PANDUAN PENYUSUNAN USULAN BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI TAHUN ANGGARAN 2014
KOMITE ANGGARAN UNIVERSITAS GADJAH MADA September 2013
DAFTAR ISI
1. PERMENDIKBUD NO 4/2013 jo PERMENDIKBUD NO 58/2012 2. PROSEDUR PENGUSULAN 3. JADWAL 4. KOMPONEN BOPTN DAN UNIT PENGAMPU 5. FORMAT TERM OF REFERENCE 6. FORMAT RINCIAN ANGGARAN BIAYA 7. FORMAT REKAPITULASI USULAN UNIT KERJA 8. PENJELASAN AKUN BELANJA a. AKUN BELANJA LAINNYA b. PERJALANAN DINAS 9. PMK NO 72/2013 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Menimbang
: a. bahwa untuk memberi motivasi dalam meningkatkan kinerja tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil pada perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah perlu memberi honor yang dialokasikan dari dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; b. bahwa dalam rangka fleksibilitas penggunaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah, perlu mengubah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor:4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH.
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 2 huruf j diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 BOPTN dipergunakan untuk: a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. biaya pemeliharaan pengadaaan; c. penambahan bahan praktikum/kuliah; d. bahan pustaka; e. penjaminan mutu; f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pelaksanaan kegiatan penunjang; i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran; j. honor dosen dan tenaga kependidikan nonpegawai negeri sipil; k. pengadaan dosen tamu; dan/atau l. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masingmasing. 2. Ketentuan Pasal 3 huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 BOPTN tidak dipergunakan untuk: a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan); b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; dan c. kebutuhan operasional untuk manajemen.” Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2013 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 108
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
Mengingat
: a. bahwa untuk meringankan beban mahasiswa terhadap pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimum, Pemerintah menetapkan tidak ada kenaikan uang kuliah dan menggunakan uang kuliah tunggal (UKT); b. bahwa untuk menjaga kelangsungan proses belajar mengajar di perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah sesuai dengan pelayanan minimal, Pemerintah mengalokasikan bantuan operasional untuk menutupi kekurangan biaya operasional di perguruan tinggi sebagai akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. bahwa pengelolaan dana bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang dialokasikan Pemerintah tersebut harus dilaksanakan dengan tertib dan bertanggung jawab; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah; : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2011; MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG BANTUAN OPERASIONAL PERGURUAN TINGGI YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH. Pasal 1
Bantuan operasional perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah yang selanjutnya disebut BOPTN merupakan bantuan biaya dari Pemerintah yang diberikan pada perguruan tinggi negeri untuk membiayai kekurangan biaya operasional sebagai akibat tidak adanya kenaikan sumbangan pendidikan (SPP) di perguruan tinggi negeri. Pasal 2
BOPTN dipergunakan untuk: a. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; b. biaya pemeliharaan pengadaaan; c. penambahan bahan praktikum/kuliah; d. bahan pustaka; e. penjaminan mutu; f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan; g. pembiayaan langganan daya dan jasa; h. pelaksanaan kegiatan penunjang; i. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam pembelajaran; j. honor dosen non pegawai negeri sipil; k. pengadaan dosen tamu; dan/atau l. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam renstra perguruan tinggi masing-masing. Pasal 3
BOPTN tidak dipergunakan untuk: a. belanja modal dalam bentuk investasi fisik (gedung dan peralatan); b. tambahan insentif mengajar untuk pegawai negeri sipil; c. tambahan insentif dan honor untuk tenaga administrasi; dan d. kebutuhan operasional untuk manajemen. Pasal 4 BOPTN diberikan kepada perguruan tinggi dengan mempertimbangkan kriteria:
a. jumlah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per mahasiswa untuk jenjang S1 dan diploma; b. proporsi peserta bidikmisi terhadap jumlah mahasiswa; c. proporsi PNBP dari SPP lainnya; d. indeks terhadap jenis/karakteristik program studi; e. akreditasi program studi; f. jenis perguruan tinggi; g. proporsi PNBP dari pihak ketiga dalam kegiatan riset, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat; dan h. jumlah mahasiswa perguruan tinggi. Pasal 5 Ketentuan mengenai alokasi dana dan tata cara pemberian BOPTN diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Juli 2012 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, TTD. MOHAMMAD NUH
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, TTD.
AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 760
PROSEDUR DAN JADWAL PENYAMPAIAN USULAN BOPTN 2014 UNIT KERJA 1. Unit kerja mengusulkan sesuai dengan Komponen BOPTN yang telah ditetapkan (terlampir) 2. Setiap usulan disusun menggunakan format Term of Reference dan Rincian Anggaran Biaya (terlampir) 3. Satuan biaya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2014. 4. Data pendukung yang diperlukan : a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan : DED, RAB b. Pemeliharaan Alat : Asesment kerusakan alat dan analisis kebutuhan biaya c. Seminar Internasional : Leaflet, undangan d. Bahan Praktikum : Daftar Bahan Praktikum yang dikelompokkan : Kimia, Mekanikal, Elektrikal, Medis, Hewan/Tumbuhan, Lainnya e. Bahan Pustaka, e-Book, e-Journal : Katalog, brosur, leaflet f. Alat Laboratorium Sederhana : Brosur/leaflet/katalog 5. Dokumen usulan memuat kompilasi usulan menurut output dan rekapitulasi biaya (format terlampir). 6. Dokumen Usulan ditandatangani Dekan/Direktur Sekolah Vokasi/Direktur Sekolah Pascasarjana/Pimpinan Unit Kerja Kantor Pusat disampaikan kepada : Ketua Komite Anggaran Direktorat Keuangan Gedung Pusat, Lantai 1, Sayap Utara 7. Softfile usulan TOR (format MS-Word), RAB dan Rekapitulasi Usulan (format MS-Excel) dikirim ke alamat email :
[email protected]
KOMITE ANGGARAN 1. Menghimpun usulan dari unit kerja 2. Memilah usulan sesuai Unit Pengampu 3. Menyampaikan usulan ke Unit Pengampu 4. Menerima TOR dan RAB hasil kompilasi Unit Pengampu 5. Melakukan sinkronisasi dan penetapan alokasi Anggaran BOPTN bersama unit pengampu dan Pimpinan Universitas 6. Menyampaikan kepada Subdit Anggaran dan Akuntansi untuk di-entri ke dalam RKAKL UNIT PENGAMPU 1. Menerima usulan unit kerja dari Komite Anggaran 2. Mereview usulan dari unit kerja 3. Menetapkan usulan unit kerja yang lengkap (TOR, RAB, Data Pendukung) 4. Melakukan sinkronisasi usulan dari unit 5. Menyusun Term Of Reference Induk dan Rincian Anggaran Biaya 6. Menyampaikan TOR dan RAB ke Komite Anggaran JADWAL No
Kegiatan
20 21 22
23
24
X
25
1
Penyusunan di Unit Kerja
2
Penyampaian ke Komang
3
Review oleh Unit Pengampu
4
Penyampaian dari Unit Pengampu ke Komang
5
Sinkronisasi dan Penetapan di Komang
6
Presentasi/Laporan ke Pimpinan Universitas
X
7
Entri ke RKAKL
X
8
Penyampaian usulan ke Dikti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
26 27 28
29 30
X
X X
KOMPONEN BOPTN DAN UNIT PENGAMPU KEGIATAN NO. 1
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
OUTPUT
2013.089 Laporan Hasil Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi
PENGAMPU / PPK
LPPM
2013.082 Artikel Ilmiah yang Layak Terbit Berkala Ilmiah 2013.023 Dosen yang Mendapat Bantuan Seminar Luar Negeri (Seminar Hasil Penelitian)
Dit-SDM
KOMPONEN INPUT
AKUN
1. Pelaksanaan penelitian 2. Evaluasi atau seminar hasil penelitian (nasional)
521219
Pembayaran insentif karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi atau internasional 1. Pembayaran proceeding, pelaksanaan seminar/konferensi internasional
521219
2. Pembayaran insentif dosen
521219
3. Perjalanan dan akomodasi seminar/konferensi internasional
524113
521211
524114
524119
NAMA AKUN Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Bahan
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN
NAMA AKUN Kota
524219
2
Biaya Pemeliharaan
2014.009 Layanan Perkantoran Satker
DPPA
LPPT
1. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
523111
2. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Gedung Kuliah, Laboratorium, Gedung Pendukung Lainnya. 3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Jalan, Jembatan, dan Jaringan.
523119
4. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Perkantoran
523129
5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan Alat Laboratorium, dan Alat Pendukung Pembelajaran Lainnya
523131
523121
Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Biaya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT 6. Pengadaan Alat sederhana
AKUN 523133
523199
532121
533121
534141
534161
3 Tambahan Bahan Praktikum/Kuliah
4073.007 Prodi Memenuhi Standar Mutu Pembelajaran
LPPT
Pengadaan bahan praktikum dan bahan kuliah
521211
NAMA AKUN Belanja Biaya Pemeliharaan Jaringan Belanja Biaya Pemeliharaan Lainnya Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan Belanja Penambahan Nilai Jaringan Belanja Bahan
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
4 Bahan Pustaka
OUTPUT
4073.008 Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran Pengadaan bahan praktikum dan bahan kuliah Buku-Buku 4073.056 Perpustakaan
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN
PERPUSTAKAAN
Pengadaan buku perpustakaan (termasuk ebook dan e-journal) dan online database
521219
536111
5 Penjaminan Mutu
4073.002 PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
KJM
1. Pelaksanaan penjaminan mutu di PT 2. Pelaksanaan akreditasi internasional
521211
521213
521219
522151 524113
NAMA AKUN
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Modal Lainnya Belanja Bahan Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN 524114
524119
524219
6 Kegiatan Kemahasiswaan
4073.030
Unit Kegiatan Mahasiswa yang Sehat
DITMAWA
2013.047 Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreativitas Mahasiswa
2013.040 Laporan Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM Bagi Mahasiswa
NAMA AKUN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri Belanja Bahan
1. Pelaksanaan kegiatan UKM
521211
2. Pelaksanaan kegiatan KKM (lomba kreativitas, lomba robotika, dll) 3. PPSMB 4. Wisuda 5. Pelaksanaan KKN
521213
Honor Output Kegiatan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya
524113
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
LPPM
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN 524114
524119
7 Langganan Daya dan Jasa
2014.009 Layanan Perkantoran Satker
DITKEU
1. Langganan daya dan jasa (termasuk langganan bandwidth internet) 2. Sewa gedung, kendaraan, mesin fotokopi, dll
522111
522112
522113
522119
8 Kegiatan Penunjang
4073.008 Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran
P3
1. Pengembangan kurikulum, pengembangan SDM (non degree), pengembangan metode belajar, seminar, dan lokakarya.
521211
2. Pengembangan materi pembelajaran
521213
NAMA AKUN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya Belanja Bahan
Honor Output
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN
NAMA AKUN Kegiatan
521219
522151 524113
524114
524119
9 Pengembangan ICT dalam Pembelajaran
4073.034 PT memenuhi Standar Mutu Sarana dan Prasarana Pembelajaran
PSDI
1. Pemeliharaan, pembelian dan pengembangan hardware, software, dan sistem jaringan
521211
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Bahan
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
P3
AKUN
2. Pengembangan materi pembelajaran (handout, animasi, audiovisual), perangkat evaluasi (kuis, soal ujian, tugas mandiri, teleconference
521213
Honor Output Kegiatan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Honor Output Kegiatan
522151 523121
10 Honor Dosen Non PNS dan Tenaga Kependidikan Non PNS
2014.994 Layanan Perkantoran
DITSDM
Pembayaran dosen dan tenaga kependidikan tidak tetap/kontrak
521213
522151
11 Dosen Tamu
NAMA AKUN
KOMPONEN INPUT
2014.994 Layanan Perkantoran
521213 Pembayaran dosen tidak tetap/kontrak dari luar PT 522151 524113
Belanja Jasa Profesi Honor Output Kegiatan Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN 524114
524119
524219
12 Kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam Renstra PT
2014.067 Pedoman Sistem Tata Kelola, Kelembagaan, dan SDM
DITPDP
NAMA AKUN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Belanja Perjalanan Lainnya Luar Negeri Belanja Bahan
1. Pengembangan sistem tata kelola kelembagaan dan SDM
521211
2. Pengembangan kerjasama PT dengan industri, Pemerintah, dan masyarakat 3. Pengembangan kegiatan prioritas Renstra lainnya
521213
Honor Output Kegiatan
521219
Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota
522151 524113
NO.
KOMPONEN KODE Permendikbud No. 4/2013 OUTPUT
OUTPUT
PENGAMPU / PPK
KOMPONEN INPUT
AKUN 524114
524119
NAMA AKUN Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2014
Kementerian Negara/Lembaga
: Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II
: Direktorat Pendidikan Tinggi
Program
: Pendidikan Tinggi
Hasil (Outcome)
: ………………………………………………….
Kegiatan dan output (beri tanda x) :
□
2013 / Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
□ 023 / Dosen yang mendapat bantuan seminar luar negeri
□ 040 Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM □ 047 / Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa
□ 082 / Artikel Ilmiyah yang layak terbit berkala □ 084 / PT yang memiliki kerjasama industri berbasis penelitian dan pengembangan
□ 089 / Laporan Hasil Penelitian Unggulan PT □
2014 / Layanan Perkantoran Satker
□ 009 / Layanan Perkantoran Satker □ 067 / Pedoman Sistem Tatakelola kelembagaan dan SDM
□ 994 / Layanan Perkantoran □
4073 / Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
□ 002 / PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
□ 007 / Prodi memenuhi standar mutu pembelajaran
□ 008 / Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran
□ 030 / Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat □ 034 / PT memenuhi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
□ 056 / Buku Perpustakaan □ 994 / Layanan Perkantoran Komponen Input
: ………………………………………………..
Indikator Kinerja Kegiatan
: ………………………………………………..
Volume
: …………. (…………..)
Satuan Ukur
: ……………….
A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum i. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ii. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi iii. Peraturan Pemerintah 23/2005 Tentang Badan Layanan Umum jo PP 74/2012 iv. Peraturan Pemerintah Nomor 58/2013 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum v. Permendikbud No. 58 tahun 2012 tentang BOPTN jo Permendikbud Nomor 4 tahun 2013 vi. PMK No. 72 tahun 2013 tentang SBM tahun 2014 vii. PMK No. 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKAKL Tahun 2014 viii. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 12/SK/MWA/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 21/SK/MWA/2012; ix. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 04/SK/MWA/2013 tentang Rencana Strategis UGM Tahun 2012-2017; 2. Gambaran Umum …… uraikan singkat tentang kegiatan yang dilaksanakan ……………..
B. Penerima Manfaat ………uraikan singkat penerima manfaat dari kegiatan ini internal maupun eksternal…..
C. Strategi Pencapaian Keluaran
1. Metode Pelaksanaan Swakelola
:
metode
ini
digunakan
untuk
pelaksanaan
aktivitas
…………………………………… Kontraktual : metode ini digunakan untuk pelaksanaan aktifitas ………………………
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
No
Tahapan
Bulan Pelaksanaan 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 2 3 4 5 6 7
D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran Waktu pencapaian keluaran dalam kurun waktu .. bulan dari bulan ……… 2014 sampai dengan ………. 2014. E. Biaya Yang Diperlukan
No
Komponen
1 2 . Jumlah
Penanggungjawab
……………………………….
Jumlah (Rp)
RINCIAN ANGGARAN BELANJA
KELUARAN (OUTPUT) KEGIATAN TA 2013
Kementerian Negara/Lembaga
: Pendidikan dan Kebudayaan
Unit Eselon I/II
: Direktorat Pendidikan Tinggi
Program
: Pendidikan Tinggi
Hasil (Outcome)
: ………………………………………………….
Kegiatan dan output (beri tanda x) :
□
2013 / Pengembangan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
□ 023 / Dosen yang mendapat bantuan seminar luar negeri
□ 040 Hasil Pelaksanaan Program KKN PPM □ 047 / Laporan Hasil Pelaksanaan Program Kreatifitas Mahasiswa
□ 082 / Artikel Ilmiyah yang layak terbit berkala □ 084 / PT yang memiliki kerjasama industri berbasis penelitian dan pengembangan
□ 089 / Laporan Hasil Penelitian Unggulan PT □
2014 / Layanan Perkantoran Satker
□ 009 / Layanan Perkantoran Satker □ 067 / Pedoman Sistem Tatakelola kelembagaan dan SDM
□ 994 / Layanan Perkantoran □
4073 / Penyediaan Layanan Pembelajaran dan Kompetensi Mahasiswa
□ 002 / PT yang menerapkan Sistem Penjaminan Mutu
□ 007 / Prodi memenuhi standar mutu pembelajaran
□ 008 / Prodi menyelenggarakan pembelajaran sesuai standar mutu pembelajaran
□ 030 / Unit Kegiatan Mahasiswa yang sehat □ 034 / PT memenuhi standar mutu sarana dan prasarana pembelajaran
□ 056 / Buku Perpustakaan Komponen Input
: ………………………………………………..
Indikator Kinerja Kegiatan
: ………………………………………………..
Volume
: …………. (…………..)
Satuan Ukur
: ……………….
Alokasi Dana
: Rp …………………………
Kode
1
Uraian Suboutput /
Volume
Komponen/
Sub
Subkomponen/Akun/Detil
Output
2
3
Jenis Komponen (Utama/Pen dukung) 4
Rincian Perhitungan Dasar perhitungan
Jml
5
Harga Satuan
Jumlah
7
8
6
Jumlah
Penanggungjawab
……………………………….
FORMULIR REKAPITULASI USULAN KEGIATAN BOPTN TAHUN 2014 NAMA UNIT KERJA
: …………………………………… Akun Belanja
KODE No Unit Pengusul KODE OUTPUT KEGIATAN
Komponen Input (Sesuai Tabel Komponen BOPTN)
Diskripsi Singkat Lingkup Komponen Input
521119 521211 Belanja Belanja Jumlah Anggaran Barang Bahan Operasional Lainnya
521213 521219 Honor Belanja Output Barang Non Kegiatan Operasional Lainnya
522111 Belanja Langganan Listrik
522112 522113 522119 522141 522151 Belanja Belanja Belanja Belanja Sewa Belanja Jasa Langganan Langganan Langganan Profesi Telepon Air Daya dan Jasa Lainnya
523111 Belanja Biaya Pemeliharaa n Gd dan Bang
523119 Belanja Biaya Pemeliharaa n Gdg dan Bang Lainnya
523121 Belanja Biaya Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin
523131 Belanja Biaya Pemeliharaa n Jalan dan Jembatan
523133 Belanja Biaya Pemeliharaa n Jaringan
523199 Belanja Biaya Pemeliharaa n Lainnya
524114 524119 532121 533121 534141 524113 524219 534161 524111 Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Perjalanan Perjalanan Penambahan Penambahan Penambahan Perjalanan perjalanan Penambahan perjalanan Dinas Paket Dinas Paket Nilai Nilai Gedung Nilai Jalan Dinas Dalam lainnya - luar Nilai biasa Meeting Meeting Luar Peralatan dan dan Kota negeri Jaringan Dalam Kota Kota dan Mesin Bangunan Jembatan
Jumlah
Yogyakarta,
September 2013
Dekan/Pimpinan Unit Kerja
__________________________
536111 Belanja Modal Lainnya
AKUN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KODE NAMA AKUN DAN PENJELASAN 524111 Belanja Perjalanan Biasa Pengeluaran untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan; f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j) MenjempuUmengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. 524112 Belanja Perjalanan Tetap Pengeluaran untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya. 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota, meliputi: a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) Pengumandahan (Detasering); c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan; e) Memperoleh pengobatan;
KODE
NAMA AKUN DAN PENJELASAN f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; h) Mengikuti diklat; i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di dalam kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (halfday/ful/day/ful/board); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor di luar jam kerja; d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Pengeluaran untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh satker peserta, meliputi: a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; b) Biaya paket meeting (ful/board); c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. Besaran nilai biaya paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
Ilustrasi Penggunaan Akun Perjalanan Dinas 524113, 524114, 524119 Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Yang Mengikuti Kegiatan Rapat, Seminar, Dan Sejenisnya NO. 1.
2.
3.
Jenis Kegiatan
Kode Akun
Yang dilaksanakan di dalam kantor (di luar jam kerja) Satker Penyelenggara a. Uang saku rapat b. Biaya konsumsi rapat c. Uang Transpor pegawai Yang dilaksanakan di luar kantor dan di dalam kota Satker Penyelenggara
524114 521111/521211 524114
a. Uang Saku Rapat Paket Halfday/Fullday/Fullboard b. Uang Harian c. Uang Transpor pegawai i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota d. Biaya Penginapan i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam) e. Biaya paket meeting Halfday/Fullday/Fullboard Yang dilaksanakan di luar kota Satker Penyelenggara a. Uang saku Paket Ful/board i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota b. Uang Harian c. Uang Transport pegawai i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota d. Biaya Penginapan i. Melewati batas kota/luar kota ii. Dalam kota (Iebih dari 8 jam) e. Biaya paket meeting (ful/board)
Keterangan
524114 524114 524114 524114
Untuk peserta/ panitia/moderator, dan/atau narasumber
524114 524114 524114
524119 524119 524119 524119 524119 524119 524119 524119
Untuk peserta, panitia/moderator, dan narasumber
AKUN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI
