PETUNJUK TEKNIS BANTUAN INDUK ORGANISASI OLAHRAGA TAHUN 2017
ASDEP PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA RI
KATA PENGANTAR Olahraga merupakan salah satu instrumen strategis dalam pembangunan nasional selain berfungsi membentuk watak dan kepribadian bangsa, juga bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, meraih prestasi, sportivitas, disiplin, memperkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa di dunia internasional. Pembinaan, pengembangan, dan peningkatan prestasi olahraga merupakan tanggung jawab bersama, baik Pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga melalui perumusan kebijakan, penataran/pelatihan, penelitian, fasilitasi/bantuan, dan pengawasan. Fasilitasi/Bantuan kepada Induk Organisasi Olahraga merupakan salah satu program dari Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam upaya memberikan apresiasi dan pembinaan untuk peningkatan kapasitas dan profesionalitas pengelolaan manajemen olahraga dan prestasi olahraga nasional maupun internasional. Oleh karena itu agar penyaluran fasilitasi/bantuan tepat kepada sasaran dan efektif Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga perlu membuat petunjuk teknis terkait mekanisme administratif dalam penyaluran fasilitasi/bantuan kepada Induk Organisasi Olahraga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Semoga petunjuk teknis fasilitasi/bantuan kepada Induk Organisasi Olahraga ini dapat memberikan kemudahan dalam proses mendapatkan fasilitasi/bantuan bagi setiap organisasi keolahragaan sebagai dukungan positif Pemerintah dalam meningkatkan kapasitas dan profesionalitas manajemen organisasi, dalam pencapaian prestasi olahraga nasional maupun internasional.
Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,
Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A
1|Page
DAFTAR ISI
Kata Pengantar Daftar Isi
Halaman 1 2
BAB I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Tujuan C. Sasaran D. Pengertian
6 7 7 7
BAB II. PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN A. Sifat Fasilitasi/Bantuan B. Besaran Fasilitasi/Bantuan C. Persyaratan dan Mekanisme Fasilitasi/Bantuan D. Lampiran Kelengkapan Administrasi
8 8 8 10
BAB III. PROSES PENCAIRAN, PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN SANKSI A. Proses Pencairan Dana Fasilitasi Bantuan B. Tahapan Pencairan Uang Fasilitasi Bantuan C. Pelaporan Substansi Kegiatan & Pertanggungjawaban Keuangan D. Perpajakan E. Bagan Proses Pelaksanaan Porgram Fasilitasi/Bantuan
12 14 14 16 17
BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI A. Tujuan Pemantauan B. Evaluasi C. Pelaporan D. Pengawasan E. Sanksi
18 18 18 19 19
BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN
20 21
2|Page
PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR : 1 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI/BANTUAN INDUK ORGANISASI OLAHRAGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Menimbang :
a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga, Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan organisasi keolahragaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga.
Mengingat
3|Page
:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 21 Ayat (1), Pasal 27 Ayat (1); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 90; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pasal 33 Ayat (1); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Pasal 2; 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; 12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017;
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 jo Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lebaga; 15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. MEMUTUSKAN Menetapkan :
DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS FASILITASI/BANTUAN INDUK ORGANISASI OLAHRAGA Pasal 1
Dalam Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, yang dimaksud dengan Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga merupakan bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan langsung dari Pemerintah kepada organisasi olahraga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kapasitas dan optimalisasi kinerja organisasi dalam pembinaan dan pengembangan olahraga. Pasal 2 Mekanisme, Prosedur dan Pengelolaan Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini dengan sistematika sebagai berikut : . BAB I : PENDAHULUAN BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR BAB III : PENGELOLAAN KEGIATAN BAB IV : PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN BAB V : PENUTUP
4|Page
Pasal 3 Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, sebagai petunjuk teknis dalam proses pengelolaan kegiatan Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017. Pasal 5 Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga beserta lampirannya, secara teknis akan dituangkan lebih lanjut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Pasal 6 Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di pada tanggal
5|Page
: Jakarta : 25 Januari 2017
Lampiran : Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Pestasi Olahraga Nomor : 1 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Perubahan global terjadi sangat cepat termasuk dalam dunia olahraga. Dalam menghadapi perubahan global yang begitu cepat, konflik dan sengketa, perlu kesiapan mental utamanya dalam pengelolaan, pembinaan dan pengembangan olahraga nasional untuk prestasi olahraga tingkat internasional. Organisasi olahraga merupakan organisasi yang memiliki akses secara langsung dalam pengelolaan dan pembinaan terhadap olahragawan. Penyelenggaraan pembinaan olahraga sebagai bagian dari fungsi sosial perlu dirangsang dan didukung demi pencapaian sasaran pembangungan pembinaan prestasi olahraga tingkat internasional. Organisasi olahraga sebagai pranata sosial mempunyai tugas, fungsi, dan tanggung jawab terhadap pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga di tanah air. Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya secara optimal, organisasi olahraga masih sering mendapat hambatan mengingat keterbatasan anggaran biaya dan komplektisitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi semakin berat. Oleh karena itu, pemerintah patut memberi kemudahan dalam bentuk fasilitasi/bantuan sebagaimana diamanatkan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya pada Pasal 15 yang menyebutkan ”Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional”. Dengan demikian, harapan optimalisasi penyelenggaraan olahraga melalui peningkatan kapasitas kualitas manajemen organisasi dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Mengingat dukungan dana yang dialokasikan untuk membantu kelancaran penyelenggaraan program dan manajemen organisasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maka segala sesuatu yang berhubungan dengan penggunaan dana tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Meskipun dana yang diberikan merupakan stimulan, namun untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program, maka dana APBN yang diberikan melalui kegiatan fasilitasi berupa 6|Page
bantuan langsung perlu ditata secara baik dan sistematis. Dengan demikian perlu disusun Buku Petunjuk Teknis Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga, yang secara sistematis memuat Pendahuluan, Persyaratan dan Prosedur Fasilitasi/Bantuan, Program Pengelolaan Fasilitasi/Bantuan, Laporan Kegiatan dan Akuntabilitas Keuangan. B. TUJUAN 1. Tujuan dari pada disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan dalam proses dan mekanisme pengelolaan kegiatan fasilitasi/bantuan kepada Induk Organisasi Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Tujuan khusus penyaluran Fasilitasi/Bantuan adalah dalam rangka memberikan pembinaan kepada Induk Organisasi Olahraga sebagai upaya meningkatkan profesionlitas dan pengembangan prestasi olahraga baik nasional maupun internasional, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga keolahragaan. C. SASARAN Sasaran penerima fasilitasi/bantuan adalah Induk Organisasi Olahraga Prestasi, Profesional, Fungsional, untuk program kegiatan peningkatan kapasitas, profesionalitas dan pengelolaan organisasi olahraga. D. PENGERTIAN 1. Fasilitasi/bantuan organisasi olahraga merupakan bentuk pelayanan, perhatian, dan dukungan pemerintah kepada organisasi olahraga guna optimalisasi kinerja organisasi olahraga dalam membina, membangun dan meningkatkan prestasi olahraga. 2. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dalam membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan. 4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
7|Page
BAB II PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN A. SIFAT FASILITASI/BANTUAN
Sifat dan sumber fasilitasi/bantuan yang dialokasikan melalui Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan adalah bersifat stimulan dan tidak mengikat serta bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, segala kebutuhan operasional organisasi olahraga dilakukan secara efektif dan efisien dan tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Fasilitasi/bantuan yang bersumber dari APBN tersebut harus mengacu kepada mekanisme, prosedur, kriteria, kebijakan pemerintah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. BESARAN FASILITASI/BANTUAN Besaran fasilitasi/bantuan yang diberikan kepada Induk Organisasi Olahraga ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan mempertimbangkan capaian prestasi olahraga penerima fasilitasi/bantuan. C. ALOKASI PEMANFAATAN FASILITASI/BANTUAN Alokasi fasilitasi/bantuan yang disalurkan kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Fungsional, Profesional, dan Prestasi diarahkan untuk pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga nasional maupun internasional yang meliputi : a. Fasilitasi/Bantuan Administrasi berupa : Belanja Bahan (ATK, Pencetakan, Pengadaan Seragam), Belanja Barang Non Operasional (Biaya Listrik, Telepon), Belanja Perjalanan Dinas, Iuran International, Honor Staf Sekretariat (sesuai Standar Biaya Masukan th 2017). b. Fasilitasi/Bantuan pelatihan tenaga keolahragaan. c. Fasilitasi/Bantuan Peningkatan Kompetensi Administrasi dan Manajemen Organisasi Olahraga
Pengelolaan
d. Fasilitasi/Bantuan Pemetaan dan Penataan Organisasi Olahraga. e. Bantuan Rakernas dan/atau Munas D. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN FASILITASI/BANTUAN 1. Persyaratan administratif penerima fasilitasi/bantuan
a. Akta pendirian yang bersifat autentik atau yang dilegalisasi; b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama Lembaga;
8|Page
d. Nomor Rekening yang masih aktif a.n. Lembaga (surat referensi bank yang menyatakan rekening itu aktif sampai 3 bulan kedepan); e. Struktur dan personalia yang kompeten; f. Rencana dan program kerja ; g. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; h. Pelatihan dan pembinaan berjenjang dan berkelanjutan; i. Kompetisi atau kejuaraan yang diselenggarakan atau diikuti; j. Sistem kesejahteraan pelaku olahraga; k. Surat Kepengurusan yang masih berlaku; l. Kode etik organisasi; 2. Persyaratan khusus
a. Tidak ada dualisme dalam kepengurusan organisasi keolahragaan; b. Mempunyai data tenaga keolahragaan beserta lisensi yang dimiliki; c. Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan harus menyampaikan laporan baik substansi maupun laporan keuangan; d. Wajib mencantumkan Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam setiap penyelenggaraan kegiatan yang difasilitasi oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga; e. Sesuai Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor : B.71/MENKO/PMK/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, dimohon untuk mencantukan Logo Asian Games XVIII Tahun 2018 dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai sarana sosialisasi. 3. Mekanisme Pengajuan Fasilitasi/bantuan Permohonan fasilitasi/bantuan kegiatan diajukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat, berupa proposal dengan format sebagai berikut : I. PENDAHULUAN a. b. c. d. e. f. II.
Latar Belakang; Dasar Pelaksanaan; Nama Kegiatan; Tema Kegiatan; Tujuan Kegiatan; Hasil yang diharapkan.
PELAKSANAAN KEGIATAN a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan; b. Jumlah Peserta;
9|Page
c. Susunan Kepanitiaan; d. Rincian Anggaran Belanja Kegiatan; III.
LAMPIRAN PROPOSAL a. b. c. d. e. f. g.
IV.
Akte Notaris; NPWP atas nama Lembaga; Nomor Rekening Bank atas nama Lembaga; Surat Keputusan Kepengurusan; Surat Keputusan Kepanitiaan; Data nama peserta pelatihan dan lisensi yang dimiliki; Rekomendasi KONI Pusat/KONIDA/Lembaga Terkait.
PENILAIAN PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI/BANTUAN. Penilaian terhadap permohonan bantuan fasilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Penilaian Administrasi Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan fasilitasi kegiatan berupa : Akte Notaris, NPWP, Rekening Bank dan Surat Keputusan Kepengurusan, data peserta pelatihan dan lisensi yang dimiliki. Yang tidak lolos dalam verifikasi adminitrasi dinyatakan gugur. b. Penilaian Substansi Kegiatan Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program fasilitasi/bantuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. c. Penilaian Proposal 1. Setiap proposal pengajuan fasilitasi/bantuan yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh tim verifikasi; 2. Tim verifikasi proposal pengajuan fasilitasi/bantuan menetapkan calon penerima fasilitasi/bantuan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga atau Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; 3. Tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya harus terbuka, objektif, jujur dan adil serta tidak diskriminatif; 4. Tim verifikasi akan melaksanakan survey dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima fasilitasi/bantuan;
10 | P a g e
5. Hasil verifikasi selanjutnya diterbitkan Berita Acara Tim verifikasi kemudian disampaikan kepada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. V.
PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan calon penerima fasiltasi/bantuan sebagai penerima dana fasilitasi/bantuan yang ditetapkan dengan surat keputusan sesuai usulan dari Tim verifikasi dan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Atas dasar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Verifikasi menyiapkan Naskah Kerjasama (MoU) tentang penyaluran dana fasiltasi/bantuan yang ditandatangi oleh PPK dan Penerima fasilitasi/bantuan; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) dengan penerima fasilitasi/bantuan;
11 | P a g e
BAB III PROSES PENCAIRAN, PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN, PERPAJAKAN, DAN SANKSI A. PROSES PENCAIRAN DANA FASILITASI/BANTUAN a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian kelengkapan persyaratan permohonan fasilitasi/bantuan dan pengecekan lapangan. Jika belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dikembalikan ke organisasi yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan. b. Tim verifikasi menerbitkan Berita Acara Tim Verifikasi untuk direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam penetapan surat keputusan tentang organisasi olahraga penerima bantuan dan besarnya bantuan dalam rupiah. c. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pemberian dan Jumlah Besaran Bantuan dengan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran; d. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga ditandatangi oleh PPK dan penerima fasilitasi/bantuan; e. Penerima Fasilitasi/Bantuan wajib menandatangi kwitansi dana bantuan fasilitasi kegiatan diatas materai 6.000 sebanyak 4 (empat) rangkap; f. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Penggunaan Dana Fasilitasi dan Pelaksanaan Kegiatan diatas materai 6.000 oleh penerima fasilitasi/bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap; g. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh penerima fasilitasi/bantuan diatas meterai Rp. 6000,h. Tim Verifikasi akan Fasilitasi/Bantuan;
menerbitkan
Ringkasan
Akad
Kerjasama
i. Melampirkan Fotocopy NPWP dan Buku Rekening atas nama Organisasi/Lembaga Penerima Fasilitasi/Bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap; j. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Penguji SPP/Penerbit SPM dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan ke Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, c.q. Kepala Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya. 12 | P a g e
k. Penandatanganan
Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Pencairan Dana Fasilitasi diatas materai 6.000 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 4 (empat) rangkap;
l. Apabila tim penguji dan penilai pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM. m. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan dan Rumah Tangga, diserahkan ke Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan dan Rumah Tangga dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan SP2D untuk ditransfer ke rekening penerima fasilitasi/ bantuan.
KONI, KOI, NPC, SOINA, FORMI, KOMNAS PENJAS, LADI, BOPI, PB/PP/PENG PROV/PENGCAB, KLUB/Per. OR,
13 | P a g e
ASDEP 2/IV
B. TAHAPAN PENCAIRAN DANA FASILITASI/BANTUAN Tahapan pencairan uang fasilitasi/bantuan diatur sesuai dengan pasal (18) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 sebagai berikut : 1. Pemberian dana fasilitasi/bantuan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA; 2. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan; 3. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap; 4. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan; 5. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan yang dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : a.
Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;
b.
Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
c.
Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keeluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;
d.
Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.
C. PELAPORAN SUBSTANSI KEGIATAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN. a. Laporan Substansi Kegiatan selambat-lambatnya dalam 14 hari kerja penerima fasilitasi/bantuan wajib menyampaikan laporan substansi kegiatan yang telah dilaksanakan dilengkapi dengan dokumentasi/foto kegiatan dijilid 3 (tiga) rangkap, disampaikan kepada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningktan Pestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. 1. Penerima fasilitasi/bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah 14 | P a g e
pelaksanaan kegiatan meliputi: a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana; b. Pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan dan bukti-bukti pegeluaran telah disimpan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima fasilitasi/bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban fasilitasi/bantuan; d. Laporan pertanggungjawaban fasilitasi/bantuan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tanggal 17 November 2016. 2. Lampiran laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi : a. b. c. d. e.
Rekapitulasi Pengeluaran; Kwitansi dan daftar tanda terima; Bukti surat setoran pajak (PPh dan PPN); Daftar hadir (Rapat, Peserta, Panitia, Narasumber); Bukti perjalanan (Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, Bukti Penginapan, Foto copy Paspor (Exit-Permit) untuk perjalanan dinas Luar Negeri, dll); f. Bukti pengeluaran lainnya. 3. Rincian anggaran pada proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.anggaran.depkeu.go.id); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan wajib dilampirkan buktibukti pembayaran pajak yang diatur sebagai berikut : a. Pembayaran pajak honorarium mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 sebagai berikut :
Sebesar 0% (nol persen) dari honorarium bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya; Sebesar 5% (lima persen) dari honorarium bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; Sebesar 15% (lima belas persen) dari honorarium bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya;
b. Pembayaran pajak belanja bahan/barang diatas satu juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi; c. Pembayaran pajak belanja bahan/barang diatas dua juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi, dan dikenakan PPh pasal 22 sebesa 1,5% jika mempunyai NPWP akan tetapi juka tidak ada NPWP dikenakan pajak 3% dari nilai PPN; 15 | P a g e
d. Pembayaran pajak belanja sewa diatas dua juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi, dan dikenakan PPh pasal 22 sebesa 2% jika mempunyai NPWP akan tetapi juka tidak ada NPWP dikenakan pajak 4% dari nilai PPN; 5. Bukti kuitansi pembelian/pengeluaran (sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah menggunakan meterai Rp. 3000,sedangkan pembelian/pengeluaran (sebesar satu juta rupiah keatas) menggunakan meterai Rp. 6000,-) 6. Bukti-bukti tersebut di atas dapat disampaikan dalam bentuk salinan atau berupa fotokopi dari naskah aslinya. Sedangkan aslinya disimpan oleh organisasi olahraga/lembaga olahraga penerima fasilitasi/bantuan. 7. Penerima fasilitasi/bantuan tidak diperbolehkan melakukan pembelian PC Komputer/Laptop ataupun printer, yang diperbolehkan hanya pembelian pengadaan toner/cartridge printer. c. Format Laporan Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Latar belakang; Dasar Hukum; Tujuan; Sasaran; Bentuk Kegiatan; Peserta kegiatan; Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; Langkah- Iangkah pelaksanaan kegiatan; Hasil yang dicapai; Lampiran-Iampiran (daftar hadir dan biodata peserta, narasumber, dan panitia kegiatan, serta dokumentasi kegiatan (Foto-foto, video, liputan berita)
D. PERPAJAKAN Pihak penerima fasilitasi/bantuan berkewajiban membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kepada Kas Negara.
16 | P a g e
E. BAGAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI/BANTUAN
Pembina Olahraga/ Lembaga Olahraga
(1) Sosialisasi
Kementerian Pemuda dan Olahraga
(2) Pengajuan Proposal
(3) Verifikasi dan Penilaian
(4) Penetapan Penerima Fasilitasi/Bantuan
(5) MoU
(6) Pencairan Anggaran
Pengajuan ke KPPN
(7) Pelaksanaan Kegiatan
Monitoring
(8) Pelaporan Substansi dan Pertanggungjawab an Keuangan
17 | P a g e
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Tujuan Pemantauan a. Memastikan pemanfaatan dana fasitisasi/bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur; b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar, c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu tenaga keolahragaan secara signifikan, d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, e. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, B. Evaluasi Evaluasi terhadap proram yang telah kita laksanakan adalah suatu keharusan yang dapat di jadikan tolak ukur apakah program tersebut mempunyai manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan program maka diperlukan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pada evaluasi program adalah : a. b. c.
Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang telah dilaksanakan; Untuk mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan; Sebagai bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud dapat dilanjutkan atau tidak.
Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi antara lain perencanaan/desain evaluasi, pengumpulan informasi, pengolahan informasi, kesimpulan dan pelaporan hasil evaluasi. C. Pelaporan Pelaporan adalah suatu bentuk penyampaian pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan tanggung jawab (responsibility) yang dibebankan. Laporan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik formal maupun inonformal. Manfaat pelaporan bagi setiap pelaksanaan kegiatan: a. Merupakan perwujudan dari responsibility dari penanggungjawab kegiatan; b. Sebagai alat untuk memperlancar kerja sama dan koordinasi maupun komunikasi yang saling mempengaruhi antar pemangku kepentingan; c. Sebagai alat untuk membuat budgeting (anggaran), pengawasan, pengendalian maupun pengambilan keputusan;
18 | P a g e
D. Pengawasan Penerima fasilitasi/bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Pengawas Internal yakni Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat Pengawas External dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
E. Sanksi 1. Apabila terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana fasilitasi/bantuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, maka penerima fasilitasi/bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kemungkinan terhadap sanksi baik perdata maupun pidana berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Penerima fasilitasi/bantuan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas (Inspektorat Kemenpora atau Badan Pemeriksa Keuangan). 2. Lembaga/Organisasi Olahraga yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan fasilitasi/bantuan tidak akan diberikan pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini.
19 | P a g e
BAB V PENUTUP Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentan Petunjuk Teknis Fasilitasi/Bantuan Induk Organisasi Olahraga adalah merupakan pedoman standar minimum untuk dijadikan acuan bagi organisasi olahraga yang akan dan telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah melalui APBN untuk meningkatkan kinerja dan fungsi organisasi dalam melaksanakan program pembinaan olahraga, sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Induk Organisasi Olahraga diharapkan dapat mengikuti perundang-undangan. Hal ini harus mengikuti arah dan keuangan negara.
sebagai pembina cabang/jenis olahraga perkembangan ketentuan dan peraturan berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang semangat transparansi serta akuntabilitas
Program fasilitasi/bantuan ini merupakan stimulan untuk mendorong pembangunan nasional keolahragaan yang diharapkan berdampak terhadap peningkatan prestasi olahraga pada kancah nasional maupun internasional.
20 | P a g e
LAMPIRAN-LAMPIRAN
21 | P a g e
22 | P a g e
23 | P a g e
24 | P a g e
25 | P a g e
