Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

i

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN NOMOR : HK.02.02/IV/001860/2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA MANUSIA KESEHATAN

Menimbang

:

a.

b.

c.

d.

e. Mengingat

:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

bahwa sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 kualifikasi minimal bagi tenaga kesehatan diluar tenaga medis adalah Diploma III; bahwa pemerintah sudah menyiapkan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum Diploma III melalui program percepatan pendidikan bagi tenaga kesehatan; bahwa program percepatan pendidikan yang disiapkan dilaksanakan dengan mengakui capaian pembelajaran (CP) seseorang yg diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL); bahwa dalam penyelenggaraan program percepatan pendidikan, pemerintah dan pemerintah daerah memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta dengan status Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/Polri kepada institusi pendidikan berupa biaya pendidikan; bahwa untuk itu perlu disusun Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607); Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;


ii

Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III; 10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau; 11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. 8.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU

:

Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini;

KEDUA

:

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam penyelenggara program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dalam hal bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA

:

Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 27Juli 2017 KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

USMAN SUMANTRI Tembusan: 1. 2. 3. 4. 5.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia; Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan Institusi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan


iii

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Karunia dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Tenaga Kesehatan telah dapat diselesaikan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menetapkan kualifikasi minimum, yakni Diploma III bagi tenaga kesehatan kecuali tenaga medis. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), sampai dengan bulan April 2015 masih terdapat sekitar 74. 601 tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang masih memiliki kualifikasi pendidikan setara Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI). Apabila sampai dengan tahun 2020 tenaga kesehatan tersebut belum memiliki kualifikasi Diploma III maka yang bersangkutan akan menjadi asisten tenaga kesehatan dan tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan. Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan melakukan upaya untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga kesehatan melalui Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dari JPM dan JPT-DI ke Diploma III Pembiayaan penyelenggaraan program percepatan pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat. Bagi peserta dengan status Aparatur Sipil Negara atau anggota TNI/Polri diberikan bantuan biaya pendidikan, bantuan tersebut diberikan kepada institusi pendidikan berupa bantuan biaya pendidikan. Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan yang terkait lainnya dalam hal bantuan biaya pendidikan dan pembiayaan lainnya pada Program Percepatan Pendidikan. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungan serta kontribusinya dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini Jakarta, 21 Juli 2017 Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Achmad Soebagjo Tancarino NIP. 196007311989031003


iv

DAFTAR ISI KEPUTUSAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN …………….…………………………………………………………...…………………

i

KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………........

iv

DAFTAR ISI …………………………………………………………………………...………………...

v

PENDAHULUAN …………………………………………………………………….......

1

A. Latar Belakang ……………………………………………………………………….

1

B. Landasan Hukum …………………………………………….………………….......

2

C. Tujuan ………………………………………………………………………………….

3

D. Sasaran………… ……………………………………………………………………..

3

E. Ruang Lingkup………………………………………………………………………

3

SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN …………………………………….......

4

A. Sumber Pembiayaan...……………………………………………………………….

4

B. Komponen Operasional Pembiayaan ……………………………………………

4

PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN …………………………………

7

A. Pengertian Bantuan Biaya Pendidikan …………………………………….……….

7

B. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan …………………………………….

7

C. Sumber dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan …………………….………….

7

D. Penerima Bantuan BIaya Pendidikan ………………………………………………

8

E. Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan ……………………………………..

8

F. Mekanisme Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan …...………………………

9

G. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan..…………………………

9

PENGENDALIAN PROGRAM …………………………………….………………......

10

A. Pengendalian………………………….. …………………………………….……….

10

B. Pelaporan………………………………………. ……………………………………..

10

C. Sanksi…………………………………………………………………….…………….

11

PENUTUP ………………………………………………………………..………………..

12


v

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah melakukan berbagai upaya diantaranya melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan meliputi perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan. Pengadaan tenaga kesehatan dilakukan melalui Pendidikan Tinggi bidang Kesehatan, yang salah satunya ditujukan bagi peningkatan kompetensi tenaga kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. Upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan diantaranya melalui pendidikan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan adalah dengan menetapkan kualifikasi minimum, yakni Diploma III bagi tenaga kesehatan kecuali tenaga medis. Lebih lanjut Pasal 88 menyatakan bahwa tenaga kesehatan lulusan pendidikan di bawah Diploma III yang telah melakukan praktik, tetap diberikan kewenangan untuk menjalankan praktik sebagai tenaga kesehatan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun setelah Undang-Undang diundangkan. Apabila sampai batas waktu masa transisi yang bersangkutan belum meningkatkan pendidikan ke jenjang Diploma III, maka status tenaga kesehatan tersebut akan berubah menjadi asisten tenaga kesehatan. Perubahan status tersebut akan memberikan dampak baik bagi tenaga kesehatan maupun bagi fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi tenaga Kesehatan akan memiliki dampak diantaranya: (1) tenaga kesehatan menjadi asisten tenaga kesehatan; (2) tidak memiliki kewenangan melaksanakan praktik sebagai tenaga kesehatan; (3) harus bekerja dibawah supervisi tenaga kesehatan. Sedangkan dampak bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat dia bekerja akan menyebabkan: (1) fungsi pelayanan kepada masyarakat akan terganggu karena tenaga kesehatannya tidak ada/kurang; (2) fasyankes tidak lagi sesuai standar (akreditasinya turun); (3) kebutuhan formasi tenaga kesehatan akan melonjak. Data BKN (April 2015) masih terdapat 74.601 tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan yang masih memiliki kualifikasi pendidikan setara JPM dan JPT-DI baik yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun Swasta. Tenaga kesehatan tersebut belum dapat meningkatkan kualifikasi pendidikan karena tidak


1

dapat meninggalkan tempat bekerja, waktu pembelajaran yang kurang fleksibel ditempat pendidikan serta karena faktor usia. Sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang sudah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta untuk menambah motivasi bagi mereka untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualifikasinya maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan menyediakan bantuan biaya pendidikan bagi peserta program percepatan pendidikan tenaga kesehatan. Pemberian bantuan biaya pendidikan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di fasyankes untuk: 1) termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan ke Diploma III; 2) meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan; serta 3) meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan. Agar pemberian bantuan pendidikan ini dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka dipandang perlu dibuat Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. B. Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063) ; 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) ; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607) ; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508); 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III; 9. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau; Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

2

Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau; 11. Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/000693/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. 12. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau. 10.

C. Tujuan Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, dan para pemangku kepentingan yang terkait dalam hal bantuan biaya pendidikan dan pembiayaan lainnya pada Program Percepatan Pendidikan. D. Sasaran Sasaran dalam petunjuk teknis ini adalah: 1. Kementerian Kesehatan; 2. Kementerian Keuangan; 3. Badan Pemeriksa Keuangan; 4. Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota; 5. Badan Kepegawaian Daerah; 6. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota; 7. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Bagian Keuangan, Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota; 8. Badan Pengawas Daerah, Inspektorat Daerah; 9. Perguruan Tinggi Bidang Kesehatan; 10. Instansi terkait lainnya. F. Ruang Lingkup Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini mengatur hal-hal sebagai berikut: 1. Sumber dan komponen pembiayaan 2. Pelaksanaan bantuan biaya pendidikan 3. Pengendalian Program


3

BAB II. SUMBER DAN KOMPONEN PEMBIAYAAN A. Sumber Pembiayaan Pembiayaan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan, dapat bersumber dari: 1. APBN, berupa dana bantuan biaya pendidikan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan; 2. APBD 3. Peserta Program Pendidikan 4. Sumber pembiayaan lain yang tidak mengikat B. Komponen Pembiayaan Komponen pembiayaan pada penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 1. Bagi institusi pendidikan tinggi negeri dengan status Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Hukum Pendidikan (BHP) berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan. 2. Bagi institusi pendidikan tinggi negeri dengan status Non BLU berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku kepada Kementerian Kesehatan 3. Bagi institusi pendidikan swasta berpedoman kepada Surat Keputusan pimpinan institusi pendidikan yang telah disetujui oleh senat Perguruan Tinggi. Komponen penerimaan Institusi Pendidikan dapat terdiri dari : 1. Biaya registrasi dan 2. DPP/uang pembangunan 3. Uang kuliah/SPP 4. KTM 5. Seragam 6. Internet 7. Perpustakaan dan Laboratorium 8. BEM 9. UAP/Uji Kompetensi/PPK 10. PKL/PKK/PBL/PL 11. Cetak blanko ijazah 12. Penatausahaan ijazah/transkrip 13. Wisuda Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

4

Contoh : Poltekkes A (BLU) sudah menggunakan sistem uang kuliah tunggal maka dapat memungut komponen biaya registrasi dan UKT. Poltekkes B (PNBP) dapat memungut komponen biaya registrasi, uang pembangunan/DPP, SPP, BEM, Internet, Perpustakaan dan Laboratorium, KTM, UAP/Uji Kompetensi/PPK, PKL/PKK/PBL/PL, Cetak blanko ijazah, Penatausahaan ijazah/transkrip dan wisuda. STIKES C komponen dapat memungut biaya Biaya registrasi, DPP/uang pembangunan, Uang kuliah/SPP, Internet, Perpustakaan dan Laboratorium, Seragam, BEM, KTM, UAP/Uji Kompetensi/PPK, Cetak blanko ijazah, Penatausahaan ijazah/transkrip, PKL/PKK/PBL/PL, Wisuda Komponen operasional penyelenggaraan pendidikan pada Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat digunakan antara lain, meliputi :

1

Komponen Pembiayaan Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL

2

Biaya SPP

No

Item Pembiayaan a. b. c. d. e. f.

Keterangan

ATK Penggandaan formulir asesmen RPL Konsumsi Rapat Honor asesor asesmen RPL Transport asesor RPL dan kegiatan lainnya yang menurut sifatnya terkait langsung dengan penerimaan peserta Program Percepatan Pendidikan

a. Persiapan PBM meliputi : 1) rapat persiapan 2) penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester (RPS) 3) penggandaan (modul, kalender akademik, RPS,dll) 4) perjalanan dinas dosen pada saat koordinasi persiapan PBM dengan tutor di lokasi pembelajaran diluar kampus. b. Pelaksanaan PBM meliputi : 1) belanja bahan ATK, fotocopy; 2) belanja honor bagi dosen, tutor, pembimbing praktik laboratorium; 3) perjalanan dinas dosen pada saat pembelajaran di lokasi pembelajaran diluar kampus 4) transportasi tutor lokal; Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

5

No

Komponen Pembiayaan

Item Pembiayaan

Keterangan

5) jasa lahan praktek c. Pelaksanaan evaluasi PBM meliputi : 1) rapat evaluasi 2) belanja bahan ATK, fotocopy UTS/UAS; 3) transport lokal penguji praktek/ yudisium/try out UKOM; 3

Biaya Diluar SPP a. DPP

b. Belanja Mahasiswa

Peruntukannya untuk pengembangan pendidikan diluar bangunan, misalnya untuk : 1) pengembangan SDM pengelola Program Percepatan Pendidikan di Perguruan Tinggi penyelenggara; 2) koordinasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan ; 3) belanja jasa (telepon dan jaringan internet) 4) dst… Belanja mahasiswa meliputi biaya : 1) PPSM; 2) Kartu mahasiswa; 3) Iuran internet; 4) Iuaran perpustakaan; 5) Jas almamater; 6) Iuran BEM

c. Lain-lain

Catatan: Contoh Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan tertera pada Lampiran.


6

BAB III. PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN A . Pengertian Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang langsung diberikan kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan yang besarannya disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia. Perguruan Tinggi (PT) penyelenggara Program Percepatan Pendidikan terdiri dari PT Negeri (BLU dan Non BLU) dan PT Swasta, sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau. Dengan adanya variasi PT penyelenggara tersebut, terdapat variasi biaya penyelenggaraan pendidikan, dengan perhitungan rata-rata sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester. Dari besaran penyelenggaraan pendidikan, dialokasikan dari dana APBN sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per mahasiswa per semester, sedangkan selisih biaya sebesar maksimal Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester (disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di PTN atau keputusan pimpinan institusi pendidikan dan telah disetujui oleh senat bagi PTS), dapat bersumber dari APBD dan atau peserta Program Percepatan Pendidikan. B. Tujuan Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tujuan Pemberian bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah : 1. Sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tenaga kesehatan termotivasi untuk meningkatkan kualifikasi melalui pendidikan Diploma III. 2. Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui peningkatan mutu tenaga kesehatan. C. Sumber dan Besaran Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan biaya program percepatan pendidikan bagi tenaga kesehatan dialokasikan melalui dana DIPA Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan. Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

7

Diluar biaya bantuan pendidikan ini dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan atau peserta Program Percepatan Pendidikan. D. Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Penerima dana bantuan program percepatan pendidikan adalah peserta yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terdiri dari peserta : 1. Program Reguler Kelas Karyawan di Poltekkes Kemenkes; 2. Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Poltekkes Kemenkes; 3. Program Afirmasi Program Percepatan Pendidikan melalui RPL. E. Kriteria Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Kriteria penerima bantuan biaya program percepatan pendidikan tenaga kesehatan adalah : 1. Lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I Bidang Kesehatan; 2. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL; 3. Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya dengan kualifikasi pendidikan paling rendah : a. Sekolah kebidanan (D-I) bagi bidan; b. Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi tenaga teknsi kefarmasian; c. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat; d. Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi terapi gigi dan mulut; e. Sekolah Menengah Analis Kesehatan (SMAK) bagi ahli teknik laboratorium medik; f. Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) bagi ahli Gizi; g. Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian; h. Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesinya bagi perekam medis dan informasi kesehatan; Selain kriteria tersebut di atas, tenaga kesehatan penerima bantuan biaya program percepatan pendidikan harus memenuhi persyaratan administratif sbb : 1. Melampirkan surat izin belajar dari pejabat pembina kepegawaian; 2. Melampirkan surat izin dari pimpinan instansi; 3. Melampiran surat keterangan tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain; 4. Melampirkan surat pernyataan kesediaan : a) menyelesaian pendidikan program percepatan sampai dengan selesai; b) mengabdi di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan instansi;


8

5. 6. 7. 8.

Program Studi yang diambil sesuai dengan profesi di pelayanan kesehatan; Surat keputusan hasil asesmen RPL yang ditetapkan oleh pimpinan PT; Satu lembar copy Ijazah terakhir; Mengisi biodata;

F. Mekanisme Pembayaran Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan pendidikan Tata cara pembayaran bantuan biaya pendidikan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu sebagai berikut : 1) Pusdik SDMK Badan PPSDMK melakukan proses pembayaran ke PT penyelenggara program percepatan pendidikan tenaga kesehatan berdasarkan SK Kabadan tentang Jumlah Peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan sesuai dengan jenis dan besaran yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama. 2) Pembayaran bantuan biaya pendidikan bagi peserta Program Percepatan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti sah yang terdiri dari (1) Perjanjian Kerjasama; (2) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening PT; (3) Berita acara serah terima pekerjaan; (4) Berita acara pembayaran; 3) Jika terjadi kelebihan pembayaran oleh Pusdik SDMK Badan PPSDMK maka PT penyelenggara program mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja; 4) Jika Pusdik SDMK Badan PPSDMK tidak dapat memenuhi pembayaran, maka akan dibuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada PT penyelenggara program.

G. Jangka Waktu Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Tenaga kesehatan penerima bantuan biaya program percepatan pendidikan menerima bantuan biaya setiap tahun sampai yang bersangkutan menyelesaikan masa studinya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan pimpinan PT penyelenggara program tentang hasil asesmen RPL.


9

BAB IV. PENGENDALIAN PROGRAM A. Pengendalian Kementerian Kesehatan melalui Badan PPSDM Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan pengendalian pelaksanaan bantuan biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengendalian program bertujuan untuk menjamin penyeleggaraan bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan tenaga kesehatan berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan pengendalian penyaluran bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Tenaga Kesehatan ini dilakukan melalui: 1. Pelaksanaan sosialisasi mekanisme bantuan biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan oleh Pusat kepada dinas kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota. 2. Penyelesaian masalah secara terus menerus dilakukan atas permasalahan yang terjadi dalam proses pelaksanaan bantuan biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. 3. Rekonsiliasi data penerima bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan instansi terkait. 4. Dengan melakukan pengendalian, akan diperoleh data tenaga kesehatan penerima bantuan biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang valid dan pelaksanaan pembayaran bantuan biaya program percepatan pendidikan tenaga kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk mewujudkan pembayaran bantuan biaya bantuan pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan yang transparan dan akuntabel, diperlukan pengawasan oleh aparat fungsional internal dan eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Pelaporan Tenaga kesehatan wajib memperbaharui data melalui data pokok pendidikan, jika tidak maka Dinas kesehatan provinsi wajib melaporkan perubahan data tersebut. Perubahan data tenaga kesehatan dilaporkan ke Badan PPSDM Kesehatan melalui:


10

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Badan PPSDM Kesehatan Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan email: [email protected] C. Sanksi Tenaga kesehatan penerima bantuan biaya Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan pada masa pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan, maka akan diberikan sanksi berupa pengembalian bantuan biaya pendidikan sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah diterima selama program berlangsung dan kehilangan hak untuk menerima bantuan sejenis dari Kementerian Kesehatan. Pengembalian bantuan biaya pendidikan tersebut berlaku bagi peserta program yang melakukan hal-hal sebagai berikut : 1. Pindah di luar Program Studi dan atau PT yang telah ditentukan 2. Berhenti bukan atas pertimbangan akademik; dan/atau 3. Berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta


11

BAB V. PENUTUP Petunjuk Teknis ini merupakan acuan dalam pelaksanaan pembayaran biaya bantuan pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan. Pelaksanaan pembayaran bantuan biaya pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan dapat berjalan sesuai yang diharapkan, karena adanya komunikasi antara pemerintah Pusat dan Provinsi/Kabupaten/Kota. Diharapkan biaya bantuan pendidikan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan ini mampu memberikan dampak positif pada proses pembelajaran yang lebih baik dan bermutu, serta mendorong peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan di fasyankes sehingga dapat meningkatkan mutu tenaga kesehatan dan pada akhirnya memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.


12

Lampiran 1. Contoh Rencana Anggaran Biaya Operasional Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan KODE

URAIAN

VOL

SAT

0 A 521211

Persiapan dan Pelaksanaan Asesmen RPL Belanja Bahan - ATK - Penggandaan Asesmen RPL (100 lb x 40 or) -

522151

521211

524111

C 522151 522191

524111

D 521211

524111

262,590,000 13,320,000

0 40 4,000

PT PT

0 50,000 200

4,540,000 2,000,000 800,000

30

58,000

1,740,000

Konsumsi pelaksanaan asesmen RPL [15 OR x 1 HR x 2 KA]

30

58,000

1,740,000

0

0

0 3,000,000

Honor Asesor Asesmen RPL

40

OK

75,000

10

OK

150,000

Belanja Perjalanan Tranport Asesor (5 orang x 2 Hr)

B

JUMLAH

Konsumsi rapat persiapan asesmen RPL [15 OR x 1 HR x 2 KA]

Belanja Jasa Profesi -

524111

HARGA SAT 0

Persiapan PBM

1,500,000 55,880,000

Belanja Barang - ATK - Pembelian bahan praktek - Penggandaan (modul, kalender akademik, RPS, dll) (1 paket x 5 MK) - Konsumsi rapat persiapan pembelajaran (15 or x 2 KA) - Konsumsi rapat persiapan pembelajaran praktek lapangan (15 or x 2 KA) Belanja Perjalanan

Mhs Pkt

50,000 300,000

300

Eks

40,000

30

OK

58,000

12,000,000 1,740,000

30

OK

38,000

1,140,000

13,500,000 6,000,000

27,000,000

-

Uang transport Kabupaten [5 OR x 1 TR x 3 LKS x 1 KA]

15

OK

-

Uang harian [5 OR x 2 HR x 3 LKS x 1 KA]

30

OH

500,000 450,000

-

Uang penginapan [5 OR x 1 HR x 3 LKS x 1 KA]

15

OH

400,000

Pelaksanaan PBM Belanja Jasa Profesi - Honor Dosen Tidak Tetap (Tutor) (18 sks x 14 jam x 3 LKS) Belanja Jasa Lainnya - Jasa Lahan Praktikum (40 mhs x 2 hari x 5 Kompetensi) - Jasa Lahan Praktek (40 mhs x 3 hari x 14 minggu) Belanja Perjalanan Biasa - Uang transport lokal Tutor [1 OR x 7 TR x 3 LKS x 5 MK]

28,880,000 2,000,000 12,000,000

40 40

7,500,000

105

OK

100,000

136,680,000 60,480,000 60,480,000 31,200,000 6,000,000 25,200,000 45,000,000 10,500,000

-

Uang transport Kabupaten [1 OR x 2 TR x 3 LKS x 5 MK]

30

OK

500,000

15,000,000

-

Uang harian [1 OR x 2 HR x 3 LKS x 5 MK]

30

OH

450,000

13,500,000

- Uang penginapan [1 OR x 1 HR x 3 LKS x 5 MK] Evaluasi PBM

15

OH

400,000

6,000,000 37,110,000

756

OJ

80,000

400 1680

OH OH

15,000 15,000

Belanja Barang Konsumsi rapat evaluasi pembelajaran (15 or x 1 KA) Konsumsi rapat evaluasi pembelajaran dengan tutor (10 or x 1 KA x 3 LKS) Belanja Perjalanan - Uang transport lokal tutor rapat yudisium [1 OR x 1 TR x 3 LKS x 5 MK] - Uang transport rapat yudisium ke Kabupaten [1 OR x 1 TR x 3 LKS x 5 MK]

15

OK

30

OK

58,000 58,000

2,610,000 870,000 1,740,000 34,500,000

15

OK

500,000

7,500,000

15

OK

500,000

7,500,000


13

Uang harian [5 OR x 2 HR x 3 LKS x 1 KA]

30

OH

450,000

13,500,000

- Uang penginapan [5 OR x 1 HR x 3 LKS x 1 KA] Koordinasi Penyelenggaraan Program

15

OH

400,000

6,000,000 16,600,000

E 524111

F

Belanja Perjalanan

16,600,000 8,000,000

-

Uang transport [2 OR x 2 KA ]

4

OK

-

Uang harian [2 OR x 3 Hr x 2 KA]

12

OH

2,000,000 450,000

- Uang penginapan [2 OR x 2 Hr x 2 KA] Belanja Jasa

8

OH

400,000

3,200,000

6

OB

500,000

3,000,000 3,000,000

-

Telepon dan jaringan internet

TOTAL KEBUTUHAN PER SEMESTER PER MAHASISWA PER SEMESTER

5,400,000

262,590,000 6,564,750

Ket : 1) Asumsi 1 kelas = 40 org mhs tersebar di 3 lokasi 2) 1 Sem = 5 MK; 18 sks; 3) Proses PBM, tatap muka 9 KA dilakukan 2 KA oleh dosen pengampu dan 7 KA oleh tutor 4) Tidak termasuk biaya PPSM dan wisuda peserta


14

Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

Recommend Documents