PETUNJUK TEKNIS BANTUAN ASOSIASI KEILMUAN TAHUN 2015
DIREKTORAT PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2015
1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan sebuah keniscayaan dalam berbagai bidang keilmuan. Keilmuan tumbuh dinamis
dan berdampak pada seluruh aspek kehidupan umat
manusia dengan berbagai konsekuensinya. Hal ini mendorong terbentuknya asosiasi dan konsorsium keilmuan yang mampu menjawab tantangan global dengan melakukan berbagai kajian dan studi secara multidisiplin. Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012
tentang
Pendidikan
Tinggi,
Kementerian
Agama
RI
melalui
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mendorong terbentuknya asosiasi keilmuan serta mendukung kiprah asosiasi-asosiasi ini untuk
mengembangkan
keilmuan
melalui
pendekatan
multidisiplin, dengan cara diseminasi keilmuan melalui konferensi, workshop, seminar, training, penyusunan program kurikulum dan silabus, dan lain-lain.
B. Dasar Hukum 1. Undang-undang
Nomor
20
Tahun
2003
tentang
Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan
Pemerintah
Nomor
4
Tahun
2014
tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan
2
Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh
Atas Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
C. Pengertian Program Bantuan Asosiasi Keilmuan adalah program pemberian bantuan yang diperuntukan bagi Asosiasi, Perhimpunan,
atau
Konsorsium
yang
Keilmuan
Keislaman
lintas
PTKI
memiliki perhatian dan komitmen dalam pengembangan rumpun ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu terkait di PTKI melalui program pengembangan pembelajaran, program pengembangan riset dan keilmuan, dan program pengembangan pengabdian masyarakat.
D. Tujuan dan Sasaran Bantuan Tujuan Tujuan program bantuan asosiasi keilmuan ini antara lain: a. membentuk asosiasi/konsorsium keilmuan lintas perguruan tinggi dan institusi terkait di dalam/luar negeri; b. mengembangkan
asosiasi/konsorsium
keilmuan
lintas
perguruan tinggi dan institusi terkait di dalam/luar negeri.
3
Sasaran Sasaran program bantuan asosiasi keilmuan ini adalah asosiasi, perhimpunan,
atau
konsorsium
keilmuan
rumpun
ilmu
keislaman lintas perguruan tinggi. Program ini akan memberikan bantuan kepada 10 asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan keislaman lintas perguruan tinggi yang telah mengajukan proposal permohonan dan telah lulus seleksi administrasi serta memenuhi kelayakan sesuai penilaian tim penilai/seleksi. Jumlah bantuan untuk satu pengusul adalah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah). E. Manfaat Bantuan Bantuan Asosiasi Keilmuan ini diharapkan dapat mendorong terciptanya center of excellence, melalui peningkatan kualitas keilmuan dan rumpun-rumpun keilmuan yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam menjawab tantangan global serta pada akhirnya akan meningkatkan daya saing bangsa.
4
BAB II MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN
A. Mekanisme Rekruitmen Persyaratan: 1.
Program
bantuan
ini
hanya
asosiasi/perhimpunan/konsorsium
dapat keilmuan
diikuti
oleh
rumpun
ilmu
keislaman dan ilmu-ilmu terkait lintas PTKI. 2.
Keanggotaan
asosiasi/perhimpunan/konsorsium
keilmuan
minimal berasal dari 3 PTKI. 3.
Asosiasi/perhimpunan/konsorsium
keilmuan
mengajukan
pengajuan bantuan yang memuat antara lain: a. Usulan program yang akan dilakukan asosiasi/perhimpunan /konsorsium keilmuan dengan bantuan dana yang diberikan (latar belakang, tujuan, target pelaksanaan, definisi dan ruang
lingkup
penyelesaian
program,
masalah,
identifikasi
struktur
dan
rancangan
organisasi
pelaksana,
rencana kerja) b. Rancangan Penggunaan Anggaran sesuai Standar Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan; c. Dokumen
tentang
keberadaan
asosiasi/perhimpunan/
konsorsium keilmuan (portfolio seluruh anggota, pengurus, program kerja, dll) d. Rekomendasi atau surat pengantar dari rektor/pimpinan perguruan
tinggi
yang
menjadi
koordinator/leader
asosiasi/perhimpunan/konsorsium. Seleksi dan Penetapan Penerima Bantuan 1.
Proposal akan diseleksi oleh tim penilai berdasarkan: a.
Administratif:
Persyaratan
yang
harus
dimiliki
oleh
asosiasi/perhimpunan/konsorsium berdasarkan lampiran
5
bukti-bukti yang disertakan. b.
Substantif:
Potensi
kegiatan
yang
diusulkan,
kemampulaksanaan dilihat dari ketersediaan sumber daya dan komitmen asosiasi/perhimpunan/konsorsium. 2.
Penerima bantuan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dan diumumkan melalui website diktis.kemenag.go.id.
B. Mekanisme Pelaksanaan (prosedur,
alokasi
anggaran
bantuan,
penggunaan
bantuan,
tatakelola, prosedur pencairan/penyaluran) Alokasi Anggaran Bantuan : 1.
Sumber pembiayaan program ini berasal dari DIPA Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015, Nomor : SP.DIPA-025.04.1.426302/2015, tanggal 5 Desember 2014;
2.
Bantuan
asosiasi/perhimpunan/konsorsium
keilmuan
ini
berlaku untuk Tahun 2015; 3.
Masing-masing
asosiasi/perhimpunan/konsorsium
keilmuan
akan memperoleh bantuan sebsar Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah),
yang
akan
dipergunakan
untuk
program
asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan; 4.
Pelaksanaan
bantuan
tersebut
hendaknya
mengacu
pada
standard Satuan Biaya Umum (SBU) Kementerian Keuangan 5.
Untuk
menunjang
keberlanjutan
program
bantuan
asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan, maka penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan secara administratif dan substantif. Penggunaan Bantuan Bantuan asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan Tahun 2015 dipergunakan untuk:
6
1.
Program dan kegiatan penguatan/pengembangan keilmuan oleh asosiasi/perhimpunan/konsorsium
keilmuan
melalui
konferensi, workshop, seminar, training, penyusunan program kurikulum dan silabus, dan sejenisnya. 2.
Tidak
dibenarkan
untuk
biaya
operasional/
rutinitas
asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan. 3.
Tidak dibenarkan untuk pengembangan lahan/ tanah.
4.
Tidak dibenarkan untuk membangun prasarana pembelajaran atau
lainnya
seperti
gedung/ruang
kuliah/kantor/lokal
/sekretariat; Prosedur Pencairan Bantuan : Pencairan bantuan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan dan persyaratan sebagai berikut :
1.
Pencairan bantuan
hanya bisa dilakukan apabila sudah ada
penetapan penerima bantuan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
2.
Menandatangani Berita Acara,
Kuitansi antara koordinator
asosiasi/perhimpunan/konsorsium keilmuan dengan Direktur Pendidikan Tinggi Islam
3.
Surat Pertanggungjawaban dari rektor/pimpinan perguruan tinggi yang menjadi koordinator /leader asosiasi/perhimpunan /konsorsium.
4.
Mencantumkan data NPWP lembaga dan nomor rekening Bank atas nama koordinator konsorsium.
5.
Pencairan dilakukan melalui KPPN Jakarta yang ditujukan ke nomor rekening tujuan. Bantuan tahap kedua dan ketiga diberikan
ketika
laporan
penggunaan
bantuan
tahap
sebelumnya diterima oleh Ditjen Pendidikan Islam.
7
BAB III PELAPORAN DAN MONEV A. Pelaporan Penerima
bantuan
akuntabel
secara
diwajibkan tertulis
menyampaikan
setelah
selesai
laporan
kegiatan
yang
selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan setelah anggaran tahap 1 dilaksanakan, ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Subdit Pengembangan Akademik. Adapun format laporan dimaksud sebagai berikut : 1.
Pendahuluan, menerangkan maksud dan tujuan bantuan tahun 2015;
2.
Waktu pelaksanaan, mekanisme serta sumber daya pendukung kegiatan yang diperlukan;
3.
Desain dan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) dan penggunaan anggaran;
4.
Jenis dan bentuk kegiatan-kegiatan;
5.
Mitra kerja dan Instansi/ Lembaga yang terlibat dalam kegiatan, jika diperlukan;
6.
Hasil
yang
telah
dicapai
dari
kegiatan
setelah
proses
penggunaan bantuan; 7.
Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan bantuan serta solusi yang dilakukan dalam mengatasinya;
8.
Peluang dan harapan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut;
9.
Keberlanjutan program;
10. Pertanggungjawaban dan realisasi keuangan sampai akhir pelaksanaan, penggunaan secara rinci dan bukti pengeluaran yang dapat membantu dalam pertanggungjawaban, termasuk didalamnya pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8
B. Monitoring dan Evaluasi Untuk lebih memberikan hasil dan daya guna yang optimal, efektif dan efesien sesuai dengan target, sasaran dan tujuan program bantuan, akan dilakukan pengawasan dan evaluasi oleh tim yang dibentuk Direktur Jenderal Pendidikan Islam terhadap pelaksanaan program bantuan di PTKI penerima bantuan.
9
BAB IV PENUTUP Demikian Petunjuk Teknis Program Bantuan Asosiasi Keilmuan sebagai pedoman dan dasar pelaksanaan pemberian bantuan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Tahun 2015. Melalui program ini diharapkan mampu menjawab tantangan global
dengan
melakukan
berbagai
kajian
dan
studi
secara
multidisiplin.
Jakarta,
Agustus 2015
Kuasa Pengguna Anggaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Ttd Prof. Dr. Phil. Kamaruddin Amin. M.A
10
