TAHUN PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

TAHUN PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

2016

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp : +6221- 72784641; 72784641; Fax : +6221- 72786483

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT - Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah dan karuniaNya, sehingga “Panduan Program dan Anggaran” ini dapat diselesaikan. Adapun tujuan disusunnya panduan ini adalah sebagai guideline bagi institusi Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi dalam merencanakan program dan anggaran kegiatan kajian kebijakan strategis dan kagiatan litbang penerapan teknologi mengacu kepada dokumen perencanaan yang meliputi: RPJM Nasional 2015-2019, Renstra Kementerian PUPR 2015-2019, Renstra Badan Litbang dan Renstra PKPT 2015-2019, Agenda Prioritas Pembangunan Nasional Tahunan dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Panduan penyusunan program dan anggaran ini berisi lingkup kegiatan program dan anggaran, serta mekanismenya. Kegiatan yang termasuk lingkup terdiri dari identifikasi isu-isu kebijakan strategis dan penerapan teknologi, Review Renstra dan ADIK, Penyusunan RKP, Pembahasan Trilateral dan Multilateral Meeting, Penyusunan Renja, Program Prioritas, Penyusunan Pagu Anggaran, Penajaman Program Litbang dengan Ditjen, Finalisasi Pagu Alokasi Anggaran program Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi. Akhir kata, kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya yang dalam menyusun rancangan program dan anggaran Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi. Jakarta, Oktober 2016 Kepala Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Ir. Bobby Prabowo, CES

Panduan Penyusunan Program dan Anggaran | 2016

i


DAFTAR ISI Hal.

ii

Kata Pengantar

i

Daftar Isi

ii

1. Pendahuluan

1

2. Maksud dan Tujuan

4

3. Ruang Lingkup

5

4. Dasar Hukum

6

5. Definisi

8

6. Alur Penyusunan Program

10

7. Ketentuan Umum

12

8. Ketentuan Khusus

17

9. Output

19

10. Lampiran

21



1. PENDAHULUAN Infrastruktur adalah motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi, dan demikian sebaliknya pertumbuhan ekonomi akan menjadi stimulus bagi pembangunan infrastruktur. Penggerakan sektor-sektor ekonomi akan menciptakan lapangan usaha baru, peningkatan output produksi, tingkat konsumsi masyarakat yang pada akhirnya akan mendorong kualitas hidup. Pertumbuhan ekonomi juga akan mendorong peningkatan investasi, termasuk di bidang infrastruktur. Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sangat vital dalam penyediaan infrastruktur khususnya sumber daya air, infrastruktur jalan dan jembatan, dan infrastruktur perumahan dan permukiman sesuai dengan amanat Perpres Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian PUPR. Penyediaan infrastruktur PUPR dewasa ini dihadapkan pada tantangan dan perkembangan isu-isu strategis yang semakin kompleks dan multidimensional. Program pembangunan infrastruktur PUPR dituntut untuk semakin berkualitas, efisien, dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan, gender serta berlandaskan tata kelola pemerintahan yang baik. Tantangan nasional dalam pembangunan infrastruktur yang harus dihadapi saat ini antara lain: 1) masih tingginya disparitas pembangunan antar wilayah khususnya antara Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timur Indonesia; 2) tingginya urbanisasi yang diikuti persoalan urban sprawl perkotaan, penurunan kualitas lingkungan, belum memadainya kebutuhan dasar, dan belum optimalnya kawasan perdesaan sebagai hinterland; 3) belum mantapnya konektivitas antar wilayah; dan 4) belum optimalnya pemanfaatan sumber daya air mendukung perwujudan kedaulatan pangan dan kemandirian energi. Kualitas infrastruktur juga menjadi tantangan besar bagi Kementerian PUPR. Menurut laporan Word Economic Froum (WEF) tahun 2014, kualitas infrastruktur di Indonesia tercermin dari indeks infrastruktur meliputi: infrastructure competitiveness index (peringkat 72 dari 144 negara), Technology Readiness Index (peringkat 53 dari 144 negara) dan Innovation Competitiveness Index (peringkat 22 dari 144 negara). Data ini menunjukkan bahwa daya saing dan kualitas infrastruktur di Indonesia masih cukup rendah.


1


Pembangunan infrastruktur PUPR juga tidak bisa dilepaskan dari isu mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim global yang disebabkan emisi gas rumah kaca telah mengubah pola dan intensitas hujan dan kenaikan permukaan laut sehingga meningkatkan kerawanan kekeringan dan banjir. Perilaku masyarakat juga berdampak pada kerusakan catchment area, yang mengakibatkan banjir, erosi dan sedimentasi. Badan Litbang PUPR dituntut untuk berperan aktif sebagai techno-structure untuk menyediakan produk-produk teknologi yang inovatif dan rekomendasi kebijakan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal, berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan pasar. Badan Litbang PUPR juga berperan sebagai scientific backbone melalui dukungan layanan advis teknis, pendampingan teknis, sertifikasi dan uji lab untuk mendukung penyelenggaraan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. Produk-produk litbang dituntut untuk dapat dimanfaatkan dengan optimal oleh direktorat jenderal selaku pengguna utama produk litbang (Gambar 1). Untuk mencapai target tersebut, kebijakan litbang difokuskan pada litbang terapan (applied research), pengembangan teknologi siap pakai, mendorong penerapan dan pemanfaatan teknologi litbang oleh Direktorat Jenderal dan/ atau stakeholders lainnya.

Gambar 1. Rencana Bisnis Balitbang

2



Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Teknis di Kementerian PUPR, memiliki posisi yang strategis dalam mewujudkan target kebijakan Balitbang dalam mendorong pemanfaatan produk-produk litbang dan menyediakan rekomendasi kebijakan dalam sebagai policy input bagi pimpinan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi menjadi intermediator untuk menjembatani produk litbang dengan pengguna litbang melalui: 1) pengkajian kelayakan teknologi dan analisis keberterimaan pasar, 2) penerapan dan pemanfaatan produk teknologi, 3) pengembangan rantai pasok dan strategi bisnis teknologi, 4) pengelolaan teknologi dan strategi pengembangan produksi massal. Suksesnya pelaksanaan litbang kebijakan dan penerapan teknologi diawali oleh perencanaan dan penganggaran yang baik dan tepat sasaran. Penyusunan program dan anggaran harus mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dan Agenda Prioritas Nasional Tahunan, Rencana Strategis Kementerian PUPR, Renstra Balitbang dan Renstra PKPT 2015-2019. Prinsip penyusunan program adalah keterpaduan program dengan stakeholders, tepat sasaran untuk memenuhi kebutuhan Direktorat Jenderal, dan pengalokasikan anggaran secara efektif dan efisien (money follow program), sesuai arahan Presiden Joko Widodo.


3


2. MAKSUD DAN TUJUAN 2.1 Maksud Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk arah dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi. 2.2 Tujuan Panduan ini bertujuan untuk menyusun program, kegiatan dan anggaran PKPT mengacu kepada Agenda Prioritas Nasional (Rencana Kerja Pemerintah), RPJM 2015-2019, dinamika isu-isu strategis dan directive pimpinan, Renstra Kementerian PUPR, Renstra Balitbang dan Renstra PKPT.

4



3. RUANG LINGKUP Ruang lingkup panduan penyusunan program dan anggaran di PKPT meliputi: 3.1.

Review target dan sasaran Renstra dan identifikasi isu-isu strategis penyelenggaraan infrastruktur PUPR dan directive pimpinan.

3.2.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengacu kepada Agenda Prioritas Nasional dan pembahasan melalui Trilateral /Multilateral Meeting. Penyusunan Renja KL mengacu kepada Pagu Indikatif.

3.3.

Penjaringan usulan kegiatan litbang dari Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kajian Kebijakan dan KBK Penerapan Teknologi serta sinkronisasi dengan usulan RKP.

3.4.

Penyusunan program, kegiatan dan dokumen anggaran (RKAKL, KAK, RAB dan dokumen pendukung RKAKL lainnya) mengacu kepada Pagu Anggaran.

3.5.

Penelitian dan Penelaahan RKAKL Pagu Anggaran dan data pendukungnya oleh APIP, Ditjen Anggaran dan Bappenas difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan KLN.

3.6.

Penajaman usulan kegiatan dan anggaran melibatkan pusat-pusat litbang, Direktorat Jenderal, lembaga litbang eksternal, pakar dan akademisi.

3.7.

Finalisasi usulan program, kegiatan dan alokasi anggaran mengacu kepada penajaman program.

3.8.

Penyusunan program, kegiatan dan dokumen anggaran (RKAKL, KAK, RAB dan dokumen pendukung RKAKL lainnya) mengacu kepada Pagu Alokasi Anggaran.

3.9.

Penelitian dan Penelaahan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran dan data pendukungnya oleh APIP, Ditjen Anggaran dan Bappenas difasilitasi oleh Biro Perencanaan dan KLN.

3.10. Finalisasi RKAKL dan penyusunan konsep DIPA.


5


4. DASAR HUKUM 4.1.

Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

4.2.

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4.3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

4.4.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

4.5.

Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

4.6.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

4.7.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

4.8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah

4.9.

Peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

4.10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah 4.11. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 4.12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 4.13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 4.14. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian PUPR 4.15. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 Tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4.16. Permen PPN/ Bappenas No. 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan

6



dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 4.17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 15/ PRT/M/2015 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4.18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 20/ PRT/M/2016 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 4.19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 131/ PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 20152019 4.20. Peraturan Menteri Keuangan No. 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan 4.21. Peraturan Menteri Keuangan No. 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL 4.22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 4.23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 4.24. Peraturan Menteri Keuangan No. 196/PMK.02/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.


7


5. DEFINISI

8

5.1.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga atau Satker serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). DIPA berlaku selama satu tahun anggaran dan memuat informasi rincian rencana kerja dan penggunaan anggaran secara terukur yang berfungsi sebagai dasar kegiatan dan penggunaan anggaran.

5.2.

Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (output) dari kegiatan dalam 1 (satu) program

5.3.

Input adalah segala sesuatu yang digunakan dalam rangka menghasilkan Keluaran (output)

5.4.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satker sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program

5.5.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) adalah dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu paket kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan

5.6.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

5.7.

Konsep DIPA adalah dokumen RKAKL yang telah ditelaah oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan kemudian dilakukan pengisian rencana penarikan dan penerimaan dana dalam satu tahun (Januari - Desember), serta diisikan nama KPA, SPM, Bendahara dan Nomor NPWP Satker yang bersangkutan.

5.8.

Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan Renja K/L mengacu kepada Reviu KPJM dan usulan inisiatif baru

5.9.

Pagu Anggaran adalah batas tertinggi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L mengacu pada pagu indikatif, penyesuaian angka dasar dan inisiatif baru



5.10. Pagu Alokasi Anggaran adalah batas tertingi anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil pembahasan Rancangan APBN antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengacu pada pagu anggaran, penyesuaian dan inisiatif baru 5.11. Program adalah penjabaran kebijakan Kementerian Negara/ Lembaga dalam bentuk satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Kementerian/ Lembaga 5.12. Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah banyaknya biaya yang dibutuhkan dalam sebuah kegiatan 5.13. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program pembangunan dalam kurun waktu lima tahun. Rencana Strategis memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan kerangka pendanaan mengacu pada tugas dan fungsi organisasi 5.14. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional tahunan yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. RKP memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan 5.15. Rencana Kerja Kementerian Lembaga (Renja KL) adalah dokumen perencanaan yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/ Lembaga sebagai penjabaran dari Rencana Strategis dalam satu tahun anggaran 5.16. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian/Lembaga 5.17. Kelompok Bidang Keahlian, adalah kelompok jabatan fungsional yang dibagi berdasarkan tugas inti (core business) Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, yaitu Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kajian Kebijakan dan KBK Penerapan Teknologi.


9


6. ALUR PENYUSUNAN PROGRAM

10




11


7. KETENTUAN UMUM 7.1.

Review Renstra dilakukan untuk menyesuaikan sasaran strategis Renstra dengan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur PUPR terkini, kebijakan dan program prioritas Menteri PUPR dan Kepala Badan Litbang. Review Renstra juga dilakukan untuk menyesuaikan target output dan outcome serta kerangka pendanaan.

7.2.

Pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan oleh Kementerian PUPR dan diwakili oleh masing-masing satminkal dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas (Trilateral Meeting). Pembahasan ini bertujuan untuk mensinkronkan usulan program Kementerian PUPR, termasuk program litbang dengan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 20152019. Usulan RKP Badan Litbang PUPR adalah kompilasi dari usulan kegiatan litbang prioritas dari masing-masing pusat litbang yang sudah mengakomodasi keterpaduan kegiatan dan sinkronisasi terhadap program prioritas Direktorat Jenderal.

12

7.3.

Penyusunan Renja K/L dilaksanakan setelah dikeluarkannya surat yang ditandatangani oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas bersama Menteri Keuangan tentang Pagu Indikatif K/L yang merupakan pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum serta tema dan prioritas nasional. Penyusunan usulan kegiatan prioritas litbang dituangkan dalam dokumen RKP Badan Litbang PUPR ke dalam sistem aplikasi Renja KL di tingkat Badan Litbang yang selanjutnya dikompilasi di tingkat Kementerian PUPR. Renja K/L sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup K/L merupakan penjabaran dari Renstra K/L yang merupakan rencana pembangunan jangka menengah untuk periode 5 tahun.

7.4.

Need Asessment dilakukan untuk menjaring masukan dan usulan kegiatan dari Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kajian Kebijakan dan KBK Penerapan Teknologi. Selanjutnya usulan dari KBK disinkronkan dengan rancangan program prioritas litbang yang tertuang dalam RKP. Sinkronisasi meliputi kebutuhan rekomendasi kebijakan dan kebutuhan teknologi yang harus didukung, sinkronisasi lingkup litbang yang harus didukung, sinkronisasi lokasi dan sasaran (target) litbang dengan Direktorat Jenderal terkait dan Pusat Litbang terkait.



Penjaringan kebutuhan balai-balai/bidang/bagian juga dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan kegiatan layanan internal atau dukungan manajemen. Pengalokasian anggaran kegiatan layanan internal dilakukan secara selektif dan efisien. 7.5.

Penyusunan usulan kegiatan kajian kebijakan strategis yang dikoordinasikan oleh KBK Kajian Kebijakan memiliki lingkup kegiatan sebagai berikut: 1) Pengkajian tata kelola penyelenggaraan infrastruktur PUPR, 2) Inovasi Pembiayaan Infrastruktur PUPR, 3) Dinamika Perkembangan Wilayah, 4) Pengkajian Sumber Daya dan Kelembagaan Penyelenggaraan Insfrastruktur PUPR, 5) Proyeksi Dampak Kebijakan Infrastruktur PUPR, 6) Sinergi Kebijakan Infrastruktur PUPR

7.6.

Penyusunan usulan kegiatan penerapan teknologi dilakukan oleh KBK Penerapan Teknologi memiliki lingkup: 1) Pemetaan Kesiapan Teknologi dan Analisis Pasar Kebutuhan Penerapan Teknologi, 2) Mengukur tingkat kesiapan teknologi, 3) Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi (Sosekling, Pembiayaan, Pemasaran, Pengelolaan, dan exit strategy), 4) Penerapan Teknologi Terbatas (pilot project), 5) Penyerahan Pengelolaan Teknologi

7.7.

Pagu anggaran/pagu alokasi anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan persetujuan DPR. Kementerian Keuangan selanjutnya menyampaikan besaran pagu anggaran kepada Kementerian PUPR. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR menyusun alokasi pagu dan menyampaikan pagu anggaran ke masing-masing satminkal mengacu kepada usulan anggaran satminkal dengan mempertimbangkan tercapainya agenda prioritas nasional, prinsip money follow program dan efisiensi pengalokasian anggaran. Unit Satminkal dalam hal ini Badan Litbang PUPR melakukan pengalokasian anggaran per unit eselon II (Pusat Litbang dan Sekretariat Balitbang) sesuai dengan usulan masing-masing unit dan memperhatikan arahan dan kebijakan program prioritas Menteri PUPR dan Kepala Badan Litbang. Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi (PKPT) mengalokasikan anggaran kepada satker-satker di lingkungan PKPT mengacu kepada usulan anggaran dan kegiatan masing-masing satker yang sudah dibahas bersama dan disetujui oleh Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi. Pengalokasian anggaran PKPT juga dilakukan dengan mengutamakan dukungan PKPT terhadap Program Prioritas Badan Litbang, prinsip money follow program dan prinsip efisiensi.

7.8.

Prinsip pengalokasian anggaran dilakukan dengan memenuhi kebutuhan belanja pegawai (gaji dan tunjangan) dan belanja operasional serta


13


tunggakan tahun sebelumnya (kebutuhan operasional perkantoran). Setelah kedua kebutuhan ini terpenuhi, maka pengalokasian anggaran diprioritaskan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan serta penerapan teknologi (LITBANGRAP) sebagai core business PKPT. Pengalokasian anggaran LITBANGRAP dilakukan dengan prinsip 100% mendukung agenda prioritas nasional yang diterjemahkan dalam dukungan program prioritas Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian PUPR. Prioritas kegiatan LITBANGRAP yang diutamakan untuk dianggarkan adalah kegiatan yang bersifat multi years contract yang sudah berjalan, baru kemudian mengalokasikan kegiatan LITBANGRAP yang bersifat baru atau kegiatan single years. Pengalokasian anggaran ketiga adalah untuk mengakomodasi kebutuhan anggaran layanan internal (dukungan manajemen) yang dilakukan secara efisien dan tepat sasaran dalam mendukung terselenggaranya kegiatan LITBANGRAP. Propor si alokasi anggaran adalah 60% - 70% untuk kegiatan LITBANGRAP dan 30% - 40% untuk memenuhi kegiatan dukungan manajemen serta biaya input (belanja pegawai dan belanja operasional). Proporsi alokasi anggaran untuk kegiatan LITBANGRAP adalah 60% untuk kegiatan Penerapan Teknologi dan 40% untuk kegiatan Penelitian dan Pengembangan. Dalam hal ini anggaran litbang diupayakan untuk fokus pada teknologi siap pakai (litbang terapan) dan bermanfaat untuk mendukung terselenggaranya pembangunan infrastruktur PUPR. 7.9.

Penyusunan usulan program kegiatan dan RKAKL Pagu Anggaran dilakukan dengan mengacu kepada Renstra Kementerian PUPR, Renstra Balitbang dan Renstra PKPT, kerangka ADIK, Dokumen RKP dan Renja KL, Pagu Anggaran dan peraturan perundangan-undangan yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran, RKAKL dan DIPA.

7.10. Penelitian RKAKL Pagu Anggaran dilakukan oleh APIP Inspektorat Jenderal dibantu Biro Perencanaan dan KLN untuk melihat apakah dokumen anggaran yang diusulkan sudah memenuhi kepatuhan terhadap: kaidahkaidah penganggaran, kelengkapan dokumen pendukung, kesesuaian dengan RKP dan Renja K/L, dan kesesuaian terhadap alokasi pagu anggaran. dari kegiatan ini adalah Catatan Hasil Penelitian dan Reviu RKAKL (CHR) yang menjadi prasyarat untuk melanjutkan penelahaan RKAKL di Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan.

14



7.11. Penelaahan RKAKL Pagu Anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melihat kesesuaian usulan program, kegiatan dan konsistensi dengan target program prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKP dan Renja K/L serta kesesuaian terhadap kaidah penganggaran. 7.12. Usulan program dan anggaran yang dituangkan dalam RKAKL Pagu Anggaran PKPT dikompilasi ditingkat unit eselon I dan tingkat Kementerian PUPR untuk menjadi bahan Nota Keuangan Rancangan APBN. RAPBN ini selanjutnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dengan pemerintah. 7.13. Penajaman substansi program litbang dilakukan untuk menjaring masukan terhadap usulan program litbang PKPT dan kesesuaiannya dengan kebutuhan Ditjen dalam mendukung pembangunan infrastruktur PUPR. Penajaman program litbang disamping mengundang Ditjen di lingkungan Kementerian PUPR, juga bersinergi dengan Pusat Litbang di lingkungan Badan Litbang PUPR, akademisi, lembaga litbang pemerintah lainnya dan praktisi. Penajaman program litbang PKPT dilakukan dalam beberapa pola pendekatan: 1) Kolokium Balitbang Terpadu, 2) Workshop Internal PKPT, 3) Roadshow atau koordinasi ke Direktorat Jenderal dan 4) Directive langsung Menteri PUPR dan Kepala Balitbang PUPR. 7.14. Setelah Pagu Alokasi Anggaran disetujui oleh DPR dan disampaikan kepada Menteri Keuangan, selanjutnya Menteri Keuangan menyampaikan Pagu Alokasi Anggaran atau Pagu Definitif ke masing-masing Kementerian/ Lembaga untuk dialokasikan ke masing-masing satminkal (unit eselon I) sesuai dengan prinsip money follow program. Berdasarkan Pagu Alokasi Anggaran tersebut Badan Litbang mengalokasikan pagu alokasi anggaran ke masing-masing unit eselon II. Mengacu kepada pagu tersebut, setiap satker melakukan penajaman kegiatan dan kebutuhan anggaran dan dikompilasi oleh Bidang Program dan Evaluasi, serta disampaikan ke Sekretariat Badan Litbang PUPR. Penajaman usulan kegiatan dan anggaran mengacu kepada target Renstra Kementerian PUPR, Renstra Balitbang dan Renstra PKPT, kerangka ADIK, Dokumen RKP dan Renja KL. 7.15. Berdasarkan pagu alokasi anggaran disusun RKAKL Pagu Alokasi Anggaran. Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran mengacu kepada peraturan perundangan-undangan tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran, RKAKL


15


dan DIPA. Penyusunan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran harus dilengkapi dengan dokumen pendukung antara lain TOR/KAK, RAB, dan data dukung lainnya. 7.16. Penelitian RKAKL Pagu Alokasi Anggaran dilakukan oleh APIP Inspektorat Jenderal dibantu Biro Perencanaan dan KLN untuk melihat apakah dokumen anggaran yang diusulkan sudah memenuhi kepatuhan terhadap: kaidah-kaidah penganggaran dan kelengkapan dokumen pendukung (Surat Pernyataan, Formulir 2 & 3 RKA-K/L Unit beserta ADK RKA-K/L, Matriks Kesesuaian Pengalokasian Anggaran dan Pemenuhan Target Output Prioritas dalam RKP, Dokumen TOR dan RAB per Output). 7.17. Hasil dari kegiatan ini adalah Catatan Hasil Penelitian dan Revieu RKAKL (CHR) yang menjadi prasyarat untuk melanjutkan penelahaan RKAKL di Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan. 7.18. Penelaahan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk melihat kesesuaian usulan program, kegiatan, konsistensi dengan target program prioritas yang dituangkan dalam dokumen RKP dan Renja K/L serta kesesuaian kaidah penganggaran dan kelengkapan dokumen pendukung. Hasil dari kegiatan ini adalah Catatan Hasil Penelahaan (CHP) yang menjadi prasyarat untuk pengesahan dokumen RKAKL Pagu Alokasi Anggaran dan Konsep DIPA. 7.19. Surat pengesahan RKAKL Pagu Alokasi Anggaran dari Menteri Keuangan disampaikan kepada DPR untuk mengesahakan Rancangan UU APBN. Selanjutnya pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyusun Keputusan Presiden tentang Rincian APBN sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

16



8. KETENTUAN KHUSUS 8.1.

Bidang Program dan Evaluasi a. Kepala Bidang Program dan Evaluasi bertanggung jawab memastikan agar penyusunan program di Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. b. Sub Bidang Program bertanggungjawab atas penyusunan usulan program dan anggaran Pusat Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi

8.2.

Kelompok Bidang Keahlian a. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Kajian Kebijakan bertanggung jawab untuk mengajukan usulan kegiatan kajian kebijakan strategis dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan infrastruktur PUPR terkini, kebijakan dan program prioritas Menteri PUPR dan Kepala Badan Litbang yang dituangkan dalam RKP. Usulan kegiatan kajian kebijakan strategis diharapkan menghasilkan masukan rekomendasi penting dan tepat sasaran untuk mendukung kelancaran pembangunan infrastruktur PUPR yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal. b. Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Penerapan Teknologi bertanggung jawab untuk mengajukan usulan kegiatan penerapan teknologi hasil litbang, yang meliputi Pemetaan Kesiapan Teknologi dan Analisis Pasar kebutuhan penerapan teknologi, penyaringan kesiapan teknologi, pemetaan keberterimaan masyarakat, Kajian Kelayakan Penerapan Teknologi (Kelayakan Sosial, Ekonomi dan Lingkungan, Pembiayaan, Pemasaran, Pengelolaan, dan Analisis Rantai Pasok), Pelaksanaan Penerapan Teknologi (pilot project) berbasis masyarakat (komunitas) dan pengembangan jejaring kemitraan teknologi, dan bisnis teknologi (Exit Strategy Technology). Usulan kegiatan penerapan teknologi harus fokus mendukung program prioritas Kementerian PUPR dan Kebijakan Badan Litbang. Usulan kegiatan penerapan teknologi juga harus sinergis dengan program prioritas pada Pusat Litbang teknis, selaku inventor teknologi.


17


Kegiatan penerapan teknologi yang akan dilaksanakan di balaibalai terdiri dari dua tipe: 1) teknologi siap terap (scale up), yaitu teknologi yang sudah selesai dikaji oleh Pusat Litbang teknis namun belum maksimal dimanfaatkan Ditjen atau dikembangkan di pasar; dan 2) teknologi fase litbangrap, yaitu teknologi yang dikaji dan dikembangkan di lokasi penelitian sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan, dimana Pusat Litbang teknis secara bersamasama dan terpadu dengan PKPT melakukan penelitian, pengembangan dan pendampingan penerapan teknologi. 8.3.

Bidang / Bagian / Balai a. Balai bertanggung jawab mengusulkan kegiatan kegiatan layanan perkantoran dan kegiatan layanan internal (dukungan manajemen) balai, meliputi kebutuhan gaji dan tunjangan (belanja pegawai), kebutuhan operasional dan pemeliharaan perkantoran (belanja operasional) dan kegiatan administrasi kesatkeran, Pengelolaan Keuangan, BMN, Rumah Tangga, Kearsipan dan Kepegawaian (belanja non operasional). Kepala Balai juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan penerapan teknologi yang dilakukan KBK Penerapan Teknologi. b. Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama (K3) mengusulkan kegiatan layanan internal (dukungan manajemen) meliputi kegiatan kerjasama, diseminasi hasil litbang dan kegiatan advis teknis. Kepala Bidang K3 juga bertanggung jawab untuk memfasilitasi penyusunan usulan kegiatan penerapan teknologi yang dilakukan KBK Penerapan Teknologi. c.

Bidang Sumber Daya Kelitbangan (SDK) mengusulkan kegiatan layanan internal (dukungan manajemen) meliputi kegiatan pengelolaan kepegawaian dan pengembangan kapasitas SDM, pengelolaan sistem manajemen mutu organisasi, pengelolaan dan pengembangan sarana kelitbangan (laboratorium data strategis, audio visual, website, dan jurnal).

d. Bidang Program dan Evaluasi (Progrev) mengusulkan kegiatan layanan internal (dukungan manajemen) meliputi kegiatan penyusunan program dan anggaran dan kegiatan monitoring dan evaluasi. e. Sub Bagian Tata Usaha mengusulkan kegiatan layanan internal (dukungan manajemen) meliputi kegiatan layanan perkantoran, Pengelolaan BMN, Pengelolaan Keuangan, Kearsipan, Rumah Tangga dan Kehumasan.

18



9. OUTPUT 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7. 9.8. 9.9.

Dokumen Review Renstra Formulir Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Formulir Rencana Kinerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) Usulan Program dan Kegiatan Litbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Dokumen RKA-KL Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Catatan Hasil Penelitian (CHP) Dokumen Konsep DIPA.


19


20



10. LAMPIRAN


21

10.1. Formulir RKP


22



10.2. Formulir Rencana Kerja


23

10.3. Rincian Kertas Kerja


24



10.4. Formulir Catatan Hasil Reviu


25


10.5. Formulir Catatan Hasil Penelaahan

26



10.6. Formulir Renstra


27

10.7. Formulir Usulan Kegiatan


28


10.8. Formulir Rencana Kerja Anggaran (RAB)



29


10.9. Formulir Kerangka Kerja Acuan (KAK)

30


TAHUN

2016

PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta 12110 Telp : +6221- 72784641; 72784641; Fax : +6221- 72786483

TAHUN PANDUAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Recommend Documents