PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C UMUM

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C UMUM

DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL 2010

SAMBUTAN Pendidikan nasional sangat berperan bagi pembangunan manusia karena dapat menginvestasikan perwujudan manusia Indonesia yang berakhlak mulia, berkarakter produktif, dan berdaya saing sehingga dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pendidikan sebagai hak azasi manusia tercantum pada pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang tertulis: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pasal 28C ayat (1) yang tertulis, “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Sejalan dengan Undang-undang tersebut untuk memenuhi hak-hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu, Pendidikan Kesetaraan sebagai salah satu bagian dari Sistem Pendidikan Nasional di Indonesia, telah diperkenakan mulai tahun 1990, terutama untuk kalangan marjinal. Jumlah peserta didik dan lulusan Pendidikan Kesetaraan terus meningkat setiap tahun terutama pada tahun 2006, bahkan secara signifikan telah membantu mereka yang terkendala dalam menyelesaikan pendidikannya melalui jalur formal. Dengan demikian keberadaan Pendidikan Kesetaraan menjadi lebih penting dalam meningkatkan pendidikan sepanjang hayat di negara ini, dan terutama untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar iv

Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

9 tahun baik yang masih usia sekolah maupun usia dewasa. Oleh karena itu pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan masih perlu dikembangkan dan diperbaharui, melalui pemikiran kreatif dan inovatif, khususnya dalam diversifikasi pelayanan mengingat luas dan heterogennya cakupan sasaran Pendidikan Kesetaraan. Untuk itulah maka Pedoman Penyelenggaraan Program Paket A, Paket B dan Paket C, dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disusun agar dapat memberikan kemudahan bagi pendidik dan penyelenggara dalam melaksanakan pendidikan kesetaraan. Semoga Allah SWT berkenan memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Januari 2010 Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.

Hamid Muhamad, Ph.D


v

pengambil keputusan, akademisi, praktisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pendidikan nasional semakin mamahami arti penting dan strategisnya Pendidikan Kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. KATA PENGANTAR Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas dan produktivitas yang mungkin telah berkembang pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup. Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok.

Jakarta, Januari 2010 Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.

Untuk meningkatkan mutu pendidikan kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan menyusun Pedoman Proses Pembelajaran Pendidikan Kesetaraan yang memberikan rujukan teknis dalam pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi, dan karakteristik peserta didik. Pedoman dan petunjuk teknis ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pembina, penyelenggara, penulis bahan ajar, pamong belajar, dan tutor dalam memberikan layanan terbaiknya untuk program-program pendidikan kesetaraan bagi warga masyarakat. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan vi



vii

DAFTAR ISI SAMBUTAN .......................................................... iv KATA PENGANTAR .................................................. vi DAFTAR ISI ........................................................ viii BAB I. A. B. C. D.

PENDAHULUAN ............................................ Latar Belakang ........................................... Maksud dan Tujuan ...................................... Dasar Hukum ............................................. Pengertian ................................................

1 1 2 3 3

BAB II. A. B. C. D.

PENYELENGGARAAN ..................................... 5 Penyelenggara Program Paket C Umum ............. 5 Peserta Didik ............................................. 5 Proses Pembelajaran .................................... 6 Pemanfaatan Dana ....................................... 8

BAB III. PROSEDUR PENGAJUAN, PENILAIAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA ....................... 11 A. Penyusunan Proposal .................................. 11 B. Mekanisme Pengajuan Proposal ..................... 12 C. Tim Penilai .............................................. 12 D. Mekanisme Penilaian Proposal ....................... 13 E. Penetapan Lembaga Penyelenggara ................ 15 F. Penyaluran Dana ....................................... 15 G. Pelaporan Kegiatan .................................... 16 viii


BAB IV. INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU ................................. 17 A. Indikator Keberhasilan ................................ 17 B. Pengendalian Mutu .................................... 17 BAB V. PENUTUP .................................................. 19 LAMPIRAN .......................................................... 21 1. Sistematika Proposal Pendidikan Program Paket C Umum ........................................... 22 2. Profil Lembaga ........................................... 27 3. Data Peserta Didik dan Tutor .......................... 28 4. Surat Rekomendasi ...................................... 29 5. Biodata Peserta Didik dan Tutor ...................... 30 6. Biodata Pendidik/Tutor dan Tenaga Kependidikan . 31 7. Format Laporan .......................................... 32 8. Matrik Succes Storry .................................... 36 9. Pembukuan Penggunaan Dana Bansos Penyelenggaraan Paket C Umum ...................... 37 10. Kelengkapan Administrasi .............................. 39 11. Contoh Instrumen Penilaian Substansi ............... 40 12. Jadwal Kegiatan Penyaluran Dana Bansos ........... 42 13. Petunjuk Penggunaan Dana Keterampilan Pendiidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahaan .. 43


ix

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui tiga jalur yaitu jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal. Melalui jalur pendidikan nonformal, salah satu program yang dikembangkan adalah program pendidikan kesetaraan.

Visi Ditjen PNFI: Menuju Masyarakat Pembelajar Sepanjang Hayat Visi Direktorat Pendidikan Kesetaraan: Terwujudnya Insan Belajar Berakhlak Mulia, Cerdas, Terampil dan Berdaya Misi Direktorat Pendidikan Kesetaraan: Memberikan layanan Pendidikan Kesetaraan yang merata, meluas, bermutu, relevan, dan menjangkau sasaranyang tak terlayani dengan menyediakan lingkungan belajar yang kondusif, menghargai perbedaan, penuh perhatian, motivasi, dan inovasi untuk mendorong peserta didik mencapai kemampuan terbaiknya.

x


Program pendidikan kesetaraan diperuntukkan bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh pendidikan setara SD, SMP, dan SMA/sederajat, yang oleh karena sesuatu hal tidak bisa menempuh melalui jalur pendidikan formal dan atau memang mereka memilih jalur pendidikan nonformal. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan mempunyai dua fungsi strategis yaitu: (1) menunjang suksesnya wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun terutama bagi anak-anak usia 7-15 tahun yang tidak tertampung di sekolah; dan (2) memberi pelayanan pendidikan kepada orang dewasa yang ingin memperoleh pendidikan setara SMA/MA/SMK. Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal, Direktorat Pendidikan Kesetaraan memberikan fasilitas berupa bantuan sosial untuk penyelenggaraan pendidikan kesetaraan Program Paket C Umum melalui lembaga penyelenggara yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis penyelenggaraan, agar sasaran peserta didik terbantu mendapatkan layanan pendidikan program kesetaraan. Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

1

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

1. Maksud Memberikan petunjuk bagi para pengelola dan lembaga penyelenggara Program Paket C Umum agar memahami kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kesetaraan serta mampu membuat usulan/proposal sesuai dengan petunjuk teknis. 2. Tujuan

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Standar Nasional Pendidikan. 3. Keputusan Mendiknas No. 0132/U/2004 Tentang Program Paket C. 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Pendidikan Kesetaraan.

a. Memberikan bantuan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada peserta Program Paket C Umum melalui lembaga/satuan PNF, yang memenuhi persyaratan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan.

b. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik Program Paket C Umum sehingga memiliki hak yang sama dalam pelayanan pendidikan.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas.

3. Sasaran Sasarannya adalah peserta didik Program Paket C Umum yang antara lain berada di lembaga sebagai berikut: a. PKBM

7. DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor: 0249.0/023-05.1/-/2010, tertanggal 31 Desember 2009. D. PENGERTIAN

b. Pondok Pesantren, c. Yayasan d. Dan Lembaga lainnya yang melaksanakan program Paket C

2

C. DASAR HUKUM


1. Program Paket C Umum adalah program pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C Umum berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

3

2. Peserta didik; adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN

3. Tutor; adalah tenaga pendidik pada jalur pendidikan nonformal yang membantu proses pembelajaran sesuai dengan kompetensinya pada Program Paket C.

A. PENYELENGGARA PROGRAM PAKET C UMUM Penyelenggara program Program Paket C Umum ini adalah lembaga berbadan hukum, yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

4. Nara Sumber Teknis; adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai pembimbing dan pelatih dengan sebutan lain sesuai penyelenggaraan pendidikan keterampilan/ vokasi.

1. Memiliki ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Program Paket C Umum; 2. Memiliki tenaga pendidik yang dibutuhkan;

5. Standar Nasional Pendidikan (SNP); adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia.

3. Memiliki fasilitas pembelajaran terutama untuk pembelajaran keterampilan, sesuai jenis keterampilan/vokasi yang diusulkan.

6. Standar isi; adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

4. Memiliki NPWP dan rekening atas nama lembaga;

7. Standar proses; adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar lulusan.

7. Memiliki sekretariat dan alamat lembaga yang jelas;

5. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota; 6. Memiliki kesanggupan untuk menyelenggarakan Program Paket C Umum; 8. Memiliki jaringan kemitraan. B. PESERTA DIDIK 1. Kriteria Peserta Didik Kriteria sasaran (peserta didik) Program Paket C Umum adalah: 1) Penduduk usia produktif (15-30 tahun), perempuan mau-

4



5

pun laki-laki, yang tidak sekolah. 2) Minimal berpendidikan SMP/Paket B atau yang sederajat, drop out SMA/Sederajat. 3) Belum memiliki keterampilan dan pekerjaan tetap sebagai mata pencaharian. 4) Memiliki kemauan untuk belajar, dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan untuk mengikuti program pendidikan Paket C sampai tuntas. 5) Prioritas berdomisili tidak jauh dari tempat pembelajaran. 2. Jumlah Peserta Didik Jumlah peserta didik yang dibelajarkan adalah 20-30 orang/kelompok. 3. Rekruitmen dan Seleksi Peserta Didik a. Dapat dilakukan langsung oleh lembaga penyelenggara Program Paket C Umum. b. Bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti petugas desa/kelurahan; c. Seleksi peserta didik dilakukan oleh lembaga penyelenggara Program Paket C Umum.

1. Pembelajaran Akademik Kegiatan pembelajaran akademik harus dirancang oleh lembaga penyelenggara dengan mengacu pada standarstandar yang telah ditetapkan. Pembelajaran akademik diperlukan untuk persiapan mengikuti Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) pada Program Paket C Umum. Lembaga Penyelenggara harus menyusun perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran. 2. Pembelajaran Keterampilan/Bidang Studi Keahlian Membelajarkan peserta didik Program Paket C Umum agar memiliki keterampilan/vokasi yang relevan dengan kebutuhan lapangan kerja dengan memanfaatkan potensi lingkungan, sehingga dapat dijadikan bekal oleh peserta didik untuk memperoleh pekerjaan atau berusaha mandiri dalam rangka peningkatan kualitas hidupnya. a. Jenis Keterampilan/Bidang Studi Keahlian Jenis keterampilan/Bidang studi keahlian harus sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja dan atau kebutuhan masyarakat dengan prioritas pada keterampilan/vokasi antara lain: 1) Teknologi dan Rekayasa; 2) Teknologi Informasi dan Komunikasi; 3) Kesehatan;

C. PROSES PEMBELAJARAN

4) Seni, Kerajinan dan Pariwisata;

Proses pembelajaran yang direncanakan mencakup: perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pengawasan proses pembelajaran. Proses pembelajaran meliputi:

5) Agribisnis dan Agroteknologi;

6


6) Bisnis dan manajemen; 7) Jasa-jasa lainnya yang sesuai dengan kebutuhan laPetunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

7

pangan kerja.

c. Tenaga

b. Praktek Keterampilan

1) Transport Tutor

Praktek keterampilan merupakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi keterampilan fungsional dan kepribadian profesional (kecakapan hidup).

2) Transport Penyelenggara d. Pengelolaan 1) Rekruitmen Calon Peserta Didik 2) Motivasi Belajar

Praktek keterampilan dapat dilakukan melalui: 1) Dilakukan langsung oleh penyelenggara Pendidikan Kesetaraan yang memenuhi persyaratan teknis pembelajaran keterampilan; 2) Outsourcing, bekerja sama dengan lembaga pelatihan yang mampu membelajarkan peserta didik.

3) Pelaporan e. Pembelajaran keterampilan peserta didik. Dalam proposal dilampirkan rencana usulan biaya yang mencakup komponen-komponen sebagai berikut: NO

KOMPONEN VOL

D. PEMANFAATAN DANA Bantuan sosial biaya operasional penyelenggaraan Program Paket C Umum dihitung per peserta didik per satu tahun pembelajaran. Rincian harus jelas jenis kegiatan, volume/jumlah, satuan biaya dengan jumlah biaya yang dibutuhkan, antara lain sebagai berikut: a. Bahan 1) Modul/Bahan Ajar 2) Penilaian/Tes Semester b. Alat 1) Alat Tulis Peserta Didik 2) Administrasi Pembelajaran 3) Sarana Pembelajaran 4) Bantuan Pembiayaan Keterampilan 8


1 a b

BAHAN Modul/Bahan Ajar Penilaian tes smester (2 kali x 13 MP)

2 a b c d e

ALAT Alat tulis peserta didik Adm. pembelajaran Bantuan pembelajaran Sarana pembelajaran Bantuan pembiayaan keterampilan

3 a

TENAGA Transpor tutor (7 org x 12 bln) Transpor penyelenggara (1 org x 12 bln)

b 4

PELAPORAN

PAKET C UMUM SAT BIAYA

TOTAL

30

Set

250,000

10,500,000 7,500,000

60

OK

50,000

3,000,000

30 1 30 1

Set Set Set Set

100,000 700,000 20,000 3,000,000

16,300,000 3,000,000 700,000 600,000 3,000,000

30

Org

300,000

9,000,000 33,000,000

84

OB

350,000

29,400,000

12

OB

300,000

3,600,000

2

Kali

100,000

200,000

TOTAL Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

60,000,000

9

Catatan: Bantuan dana penyelenggaraan Program Paket C tidak diperkenankan untuk membiayai investasi lembaga seperti rehab gedung, pengadaan peralatan yang tidak sesuai ketentua dan lainnya yang sejenis. Untuk pembelajaran keterampilan peserta didik mengacu pada petunjuk penggunaan dana keterampilan Pendidikan Kesetaraan Integrasi Kewirausahan (terlampir pada Lampiran 13).

BAB III PROSEDUR PENGAJUAN, PENILAIAN PROPOSAL DAN PENYALURAN DANA A. PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Penyusunan proposal dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang program yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi: analisis situasi, rencana aksi, program aksi serta tindak lanjutnya. Sistematika Proposal, lihat lampiran; 2. Proposal dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan lembaga pendidikan Program Paket C Umum; 3. Proposal harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota; 4. Proposal harus dilampiri: a. Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Paket C; b. NPWP dan rekening Bank atas nama lembaga yang masih aktif (tidak boleh ada cq nama orang); c. Nama calon Warga Belajar dan calon tutor, secara lengkap; d. Daftar Sarana dan Prasarana yang akan digunakan dalam proses pembelajaran; e. Surat Pernyataan Kesanggupan membelajarkan warga belajar sampai mengikuti Ujian Nasional; f. Fotokopi ijazah terakhir calon warga belajar; g. Fotokopi ijazah terakhir tutor dan pengelola.

10



11

B. MEKANISME PENGAJUAN PROPOSAL 1. Proposal yang telah disusun harus disertai dengan surat pengantar dari pimpinan lembaga dan dikirim ke Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PNFI, dengan alamat: Kompleks Depdiknas DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN Gedung E lantai 7 Jln. Jenderal Sudirman - Senayan Jakarta 10270 2. Semua proposal yang masuk akan diseleksi melalui tiga tahap, yaitu seleksi administrasi, substansi, dan verifikasi lapangan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Direktur Pendidikan Kesetaraan. 3. Penetapan lembaga penerima bantuan Program Paket C Umum dilakukan atas dasar Berita Acara hasil penilaian dan verifikasi lapangan. C. TIM PENILAI 1. Tim penilai proposal dibentuk, ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal PNFI; 2. Tim penilai terdiri dari unsur Direktorat Pendidikan Kesetaraan dan Lembaga Mitra/ instansi terkait. 3. Tim penilai minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota serta didukung oleh tim sekretariat; 4. Tim penilai proposal bekerja setelah mendapat surat ke12


putusan dan melaporkan hasil penilaian kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan. D. MEKANISME PENILAIAN PROPOSAL Penilaian proposal dilaksanakan melalui tiga tahap, yaitu: 1. Tahap pertama seleksi administratif : a. Seleksi administratif meliputi : 1) Surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kab/Kota; 2) Rekening atas nama lembaga; 3) Ijin operasional lembaga dari Dinas Pendidikan; 4) Surat pernyataan kesanggupan lembaga penyelenggara Program Paket C Umum untuk melaksanakan Program Paket C Umum secara sungguhsungguh bermaterai secukupnya; 5) NPWP atas nama lembaga. Catatan: Proposal yang tidak lolos seleksi administratif dinyatakan gugur, sedangkan yang lolos seleksi administrasi akan dinilai pada tahap kedua. 2. Tahap kedua seleksi melalui penilaian substansi/isi proposal: a. Penilaian substansi/isi proposal dilakukan dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan berdaPetunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

13

sarkan indikator yang telah ditetapkan secara obyektif dan transparan, yang meliputi: 1) Kejelasan analisis situasi dan kondisi; 2) Ketepatan rencana aksi; 3) Ketepatan program aksi yang terdiri dari: metodologi pembelajaran yang akan dilakukan (teori dan praktek), penetapan sasaran, jaminan mutu atas keberhasilan program, daya dukung sarana dan prasarana yang dimiliki, kemitraan dengan Instansi lain; 4) Kejelasan dan ketepatan rencana tindak lanjut terhadap lulusan; 5) Kejelasan dan ketepatan tujuan, hasil dan indikator keberhasilan; 6) RAB atau proporsi anggaran yang realistis; 7) Kelengkapan data lembaga (profil). b. Skor hasil penilaian selanjutnya diranking dari skor terbesar sampai dengan terkecil. 3. Tahap ketiga seleksi melalui verifikasi atau visitasi ke lapangan. a. Proposal lembaga yang lolos seleksi tahap kedua selanjutnya diverifikasi/ visitasi ke lapangan; b. Lembaga yang dipandang tidak layak berdasarkan hasil verifikasi/ visitasi lapangan akan dikeluarkan dari daftar usulan calon penerima dana penyelenggaraan, dan akan digantikan oleh lembaga lain yang menempati ranking berikutnya dan lulus verifikasi. 14


E. PENETAPAN LEMBAGA PENYELENGGARA 1. Direktur Pendidikan Kesetaraan, Kasubdit yang menangani, dan tim penilai, melaksanakan rapat untuk menetapkan lembaga calon penerima bantuan penyelenggara Program Paket C Umum. 2. Direktur Pendidikan Kesetaraan menerbitkan Surat Keputusan penetapan lembaga penyelenggara Program Paket C Umum. 3. Direktur Pendidikan Kesetaraan c.q. Penanggung Jawab Kegiatan Pendidikan Kesetaraan segera memproses pencairan dana ke KPPN. F. PENYALURAN DANA Mekanisme penyaluran dana Program Paket C Umum dilakukan sebagai berikut: 1. Penandatanganan Akad Kerjasama antara Lembaga penerima bantuan (pihak kedua) dengan Direktur Pendidikan Kesetaraan (pihak pertama) setelah SK penetapan lembaga diterbitkan. 2. PPK memproses usulan pencairan dana ke Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Depdiknas dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk membayarkan/mengirimkan dana ke rekening lembaga penerima. 3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) membayarkan/mengirimkan dana penyelenggaraan melalui bank yang ditunjuk oleh KPPN ke rekening lembaga penerima.


15

G. PELAPORAN KEGIATAN Sebagai penerima dana, Lembaga penyelenggara Program Paket C Umum diwajibkan untuk membuat dan menyampaikan laporan (teknis dan keuangan) yang terdiri atas: 1. Laporan awal yang disampaikan paling lambat 14 hari kerja setelah dana cair. Laporan awal tersebut berisi tentang rencana penggunaan dana yang sesuai dengan proposal yang diusulkan. Apabila ada perubahan kegiatan, wajib melaporkan kepada Direktur Pendidikan Kesetaraan dan mendapat persetujuan. 2. Laporan perkembangan kegiatan dibuat paling lambat 3 bulan setelah kegiatan berjalan. Laporan perkembangan berisi proses dan kemajuan serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya. 3. Laporan akhir dibuat paling lambat setelah 1 bulan kegiatan berakhir. Laporan akhir berisi hasil kegiatan yang telah dicapai dan keberhasilan program (success story).

BAB IV INDIKATOR KEBERHASILAN DAN PENGENDALIAN MUTU A. INDIKATOR KEBERHASILAN Indikator keberhasilan dari program bantuan Program Paket C Umum adalah sebagai berikut: a. Tersalurkannya dana bantuan Program Paket C Umum secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. b. Dana bantuan Program Paket C Umum dapat dimanfaatkan sesuai dengan proposal yang diajukan serta ketentuan yang berlaku. c. Adanya keberlanjutan jumlah peserta didik Program Paket C Umum sampai menyelesaikan program pendidikan dan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan. B. PENGENDALIAN MUTU Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program pemberian dana subsidi pendidikan Program Paket C Umum perlu dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas dan pencitraan publik. Pengendalian mutu dilakukan melalui monitoring/pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Petugas pengendali/pemantau terdiri atas: 1. Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota; 2. Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Ditjen PNFI; 3. Inspektorat Jenderal Depdiknas.

16



17

Aspek pengendalian mutu meliputi: 1. Manajemen penyelenggaraan program, yaitu:

BAB V PENUTUP

a. Manajemen Program Paket C Umum. b. Pengelolaan dana oleh lembaga Program Paket C Umum. c. Mutu layanan pembelajaran Program Paket C Umum. d. Mutu lulusan Program Paket C Umum. e. Program tindak lanjut terhadap lulusan Program Paket C Umum. 2. Laporan kegiatan, meliputi: a. Laporan Teknis, berisi minimal: 1) Tingkat keberhasilan Program Paket C Umum. 2) Masalah dan kendala yang dihadapi.

Dengan terbitnya Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi pedoman, rujukan dan petunjuk bagi pengelola dan lembaga penyelenggara pendidikan kesetaraan agar memahami kebijakan pemerintah di bidang pendidikan kesetaraan serta mampu membuat usulan/proposal sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku. Untuk itu diharapkan lembaga calon penerima bantuan sosial program Paket C Umum perlu membangun koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait baik di tingkat pusat maupun daerah agar program bantuan pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran dan mencapai indikator kinerja yang maksimal.

3) Upaya penanggulangan permasalahan. b. Laporan Keuangan 1) Pembukuan pengeluaran dan pemasukan. 2) Tanda bukti pengeluaran anggaran. 3) Tanda bukti pembayaran pajak. c. Success Story (jika ada), berisi: 1) Identitas peserta didik. 2) Tempat kerja/usaha. 3) Penghasilan. 4) Kontak person. Contoh sistematika laporan dan sukses story, terlampir. 18



19

LAMPIRAN-LAMPIRAN

20



21

Lampiran 1

2. Isi A. KATA PENGANTAR SISTEMATIKA PROPOSAL PENDIDIKAN PROGRAM PAKET C UMUM

1. Judul a. Judul program, Berisi informasi tentang : 1) Program yang diusulkan

B. HALAMAN REKOMENDASI Berupa surat rekomendasi Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota yang menjelaskan bahwa proposal yang diajukan layak dipertimbangkan mendapatkan kesempatan untuk menjadi penyelenggara Program Paket C Umum. C. DAFTAR ISI

2) Karakteristik umum warga belajar/peserta didik

BAB I PENDAHULUAN (maksimal 3 halaman)

3) Nama, alamat, identitas dan lembaga

1. Gambaran profil lembaga, pengalaman-pengalaman lembaga terkait dengan penyelenggaraan Program Paket C Umum, dan potensi yang mendukung lembaga baik internal maupun eksternal dalam melaksanakan Program Paket C Umum.

Contoh:

PROPOSAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PAKET C UMUM

LEMBAGA MASYARAKAT DESA HUTAN ARGOWILIS,

2. Internal: Sarana prasarana, tenaga pendidik/instruktur yang dimiliki yang relevan, dan informasi lain yang diperlukan. 3. Eksternal: lembaga mitra yang kompeten, kerja sama dengan instansi terkait, baik dalam proses pembelajaran maupun dalam penyaluran lulusan. Tujuan pelaksanaan Program Paket C Umum. 4. Rumusan tujuan; singkat, padat dan terukur serta relevan dengan pembelajaran yang akan diselenggarakan.

DESA CILONGOK, KAB. BANYUMAS, JAWA TENGAH TELP:.............

BAB II RENCANA AKSI A. Sasaran; karakteristik sasaran dan teknik rekrutmen.

22



23

B. Materi pelajaran yang akan diajarkan.

BAB IV RENCANA TINDAK LANJUT

C. Tutor/NST/instruktur, yang memiliki pengalaman dengan kompetensi masing-masing.

Apa yang akan dilakukan setelah proses pembelajaran Program Paket C Umum berakhir, seperti :

D. Pembelajaran terdiri dari:

A. Penempatan dan pendampingan lulusan yang bekerja.

1. Strategi pembelajaran; persentase pembelajaran teori dan praktek serta mekanisme/strateginya. 2. Persentase pembelajaran praktek dan mekanisme/ strateginya. Jika dilaksanakan dengan mitra kerja lembaga, agar dijelaskan bentuk kerja sama/kemitraannya.

BAB V INDIKATOR HASIL

E. Uji kompetensi meliputi penilaian peserta didik melalui teori dan praktek.

Rumusan indikator untuk mengukur keberhasilan Program Paket C Umum secara kuantitatif dan kualitatif, menjelaskan tentang:

BAB III PROGRAM AKSI

A. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas.

A. Lokasi penyelenggaraan.

B. Tingkat kompetensi yang dikuasai oleh peserta didik.

B. Tahapan pelaksanaan:

C. Persentase peserta didik yang disalurkan bekerja.

1. Perencanaan; 2. Proses pembelajaran teori; 3. Proses pembelajaran praktek; 4. Jadwal pembelajaran/pelatihan; 5. Tahapan evaluasi; 6. Uji kompetensi meliputi penguasaan teori dan praktek.

24

B. Pembinaan lulusan bagi yang berkeinginan untuk usaha mandiri, misalnya: dukungan pendanaan modal usaha, pendampingan teknis, dan advokasi lainnya yang diperlukan.


D. Persentase peserta didik (lulusan) yang diorientasikan berusaha/bekerja mandiri. BAB VI RENCANA ANGGARAN BELANJA Anggaran Program Paket C Umum harus dikelola dengan baik dan menghasilkan lulusan yang berkualitas serta lebih banyak berpihak kepada kebutuhan belajar masyarakat/ peserta didik, maka penggunaan anggaran pendidikan Program Paket C Umum secara umum harus mengacu pada petunjuk teknis.


25

BAB VII PENUTUP Berisi uraian singkat tentang seluruh rangkaian kegiatan yang direncanakan, dilengkapi dengan kesimpulan dan saran-saran. LAMPIRAN: · Ijin operasional dari Dinas Pendidikan.

Lampiran 2 PROFIL LEMBAGA 1. Nama Lembaga

: ........…………......................

2. Alamat Lengkap

: .……………………..................... .…………………….....................

3. No. Telp/HP

: ..……………………....................

4. Nama Ketua

: …..…………………....................

· Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga.

5. Nama Bank

: ..……………………....................

· Nama calon peserta didik dan calon tutor.

6. No. Rek. Bank A.n Lembaga : ..……….....................

· Nomor telepon yang dapat dihubungi:

7. Pemegang Rekening Bank : 1. ............................

· Copy buku rekening atas nama lembaga (tidak boleh ada c.q. nama orang).

2. ............................

No. Telp. pimpinan lembaga; No. Telp. sekretariat lembaga.

8. NPWP

: …..…………………....................

9. Program yang dilaksanakan saat ini: Pendidikan Kesetaraan : Paket A ( ...... ) Paket B ( ...... ) Paket C ( ...... ) Program Lain : 1. ................................................. 2. ................................................, dst

26



27

Lampiran 4

Lampiran 3

SURAT REKOMENDASI A. DATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR a. Data peserta didik Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama, Jenis Kelamin, Tempat/Tgl Lahir, dan alamat dilampirkan): No

Program

1

Paket A

2

Paket B

3

Paket C

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1

Paket A

2

Paket B

3

Paket C

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Jumlah

28

: ...............................................

Alamat

: ..............................................

Telah disetujui untuk diajukan ke Direktorat Pendidikan Kesetaraan ..................... untuk memperoleh dana Bantuan Sosial Penyelenggaraan Program Paket C Umum Tahun Anggaran 2010.

b. Data Tutor Pendidikan Kesetaraan (Perincian Nama, Tanggal Lahir, Jenis Kelamin, Lulusan Bidang Studi, Mata Pelajaran yang diajarkan, dan alamat dilampirkan): Program

Nama Lembaga

No. Tlp./Hp./Fax : ..............................................

Jumlah

No

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan .............................. menerangkan bahwa:


..........................., 2010 A.n. Kepala Dinas Pendidikan Kepala ............*)

............................ *) diisi oleh pejabat eselon III yang membidangi Pendidikan Nonformal dan Informal *) untuk lembaga yang berada di luar negeri, rekomendasi dapat berasal dari Atase Pendidikan pada konsulat jenderal RI pada negara tersebut Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum 29

30 Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

31

Nama Peserta Didik

No

Nama Tutor

LAMPIRAN 6

No

Lampiran 5

Tempat Lahir

Tanggal Lahir Tgl Bln Thn L/P

Agama

Ijazah Terakhir Tahun Lulus

Tempat Lahir

Tanggal Lahir L/P Tgl Bln Thn

Agama

Tahun Masuk Ket Kesetaraan

Ijazah Tahun Jurusan Pengalaman Bidang sbg tutor (th) Matpel Ket Terakhir Lulus

BIODATA PENDIDIK/TUTOR & TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN NAMA LEMBAGA ....................................…………… LOKASI : …………………………………........ TAHUN 2010

Nama Orang tua

NAMA LEMBAGA :………………………….…………… LOKASI……………………………………........... TAHUN 2010

BIODATA PESERTA DIDIK DAN TUTOR

Lampiran 7

Bab II Pelaksanaan Program, berisi: FORMAT LAPORAN

Penyajian laporan kegiatan, mengikuti sistematika sebagai berikut: 1. Halaman Depan (sampul) memuat: a. Judul laporan (sesuai proposal awal). b. Nama lembaga penyelenggara Program Pendidikan Program Paket C Umum. c. Alamat lengkap lembaga penyelenggara Program Paket C Umum: nama jalan, nomor, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, kode pos, nomor telepon, dan nomor fax. 3. Halaman Kata Pengantar. 4. Halaman Daftar Isi. 5. Isi Laporan.

A. Program yang dilaksanakan: menguraikan secara rinci tentang jenis keterampilan/vokasi yang dikembangkan, kompetensi yang ingin dicapai dari peserta didik, kurikulum dan materi belajar, dan informasi lain tentang program yang telah dilaksanakan. B. Proses Pelaksanaan Program: menjelaskan tentang rangkaian kegiatan yang telah terjadi dalam melaksanakan program yang meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, evaluasi, dan sertifikasi, serta penempatan kerja. Pada bagian ini juga perlu menguraikan tentang keterlibatan pihak lain (mitra kerja), baik dalam program pendidikan dan pelatihan maupun dalam penyaluran lulusan program. C. Masalah dan Solusinya: menjelaskan tentang berbagai masalah, tantangan, dan hambatan yang dihadapi selama menyelenggarakan program serta solusi pemecahan permasalahan yang dilakukan sehingga hambatan-hambatan tersebut dapat dikurangi.

Bab I Pendahuluan: memuat: A. Latar Belakang: menyajikan uraian mengapa laporan kegiatan diperlukan yang mengarah pada akuntabilitas (bisa dipertanggungjawabkan), transparansi (terbuka), dan pencitraan publik (meyakinkan masyarakat) dari program yang diselenggarakan.

Bab III Hasil yang Dicapai, menjelaskan secara rinci hasilhasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan. Bab ini memuat:

B. Tujuan: menyajikan tujuan dari penyusunan laporan.

Menjelaskan berapa banyak peserta didik di awal dan berapa banyak yang berhasil menyelesaikan program, serta berapa persentase keberhasilan yang dicapai. Pada bagian ini, dijelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan yang dialami peserta didik dalam mengikuti program. Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum 33

C. Manfaat Program: menguraikan manfaat yang dihasilkan baik bagi lembaga maupun bagi peserta program.

32


A. Peserta Didik yang Berhasil Menyelesaikan Program

B. Lulusan yang Bekerja Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yang bisa ditempatkan bekerja (sebutkan bidang tugas dan nama perusahaannya). Pada bagian ini, dijelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan penyelenggara menempatkan lulusan bekerja. C. Lulusan yang Membuka Usaha Mandiri Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yang berhasil membuka usaha mandiri (sebutkan jenis dan alamat tempat usahanya). Pada bagian ini, jelaskan pula penyebab keberhasilan maupun kegagalan penyelenggara membimbing dan mendampingi lulusan dalam membuka usahanya.

Catatan: Uraian pada tiap bagian dapat disertai dengan tabel, grafik, gambar, dan foto kegiatan yang relevan, sehingga penjelasan menjadi lebih lengkap dan menarik. LAMPIRAN-LAMPIRAN: Minimal terdiri atas: 1. Matrik Success Story 2. Laporan Keuangan 3. Dokumen-dokumen kegiatan termasuk sertifikat kompetensi.

D. Lulusan yang Masih dalam Proses Penempatan/Mengembangkan Usaha Mandiri Menjelaskan berapa banyak lulusan (dan berapa %) yang masih belum bisa ditempatkan bekerja atau membuka usaha mandiri, faktor-faktor penyebabnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan bagi mereka. Bab IV Kesimpulan dan Rekomendasi: A. Kesimpulan Berisi simpulan-simpulan rasional dari keseluruhan kegiatan yang telah dilakukan. B. Rekomendasi Berisi upaya pemecahan masalah untuk perbaikan program di masa yang akan datang.

34



35


37

Foto

Sumber Penerimaan

Jumlah

Dari...... tgl ....

L/P

Lama Pembelajaran

PEMBUKUAN

Jenis Ketr/ Nama & alamat tempat kerja/ vokasi usaha

MATRIK SUCCESS STORY

(3)

Jumlah (Rp)

Honorarium instruktur 2.

Jumlah

Pembelian ATK a. Kertas b. dll

(5)

Uraian Pengeluaran

Ket

Saldo

(6)

Banyaknya

(7)

Jumlah (Rp)

(..........................)

Stempel lembaga

Pemimpin/Lembaga

1.

(4)

No.

Kontak person

..........,..............2010

Penghasilan

PENGGUNAAN DANA BANSOS PENYELENGGARA PAKET C UMUM

Nama

(2) (1) 1. Dari Direktorat Kesetaraan tgl.....

No

Contoh:

Lampiran 9

No

Lampiran 8

Keterangan:

Lampiran 10

1) Diisi dengan nomor urut penerimaan dana bantuan sosial. 2) Diisi dengan uraian penerimaan disertai tanggal penerimaan/penarikan dana bantuan sosial dari bank, secara bertahap sesuai kebutuhan. 3) Diisi dengan jumlah dana yang diterima/ditarik dari bank.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI NO.

KELENGKAPAN ADMINISTRAS

1.

Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota

2.

4) Diisi dengan nomor urut pengeluaran/penggunaan dana, sekaligus sebagai nomor bukti pengeluaran yang harus dilampirkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan laporan keuangan.

Nomor Rekening Bank A.n. Lembaga Pengusul

3.

Ijin Operasional lembaga dari Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten/Kota

5) Diisi dengan uraian pengeluaran/penggunaan dana, disertai tanggal pengeluaran.

4.

NPWP atas nama lembaga

6) Diisi dengan banyak/atau jumlah pembelian/pembayaran, seperti: 2 rim, 3 orang, 5 buah, dan seterusnya

5.

Akte Notaris Lembaga/ Keterangan Badan Hukum Lainnya

6.

Surat pernyataan kesanggupan

7) Diisi dengan jumlah dana yang dikeluarkan. 8) Saldo diisi dengan selisih antara jumlah kolom (3) dengan jumlah kolom (7).

ADA TIDAK ADA

KETERANGAN

Rekomendasi Tim Penilai (beri cek list) Lanjut ke penilaian substansi Gugur ....………., ................... 2010 Penilai 1 ..............

38


Penilai 2 ..............


Penilai 3 ..............

39


41

Pendahuluan

Rencana Aksi

Program Aksi

Tindak Lanjut

2

3

4

5

7 Rencana Anggaran Belanja

Komponen yang dinilai 6 Indikator Keberhasilan

No

Sub komponen

Kesesuaian rencana penggunaan dana dengan pedoman

a. Jumlah peserta didik yang berhasil menyelesaikan kegiatan pembelajaran sampai tuntas b. Tingkat kompetensi yang dapat dicapai peserta didik c. Persentase peserta yang disalurkan bekerja

Sub komponen

1

1

Skor Penilaian 2 3 4

Skor Penilaian 2 3 4

CONTOH INSTRUMEN PENILAIAN SUBSTANSI

a. Ketepatan jenis bantuan yang diajukan b. Kelengkapan alamat dan identitas lembaga c. Kejelasan dan kesesuaian a. Gambaran profil lembaga b. Pengalaman lembaga c. Potensi yang mendukung internal maupun eksternal a. Ketepatan sasaran b. Teknik Rekruitmen c. Bahan ajar yang akan diajarkan d. Kompetensi Tutor/NST/Instruktur a. Perencanaan b. Proses Pembelajaran c. Praktek lapangan d.Jadwal Pembelajaran/pelatihan e. Evaluasi a. Penempatan dan pendapingan lulusan b. Pembinaan yang berkelanjutan

Lampiran 11 (Lanjutan)

Judul

Komponen yang dinilai

1

No

Lampiran 11

Bobot

Bobot

Skor Total

Skor Total

10

11

12

Ket

Lampiran 13

42

8 7

Bulan

1234512345612345 12345 12345 12345123456 12345 12345612345 12345123456 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345612345 12345 12345 12345123456 12345612345 12345 12345 123456 12345123456 12345612345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345 12345

KETERAMPILAN PENDIDIKAN KESETARAAN

3

4

5

6

123 123 123

2

PETUNJUK PENGGUNAAN DANA INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN

6 Penyaluran Dana

5 Penetepan Lembaga

4 Verifikasi/Visitasi Proposal

3 Penilaian Proposal

2 Klasifikasi Proposal

1 Penerimaan Proposal Bansos

1

Kegiatan No

Lampiran 12

JADWAL KEGIATAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) KESETARAAN PROGRAM PAKET C UMUM TAHUN 2010

9

123 123 123 12345123456 12345612345


KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN NONFORMAL DAN INFORMAL DIREKTORAT PENDIDIKAN KESETARAAN JAKARTA, 2010 Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

43

KATA PENGANTAR Kreativitas dan produktivitas peserta didik pendidikan kesetaraan sangat berpengaruh untuk meningkatkan mutu sumberdaya manusia (SDM). Sumberdaya manusia yang kreatif dan produktif akan menampilkan hasil kerja atau kinerja yang baik, secara perorangan atau kelompok. Pendidikan dapat berperan untuk membangun kreativitas dan produktivitas SDM sekaligus penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan dunia kerja dan kesiapan belajar sepanjang hayat. Pendidikan Kesetaraan dirancang untuk memberikan pengakuan terhadap pembelajaran mandiri dan pengetahuan yang diperoleh di jalur pendidikan luar sekolah. Pendidikan Kesetaraan menguatkan kreativitas, produktivitas dan mengoptimalkan potensi diri pada seseorang melalui pembelajaran kecakapan hidup.

pilan bagi peserta didik dalam membekali keterampilan berwirausaha melalui Pra Koperasi pendidikan kesetaraan. Jakarta, Januari 2010 Direktorat Pendidikan Kesetaraan

Dr. Triyadi.

Untuk meningkatkan mutu Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Pendidikan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal menyediakan dana keterampilan bagi peserta didik Program Paket A, Paket B dan Paket C yang memberikan rujukan teknis dalam pengelolaan keterampilan dalam pengalokasian dana dekonsentratrasi pendidikan kesetaraan. Petunjuk pengelolaan dana keterampilan ini diharapkan dapat dijadikan pegangan bagi para pengelola, penyelenggara Program Pendidikan Kesetaraan dalam memberikan layanan terbaiknya kepada peserta didik memiliki keterampilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (Paket A), untuk memenuhi tuntutan dunia kerja (Paket B) dan keterampilan berwirausaha (Paket C). Dengan adanya petunjuk pengelolaan ini, diharapkan semakin memahami arti penting program keteram44



45

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN BANTUAN PEMBIAYAAN KETERAMPILAN KESETARAAN INTEGRASI KEWIRAUSAHAAN BERBASIS PRA KOPERASI A. PENDAHULUAN Pembangunan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Sektor pendidikan sebagai penggerak untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membentuk menusia yang berkualitas, mandiri, kreatif, inovatif dan mampu mengolah potensi yang ada di masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disekelilingnya. Sesuai dengan 3 (tiga) pilar strategi pembangunan yang telah di canangkan oleh Presiden RI 20092014 yaitu: pemberdayaan (empowerment), kewirausahaan (entrepreuneurship) dan pengembangan ekonomi kreatif. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta mengembangkan sikap dan kepribadian professional. Salah satu ruang lingkup pendidikan nonformal adalah pendidikan kesetaraan. Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C. Merujuk pada Permen Diknas No. 23 tahun 2006 tentang Standar Kom46


petensi Lulusan yang menyatakan bahwa pendidikan kesetaraan berorentasi pengembangan olahkarya untuk mencapai keterampilan fungsional yang menjadi kekhasan program Paket A, Paket B dan Paket C. Maka tidak salah bila seluruh lembaga pendidikan mengembangkan kewirausahaan sebagai salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk itu Direktorat Pendidikan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2010 memulai merintis pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan untuk kemandirian peserta didik dalam wadah pra koperasi. Pendidikan kesetaraan melalui pendidikan kecakapan hidup telah dimulai oleh Ditjen PNFI dalam kurun waktu lima tahun kedepan diharapkan pendidikan kecakapan hidup (PKH) sudah dapat meningkatkan kualitas lulusannya. Perencanaan program dan pelaksanaan di lapangan yang melibatkan lembaga-lembaga masyarakat sebagai satuan PNFI harus diorientasikan untuk membangun kemandirian peserta. Ukuran sukses pelaksanaan program di masyarakat sebagai dampak dari investasi pemerintah adalah dihasilkannya kemandirian masyarakat baik dengan bekerja maupun usaha mandiri. Secara spesifik, Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills) yang dikembangkan melalui jalur pendidikan nonformal memiliki sasaran peserta didik yang berasal dari warga masyarakat yang membutuhkan keterampilan untuk bekerja, khususnya mereka yang tidak mampu, tidak sekolah, menganggur, dengan menitikberatkan pada pendidikan dan pelatihan keterampilan (vocational) sesuai dengan kebutuhan pasar, dunia usaha dan dunia industri, serta potensi lokal yang layak untuk dikembangkan menjadi usaha ekonomi.


47

bangun masyarakat, bangsa dan negaranya (UUD 45 Pasal 28C Ayat 2).

B. TUJUAN 1. Umum Memberikan/meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan peserta didik kesetaraan untuk kemandirian dalam berusaha serta kesejahteraannya dalam kelompok usaha bersama (Pra Koperasi). 2. Khusus

c. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan (UUD 45, Pasal 31 Ayat 1). d. Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (UUD 45 pasal 33 Ayat 4).

a. Mengembangkan kemampuan wirausaha peserta didik. b. Meningkatkan kesejahteraan peserta didik. c. Mengurangi pengangguran dengan mendorong usaha mandiri peserta didik. d. Mendorong pembentukan wadah usaha bersama peserta didik dalam bentuk pra-koperasi. C. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Dasar 1945. a. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia (UUD 45 Pasal 28C ayat 1). b. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk mem48


2. Undang –undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 tahun 2003. a. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (USPN Pasal 4 ayat 3). b. Pendidikan Nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional (USPN Pasal 26 Ayat 2). D. SASARAN 1. Sasaran peserta adalah peserta didik pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C. 2. Sasaran kegiatan adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan peserta didik dengan wirausaha dan kemandiriannya. Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

49

3. Sasaran hasil adalah dapat digunakan sebaik-baiknya usaha mandiri peserta optimalisasi dana untuk usaha mandiri dan pembentukan lembaga usaha bersama (menuju ke koperasi). 4. Bentuk kegiatan adalah bantuan (intervensi) pembiayaan untuk mendukung kewirausahaan peserta agar mandiri dan sejahtera. E. ALOKASI PEMBIAYAAN 1. Komponen biaya dimasukan ke dalam komponen biaya di masing-masing paket pendidikan kesetaraan yang ada di dana dekonsentrasi, sedangkan besarnya dana per-peserta atau per-kelompok adalah sebagai berikut: a. Paket A sebesar Rp. 200.000 /per-peserta atau sebesar Rp. 4.000.000/kelompok (20 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket A. b. Paket B sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebesar Rp. 7.500.000/kelompok (25 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket B. c. Paket C sebesar Rp. 300.000/per-peserta atau sebesar Rp. 9.000.000/kelompok (30 peserta) pada setiap lembaga yang mendapatkan bantuan penyelenggaraan Paket C. 2. Untuk kelas baru, alokasi dana yang digunakan untuk keterampilan peserta didik dimasing-masing paket di gunakan dengan pembagian sebagai berikut: 50


a. Paket A 60 % untuk pelatihan keterampilan, dan 40 % untuk modal usaha produktif sebagai usaha bersama. b. Paket B 40 % untuk pelatihan keterampilan, dan 60% untuk modal usaha produktif secara bersama, atau digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau berusaha mandiri. c. Paket C 30% untuk pelatihan keterampilan, dan 70% untuk modal usaha produktif secara bersama, atau digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau berusaha mandiri. 3. Ketentuan penggunaan dana a. Alokasi pembagian peruntukan pembiayaan keterampilan ini, digunakan untuk kelas baru, sedangkan untuk kelas lanjutan alokasi biaya keterampilan 100% digunakan untuk modal usaha produktif secara bersama, maupun digunakan untuk modal bergulir bagi peserta didik yang mau usaha mandiri. b. Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan ini bukan hanya untuk berproduksi, tetapi juga dapat digunakan untuk keterampilan manajemen, pemasaran, dll. F. PENGGUNAAN BIAYA 1. Paket A Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 60% antara lain untuk : a. Pembelian bahan praktek Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

51

b. Transportasi narasumber

c. Materi dan ATK kelompok

c. Materi dan ATK kelompok

d. Pelaporan

d. Pelaporan

Penggunakaan dana modal usaha 70% antara lain untuk

Penggunaan dana modal usaha sebesar 40% antara lain digunakan untuk:

a. Kartu anggota b. Modal usaha produktif

a. Kartu anggota b. Modal usaha produktif

4. Untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan program di atas, maka diperlukan adanya:

2. Paket B

a. Anggaran dasar dan rumah tangga usaha bersama

Penggunaan dana pelatihan keterampilan sebesar 40 % antara lain digunakan untuk

b. Mekanisme pengelolaan usaha bersama produktif c. Mekanisme pembagian keuntungan usaha

a. Pembelian bahan praktek

d. Struktur pengelola dan pembagian tugas masing-masing

b. Transportasi narasumber

e. Jaringan kerja sama dengan stakeholders

c. Materi dan ATK kelompok d. Pelaporan

G. PERINTISAN USAHA DARI BANTUAN BIAYA

Penggunaan dana modal usaha 60% antara lain untuk

Untuk menjamin keberhasilan membentuk kemandirian peserta maka, setiap kelompok belajar pendidikan kesetaraan harus melakukan upaya perintisan usaha yang dibimbing oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan sebagai berikut:

a. Kartu anggota b. Modal usaha produktif 3. Paket C Penggunaan dana pelatihan keterampilan 30% antara lain digunakan untuk: a. Pembelian bahan praktek b. Transportasi narasumber 52


1. Seluruh peserta didik mendapatkan bimbingan intensif dari lembaga penyelenggara dalam menyusun rencana perintisan usaha dan pengelolaanya 2. Rumusan bentuk kegiatan usaha yang dilakukan oleh peserta disesuaikan dengan potensi ekonomi yang dapat dilakukan di daerah masing-masing Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

53

3. Rencana rintisan usaha peserta diajukan ke lembaga dengan menggunakan formulir usulan kegiatan usaha peserta sebagai bahan untuk pencairan dana disertai dengan kwitansi dan berita acara serah terima dana dari lembaga ke peserta. 4. Kelompok peserta yang berusaha bersama menyusun pengurus untuk menjalankan usaha bersama tersebut. 5. Pengelolaan usaha dilakukan secara demokratis dan transparan (direncanakan dan dilaksanakan oleh, dari dan untuk seluruh peserta dimasing-masing lembaga)

PENDIDIKAN KESETARAAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN (PRA-KOPERASI) Alur Pendidikan Kesetaraan Berbasis Kewirausahaan Penyelengggara Diksetara Penyusunan AD/ART Peserta Didik Motivasi Kewirausahaan

Pembentukan Kelompok Usaha Bersama

6. Pembinaan rintisan usaha dilakukan oleh lembaga penyelenggara dan/atau kerjasama dengan instansi lain terkait

Pemilihan Calon Pengurus

7. Rintisan usaha yang dilakukan diarahkan untuk membentuk wadah usaha ekonomi bagi semua anggota dan disarankan berbentuk koperasi (karena memudahkan akses dan dukungan dari instansi lain yang relevan)

Pelatihan Manajemen Usaha Bersama

H. MODEL PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DIKSETARA Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan kemandirian melalui pengembangan kewirausahaan yang telah dicanangkan oleh Presiden RI, maka dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan melalui dana dekonsentrasi di setiap provinsi, maka perlu dilakukan model pelaksanaan seperti pada bagan berikut. Ketentuan pelaksanaan model pendidikan kesetaraan berbasis pengembangan kewirausahaan tersebut adalah sebagai berikut:

Menentukan jenis Usaha Bersama Menetapkan Pengurus UB Menetapkan Simpanan Peserta

Menjalankan perintisan usaha bersama atau mandiri

Peningkatan Pendapatan & Kesejahteraan Peserta Didik

Membuat Aturan Main Usaha dan Organisasi

peserta yang disesuaikan dengan potensi dan serta kebutuhan pasar atas barang dan jasa 2. Penambahan pembelajaran keterampilan selama proses pembelajaran peserta didik menyelesaikan program paket A, B dan C 3. Pelatihan kewirausahaan dilakukan bersamaan dengan pembelajaran masing-masing paket. 4. Perintisan usaha peserta didik dapat dilakukan selama proses pembelajaran paket A, B dan C

1. Pembelajaran peserta didik paket A, B dan C, dilakukan integratif dengan pembelajaran keterampilan kepada 54



55

I. INDIKATOR KEBERHASILAN

sarnya ditentukan oleh anggota (maksimal 2%).

Adapun indikator keberhasilan pelaksanaan program pendidikan kesetaraan paket A, B dan C berbasis kewirausahaan ini adalah sebagai berikut:

5. Anggota yang meminjam apabila terlambat melakukan pelunasan sesuai dengan perjanjian dikenakan denda yang besanya ditentukan anggota (maksimal 5%) dari pinjaman.

1. Minimal 60% peserta didik mendapatkan penghasilan

6. Seluruh pengelolaan dana bergulir dilakukan dengan prinsip tertib, transparan, akuntabel dan terus bertambah.

2. Adanya usaha mandiri peserta atau kelompok usaha bersama 3. Peserta didik mampu mengembangkan modal usahanya 4. Berputarnya bantuan pembiayaan keterampilan sebagai modal bergulir (revolving fund) 5. Lembaga penyelenggara mampu membina peserta didik kesetaraan berbasis kewirausahaan (membentuk pra-koperasi) J. SISTEM REVOLVING FUND Sacara umum pengembangan kewirausahaan peserta didik kesetaraan, untuk perintisan usaha maka dana yang ada dapat digunakan untuk modal bergulir dengan sistem sebagai berikut: 1. Masing-masing peserta didik secara mandiri atau berkelompok dapat meminjam dari dana modal usaha sesuai dengan kelayakan usaha yang diajukan. 2. Peminjam mengembalikan dana sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam anggaran dasar. 3. Setiap peserta didik secara mandiri atau kelompok yang meminjam modal usaha bersama melakukan perjanjian penggunaan dana. 4. Pengembalian dana usaha ditambah dengan jasa yang be56


K. PENGUATAN RINTISAN USAHA PESERTA MENGGUNAKAN INKUBASI BISNIS Untuk memperkuat kemampuan berusaha peserta didik pendidikan kesetaraan, maka sistem inkubasi bisnis dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut: 1. Lembaga penyelenggara melakukan pendampingan manajemen, finansial, pasar, dan produksi untuk menjamin keberlangsungan program 2. Peserta didik terus melatih diri dan kelompoknya untuk terus berusaha untuk memutar dana belajar usaha dan mendapatkan keuntungan 3. Lembaga penyelenggara melakukan upaya untuk mendukung kemitraan usaha dengan pengusaha lokal yang telah jadi dengan model sub-kontrak, sub-agen, sub-selling (usaha plasma dan inti). L. PENUTUP Demikian petunjuk teknis pelaksanaan untuk penggunaan bantuan pembiayaan keterampilan dalam rangka melaksanakan pendidikan kesetaraan berbasis kewirausahaan (pra-koperasi) ini disusun untuk menjadi acuan bagi pelaksanaan program di daerah. Petunjuk Teknis Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket C Umum

57

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET C UMUM

Recommend Documents