PETUNJUK TEKNIS Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 di Sekolah Dasar
DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1
2
KATA PENGANTAR
Pada Tahun Anggaran 2016, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah akan melaksanakan Kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan Sekolah Dasar yang sebagian pembiayaannya dialokasikan melalui DIPA di 33 LPMP. Salah satu kegiatan tersebut adalah Pendampingan Kurikulum 2013. Untuk mendukung pelaksanaan pendampingan kurikulum 2013, pemerintah memberikan dana bantuan pendampingan. Untuk menjamin pemberian atau penyaluran bantuan tersebut tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat penerimaan serta sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan maka disusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar Pembina/Rujukan Tahun 2016. Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Bantah Pendampingan Kurikulum melalui DIPA LPMP ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, LPMP, dan Kepala Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 dalam melaksanakan kegiatan pendampingan kurikulum 2013 tahun 2016 melalui DIPA LPMP. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 ini agar dijadikan sebagai acuan bagi pengelola dan pelaksana kegiatan bantah melalui DIPA LPMP baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dan diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.
Jakarta, Februari 2016 a.n. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pembinaan Sekolah Dasar,
Wowon Widaryat NIP.195801251981031002
i
ii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ................................................................................
i
DAFTAR ISI ...........................................................................................
ii
BAB I
PENDAHULUAN .......................................................................
1
A. Latar Belakang ..........................................................................
1
B. Dasar Hukum ............................................................................
2
C. Tujuan .....................................................................................
3
D. Pengertian ……………………………………………………………………………..
3
E. Sasaran ………………………………………………………………………………….
4
F. Jumlah Dana Bantuan Pemerintah .............................................
4
G. Hasil Yang Diharapkan...............................................................
4
PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH...................
5
A. Penyampaian Informasi .............................................................
5
B. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah .......................
5
C. Penandatanganan Surat Perjanjian …………………………………………..
5
D. Mekanisme Pencairan Dana ……………………………………………………..
5
PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH ........................
7
A. Pelaksanaan .............................................................................
7
B. Jangka Waktu Penggunaan Bantuan Pemerintah ..........................
8
C. Alokasi Pengguna Dana Bantah Pendampingan Kurikulum 2013 ....
8
BAB II
BAB III
D. Larangan Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ........................................................................
8
E. Mekanisme Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 ........................................................................
9
F. Tugas dan Tanggung Jawab .......................................................
9
PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ..............................
11
A. Pelaporan .................................................................................
11
B. Pengawasan .............................................................................
12
C. Sanksi ......................................................................................
12
PENUTUP.................................................................................
13
LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................
15
BAB IV
BAB V
iii
iv
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 sampai pada tahun pelajaran 2019-2020 diharapkan semua sekolah telah melaksanakan Kurikulum 2013. Untuk mencapai hal tersebut secara bertahap pemerintah telah merancang Program untuk meningkatkan kompetensi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya melalui penyiapan Buku Guru dan Buku Siswa, Materi dan Bahan Pelatihan dan
Pendampingan,
serta
pelaksanaan
ToT/Pelatihan
Kurikulum
2013
dan
ToT/Pendampingan Kurikulum 2013. Untuk meningkatkan kesinambungan pemahaman dan pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah
dasar,
Direktorat
Pendidikan
Sekolah
Dasar
melanjutkan
program
pendampingan. Kegiatan pendampingan dimaksudkan sebagai proses pemberian bantuan penguatan pelaksanaan Kurikulum 2013 yang diberikan Pengawas sekolah kepada seluruh pemangku kepentingan di SD sasaran yang melaksanakan Kurikulum 2013. Program pendampingan ini dilakukan sebagai penguatan dalam memahami konsep Kurikulum 2013 berikut perubahannya di lapangan serta untuk membantu mengatasi berbagai kendala yang muncul pada saat pelaksanaan kurikulum tersebut di sekolah. Pelaksanaan Pendampingan terlebih dahulu dilakukan ToT Pendampingan tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Tim pendampingan yang telah mengikuti ToT Pendampingan Kurikulum 2013 akan melaksanakan Pendampingan di Sekolah Inti di wilayah Kabupaten/Kota setempat. Agar pelaksanaan pendampingan ditingkat Kelompok Sekolah dapat berhasil sesuai dengan tujuan Pendampingan maka perlu didukung oleh bantuan Pemerintah dalam bentuk pembiayaan pendampingan ditingkat Kelompok Sekolah. Pada tahun pelajaran 2016 - 2017, terdapat 37.034 SD
Sekolah Dasar pelaksana
Kurikulum 2013 atau sejumlah 25% dari jumlah Sekolah Dasar seluruh Indonesia dari jumlah tersebut Sekolah yang akan mendapatkan bantuan dari Pemerintah kurang
1
lebih 10% yaitu 3.700 SD (Sekolah Inti pelaksanaan Pendampingan) yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
Mengingat pentingnya program
tersebut maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2016. Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota dan Kelompok Sekolah dalam merealisasikan Bantuan Pemerintah dalam pelaksanaan pendampingan Kurikulum 2013. B. Dasar Hukum 1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab X Pasal 36
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya
3.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
4.
Peraturan Mendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standar Isi Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; 5.
Peraturan Mendikbud Nomor 65 Tahun 2013 tentang
Standar Proses Satuan
Pendidikan Dasar dan Menengah; 6.
Peraturan Mendikbud Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7.
Kerangka Strategis Kemendikbud Tahun 2015-2020;
8.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
9.
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai Budaya Bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 57 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 103 tahun 2014 tentang Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 105 tahun 2014 tentang Pendampingan Kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah;
2
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 tahun 2015 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah; 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme
Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga C. Tujuan 1. Tujuan Umum Secara umum Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya pelaksanaan Kurikulum 2013 pada sekolah Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 secara efektif dan efisien. Tujuan khusus Secara khusus, Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 bertujuan memfasilitasi pelaksanaan pendampingan kurikulum 2013 di seluruh sasaran, dengan lingkup seperti tabel dalam Bab III C.
D. Pengertian 1. Pendampingan
pelaksanaan
Kurikulum
adalah
proses pemberian bantuan
penguatan pelaksanaan Kurikulum yang diberikan kepada pengawas, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan lain, orang tua/komite sekolah dan pemangku kepentingan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas/kejuruan sesuai kurikulum yang berlaku 2. Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah bantuan yang diberikan pemerintah yang digunakan untuk menyelenggarakan pendampingan di Sekolah Inti tentang Implementasi Kurikulum 2013 yang bersumber dari dana APBN. Pendamping akan melakukan pendampingan di Sekolah Inti (IN) yaitu pertemuan yang diikuti oleh anggota kelompok sekolah inti pelaksana kurikulum 2013 di wilayah sekitarnya (misal : 10 SD = 1 Sekolah Inti + 9 Sekolah lain). Peserta pendampingan (IN) dapat terdiri dari unsur kepala sekolah, guru kelas 1 dan 4, guru agama, dan guru PJOK. IN dilakukan maksimum sebanyak 3 kali.
3
Tahap selanjutnya adalah pendampingan di lokasi pembelajaran (sekolah sasaran) yang disebut ON. ON dilakukan maksimum sebanyak 6 kali. E.
Pemberi Bantuan Pemerintah Bantuan diberikan oleh pemerintah pusat melalui DIPA LPMP yang bersumber dari dana APBN.
F.
Kriteria Penerima Bantuan Pemerintah Sekolah Dasar penerima bantuan pemerintah memenuhi kriteria sebagai berikut : 1. Sekolah Dasar Negeri 2. Sekolah Sasaran Pelaksana Kurikulum 2013 3. Sekolah sebagai pelaksana pendampingan
G. Sasaran Sasaran adalah sekolah
dasar
(SD
Inti) yang telah ditunjuk oleh Dinas
Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Pendampingan Kurikulum 2013. H. Bentuk dan Jumlah dana Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 berupa uang, untuk masingmasing sekolah sebesar Rp 20.000.000,- (Duapuluh Juta Rupiah). I.
Hasil yang Diharapkan Pada akhir program pendampingan, Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 dapat menerapkan Kurikulum 2013 sesuai konsep pengelolaan pembelajaran yang diamanatkan dalam Kurikulum 2013 sebagai berikut. 1. Tersusunnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang sesuai dengan karakteristik Kurikulum 2013. 2. Tersosialisasinya Kurikulum 2013 mulai dari: dinamika perkembangan kurikulum berdasarkan SKL, KI, dan KD, Silabus, Pedoman Pembelajaran Tematik dengan berbagai pendekatan sampai dengan strategi pelaksanaan Kurikulum 2013 kepada seluruh warga sekolah.
4
3. Terlaksananya Kurikulum 2013 sesuai dengan filosofi, konsep, kaidah, prinsip, makna, dan prosedur yang tercakup dalam elemen peubahan kurikulum berdasarkan SKL, KI, dan KD. 4. Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) berdasakan karakteristik dan tututan Kurikulum 2013. 5. Terlaksanannya
budaya
pembelajaran
dengan
pendekatan
dan
strategi
pembelajaran inovatif sebagaimana dituntut kurikulum 2013. 6. Terlaksanannya
pendekatan
dan
strategi
penilaian
autentik
sebagaimana
dipersyaratkan oleh kurikulum 2013.
5
6
BAB II PROSEDUR PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH A. Penyampaian Informasi 1.
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menyampaikan informasi tentang program bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 tersebut kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan data verifikasi nama sekolah sasaran penerima bantuan pemerintah ke LPMP;
B. Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) menetapkan sekolah dasar penerima bantuan pemerintah dengan menerbitkan surat keputusan.
C. Penandatanganan Surat Perjanjian Kepala sekolah menandatangani surat perjanjian kerja sama pemberian Bantuan Pemerintah program Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 dengan LPMP. Isi surat perjanjian meliputi besarnya nilai dana bantuan pemerintah, aturan-aturan yang mengikat serta hak dan kewajiban kepala sekolah sebagai penerima bantuan. Kepala sekolah menandatangani kuitansi penerimaan bantuan pemerintah yang telah dibubuhi meterai Rp 6.000 dan cap sekolah.
D. Mekanisme Pencairan Dana 1. Sekolah melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Transfer uang
LPMP mengajukan SPP-LS ke KPPN provinsi
LPMP membuat SPM untuk disampaikan ke KPPN provinsi
KPPN provinsi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Bank operasional.
Bank operasional KPPN provinsi, mentransfer dana langsung ke rekening sekolah penerima bantuan pemerintah.
7
3. Apabila dana yang sudah diterima sekolah, dan terdapat sisa penggunaan/dana tidak dipergunakan karena suatu lain hal, dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara.
4. Kewajiban perpajakan: a. Pada setiap pembelian barang melakukan pemungutan PPN dengan tarif 10% dari harga beli tidak termasuk PPN, kecuali atas pembelian barang yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. b. Pembayaran honor, upah atau penghasilan lainnya yang diberikan kepada penerima penghasilan kegiatan pendampingan kurikulum 2013, dipotong PPh pasal 21, jika sudah memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.
E. Rekening Penerima Bantuan Sekolah dasar penerima bantuan wajib memiliki rekening Bank atas nama sekolah yang masih aktif (bukan perorangan) dan bukan rekening BOS.
8
BAB III PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH A. Penggunaan Dana 1. Pola Pendampingan
Pelaksanaan pendampingan di sekolah inti (IN) maksimum 3 kali
Pelaksanaan pendampingan di sekolah inti (ON) maksimum 6 kali
Bagan 2. Pola Pendampingan
B. Jangka Waktu Penggunaan Bantuan Pemerintah Jangka waktu penggunaan bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 adalah sampai dengan Desember 2016. Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pemerintah sampai tanggal 31 Desember 2016. C. Alokasi Penggunaan Dana Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Alokasi Penggunaan dana bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:
9
Tabel: Alokasi Penggunaan Dana Dana Bantuan Pemerintah: Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kisaran Prosentase Penggunaan Keterangan Besaran Biaya Biaya Pendamping (honor dan 30% 9 x pertemuan (3 x IN dan transport) 6 x ON) Penyusunan dan Penggandaan 15% Penggandaan RPP, Silabus, Produk Workshop Rubrik Penilaian, dll Bahan dan ATK Workshop 10% Bahan Workshop ATK – bahan habis pakai misal kertas, alat tulis, dsb Konsumsi dan snack Konsumsi Pelaksanaan 40% Spanduk 9 x pertemuan, kurang lebih Pendampingan dan Workshop 50 orang per pertemuan mini (FGD) di Sekolah Inti dengan mengundang peserta pendampingan di kelompoknya Administrasi, Penyusunan dan 5% Laporan dikirim ke LPMP Penggandaan Laporan Jumlah 100%
No 1 2 3
4
5
Catatan : Disesuaikan dengan karakteristik daerah
D. Larangan Penggunaan Dana Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 1.
Disimpan dengan maksud dibungakan;
2.
Dipinjamkan kepada pihak lain;
3.
Membiayai kegiatan yang bukan alokasinya;
4.
Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh UPTD Kecamatan/ Kab/Kota/Provinsi/Pusat, atau pihak lainnya;
5.
Membeli pakaian/seragam bagi guru;
6.
Membeli Lembar Kerja Siswa (LKS), serta bahan/peralatan yang tidak mendukung kegiatan pendampingan kurikulum 2013;
7. E.
Menanamkan saham.
Mekanisme Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 1. Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis; 2. Memperhatikan kualitas barang/jasa, ketersediaan dan kewajaran harga;
10
F.
Tugas dan Tanggung Jawab 1. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) a. Penanggung Jawab: Kepala LPMP b. Pelaksana: PPK LPMP 2016 c. Tugas dan Tanggung Jawab: 1) Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota tentang Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013; 2) Menetapkan SK Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 Penerima Dana Bantuan Pemerintah; 3) Mempersiapkan dan melakukan penandatanganan naskah MoU bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013; 4) Melakukan sosialisasi kegiatan pendampingan kurikulum 2013; 5) Mempersiapkan
persyaratan
penyaluran
dana
bantuan
pemerintah
Pendampingan Kurikulum 2013; 6) Melakukan Pengawasan dan Pengendalian dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013; 7) Mengumpulkan laporan pertanggungjawaban akhir dari SD penerima dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013; 8) LPMP dapat mengirimkan laporan pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 kepada: -
Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan u.p Direktur Pembinaan Sekolah Dasar Kemdikbud Gedung E, Lt. 18 Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270
2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota a. Penanggung Jawab: Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota b. Pelaksana: Kasi Kurikulum SD c. Tugas dan Tanggung Jawab: 1)
Mengirim data validasi sekolah sasaran ke LPMP;
2)
Menerima sosialisasi kegiatan pendampingan kurikulum 2013;
3)
Membantu
pengiriman
laporan
pertanggungjawaban
akhir
bantuan
pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013.
11
3. Sekolah Dasar (SD) a. Penanggung Jawab dan Pelaksana: Kepala Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 b. Tugas dan Tanggung Jawab: 1)
Menandatangani MoU Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013;
2)
Menerima dana dan melaporkan penerimaan dana bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 kepada LPMP;
3)
Menyelenggarakan kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 menggunakan dana bantuan pemerintah pendampingan;
4)
Membuat dan mengirim Laporan Pertanggungjawaban Akhir Bantuan pemerintan Pendampingan Kurikulum 2013 ke LPMP dan tembusan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota.
12
BAB IV PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI
A. Pelaporan Pelaporan bertujuan untuk: (1) untuk mengetahui ketercapaian pelaksanaan program workshop pendampingan kurikulum 2013, (2) untuk menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas. 1. Sekolah Penerima Dana Bantuan Pemerintah (Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013) Pelaporan yang dibuat oleh Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 adalah: a. Pelaporan Penerimaan Dana Kepala sekolah penerima dana bantuan segera melaporkan penerimaan dana bantuan setelah dana masuk ke rekening sekolah sasaran. Laporan penerimaan dana disampaikan kepada LPMP melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. b. Pelaporan Pertanggungjawaban Akhir Laporan pertanggungjawaban akhir berisi tentang: Cover Laporan Pertanggungjawaban; Surat LPJ; Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan K13; Penggunaan Dana; Foto-foto pelaksanaan kegiatan pendampingan K13 c. Dokumen Administrasi yang disimpan Dokumen administrasi berisi tentang: Dokumen Administrasi: proposal workshop, laporan penerimaan Dana, SK Penetapan Sekolah Penerima Dana, MoU Bantuan Pemerintah, dan laporan pertanggungjawaban.
13
Dokumen Kegiatan workshop: materi workshop, daftar hadir dan foto-foto pelaksanaan workshop Dokumen Keuangan: Buku Kas Umum dan bukti-bukti pembayaran d. Dokumen Laporan yang dikirim ke LPMP adalah :
Melalui Pos: Lampiran 3. 4, dan 5 alamat pengiriman : …………………………………………, ………………………………………….
2.
Melalui email ……………….. lampiran 3, 4, dan 5
Tingkat Provinsi Pelaporan yang dibuat oleh LPMP adalah Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013, format disesuaikan dengan format laporan dana LPMP.
B. Pengawasan Pengawasan yang dilakukan dalam bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah: 1. Pengawasan melekat yang dilakukan oleh masing-masing instansi baik di tingkat pusat, provinsi, kab/kota maupun sekolah. 2. Pengawasan
masyarakat
dalam
rangka
transparansi
pelaksanaan
bantuan
pemerintah pendampingan kurikulum 2013. 3. Pengawasan fungsional internal oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kab/Kota dengan melakukan audit sesuai kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. C. Sanksi Jika ditemukan penyimpangan penggunaan dana bantuan pemerintah berdasarkan hasil audit oleh pihak berwenang yang merugikan negara, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14
D. Rekening Format Rekening Penerima Bantuan Pemerintah No.
Nomor Rekning
Nama Pemilik Rekening
Kantor Cabang
Tanggal Transaksi
Debet
Kredit
Saldo
15
16
BAB V PENUTUP
Petujuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2016 ini disusun untuk disampaikan ke LPMP dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan seluruh Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 penerima bantuan pemerintah agar dapat diketahui dan dipahami informasi yang tertuang dalam petunjuk teknis ini. Jika terdapat hal-hal yang belum diatur dalam buku petunjuk ini, dapat diatur /ditambahkan oleh LPMP sesuai dengan aturan yang berlaku, dan dengan penuh rasa tanggungjawab.
17
18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
19
20
Lampiran 1 : Contoh SK Kepala LPMP (Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Pemerintah)
KEPUTUSAN KEPALA LPMP Provinsi..................................... Nomor : .................................. Tentang PENETAPAN SEKOLAH DASAR PELAKSANA KURIKULUM 2013 PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2016 Menimbang : a.
bahwa salah satu kegiatan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun adalah Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD;
b. bahwa salah satu kegiatan Penjaminan Kepastian Layanan Pendidikan SD adalah SD yang Melaksanakan Kurikulum 2013. c. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut perlu dilakukan Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013. d. bahwa dalam rangka kegiatan tersebut ditetapkan sekolah penerima dana bantuan pemerintah.
Mengingat : a.
Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21
d. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga 2 0 MEMUTUSKAN Menetapkan
Pertama
: Menetapkan nama-nama Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 sebagai
Sekolah
Dasar
Penerima
dana
bantuan
pemerintah
Pendampingan Kurikulum 2013 yang tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.
Kedua
: Kepada Sekolah Dasar yang tercantum dalam lampiran keputusan ini bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
Ketiga
: Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keempat
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
Mengetahui KPA,
: ............................ : ............................
Kepala LPMP Provinsi .................................. Penanggung Jawab Keg erluasan dan Peningkatan Mutu SD
………………………………….. NIP. ……………………………
.................................................. NIP. ............................................
Tembusan Yth : 1.
......................................................
2.
......................................................
22
Lampiran Surat Keputusan : Nomor
: ....................................................
Tanggal : .................................................... DATA SEKOLAH DASAR PENERIMA DANA BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 Provinsi ...................................... TAHUN 2016
No
Kab/Kota
NPSN
Mengetahui KPA,
Nama SD
Alamat
Nama
Sekolah
Kepala SD
No Hp
Kepala LPMP Provinsi .................................. Penanggung Jawab Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SD
…………………………………
...................................................
NIP. ...........................
NIP. ............................................
23
Lampiran2: Contoh Naskah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB)
SURAT PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN (SPPB) antara KEPALA LPMP dengan SD …………….. Kabupaten/Kota ………… Provinsi ………………… tentang Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 Nomor : ………………………………………
Pada hari ini ………………………… tanggal ……………………………bulan ………………… tahun Dua Ribu Enam Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama : NIP : Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen ……………………………… Alamat Kantor
:
Berdasarkan Surat Keputusan .............. tanggal ................... tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada ..............................., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA. 2. Nama Jabatan Alamat Sekolah
: : :
............................................................. Kepala SD Jl. ………………………..… Kecamatan Kabupaten……………, Provinsi …………………….
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
24
………….…………,
Kedua belah pihak berdasarkan: 1. RKA-K/L LPMP Provinsi ..................... tahun anggaran 2016 Nomor : ............................. Tanggal : ............................. 2. Surat Keputusan Kepala LPMP Nomor : ..................................................... Tanggal : ..................................................... 3. Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2016. Dengan ini PIHAK PETAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengikatkan diri dalam satu Perjanjian Pemberian Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal tersebut di bawah ini: Pasal 1 Ruang Lingkup Pekerjaan (1)
PIHAK PERTAMA berdasarkan RKA-K/L LPMP Provinsi ............ Nomor: ........................ tanggal.........................dan Surat Keputusan Kepala LPMP Provinsi Nomor: ……………………tanggal…………………..2016 memberikan dana bantuan pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 kepada PIHAK KEDUA.
(2)
PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan Pendampingan Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar Pelaksana Kurikulum 2013 dengan menggunakan biaya yang diberikan PIHAK PERTAMA sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016. Pasal 2 Hak dan Kewajiban
(1)
PIHAK PERTAMA berhak baik sewaktu-waktu maupun secara periodik selama jangka waktu perjanjian berlangsung, melakukan supervisi, dan/atau monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan kurikulum 2013 yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.
(2)
Jika dalam pelaksanaan kegiatan mengalami perubahan dari rencana awal, PIHAK KEDUA harus memberikan informasi kepada PIHAK PERTAMA dengan disertai rincian perubahan pekerjaan.
(3)
PIHAK KEDUA wajib membuat laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA, atas pelaksanaan Pendampingan Kurikulum 2013 tahun 2016 sesuai dengan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013.
(4)
Pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA dapat dinyatakan telah tuntas oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tersebut dalam ayat (3) pasal ini, apabila PIHAK KEDUA telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban akhir kepada PIHAK PERTAMA, atas pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah
25
Pendampingan Kurikulum 2013 dan peraturan perundangan yang berlaku dalam hal penggunaan dana bantuan di bidang pendidikan yang berasal dan bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2016. Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan PIHAK KEDUA sanggup melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (2) perjanjian ini dan sanggup menyelesaikan pelaksanaan pekerjaan paling lambat 31 Desember 2016 terhitung sejak dana bantuan masuk ke rekening sekolah sasaran. Pasal 4 Nilai Bantuan Pemerintah (1)
Jumlah dana bantuan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 ayat (1) perjanjian ini, adalah sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
(2)
Jumlah dana bantuan sebesar tersebut dalam ayat (1) pasal ini, sudah termasuk biaya operasional, pajak, serta biaya lain yang timbul akibat adanya kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis dan ketentuan lain yang berlaku. Pasal 5 Cara Penyaluran Bantuan
(1)
PIHAK PERTAMA memberikan bantuan dengan cara transfer dana yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ……….. kepada PIHAK KEDUA melalui BANK …………………………… dengan nomor rekening ………………………. atas nama ……………………………………………………
(2)
Pencairan dana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016. Pasal 6 Sanksi
Apabila ditemukan penyimpangan oleh PIHAK KEDUA dalam penggunaan dana bantuan Pemerintah berdasarkan hasil audit oleh pihak berwenang yang merugikan negara, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 Lain-Lain (1) PIHAK KEDUA sanggup dibebani biaya materai sehubungan dengan pembuatan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan ini. (2) Perubahan atas surat perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
26
Pasal 8 Penutup Surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dibuat rangkap 2 (dua) dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. PIHAK KEDUA Kepala SD..................................................
PIHAK PERTAMA Pejabat Pembuat Komitmen ................
....................................................... NIP. ..............................................
.................................................................... NIP. ...........................................................
Mengetahui KPA,
………………………………………. NIP…………………………………
27
Lampiran 3 : Contoh Pernyataan Tanggung Jawab KOP SEKOLAH PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: …………………………………………………………
Jabatan
: Kepala Sekolah ……………………………………
Alamat
: …………………………………………………………
dengan ini menyatakan bahwa : 1. Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016 telah digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan pendampingan kurikulum 2013 dan tidak untuk keperluan pribadi. 2. Penggunaan dana bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut : Tanggal Penerimaan Dana
Jumlah Penerimaan (Rp)
Jumlah Penggunaan (Rp)
Saldo (Rp)*)
*) saldo dikembalikan ke kas Negara 3. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi administrasi dan/atau dituntut ganti rugi dan/atau tuntutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan bermaterai cukup untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ……………………, ……………..2016 Kepala Sekolah…………………… Materai Rp.6000 Nama ……………………….. NIP …………………………….
28
Lampiran 4 :Contoh Rekapitulisasi Realisasi Penggunaan Dana Bantuan Pemerintah REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH
Nama Sekolah
:
Desa/Kecamatan
:
Kab./Kota
:
Provinsi
:
No
Jenis Pengeluaran
Jumlah Dana Diterima (Rp)
Realisasi Penggunaan Dana (Rp)
Saldo
1 2 3 dst.
…………………………, …………………..2016 Kepala Sekolah……………………
Nama ……………………….. NIP …………………………….
29
Lampiran 5 : Contoh Surat Laporan Penerimaan Bantuan Pemerintah KOP SEKOLAH
Nomor Lampiran Perihal
: . ......., …….........2016 : 1 (satu) berkas : Laporan Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 Tahun 2016
Yang terhormat Kepala LPMP u.p. ......................................... .......................... Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan bahwa dana Bantuan Pemerintah Pendampingan Kurikulum 2013 tahun anggaran 2016 telah diterima tanggal ............ bulan ................. tahun 2016 pada Bank ......................... Rekening nomor .................. cabang .................................... sebesar Rp. .................... (...........................................................) termasuk biaya kirim. (terlampir fotocopy bukti telah dibukukan oleh Bank) Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Kepala SD................. (Tanda tangan dan Cap)
Nama NIP
30
Lampiran 6 : Contoh Format Laporan Pertanggungjawaban Akhir Penggunaan Dana Bantuan
Arsip Sekolah
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN 2016
LOGO SEKOLAH
NAMA
SD
: ................................................................
Alamat
: ………………………………………………
Telp/email
: ………………………………………………
KABUPATEN/KOTA*)................................................... PROVINSI ............................................................
31
LAPORAN PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PEMERINTAH PENDAMPINGAN KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN 2016
Nama Sekolah Alamat Jalan Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi No. Telepon/HP
I.
: : : : : : : :
......................................................................... ........................................................................ ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... ......................................................................... .........................................................................
PENDAHULUAN Berisi latar belakang, tujuan, dan manfaat bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013
II. PELAKSANAAN KEGIATAN Berisi uraian pelaksanaan kegiatan, yang mencakup jenis kegiatan, waktu, tempat, dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. III. HASIL KEGIATAN Berisi uraian yang menggambarkan hasil-hasil kegiatan dalam bentuk materi yang telah dilakukan dan dilampirkan. Juga diuraikan apakah hasil kegiatan tersebut telah sesuai dengan tujuan dan manfaat, serta ketercapaian program prioritas yang telah direncanakan. Jika hasil kegiatan kurang berhasil atau tidak mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu diuraikan penyebabnya. Lampirkan bukti pendukung pelaksanaan kegiatan. IV. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT Berisi hal apa yang turut mendukung ataupun mungkin menghambat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Jika ada faktor penghambat atau kendala tersebut, uraikan pula bagaimana sekolah mengatasi hambatan-hambatan tersebut. V. DAMPAK PELAKSANAAN PROGRAM Berisi uraian tentang dampak positif dan negatif yang dirasakan sekolah, siswa, guru, dan warga sekolah serta masyarakat dengan pemberian bantuan pemerintah pendampingan kurikulum 2013 ………, …………….. 2016 Kepala SD......................... (tanda tangan dan cap)
Nama NIP
32
Lampiran 7: Contoh Buku Kas Umum
BUKU KAS UMUM
Nama SD Alamat
:................................ Kab./ Kota:........................... :................................ Provinsi : ...........................
Tgl.
No. Bukti
Uraian
Debet
Kredit
Saldo
a
b
C
d
e
f
Diterima dana bantuan pemerintah
Rp 20.000.000,-
5 Agustus 2016
JUMLAH
Rp 20.000.000,-
Rp 20.000.000,-
Rp 20.000.000,-
Rp 20.000.000,-
Mengetahui Bendahara
Kepala SD.............
--------------------------
-------------------------
NIP..............................
NIP.........................
33
BERITA ACARA Pada hari ini ...............................tanggal............................Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan/posisi sebagai berikut : Saldo Buku Kas Umum
Rp. ...............................................
Terdiri dari: i. ii.
Saldo Bank Saldo Kas
Rp. ............................................... Rp. ............................................... Rp. ...............................................
Bendahara
Kepala SD,
----------------------------NIP..............................
--------------------------NIP...........................
34
