ii
Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2017
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2017
iii
SAMBUTAN Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Masyarakat
Penyelenggaraan Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan komitmen Pemerintah di bidang Pendidikan dalam hal mewujudkan pendidikan tanpa diskriminasi dan pendidikan untuk semua. Hal ini sejalan dengan 9 agenda prioritas (nawa cita) pemerintah Presiden Bapak Jokowi yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, dan melakukan revolusi karakter bangsa. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan melakukan revolusi karakter bangsa dapat dicapai melalui bidang pendidikan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara mendapatkan pendidikan. Hak memperoleh pendidikan bagi seluruh seluruh warga negara merupakan hak dasar (fundamental right) manusia hal ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 31 ayat (2) “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Upaya pemerintah dalam hal memberikan kemudahan mengakses pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan kepada masyarakat terus digulirkan diantaranya Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan PIP untuk meringankan biaya pendidikan. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah baik di jalur formal maupun non formal, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Untuk itu berbagai upaya perlu dilakukan guna menemukan kembali anak-anak yang tidak atau belum mendapatkan pendidikan yang selayaknya, untuk diajak kembali menempuh pendidikannya sesuai dengan jenjang maupun keterampilan yang diminatinya, sehingga diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi dirinya maupun bagi bangsa dan negara. Kami menghimbau agar tugas ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya untuk mensukseskan program dan kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan pendidikan yang merata dan bermutu.
Jakarta,
Maret 2017
Direktur Jenderal,
Harris Iskandar NIP 196204291986011001
iv
KATA PENGANTAR Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) merupakan salah satu tugas penting untuk mewujudkan Program Indonesia Pintar yang tepat sasaran dan merata. Pemegang Kartu Indonesia Pintar (PIP) maupun belum memiliki KIP, yang tergolong miskin/tidak mampu terutama bagi anak yang orang tuanya pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) atau Karta Keluarga Sejahtera (KKS) perlu mendapatkan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan formal maupun nonformal atau mendapat program kursus dan pelatihan. Dengan berbagai kondisi dan situasi anak sehingga tidak mengikuti program pendidikan dasar maupun kursus keterampilan, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan perhatian untuk mendata dan mengajak kembali untuk kembali menempuh pendidikannya sehingga nantinya dapat meningkatkan dan sejajar pendidikannya dengan anak-anak seusianya serta mampu memberikan sumbangsihnya bagi kemajuan bangsa dan negara. Untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan tidak melanjutkan atau putus sekolah, perlu dilakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam rangka percepatan pendataan, Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada dinas pendidikan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam petunjuk teknis bantuan pendataan ATS tahun 2017. Pada tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, telah mengalokasikan anggaran untuk mendata kembali ATS ini agar data yang terkumpul benar-benar valid dan dapat dijadikan sebagai bahan perencanaan program. Untuk itu pihak yang terkait dalam pendataan ATS diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar diperoleh data ATS yang valid.
Jakarta,
Maret 2017
Sekretaris,
Wartanto NIP 196310091989031001
v
DAFTAR ISI
Sambutan Direktur Jenderal ..................................................................................................... Kata Pengantar ......................................................................................................................... Daftar Isi ................................................................................................................................. Keputusan Direktur Jenderal ...................................................................................................
iv v vi vii
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .................................................................................................... B. Dasar Hukum ...................................................................................................... C. Tujuan ................................................................................................................. D. Sasaran Pendataan .............................................................................................. E. Manfaat ...............................................................................................................
1 2 2 3 3
BAB II KOMPONEN PENDATAAN A. Kriteria Sasaran Pendataan .................................................................................. B. Pengorganisasian ................................................................................................. C. Dana dan Pemanfaatannya ...................................................................................
4 4 5
BAB III PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN A. Sosialisasi............................................................................................................. B. Pembentukan Tim Pendataan ATS ...................................................................... C. Pengajuan Tim ATS ke UPT ............................................................................... D. Penetapan dan Penandatangan Perjanjian Kerjasama .......................................... E. Pencairan Dana .................................................................................................... F. Pelaksanaan Pendataan dan Input Data ATS ....................................................... G. Akuntabilitas Pengelolaan ................................................................................... H. Pelaporan ............................................................................................................. I. Sanksi ...................................................................................................................
7 7 8 8 8 9 9 9 10
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan ......................................................................................... B. Supervisi dan Monitoring ....................................................................................
11 11
BAB VI PENUTUP ................................................................................................................
12
LAMPIRAN: 1. Contoh Surat Keputusan Pembentukan Tim Pendataan ATS 2. Contoh Akad Kerja sama 3. Contoh Kuitansi 4. Contoh SPTJM 5. Format Pakta Integritas 6. Format Instrumen Pendataan ATS 7. Rekap Hasil Pendataan ATS oleh Tim Pendataan Kabupaten/Kota 8. Rekap Hasil Pendataan ATS oleh UPT 9. Daftar Kuota Menurut Kabupaten vi
SALINAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 73 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK USIA SEKOLAH TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017 DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Menimbang : a. bahwa untuk menjaring dan membina anak usia sekolah tidak sekolah usia 6 (enam) sampai dengan 21 (duapuluh satu) tahun agar kembali ke sekolah, mengikuti program kesetaraan atau kursus keterampilan, perlu dukungan dana dari Pemerintah; b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah Tidak Sekolah Tahun 2017; Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 91/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745); vii
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 331) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 381); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017. Pasal 1 Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ini. Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2017 Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001
SALINAN LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017
viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Program Indonesia Pintar bertujuan untuk meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai dengan 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah baik di jalur formal maupun non formal, dan mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out). PIP diharapkan mampu menjamin peserta didik dapat melanjutkan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, dan menarik siswa putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan. PIP bukan hanya bagi peserta didik di sekolah, namun juga berlaku bagi peserta didik di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Hingga saat ini, disparitas partisipasi sekolah antar kelompok masyarakat masih cukup tinggi. Angka Partisipasi Kasar (APK) keluarga yang mampu secara ekonomi secara umum lebih tinggi dibandingkan dengan APK keluarga tidak mampu. Salah satu alasannya adalah tingginya biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik. Biaya langsung peserta didik antara lain iuran sekolah, buku, seragam, dan alat tulis, sementara biaya tidak langsung yang ditanggung oleh peserta didik antara lain biaya transportasi, kursus, uang saku dan biaya lain-lain. Tingginya biaya pendidikan tersebut menyebabkan tingginya angka tidak melanjutkan sekolah dan tingginya angka putus sekolah (drop out), sehingga berpengaruh terhadap APK. Untuk memperoleh data sasaran penerima PIP atau Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) usia 6-21 tahun yang dikarenakan putus sekolah, perlu dilakukan pendataan dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan lembaga pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), atau satuan pendidikan nonformal lainnya. Dalam rangka percepatan pendataan, Ditjen PAUD dan Dikmas memberikan bantuan pendanaan pendataan ATS kepada Tim Pendataan ATS di Kabupaten/Kota.
1
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Noomor 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan; 5.
Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendikbud nomor 11 tahun 2017 tentang perubahan kedua atas Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840) 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840;) 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 12. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor: 07/D/BP/2017, nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017; C. Tujuan Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) bertujuan untuk dilakukan penjaringan dan melakukan pembinaan anak tidak sekolah usia 6-21 tahun agar kembali ke sekolah, mengikuti program pendidikan kesetaraan atau kursus keterampilan. 2
D. Sasaran Pendataan Sasaran pendataan Anak Tidak Sekolah adalah anak usia 6-21 tahun yang tidak mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan formal dan nonformal.
E. Manfaat Data yang diperoleh dari pendataan ini akan digunakan untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaran wajib belajar pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
3
BAB II KOMPONEN PENDATAAN
A. Kriteria Sasaran Pendataan Sasaran pendataan ATS sebagai berikut: 1. Anak usia sekolah 6-21 tahun; 2. Tidak bersekolah di jalur pendidikan formal dan nonformal, termasuk pendidikan di bawah pembinaan Kementerian Agama; 3. Keluarga tidak mampu yang telah memiliki KIP maupun belum memiliki KIP.
B. Pengorganisasian 1. UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas bertugas: a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ATS di wilayah kerja masing-masing; b. Melaksanakan sosialisasi pendataan di wilayah kerja masing-masing; c. Verifikasi laporan data ATS dari tingkat Kabupaten/Kota; d. Menyalurkan bantuan dana pendataan ATS kepada Tim Pendataan ATS pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; e. Melakukan realokasi sasaran dan anggaran kepada Kabupaten/Kota lain bagi yang tidak memenuhi kuota; f. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bertugas: a. Membentuk Tim Pendataan ATS; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan ATS di tingkat kabupaten/Kota; c. Melaksanakan sosialisasi pendataan ATS di tingkat Kabupaten/Kota; d. Mengumpulkan, mengolah, dan menginput data ATS; e. Validasi data ATS; f. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas;
3. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota a. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dapat berasal dari unsur: 4
1) Dinas Pendidikan (Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi pendidikan kesetaraan dan/atau pembinaan kursus dan pelatihan, operator Dapodikmas, Penilik dan staf Dinas; 2) Forum PKBM; 3) HIPKI; 4) SKB; 5) PKBM; 6) LKP; 7) Lembaga Kemasyarakatan; 8) Unsur lain yang dianggap perlu. b. Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota bertugas: 1) Melakukan pendataan melalui berbagai cara dan media yang dianggap efektif untuk menemukan ATS sekaligus melakukan pendaftaran ATS; 2) Melakukan input data ATS pada aplikasi di website http://app.pauddikmas.kemdikbud. go.id/ats; 3) Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS kepada Bupati/Walikota melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/kota setempat.
C. Dana dan Pemanfaatannya Direktorat Jenderal Ditjen PAUD dan Dikmas mengalokasikan anggaran untuk pendataan ATS tahun 2017 sebesar Rp27.499.000.000,- (dua puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah) dengan sasaran pendataan sebanyak 514.000 ATS atau sebesar Rp53.500,- per ATS. Rincian alokasi per kabupaten/kota sebagaimana terlampir. Anggaran ini digunakan sebagai berikut: a. Sebesar 10% digunakan untuk manajemen di Tingkat UPT PP/BP PAUD dan Dikmas yang meliputi: rapat koordinasi, sosialisasi, verifikasi laporan, ATK, Honorarium Tim, dan pelaporan; b. Sebesar 90% disalurkan kepada Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dengan rincian sebagai berikut: 1) Sebesar 15% digunakan untuk manajemen di Tingkat Kabupaten/Kota yang meliputi: rapat koordinasi, penggandaan instrumen, input data, ATK, Honorarium Tim, dan pelaporan.
5
2) Sebesar 75% digunakan untuk transport pendaftaran dan pengumpulan data oleh petugas lapangan ke masing-masing ATS bagi setiap instrumen yang diisi lengkap minimal mencapai kuota yang tertera dalam lampiran. Apabila jumlah ATS yang didata tidak mencapai kuota, maka sisa anggaran yang tidak terserap dapat dialihkan oleh UPT PP/BP PAUD dan Dikmas ke Kabupaten/kota yang lain atau dikembalikan ke Kas Negara. Dana bantuan disalurkan kepada Tim Pendataan ATS setelah semua dokumen terpenuhi dan disampaikan kepada UPT PP/BP PAUD-Dikmas di wilayah masing-masing.
6
BAB III
PROSEDUR PELAKSANAAN PENDATAAN
A. Sosialisasi Sosialiasasi dilakukan sebagai berikut: 1. UPT menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Satuan pendidikan nonformal, dan organisasi mitra di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia; 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menyampaikan pelaksanaan pendataan ATS ini kepada Satuan pendidikan nonformal dan organisasi mitra di wilayah kerjanya melalui berbagai kegiatan dan media yang tersedia.
B. Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota Pembentukan Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut:
7
1. Dinas Pendidikan menetapkan Tim Pendataan ATS dengan unsur seperti di atas dengan menerbitkan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 2. Jumlah Tim Pendataan ATS disesuaikan dengan jumlah sasaran dan wilayah pendataan; 3. Tim Pendataan ATS diketuai oleh Kepala Bidang/Kepala Seksi yang membidangi pendidikan kesetaraan dan/atau pembinaan kursus dan pelatihan; 4. Susunan Tim Pendataan ATS terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Penginput Data dan Petugas Pendataan. C. Pengajuan Tim ATS kabupaten/kota ke UPT Dinas Pendidikan mengajukan Tim ATS Kabupaten/kota dan bantuan pelaksanaan pendataan ATS ke UPT dengan melampirkan: 1. Surat Keputusan Pengangkatan Tim; 2. Copy rekening bank atas nama Tim; 3. Rencana Anggaran Biaya. D. Penetapan dan Penandatanganan Perjanjian Kerja sama 1. PPK UPT menetapkan penerima bantuan berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/kota yang disahkan oleh Kepala UPT selaku KPA; 2. Ketua Tim Pendataan yang telah ditetapkan menandatangani perjanjian kerja sama pendataan ATS dengan PPK UPT. E. Pencairan Dana a. Tim Pendataan ATS yang dibentuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuka rekening bank pada bank pemerintah yang terdekat; b. Pencairan dana ke KPPN dilakukan berdasarkan Surat Keputusan PPK yang sudah diketahui oleh Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas dengan dilengkapi : 1) Perjanjian Kerja sama 2) Berita Acara Pembayaran (BAP) 3) Pakta Integritas 4) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) c. KPPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan dana bantuan langsung ditransfer
ke
rekening
Tim
Pendataan
ATS
Dinas
Kabupaten/Kota sejumlah yang dinyatakan dalam perjanjian kerja sama. 8
Pendidikan
F. Pelaksanaan Pendataan dan Input Data ATS 1. Petugas pendataan lapangan melakukan pendataan ATS dengan melakukan pendaftaran ATS dengan menggunakan format terlampir. Petugas pendataan lapangan dapat menghubungi Kepala Desa/Lurah/UPTD Dinas terkait pada kelurahan/desa setempat; Pengurus RW, Pengurus RT, dan ATS/Keluarga ATS; 2. Petugas Penginput Data melakukan input data ATS pada Aplikasi Data Peserta Didik ATS dengan alamat website http://app.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ats; 3. Tim ATS Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi pendataan sebagai pertanggung jawaban teknis maupun keuangan sesuai dengan format terlampir;
G. Akuntabilitas Pengelolaan
1. Pakta Integritas Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka:
a. Lembaga penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pejabat dan staf Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun.
2. Pernyataan Kesanggupan Sanggup melakukan pendataan ATS ini sesuai petunjuk teknis dan peraturan-perundang-undangan yang berlaku (format surat pernyataan kesanggupan terlampir).
3. Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab Tim Pendataan ATS ini untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima.
H. Pelaporan Pelaporan terdiri dari Pelaporan Teknis dan pertanggungjawaban penggunaan dana. Pelaporan Teknis dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:
9
1. Petugas Pendataan Lapangan menyampaikan format pendataan ATS beserta rekapitulasi rincian perjalanan pendataan ke alamat masing-masing ATS kepada Tim Pendataan ATS dengan menggunakan format terlampir. 2. Tim Pendataan ATS melaporkan hasil pendataan dan rekap hasil input data ATS kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menggunakan format terlampir; 3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaporkan hasil pendataan dan rekap hasil input data ATS serta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada UPT P2/BPPAUD dan Dikmas sesuai wilayah kerja; 4. UPT PP/BP-PAUD dan Dikmas melaporkan hasil pendataan kepada Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas. Lembaga penerima dana bantuan setelah melaksanakan program wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang menjelaskan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai 100%, laporan dilampiri dengan: a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b. Surat Penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; c. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan; dan d. Laporan awal di sampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk rekening dengan melampirkan bukti cetak/print. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan pendataan ATS selesai dilaksanakan.
I. Sanksi Lembaga penerima bantuan yang melaksanakan pendataan tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan Perjanjian Kerjasama serta tidak menyampaikan laporan akhir sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas Negara; 2. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan;
10
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program pendataan ATS yaitu: 1. Dana Bantuan Pendataan ATS terlaksana di seluruh kabupaten/kota; 2. Jumlah ATS yang terdata mencapai target 500.000 anak dengan data lengkap. 3. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan diadakan supervisi dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, UPT PP/BP PAUD dan Dikmas, dan/atau institusi terkait lainnya.
Aspek-aspek yang akan disupervisi dan dimonitoring adalah: 1. Kesesuaian penggunaan dana dengan teknis pelaksanaan pendataan ATS; 2. Prosedur dan mekanisme pendataan; 3. Pertanggungjawaban dan pelaporan teknis maupun pemanfaatan dana.
11
BAB V PENUTUP
Buku Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak usia sekolah Tidak Sekolah (ATS) untuk Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2017, disusun sebagai acuan bagi Pemangku Kepentingan yang akan melaksanakan kegiatan Pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) dengan dana bersumber dari anggaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Tahun 2017. Petunjuk Teknis ini disusun dengan harapan dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana Pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) , dengan melalui pemberian dana kegiatan pendataan Anak usia sekolah yang Tidak Sekolah (ATS), diharapkan dapat memperoleh data anak tidak sekolah usia 6-21 tahun secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir. Data dari hasil pendataan ini akan digunakan oleh Ditjen PAUD dan Dimas, UPT, dan Kabupaten/Kota untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP), sekaligus penyusunan anggaran tahun 2018 untuk setiap kabupaten/kota. Apabila ada hal-hal yang masih meragukan dan/atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pembaca dapat menghubungi dan/atau membaca laman resmi Direktorat Jenderal PAUD dan Dikmas melalui alamat website sebagai berikut: Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 57900188, 5725486 Laman: http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/ Semoga Petunjuk Teknis ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan.
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001 12
SALINAN LAMPIRAN II PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH TAHUN 2017 FORMAT ISIAN Lampiran 1 : Contoh Surat Keputusan Pembentukan Tim Pendataan ATS KOP DINAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ........................................... NOMOR TENTANG TIM PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN/KOTA ........................................... KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA ........................................... a. Bahwa untuk memperoleh data anak tidak sekolah usia 6-21 tahun di Menimbang: Kabupaten/Kota................secara langsung yang cepat, akurat, valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Pemberian Program Indonesia Pintar (PIP), perlu dibentuk Tim Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) Kabupaten/Kota ...................................... b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a di atas perlu dibentuk Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota .................. dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...............; 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Mengingat : 2. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pemanfaatan Pendidikan; 5. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Buta Aksara; 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif; 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 Tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 19 tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 No. 840;) 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat; 11. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat nomor: 07/D/BP/2017, nomor: 02/MPK.C/PM/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2017 13
Memperhatikan
Petunjuk Teknis Bantuan Pendataan Anak Usia Sekolah yang Tidak Sekolah (ATS) yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2017 MEMUTUSKAN
Menetapkan: Kesatu
:
Kedua
:
Ketiga
:
Keempat
:
Kelima
:
Membentuk Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota ........................ dengan susunan anggota Tim sebagai mana terlampir Tugas Pokok Tim sebagai mana dimaksud pada diktum kesatu adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan sosialisasi pendataan ATS tingkat kabupaten/kota; 2. Melakukan pendaftaran ATS; 3. Melakukan input data ATS pada aplikasi di website http://app.pauddikmas.kemdikbud.go.id/ats;. 4. Melaporkan hasil pelaksanaan pendataan ATS. Penjabaran tugas pokok, permbagian kerja dan segala sesuatu yang belum diatur dalam keputusan ini diataur oleh Tim Pendataan ATS setelah berkonsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang Tim Pendataan sebagaiman dimaksud pada diktum 1 wajib mengikuti dan mentaati pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
. Ditetapkan di : Pada Tanggal : ....................... Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, ...........................
Nama Pejabat NIP. ........... Tembusan : 1. Dirjen PAUD dan Dikmas Kemendikbud di Jakarta; 2. Kepala PP/BP PAUD dan Dikmas .........................; 3. Yang bersangkutan 4. arsip.
14
Lampiran 2: Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota .............................. Nomor : ................................................... Tanggal : ...................................................... SUSUNAN TIM PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) KABUPATEN/KOTA .................................................... Jabatan Nama Keterangan Pengarah 1 Ketua
2
Sekretaris
3
Bendahara
4
Petugas Pendataan/ Input Data
5
6 7 8 9 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota, ...........................
Nama Pejabat NIP. ...........
15
Lampiran 3 : Contoh Akad Kerja sama AKAD KERJASAMA PEMBERIAN BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) NOMOR: ............................ ANTARA: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ....................................... DENGAN KETUA TIM PENDATAAN ATS…………. Pada hari ini ........., tanggal ............, bulan ..........., tahun 2017, kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat
: ....................................................... : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : ............................................................................
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat .................................... selanjutnya disebut Pihak Pertama. Nama Jabatan Alamat
: : Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota .................................. :
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas ..................................…………, selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Pendidikan
Kab/Kota
Dalam rangka Bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten/Kota ......................................, kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan akad kerjasama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1 Lingkup Kegiatan Pihak Kedua bersedia untuk melaksanakan pendataan anak tidak sekolah usia 6-21 sesuai petunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku . Pasal 2 Jenis Dana Bantuan (1) Untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pihak Pertama bersedia menyediakan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebesar Rp. ......................................,- (...................................... juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada Pihak Kedua. (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Pusat/Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat ...................................... dengan kode MAK. .......................................................... 16
Pasal 3 Sifat Dana Bantuan Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 bersifat dana bantuan pemerintah yang berfungsi sebagai stimulan dalam kegiatan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang diberikan oleh Pihak Pertama untuk dikelola oleh Pihak Kedua untuk keperluan pelaksanaan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Pasal 4 Penggunaan Dana Bantuan (1). Pihak Kedua akan menggunakan dana sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), sesuai dengan petunjuk teknis. (2). Penggunaan/pembelanjaan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) dapat digunakan koordinasi, transport pendataan, penginputan data, ATK, penggadaan instrumen dan keperluan lainnya. Pasal 5 Pembayaran/penyerahan Dana Bantuan (1). Dana bantuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), akan dibayarkan sekaligus (100%) kepada Pihak Kedua melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ........................., setelah kedua belah pihak menandatangani akad kerjasama ini dan menyerahkan semua persyaratan kepad apihak pertama secara lengkap. (2). Pembayaran/penyerahan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan melalui rekening atas nama Tim Pendataan ATS Kabupaten/Kota …………. pada Bank ……………dengan Nomor Rekening …………..
(1).
(2).
(3).
(4). (5).
Pasal 6 Hak dan Kewajiban Pihak Pertama berkewajiban memberikan dana bantuan penyelenggaraan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 sebagai dana stimulan.(2) Pihak Kedua berkewajiban untuk menggunakan dana tersebut dan melaksanakan bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) . Pihak Pertama berhak mengawasi pelaksanaan akad kerjasama ini serta meminta laporan pelaksanaan kegiatan dan pertanggung-jawaban penggunaan dana bantuan, baik yang diatur dalam akad kerjasama ini maupun sewaktu waktu diperlukan; Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meliputi pengawasan terhadap penyelenggaraan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS), audit catatan dan bukti-bukti pengeluaran,dan/atau memeriksa pembukuan. Pihak Kedua wajib membentuk Tim Pendataan ATS di tingkat Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Pihak Kedua berhak memperoleh pembinaan dari Pihak Pertama, dan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat sesuai tanggungjawab masing-masing.
Pasal 7 Pelaporan (1). Pihak Kedua berkewajiban menyampaikan laporan awal dan laporan akhir secara tertulis kepada Pihak Pertama.
17
(2). Laporan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan penerimaan dana yang harus disampaikan kepada pihak pertama paling lambat 1 (satu) minggu setelah penerimaan dana tercatat di Rekening Tim Pendataan ATS. (3). Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan pelaksanaan kegiatan dilampiri dokumen dan foto foto kegiatan dan pertanggungjawaban penggunaan dana yang dilampiri fotocopy semua bukti pengeluaran yang harus disampaikan kepada pihak pertama melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk buku laporan yang dijilid rapi paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penerimaan dana. (4). Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga disampaikan kepada Kabupaten/Kota setempat. (5). Jika Pihak Kedua belum menyampaikan laporan akhir sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan pada ayat (3) dan/atau laporan dari Pihak Kedua tidak sesuai dengan akad kerjasama ini, maka Pihak Pertama akan mengingatkan dan/atau mengirimkan surat teguran kepada Pihak Kedua. (6). Penanggungjawab Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkewajiban memastikan agar pelaporan Tim Pendataan ATS disampaikan tepat waktu serta berhak menegur dan memberi sanksi kepada Tim apabila belum/tidak menyampaikan laporan, sesuai ketentan yang berlaku.
(1). (2).
(3).
(4). (5).
Pasal 8 Sanksi Jika terbukti Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dana bantuan yang diterima. Jika terbukti bahwa pihak kedua melakukan penyimpangan penggunaan dana, maka pihak kedua wajib mengembalikan sejumlah dana yang tidak sesuai dengan petunjuk eknis maupun akad kerjasama ini. Jika pihak kedua tidak melaksanakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka pihak kedua wajib mengembalikan seluruh dan/atau sebagian dana yang diterimanya berdasarkan hasil verifikasi kerugian Negara yang dilakukan pihak pertama. Pengembalian dana pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan dengan cara menyetor ke Kas Negara melalui Bank persepsi yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bukti setoran sebagaimana dimaksud ayat (4) diserahkan kepada Pihak Pertama.
Pasal 9 Anti Korupsi Terkait dengan pemberian dana ini, Pihak Pertama dan PihakKedua akan menghindari, menjaga, dan menolak dengan tegas atas adanya gejala dan/atau tindakan yang mengarah dan/atau dapat dikategorikan sebagai korupsi, baik dalam bentuk janji untuk menerima atau memberi hadiah, penyuapan, pemerasan,dan/atau gratifikasi dengan dalih apapun. Pasal 10 Kepemilikan Pekerjaan (1). Semua dokumentasi, dan hasil karya yang dikembangkan Pihak Kedua dalam pelaksanaan akad kerjasama ini, termasuk data hasil pendataan, foto, literatur, laporan serta dokumen dokumen lainnya menjadi hak milik kedua belah pihak. (2). Kedua belah pihak berhak menggunakan, menyiarkan,dan/atau mempublikasikan dokumentasi dan hasil karya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kepentingan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS).
18
Pasal 11 Aturan Tambahan Hal-hal yang belum diatur dalam akad kerjasama ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dan selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari akad kerjasama ini. Pasal 12 Penyelesaian Perselisihan (1). Jika terjadi perselisihan antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua terhadap isi akad kerjasama ini, maka akan diupayakan penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. (2). Jika perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidakmencapai kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui Kantor Panitera Pengadilan Negeri ......................... (3). Seluruh biaya untuk penyelesaian perselisihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ditanggung oleh pihak yang ditunjuk berdasarkan hasil keputusan Panitera pengadilan tersebut. Pasal 13 Lain-lain (1). Akad kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh kesadaran, tanggungjawab, dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. (2). Untuk keperluan administrasi, akad kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 di atas kertas bermeterai secukupnya yang masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.
PIHAK- PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA: Pihak Pertama, PPK,
Pihak Kedua Ketua/Kepala Lembaga
(……………………….)
(.........................................)
19
Lampiran 4 Contoh Kuitansi
KOP
KUITANSI
Sudah terima dari
Uang Sebesar Terbilang Untuk Pembayaran
: Kuasa Pengguna Anggaran Satker Pusat/Balai Pengembanga Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyrakat ...................................................... : Rp 50.000.000,: Lima puluh Juta Rupiah : Bantuan Pendataamn ATS Kab/Kota ........................................... ………..,………….2017 Yang Menerima,
Mengetahui/Menyetujui : Pejabat Pembuat Komitmen
Materai Rp. 6000,& stempel lembaga
------------------------------------
------------------------------------
Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel Dinas Pendidikan
20
Lampiran 5 Contoh SPTJM SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan
Ketua Tim Pendataan ATS Kab/Kota ...............…….
Alamat Lengkap Tlp/HP/Email
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS). Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana bantuan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS) disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. …………….,…………………..2017 Ketua Tim Pendataan ATS Materai Rp. 6000,& stempel lembaga
------------------------------------
Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel Dinas Pendidikan Format Pakta Integritas
21
PAKTA INTEGRITAS BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) TAHUN 2017 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
Jabatan
Ketua Tim Pendataan ATS.. Kabupaten/Kota ..............................
Alamat Lengkap
Tlp/HP/Email
dalam rangka penyelenggaraan Bantuan BANTUAN PENDATAAN ANAK TIDAK SEKOLAH (ATS) TAHUN 2017 dengan ini menyatakan : 1. Tidak melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. Tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/ atau gratifikasi; 4. Akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; 5. Akan menggunakan bantuan sesuai dengan Petunjuk Teknis dan ketentuan peraturan perundangundangan; 6. Mengadministrasikan semua bukti serah terima dana dan dokumentasi penggunaan dana; 7. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban; 8. Bertanggungjawab penuh atas penggunaandana dan keberlangsungan kegiatan. Demikian pakta integritas ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ketua Tim Pendataan ATS Kab./Kota …...................... Materai Rp. 6000,& stempel lembaga
-----------------------------------Catatan: Ditulis nama jelas dan ditandatangani serta dibubuhi materai Rp.6.000,- dan stempel PKG PAUD
22
Format Instrumen Pendataan ATS: BUKU ISIAN DATA ANAK TIDAK SEKOLAH 1 IDENTITAS LEMBAGA a. NPSN : (Nomor Pokok Satuan PAUD Nasional) b. Nama Lembaga : contoh: PKBM CERDIK, PKBM KENCANA, PKBM MULIA
2 IDENTITAS PESERTA DIDIK a. Nama Lengkap
:
b NISN
:
c Tempat, Tanggal Lahir
:
d Jenis kelamin
:
e Alamat
:
f RT
:
g RW
:
h Provinsi
:
i Kabupaten / Kota
:
(Jika Ada)
, L) Laki-laki
P) Perempuan
j Kecamatan k Kelurahan
:
l Nama Dusun
:
m Kode Pos
:
n Tingkat Pendidikan
:
o No KK
:
p NIK
:
q Agama
:
r Nama Ibu Kandung
:
s Tahun Lahir Ibu
:
t Nama Ayah
:
u Tahun Lahir Ayah
:
v Nama Wali
:
w Tahun Lahir Wali
:
x Email
:
y No. KPS
:
z No. KIP
:
aa No. KKS
:
ab No. PKH
:
ac No. SKRTM
:
ad No. SKTM
:
ae No. SKKM
:
af Nomor Telepon Rumah
:
ag Nomor Telepon Seluler
:
ah Pendidikan yang diminati
:
1. Sekolah, 2. Kesetaraan, 3. Kursus Keterampilan
23
/
/
Contoh: Rekap Hasil Pendataan ATS oleh Tim Pendataan Kabupaten/Kota dan UPT Tabel Rekapitulasi Hasil Pendataan ATS di Kabupaten/Kota ……………. No.
Nama
Tempat/ Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Alamat
Nama Ibu Kandung
Telah memiliki KIP
Belum memiliki KIP
Pendidikan yang diminati
......................., .................................. Ketua Tim Pendataan ATS,
.......................................
24
Contoh Rekapitulasi Perjalanan Pengumpulan Data ATS REKAPITULASI PERJALANAN PENGUMPULAN DATA ATS KABUPATEN BANDUNG BARAT
No.
Tanggal
1
11-04- 2017
2
11-04- 2017
3
11-04- 2017
4 5
12-04- 2017 12-04- 2017
Nama Satuan Pendidikan PKBM Geger Sunten PKBM Geger Kalong PKBM Pancasila PKBM Kartini PKBM Kak Seto
Nama ATS Ani
Kecamatan Kec. Lembang
Sodik
Kec. Geger Kalong
40.000,-
Yusuf
Kec. Tanah Abang
40.000,-
Candra Susi
Kec. Dukuh Atas 40.000,Kec. Bendungan 40.000,Hilir Jumlah 200.000,Terbilang: Dua ratus ribu rupiah ===
Lembang, 12 April 2017 Petugas Pendata,
Yusuf Hadi
25
Biaya Transport (Rp) 40.000,-
Lampiran:
TARGET PENDATAAN ATS MASING-MASING KABUPATEN/KOTA
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran 27,000
1 JAWABARAT 1 Kab.Bogor
3,570
2 Kab.Sukabumi
1,400
3 Kab.Cianjur
860
4 Kab.Bandung
1,200
5 Kab.Garut
1,770
6 Kab.Tasikmalaya
950
7 Kab.Ciamis
140
8 Kab.Kuningan
1,480
9 Kab.Cirebon
2,030
10 Kab.Majalengka
2,430
11 Kab.Sumedang
540
12 Kab.Indramayu
1,390
13 Kab.Subang
400
14 Kab.Purwakarta
390
15 Kab.Karawang
360
16 Kab.Bekasi
970
17 Kab.BandungBarat
720
18 Kab.Pangandaran
440
19 KotaBogor
1,460
20 KotaSukabumi
660
21 KotaBandung
250
22 KotaCirebon
200
26
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
23 KotaBekasi
1,580
24 KotaDepok
700
25 KotaCimahi
390
26 KotaTasikmalaya
570
27 KotaBanjar
150 6,000
2 DKIJAKARTA 1 Kab.KepulauanSeribu
20
2 KotaJakartaSelatan
840
3 KotaJakartaTimur
970
4 KotaJakartaPusat
1,300
5 KotaJakartaBarat
1,670
6 KotaJakartaUtara
1,200
3 JAWATENGAH
35,000 1 Kab.Cilacap
1,650
2 Kab.Banyumas
1,070
3 Kab.Purbalingga
830
4 Kab.Banjarnegara
1,040
5 Kab.Kebumen
1,220
6 Kab.Purworejo
2,180
7 Kab.Wonosobo
1,230
8 Kab.Magelang
950
9 Kab.Boyolali
700
10 Kab.Klaten
600
11 Kab.Sukoharjo
610
12 Kab.Wonogiri
1,180
13 Kab.Karanganyar
1,640
27
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
14 Kab.Sragen
910
15 Kab.Grobogan
430
16 Kab.Blora
1,010
17 Kab.Rembang
1,300
18 Kab.Pati
1,270
19 Kab.Kudus
720
20 Kab.Jepara
760
21 Kab.Demak
1,490
22 Kab.Semarang
250
23 Kab.Temanggung
950
24 Kab.Kendal
270
25 Kab.Batang
2,460
26 Kab.Pekalongan
450
27 Kab.Pemalang
370
28 Kab.Tegal
690
29 Kab.Brebes
850
30 KotaMagelang
500
31 KotaSurakarta
450
32 KotaSalatiga
770
33 KotaSemarang
650
34 KotaPekalongan
1,540
35 KotaTegal
2,010
4 KEPULAUANBANGKABELITUNG
7,000 1 Kab.Bangka
1,770
2 Kab.Belitung
770
3 Kab.BangkaBarat
940
28
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
4 Kab.BangkaTengah
920
5 Kab.BangkaSelatan
1,030
6 Kab.BelitungTimur
460
7 KotaPangkalpinang
1,110
5 SUMATERAUTARA
33,000 1 Kab.Nias
1,860
2 Kab.MandailingNatal
750
3 Kab.TapanuliSelatan
760
4 Kab.TapanuliTengah
4,240
5 Kab.TapanuliUtara
1,440
6 Kab.TobaSamosir
670
7 Kab.Labuhanbatu
1,000
8 Kab.Asahan
1,210
9 Kab.Simalungun
630
10 Kab.Dairi
520
11 Kab.Karo
1,200
12 Kab.DeliSerdang
440
13 Kab.Langkat
1,460
14 Kab.NiasSelatan
1,000
15 Kab.HumbangHasundutan
780
16 Kab.PakPakBarat
310
17 Kab.Samosir
370
18 Kab.SerdangBedagai
830
19 Kab.Batubara
510
20 Kab.PadangLawasUtara
680
21 Kab.PadangLawas
100
29
No.
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
22 Kab.LabuhanbatuSelatan
680
23 Kab.LabuhanbatuUtara
370
Provinsi
24 Kab.NiasUtara
1,240
25 Kab.NiasBarat
470
26 KotaSibolga
760
27 KotaTanjungBalai
850
28 KotaPematangSiantar
210
29 KotaTebingTinggi
590
30 KotaMedan
5,120
31 KotaBinjai
650
32 KotaPadangSidempuan
500
33 KotaGunungSitoli
800
6 JAWATIMUR
38,000 1 Kab.Pacitan
2,150
2 Kab.Ponorogo
590
3 Kab.Trenggalek
910
4 Kab.Tulungagung
460
5 Kab.Blitar
1,400
6 Kab.Kediri
700
7 Kab.Malang
1,010
8 Kab.Lumajang
940
9 Kab.Jember
730
10 Kab.Banyuwangi
390
11 Kab.Bondowoso(T)
750
12 Kab.Situbondo
550
13 Kab.Probolinggo
650
30
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
14 Kab.Pasuruan
880
15 Kab.Sidoarjo
1,040
16 Kab.Mojokerto
1,210
17 Kab.Jombang
540
18 Kab.Nganjuk
2,650
19 Kab.Madiun
960
20 Kab.Magetan
850
21 Kab.Ngawi
700
22 Kab.Bojonegoro
960
23 Kab.Tuban 24 Kab.Lamongan 25 Kab.Gresik
2,350 960 1,610
26 Kab.Bangkalan
280
27 Kab.Sampang
660
28 Kab.Pamekasan
370
29 Kab.Sumenep
350
30 KotaKediri
240
31 KotaBlitar
230
32 KotaMalang
250
33 KotaProbolinggo
850
34 KotaPasuruan
2,980
35 KotaMojokerto
1,060
36 KotaMadiun
790
37 KotaSurabaya
1,280
38 KotaBatu
2,720
7 SULAWESISELATAN
24,000
31
No.
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
1 Kab.KepulauanSelayar
680
2 Kab.Bulukumba
970
Provinsi
3 Kab.Bantaeng
1,410
4 Kab.Jeneponto
840
5 Kab.Takalar
1,050
6 Kab.Gowa
350
7 Kab.Sinjai
400
8 Kab.Maros
1,250
9 Kab.PangkajeneKepulauan
550
10 Kab.Barru
310
11 Kab.Bone
1,620
12 Kab.Soppeng
570
13 Kab.Wajo
600
14 Kab.SidenrengRappang 15 Kab.Pinrang
1,180 950
16 Kab.Enrekang
4,360
17 Kab.Luwu
1,000
18 Kab.TanaToraja
460
19 Kab.LuwuUtara
1,250
20 Kab.LuwuTimur
920
21 Kab.TorajaUtara
1,250
22 KotaMakassar
830
23 KotaParepare
740
24 KotaPalopo
460
8 KALIMANTANSELATAN
13,000 1 Kab.TanahLaut
32
1,270
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
2 Kab.Kotabaru
780
3 Kab.Banjar
500
4 Kab.BaritoKuala
630
5 Kab.Tapin
480
6 Kab.HuluSungaiSelatan
350
7 Kab.HuluSungaiTengah
1,060
8 Kab.HuluSungaiUtara
1,320
9 Kab.Tabalong
1,050
10 Kab.TanahBumbu
300
11 Kab.Balangan
1,440
12 KotaBanjarmasin
2,830
13 KotaBanjarbaru
990
9 KALIMANTANUTARA
5,000 1 Kab.Malinau
980
2 Kab.Bulungan
950
3 Kab.TanaTidung
140
4 Kab.Nunukan
1,670
5 KotaTarakan
1,260
10 NUSATENGGARABARAT
10,000 1 Kab.LombokBarat
1,460
2 Kab.LombokTengah
2,420
3 Kab.LombokTimur
780
4 Kab.Sumbawa
1,530
5 Kab.Dompu
320
6 Kab.Bima
390
7 Kab.SumbawaBarat
800
33
No.
Provinsi
Kab/Kota 8 Kab.LombokUtara 9 KotaMataram 10 KotaBima
11 PAPUA
Jumlah Sasaran 670 1,000 630 29,000
1 Kab.Merauke 2 Kab.Jayawijaya
70 2,010
3 Kab.Jayapura
470
4 Kab.Nabire
820
5 Kab.KepulauanYapen
950
6 Kab.BiakNumfor
560
7 Kab.Paniai
760
8 Kab.PuncakJaya
340
9 Kab.Mimika
200
10 Kab.BovenDigoel
60
11 Kab.Mappi
340
12 Kab.Asmat
2,700
13 Kab.Yahukimo
2,290
14 Kab.PegununganBintang
980
15 Kab.Tolikara
1,220
16 Kab.Sarmi
3,710
17 Kab.Keerom
1,280
18 Kab.Waropen
1,960
19 Kab.Supiori
150
20 Kab.MamberamoRaya
930
21 Kab.Nduga
30
22 Kab.LannyJaya
170
34
No.
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
23 Kab.MamberamoTengah
40
Provinsi
24 Kab.Yalimo
1,050
25 Kab.Puncak
120
26 Kab.Dogiyai
2,150
27 Kab.IntanJaya
270
28 Kab.Deiyai
10
29 KotaJayapura 12 PAPUABARAT
3,360 13,000
1 Kab.Fakfak
1,100
2 Kab.Kaimana
620
3 Kab.TelukWondama
650
4 Kab.TelukBintuni
1,380
5 Kab.Manokwari
2,850
6 Kab.SorongSelatan 7 Kab.Sorong
780 1,610
8 Kab.RajaAmpat
770
9 Kab.Tambrauw
210
10 Kab.Maybrat
220
11 Kab.ManokwariSelatan
110
12 Kab.PegununganArfak
370
13 KotaSorong 13 ACEH
2,330 23,000
1 Kab.Simeulue
1,310
2 Kab.AcehSingkil
2,510
3 Kab.AcehSelatan
1,130
4 Kab.AcehTenggara
1,140
35
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
5 Kab.AcehTimur
1,030
6 Kab.AcehTengah
2,040
7 Kab.AcehBarat
860
8 Kab.AcehBesar
1,350
9 Kab.Pidie
1,110
10 Kab.Bireuen
1,590
11 Kab.AcehUtara
1,150
12 Kab.AcehBaratDaya
590
13 Kab.GayoLues
260
14 Kab.AcehTamiang
720
15 Kab.NaganRaya
840
16 Kab.AcehJaya
520
17 Kab.BenerMeriah
730
18 Kab.PidieJaya
600
19 KotaBandaAceh
150
20 KotaSabang
1,330
21 KotaLangsa
960
22 KotaLhokseumawe
680
23 KotaSubulussalam
400
14 SUMATERABARAT
19,000 1 Kab.KepulauanMentawai
1,310
2 Kab.PesisirSelatan
1,380
3 Kab.Solok
940
4 Kab.Sijunjung
770
5 Kab.TanahDatar
790
6 Kab.PadangPariaman
640
36
No.
Provinsi
Kab/Kota 7 Kab.Agam
Jumlah Sasaran 730
8 Kab.LimaPuluhKota
1,740
9 Kab.Pasaman
1,320
10 Kab.SolokSelatan
2,860
11 Kab.Dharmasraya
410
12 Kab.PasamanBarat
380
13 KotaPadang
590
14 KotaSolok
570
15 KotaSawahlunto
430
16 KotaPadangPanjang
1,190
17 KotaBukittinggi
970
18 KotaPayakumbuh
960
19 KotaPariaman 15 RIAU
1,020 12,000
1 Kab.KuantanSingingi
1,480
2 Kab.IndragiriHulu
1,190
3 Kab.IndragiriHilir
1,170
4 Kab.Pelalawan
1,220
5 Kab.Siak
1,000
6 Kab.Kampar
670
7 Kab.RokanHulu
390
8 Kab.Bengkalis
1,910
9 Kab.RokanHilir
490
10 Kab.KepulauanMeranti 11 KotaPekanbaru 12 KotaDumai
37
760 1,020 700
No.
Provinsi
Kab/Kota
16 KEPULAUANRIAU
Jumlah Sasaran 7,000
1 Kab.Karimun
470
2 Kab.Bintan
1,120
3 Kab.Natuna
570
4 Kab.Lingga
390
5 Kab.KepulauanAnambas
150
6 KotaBatam 7 KotaTanjungPinang 17 BENGKULU
3,650 650 10,000
1 Kab.BengkuluSelatan
740
2 Kab.RejangLebong
800
3 Kab.BengkuluUtara
710
4 Kab.Kaur
940
5 Kab.Seluma
1,620
6 Kab.Mukomuko
790
7 Kab.Lebong
880
8 Kab.Kepahiang 9 Kab.BengkuluTengah 10 KotaBengkulu 18 SUMATERASELATAN
1,330 660 1,530 17,000
1 Kab.OganKomeringUlu
650
2 Kab.OganKomeringIlir
1,470
3 Kab.MuaraEnim
900
4 Kab.Lahat
780
5 Kab.MusiRawas
440
6 Kab.MusiBanyuasin
38
1,100
No.
Provinsi
Kab/Kota 7 Kab.Banyuasin
Jumlah Sasaran 260
8 Kab.OganKomeringUluSelatan
1,720
9 Kab.OKUTimur
1,360
10 Kab.OganIlir
890
11 Kab.EmpatLawang
870
12 Kab.PenukalAbabLematangIlir
1,390
13 Kab.MusiRawasUtara
740
14 KotaPalembang
530
15 KotaPrabumulih
580
16 KotaPagarAlam
380
17 KotaLubukLinggau 19 LAMPUNG
2,940 15,000
1 Kab.LampungBarat
1,510
2 Kab.Tanggamus
2,080
3 Kab.LampungSelatan
1,070
4 Kab.LampungTimur
570
5 Kab.LampungTengah
1,530
6 Kab.LampungUtara
820
7 Kab.WayKanan
620
8 Kab.TulangBawang
940
9 Kab.Pesawaran
460
10 Kab.Pringsewu
530
11 Kab.Mesuji
1,380
12 Kab.TulangBawangBarat
790
13 Kab.PesisirBarat
300
14 KotaBandarLampung
39
1,970
No.
Provinsi
Kab/Kota 15 KotaMetro
20 BANTEN
Jumlah Sasaran 430 8,000
1 Kab.Pandeglang
1,020
2 Kab.Lebak
990
3 Kab.Tangerang
270
4 Kab.Serang
1,250
5 KotaTangerang
540
6 KotaCilegon
890
7 KotaSerang
1,120
8 KotaTangerangSelatan
1,920
21 D.I.YOGYAKARTA
5,000 1 Kab.KulonProgo
1,000
2 Kab.Bantul
1,120
3 Kab.GunungKidul
1,040
4 Kab.Sleman 5 KotaYogyakarta
620 1,220 9,000
22 BALI 1 Kab.Jembrana
1,910
2 Kab.Tabanan
570
3 Kab.Badung
640
4 Kab.Gianyar
830
5 Kab.Klungkung
870
6 Kab.Bangli
350
7 Kab.Karangasem
300
8 Kab.Buleleng
850
9 KotaDenpasar
2,680
40
No.
Provinsi
Kab/Kota
23 NUSATENGGARATIMUR
Jumlah Sasaran 22,000
1 Kab.SumbaBarat
1,480
2 Kab.SumbaTimur
1,830
3 Kab.Kupang
1,070
4 Kab.TimorTengahSelatan
1,470
5 Kab.TimorTengahUtara
850
6 Kab.Belu
920
7 Kab.Alor
1,070
8 Kab.Lembata 9 Kab.FloresTimur
320 1,470
10 Kab.Sikka
580
11 Kab.Ende
70
12 Kab.Ngada
1,470
13 Kab.Manggarai
1,130
14 Kab.RoteNdao
1,230
15 Kab.ManggaraiBarat 16 Kab.SumbaTengah
600 2,320
17 Kab.SumbaBaratDaya
590
18 Kab.Nagekeo
520
19 Kab.ManggaraiTimur
410
20 Kab.SabuRaijua
260
21 Kab.Malaka
1,020
22 KotaKupang
1,320
24 KALIMANTANBARAT
14,000 1 Kab.Sambas 2 Kab.Bengkayang
41
460 1,620
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
3 Kab.Landak
1,800
4 Kab.Mempawah(Pontianak)
1,030
5 Kab.Sanggau
1,190
6 Kab.Ketapang
700
7 Kab.Sintang 8 Kab.KapuasHulu 9 Kab.Sekadau 10 Kab.Melawi 11 Kab.KayongUtara
1,130 950 1,290 900 1,100
12 Kab.KubuRaya
500
13 KotaPontianak
1,030
14 KotaSingkawang 25 KALIMANTANTIMUR
300 10,000
1 Kab.Paser 2 Kab.KutaiBarat
490 2,260
3 Kab.KutaiKartanegara
880
4 Kab.KutaiTimur
650
5 Kab.Berau
1,550
6 Kab.PenajamPaserUtara
380
7 Kab.MahakamHulu
70
8 KotaBalikpapan
1,990
9 KotaSamarinda
1,220
10 KotaBontang 26 SULAWESIBARAT
510 6,000
1 Kab.Majene 2 Kab.PolewaliMandar
42
780 1,550
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
3 Kab.Mamasa
1,080
4 Kab.Mamuju
500
5 Kab.MamujuUtara
400
6 Kab.MamujuTengah 27 SULAWESIUTARA
1,690 15,000
1 Kab.BolaangMongondow
1,320
2 Kab.Minahasa
1,660
3 Kab.KepulauanSangihe
930
4 Kab.KepulauanTalaud
420
5 Kab.MinahasaSelatan
1,140
6 Kab.MinahasaUtara
1,040
7 Kab.BolaangMongondowUtara
520
8 Kab.Kep.SiauTagulandangBiaro
850
9 Kab.MinahasaTenggara
690
10 Kab.BolaangMongondowSelatan
400
11 Kab.BolaangMongondowTimur
330
12 KotaManado
2,850
13 KotaBitung
1,210
14 KotaTomohon
900
15 KotaKotamobagu
740
28 SULAWESITENGAH
13,000 1 Kab.BanggaiKepulauan 2 Kab.Banggai
1,080 910
3 Kab.Morowali
1,880
4 Kab.Poso
2,070
5 Kab.Donggala
43
700
No.
Provinsi
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
6 Kab.Tolitoli
880
7 Kab.Buol
260
8 Kab.ParigiMoutong
530
9 Kab.TojoUna-Una
1,800
10 Kab.Sigi
540
11 Kab.MorowaliUtara
740
12 Kab.BanggaiLaut 13 KotaPalu 29 SULAWESITENGGARA
1,020 590 17,000
1 Kab.Buton
690
2 Kab.Muna
2,070
3 Kab.Konawe
1,960
4 Kab.Kolaka
1,490
5 Kab.KonaweSelatan
1,530
6 Kab.Bombana
570
7 Kab.Wakatobi
1,390
8 Kab.KolakaUtara
730
9 Kab.ButonUtara
650
10 Kab.KonaweUtara
190
11 Kab.KolakaTimur
850
12 Kab.KonaweKepulauan
110
13 Kab.MunaBarat
540
14 Kab.ButonTengah
590
15 Kab.ButonSelatan
490
16 KotaKendari
2,170
17 KotaBau-Bau
980
44
No.
Provinsi
Kab/Kota
30 MALUKU
Jumlah Sasaran 11,000
1 Kab.MalukuTenggaraBarat
1,370
2 Kab.MalukuTenggara
840
3 Kab.MalukuTengah
740
4 Kab.Buru
1,400
5 Kab.KepulauanAru
660
6 Kab.SeramBagianBarat
460
7 Kab.SeramBagianTimur
1,930
8 Kab.MalukuBaratDaya
720
9 Kab.BuruSelatan
250
10 KotaAmbon 11 KotaTual 31 JAMBI
1,890 740 11,000
1 Kab.Kerinci 2 Kab.Merangin
810 1,010
3 Kab.Sarolangun
900
4 Kab.BatangHari
830
5 Kab.MuaroJambi
740
6 Kab.TanjungJabungTimur
1,460
7 Kab.TanjungJabungBarat
680
8 Kab.Tebo
520
9 Kab.Bungo
1,650
10 KotaJambi
2,160
11 KotaSungaiPenuh 32 KALIMANTANTENGAH
240 14,000
1 Kab.KotawaringinBarat
45
1,710
No.
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
2 Kab.KotawaringinTimur
510
3 Kab.Kapuas
900
4 Kab.BaritoSelatan
640
Provinsi
5 Kab.BaritoUtara
1,130
6 Kab.Sukamara
2,330
7 Kab.Lamandau
1,380
8 Kab.Seruyan
1,030
9 Kab.Katingan
1,080
10 Kab.PulangPisau
240
11 Kab.GunungMas
540
12 Kab.BaritoTimur
1,160
13 Kab.MurungRaya
500
14 KotaPalangkaraya
850
33 GORONTALO
6,000 1 Kab.Boalemo
710
2 Kab.Gorontalo
2,000
3 Kab.Pohuwato
820
4 Kab.BoneBolango
620
5 Kab.GorontaloUtara
680
6 KotaGorontalo 34 MALUKUUTARA
1,170 10,000
1 Kab.HalmaheraBarat
1,210
2 Kab.HalmaheraTengah
610
3 Kab.KepulauanSula
870
4 Kab.HalmaheraSelatan
360
5 Kab.HalmaheraUtara
46
1,160
No.
Kab/Kota
Jumlah Sasaran
6 Kab.HalmaheraTimur
1,340
7 Kab.PulauMorotai
2,050
Provinsi
8 Kab.KepulauanTalibu 9 KotaTernate
680 1,240
10 KotaTidoreKepulauan
480 514,000
Direktur Jenderal, ttd Harris Iskandar Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian, ttd Agus Salim NIP 196308311988121001
47
48
