PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMBINAAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM TAHUN ANGGARAN 2014
DIREKTORAT PENDlDlKAN TlNGGl ISLAM DIREKTORAT JENDERAL PENDlDlKAN ISLAM KEMENTERIAN AGAMA RI TAHUN 2014
KATAPENGANTAR Alhamdulillah Puji syukur kami ucapkan kehadirat Allah swt Teknis
(Juknis)
, Petunjuk
Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan ini dapat
diselesaikan. Juknis ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan program Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan yang memuat tentang proses dan mekanisme pengajuan beasiswa mulai dari ~ ~ s u l aproposal, n tahapan seleksi, penilaian, penetapan penerima bantuan, tahapan pencairan dana, pembuatan laporan serta evaluasi dan monitoring. Juknis ini menyasar lembaga Kemahasiswaan secara khusus. Lembaga kemahasiswaan di lingkungan PTAI dipandang mempunyai peran sentral dalam rangka mengembangan sumber daya mahasiswa. Keberadaan lembaga ini bisa dijadikan salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan intelektual dan peran sosial kemasyarakatan. Ini semua merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademik di PTAI. Lembaga kemahasiswaaan, pada dasarnya merupakan wahana untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan kegemaran. Dalam mengembangkan potensi diri melalui lembaga kemahasiswaan,
mahasiswa dituntut senantiasa mengedepankan nilai-nilai
universal kemanusiaan untuk melakukan perubahan sosial yang adil dan sejahtera. Atas dasar itulah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam merasa perlu memberikan dukungan dana untuk Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan. Mudahmudahan Juknis ini dapat memenuhi kebutuhan dan harapan yang ada. 4
ikan Islam
f
. H. Mur Syam, M.Si ,
A.
LATAR BELAKANG Sesuai Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5, bahwa Pendidikan Tinggi bertujuan untuk mengerr~bangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Keberadaan lembaga kemahasiswaan di lingkungan PTAI mempunyai peran tersendiri yang tidak bisa dipisahkan dari civitas akademika kampus. Kaitannya dengan aktivitas di kampus, keduanya seakan tidak bisa dipisah. Jika di kampus mahasiswa hanya duduk di bangku kuliah, tentu PTAI tak ubahnya menjadi menara gading. Pada
posisi
ini,
mahasiswa
dengan
kendaraan
organisasi
kemahasiswaan, terjun ke ranqh sosial kemasyarakatan dan berkontribusi secara praksis d i akar rumput. Dengan begitu, mahasiswa tidak hanya berkutat pada dunia buku dan ilmu, tetapi juga berkontribusi riil pada masyarakat sekitar kampus dan juga bangsa Indonesia secara luas. Lembaga-lembaga kemahasiswaan di PTAI seakan menjadi motor pengembangan potensi diri dan juga mendorong mahasiswa untuk pedul,i serta melakukan aksi ke arah yang lebih baik dan berkeadilan. Karena itu, lembaga-lembaga ini harus bersinergi dengan pihak PTAI, pemerintah.
Sebab,
bagaimanapun
lembaga
dan juga
kemahasiswaan
turut
berkontribusi besar dalam meningkatkan mutu mahasiswa. Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Agama, sudah semestinya memberikan
dukungan
dan
pembinaan
terhadap
lembaga-lembaga
kemahasiswaan tersebut. Tanpa mereka, tentu tugas PTAI akan terasa terlalu berat, karena harus bertanggung jawab dalam mengerr~bangkan kualitas mahasiswa dalam berbagai aspek, baik akademik maupun non akademik. Untuk itu, dalam konteks pembinaan dan pengembangan mutu mahasiswa di PTAI, Kementerian Agama berkomitmen untuk turut serta
dalam membantu dan mengembangkan lembaga-lembaga kemahasiswaan. Lembaga kemahasiswaan ini akan diberikan bantuan dana pembinaan oleh Kementerian Agama. Dana ini harus digunakan oleh lembaga kemahasiswaan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa, baik pada sisi pengembangan mutu akademik maupun penguatan peran sosial dan keagamaan di masyarakat.
0. DASAR HUKUM 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4301);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);
4.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
5.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013; ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5167);
6.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5157); 8.
Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian NegaraILembaga ( Lembaran Negara Republik lndonesia tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5178 );
9.
Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama; 11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi Eselon I Kementerian Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; 12. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama; 13.
Peraturan
Menteri
190IPMK.0512012
Keuangan
Republik
lndonesia
tentang Tata Cara Pembayaran ,dalam
Nomor rangka
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor 81lPMK.0512012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian NegaraILembaga.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan
bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl ini
adalah : 1. Meningkatkan kualitas mahasiswa, baik pada sisi pengembangan mutu akademik maupun penguatan peran sosial dan keagamaan di masyarakat. 2. Mengembangkan wawasan mahasiswa secara integratif
yang dilandasi
dengan keseimbangan kualitas akademik dan non akademik;
3. Menyiapkan mahasiswa yang berakhlak mulia, menghargai nilai-nilai keilmuan dan kemanusiaan. D. TARGET SASARAN Sasaran program bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014 ini adalah Lembaga Kemahasiswaan di PTAI.
E. PERSYARATAN Untuk pengajuan bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014 ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. Mengajukan Kementerian
proposal
kepada
Direktur
Agama
secara
Jenderal
Pendidikan
online
Islam melalui
http: IIdiktis. kemenag.go.id1 bansos; 2. Lembaga Kemahasiswaan tidak sedang dibekukan oleh Pimpinan PTAI;
3. Proposal diketahui oleh pirr~pinanlembaga; 4. SK Kepengurusan yang masih berlaku; 5. Mempunyai program rencana pemanfaatan bantuan yang jelas; 6. Memiliki Rekening Bank Nasional atas nama lembaga;
7. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 8. Bersedia mematuhi petunjuk teknis, dan peraturan yang berlaku.
F. PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN 1. Pengusul melakukan registrasi dan mengisi data yang sudah tersedia secara
online melalui http: I1diktis.kemenaw.idlbansos
.
Setelah registrasi
online, pengusul akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg). Batas akhir pendaftaran online 25 Agustus 2014; 2. Setelah registrasi online, pengusul akan mendapatkan nomor registrasi (No. Reg) dan pengusul wajib mencetaknya; 3. Bukti registrasi online yang telah dicetak, dijadikan cover proposal bantuan. Proposal ditujukan kepada: Direktur Jenderal Pendidikan lslam Cq. Direktur Pendid,ikanT'inggi Islam, dengan alamat:
KEMENTERIAN AGAMA RI Lantai 7 Ruang C. Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat 4. Proposal yang dikirim minimal berisi: a. Profil Lembaga Kemahasiswaan; b. Deskripsi Program; c. Kebutuhan R i i l Program yang diusulkan; d. Rencana Anggaran Biaya.
5. Berkas permohonan (via pos) bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan harus sudah dikirim paling larr~bat 1 September 2014.
SELEKSI DAN PENETAPAN 1. Direktur Jenderal Pendidikan lslam membentuk Tim Seleksi dan Verifikasi penerima bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014. 2. Seleksi didasarkan atas proposal yang diajukan danlatau menggunakan
data-data yang dimiliki oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. 3. Apabila jumlah Proposal yang diajukan oleh Lembaga Kemahasiswaan meleb'ihi jumlah bantuan yang tersedia, maka Tim Seleksi dan Verifikasi dapat melakukan penilaian atas proposal yang disampaikan.
4. Penilaian ( poin 3) dapat didasarkan dengan mempertimbangkan : a. Skalalcakupan Kegiatan (lokallnasional) b. kebutuhan lembaga Kemahasiswaan; c.
kesesuaian data dalam proposal;
d. Kondisi Lembaga Organisasi kemahasiswaan tidak dibekukan oleh Pimp'inan PTAI; e. hasil rekomendasi dari visitasi atau monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi lslam (jika ada). 5. Direktur Jenderal Pendidikan lslam menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan sarana atas dasar usulan yang diajukan oleh Tim Seleksi; 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan lslam tentang penerima bantuan
Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014 diumumkan melalui website http: I /www.diktis. kemenaq.go.id
H. SUMBER BANTUAN Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl ini Tahun Anggaran 2014 ini bersumber dari DlPA Ditjen Pendidikan lslam Tahun Anggaran 2014, Nomor: SP DIPA-025.04.1.42630212014, Tanggal 5 Deserr~ber2013, dengan kode mata anggaran nomor: (025.04 .07). 2132.010.001.013. AA. 573111. Bantuan Bagi Lembaga Kemahasiswaan ini berlaku untuk tahun anggaran 2014. I. PAGUANGGARAN
Pagu
dana
yang
dialokasikan
untuk
bantuan
Pembinaan
Lembaga
Kemahasiswaan ini adalah Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) @ Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah)
J. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN
1. Penerima bantuan melengkapi dokumen-dokumen pencairan antara lain : a. copy nomor NPWP atas nama lembaga; b. copy nomor rekening Bank atas nama lembaga dan bukan atas nama orang (pribadi); c. surat Keterangan Bank yang menyatakan bahwa rekening tersebut masih aktif. 2. Subdit
Sarana
Prasarana
dan
Kemahasiswaan
menerbitkan
Surat
Pernyataan Tanggung Jawab (SPTB) setelah persyaratan pada point 1 terpenu hi.
3. Direktorat
Pendidikan
Tinggi
lslam
menerbitkan
Swat
Perintah
Pembayaran (SPP) berdasarkan SPTB. 4. Direktorat Jenderal Pendidikan lslam c.q Bagian Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) berdasarkan SPP.
5. KPPN Jakarta IV menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan menyalurkan dana bantuar~kepada rekening PTAl penerima bantuan yang dilakukan sekaligus (100%). K. PENGGUNAAN BANTUAN
Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014 dengan rincian sebaga,i berikut : 1. Honor Panitia dan
Narasumber kegiatan kemahasiswaan (dengan
ketentuan dipotong Pajak dan disetorkan ke kas negara); 2. Akomodasi dan konsumsi kegiatan kemahasiswaan;
3. Tranportasi kegiatan kemahasiswaan; 4.
Sarana pendukung kegiatan kemahasiswaan yang lainnya.
Bantuan Pembinaan Lembaga Kemahasiswaan PTAl tahun 2014 ini tidak boleh (dilarang) digunakan untuk : 1. Membeli alat komunikasi seperti HP; 2. Kendaraan bermotor;
3. Barang-barang yang tidak meni~njangkegiatan kemahasiswaan. L. PELAPORAN 1. Penerimaan Dana Bantuan
Penerima bantuan wajib memberi laporan penerimaan dana bantuan dengan mengirimkan foto copy buku tabungan yang mencatat tanggal masuknya dana bantuan paling lambat 1 (satu) mingg~r setelah dana diterima. 2. Penggunaan Dana
Penerima bantuan wajib membuat laporan penggunaan dana bantauan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dilaksanakan. Format laporan sekurang-kurangnya memuat hat-hal sebagai berikut : a.
Pendahuluan, menerangkan maksud dan tujuan kegiatan
selama
kegiatan berlangsung; b. Organisasi pelaksana kegiatan (task force), waktu pelaksanaan, mekanisme serta sumber daya pendukung kegiatan; c.
Desain dan Rincian Anggaran Biaya (RAB);
d. Hasil yang telah dicapai dari kegiatan setelah proses penggunaan bantuan; e.
Hambatan dan kendala selama proses pelaksanaan bantuan serta solusi yang dila kukan dalam mehgatasinya;
f.
Peluang dan harapan yang bisa diperoleh dari kegiatan tersebut;
g.
Keberlanjutan program (sustainability);
h. Realisasi penggunaan bantuan sampai akhir pelaksanaan, bukti bukti pengeluaran (kwitansi, faktur dan lain-lain) serta bukti setor pajak sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku; i. Data data pendukung dari kegiatan tersebut (dokumentasi).
Laporan dibuat 2 (dua) rangkap, dengan ketentuan 1 rangkap (asli) disimpan oleh penerima bantuan dan 1 rangkap (copy) disampaikan ke Direktorat Jenderal Pendidikan lslam Cq. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam, dengan alamat: KEMENTERIAN AGAMA RI
Lantai 7 Ruang C. Jalan Lapangan Banteng Barat No 3-4 Jakarta Pusat M. MONITORING DAN EVALUASI
Direktorat Pendidikan Tinggi lslam melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Bantuan Pembinaan +
+
Len-~bagaKemahasiswaan PTAl tahun 2014. Selanjutnya, hasil monitoring dan pendampingan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi dan penentuan kebijakan di tahun-tahun mendatang.
