PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA

ffi

Pempr*v DKtJakarta

KATA PENGANTAR KEPATA DINAS

PetuniukTeknis Kartu Jakarta Pintar

Puii dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, atas rahmat dan karuniaNya Petunjuk Teknis (Julcris) Kartu Jakarta Pintar (KIP), telah disusun dan sudah dapat diterapkan untuk pelaksanaan program KIE sebagai bentuk implementasi dari Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Eiaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu |alarta Pintar, serta selaras dengan visi-misi Gubernur Provinsi DKI fakarta, |akarta Baru, Pendidikan Maiu Tanpa Dislciminasi' Masyarakat DKI lakarta menyambut baik program KIP yang diberikan oleh Pemerintah DKI fakarta, dibuktikan dengan jumlah penerima KIP pada tahun anggaran 2015 sebanyak 561.408 dengan total anggaran yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp. 2,3 triliun. Seialan dengan hal terseh,rt, unhrk meningkatkan efektifiAs serta efisiensi pelaksanaan program KIP maka disusunlah fulinis KfP sebagai pedornan dalam pelaksanaan program KfP oleh Pernerintah Provinsi DKI Jakarta. pihak fuknis KIP merupakan rangkaian pelaksanaan program Kf P yang dapat digunakan oleh semua program KlP. yang terlihat secara langsung dalam penyelenggaraan

|uknis KJP memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transparansi dan

akuntahiliAs penyelenggaraan KIP kepada seluruh lapisan masyarakat DKI fakarta' Melalui fuknis berisi proses perencanaan, pelalsanaan, monitoring dan evaluasi, hingga laporan pro-gram KtP yang -dihirapkan dapat menciptakan keselarasan pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi KtP masing-maiing pelaksana program KfP pada tingkat pusat, daerah hingga satuan pendidikan. Dengan adanya Julmis KlP, program KIP dapat dilaksanakan secara tepat saran dan tepat guna sehingga berdampak kepada peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang layak bagi masyarakat DKI fakarta

Ali*rirnya Kepada Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O), saya minta, terus lakukan penyempumaan sekaligus pengembangan fuknis KfP yang dibutuhkan, selaras dengan kompleksitas dan dinamika pelayanan pemberian bantuan melalui KIP pada masa mendatang sehingga fuknis KJP meniadi "modal utama" untuk mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sekecil apa pun, sehingga fuknis KfP ini selesai dan sudah dapat diterapkan, saya ucapkan terima kasih. Semoga Petuniuk Telmis KIP ini senantiasa memberi manfaat, amin.

fakarta, 15 Desemher 2015

/tY' .al =, ul al

v ,*\

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sasaran 1.5 Hasil yang Diharapkan 1.5 Sitematika Penulisan

i iii 1 1 3 5 6 6 7

BAB II

9 9

BAB III

BAB IV

MEKANISME PELAKSANAAN 2.1 Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan 2.2 Persyaratan Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan 2.3 Besaran Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan 2.4 Penentuan dan Penetapan Kuota Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan 2.5 Penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan 2.6 Pembatalan Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan

10 11 12 13 16

PENYALURAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KJP 3.1 Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP 3.2 Mekanisme Pengambilan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP 3.3 Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP

20

ORGANISASI PELAKSANA 4.1 Tim Pelaksana Program Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Provinsi DKI Jakarta 4.2 Tim Pelaksana Program Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Kotamadya/Kabupaten 4.3 Tim Pelaksana Program Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Satuan Pendidikan

27 27

20 23 25

28

29

iii

BAB V

PENGADUAN MASYARAKAT 5.1 Media 5.2 Tugas dan Fungsi Layanan

31 31 32

BAB VI

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN 6.1 Monitoring 6.2 Evaluasi 6.3 Pelaporan

34 34 38 38

BAB VII

PENUTUP

42

LAMPIRAN

iv

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi program uggulan Gubenur Jokowi (sekarang Presiden RI) dan sekaligus ikon baru strategi pembangunan Jakarta yang berpihak pada warga marjinal ibukota. Di samping itu, anggaran yang telah dicanangkan untuk Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini juga sangat besar, dimana untuk tahun 2015 telah dianggarkan sebesar 2,3 Triliun rupiah. Program ini juga merupakan janji politik Jokowi-Ahok pada pemilihan Gubernur DKI Jakarta yang lalu yang telah dikuatkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 tahun 2012 tentang Pemberian Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan bagi Peserta Didik dari Keluarga tidak Mampu/Miskin melalui Kartu Jakarta Pintar. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar telah menjadi bagian dari kegiatan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang ditandai dengan adanya kegiatan ini dalam RPJMD tahun 2013-2017 dan juga telah mendapatkan dukungan anggaran dalam APBD dimulai sejakt tahun 2013. Di mana pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan dasar hingga menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. Hingga

saat

ini,

disparitas

partisipasi

sekolah

antar

kelompok

masyarakat di DKI Jakarta masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

1

tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK. Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah pemberian bantuan biaya personal pendidikan untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan kartu. Program ini khusus diperuntukkan bagi anak usia sekolah SD hingga SMA atau yang sederajat yang berasal dari keluarga yang tidak mampu. Dari

berbagai

berbagai

liputan

hambatan,

keberhasilan

media,

dalam

penyimpangan

pelaksanaan

Program

penerapannya

dijumpai

dan

ukuran

indikator

Biaya

Personal

Bantuan

Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Oleh karena itu, untuk memperlancar

serta

menghindari

penyimpangan

pada

saat

pelaksanaan program, maka perlu petunjuk teknis pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Buku Petunjuk teknis ini akan membahas program Bantuan Biaya Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sehingga dapat membantu para pemangku kepentingan, pelaksana program, serta pihak-pihak terkait yang secara langsung maupun tidak langsung terlibat di dalam pelaksanaan program.

Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

2

1.2

Landasan Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan

Daerah; 3. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia; 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009

tentang Kesejahteraan

Sosial; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014

tentang Administrasi

Pemerintahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Negara antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi

dan

Pemerintahan

Daerah

Kabupaten/Kotamadya; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kalo

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana


3

telah diubah dengan Perturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; 15. Peraturan

Menteri

Pendayagunaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur

Administrasi

Pemerintahan; 16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan; 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 19. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 20. Peraturan Daerah Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Daerah Nomor 133 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional; 22. Peraturan Gubernur Nomor 252 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan; 23. Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui Kartu Jakarta Pintar.

1.3

Maksud dan Tujuan Tujuan Petunjuk teknis program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar bermaksud untuk memberikan panduan agar terdapat kesamaan pemahaman dan langkah dalam melaksankan program. Tujuan dari penyusunan buku Petunjuk Teknis program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana program dari tingkat provinsi hingga satuan pendidikan dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan

program bantuan Biaya Personal


4

Pendidikan

melalui Kartu Jakarta Pintar sesuai dengan tugas dan

fungsinya masing-masing.

1.4

Sasaran Sasaran yang diharapkan dapat dicapai melalui penyusunan buku Petunjuk Teknis program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar ini adalah adalah: a. Memudahkan para pengelola dan pelaksana program bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui Kartu Jakarta Pintar dalam

melaksankan seluruh rangkaian kegiatan/aktivitas; b. Melaksanakan program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar secara tertib dan disiplin; c. Meningkatkan

kualitas

pelayanan

pendidikan

kepada

masyarakat.

1.5 Hasil yang Diharapkan Dengan disusunnya Petunjuk Teknis bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, diharapkan : 1. Para pelaku pendidikan di Provinsi DKI Jakarta semakin memahami tentang alur/proses pelaksanaan program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar; 2. Para

pengelola

program,

mampu

menjabarkan

secara

rinci

tahapan-tahapan dalam pelaksanaan pemberian bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar; 3. Para pelaksana program menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada

intervensi

manajemen,

sehingga

akan

mengurangi

keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari; 4. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan beserta dengan pihak-pihak yang terkat dapat melaksanakan program bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui Kartu Jakarta Pintar

secara tepat dan cermat. 5. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menciptakan ukuran standar kinerja bagi aparatur pemerintahan yang terlibat.


5

1.6

Sistematika Penulisan Buku Petunjuk Teknis ini terdiri dari 7 (tujuh) bab dengan deskripsi masing-masing bab sebagai berikut: a. Bab I – PENDAHULUAN Membahas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan dan sistematika penulisan. b. Bab II – MEKANISME PELAKSANAAN Membahas tentang sasaran dan kriteria penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan,

persyaratan penerima bantuan Biaya

Personal Pendidikan, besaran dana bantuan Biaya Personal Pendidikan, penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan dan Penentuan dan Penetapan Kuota Penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan,

penetapan dan pembatalan penerima

bantuan Biaya Personal Pendidikan. c. Bab III – PENYALURAN BANGTUAN BIAYA PERSONALA PENDIDIKAN MELALUI KJP Membahas

tentang

mekanisme

penyaluran

bantuan

Biaya

Personal Pendidikan, mekanisme Pengambilan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan, dan Pemanfaatan/Penggunaan Dana bantuan Biaya Personal Pendidikan d. Bab IV – ORGANISASI PELAKSANA Membahas tentang organisasi pelaksana program dari tingkat daerah (provinsi) hingga ke satuan pendidikan (sekolah). e. Bab V – PENGADUAN MASYARAKAT Membahas tentang mekanisme pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar f.

Bab VI – MONITORING, EVALUASI DAN LAPORAN Membahas tentang mekanisme monitoring, evaluasi , dan evaluasi pelaksanaan program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar.

g. Bab VII – PENUTUP Membahas tentang kesimpulan terhadap penyusunan buku Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar


6

BAB II MEKANISME PELAKSANAAN 2.1

Sasaran dan Kriteria Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Sasaran penerima program bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar adalah peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu. Dikatakan kurang mampu baik secara materi maupun penghasilan orang tuanya yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar pendidikan. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup : seragam, sepatu, dan tas sekolah, biaya transportasi, makanan serta biaya ekstrakurikuler Berdasarkan sasaran tersebut, maka untuk kepentingan pemenuhan kriteria program pemberian BPSM bagi peserta didik SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA melalui Kartu Jakarta Pintar Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut : 1. Tidak merokok dan atau mengkonsumsi narkoba 2. Orang tua tidak memiliki penghasilan yang memadai 3. Menggunakan angkutan umum 4. Daya beli untuk sepatu dan pakaian seragam sekolah/pribadi rendah 5. Daya beli untuk buku, tas, dan alat tulis rendah 6. Daya beli untuk konsumsi makan/jajan rendah 7. Daya pemanfaatan internet rendah 8. Tidak dapat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang berpotensi mengeluarkan biaya Selain kriteria diatas, apabila kuota masih tersedia, Kepala Satuan Pendidikan bersama dengan Komite Sekolah dapat mengusulkan nama siswa lain yang dianggap pantas dan berhak mendapatkan


9

dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dengan kriteria sebagai berikut : 1. Siswa yang orang tuanya terdaftar sebagai Peserta PKH (Program Keluarga Harapan); 2. Siswa yang berasal dari Panti Sosial/Panti Asuhan/ yang dikelola oleh Kementerian Sosial; 3. Siswa Yatim dan/atau Piatu; 4. Siswa yang berasal dari rumah tangga yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Kelurahan; 5. Siswa korban musibah bencana alam; i.

Siswa terancam putus sekolah karena kesulitan biaya, atau;

6. Pertimbangan lain (misalnya kelainan fisik, korban musibah berkepanjangan dan siswa berasal dari rumah tangga miskin dan memiliki lebih dari 3 (tiga) orang bersaudara yang berusia dibawah 18 tahun).

2.2

Persyaratan

Penerima

Dana

Bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada setiap Tahun Anggaran, akan memberikan Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi peserta didik SD/SDLB/MI,

SMP/SMPLB/MTs,

SMA/SMALB/SMK/SMKLB/MA

melalui

Kartu Jakarta Pintar dengan persyaratan sebagai berikut : 1. Warga DKI Jakarta yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga atau surat keterangan lain yang dapat dipertanggung jawabkan. 2. Membuat surat pernyataan tidak mampu/miskin yang diketahui orang tua dan Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat. 3. Terdaftar dan masih aktif disalah satu satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 4. Diusulkan oleh sekolah yang telah ditandatangani oleh Kepala Sekolah,

Komite

Kecamatan

Sekolah,

setempat

dan

yang

Kepala

selanjutnya

Seksi

Dikdas/Dikmen

diajukan

ke

Suku

Dinas/Dinas Pendidikan setempat. 5. Menandatangani lembar Pakta Integritas yang telah disediakan.


10

2.3

Besaran Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Kepada peserta didik yang menerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berhak menerima bantuan dengan besaran sebagai berikut: a. Peserta didik dari Sekolah Negeri Jenjang Pendidikan

Biaya Personal Pendidikan/Bulan

SD/Sederajat

Rp. 210.000

SMP/Sederajat

Rp. 260.000

SMA/Sederajat

Rp. 375.000

SMK/Sederajat

Rp. 390.000

PKBM

Rp. 210.000

b. Peserta didik dari Sekolah Swasta

2.4

Jenjang Pendidikan

Biaya Personal Pendidikan/Bulan

SD/Sederajat

Rp. 210.000

Rp. 130.000

SMP/Sederajat

Rp. 260.000

Rp. 170.000

SMA/Sederajat

Rp. 390.000

Rp. 275.000

SMK/Sederajat

Rp. 390.000

Rp. 240.000

SPP

Penentuan dan Penetapan Kuota Penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Penentuan kuota untuk pemberian program Bantuan Biaya Personal Pendidikan didasarkan pada hal standar, yaitu proporsional luas wilayah, jumlah sekolah, dan jumlah peserta didik. Dalam hal jumlah peserta didik miskin yang ada di suatu wilayah (akurasi data dapat dipertanggung jawabkan), akan memperoleh prioritas

dengan

persentase yang lebih besar. Kuota

peserta

didik

calon

penerima

Bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan melalui KJP Tahun 2015 berjumlah 489.150 peserta didik, dengan rincian 291.900 (59,67 persen) calon penerima KJP dari


11

sekolah negeri dan 197.250 (40,33 persen) calon penerima dari sekolah swasta. Adapaun penetapan kuota penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP adalah sebagai berikut: a. Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional menetapkan kuota penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP untuk masing-masing wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dengan memprioritaskan jumlah siswa yang menerima KIP dan orang tua siswa yang memiliki KKS/KPS. b. UPT P6O UPT P6O menyampaikan pemberitahuan kuota tersebut ke Suku Dinas Pendidikan di masing-masing wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya menyampaikan kuota tersebut ke setiap satuan

pendidikan

(SD/SDLB/MI,

SMP/SMPLB/MTs,

SMA/

SMALB/SMK/SMKLB/MA) di wilayahnya c. Satuan Pendidikan Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan Komite Sekolah mengusulkan nama-nama calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan

melalui

KJP

berdasarkan

pengalokasian

kuota

selanjutnya diproses sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh organisasai pemerintah di tingkat kelurahan, kecamatan, dan kotamadya. Selanjutnya diserahkan kepada Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O untuk ditetapkan sebagai penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP.

2.5

Penetapan

penerima

dana

bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan Mekanisme penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melaku KJP melibatkan beberapa pihak dari tingkat provinsi hingga orang tua siswa. Proses penetapan penerima dana bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan

melaku

KJP

dimulai

dari

pendataan calon penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan


12

melalui KJP di satuan pendidikan (sekolah) adapun tahapannya adalah sebagai berikut: Penanggung Jawab

No

Tahapan Pelaksanaan

1

Sekolah mendata peserta didik miskin sesuai standar format data individu Bank DKI setelah diberikan kuota oleh Sudin Pendidikan setempat.

Kepala Sekolah

2

Sekolah mengusulkan peserta didik calon penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP yang memenuhi persyaratan, ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Ketua Komite Sekolah.

Kepala Sekolah

Data diserahkan ke Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan dalam bentuk printout dan softcopy (CD) 3

Data peserta didik calon penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP, selanjutnya diverifikasi oleh Kasi Dikdas/Dikmen Kecamatan setempat.

Kasi Dikdas /Dikmen Kec

4

Rekapitulasi data berdasarkan kelompok jenjang pendidikan tersebut selanjutnya dikirim ke Sudin Dikdas/Dikmen masing-masing wilayah.

Kepala Sekolah

5

Sudin/Dinas Pendidikan setempat mengesahkan kuota jumlah penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP untuk SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/ SMALB/SMK/SMKLB/MA.

Kasudin Pendidikan

6

Sudin/Dinas Pendidikan mengajukan daftar nama-nama siswa penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP untuk pembuatan aplikasi ATM ke Bank DKI.

Kasudin Pendidikan

7

Rekap data penerima penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dikirim ke Dinas Pendidikan melalui Seksi Kerja Sama Antar Lembaga (KAL)/Persekolahan.

Dinas Pendidikan (UPT P6O)

8

Penetapan penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP.

Dinas Pendidikan (UPT P6O)

Process flow( alur proses) pendataan sampai penetapan calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP menjadi penerima diuraikan di dalam SOP bantuan Biaya Personal Pendidikan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

13

melalui KJP.

Pada masing-masing pelaksana program diuraian

proses/aktivitas yang terkait dengan lembaganya. Bagan alur bagi siswa calon penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dan pihak satuan pendidika (sekolah) adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Alur pendataan calon penerima Biaya Personal Pendidikan melalui KJP

2.6

Pembatalan

Penerima

Dana

Bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan Pasal 46 Pergub DKI Jakarta No 174 menyatakan dengan jelas bahwa penerima Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dilarang: a. membelanjakan bantuan Biaya Personai Pendidikan di luar penggunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur ; b. merokok;


14

c.

menggunakan dan mengedarkan narkotika dan obat-obatan terlarang;

d. melakukan

perbuatan

asusila/pergaulan

bebas/pelecehan

seksual; e. terlibat dalamkekerasan/bullying; f.

terlibat tawuran;

g. terlibat geng motor/geng sekolah; h. minum minuman keras/minuman beralkohol; i.

terlibat pencurian;

j.

melakukan pemalakan/pemerasan/penjambretan;

k. terlibat perkelahian; I.

terlibat penipuan;

l.

terlibat nyontek massal;

m. membocorkan soal/kunci jawaban; n. terlibat pornoaksif/pornografi; o. menyebarluaskan

gambar

tidak

senonoh

baik

secara

konvensional maupun melalui media online; p. membawa

senjata

tajam

dan

peralatan

lain

yang

membahayakan; q. sering bolos sekolah minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) bulan; r.

sering terlarnbat tiba di sekolah berturut-turut atau tidak berturutturut minimal 6 (enam) kali dalarn 1 (satu) bulan;

s.

meminjamkan penggunaan KJP;

t.

rnenggadaikan/menjaminkan KJP dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

u. menghabiskan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang tidak secara nyata dibutuhkan oleh Peserta Didik yang bersangkutan; v. meminjamkan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun; dan w. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan tata tertib sekolah/peraturan sekolah.


15

Peserta Didik penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan yang melanggar salah satu atau secara kumulatif larangan sebagaimana disebutkan di atas, akan dikenakan sanksi berupa penarikah KJP dan penghentian bantuan Biaya Personal Pendidikan selanjutnya Selain peserta didik, sanksi pembatalan/pencabutan bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP dapat diterapkan apabila orang tua siswa melakukan hal-hal sebagai berikut: a. memnbelanjakan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu rnelalui KJP di luar pengnunaan yang telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 174 Tahun 2015 b. mengkoordinir

pelaksanaan

pencairan/pemindahbukuan

rekening dana dengan imbalan/jasa tertentu; c. memalsukan bukti belanja penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP; d. mengoordinir bukti penggunaan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP sebagai pertanggungjawaban; e. mengunakan jasa pihak ketiga termasuk sekolah/madrasah untuk rnalakukan pencairan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP dengan janji memberikan imbalan tertentu; f.

menggadaikan/rnenjaminkan KJP dan/atau buku tabungan dana bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu melalui KJP kepada pihak manapun dan dalam bentuk apapun;

g. menghabiskan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP untuk belanja penggunaan yang secara nyata dibutuhkan oleh peserta didik yang bersangkutan; dan h. meminjamkan dana bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui KJP kepada pihak manapun.


16

Pemberian dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP secara otomatis dapat dibatalkan jika penerima: a. Berhenti sekolah; b. Telah didakwa dan terbukti melakukan tindakan kriminal dan atau perbuatan asusila; c. Menkonsumsi minuman keras/narkoba atau sejenisnya; d. Mengggundurkan diri sebagai penerima dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP; e. Tidak lagi masuk dalam kriteria siswa miskin; f.

Meninggal dunia.

Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab dan berwenang untuk membatalkan

calon

penerima

dana

bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan melalui KJP serta memilih siswa penggantinya bila masih terdapat siswa miskin. Proses penggantian tersebut melalui mekanisme persetujuan bersama dengan komite sekolah. Keputusan penetapan pengganti tersebut harus segera dikirimkan ke Sudin Pendidikan Kotamadya setempat untuk segera diterbitkan Keputusan Pengganti. Keputusan Pengganti tersebut dijadikan dasar bagi sekolah untuk pengalihan penyaluran dana bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP ke siswa lain.


17

BAB III PENYALURAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KJP 3.1

Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Mekanisme Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP disalurkan dalam bentuk uang melalui Pembayaran Langsung (LS) kepada penerima berdasarkan Peraturan Gubernur No. 174 Tahun 2015 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui KJP. Adapun mekanisme penyalurannya dapat dilakukan dengan cara pemindahan kas dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Bank DKI. Dalam hal ini Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuka rekening pada Bank DKI. Penyaluran dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP sebagaimana dimaksud dapat disalurkan dengan cara Pemindahbukuan dari rekening Bank DKI ke rekening siswa penerima bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. Berikut ini alur proses penyaluran dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP oleh masing-masing pihak yang secara langsung berperan di dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. Pihak-pihak tersebut diantaranya: Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) dan Peserta didik penerima bantuan. 1. Bank DKI a. Menerima Daftar Tetap Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP dan besaran masing-masing penerima dari Dinas Pendidikan. b. Membuka nomor rekening bagi peserta didik yang belum memiliki nomor Rekening berdasarkan Daftar Tetap Calon


20

Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai perbankan. c. Menyerahkan Daftar Nomor Rekening peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP ke Kepala Dinas Pendidikan (P6O) dan Kepala Satuan Pendidikan. d. Menerima hasil verifikasi bahwa daftar nomor rekening peserta didik telah sesuai Daftar Tetap Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. e. Mencetak/menerbitkan KJP berdasarkan daftar nomor rekening yang telah diverifikasi oleh P6O dan Kepala Satuan Pendidikan. f. Menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP) Peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. g. Menyerahkan dan menerima form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI. h. Melakukan proses administrasi pembukaan rekening berikut dengan atm,pencetakan buku tabungan, pin mailer. i. Menyerahkan KJP sekaligus memberikan pengarahan tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP sesuai dengan peraturan dan ketentuuan yang ada. 2. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O a. Menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. b. Memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar tetap calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. c. Menyusun jadwal dan tempat penyerahan nomor rekening penerima (KJP) Peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. d. Mengumumkan jadwal dan tempat penyerahan KJP ke masingmasing Satuan Pendidikan. e. Bersama

dengan

memberikan

Bank

pengarahan

DKI

menyerahkan

tentang

KJP

kegunaan

sekaligus

dan

cara

pemakaian KJP sesuai dengan peraturan dan ketentuuan yang ada. Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

21

3. Kepala Satuan Pendidikan (Kepala Sekolah) a. Menerima daftar nomor rekening peserta didik sesuai Daftar Tetap Calon Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. b. Memverifikasi daftar nomor rekening peserta didik sesuai dengan daftar tetap calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. c. Memberitahukan jadwal penyerahan KJP ke Peserta Didik dan Orang tua/wali Peserta Didik Penerima BBPP d. Bersama dengan Bank DKI dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta menyerahkan KJP sekaligus memberikan pengarahan tentang kegunaan dan cara pemakaian KJP sesuai dengan peraturan dan ketentuuan yang ada. 4. Peserta Didik Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan a. Mendatangi lokasi penyerahan KJP sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dengan membawa dokumen yang diperlukan (copy KTP dan KK orang tua). b. Mengisi dan menyerahkan form pembukaan rekening dan pengkinian data nasabah kepada pihak Bank DKI. c. Menerima KJP dan sekaligus mendapat penjelasan serta pengarahan tentang kegunaan dan penggunaan KJP sesuai dengan Pergub nomor 174 tahun 2015.

3.2

Mekanisme Pengambilan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Pengambilan/pencairan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP oleh penerima bantuan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Dana kjp masuk ke rekening tabungan monas siswa untuk 1 semester sekaligus b. Pengambilan dana dibatasi per 2 minggu sesuai tingkatan masingmasing siswa (setiap tanggal 1~15 setiap bulan) c. Khusus siswa sekolah swasta setiap awal bulan akan cair uang SPP sesuai tingkatan sekolah


22

d. Siswa hanya dapat mengambil dana melalui ATM bank DKI tidak melalui counter/teller, pengambilan melalui ATM bank lain di kenakan biaya sesuai ketentuan antar bank. e. Pada akhir semester dana dapat di cairkan keseluruhan untuk pembelian perllengkapaan sekolah tahun ajaran baru. f.

Pembelian dapat di lakukan dengan debit di merchant~merchant jaringan prima (ATM~BCA).

g. Adapun

nominal

pencairan

dana

Bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan Melalui KJP Maksima Nominal KJP/Bulan Sekolah Negeri

Tingkat

Max Nominal KJP/Bulan

Pencairan Dana KJP @Rp 50.000

SD & PKBM

Rp 100.000

Minggu I & III

SMP Sederajat

Rp. 150.000

Minggu I, II & III

SMA Sederajat

Rp. 200.000

Minggu I, II, III & IV

Mekanisme Pencairan

Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI

Maksimal Nominal KJP/Bulan untuk Sekolah Swasta Tingkat

Max Nominal KJP/Bulan

Nominal SPP/bulan

SD Sederajat

Rp 100.000

Rp. 130.000

SMP Sederajat

Rp. 150.000

Rp. 170.000

SMA Sederajat

Rp. 200.000

Rp. 275.000

SMK

Rp. 200.000

Rp. 240.000

Mekanisme Pencairan

Via Counter (teller) dan ATM Bank DKI


23

Tingkat

Biaya Keperluan Alat Tulis/Semester

SD Sederajat

Rp 500.000

SMP Sederajat

Rp 500.000

SMA Sederajat

Rp 500.000

SMK

Rp 500.000

Mekanisme Pencairan

Dilakukan secara non tunai, tidak memiliki jangka waktu

Sementara penarikan untuk biaya keperluan alat tulis dan perlengkapan alat tulis sebesar Rp 500.000 tidak dapat diambil secara tunai dan harus dibelanjakan serta tidak memiliki jangka waktu untuk pencairannya h. Peruntukan/penggunaan dana KJP harus sesuai dengan Pergub DKI Jakarta No. 174 Tahun 2015.

3.3

Pemanfaatan/Penggunaan Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 174 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan Bagi Peserta Didik dari Keluarga Tidak Mampu Melalui

KJP

secara

jelas

mengatur

jenis-jenis

pemanfaatan/penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP a. buku tulis; b. buku gambar; c. buku pelajaran; d. alat tulis seperti pensil, pulpen, penghapus dan rautan; e. alat gambar seperti macam-macam penggaris, pensil warna, spidol, cat kertas warna, buku dan/atau kertas garnbar dan jangka; f.

alat dan/atau bahan praktik;

g. seragam sekolah dan kelengkapannya; h. sepatu dan kaos kaki sekolah; i.

tas sekolah;

j.

ongkos transportasi dari rumah ke sekolah dan sebaliknya;

k. pakaian olahraga sekolah;


24

l.

buku pelajaran penunjang;

m. kudapan bergizi di sekolah; n. kacamata sebagai alat bantu penglihatan; o. alat bantu pendengaran; p. kalkulator scientific; q. USB flash disk sebagai alat simpan data; r.

seragam pramuka dan kelengkapannya; dan/atau

s.

pembayaran kegiatan ekstrakurikuler yang tidak dibiayai oleh Biaya Operasional Pendidikan dan Bantuan Operasional Sekolah.


25

BAB IV ORGANISASI PELAKSANA

Untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar maka perludibentuk Tim Pelaksana yang terdiri dari:

4.1

Tim Pelaksana Progra Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Provinsi DKI Jakarta Terdiri atas unsur Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O, yang mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Sudin Pendidikan di seluruh Kotamadya/Kabupaten di DKI Jakarta. b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi ke Tingkat Sudin Pendidikan di

seluruh

Kotamadya/Kabupaten

di

DKI

Jakarta

dengan

mekanisme Penetapan Sasaran, Target, serta Waktu Pelaksanaan c. Menetapkan siswa penerima manfaat Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. d. Menyalurkan dana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP dari kas daerag ke pihak Bank DKI. e. Melakukan

monitoring

pertanggungjawaban

dan Program

evaluasi Bantuan

pelaksanaan Biaya

dan

Personal

Pendidikan Melalui KJP. f.

Menyusun laporan dan realisasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP.

g. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP kepada Sekretaris Daerah, Gubernur DKI Jakarta, dan kepada instansi terkait. h. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait. i.

Mengelola Program Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP secara akuntabel dan transparan.


27

4.2

Tim Pelaksana Program Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Kotamadya/Kabupaten Terdiri atas unsur Suku Dinas Pendidikan Kotamadya/Kabupaten yang ada dalam wilayah administratif DKI Jakarta, yang mempunyai tugas: a. Melakukan

koordinasi

dengan

Satuan

Pendidikan

terkait

pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP di tingkat Satuan Pendidikan. b. Melakukan pembinaan dan sosialisasi Satuan Pendidikan terkait pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP di tingkat Satuan Pendidikan dengan mekanisme Penetapan Sasaran, Target, serta Waktu Pelaksanaan. c. Menyusun dan menetapkan rekapitulasi siswa penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. d. Menetapkan siswa penerima manfaat Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. e. Melakukan

monitoring

pertanggungjawaban

dan Program

evaluasi Bantuan

pelaksanaan Biaya

dan

Personal


Menyusun laporan dan realisasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP.

g. Melaporkan pelaksanaan dan realisasi Program Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP kepada Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan kepada instansi terkait. h. Memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat. i.

Mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan.

j.

Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait.

k. Mengelola Program Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP secara akuntabel dan transparan.

4.3

Tim Pelaksana Program Penyaluran Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP Tingkat Satuan Pendidikan Terdiri atas unsur Kepala Sekolah dan Guru dalam satu satuan pendidikan, yang mempunyai tugas: a. Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP bersama Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.


28

b. Mensosialisasikan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP kepada para peserta didik dan orang tua siswa. c. Mengadakan seleksi calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP sesuai kriteria dan ketentuan. d. Melakukan verifikasi terhadap calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP e. Mendata

siswa

calon

penerima

Bantuan

Biaya

Personal


Membuat surat penetapan usulan calon penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP.

g. Melakukan input data di sistem informasi KJP terhadap seluruh peserta didik calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. h. Bersama Komite Sekolah menetapkan calon penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP. i.

Mengumumkan

calon

penerima

Bantuan

Biaya

Personal

Pendidikan Melalui KJP pada papan pengumuman j.

Menyusun

laporan

pelaksanaan

dan

realisasi

Program

BSM/Indonesia Pintar. k. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Bantuan

Biaya Personal

Pendidikan Melalui KJP

di satuan

pendidikan. l.

Menginformasikan kepada siswa penerima manfaat Program BSM/Indonesia Pintar apabila manfaat sudah dapat diambil di Bank DKI serta memberikan arahan pemanfaatan/penggunaan dana bantuan.

m. Menyusun laporan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui KJP berkenaan dengan jumlah penerima bantuan. n. Diharuskan mengelola program secara bertanggungjawab dan transparan. l.

Melakukan

monitoring

pertanggungjawaban

dan Program

evaluasi Bantuan

pelaksanaan Biaya

dan

Personal

Pendidikan Melalui KJP di tingkat satuan pendidikan.


29

BAB V PENGADUAN MASYARAKAT Program yang baik akan memastikan bahwa setiap pertanyaan, usulan dan keluhan mendapatkan respon. Pengelolaan Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam program Bantuan Biaya Personal Pendidikan ditujukan untuk: 1. Mengatur alur informasi pengaduan/temuan masalah agar dapat diterima oleh pihak yang tepat; 2. Memastikan bahwa pengelola program akan menindaklanjuti setiap pengaduan yang masuk; 3. Memastikan setiap progres penanganan akan didokumentasikan secara jelas; 4. Menyediakan bentuk informasi dan data base yang harus disajikan dan dapat diakses publik.

5.1 Media Informasi, pertanyaan, atau pengaduan dapat disampaikan secara langsung, atau melalui SMS, telepon, surat atau email. Berikut adalah media yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasiterhadap program baik yang bersifat masukan/saran, pertanyaan, maupun keluhan, adalah: 1. Alamat web

: http://kjp.jakarta.go.id

2. Lembaga

: Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional (P6O). Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Jl. Gatot Subroto Kav. 40-41 Lt.3 Jakarta Selatan

3. Telp/Fax

: 021 5266535

4. SMS

: 089525767869

5. Email

: [email protected]


31

5.2 Tugas Dan Fungsi Layanan Penanganan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar terpusat di UPT P6O Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Adapun tugas dan fungsi dari tim penanganan pengaduan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Menerima dan mencatat semua informasi (saran, pertanyaan, dan pengaduan) dari masyarakat baik yang disampaikan melalui telepon, email, surat, fax, termasuk hasil temuan audit ke dalam sistem pengaduan KJP di laman http://kjp.jakarta.go.id; 2. Menjawab pertanyaan dan menindaklanjuti usul/saran/masukan dari masyarakat,

termasuk

yang

disampaikan

melalui

sistem

pengaduan online dan sms di laman KJP; 3. Melakukan penanganan yang diperlukan dan memonitor kemajuan dan hasil penanganan pengaduan; 4. Memperbarui status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan KJP secara online di laman KJP; 5. Membuat laporan perkembangan status pengaduan secara reguler sesuai dengan periode laporan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP. Laporan tersebut bersumber dari sistem pengaduan di laman KJP; 6. Menyelenggarakan

rapat

koordinasi

secara

berkala

dengan

agenda menyampaikan status kemajuan dan hasil tindaklanjut pengaduan untuk mendorong penyelesaiannya; 7. Mendokumentasian segala bentuk pengaduan, usulan, saran, serta respon dari pihak P6O terkait pelaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui KJP.


32

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Monitoring program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan baik jumlah sasaran, waktu dan manfaat. Hasil dari monitoring digunakan sebagai bahan evaluasi yang dilakukan

untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan

dan

kelemahan-

kelemahan dari pelaksanaan program sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program tahun berikutnya yang disusun dalam bentuk laporan sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.

6.1

Monitoring Monitoring program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar terbagi menjadi dua, yakni penerima bantuan dan pelaksana/pengelolan program. a. Penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Peserta didik penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu

Jakarta

Pintar

wajib

melaporkan

penggunaan

dana

bantuan. Adapun mekanisme pelaporan dan pengawasan serta sanksi diuraikan sebagai berikut: 1) Mekanisme

Pengawasan

Pembelanjaan

Bantuan

Biaya

Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar No

Sasaran Pengawasan

1

Siswa membuat rencana pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Triwulan I, II, III, IV

2

Siswa dan orang tua siswa menandatangani

Petugas Pengawas Sekolah

Dokumen Pendukung Rencana Belanja Siswa (RBS)

Sekolah

Surat Pernyataan


34

No

Sasaran Pengawasan

Petugas Pengawas

Dokumen Pendukung

Surat Pernyataan tentang kesediaan membelanjakan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk pemenuhan kebutuhan sekolah 3

Siswa menyerahkan laporan pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar setiap bulan.

Sekolah

Laporan Bulanan Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar oleh setiap siswa pemegang KJP

4

Sekolah membuat rekapitulasi pembelanjaan seluruh siswa penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar setiap triwulan

Sekolah

Rekapitulasi Belanja Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar seluruh siswa

5

Sekolah melaporkan pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk seluruh siswa penerima KJP setiap Triwulan I, II, III, IV ke Sudin.

Sudin

Laporan Sekolah tentang Belanja Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar seluruh siswa pemegang KJP.

2) Jenis

sanksi

terhadap

pelanggaran

pembelanjaan

Mekanisme Pengawasan Pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar No

Jenis Pelanggaran

1

Siswa membelanjakan BBPP diluar kebutuhan sekolah (membeli HP, menonton film, dll)

Sanksi BBPP/KJP dicabut

Tindak Lanjut Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP


35

2

Orang tua membelanjakan BBPP untuk kebutuhan rumah tangga diluar kepentingan sekolah

BBPP/KJP dicabut

Digantikan siswa miskin lain yang belum menerima BBPP KJP

3

Sekolah memanfaatkan dana BBPP siswa penerima KJP untuk pelunasan administrasi keuangan sekolah (khusus sekolah swasta)

Kepala Sekolah diberikan peringatan keras oleh Kasudin

Kepala Sekolah membuat Surat Pernyataan Tidak Mengulangi

3) Mekanisme

pelaporan

pembelanjaan

Pembelanjaan

Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dicairkan oleh Bank DKI setiap tiga bulan (triwulan) sekali dan bagi siswa penerima Kartu Jakarta Pintar dapat melakukan penarikan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk dibelanjakan guna memenuhi kebutuhan sekolah. Setiap siswa pemegang KJP diwajibkan membuat laporan tertulis tentang pembelanjaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar setiap bulan sebagai bentuk pelaporan dan sekaligus pertanggung jawaban penggunaan dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Laporan penggunaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar setiap bulan diserahkan siswa kepada

sekolah

dan

selanjutnya

seluruh

rekapitulasi

penggunaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Sudin. a. Pengelola dan pelaksana program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Monitoring kegiatan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dilakukan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta melalui UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

36

Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan. Komponen yang dimonitor : 1) Informasi Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. 2) Alokasi anggaran dan jumlah siswa penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. 3) Penentuan calon siswa penerima manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar di Satuan Pendidikan. 4) Pengajuan usulan siswa penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. 5) Penyaluran dan pengambilan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melalui Bank DKI. 6) Realisasi pencairan manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. 7) Pelaporan

6.2

Evaluasi Evaluasi pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dilakukan oleh UPT P6O bersama dengan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta dan Satuan Pendidikan sebagai pelaksana kegiatan berdasarkan : 1) Hasil monitoring yang dilakukan. 2) Masukan mengenai pelaksanaan program. 3) Pengamatan yang dilakukan selama program berlangsung. 4) Laporan dari Bank/lembaga Penyalur. 5) Pengaduan atau laporan dari masyarakat.

6.3

Pelaporan Pelaporan

disusun

sebagai

bahan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dan dibuat oleh: 1) Satuan Pendidikan Kepala Satuan Pendidikan membuat laporan tentang penerimaan manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar kepada Kepala Suku DInas Pendidikan Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

37

Kabupaten/Kota mencakup: a. Kuota penerima manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dan alokasi anggaran. b. Data siswa calon penerima manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar seluruh salinan form usulan). c. Realisasi penerimaan manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang diterima. d. Salinan penetapan peneria Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. e. Sampel fotocopy buku rekening siswa penerima Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar atau bukti tanda terima lainnya. f. Kendala dan permasalahan. 2) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat laporan pelaksanaan Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui UPT P6O mencakup: a. Kuota penerima dan alokasi anggaran Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar untuk Sastuan Pendidikan negeri dan swasta. b. Data siswa calon penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar melalui pengsian data pada Sistem Informasi KJP. c. Realisasi penyaluran manfaat Program BSM/Indonesia Pintar yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima manfaat berikut jumlah manfaat yang disalurkan secara rinci perjenjang pendidikan baik di sekolah negeri maupun swasta. d. Salinan penetapan peneria Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. e. Sampel fotocopy buku rekening siswa penerima Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar, f. Kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan. Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

38

3) UPT P6O Pelaporan UPT P6O ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan mencakup: a. Kuota penerima dan alokasi anggaran Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Satuan Pendidika negeri dan swasta. b. Data siswa dan realisasi penyaluran manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang menjelaskan tentang jumlah siswa yang menerima berikut jumlah manfaat yang diterima (Satuan Pendidikan negeri dan swasta). c. Salinan SK penetapan Siswa Penerima manfaat Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar Pintar. g. Kendala dan permasalahan dan solusi yang sudah dilakukan. 4) Bank DKI Bank DKI Pendidikan

sebagai penyalur dana Bantuan Biaya Personal melalui

Kartu

Jakarta

Pintar

membuat

laporan

penyaluran manfaat Program yang berisi: b. Jumlah siswa dan daya serap penyaluran manfaat Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar secara berkala sesuai perjanjian kerjasama. c. Dana Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang belum tersalurkan. d. Permasalahan-permasalahan

dan

saran-saran

yang

berhubungan dengan penyaluran dana Program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. 5) Dinas Pendidikan DKI Jakarta Dinas

Pendidikan

DKI

Jakarta

membuat

menyeluruh terhadap pelaksanaan Program

laporan

secara

Bantuan Biaya

Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar. Laporan dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan disampaikan ke pihak-pihak yang berkepentingan salah satunya Gubernur DKI Jakarta.


39

BAB VII PENUTUP

Pelaksanan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar memiliki jumlah sasaran yang sangat banyak dan anggaran yang besar. Hal ini tentu akan menarik perhatian dari berbagai instansi dan masyarakat luas dari berbagai kalangan. Untuk itu diharapkan pelaksanan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar dapat berjalan transparan dan akuntabel. Terwujudnya pelaksanaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang transparan dan akuntabel mencerminkan keberhasilan pemerintah DKI Jakatrta dan berbagai pihak yang terlibat dalam upayanya meningkatkan kualitas generasi bangsa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat terutama siswa dari keluarga yang kurang mampu untuk mengikuti pendidikan dan terhindar dari putus sekolah serta anakanak usia sekolah yang belum bersekolah untuk dapat bersekolah kembali. Keberhasilan pelaksanaan program ini diharapkan mampu menaikkan pencapaian Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang menjadi indikator keberhasilan program wajib belajar pendidikan dua belas tahun. Dengan berpedoman kepada petunjuk teknis ini diharapkan seluruh jajaran terkait dapat berpartisipasi dalam mendukung keterlaksanaan program Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan sehingga terwujud pelaksanaan Bantuan Biaya Personal Pendidikan melalui Kartu Jakarta Pintar yang transparan dan akuntabel.


42

Lampiran 1

SURAT PERMOHONAN SEBAGAI PENERIMA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

Kepada Yth. Gubernur DKI Jakarta

Dengan hormat, sehubungan dengan kondisi ekonomi keluarga kami yang pada saat ini benar-benar tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, dan demi kelangsungan pendidikan anak kami, maka dengan ini Saya mengajukan permohonan kepada Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta, untuk mendapatkan Dana Bantuan Sosial (Bansos) Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahun Anggaran 2016, guna memenuhi kebutuhan biaya personal pendidikan bagi anak kami atas nama: Nama Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) Kelas Nama Sekolah Alamat Sekolah Nomor Induk Kependudukan (NIK) Alamat Rumah Nomor Kartu Keluarga (KK)

: .... : .... : .... : .... : .... : .... : .... : ....

Saya mempersilahkan Bapak Gubernur untuk mengirimkan petugas bila diperlukan guna melakukan verifikasi dan tinjauan lapangan untuk memastikan bahwa keluarga kami benar-benar termasuk kategori tidak mampu dan layak untuk mendapatkan Bansos KJP. Demikian surat permohonan ini Saya sampaikan dengan harapan agar Bapak Gubernur berkenan menyetujui permohonan ini.

Atas perhatian Bapak Gubernur, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, Hormat Saya

(…………………………….)

(…………………………….)

(Istri)

(Kepala Keluarga)


44

Lampiran 2

PERNYATAAN KETAATAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama No. KTP Pekerjaan Alamat rumah

: ……………………………………………………………………............. : ………………………..…………………………………………………… : …………………………………………………………………………….. : …..…………………………………………………………………………

Adalah benar orang tua/wali dari peserta didik Nama : …..………………………………………………………………………… NISN : …..………………………………………………………………………… Kelas : …..………………………………………………………………………… Sekolah : …..………………………………………………………………………… NIK dalam KK : …..………………………………………………………………………… 1.

Dengan ini menyatakan secara sungguh-sungguh akan menggunakan dana Bantuan SosialBiaya Personal Pendidikan Melalui KJP yang diterima atas nama anak saya untuk pemenuhan kebutuhan personal pendidikan seperti pakaian seragam sekolah, tassekolah,sepatu sekolah, buku penunjang mata pelajaran, alat tulis, transportasi, dan tambahan gizi;

2.

Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa saya menyalahgunakan dana Bantuan Sosial KJP, maka saya bertanggung jawab secara administrasi, perdata maupun pidana, serta siap menerima sanksi dan seketika itu pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihentikan.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Yang membuat pernyataan: Orangtua/Wali,

(…………………………….)


45

Lampiran 3

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertandatangan di bawah ini, Nama No. KTP Pekerjaan Alamat rumah

: ……………………………………………………………………............. : ………………………..…………………………………………………… : …………………………………………………………………………….. : …..…………………………………………………………………………

Adalah benar orang tua/wali dari peserta didik Nama : …..………………….……………………………………………… Tempat/Tgl Lahir : …..…………………….…………………………………………… NISN : …..……………………………………………………………….… Kelas : …..……………………………………………….………………… Sekolah : …..……………………………………………….………………… Alamat tempat tinggal : …..……………………………………………….………………… Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar dan nyata termasuk keluarga tidakmampu yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kelurahan …………………………………………………. di mana saya berdomisili. Apabila kemudian hari atau sewaktu-waktu ditemukan/terbukti bahwa pernyataan tidak mamputernyata tidak benar dan tidak sesuai dengan kondisi factual saya, maka saya bertanggungjawab secara administrasi, perdata maupun pidana, serta seketika itu pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi siswa miskin melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) dihentikan. Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Jakarta, Yang membuat pernyataan: Orangtua/Wali,

(…………………………….)


46

Lampiran 4 Format Kuitansi Kartu Jakarta Pintar (KJP) : 1. Untuk Jenjang SD/MI/SDLB Negeri No : .................................................. Terima dari

:

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Sebesar

:

Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:

Pemberian bantuan biaya personal pendidikan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) Tahun Anggaran 2015. Nama peserta didik

:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................

Selama 6 (Enam) bulan (Juli s.d Desember 2015) @Rp. 210.000,diterima melalui rekening Bank DKI Nomor : .................................................. Jumlah

:

Rp. 1.260.000,Jakarta, .............................. 2015 Penerima

Materai

(..................................................) Orang Tua/Wali Siswa 2. Untuk Jenjang SD/MI/SDLB Swasta No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Dua Juta Empat Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai

(..................................................) Orang Tua/Wali Siswa Petunjuk Teknis Bantuan Biaya Personal Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar

47

Lampiran 4 3. Untuk Jenjang SMP/MTs/SMPLB Negeri No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Satu Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai

(..................................................) Orang Tua/Wali Siswa

4. Untuk Jenjang SMP/MTs/SMPLB Swasta No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Dua Juta Lima Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai


48

Lampiran 4 5. Untuk Jenjang SMA/MA/SMALB Negeri No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Dua Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai


6. Untuk Jenjang SMA/MA/SMALB Swasta No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai


49

Lampiran 4 7. Untuk Jenjang SMK Negeri No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Dua Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai

(..................................................) Orang Tua/Wali Siswa 8. Untuk Jenjang SMK Swasta No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Tiga Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai



50

Lampiran 4 9. Untuk Jenjang PKBM Negeri/Swasta No : .................................................. Terima dari

:


Sebesar

:

Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah

Untuk pembayaran

:


:

..................................................

Nama sekolah

:

..................................................

Kelas

:

..................................................


:


Materai



51

Lampiran 5


56

Lampiran 5


57

Lampiran 6 FORMULIR LAPORAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR (KJP)

Bulan

:

Nama Sekolah

:

Nama Peserta Didik

:

Kelas

:

No.

Kebutuhan Personal Peserta

Besar Dana

Keterangan

Didik 1

Transportasi

Rp.

2

Buku Tulis

Rp.

3

Alat Tulis

Rp.

4

Sepatu

Rp.

5

Seragam

Rp.

6

Lain-lain : (sebutkan) a.

Rp.

b.

Rp.

c.

Rp.

d.

Rp.

e.

Rp.

f.

Rp.

g.

Rp.

h.

Rp. JUMLAH

Rp.

Jakarta, .........................20..... Penerima Kartu Jakarta Pintar

(................................................) nama lengkap dan tanda tangan


59

Lampiran 7 LAPORAN REKAPITULASI PELAKSANAAN BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN (BBPP) MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

Triwulan

:

Nama Sekolah

:

Jumlah Peserta Didik Penerima KJP

:

Total Kumulatif Dana BBPP/KJP

:

No.

Nama Peserta Didik

Kebutuhan Personal yang Dibelanjakan Peserta

Penerima KJP

Didik

1 2 3 4 5

Permasalahan yang dihadapi dalam program BBPP/KJP : No.

Permasalahan

Penyebab

Solusi

Permasalahan

Tindak Lanjut

Jakarta, .........................20..... Kepala Sekolah

(................................................) NIP/NRK.


60

PETUNJUK TEKNIS BANTUAN BIAYA PERSONAL PENDIDIKAN MELALUI KARTU JAKARTA PINTAR

Recommend Documents