Revisi I PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN BUKU TEKS KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN 2014

Revisi I

PETUNJUK TEKNIS

BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN BUKU TEKS KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN 2014

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2014

KATA PENGANTAR Mulai tahun pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerapkan kurikulum 2013 secara terbatas dan bertahap. Hal tersebut merupakan kelanjutan dari Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan KTSP 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Pada tahun pelajaran 2014/2015 implementasikan kurikulum 2013 akan diberlakukan pada semua satuan pendidikan: SD/MI kelas 1, 2, 4 dan 5; SMP/MTs kelas 7 dan 8; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10 dan 11 di seluruh Indonesia. Agar implementasi kurikulum berjalan dengan baik dan lancar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain penyediaan buku teks pelajaran bagi siswa dan buku pegangan guru. Untuk penyediaan buku di semester I Tahun Pelajaran 2014/2015, buku tersebut dibeli oleh sekolah dengan menggunakan dana bantuan sosial penyediaan buku kurikulum 2013 yang bersumber dari dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014, dan kekurangannya dipenuhi dari dana BOS yaitu sekitar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran. Untuk semester II tahun pelajaran 2014/2015, penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan sumber DAK tahun anggaran 2014 atau menggunakan dana APBD Daerah Tingkat II bagi Kabupaten/Kota yang tidak menerima DAK. Buku petunjuk teknis ini mengatur ketentuan penyediaan buku teks pelajaran dan buku pegangan guru kurikulum 2013 untuk tingkat SD dan SMP pada Tahun Pelajaran 2014/2015 yang pembiayaanya bersumber dari dana dekonsentrasi dan dana BOS tahun anggaran 2014. Seluruh pengelola pendidikan dari tingkat pusat sampai tingkat sekolah di seluruh Indonesia, diharapkan memahami dan melaksanakan pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Jakarta, Mei 2014 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar

Hamid Muhammad, Ph.D NIP 19590512 198311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .............................................................................. iii DAFTAR ISI ............................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN ......................................................................1 A. B. C. D. E.

Rasional ........................................................................................ 1 Tujuan ........................................................................................... 2 Sasaran Bantuan ....................................................................... 2 Sumber Dana .............................................................................. 2 Dasar Hukum ............................................................................. 3

BAB II KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA .................................6 A. Sekolah Penerima Bantuan .................................................. 6 B. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima .................................... 6 BAB III MEKANISME PELAKSANAAN .............................................9 A. B. C. D. E. F. G. H.

Mekanisme Penetapan Alokasi ........................................... 9 Persiapan Penyaluran ......................................................... 12 Penyaluran dan Pengambilan Dana............................... 13 Penggunaan Dana .................................................................. 16 Mekanisme Pembelian Buku Oleh Sekolah................. 18 Pencatatan ................................................................................ 23 Perpajakan ............................................................................... 24 Serah Terima Aset ................................................................. 24

BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN........................................ 26 A. Pusat ........................................................................................... 26 B. Provinsi...................................................................................... 26 Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

v

C. Kabupaten/Kota..................................................................... 27 D. Sekolah ....................................................................................... 29 BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ............ 31 A. Monitoring dan Supervisi ................................................... 31 B. Pelaporan .................................................................................. 31 BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI ........................................... 32 A. Pengawasan ............................................................................. 32 B. Sanksi.......................................................................................... 33 BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT ........................................... 35 LAMPIRAN

vi

Hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok

BAB I PENDAHULUAN

A. Rasional Mulai Tahun Pelajaran 2013/2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan kurikulum 2013 secara bertahap dan terbatas. Pada Tahun Pelajaran 2014/2015 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama akan mengimplementasikan kurikulum 2013 pada semua satuan pendidikan SD/MI kelas 1, 2, 4 dan 5; SMP/MTs kelas 7 dan 8; dan SMA/MA/SMK/MAK kelas 10 dan 11 di seluruh Indonesia. Pengembangan Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang telah dirintis pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tahun 2006 yang mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Keberhasilan implementasi kurikulum tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan sarana prasarana terutama buku. Faktor ini penting karena jika kurikulum mengalami perbaikan, maka buku juga harus mengalami perbaikan. Oleh karena itu Pemerintah telah menyiapkan buku teks kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru.

Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

1

B. Tujuan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru ini bertujuan untuk: 1. Memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka penyediaan buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang akan digunakan pada Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan buku pegangan guru. Untuk buku teks pelajaran yang masa pakainya satu semester (beda buku di tiap semester), maka dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 hanya digunakan untuk membeli buku untuk keperluan semester I; 2. Mendukung pencapaian tujuan kurikulum 2013, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.

C. Sasaran Bantuan Sasaran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan pegangan guru adalah semua SD dan SMP/SMPT baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Khusus sekolah swasta, sekolah sasaran adalah sekolah yang sudah memiliki izin operasional.

D. Sumber Dana Sumber dana untuk pembelian buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 untuk siswa dan buku pegangan guru bersumber dari: 2


1. Dana dekonsentrasi tahun anggaran 2014 yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi ke rekening sekolah; 2. Dana BOS yang diterima oleh sekolah, untuk memenuhi kekurangan dana dari anggaran dekonsentrasi. Porsi dana BOS yang digunakan untuk memenuhi kekurangan buku agar tercapai rasio 1 anak 1 buku adalah sekitar 5% dari total dana yang diterima dalam satu tahun anggaran 2014; 3. Bagi sekolah yang menolak dana BOS tapi bersedia menerima dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, kekurangan dana harus dipenuhi dari sumber pendanaan dari sekolah.

E. Dasar Hukum Landasan hukum dalam pelaksanaan program Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang-Undang No. 1 Perbendaharaan Negara;

Tahun

2004

tentang

5. Peraturan Presiden No. 106 tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;


3

6. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 8. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 9. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai; 10. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 11. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 12. Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 2 Tahun 2008 tentang Buku; 14. Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain; 4


15. Peraturan Menteri Keuangan No. 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga; 16. Peraturan Kepala LKPP Nomor 17 Tahun 2012 tentang EPurchasing;


5

BAB II KETENTUAN SEKOLAH PENERIMA

A. Sekolah Penerima Bantuan 1. Semua SD/SMP/SMPT negeri wajib menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013. 2. Semua SD/SMP/SMPT swasta yang sudah memiliki izin operasional berhak menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013. 3. Sekolah swasta berhak pula untuk menolak Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013. Penolakan ini harus dinyatakan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan sepengetahuan Komite Sekolah.

B. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima Sekolah yang telah menyatakan menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 mempunyai kewajiban sebagai berikut: 1. Membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang sudah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2. Buku yang dibeli oleh SD adalah seluruh buku tema untuk kelas 1, 2, 4, dan 5. Sementara buku yang dibeli oleh SMP/ 6


SMPT adalah seluruh buku mata pelajaran kelas 7 dan 8. Buku yang dibeli adalah buku yang akan digunakan untuk satu tahun pelajaran. Sedangkan untuk buku teks pelajaran yang materinya dituangkan dalam buku yang berbeda (masing-masing untuk digunakan pada semester I dan semester II), sekolah hanya membeli buku untuk keperluan semester I; 3. Buku yang dibeli harus memenuhi kebutuhan, yaitu: a. Setiap siswa menerima 1 buku di tiap mata pelajaran/ tema; b. Setiap guru menerima 1 buku pegangan guru untuk tiap mata pelajaran/tema dan 1 buku teks siswa di tiap mata pelajaran/tema pada tiap jenjang kelas; c. Kepala Sekolah menerima 1 buku teks siswa dan 1 buku pegangan guru di tiap mata pelajaran/tema pada seluruh jenjang kelas; d. Khusus untuk SD, guru PJOK menerima menerima 1 buku teks siswa dan 1 buku pegangan guru di tiap mata pelajaran/tema pada seluruh jenjang kelas; e. Untuk pengembangan perpustakaan, volume buku yang dibeli ditambah 5% dari total jumlah buku yang dibeli di tiap mata pelajaran/ tema. 4. Buku sudah harus tersedia sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai (sebelum Juli 2014); 5. Apabila jumlah siswa pada Tahun Pelajaran 2014/2015 lebih besar daripada jumlah siswa pada saat penetapan alokasi Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, maka sekolah dapat membeli kekurangan buku dengan menggunakan dana BOS yang diterima oleh sekolah. Sedangkan bagi sekolah yang menolak BOS, Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

7

kekurangan buku harus dipenuhi dari sumber pendanaan dari sekolah. 6. Buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru digunakan sebagai acuan wajib dalam proses pembelajaran dan digunakan sesingkat-singkatnya selama 5 (lima) tahun, kecuali apabila ada ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan buku tersebut sudah tidak berlaku lagi; 7. Buku teks pelajaran untuk SD kelas 1 dan 2 diberikan kepada siswa sebagai milik siswa. Sedangkan buku teks pelajaran untuk SD kelas 4 dan 5, serta SMP/ SMPT kelas 7 dan 8 harus dicatat sebagai inventaris sekolah dan harus dipinjamkan kepada siswa untuk dibawa pulang dan dikembalikan pada akhir semester atau akhir tahun pelajaran; 8. Buku pegangan guru baik untuk SD maupun SMP/SMPT merupakan barang inventaris sekolah dan dipinjamkan kepada guru; 9. Sekolah dilarang memungut biaya kepada orang tua siswa dalam rangka pengadaan/perawatan buku teks pelajaran kurikulum 2013.

8


BAB III MEKANISME PELAKSANAAN

A. Mekanisme Penetapan Alokasi 1. Alokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ditetapkan untuk penganggaran penyediaan kebutuhan buku bagi siswa untuk SD kelas 1, 2, 4, dan 5, SMP/SMPT kelas 7 dan 8, serta guru kelas/ mata pelajaran pada Tahun Pelajaran 2014/2015. 2. Karena pembelian buku harus sudah dilaksanakan sebelum Tahun Pelajaran 2014/2015 dimulai, maka alokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah didasarkan pada data siswa untuk SD kelas 1, 2, 4, dan 5 serta SMP/SMPT kelas 7 dan 8 Tahun Pelajaran 2013/2014 yang disesuaikan dengan data penyaluran dana BOS triwulan II tahun 2014. 3. Penetapan jumlah siswa untuk perhitungan alokasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah siswa kelas 2, 4 dan 5 SD, serta kelas 8 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2014/2015, menggunakan data jumlah siswa kelas 1, 3 dan 4 SD, serta kelas 7 SMP/SMPT pada Tahun Pelajaran 2013/2014; b. Jumlah siswa kelas 1 SD dan kelas 7 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2014/2015, menggunakan data jumlah siswa Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

9

kelas 1 SD dan kelas 7 SMP/SMPT Tahun Pelajaran 2013/2014; 4. Penetapan jumlah guru untuk perhitungan alokasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk SD, alokasi dana dekonsentrasi untuk guru yang disediakan adalah: i. Setiap guru kelas menerima semua buku tema siswa dan buku pegangan guru masing-masing satu eksemplar sesuai dengan jenjang kelasnya, dengan asumsi hanya ada 1 rombel di tiap jenjang kelas; ii. Guru agama menerima buku agama untuk siswa dan buku agama untuk pegangan guru sesuai dengan agama dan kelas yang diajarkan masing-masing satu eksemplar, dengan asumsi hanya ada 1 rombel di tiap jenjang kelas; b. Untuk SMP/SMPT, alokasi dana dekonsentrasi untuk buku pegangan guru yang disediakan adalah untuk setiap guru mata pelajaran, dengan asumsi hanya ada 1 rombongan belajar di tiap jenjang kelas (dengan total ada 9 buku mata pelajaran umum dan 6 buku mata pelajaran agama): Tabel 1 Kebutuhan Buku Dekonsentrasi

SD

10

Alokasi

Dana

Buku Pegangan Guru

Buku Agama Siswa

Buku Agama Guru

Siswa 1 buku di (semua siswa) semua tema sesuai kelas

-

1 buku sesuai kelas

-

Guru Kelas 1 buku di (1 guru semua tema di tiap jenjang sesuai kelas

1 buku di semua tema sesuai kelas

-

-

Penerima

Buku Teks Siswa

untuk


Penerima

Buku Teks Siswa

Buku Pegangan Guru

Buku Agama Siswa

Buku Agama Guru

-

-

1 buku sesuai kelas

1 buku sesuai kelas

-

1 buku sesuai kelas

-

-

-

kelas) Guru Agama (1 guru di tiap jenjang kelas)

SMP

Siswa 1 buku di (semua siswa) semua mapel sesuai kelas Guru Mapel (1 guru tiap mapel tiap kelas) Guru Agama (1 guru di tiap agama di tiap kelas)

1 buku di 1 buku di semua mapel semua mapel sesuai kelas sesuai kelas -

-

1 buku 1 buku semua agama semua agama sesuai kelas sesuai kelas

Keterangan : pada tiap kelas hanya ada 1 rombongan belajar, sehingga di SD hanya ada 1 guru kelas di tiap jenjang kelas dan di SMP hanya ada 1 guru mata pelajaran di tiap kelas.

5. Ketentuan perhitungan alokasi di tiap sekolah adalah sebagai berikut: a. Untuk SD Alokasi tiap sekolah dihitung dengan rumus:  Jumlah dana buku siswa = Jumlah siswa kelas 1, 2, 4 dan 5 x unit cost buku siswa  Jumlah dana buku pegangan guru = jumlah guru kelas 1, 2, 4 dan 5 x unit cost buku pegangan guru  Unit cost buku dihitung dengan rumus berikut:  


11

b. Untuk SMP Alokasi tiap sekolah dihitung dengan rumus:  Jumlah dana buku siswa = Jumlah siswa kelas 7 dan 8 x Rp. 50.000  Jumlah dana buku pegangan guru = 15 x Rp. 14.000

B. Persiapan Penyaluran 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengusulkan dan merekomendasikan sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ke Dinas Pendidikan Provinsi (c.q Pengelola Dekonsentrasi) sesuai Format 01 melalui surat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan dilampiri daftar sekolah penerima dengan rincian data sebagai berikut: a. Nama, alamat sekolah dan NPSN; b. Nama Kepala Sekolah dan No. Telp/Hp; c. Nomor rekening, nama rekening, dan nama bank; d. Jumlah siswa kelas 1, 2, 4, dan 5 (SD); atau e. Jumlah siswa kelas 7 dan 8 (SMP/SMPT). 2. Nomor rekening sekolah yang digunakan untuk menampung dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah rekening yang digunakan untuk menampung dana BOS. 3. Sekolah yang menolak dana BOS dan bersedia menerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus menyampaikan nomor rekening sekolah ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dimana rekening tersebut harus atas nama sekolah. 12


4. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 melalui Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dengan dilampiri daftar nama sekolah dan besar dana bansos yang diterima. 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi menandatangani Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang mewakili sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 (Format 02).

C. Penyaluran dan Pengambilan Dana 1. Mekanisme Penyaluran Dana a. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 disalurkan sekaligus pada bulan Mei 2014. b. Penyaluran dana dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dengan tahap sebagai berikut: i.

Dinas Pendidikan Provinsi mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013;

ii.

Unit terkait di Dinas Pendidikan Provinsi setelah melakukan verifikasi atas SPP-LS dimaksud menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS);


13

iii. Dinas Pendidikan Provinsi selanjutnya mengirimkan SPM-LS dimaksud kepada KPPN Provinsi; iv. KPPN Provinsi melakukan verifikasi terhadap SPMLS untuk selanjutnya menerbitkan SP2D yang dibebankan pada rekening Kas Negara; v.

Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang telah dicairkan dari KPPN ke rekening Bank/Lembaga Penyalur yang ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Dinas Pendidikan Provinsi dan Bank/Lembaga Penyalur. Untuk selanjutnya dana ini ditransfer sekaligus ke rekening sekolah oleh Bank/Lembaga Penyalur;

vi. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah harus mengecek kesesuaian dana yang disalurkan oleh Bank/Lembaga Penyalur dengan alokasi Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Jika terdapat perbedaan dalam jumlah dana yang diterima, maka perbedaan tersebut harus segera dilaporkan kepada Bank/Lembaga Penyalur dan Dinas Pendidikan Provinsi untuk diselesaikan lebih lanjut; vii. Jika dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang ditetapkan dalam SK Dinas Provinsi dan diterima oleh sekolah lebih besar dari jumlah riil siswa/guru saat penetapan alokasi, misalnya akibat kesalahan data jumlah siswa atau 14


guru, maka sekolah dapat menambah jumlah buku untuk perpustakaan sekolah; viii. Jika terdapat siswa/guru pindah/mutasi setelah semester berjalan (setelah buku dibeli), maka buku bagi siswa tersebut masih menjadi milik sekolah asal, kecuali bagi siswa kelas 1 dan 2 SD yang bukunya sudah menjadi milik siswa; ix. Jika di akhir tahun anggaran masih ada sisa dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 di kas Dekonsentrasi Provinsi, maka dana tersebut harus dikembalikan ke Kas Negara. 2. Pengambilan Dana a. Dinas Pendidikan Provinsi menyerahkan data rekening sekolah penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dan besar dana yang harus disalurkan kepada lembaga penyalur yang ditunjuk sebagai penyalur dana. b. Selanjutnya lembaga penyalur akan mentransfer dana ke setiap rekening sekolah. c. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus diterima secara utuh sesuai dengan SK Alokasi yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi, dan tidak diperkenankan melakukan pemotongan atau pungutan biaya dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.


15

d. Pengambilan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah.

D. Penggunaan Dana Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 harus digunakan untuk membeli buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Buku yang dibeli adalah buku teks pelajaran kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: a. Untuk SD:  Kelas 1 : Diriku; Kegemaranku; Kegiatanku; Keluargaku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);  Kelas 2 : Hidup Rukun; Bermain di Lingkunganku; Tugasku Sehari-hari; Aku dan Sekolahku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);  Kelas 4 : Indahnya Kebersamaan; Selalu Berhemat Energi; Peduli terhadap Makhluk Hidup; Berbagai Perkerjaan; Pahlawanku; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu);  Kelas 5 : Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita; Peristiwa dalam Kehidupan; Kerukunan 16


dalam Bermasyarakat; Sehat itu Penting; Bangga sebagai Bangsa Indonesia; dan agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu).  Seluruh buku teks pelajaran bagi siswa SD digunakan semesteran, kecuali buku mata pelajaran agama yang digunakan sepanjang tahun pelajaran. b. Untuk SMP/SMPT:  Kelas 7 : Bahasa Indonesia; IPS; PPKn; Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; Bahasa Inggris dan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang akan digunakan sepanjang tahun pelajaran, serta IPA; Matematika; Seni dan Budaya; Prakarya, yang akan digunakan pada semester I.  Kelas 8 : PPKn dan Agama (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu) yang akan digunakan sepanjang tahun pelajaran, serta Bahasa Indonesia; Bahasa Inggris; IPA; IPS; Matematika; Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan; Seni dan Budaya; Prakarya, yang akan digunakan pada semester I. 2. Daftar buku dan harga mengikuti mengikuti kontrak lelang yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).


17

E. Mekanisme Pembelian Buku Oleh Sekolah Sebagai tahap persiapan untuk pembelian buku teks pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan bagi guru, sekolah harus melaksanakan hal-hal berikut: 1. Sekolah harus menghitung jumlah kebutuhan buku teks di tiap tema/mata pelajaran bagi siswa dan buku pegangan bagi guru dengan ketentuan sebagai berikut: a. Untuk buku teks pelajaran bagi siswa, harus direncanakan penyediaan buku sebanyak 1 eksemplar di tiap tema atau di tiap mata pelajaran bagi setiap siswa; b. Untuk buku pegangan guru, harus direncanakan penyediaan buku sebanyak 1 eksemplar di tiap tema atau di tiap mata pelajaran bagi setiap guru kelas (SD) atau guru mata pelajaran (SMP/SMPT); Tabel 2 Kebutuhan Buku di Sekolah Untuk Rencana Pembelian Penerima

Buku Teks Siswa

SD

Siswa 1 buku di (semua siswa) semua tema sesuai kelas

18

Buku Pegangan Guru

Buku Agama Siswa

Buku Agama Guru

-

1 buku sesuai kelas sesuai agama

-

-

-

Guru Kelas (semua guru kelas)



Kepala Sekolah

1 buku di semua tema semua kelas

1 buku di 1 buku 1 buku semua tema semua kelas semua kelas semua kelas semua agama semua agama yg diajarkan yg diajarkan di sekolah di sekolah

Guru PJOK (semua guru PJOK)



-

-


Penerima Guru Agama (semua guru agama)

Buku Teks Siswa

Buku Pegangan Guru

-

-

1 buku 1 buku sesuai kelas sesuai kelas sesuai agama sesuai agama yg diajarkan yg diajarkan

-

1 buku sesuai kelas sesuai agama

-

-

-

SMP

Siswa 1 buku di (semua siswa) semua mapel sesuai kelas

Buku Agama Siswa

Buku Agama Guru

Guru Mapel (semua guru maple)

1 buku di 1 buku di sesuai mapel sesuai mapel sesuai kelas sesuai kelas

Kepala Sekolah

1 buku di 1 buku di 1 buku 1 buku semua mapel semua mapel semua kelas semua kelas semua kelas semua kelas semua agama semua agama yg diajarkan yg diajarkan di sekolah di sekolah

Guru Agama (semua guru agama)

-

-

1 buku 1 buku sesuai kelas sesuai kelas sesuai agama sesuai agama yg diajarkan yg diajarkan

2. Sekolah harus menghitung kebutuhan anggaran pembelian buku dengan mengacu kepada harga buku yang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dituangkan dalam e-katalog yang dapat dilihat pada http://e-katalog.lkpp.go.id/e-katalog-buku; 3. Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang diterima oleh sekolah dari Dekonsentrasi Provinsi harus dimaksimalkan penggunaannya atau digunakan seluruhnya, selama dana yang diterima sudah sesuai dengan hak sekolah; 4. Kekurangan dana atas kebutuhan anggaran pembelian buku setelah diperhitungkan dengan dana yang diterima dari Dekonsentrasi Provinsi, dapat dipenuhi oleh sekolah


19

melalui dana BOS yang diterima oleh sekolah (atau dari sumber dana lainnya bagi sekolah yang menolak BOS). Pembelian buku teks pelajaran kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru harus mengikuti ketentuan berikut: 1. Buku harus dibeli oleh sekolah dari penyedia buku yang telah ditetapkan dalam e-katalog untuk masing-masing wilayah yang merupakan hasil pelelangan yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP); 2. Pembelian buku oleh sekolah dilakukan melalui koordinasi Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan prosedur sebagai berikut: a. Berdasarkan kebutuhan buku yang telah dihitung, sekolah melakukan pemesanan pembelian buku dengan mengisi formulir pemesanan yang dapat diunduh langsung dari laman http://e-katalog.lkpp.go.id/ekatalog-buku (Format 09). Bagi sekolah yang mengalami kesulitan dalam mengakses internet, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat membantu sekolah untuk mendapatkan formulir pemesanan tersebut; b. Sekolah mengirimkan formulir pemesanan buku yang telah diisi kepada penyedia buku melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; c. Berdasarkan pesanan buku yang diterima dari sekolah, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota mengirimkan surat pemesanan kepada penyedia buku, serta meneruskan pemesanan buku dari sekolah melalui aplikasi e-

20


purchasing di laman http://e-katalog. lkpp.go.id/epurchasing; d. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penyedia buku mengenai jadwal pengiriman buku kepada sekolah, untuk kemudian menyampaikan informasi jadwal tersebut kepada sekolah; e. Sekolah menerima pengiriman buku dengan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian jumlah dan judul buku, serta kondisi buku yang dikirim. Penerimaan buku ini dituangkan oleh sekolah dalam bentuk Berita Acara Serah Terima Buku (Format 10); f. Sekolah melakukan pembayaran secara langsung kepada penyedia buku setelah penerimaan buku, sesuai dengan harga pemesanan. Pembayaran ini dilakukan dengan menandatangani kuitansi pembayaran antara sekolah dengan penyedia buku. 3. Harga buku harus mengikuti ketentuan e-katalog yang ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harga pembelian tersebut sudah termasuk biaya pengiriman buku sampai ke sekolah; 4. Pembelian buku harus segera dilakukan jika dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 sudah tersedia di rekening sekolah dan buku telah tersedia; 5. Segala jenis bukti pembelian dan tanda terima pengiriman harus disimpan oleh sekolah sebagai bahan bukti dan bahan laporan.


21

2

e-katalog 1

 Menyiapkan data oplah buku  Mengunduh surat pesanan (http://ekatalog.lkpp.go.id/ekatalog-buku)  Mengisi dan mengirimkan surat pesanan ke penyedia melalui dinas

 Menunjuk petugas admin pemesanan buku  Meminta User ID ke LPSE setempat  Menerima formulir pesanan dari sekolah  Melatih kepala sekolah pengisian pesanan

SEKOLAH

KAB/KOTA 3

 Menanda-tangani kuitansi  Membayar sesuai harga pesanan

7

6

 Menerima dan memeriksa kesesuian spesifikasi buku  Membuat BAST buku

 Melakukan login Aplikasi  Memasukkan Data oplah pesanan  Mengirimkan surat pesanan

e-purchasing

5  Penyedia Mengirim buku ke sekolah beserta kwitansi pembayaran  Dinas Kab/kota mengoordinasik an/ menjadwal pengiriman

4

 Login  Cek pesanan buku  Mencetak buku sesuai pesanan

PENYEDIA BUKU Skema Proses Pembelian Buku

22


F. Pencatatan Terhadap buku yang telah dibeli, sekolah wajib melakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada 2 tahap pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan. 1. Penerimaan Buku yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang (Format 03) sebagai bukti penerimaan barang. Buku yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani Kepala Sekolah, yang dicocokkan berdasarkan tema/mata pelajaran di tiap kelas, jumlah buku, harga buku, dan kondisi fisik buku. Jika jumlah/harga sesuai dan kondisi buku baik, maka buku dapat diterima, jika tidak maka sebaiknya ditangguhkan atau diberi catatan. 2. Penyimpanan dan penggunaan Seluruh buku yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang (Format 04), kecuali buku SD untuk kelas 1 dan 2 yang diserahterimakan kepada siswa. Buku inventaris ini berfungsi untuk melihat kuantitas buku yang diterima, yang dipinjamkan ke siswa dan sisa buku di perpustakaan.


23

G. Perpajakan Kewajiban perpajakan bagi bendaharawan/pengelola dana BOS pada sekolah negeri/swasta yang terkait dengan penggunaan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. 1. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, atas pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama), PPN yang terutang dibebaskan. 2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 154/PMK.03/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pembelian buku teks pelajaran dan buku pegangan guru (yang termasuk dalam kelompok buku pelajaran umum, kitab suci dan buku pelajaran agama) dikecualikan dari kewajiban pemungutan PPh Pasal 22.

H. Serah Terima Aset 1. Sekolah melaporkan hasil pembelian buku kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan rincian jumlah dan 24


harga buku setiap mata pelajaran/tema (Format 05A dan Format 05B); 2. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi hasil pembelian buku di seluruh sekolah dengan rincian jumlah dan harga buku setiap mata pelajaran/tema (Format 06A dan Format 06B) untuk disampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi; 3. Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan Provinsi membuat Berita Acara Serah Terima Aset yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota (Format 08), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Buku SD kelas 1 dan 2 yang menjadi hak milik siswa bukan merupakan aset pemerintah. b. Buku SD kelas 4 dan 5, serta SMP kelas 7 dan 8 di sekolah swasta bukan merupakan aset pemerintah. c. Buku SD kelas 4 dan 5, serta SMP kelas 7 dan 8 di sekolah negeri merupakan aset pemerintah. 4. Pengelola dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan Provinsi menyampaikan laporan rekapitulasi setiap pembelian buku di setiap kabupaten/kota dengan rincian jumlah dan harga buku tiap mata pelajaran/tema (Format 07A dan Format 07B), serta dilampirkan Salinan Berita Acara Serah Terima Aset.


25

BAB IV TATA TERTIB PENGELOLAAN

A. Pusat 1. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus merencanakan anggaran dengan menggunakan data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Tim Pusat tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan Provinsi/ Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah; 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang; 4. Tim Pusat dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

B. Provinsi 1. Dinas Pendidikan Provinsi tidak diperkenankan untuk melakukan realokasi dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk keperluan lain;

26


2. Dinas Pendidikan Provinsi harus merencanakan alokasi berdasarkan data dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; 3. Tim Provinsi tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan sekolah; 4. Dinas Pendidikan Provinsi harus mengembalikan sisa dana yang tidak dicairkan ke Kas Negara sebelum akhir tahun anggaran; 5. Dinas Pendidikan Provinsi bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang; 6. Tim Provinsi dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11).

C. Kabupaten/Kota 1. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memberikan data kepada Dinas Pendidikan Provinsi dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; 2. Tim Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah; 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Keputusan tentang Petugas Pemesanan Buku yang


27

bertugas meneruskan pesanan buku dari sekolah ke penyedia buku yang telah ditetapkan oleh LKPP; 4. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota merencanakan dan melaksanakan rapat koordinasi dengan semua Kepala Sekolah penerima dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 untuk memberikan sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tata cara pembelian buku oleh sekolah; 5. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memastikan semua sekolah di wilayahnya telah memesan buku sesuai dengan kebutuhan masing-masing; 6. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan penyedia buku untuk pengaturan waktu pengiriman buku sampai ke sekolah sesuai dengan pesanan dari masingmasing sekolah; 7. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menginformasikan kepada setiap sekolah tentang waktu pengiriman buku yang dilakukan oleh penyedia buku; 8. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memastikan buku diterima oleh sekolah dengan kondisi baik, serta judul dan jumlah sesuai pesanan dari masing-masing sekolah; 9. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota harus memastikan sekolah telah melaporkan penerimaan buku melalui laman http://monevkurikulum2013.kemdikbud.go.id dan 28


membantu sekolah yang tidak memiliki jaringan internet untuk pengiriman laporan penerimaan buku, termasuk jika buku yang diterima tidak sesuai dengan jumlah yang dipesan dan spesifikasi buku; 10. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang; 11. Tim Kabupaten/Kota dilarang bertindak menjadi distributor atau pengecer buku kepada sekolah (Peraturan Mendiknas No. 2 Tahun 2008 Pasal 11); 12. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak diperkenankan melakukan pengurangan anggaran pendidikan dari APBD Kabupaten/Kota karena adanya Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.

D. Sekolah 1. Sekolah tidak diperkenankan melakukan manipulasi data jumlah siswa untuk memperoleh bantuan yang lebih besar; 2. Sekolah wajib mencatatkan penerimaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan ditatausahakan dalam pembukuan rutin sekolah bersama dengan penerimaan sekolah dari sumber lainnya; 3. Sekolah mengikuti sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang tata cara pembelian buku oleh sekolah; Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

29

4. Sekolah menyampaikan pesanan buku kurikulum 2013 yang dibutuhkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota dengan mengisi formulir pemesanan buku yang dapat diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau dapat diunduh langsung di laman http://ekatalog.lkpp.go.id/e-katalog-buku; 5. Sekolah harus memastikan buku diterima dengan kondisi baik, serta judul dan jumlah sesuai pesanan. Kemudian sekolah menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 6. Sekolah harus melaporkan penerimaan buku melalui laman http://monevkurikulum2013.kemdikbud.go.id dan dapat meminta bantuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota apabila sekolah memiliki masalah dengan jaringan internet untuk penyampaian laporan tersebut; 7. Sekolah bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh sekolah; 8. Sekolah harus mengelola dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 secara transparan dan bertanggung jawab; 9. Sekolah dilarang memungut dana dari orang tua siswa untuk pembelian/perawatan buku teks pelajaran kurikulum 2013.

30


BAB V MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Supervisi Kegiatan monitoring dan supervisi untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terpadu dengan Program Dekonsentrasi.

B. Pelaporan Pelaporan untuk pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah bagian dari pelaporan pelaksanaan Program Dekonsentrasi dengan perincian sebagai berikut: 1. Format 05A dan Format 05B, dibuat oleh sekolah yang berisi daftar buku yang dibeli oleh sekolah; 2. Format 06A dan Format 06B, dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli oleh sekolah; 3. Format 07A dan Format 07B, dibuat oleh Dinas Pendidikan Provinsi yang berisi rekapitulasi buku yang dibeli di kabupaten/kota.


31

BAB VI PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Pengawasan Pengawasan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 meliputi pengawasan melekat, pengawasan fungsional, dan pengawasan masyarakat. 1. Pengawasan Melekat yang dilakukan oleh pimpinan masing-masing instansi kepada bawahannya baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota maupun sekolah. Prioritas utama dalam Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 adalah pengawasan yang dilakukan oleh SKPD Pendidikan Kabupaten/Kota kepada sekolah. 2. Pengawasan Fungsional Internal oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan melakukan audit sesuai dengan kebutuhan lembaga tersebut atau permintaan instansi yang akan diaudit. 3. Pengawasan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan melakukan audit atas permintaan instansi yang akan diaudit. 4. Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangan. 32


5. Pengawasan masyarakat dalam rangka transparansi pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 oleh unsur masyarakat dan unit-unit pengaduan masyarakat yang terdapat di sekolah, kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Apabila terdapat indikasi penyimpangan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013, dapat segera dilaporkan kepada instansi pengawas fungsional atau lembaga berwenang lainnya.

B. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan negara dan/atau sekolah dan/atau peserta didik akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang. Sanksi kepada oknum yang melakukan pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya seperti berikut: 1. Penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja); 2. Penerapan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi, yaitu dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan kepada satuan pendidikan atau ke kas daerah provinsi; 3. Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyelidikan, penyidikan dan proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013;


33

4. Pemblokiran dana dan penghentian sementara seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN pada tahun berikutnya kepada provinsi/kabupaten/kota, bila terbukti pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja dan tersistem untuk memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan.

34


BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

1.

Apabila masyarakat menemukan masalah atau hal-hal yang perlu diklarifikasi terkait pelaksanaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dapat menghubungi telepon dengan nomor 177 atau menghubungi:  SD 1. Alamat web 2. Nomor telepon 3. Faksimil  SMP 1. Alamat web 2. Nomor telepon 3. Faksimil

2.

: www.bos.kemdikbud.go.id : 021-5725632 dan 021-5725641 : 021-5725635 : www.bos.kemdikbud.go.id : 0-800-140-1299 (bebas pulsa) dan 021-57900346 dan 021-5725980 : 021-57900347

Provinsi dan kabupaten/kota diharapkan juga menyediakan nomor telepon/email untuk menampung pertanyaan/ pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.


35

LAMPIRAN


39

No

Kab/Kota : Provinsi :

Sekolah

Desa/ Kecamatan NPSN

Nama Kepsek Telepon

Nomor Rekening

Nama Rekening

Daftar Sekolah Penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat SD

Bank Kls. 1

Kls. 2

Kls. 4

Jumlah Siswa Kls. 5

Format 01A Dibuat oleh Disdik Kab/Kota Diserahkan ke Disdik Provinsi

40


No

Kab/Kota : Provinsi :

Sekolah

Desa/ Kecamatan NPSN

Nama Kepsek Telepon

Nomor Rekening

Nama Rekening

Daftar Sekolah Penerima Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat SMP/SMPT

Bank

Kls. 7

Kls. 8

Jumlah Siswa

Format 01B Dibuat oleh Disdik Kab/Kota Diserahkan ke Disdik Provinsi

Format 02 Dibuat oleh Disdik Provinsi Ditandatangani oleh Disdik Provinsi dan Disdik Kab/Kota

Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 No. : ……………………………………………….. Yang bertanda tangan di bawah ini: 1. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak atas nama Dinas Pendidikan Provinsi ……………………………, yang selanjutnya di sebut Pemberi Bantuan ------------------------------; 2. Nama NIP Jabatan Alamat

: : : :

Dalam jabatan dan kedudukan sebagaimana tersebut di atas, bertindak mewakili Kepala Satuan Pendidikan Dasar negeri dan swasta di Kabupaten/Kota ………………………………………. sebagaimana terlampir, yang selanjutnya disebut Penerima Bantuan ----------------; Menyepakati bahwa Pemberi Bantuan menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Pendidikan Dasar Tahun Anggaran 2014 kepada Penerima Bantuan, dengan ketentuan sebagai berikut: Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

41

Pasal 1 Tujuan Pemberian Bantuan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka pengadaan buku teks kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 bagi siswa dan buku pegangan guru, serta mendukung pencapaian tujuan kurikulum 2013 yaitu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pasal 2 Jumlah Bantuan Pemberi Bantuan menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada satuan pendidikan dasar di wilayah kerja Penerima Bantuan, berupa uang sebesar Rp. ............................................. (................................................) dengan rincian sebagaimana terlampir. Pasal 3 Hak Dan Kewajiban Pemberi Hibah (1) Pemberi Bantuan berhak menerima laporan dan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari Penerima Bantuan; (2) Pemberi Bantuan berkewajiban menyalurkan Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada satuan pendidikan dasar. Pasal 4 Hak Dan Kewajiban Penerima Hibah (1) Penerima Bantuan berhak menerima dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari Pemberi Bantuan;

42


(2) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab kepada SKPD Kabupaten/Kota; (3) Satuan Pendidikan Dasar berkewajiban melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013; (4) Satuan Pendidikan Dasar selaku obyek pemeriksaan berkewajiban menyimpan dokumen bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangan; Pasal 5 Penyaluran (1) Penyaluran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan sekaligus dalam satu tahap; (2) Penyaluran Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dilakukan dengan mentransfer dari rekening Dekonsentrasi Provinsi ke rekening masing-masing satuan pendidikan dasar; Pasal 6 Lain-Lain (1) Dalam hal terdapat perubahan jumlah siswa pada satuan pendidikan dasar yang berpengaruh terhadap jumlah bantuan, maka dilakukan penyesuaian jumlah Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dimaksud; (2) Perubahan jumlah Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 pada satuan pendidikan dasar dicantumkan dalam addendum SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

43

dari Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini; (3) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini dapat diatur lebih lanjut dalam addendum SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013. (4) SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 ini dibuat rangkap 3 (tiga), dimana salinan pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama. (5) Setiap satuan pendidikan dasar yang tercantum dalam lampiran SPPB ini akan mendapat salinan SPPB Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013.

44

Penerima Bantuan,

Pemberi Bantuan,

.................................................

............................................



45

2

1

3

Kuantitas (unit) 4

Harga 5

Sumber 6

Referensi

7

Tanggal Penerimaan

Format 03 Dibuat oleh Sekolah sebagai arsip sekolah

Keterangan: 1 Diisi dengan nomor urut buku/barang 2 Diisi dengan nama buku/barang 3 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang diterima 4 Diisi dengan harga buku/barang yang diterima 5 Diisi dengan pemberi buku/barang atau sumber dana yang digunakan untuk membeli buku/barang yang diterima 6 Diisi nomor surat perintah kerja/surat pemesanan 7 Diisi dengan tanggal penerimaan barang di sekolah

Nama Buku/Barang

: : : :

No

Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Buku Penerimaan Barang

46


2

1

3

Pengarang/ Pembuat 4

Tahun Cetak/ Tahun Perolehan 5

Penerimaan (unit) 6

Keluar (unit)

Keterangan: 1 Diisi dengan nomor urut buku/barang 2 Diisi dengan nama buku/barang 3 Diisi dengan nama pengarang/pembuat dari buku/barang yang diterima 4 Diisi dengan tahun pembuatan/penerimaan dari buku/barang yang diterima (jika tidak diketahui cukup diberi tanda "-" 5 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang diterima oleh sekolah 6 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang dipinjamkan ke siswa 7 Diisi dengan jumlah unit buku/barang yang masih ada di sekolah 8 Diisi dengan keterangan yang dianggap perlu terkait buku/barang yang bersangkutan, misalnya: rusak, hilang dan sebagainya

Nama Buku/Barang

: : : :

No

Sekolah Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Buku Pencatatan Inventaris

7

Sisa (unit)

8

Keterangan

Format 04 Dibuat oleh Sekolah sebagai arsip sekolah


47

Benda-benda di Lingkungan Sekitar Kita

Pahlawanku

14

Berbagai Perkerjaan

13

Aku dan Sekolahku

8

12

Tugasku Sehari-hari

7

Peduli terhadap Makhluk Hidup

Bermain di Lingkunganku

6

Selalu Berhemat Energi

Hidup Rukun

5

11

Keluargaku

4

Indahnya Kebersamaan

Kegiatanku

3

9

Kegemaranku

10

Diriku

2

Tema

: : Negeri / Swasta : : :

1

No

Sekolah Status Desa/Kecamatan Kab/Kota Provinsi

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Sekolah Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat SD

Buku Pegangan Guru

Jumlah Dana

Total Dana

Format 05A Dibuat oleh Sekolah Diserahkan ke Disdik Kab/Kota

48


Peristiwa dalam Kehidupan

Kerukunan dalam Bermasyarakat

Sehat itu Penting

Bangga sebagai Bangsa Indonesia

Agama Islam

Agama Protestan

Agama Katolik

Agama Budha

Agama Hindu

Agama Konghucu

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Tema

15

No

Total

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana

Buku Pegangan Guru Total Dana

( …………………………………. )

Kepala Sekolah,

Jumlah Dana


49

:

Provinsi

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris

Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)

Matematika

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)

Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK)

Seni dan Budaya

Prakarya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

No

:

Kab/Kota

Mata Pelajaran

: Negeri / Swasta

Status

Desa/Kecamatan :

:

Sekolah

Tingkat SMP/SMPT

Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru

Kls 7

Kls 8

Jumlah Buku Jumlah Dana

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Sekolah

Buku Pegangan Guru

Format 05B

Jumlah Dana

Total Dana

Diserahkan ke Disdik Kab/Kota

Dibuat oleh Sekolah

50


Agama Islam

Agama Protestan

Agama Katolik

Agama Budha

Agama Hindu

Agama Konghucu

10

11

12

13

14

15

No

Mata Pelajaran

Total

Kls 7

Kls 8



( …………………………………. )

Kepala Sekolah,

Jumlah Dana


51


14


Pahlawanku

15

Berbagai Perkerjaan

13

Aku dan Sekolahku

8

12

Tugasku Sehari-hari

7



6


Hidup Rukun

5

11

Keluargaku

4


Kegiatanku

9

Kegemaranku

3

10

Diriku

2

Tema

: Negeri / Swasta : :

1

No

Status Sekolah Kab/Kota Provinsi

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Kab/Kota Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat SD

Buku Pegangan Guru

Jumlah Dana

Total Dana

Format 06A Dibuat oleh Disdik Kab/Kota Diserahkan ke Disdik Provinsi

52



Sehat itu Penting


Agama Islam

Agama Protestan

Agama Katolik

Agama Budha

Agama Hindu

Agama Konghucu

17

18

19

20

21

22

23

24

Tema

16

No

Total

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana


( …………………………………. )

Kepala Dinas,

Jumlah Dana


53

:

Provinsi

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris



Matematika



Seni dan Budaya

Prakarya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mata Pelajaran

:

Kab/Kota

No

: Negeri / Swasta

Kls 7

Kls 8


Buku Pegangan Guru

Jumlah Dana

Total Dana

Tingkat SMP/SMPT Negeri

Status Sekolah

Diserahkan ke Disdik Provinsi


Format 06B Dibuat oleh Disdik Kab/Kota

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Kab/Kota

54


Agama Islam

Agama Protestan

Agama Katolik

Agama Budha

Agama Hindu

Agama Konghucu

10

11

12

13

14

15

No

Mata Pelajaran

Total

Kls 7

Kls 8



( …………………………………. )

Kepala Dinas,

Jumlah Dana


55

Kegiatanku

Keluargaku

Hidup Rukun


Tugasku Sehari-hari

Aku dan Sekolahku




Berbagai Perkerjaan

Pahlawanku


3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14


Kegemaranku

15

Diriku

2

Tema

: Negeri / Swasta : :

1

No

Status Sekolah Kab/Kota Provinsi

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana

Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi Bagi Siswa dan Buku Pegangan Guru Tingkat SD

Buku Pegangan Guru

Jumlah Dana

Total Dana

Format 07A Dibuat oleh Disdik Provinsi Diserahkan ke Kemdikbud

56



Sehat itu Penting


Agama Islam

Agama Protestan

Agama Katolik

Agama Budha

Agama Hindu

Agama Konghucu

17

18

19

20

21

22

23

24

Tema

16

No

Total

Kls 1

Kls 2

Kls 4

Jumlah Buku Kls 5

Jumlah Dana


( …………………………………. )

Kepala Dinas,

Jumlah Dana


57

:

Provinsi

Bahasa Indonesia

Bahasa Inggris



Matematika



Seni dan Budaya

Prakarya

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Mata Pelajaran

:

Kab/Kota

No

: Negeri / Swasta

Status Sekolah

Kls 7

Kls 8


Buku Pegangan Guru

Jumlah Dana

Total Dana

Diserahkan ke Kemdikbud

Tingkat SMP/SMPT

Format 07B Dibuat oleh Disdik Provinsi


Rekapitulasi Pembelian Buku Teks Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi

58


Agama Konghucu

Agama Budha

13

15

Agama Katolik

12

Agama Hindu

Agama Protestan

11

14

Agama Islam

10

No

Mata Pelajaran

Total

Kls 7

Kls 8



( …………………………………. )

Kepala Dinas,

Jumlah Dana

Format 08 Dibuat oleh Disdik Provinsi Ditandatangani oleh Disdik Provinsi dan Disdik Kab/Kota

Berita Acara Serah Terima Aset Negara Atas Hasil Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 Antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab./Kota ………………………… Nomor : ………………………… __________________________________________________________________________________ Pada hari ini, ……………. tanggal ………………. bulan ……………….. tahun …………………………………. yang bertanda tangan di bawah ini : 1. ……………………………………. NIP. …………………………… dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi ……………………………, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Daerah Provinsi ……………………………..; Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK PERTAMA. 2. ……………………………………. NIP. …………………………… dalam hal yang diuraikan di bawah ini bertindak dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota …………….………………, dan karenanya untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kabupaten/Kota ………..…………….; Untuk selanjutnya disebut sebagai : PIHAK KEDUA. Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

59

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menjelaskan halhal sebagai berikut : 1. Bahwa, dalam upaya mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pengembangan pendidikan dasar di wilayahnya, serta untuk merealisasikan terjadinya pemerataan pendidikan, maka pada Tahun Anggaran 2014 Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dekonsentrasi Dinas Pendidikan Provinsi telah mengalokasikan dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 di Kab./Kota ………………..….. Provinsi ………………..; 2. Bahwa, upaya sebagaimana dimaksud pada butir 1 sejalan dengan penyusunan undang-undang sistem pendidikan nasional, yang antara lain disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam perimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah; 3. Bahwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menegaskan, bahwa penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah; 4. Bahwa, pendidikan dasar merupakan urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (basic services) bagi masyarakat. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan aset negara, maka KEDUA PIHAK sepakat dan saling mengikatkan diri untuk melakukan Serah Terima Barang Milik Negara Hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks

60


Kurikulum 2013 Tahun Anggaran 2014 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 Serah Terima Barang ini dilakukan berdasar pada : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 10. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan Nomor: ……………………………. Tanggal ……………………….. 2014, Pasal 2 PIHAK PERTAMA menyerahkan haknya atas buku teks pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KEDUA yang menerima hak penyerahan buku teks Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

61

pelajaran Kurikulum 2013 bagi siswa dan buku pegangan guru hasil Dana Bantuan Sosial Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013 dari PIHAK PERTAMA dalam jumlah dan kondisi lengkap, baik dan sesuai fungsinya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Serah Terima ini. Pasal 3 Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka selanjutnya barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dibukukan dan dilaporkan sebagai Barang Milik Daerah serta tanggung jawab atas pengurusan, pengelolaan, pengembangannya, serta pemanfaatannya di sekolah beralih kepada PIHAK KEDUA. Pasal 4 Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam Berita Acara ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

62

Penerima Bantuan,

Pemberi Bantuan,

.................................................

............................................


Format 09A Dibuat oleh Sekolah Ditandatangani oleh Sekolah

KOP SURAT SEKOLAH Surat Pemesanan Nomor : ………………………… Identitas Pemesan

Kepada Yth.

Nama Jabatan Sekolah NPSN Alamat Kel Kec Kode Pos Kab/Kota Provinsi Telepon

Perusahaan Alamat Telepon Email

Kelas

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Judul Buku

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

Penyedia Buku Kloter I : Buku siswa dan buku guru SD Regional : …………………………

Kebutuhan (eksp)

Siswa

Harga Satuan Kepala Guru Guru Total* (Rp) Sekolah PJOK

Total (Rp)

Guru

Siswa

Guru

Siswa

No

: : : : : : : : : : :

Jumlah Keterangan: *) Termasuk tambahan 5% untuk pengembangan perpustakaan

…………………, ……………… 2014 Kepala Sekolah

( ……………………………………. ) NIP


63

Format 09B Dibuat oleh Sekolah Ditandatangani oleh Sekolah

KOP SURAT SEKOLAH Surat Pemesanan Nomor : ………………………… Identitas Pemesan

Kepada Yth.

Nama Jabatan Sekolah NPSN Alamat Kel Kec Kode Pos Kab/Kota Provinsi Telepon

Perusahaan Alamat Telepon Email

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

Kelas

Judul Buku

: : : :

………………………… ………………………… ………………………… …………………………

Penyedia Buku Kloter I : Buku siswa dan buku guru SMP Regional : …………………………

Kebutuhan (eksp) Siswa

Guru

Kepala Total* Sekolah

Harga Satuan

Total

Guru

Siswa

Guru

Siswa

No

: : : : : : : : : : :

Jumlah Keterangan: *) Termasuk tambahan 5% untuk pengembangan perpustakaan

…………………, ……………… 2014 Kepala Sekolah

( ……………………………………. ) NIP

64


Format 10 Dibuat oleh Sekolah Ditandatangani oleh Penyedia Buku dan Sekolah

Berita Acara Serah Terima Buku Kurikulum Tahun 2013 SD/SMP Nomor : ………………………… __________________________________________________________________________________ Pada hari ini, ……………. tanggal ………………. bulan ……………….. tahun dua ribu empatbelas yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Nama Jabatan Perusahaan Alamat

: : : :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA ---------------------------; 2. Nama NIP Jabatan Sekolah Alamat

: : : : :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA ---------------------------; Selanjutnya berdasarkan Surat Pesanan Buku Kurikulum tahun 2013 SD/SMP Nomor …………………………………………. tanggal …………………………, PIHAK PERTAMA menyerahkan Buku Kurikulum tahun 2013 SD/SMP kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah menerima buku dimaksud sebagai berikut: Juknis Bansos Penyediaan Buku Teks Kurikulum 2013

65

No

Judul Buku

Oplah yang harus diterima

Hasil Pemeriksaan dan Penerimaan Baik

Harga

Total

Rusak Kurang

Jumlah

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam 5 (lima) rangkap untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

66

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,

.................................................

............................................


Revisi I PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL PENYEDIAAN BUKU TEKS KURIKULUM 2013 TAHUN ANGGARAN 2014

Recommend Documents