pribadi tidak berlaku. 7. Memiliki NPWP atas nama lembaga/organisasi/ yayasan sesuai dengan domisili lembaga/ organisasi/yayasan tersebut. 8. Mengajukan proposal dengan mengacu pada sistematika penyusunan proposal dalam Juknis ini. 9. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun. 10. Khusus bagi lembaga binaan UPTP/UPTD harus diajukan oleh Kepala UPTP/UPTD yang bersangkutan, disertai dengan surat pernyataan tidak terjadi duplikasi pembiayaan. C. Besar Dana dan Peruntukan Besarnya dana Bantuan Operasional PAUD setiap anak senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Tiap lembaga mendapatkan dana bantuan minimal untuk 15 anak dan maksimal untuk 50 anak.
10
Dana bantuan tersebut dipergunakan untuk: a. Penyelenggaraan Proses Pembelajaran, seperti pembelian bahan habis pakai, buku-buku acuan untuk Pendidik, buku bacaan anak, ATK, dan transport Pendidik/Pengasuh maksimal 30%, b. Peningkatan gizi atau PMT (Pemberian Makanan Tambahan) maksimal 10%, c. Pemantauan/Deteksi Tumbuh Kembang dan Kesehatan Anak, seperti honor Dokter Kunjung, alat-alat DDTK, pembelian obat-obatan ringan, kotak P3K maksimal 15%. d. Pengadaan sarana dan media pembelajaran dalam dan luar ruangan seperti rak mainan, matras untuk tidur anak (pada Lembaga TPA), serta APE maksimal 20%. e. Koordinasi antar Pendidik melalui organisasi profesi, kelompok kerja guru, Gugus, dll, maksimal 25%. Komposisi sebaran setiap komponen penggunaan dana disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing lembaga.
11
BAB IV PENYAMPAIAN DAN PENILAIAN PROPOSAL
A. Penyusunan Proposal 1. Proposal disusun oleh lembaga/satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan umum dan ketentuan khusus di atas; 2. Proposal yang diajukan diketahui oleh Penilik PAUD atau yang ditunjuk dan Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Kabupaten. 3. Proposal dibuat rangkap 2 (dua). B. Sistematika Proposal Proposal yang diajukan terdiri atas 4 bagian, yaitu: 1. Sampul Depan Memuat judul proposal Bantuan Operasional PAUD dan identitas lembaga serta alamat lengkapnya. 2. Surat Pengajuan dan Rekomendasi Memuat pengajuan dari pengelola lembaga dan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/kota (untuk anggaran yang tersedia di tingkat provinsi).
12
3. Isi Proposal a. Latar Belakang b. Tujuan c. Peserta Didik/Sasaran d. Lokasi e. Jadwal Pelaksanaan Rintisan f. Ketenagaan g. Biaya h. Daya Dukung i. Tindak Lanjut Contoh proposal terlampir. 4. Lampiran Proposal dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai kelengkapan proposal antara lain: Jadwal kegiatan pelaksanaan program; Rincian rencana penggunaan biaya; Status kelembagaan dengan melampirkan fotocopy akte pendirian atau SK Pengangkatan Kepengurusan/Pengesahan Lembaga dari instansi yang berwenang, misal: PKK dari Camat/Bupati, PKBM dan atau Dinas Pendidikan Propinsi. Status kepemilikan tempat kegiatan (foto copy bukti kepemilikan/sewa/pinjam pakai); Daftar peserta didik; Pernyataan keberlanjutan program dengan menginformasikan sumber pendanaan yang akan menopang proses pembelajaran; 13
Foto copy rekening Bank/giro pos dan NPWP atas nama lembaga; Data kepengurusan organisasi/lembaga penyelenggara yang mengajukan proposal; Daftar pengelola program PAUD dan kualifikasi pendidikannya. C. Penyampaian Proposal 1. Proposal dari lembaga pengusul langsung diajukan Dinas Pendidikan Propinsi (untuk anggaran yang tersedia di tingkat provinsi) dan atau ke Direktorat PPAUD (untuk anggaran di tingkat pusat). 2. Setelah menerima proposal, Dinas Pendidikan Propinsi/Direktorat Pembinaan PAUD bersama dengan Penilik PAUD/PLS setempat berkewajiban untuk: a. Memastikan keberadaan dan kondisi lembaga PAUD yang mengajukan proposal. b. Memilih/menyeleksi proposal yang layak diajukan. c. Memberikan rekomendasi tentang kelayakan lembaga tersebut untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Direktorat Pembinaan PAUD. 3. Proposal asli dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi/Direktorat Pembinaan PAUD untuk dinilai dan salinannya menjadi arsip Dinas Pendidikan Kab/kota setempat;
14
4. Proposal yang dinilai belum layak, diminta untuk melengkapi kekurangannya untuk diajukan pada tahun berikutnya. 5. Proposal yang telah diajukan ke Dinas Pendidikan Propinsi/Direktorat Pembinaan PAUD tetapi belum berhasil memperoleh dana, dapat diajukan kembali tahun yang akan datang dengan mengganti tahun pengajuan. Kepada lembaga yang bersangkutan diminta untuk melengkapi kekurangannya agar menjadi prioritas. D. Tim Penilai 1. Unsur Tim Penilai Tim penilai adalah orang-orang yang ditunjuk oleh Direktur Pembinaan PAUD atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. 2. Kriteria Tim Penilai a. Jujur dan obyektif b. Memahami teknik penilaian c. Memahami program PAUD 3. Tugas Penilai a. Merekapitulasi seluruh proposal yang masuk, d. Melakukan seleksi dan penilaian termasuk visitasi ke lapangan, b. Membuat berita acara proses penilaian c. Menyusun dan mengajukan daftar nominasi lembaga yang diusulkan untuk menerima dana bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD atau Kepala Dinas Pendidikan 15
Provinsi, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan. E. Kriteria Penilaian 1. Kejelasan latar belakang pengajuan proposal 2. Kejelasan tujuan pengajuan BO-PAUD 3. Kejelasan data sasaran 4. Kejelasan lokasi 5. Kejelasan program yang dilaksanakan 6. Kejelasan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan 7. Kejelasan dana yang diajukan (jumlah dana dan perinciannya, efesiensi penggunaan dana). 8. Kejelasan struktur kepengurusan dan tahun berdiri. 9. Kemampuan daya dukung yang dimiliki lembaga (status kepemilikan, sarana dan prasarana pembelajaran yang ada, kemampuan untuk berkembang). 10. Kejelasan tindak lanjut program oleh lembaga. Format penilaian terlampir. F. Langkah-langkah Penilaian Proses penilaian dilaksanakan dengan langkahlangkah sebagai berikut: 1. Menghimpun proposal yang masuk; 2. Merekap data lembaga pengusul proposal; 3. Melakukan penilaian sesuai dengan kriteria 16
4. 5. 6. 7.
8. 9.
penilaian yang ditetapkan dalam pedoman ini; Membuat daftar nominasi lembaga yang akan dikunjungi; Melaksanakan visitasi; Membuat laporan hasil kunjungan lapangan; Menyusun dan mengajukan daftar nominasi lembaga yang diusulkan untuk menerima dana bantuan kepada Direktur Pembinaan PAUD/ Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, sebagai bahan lampiran Surat Keputusan Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan; Membuat laporan hasil penilaian. Penandatangan Akad Kerjasama antara Direktorat Pembinaan PAUD/Dinas Pendidikan Provinsi dengan Pengelola Lembaga.
Berdasarkan hasil penilaian, Direktur PPAUD atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi membuat Surat Keputusan Penerima Dana Bantuan. Surat dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan Propinsi atau Dinas Kabupaten/Kota setempat untuk diteruskan ke lembaga penerima.
17
BAB V PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
A. Umum 1. Penyampaian Laporan
a. Setiap lembaga yang telah menerima dana bantuan (selanjutnya disebut lembaga) diharuskan menyampaikan laporan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. b. Laporan penggunaan dana disampaikan secara tertulis kepada instansi pemberi dana (Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat), untuk tahap pertama selambat-lambatnya 1 bulan setelah dana diterima. c. Apabila dana yang diterima belum seluruhnya dibelanjakan, laporan akhir pertanggungjawaban penggunaan dana disampaikan paling lambat 4 bulan sejak dana diterima. d. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan.
18
2. Penggunaan Dana a. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. b. Semua pengeluaran/penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah (sesuai dengan peraturan yang berlaku di dalam penggunaan uang negara). Ketentuan mengenai pengelolaan administrasi keuangan dana bantuan dapat dilihat pada bagian B bab ini. c. Semua bukti pengeluaran dibuat rangkap 2 (dua), yaitu lembar pertama (asli) untuk arsip lembaga dan lembar kedua (photo copy) dilampirkan dalam laporan pelaksanaan program untuk disampaikan ke instansi pemberi dana (Direktur Pendidikan Anak Usia Dini dan atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat). d. Pihak penerima bantuan wajib menyimpan semua bukti pengeluaran dana yang diterima minimal selama 5 tahun, sehingga apabila sewaktu-waktu ada pemeriksaan, baik dari instansi pemberi dana maupun pihak pengawas fugsional (Bawasda/Bawaska, Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa 19
Keuangan (BPK), atau pihak berwenang lainnya. e. Batas akhir pertanggungjawaban keuangan adalah selama 1 (satu) tahun sejak diterimanya dana bantuan yang dibuktikan dengan melampirkan fotocopy bukti penerimaan transfer dana dari bank. B. Pengelolaan Administrasi Keuangan Pengelolaan/penggunaan dana bantuan diatur dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Pembelian Barang a. Kwitansi dan Bukti Pembelian Setiap pembelian barang harus disertai bukti pembelian berupa: Kwitansi dari toko, lengkap dengan tanda tangan penjual dengan dibubuhi stempel perusahaan/toko. Faktur/Nota Pembelian. b. Materai dan kuitansi Materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk pembelian di atas Rp. 1.000.000, Materai Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk pembelian senilai Rp. 250.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,Materai tersebut dilintasi tandatangan dan stempel perusahaan/toko tempat pembelian.
20
c. Pajak (PPN dan PPh) Setiap pembelian barang dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipungut PPN sebesar 10% dan PPh Ps. 22 sebesar 1,5%. Contoh, pembelian ATK senilai Rp 1.100.000,-, maka perhitungan pajaknya: PPN: 100/110 X Rp 1.100.000 X 10% = Rp 100.000, PPh: 100/110 X Rp 1.100.000 X 1,5% = Rp 15.000,2. Pembelian Konsumsi Pembelian konsumsi dapat dilakukan melalui catering atau rumah makan. Kelengkapan bukti pembelian konsumsi, misalnya dalam rangka sosialisasi terhadap masyarakat, ketentuannya sama dengan pembelian barang pada butir 1 di atas. 3. Pembayaran Honorarium a. Setiap pembayaran honorarium atau uang lelah harus dibuktikan dengan bukti penerimaan uang dari penerima. b. Pembayaran honorarium atau uang lelah dipungut PPh Ps. 21 dengan ketentuan: Honorarium yang diberikan kepada tenaga yang berstatus PNS golongan III ke atas. Honorarium yang diberikan kepada tenaga yang berstatus non-PNS, PPh Ps. 21 hanya dipungut dari kelebihan uang 21
honorarium dari batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. c. Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi adalah Rp. 15.840.000,- per tahun (Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008) atau Rp. 1.320.000,per bulan. 4. Penyetoran Pajak Lembaga penerima dana berkewajiban untuk: a. Menyetorkan hasil pungutan pajak kepada Kas Negara b. Melampirkan copy semua bukti setor pajak tersebut dalam laporan akhir. 5. Ketentuan lain a. Bagi lembaga penerima dana yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) lembaga, wajib menggunakan NPWP lembaga yang bersangkutan. b. Bagi lembaga penerima dana yang belum memiliki NPWP lembaga, maka dapat menggunakan NPWP bendahara pengeluaran satuan kerja pemberi bantuan. c. Untuk memudahkan, NPWP Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja dimasukkan dalam salah satu pasal dalam akad kerjasama dana bantuan PAUD.
22
d. Lembaga tidak diperkenankan memecah pembelian dengan tujuan menghindari pembayaran pajak. 6. Pergeseran Penggunaan Dana Pergeseran pembiayaan yang berbeda dengan yang dicantumkan dalam proposal harus memperoleh persetujuan tertulis dari Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat. C. Laporan Akhir 1. Laporan akhir disampaikan kepada instansi pemberi dana (Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini atau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi setempat) setelah keseluruhan kegiatan yang diusulkan dalam proposal selesai dilaksanakan, paling lambat 4 bulan setelah dana diterima. 2. Laporan akhir berisi laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban penggunaan dana secara keseluruhan, yang terdiri atas 4 bagian, yaitu: a. Halaman Sampul Halaman sampul harus memuat judul laporan (jenis kegiatan), nama lembaga pelapor (sesuai dengan Akad) dan alamat lengkap lembaga.
23
b. Pengantar Dalam pengantar laporan harus ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan sesuai dengan Akad. c. Lembar Isi Lembar isi laporan menggunakan sistematika sebagai berikut: 1) Bab I Pendahuluan. Berisi uraian tentang: kapan dana mulai diterima dan digunakan; rencana kegiatan sesuai dengan yang diajukan di proposal; siapa saja yang akan terlibat atau dijadikan sasaran dalam setiap kegiatan; dan jadwal pelaksanaan kegiatan 2) Bab II Pelaksanaan Program. Berisi uraian realisasi dari rencana yang tercantum dalam proposal tentang: langkah-langkah yang ditempuh dalam merealisasikan kegiatan program; kegiatan apa saja yang sudah terealisasi dari sejumlah program yang direncanakan; dan permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan program disertai upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan dengan memperhatikan faktor penghambat dan faktor pendukung. Perlu juga diuraikan tentang hasil yang diperoleh dari upaya pemecahan masalah tersebut 24
3)
4)
5)
6)
Bab III Hasil yang Dicapai. Menguraikan pelaksanaan program PAUD yang dikembangkan oleh lembaga dan pengaruhnya terhadap proses pembelajaran, peserta didik, pendidik, orangtua, dan masyarakat. Bab IV Penggunaan Dana. Membuat daftar pertanggungjawaban dan melampirkan seluruh bukti riil penggunaan dana. Apabila ada dana yang tidak digunakan harus disetor kembali ke kas Negara dengan melampirkan bukti setoran. Bab V Tindak Lanjut. Berisi uraian tentang langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menjamin keberlanjuan program. Bab VI Penutup. Berisi uraian tentang kesimpulan, saran dan harapan.
d. Lampiran Berisi dokumen-dokumen tertulis, foto-foto kegiatan, dan bukti penggunaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan di atas. .
25
Lampiran 1: Contoh Proposal Contoh Halaman Muka/Sampul PROPOSAL DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PROGRAM …...................…
Diajukan oleh: ……………………… ……. Alamat Lengkap Lembaga Pengusul
Contoh Lembar Pengesahan Menyetujui, Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota…
Ketua Lembaga Pengusul
(……………………)
(..............................)
Diketahui oleh Penilik PAUD/PLS:
(....................................)
26
Lampiran 2: Contoh Isi Proposal A. Latar Belakang Menguraikan pemahaman tentang PAUD pada umumnya, kondisi lingkungan dimana lembaga PAUD berada, Kondisi sosial budaya masyarakat khususnya yang terkait dengan kondisi anak didik, dan alasan perlunya mendapatkan bantuan. B. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai melalui bantuan ini adalah: 1. Memperluas layanan PAUD bagi anak usia 0-6 tahun dari keluarga kurang beruntung/daerah khusus. 2. ................................... 3. ................................... C. Peserta Didik/Sasaran No
Nama
L/P
Tempat/ Tgl Lahir
Nama orangtua
Pekerjaan Orangtua
D. Lokasi Menerangkan lokasi lembaga PAUD pengajukan dana bantuan yang berada di, alamat ........................., desa/kelurahan ..., kecamatan .........., kabupaten/kota ........, provinsi .........., didirikan sejak......... 27
E. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran Menguraikan jadwal kegiatan harian yang dilaksanakan dalam satu minggu. F. Ketenagaan No
Tugas
Rincian Tugas
Nama
Pendidikan
1. Penanggungjawab 2. Pengelola 3. Pendidik G. Biaya Menerangkan sumber pembiayaan yang sudah ada, dan kebutuhan pembiayaan yang belum terpenuhi dengan biaya yang tersedia. (rincian kebutuhan dana yang diajukan menjadi lampiran proposal). H. Daya Dukung Menerangkan kepemilikan sarana dan prasarana yang digunakan sebagai daya dukung kelancaran pelaksanaan program, termasuk kondisi sarana dan prasarana tersebut. I. Tindak Lanjut Menerangkan langkah yang direncanakan sebagai tindak lanjut program layanan PAUD setelah mendapatkan dana bantuan.
28
Lampiran 3: Contoh Daftar Lembaga Pengusul Proposal DAFTAR LEMBAGA PENGUSUL PROPOSAL DANA BANTUAN OPERASIONAL PROGRAM PAUD No 1. 2. 3. 4.
Nama Lembaga ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. ……………………………. …………………………….
Alamat …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… …………………… ……………………
Jenis Program ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. …………………….
………………., …………. Tim Penilai: 1. …………… 2. …………… 3. …………… 4. …………… 5. ……………
…………… …………… …………… …………… ……………
(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota)
29
Lampiran 4: Contoh Format Penilaian Proposal FORMAT PENILAIAN BANTUAN OPERASIONAL
No
Aspek
1
Sampul
2
Lembar Pengesahan
3
Latar Belakang
4
Tujuan
5
Sasaran
Indikator a. Kejelasan Judul Proposal b. Kejelasan identitas lembaga pengusul c. Kejelasan alamat lembaga pengusul d. Ada lembar pengesahan e. Ditandatangani oleh semua unsur f. Ada data anak usia dini di lingkungan yang tidak tertangani g. Ada data tentang kondisi layanan PAUD di lembaga saat ini h. Kejelasan alasan mengusulkan dana bantuan rintisan i. Kejelasan tujuan pengusulan dana bantuan rintisan j. Kejelasan hasil nyata yang diharapkan dengan adanya bantuan rintisan k. Kejelasan jumlah
Nilai tertinggi
Nilai yang dicapai
2
5
3
5
10
30
No
Aspek
6
Lokasi
7
Program
8
Ketenagaan
Indikator sasaran layanan l. Kejelasan identitas sasaran (usia, jenis kelamin, nama dan pekerjaan orang tua) m. Kejelasan tempat kegiatan n. Kejelasan status tempat yang digunakan o. Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sasaran p. Kurikulum dan program pembelajaran yang jelas q. Kesesuaian pengelolaan kegiatan pembelajaran dngan kebutuhan anak r. Frekuensi kegiatan dalam seminggu s. Waktu pelaksanaan kegiatan t. Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu u. Jelas Struktur kepengurusan v. Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan
Nilai tertinggi
Nilai yang dicapai
5
30
10
31
No
Aspek
9
Dana
10
Pendukung
11
Lampiran
Nilai tertinggi
Indikator yang relevan w. Kejelasan jumlah dana yg diajukan x. Kejelasan rencana penggunaan dana y. Kesesuaian besar dana tiap komponen dengan alokasi yang ditetapkan z. Kejelasan sarana/prasarana/APE yang sudah dimiliki å. Dukungan orang tua dalam pendanaan ä. Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan ö. Disertakan lampiranlampiran yang relevan JUMLAH
Nilai yang dicapai
15
10
5
100
………………..,……… Penilai,
(………………………)
32
Lampiran 5: Contoh Format Tabulasi Hasil Penilaian Tahap 1. REKAPITULASI HASIL PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD
No
Nama Penilai Penilai Penilai Penilai Penilai jumlah Lembaga 1 2 3 4 5 nilai
1. 2. 3. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 .................... ,...... ,.. Tim Penilai: 1. ......................... 2. ......................... 3. ......................... 4. ......................... 5. .........................
.................. ( .................. ( .................. ( .................. ( .................. (
Ketua ) Anggota ) Anggota ) Anggota ) Anggota )
33
Lampiran 6: Contoh Format Penilaian Lapangan FORMAT PENILAIAN LAPANGAN Nama Lembaga Jenis Program
: ......... : ..........
NO
INDIKATOR
1
Lokasi - Kejelasan tempat kegiatan - Kejelasan status tempat yang digunakan - Kedekatan lokasi dengan tempat tinggal sasaran Ketenagaan - Ada Struktur kepengurusan - Kesesuaian Jumlah tenaga Pendidik, latar belakang pendidikan, dan pengalaman pelatihan yang relevan dengan proposal Sasaran - Kesesuai Jumlah sasaran layanan - Kejelasan identitas sasaran (usia, jenis kelamin, nama orang tua, pekerjaan orang tua) Program - Kesesuaian program dan kurikulum di proposal dengan kondisi riil di lapangan - Adanya Kurikulum dan program pembelajaran yang jelas - Kesesuaian pengelolaan kegiatan pembelajaran dngan
2
3
4
NILAI TERTINGI 10
NILAI YG DICAPAI
15
10
30
34
NO
5
6
7
NILAI TERTINGI
INDIKATOR kebutuhan anak - Frekuensi kegiatan dalam seminggu - Waktu pelaksanaan kegiatan - Jadwal materi kegiatan main dalam satu minggu Dana - Kesesuaian rencana penggunaan anggaran dengan kebutuhan lapangan Pendukung - Kejelasan sarana/prasarana/APE yang sudah dimiliki - Dukungan orang tua dalam pendanaan - Dukungan dari masyarakat dan tokoh lingkungan Lain-lain - prestasi yang diraih - dll JUMLAH
NILAI YG DICAPAI
15
15
5
100
…………, ………., …... Penilai
(………………………)
35
Lampiran 7: Contoh Format Tabulasi Hasil Akhir Penilaian Proposal HASIL AKHIR PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD No
Nama Lembaga
Judul Proposal
Jenis Program
Nilai Akhir
Rangking
……….., ………….., ……….. Tim Penilai 1. 2. 3. 4. 5.
…………………… …………………… …………………… …………………… dst
( Ketua ( Anggota ( Anggota ( Anggota
) ) ) )
36
Lampiran 8: Contoh Berita Acara Penyelenggaraan Penilaian
BERITA ACARA PENILAIAN PROPOSAL DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................... Nomor : ................................ Tanggal : ................................ Pada hari ini ............ tanggal .......... bulan ........ tahun ........ bertempat di ........... , jalan ......................., telah diadakan rapat Penilaian Proposal Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini jalur Formal dan atauNon-Formal dan Informal untuk jenis programTK, Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain, dan Satuan PAUD Sejenis. Rapat dimulai pukul ......... yang dipimpin oleh .............. selaku Ketua Tim Penilai yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan .............................. Nomor ................... Tanggal .................... dengan beranggotakan ...... orang. Acara Rapat mencakup: 1. Menelaah hasil penilaian tahap 1 2. Menelaah hasil penilaian lapangan 3. Penetapan nama lembaga yang diusulkan untuk dapat menerima dana bantuan rintisan Berdasarkan hasil penilaian administrasi pada tahap pertama dan penilaian lapangan, maka ditetapkan nama-nama
37
lembaga yang diusulkan operasional PAUD. Hasil rapat sebagai berikut: No
Nama Lembaga
Judul Proposal
menerima
dana
bantuan
Jenis Program
Nilai Akhir
Rangking
Setelah seluruh Tim Penilai menyepakati hasil penilaian proposal, rapat ditutup oleh Ketua Tim Penilai pada pukul .............. Selanjutnya Berita acara penilaian proposal dan berkasberkas penilaian lainnya akan diserahkan ke Kepala Dinas Pendidikan Provinsi …………….. sebagai pertanggungjawaban atas tugas yang sudah diberikan. Demikian Berita Acara ini dibuat dengan ditandatangi oleh seluruh Tim Penilai untuk selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya. ……………….., …................ Tim Penilai 1. ................................ ......................( Ketua ) 2. ................................ .......................( Anggota ) 3. ................................ .......................( Anggota ) 4. ................................ .......................( Anggota ) 5. dst.
38
Lampiran 9:Contoh Surat Keputusan Lembaga Penerima Dana Bantuan
Penetapan
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………..…. Nomor : ................................. Tanggal : ................................. TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAHUN ANGGARAN ….. KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ……………………..… Menimbang
: Bahwa dalan rangka mendukung kelancaran Bantuan Operasional telah dibentuk Tim Penilai Proposal Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
Membaca
: Berita Acara Penilaian Proposal Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini, Provinsi ……….. Nomor ........ Tanggal ……………….
Mengingat
: 1.
2. 3.
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; …………… ....................
39
MEMUTUSKAN Menetapkan :
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ............. tentang Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Tahun .........
PERTAMA
:
KEDUA
:
KETIGA
:
Nama-nama lembaga/ organisasi pelaksana Bantuan Operasional PAUD, sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan ini. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana . Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Pada tanggal : Kepala Dinas Provinsi ...
Pendidikan
............................................ NIP. ............................... Tembusan: 1. …. 2. …. 3. ….
40
Lampiran 10:Contoh Surat Akad Kerjasama AKAD KERJASAMA NOMOR: ................................... ANTARA: DINAS PENDIDIKAN PROVINSI ................. DENGAN .................................................................................. DALAM RANGKA PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI Pada hari ini, .... tanggal .... bulan ....... tahun ................, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama : …………………. Jabatan : ………………..... Alamat : ........................... Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Pertama. Nama : .......................... Jabatan : Pemimpin Lembaga/ Organisasi ................. Alamat : ........................ NPWP : ........................ Yang selanjutnya dalam akad kerjasama ini disebut Pihak Kedua. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian dana bantuan operasional pendidikan anak usia dini, kedua belah pihak
41
telah bersepakat mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua telah menyatakan kesediaannya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
untuk
(1) Melaksanakan kegiatan Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan proposal/jenis kegiatan yang disetujui Dinas Pendidikan Propinsi …... (2) Mengadministrasikan penggunaan dana Bantuan Operasional PAUD sesuai dengan jenis penggunaanya. (3) Pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap program yang dikembangkan (4) Melaporkan hasil kegiatan terhitung sejak Akad Kerjasama ditandatangani. Pasal 2 Besarnya Dana Bantuan Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama menyediakan dana Bantuan Operasional PAUD khususnya untuk menyelenggarakan program ……………………… sebesar Rp. ……………..,[…………… rupiah] untuk diserahkan kepada Pihak Kedua.
42
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan khusus sebagimana dimaksud pada pasal 2 bersifat bantuan terbatas, guna mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD. Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan Khusus Pihak Kedua akan menggunakan dana yang diterima dari Pihak Pertama tersebut untuk membiayai program sesuai dengan proposal yang telah disetujui Pasal 5 Fakta Integritas Proses pemilihan dan penetapan pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dilaksanakan secara transparan dan bebas dari unsur KKN. Pasal 6 Tanggung Jawab Mutlak Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran yang telah diterimakan oleh Pihak kedua menjadi tanggung jawab mutlak Pihak kedua sebagai penerima Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.
43
Pasal 6 Sanksi Apabila Pihak Kedua ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan proposal yang telah disetujui, maka Pihak Pertama berhak menuntut Pihak Kedua untuk mempertanggungjawabkan dan membuat pernyataan menjamin keberlangsungan program. Pasal 7 Penyelesaian Perselisihan a.
b.
c.
Apabila terjadi perselisihan kedua belah Pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak terjadi kemufakatan kedua belah pihak telah bersepakat untuk menempuh jalur hukum melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat. Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas, ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan pengadilan.
Pasal 8 Administrasi Untuk keperluan administrasi, surat perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) diatas kertas bermaterai enam ribu rupiah.
44
Pasal 9 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak, dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian kerjasama ini.
Pihak Kedua
Pihak Pertama
....................
.....................
45
Lampiran 11:Contoh Surat Pernyataan
SURAT PERNYATAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MELALUI DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD NOMOR : …………………………. Pada hari ini …..........……......... tanggal ................……......... bulan ............................... tahun dua ribu .........., kami yang bertanda tangan dibawah ini: Nama Jabatan Alamat
: ....................................................................... : Pemimpin Lembaga/Organisasi ........…… : ......................................……………………...
bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini melalui dana bantuan operasional PAUD menyatakan kesediaan untuk melaksanakan kegiatan ............................................ sesuai dengan proposal yang disetujui Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini/Dinas Pendidikan Provinsi ..............tahun 20.... Dalam penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini tersebut diatas, saya bersedia untuk: 1. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku; 2. Membukukan semua pengeluaran dana yang dibuktikan dengan kuitansi sesuai aturan yang berlaku; 3. Mengadministrasikan penggunaan dana sesuai dengan proposal yang disetujui;
46
4. Memenuhi kewajiban membayar pajak sesuai aturan yang berlaku; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan paling lambat satu bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Surat pernyataan ini dibuat rangkap dua(2) di atas kertas bermaterai enam ribu rupiah. Surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Mengetahui : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .................
Yangmembuat pernyataan, Materai
(.......................................)
(.......................................)
47
Lampiran 12: Contoh Laporan Perkembangan Penggunaan Dana
KOP Lembaga (Logo, Nama Lembaga, Alamat Lengkap) LAPORAN PERKEMBANGAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PAUD TAHUN ................ Keadaan Per Bulan ............................................
No
Komponen Penggunaan Dana
Dana (Rp) Alokasi Realisasi
Sisa
Keterangan
1. 2. 3. 4. 5. Dst JUMLAH
Penanggungjawab Program,
....................................
Bendaharawan,
.....................................
48
Dicetak oleh: Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2011
