PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI DAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI DAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2015

Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2016

KATA PENGANTAR Kebutuhan kedelai nasional meningkat setiap tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai. Rata-rata kebutuhan kedelai setiap tahunnya sebanyak ± 2,2 juta ton biji kering, belum dapat terpenuhi seluruhnya dari produksi kedelai dalam negeri. Pada tahun 2016 telah ditetapkan target produksi kedelai dalam negeri sebesar 1.500.000 ton. Agar dapat tercapai sasaran produksi tersebut diperlukan kerja keras dan dukungan bersama baik instansi terkait, petani, dan pemangku kepentingan lainnya. Strategi peningkatan produksi kedelai untuk pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri tahun 2016 akan dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi. Peluang peningkatan produksi dalam negeri masih cukup luas, dengan didukung lahan dan iklim yang sesuai, ketersediaan teknologi tepat guna serta dukungan program Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 (DIPA Revisi) sebagai acuan bagi daerah. Petunjuk teknis ini sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah oleh masing-masing Satuan Kerja (Satker) yang dialokasikan pada anggaran pengelolaan produksi kedelai 2016. Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 (DIPA Revisi) ini, diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengelolaan produksi kedelai dapat berjalan sesuai yang diharapkan sehingga sasaran produksi kedelai dapat tercapai.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc NIP. 196002101988031001

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR..............................................................................

i

DAFTAR ISI..........................................................................................

ii

DAFTAR TABEL...................................................................................

iv

DAFTAR LAMPIRAN............................................................................

vi

Bab I. Pendahuluan

A. Latar Belakang.....................................................................

1

B. Tujuan..................................................................................

2

C. Definisi ................................................................................

3

D. Dasar Hukum ......................................................................

8

Bab II. Sasaran, Strategi Dan Kebijakan

A. Sasaran............................................................................... 13

B. Strategi................................................................................ 13

C. Kebijakan............................................................................

15

Bab III. Program, Kegiatan Dan Output Pengelolaan Produksi Kedelai

A. Program Dan Kegiatan........................................................

17

B. Pelaksanaan Kegiatan.........................................................

19

C. Keterpaduan Pelaksanaan Pencapaian Produksi

Kedelai 2016........................................................................ 27

D. Sasaran Strategis Dan Indikator Keluaran (Output)

Kegiatan.............................................................................. 30

ii



E. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan.................

31

F. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Dan Kegiatan.......... 34

Bab IV. Pengelolaan Bantuan Pemerintah Program Peningkatan

Produksi Kedelai Tahun 2016

A. Gambaran Umum, Tujuan, Sasaran Dan Indikator

Keberhasilan........................................................................ 37

B. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah.............

C. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan Pemerintah

41

D. Pemanfaatan Dan Persyaratan Penerima Bantuan

Pengelolaan Produksi Kedelai.............................................

40

Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai........... 49

E. Bentuk Bantuan Pemerintah Dan Alokasi Anggaran

Bantuan Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai...............

60

F. Tata Kelola Pemberian Bantuan Pemerintah....................... 66

G. Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah..

75

Bab V. Pengendalian, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan

A. Pengendalian....................................................................... 83

B. Monitoring............................................................................ 84

C. Evaluasi............................................................................... 86

D. Pelaporan............................................................................

86

Bab VI. Penutup...................................................................................

91


iii


DAFTAR TABEL Tabel 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2016 .......................................................................

13

Tabel 2. Skenario Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2016 ....................

18

Tabel 3. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai TA. 2016 ........................

30

Tabel 4. Faktor Risiko yang Kemungkinan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan .............................................

32

Tabel 5. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Uang ..............................................................

34

Tabel 6. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Barang ...........................................................

35

Tabel 7. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Tahun 2016 ...................................................

61

Tabel 8. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Wilayah Timur Tahun 2016 ...........................

61

Tabel 9. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Teknologi Budidaya Jenuh Air Tahun 2016....

62

Tabel 10. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Kedelai Tahun 2016.................................................

62

iv



Tabel 11. Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Kedelai Wilayah Timur Tahun 2016............................ 63 Tabel 12. Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah,Bentuk Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai per Provinsi TA. 2016........................................................................ 65


v


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1. Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2016.................................................................... 94 Lampiran 2. Alokasi Program Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016..... 95 Lampiran 3. Spesifikasi Teknis Plastik Hermetik Penyimpan Kedelai.…........ 102 Lampiran 4. Contoh Penyaluran Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016.……………………....................… 103 Lampiran 5. Blanko Pelaporan Pelaksanaan Program Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016.................................................................... 126

vi



BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kedelai merupakan sumber protein nabati yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, sehingga dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran akan kebutuhan protein berakibat pada meningkatnya kebutuhan kedelai dari tahun ke tahun. Rata-rata kebutuhan kedelai setiap tahunnya sebanyak ± 2,2 juta ton biji kering, akan tetapi kemampuan produksi dalam negeri saat ini berdasarkan angka ramalan II BPS tahun 2015, baru mampu memenuhi sebanyak 982.967 ton atau 44,68 % terhadap kebutuhan, dan sisanya sebesar 53,32 % dipenuhi dari impor. Hal ini menyebabkan berbagai kerugian bagi Indonesia antara lain; hilangnya devisa negara yang cukup besar, mengurangi kesempatan kerja dan meningkatnya ketergantungan jangka panjang, sehingga mempengaruhi sistem ketahanan pangan nasional. Dalam upaya memenuhi kebutuhan kedelai yang semakin meningkat dan mengurangi ketergantungan impor, maka Pemerintah akan terus berupaya keras untuk meningkatkan produksi kedelai dalam negeri, sehingga secara bertahap dapat dicapai swasembada. Pada tahun 2016 dalam upaya mempercepat peningkatan produksi kedelai, telah ditetapkan sasaran produksi sebesar 1.500.000 ton kedelai biji kering.


1


Untuk mendukung tercapainya sasaran produksi kedelai tahun 2016 ditempuh melalui program intensifikasi dalam rangka peningkatan produktivitas melalui kegiatan penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Budidaya Kedelai Jenuh Air (BJA); ekstensifikasi dalam rangka Perluasan Areal Tanam kedelai melalui kegiatan Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-IP) pada lahan sawah, lahan kering maupun lahan baru, serta pembinaan, pengawalan dan pendampingan. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016, yang dimanfaatkan untuk Bantuan Pemerintah dan kegiatan pendukung. Anggaran Bantuan Pemerintah dialokasikan untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, dimanfaatkan untuk membantu kelompok tani/gabungan kelompok tani berupa sarana produksi benih, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian dalam upaya mendukung peningkatan produksi kedelai nasional.

B. TUJUAN 1. Tujuan Umum Mendukung peningkatan produksi kedelai nasional dalam rangka mencapai target program percepatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016 sebagai upaya menuju swasembada.

2



2. Tujuan Khusus a.

Menyediakan sarana produksi budidaya kedelai berupa benih, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian spesifik lokasi secara gratis untuk kelompok tani/Gapoktan.

b. Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani tanaman kedelai c.

Meringankan beban biaya usaha tani kedelai bagi kelompok tani/Gapoktan peserta program.

d.

Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kedelai sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi.

e.

Memperluas areal tanam kedelai, untuk meningkatkan luas panen dan produksi

f.

Mempercepat peningkatan produksi kedelai untuk mencapai swasembada.

g.

Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani

C. DEFINISI 1.

Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/ nonpemerintah

2.

Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan).


3


3.

Bentuk Bantuan Pemerintah meliputi Pemberian penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; Bantuan Sarana Prasarana; bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA)

4.

Bantuan Pemerintah Bentuk Bantuan Sarana Prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan

5.

Bentuk Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan Sarana/Prasarana

6.

Bantuan Sarana/Prasarana Program Pengelolaan produksi kedelai adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kedelai, rhizhobium, bahan organik atau kapur pertanian spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/ Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi kedelai, untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi kedelai.

7.

Kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

8.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

4



9.

Usaha Tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

10. Pertanian

(mencakup

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan dan peternakan) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat 11.

Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

12. Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi kedelai meliputi kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan Perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. 13. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi kedelai adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada


5


lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/ atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan Perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. 14. Intensifikasi Pertanian adalah pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, bahan organik . 15. Intensifikasi kedelai adalah pola penerapan teknologi usahatani kedelai, yang dititikberatkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai. 16. Pengelolaan Tanaman

Terpadu (PTT) kedelai adalah

pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani dan kelestarian lingkungan. 17. Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai adalah penanaman kedelai dengan memberikan irigasi terus menerus sejak tanam sampai panen dan membuat tinggi permukaan air tetap, sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air.

6



18. Ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai adalah kegiatan penambahan areal tanam kedelai melalui peningkatan indeks pertanaman baik di lahan sawah, lahan kering maupun lahan bukaan baru. 19. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifatsifat lainnya. 20. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 21. Bahan organik adalah bahan-bahan yang dapat diperbaharui, didaur ulang, dirombak oleh bakteri-bakteri tanah menjadi unsur yang dapat digunakan oleh tanaman tanpa mencemari tanah dan air. Merupakan semua bahan yang berasal dari jaringan tanaman dan hewan, baik yang masih hidup atau yang telah mati, pada berbagai tahapan dekomposisi. 22. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. 23. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan


7


24. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

D. DASAR HUKUM Dasar hukum pelaksanaan Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016 sebagai berikut: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tent ang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 5. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2014

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 8. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012, tentang Pangan 9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 10. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

8



11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Bukan Pajak. 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 16. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 17. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No.47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 19. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. 20. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara


9


21. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara 22. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 23. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 24. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 25. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 26. Keputusan

Presiden

Nomor

121/P Tahun

2014

tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. 27. Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) tahun 2015 - 2019

10



28. Peraturan Presiden N0.45 tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian 29. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 30. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 32. Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

96/PMK.06/2007,

tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/ PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan; 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; 37. Peraturan Menteri keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar 38. Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga


11


39. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practises); 40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan kementerian Pertanian. 41. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/Pd.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura 42. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243) 43. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor.56/Permentan/

PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak

12



BAB II SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. SASARAN Peningkatan produksi kedelai untuk mencapai swasembada terus diupayakan melalui program dan kegiatan dengan sumber dana dari APBN. Pada tahun 2016, sasaran produksi kedelai sebesar 1.500.000 ton. Secara rinci sebagai berikut: Tabel 1 :

Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kedelai Tahun 2016

B. STRATEGI Strategi pencapaian produksi kedelai tahun 2016 dilakukan melalui:

1.

Intensifikasi Intensifikasi dilakukan melalui perbaikan usahatani budidaya kedelai, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai disertai


13


pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi.

2.

Ekstensifikasi Ekstensifikasi dilakukan dengan cara Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) pada lahan sawah maupun lahan kering; pembukaan lahan baru; kerjasama pemanfaatan lahan Perhutani, PTPN, hutan rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi dan di lahan komoditi lain yang dapat dilaksanakan dengan tumpangsari.

3.

Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak akibat perubahan iklim seperti kebanjiran dan kekeringan serta pengaruh Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan pengamanan kualitas produksi serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen.

4.

Peningkatan Manajemen Memperbaiki pengelolaan peningkatan produksi kedelai nasional melalui koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dalam kegiatan antara lain; a) perbaikan sistem perbenihan; b) peraturan penetapan harga pembelian kedelai petani; c) peraturan jaminan pasar kedelai petani; d) peraturan pengendalian impor kedelai; e) peraturan penerapan tarif bea masuk impor kedelai;

f)

perbaikan sistem pembiayaan kedelai; g) perbaikan pengelolaan mekanisasi pertanian; h) penguatan sistem data, i) penumbuhan investasi bidang budidaya kedelai skala luas; j) penguatan petugas lapangan; k) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir dalam meningkatkan

14



pengawasan dan pelayanan pada masyarakat; l) pengembangan teknologi agribisnis kedelai; m) kegiatan pendukung lainnya yang mendorong pencapaian swasembada kedelai nasional.

C. KEBIJAKAN Kebijakan Kementerian Pertanian pada pengelolaan produksi kedelai adalah percepatan peningkatan produksi dalam upaya pencapaian swasembada kedelai pada 3 (tiga) tahun kedepan tahun 2017 atau lebih cepat. Pencapaian swasembada kedelai tersebut ditempuh secara terpadu dari mulai sub-sistem hulu pengelolaan sumber daya dan sarana produksi, on-farm pengelolaan budidaya dan sub sistem hilir pengelolaan pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil.


15


16



BAB III PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI A. PROGRAM DAN KEGIATAN Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai nasional pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada berkelanjutan Padi dan Jagung serta percepatan peningkatan produksi kedelai. Dalam upaya pencapaian sasaran produksi kedelai, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan upaya melalui empat strategi. Strategi pertama adalah Intensifikasi dengan program dan kegiatan penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan Teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai untuk peningkatan produktivitas dan mutu, serta pembinaan pertanaman swadaya petani. Strategi kedua adalah Ekstensifikasi melalui program dan kegiatan Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP). Strategi ketiga Pengamanan Hasil dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), antisipasi dampak anomali iklim, serta penurunan kehilangan hasil saat pasca panen. Strategi keempat melalui Perbaikan manajemen. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut, kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi

menjadi faktor penentu disamping

program lainnya. Namun demikian keberhasilan pencapaian sasaran


17


produksi kedelai, sangat memerlukan dukungan secara integrasi dari berbagai unit kerja lingkup Kementerian Pertanian dan Instansi lain. Kegiatan Intensifikasi dilaksanakan pada areal tanam PAT-PIP tahun sebelumnya atau pada lahan yang selama ini telah terbiasa melakukan budidaya kedelai dengan tingkat produktivitas masih dibawah ratarata Provinsi. Kegiatan Ekstensifikasi dilaksanakan pada lahan sawah maupun lahan kering termasuk pemanfaatan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan Perhutani, PTPN, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi dan lahan potensial lainnya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari. Skenario peningkatan sasaran produksi kedelai tahun 2016 seperti pada Tabel 2, berikut: Tabel 2 : Skenario Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2016

18



Skenario peningkatan produksi 2016 dapat terealisasi apabila seluruh faktor kunci dan pendukung peningkatan produksi berikut ini dapat dipenuhi: 1. Fasilitasi Pemerintah dalam penyediaan bantuan sarana produksi 2. Penetapan kebijakan harga beli kedelai petani dan jaminan pasar 3. Pengaturan importasi kedelai dan penerapan tarif bea masuk impor kedelai 4. Kondisi iklim yang mendukung pertanaman kedelai 5. Dukungan nyata Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan

B. PELAKSANAAN KEGIATAN 1.

Intensifikasi Kedelai Sasaran pelaksanaan program intensifikasi kedelai tahun 2016 terdiri dari dua kegiatan yaitu melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) seluas 306.000 ha (30 Provinsi, 238 Kabupaten/Kota) dan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) seluas 10.000 ha (6 Provinsi, 9 Kabupaten). Luas satu unit intensifikasi kedelai minimal 10 ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan intensifikasi kedelai, Pemerintah memberikan bantuan berupa sarana produksi dan pendampingan petugas penyuluh/ mantri tani, TNI AD, perguruan tinggi maupun pendamping lainnya. Sarana produksi yang diberikan antara lain benih kedelai dan rhizobium. Jenis dan dosis bantuan sarana produksi disesuaikan


19


dengan rekomendasi setempat (spesifik lokasi).

Untuk areal

pasang surut di luar pulau Jawa, diberikan juga sarana produksi berupa bahan organik atau kapur pertanian. Sedangkan untuk penerapan teknologi BJA sarana produksi yang diberikan berupa benih kedelai, pupuk an organik bersubsidi meliputi NPK, SP-36, Urea, KCL, Rhizobium, Pestisida organik/an-organik, herbisida dan kapur pertanian. Pengadaan/pembelian pupuk an organik harus pupuk bersubsidi yang disediakan oleh Pemerintah. Dana yang akan diberikan kepada kelompoktani pelaksana intensifikasi kedelai maksimal senilai Rp. 1.000.000,00 per hektar, khusus untuk wilayah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) maksimal senilai Rp. 1.660.000,00 per hektar dan untuk pelaksana penerapan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) akan di berikan dana maksimal senilai Rp. 4.472.500,00 per hektar, selain sarana produksi tersebut diberikan juga sarana pendukung pembuatan saluran BJA senilai Rp 2.000.000,- /ha. Dana untuk pengadaan sarana pendukung penerapan teknologi BJA dan penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan kelompok tani, adapun dananya akan diberikan oleh bendahara satuan kerja dinas setempat kepada kelompoktani secara tunai. Sarana produksi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Benih kedelai yang akan ditanam pada kegiatan intensifikasi harus bersertifikat, apabila tidak tersedia benih bersetifikat, dapat menggunakan benih unggul bermutu, namun

20



pembelian benih unggul tersebut menggunakan dana swadaya petani. Dana benih yang tidak terpakai dapat digunakan untuk sarana produksi lain kecuali pupuk an organik.

2.

Ekstensifikasi melalui Perluasan Areal Tanam dengan cara Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kegiatan ekstensifikasi dilaksanakan dengan cara melakukan Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PATPIP) kedelai yang diarahkan untuk menambah luas tanam kedelai sehingga terjadi peningkatan luas tanam, luas panen dan produksi. Kegiatan PAT-PIP dilaksanakan pada lahan sawah maupun lahan kering dengan memanfaatkan lahan terlantar (bera), lahan bukaan baru, kerjasama pemanfaatan lahan perhutani, hutan tanaman rakyat, perkebunan, lahan transmigrasi dan lahan potensial lainnya dengan sistem monokultur maupun tumpangsari. Khusus untuk usahatani kedelai dengan sistem tumpangsari yang dilaksanakan di lahan Perhutani, Inhutani, PTPN ataupun Perkebunan, perlu diperhatikan cara perhitungan realisasi tanam pelaksanaan program pengembangan kedelai, karena terdapat 2 atau 3 tanaman dalam satu-satuan lahan. Kegiatan

ekstensifikasi

Perluasan

Areal

Tanam

melalui

Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai tahun 2016, direncanakan seluas 384.000 di 28 Provinsi pada 218


21


Kabupaten/Kota. Luas 1 unit untuk PAT-PIP kedelai minimal 5 Ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PAT-PIP, Pemerintah memberikan bantuan kepada kelompok tani, berupa sarana produksi meliputi benih kedelai bersertifikat, rhizobium dan bahan organik atau kapur pertanian sesuai spesifik lokasi. Dalam upaya memenuhi penyediaan benih kedelai bersertifikat dimasing-masing wilayah, agar dalam lokasi PAT-PIP sebagian pertanamannya dapat diarahkan untuk memproduksi benih sumber, untuk pertanaman berikutnya. Dana yang akan diberikan kepada kelompoktani pelaksana PATPIP kedelai maksimal senilai Rp. 1.550.000,00 per hektar dan khusus untuk wilayah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) maksimal senilai Rp. 1.840.000,00 per hektar. Komponen sarana produksi disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah sesuai rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Benih kedelai yang akan ditanam pada kegiatan ekstensifikasi harus bersertifikat dan apabila tidak tersedia benih bersetifikat, dapat menggunakan benih unggul bermutu, namun pembelian benih unggul tersebut menggunakan dana swadaya petani. Dana benih yang tidak terpakai dapat digunakan untuk sarana produksi lain kecuali pupuk an organik.

22



3. Pembinaan Peningkatan Produktivitas Areal Tanam Kedelai Swadaya Hamparan lahan yang biasa ditanami kedelai saat ini (eksisting) yang tidak mendapat bantuan intensifikasi diharapkan dapat dikelola secara swadaya dengan di dukung pengawalan dan pendampingan oleh petugas lapangan (PPL/POPT/Petugas Dinas Pertanian Kabupaten/Kota). Areal tanam pengembangan kedelai secara swadaya seluas 300.000 hektar, direncanakan dilakukan pengawalan dan pendampingan. Dukungan Pemerintah yang dapat diakses oleh petani berupa benih dan saprodi lainnya, pembiayaan kredit dan sumber permodalan lainnya.

4. Gerakan Tanam/Panen Kedelai Bersama TNI-AD di Provinsi Untuk mendukung percepatan peningkatan produksi kedelai dalam rangka pencapaian swasembada kedelai, pada tahun 2016 dilakukan kerjasama dengan TNI-AD yang merupakan lanjutan program TNI AD Membangun Ketahanan Pangan (TMKP) pada tahun 2014 dan 2015. Pelaksanaan

kerjasama

meliputi

pendampingan,

gerakan

tanam dan panen pada kegiatan intensifikasi melalui penerapan teknologi PTT dan BJA serta kegiatan ekstensifikasi melalui PATPIP dan kegiatan pada pertanaman swadaya petani.


23


5. Pendampingan

Peningkatan

Produksi

Kerjasama

dengan Perguruan Tinggi Untuk mendukung percepatan peningkatan produksi kedelai dalam rangka pencapaian swasembada kedelai, pada tahun 2016 dilaksanakan pendampingan pada seluruh Provinsi lokasi intensifikasi dan ekstensifikasi PAT-PIP oleh perguruan tinggi setempat. Dalam melaksanakan pendampingan dengan perguruan tinggi, Dinas Pertanian Provinsi bekerjasama dengan tenaga dosen dan mahasiswa yang ditunjuk oleh perguruan tinggi tersebut.

6. Bantuan Teknologi Penyimpanan Kedelai (Plastik Hermetik) Salah satu permasalahan peningkatan produksi kedelai nasional adalah keterbatasan ketersediaan benih kedelai bermutu tepat waktu di tingkat lapangan. Penyimpanan benih kedelai di daerah tropis lembab seperti di Indonesia dihadapkan pada masalah daya simpan yang rendah. Benih kedelai cepat mengalami kemunduran daya tumbuh di dalam penyimpanan disebabkan kandungan lemak dan proteinnya relatif lebih tinggi sehingga perlu ditangani secara serius sebelum disimpan karena kadar air benih akan meningkat jika suhu dan kelembaban ruang simpan cukup tinggi.

24



Untuk mencegah peningkatan kadar air selama penyimpanan benih, diperlukan kemasan yang kedap udara dan uap air. Jenis kemasan yang sudah umum digunakan untuk benih kedelai adalah kemasan plastik Polyetheline (PE) dan High Density Polyethylene (HDPE), jenis yang terbaru adalah kemasan plastik khusus kedap udara/teknik hermetik yang telah dimanfaatkan oleh IRRI (International Rice Reseach Institute). Bantuan kemasan plastik hermetik sesuai spesifikasi pada lampiran 3, diberikan dalam bentuk barang kepada: a.

Kelompok tani yang melaksanakan penangkaran benih kedelai pada kegiatan intensifikasi, ekstensifikasi PAT-PIP, maupun swadaya sesuai dengan kemampuan produksi.

b.

Kelompok tani yang melaksanakan penangkaran benih kedelai pada Kegiatan Budidaya Jenuh Air (BJA)

c.

Instansi Pemerintah penghasil benih kedelai seperti Balai Benih, BPSB dan BPTP diberikan sesuai kapasitas produksi yang dihasilkan.

d.

Produsen benih yang bekerjasama dengan kelompoktani penangkar/memiliki petani penangkar binaan dan sanggup mendukung program Pemerintah dalam penyediaan benih unggul kedelai.

7. Penyiapan Kebijakan dan Regulasi, Penyusunan Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, Sosialisasi, Pengelolaan Data dan Informasi.


25


Kegiatan penyiapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi kedelai, dilaksanakan melalui : a. Pertemuan

dan

koordinasi

dengan

instansi

terkait;

Sosialisasi perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan, serta Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan,

Dinas

Pertanian

Provinsi,

Kabupaten/Kota,

Kecamatan, dan tingkat lapangan. b.

Penyusunan Pedoman Umum ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian, selaku Pengguna Anggaran (PA)

c.

Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggung jawab Program,

d.

Petunjuk Teknis ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ditingkat Pusat, Dinas Pertanian Provinsi, maupun Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan di tingkat Kabupaten/Kota.

8.

Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor berupa peralatan, bahan maupun honor yang dialokasikan di pusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

26



C. KETERPADUAN PELAKSANAAN PENCAPAIAN PRODUKSI

KEDELAI 2016 Untuk mencapai sasaran produksi kedelai tahun 2016 perlu dilaksanakan program dan kegiatan secara terpadu melibatkan Instansi terkait, meliputi :

1. Perbenihan Penyediaan benih berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan, Balitkabi, BPSB, BBI, BUMN, BUMD dan Penangkar benih.

Benih yang digunakan untuk pelaksanaan

program (Intensifikasi, Ekstensifikasi PAT-PIP dan swadaya) dapat menggunakan benih kelas sampai BR4. Apabila di lokasi pelaksana program tidak tersedia benih bersertifikat, maka diperkenankan menggunakan benih unggul swadaya petani hasil JABAL menggunakan dana swadaya petani. Ketentuan ini dapat dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Pertanian Provinsi atas usulan Kepala Dinas Kabupaten/ Kota. Untuk kegiatan pengelolaan pengembangan kedelai secara swadaya Pemerintah telah menyediakan benih bersubsidi. Dana benih yang tidak terpakai dapat digunakan untuk sarana produksi lain kecuali pupuk an organik.

2.

Infrastruktur, Prasarana dan Sarana Pertanian Dukungan infrastruktur, prasarana dan sarana pertanian, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam


27


pengalokasian pupuk bersubsidi dan bantuan alat mesin pertanian berupa traktor, pompa air dan sprayer serta bantuan peralatan pasca panen, dengan Direktorat PPHTP Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, serta Instansi terkait lainnya.

3.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mendukung peningkatan SDM pertanian, berkoordinasi dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh) Provinsi dan Kabupaten serta Instansi terkait lainnya dalam: a). pengawalan dan pendampingan kegiatan pengelolaan produksi kedelai, b). peningkatan kompetensi melalui pelatihan aparatur dan non aparatur pertanian serta c). pemberian materi bagi penyuluh pertanian yang dimaksudkan sebagai bahan dan alat bantu penyuluhan dalam rangka pelaksanaan penyuluhan pertanian.

4. Pembiayaan Dalam mendukung kegiatan pengembangan kedelai secara swadaya Pemerintah telah menyediakan pembiayaan dalam bentuk skim Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembiayaan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian serta Instansi terkait lainnya. Selain itu perlu juga kerjasama dengan Swasta/Investor/sumber lainnya dalam bantuan modal.

28



5. Teknologi Dalam penerapan teknologi (penggunaan varietas unggul, inovasi teknologi budidaya, sosialisasi penggunaan kalender tanam terpadu) di lapangan berkoordinasi dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) setempat dan Instansi terkait lainnya.

6.

Industri Hilir Guna mendukung mutu hasil dan fasilitasi pengolahan kedelai diperlukan pelatihan dan pendampingan pengelolaan pasca panen, berkoordinasi dengan Direktorat PPHTP, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan instansi terkait lainnya

7.

Regulasi Pendukung Regulasi

sistem

perbenihan

kedelai

tanaman

pangan,

berkoordinasi dengan Direktorat Perbenihan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Regulasi tata niaga kedelai meliputi harga, jaminan pasar dan tarif Kementerian

bea masuk berkoordinasi dengan

Perekonomian,

Kementerian

Perdagangan,

Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, BULOG, Gakoptindo, Kopti dan pemangku kepentingan lainnya.


29


D. SASARAN

STRATEGIS

DAN

INDIKATOR

KELUARAN

(OUTPUT) KEGIATAN Sasaran strategis kinerja kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi khususnya untuk komoditi kedelai adalah mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan intensifikasi kedelai dengan penerapaan teknologi PTT dan BJA dengan Indikator kinerja kegiatan (output) seluas 316.000 hektar dan kegiatan ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam Kedelai melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) seluas 384.000 hektar. Sasaran Strategis, Indikator Keluaran (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi kedelai TA. 2016, seperti Tabel 3 berikut: Tabel 3 : Sasaran Strategis, Indikator Kinerja (Output) Kegiatan dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai TA. 2016

30



E. PENILAIAN RISIKO INDIKATOR KINERJA KEBERHASILAN Penilaian risiko indikator keberhasilan kinerja, diprioritaskan pada kegiatan intensifikasi melalui penerapan teknologi PTT dan BJA serta kegiatan ekstensifikasi PAT-PIP. Tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan produksi kedelai adalah realisasi serapan anggaran, realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi. Penilaian dilakukan secara berjenjang dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jika tolok ukur keberhasilan tidak berjalan sesuai dengan sasaran, maka kinerja Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, Provinsi dan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan dianggap kurang berhasil. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perlu dilakukan langkahlangkah pencegahan. Beberapa faktor risiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan seperti Tabel 4 berikut :


31


Tabel 4 : Faktor Risiko yang Kemungkinan Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan

No

Uraian

Berpengaruh

Terhadap

Risiko

Kegiatan 1

Intensifikasi melalui penerapan teknologi PTT dan BJA Kedelai

a. Ketepatan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis b. Ketepatan

penetapan

kelompoktani

penerima Bantuan Pemerintah c. Ketepatan penyediaan benih dan saprodi lainnya d. Ketepatan

alokasi

anggaran

terhadap

dukungan teknis e. Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggran f. Ketepatan penetapan SKPD g. Iklim yang mendukung h. Serangan OPT yang eksplosif 2

Ekstensifikasi melalui PATPIP Kedelai

a. Ketepatan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis b. Ketepatan penetapan kelompoktani penerima Bantuan Pemerintah c. Ketersediaan benih dan saprodi lainnya d. Ketepatan alokasi anggaran terhadap dukungan teknis

32



2

Ekstensifikasi melalui PATPIP Kedelai

e. Ketepatan penyelesaian dokumen kinerja dan anggaran f. Ketepatan penetapan SKPD g. Iklim yang mendukung

3

Pembinaan,

h. Serangan OPT yang eksplosif a. Ketersediaan anggaran

pengawalan

b. Kontinuitas dan ketepatan sosialisasi dan

dan

4

Pendampingan

c. Ketersediaan data yang akurat

Monev

d. Ketersediaan SDM

Penyusun

e. Koordinasi antar instansi terkait a. Komitmen seluruh stakeholder dalam

Kebijakan, Pedoman, Juknis, Sosialisasi, Data dan

5

pelaksanaan

mengeluarkan kebijakan b. Ketersediaan SDM yang handal dalam penyajian data dan informasi c. Ketersediaan sarana teknologi data dan informasi

Informasi

d. Ketersediaan anggaran

Sarana dan

e. Kemudahan akses terhadap data a. Ketepatan pelaksanaan pengadaan

Prasarana

b. Ketersediaan SDM

penunjang

c. Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan d. Ketersediaan suku cadang alsintan


33


F.

JADWAL TENTATIF

PELAKSANAAN

PROGRAM

DAN

KEGIATAN Dalam upaya pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan produksi tanaman kedelai agar dilakukan minimal sesuai dengan jadwal seperti berikut: Tabel 5 : Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Uang

Keterangan : Pelaksanaan pertanaman diupayakan sampai akhir September 2016, kecuali lokasi yang tidak sesuainya jadwal pertanamannya dapat dilakukan sampai dengan akhir Desember 2016.

34



Tabel 6 : Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Barang


35


36



BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2016 A. GAMBARAN UMUM, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN 1.

Gambaran Umum Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran produksi kedelai tahun 2016,

telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2016. Pemanfaatan APBN salah satunya digunakan untuk pelaksanaan kegiatan intensifikasi melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai, serta kegiatan ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) Kelompok tani/Gapoktan pelaksana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai, mendapat Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi benih, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian dan sarana produksi lainnya. Agar Bantuan Pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab


37


dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 dan sebagai dasar Penyusunan Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satuan Kerja (Satker) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.

Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah a.

Tujuan Umum Mendukung peningkatan produksi kedelai nasional, dalam rangka mencapai target program percepatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016.

b.

Tujuan Khusus 1) Menyediakan

sarana

produksi

budidaya

kedelai

spesifikasi lokasi berupa benih, rhizobium, kapur pertanian atau bahan organik untuk PTT dan PAT-PIP dan untuk pilot proyek BJA termasuk bantuan pupuk dan pestisida secara gratis bagi kelompok tani/Gapoktan, dan masyarakat/ lembaga lainnya. 2)

Meningkatkan minat dan motivasi petani berusahatani tanaman kedelai

3)

Meringankan beban biaya usaha tani kedelai bagi kelompok tani/Gapoktan peserta program.

4)

Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kedelai sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat

38



produktivitas tinggi. 5)

Memperluas areal tanam kedelai untuk meningkatkan luas panen dan produksi

6)

Mempercepat peningkatan produksi kedelai untuk mencapai swasembada.

7) Menambah

lapangan

kerja,

meningkatkan

pendapatan dan kesejahteraan petani.

3.

Sasaran Pemberian Bantuan Pemerintah dan Indikator Keberhasilan a. Sasaran 1)

Kelompok tani/ Gapoktan Tanaman Pangan atau;

2)

Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang melakukan budidaya Tanaman Pangan atau;

3)

Kelompok tani/Gapoktan Perkebunan yang melakukan Budidaya Tanaman Pangan atau;

4)

Lembaga masyarakat lainnya yang menggarap lahan tidur/lahan bera/lahan lainnya untuk budidaya kedelai.

b.

Indikator Keberhasilan Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kedelai, maka perlu ditetapkan indikator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program pengelolaan

peningkatan

produksi


kedelai.

Indikator

39


keberhasilan

pengelolaan

produksi

kedelai

mencakup

indikator output, outcome dan impact. Indikator keberhasilan pemberian

Bantuan

Pemerintah

program

pengelolaan

produksi kedelai :

1) Indikator Output Tersalurnya Bantuan Pemerintah bentuk sarana prasarana berupa paket

benih, rhizobium dan

bahan organik atau kapur pertanian, untuk kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai tahun 2016 kepada kelompok tani/Gapoktan.

2)

Indikator outcome • Meningkatnya produktivitas • Meningkatnya areal tanam kedelai

3) Indikator Impact Meningkatnya produksi kedelai

B. PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS BANTUAN PEMERINTAH Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 168/ PMK.05/ 2015 Bab IV, Pasal 6, ayat (2) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Pedoman Umum. Sehubungan perihal tersebut, setiap Satker yang mendapat alokasi anggaran program pengelolaan produksi kedelai 2016, perlu menyusun Petunjuk Teknis dan mengacu pada Petunjuk Teknis ini.

40



Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masingmasing Satker, paling sedikit memuat: 1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah 2. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah 3. Pemberi Bantuan Pemerintah 4. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah 5. Bentuk Bantuan Pemerintah 6. Alokasi Anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah 7. Penyaluran dan Bantuan Pemerintah 8. Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah 9. Ketentuan Perpajakan dan 10. Sanksi. Dalam menyusun Bab Bentuk Bantuan Pemerintah, agar penetapan rincian paket bantuan, yang meliputi jenis, volume, harga, bantuan sarana produksi per hektar, disesuaikan dengan kebutuhan dan rekomendasi, serta harga yang berlaku di masing-masing daerah sesuai spesifik lokasi.

C. RUANG LINGKUP PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH

PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI 1.

Definisi a. Bantuan

Pemerintah

adalah

bantuan

yang

tidak

memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah


41


b. Bantuan Pemerintah Program pengelolaan Produksi kedelai adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada Kelompok tani/Gabungan Kelompok tani (Gapoktan), dan kelompok masyarakat/ lembaga lainnya. c. Bentuk

Bantuan

Pemerintah

meliputi

Pemberian

penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan Operasional; bantuan sarana prasarana; bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh pengguna Anggaran (PA) d.

Bantuan Pemerintah Bentuk Bantuan Sarana Prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan

e.

Bentuk Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah bantuan Sarana/Prasarana

f. Bantuan

Sarana/Prasarana

Program

Pengelolaan

produksi kedelai adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kedelai, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ektensifikasi kedelai, untuk mendukung percepatan pencapaian sasaran produksi kedelai.

42



g.

Kelompok tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

h.

Gabungan Kelompok tani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

i.

Usaha tani adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

j.

Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan) adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat

k. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. l.

Kelompok tani/Gapoktan dalam Program Pengelolaan Produksi Kedelai meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan


43


atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. m.

Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah Program Pengelolaan Produksi Kedelai adalah kelompok tani/gabungan kelompok tani penerima Bantuan Pemerintah yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan/atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan/atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera.

n.

Intensifikasi Pertanian adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititikberatkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, rhizobium/bahan organik.

o.

Intensifikasi kedelai adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya kedelai, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, melalui penerapan teknologi Pengelolaan Tanaman

44



Terpadu (PTT) dan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai. p. Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) Kedelai adalah pendekatan dalam pengelolaan lahan, air, tanaman kedelai, organisme pengganggu tanaman dan iklim secara terpadu dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan produktivitas, pendapatan petani, dan kelestarian lingkungan. q.

Budidaya Jenuh Air (BJA) kedelai adalah penanaman kedelai dengan memberikan irigasi terus menerus sejak tanam sampai panen, dan membuat tinggi permukaan air tetap, sehingga lapisan di bawah perakaran jenuh air.

r.

Ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai adalah kegiatan penambahan areal tanam kedelai melalui peningkatan indeks pertanaman baik di lahan sawah, lahan kering maupun lahan bukaan baru.

s.

Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya.

t.

Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.

u.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.


45


v.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan

w. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

2.

Dasar Hukum Dasar hukum Pemberian Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Kedelai 2016 sebagai berikut: a. Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; b.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

c.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah,

sebagaimana

telah

diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

46



d. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. e.

Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme

Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

3.

Arah Pemberian Bantuan Pemerintah Bentuk Bantuan Pemerintah terdiri dari 7 bentuk bantuan, meliputi Pemberian Penghargaan; Beasiswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; Bantuan operasional; Bantuan Sarana/Prasarana; bantuan rehabilitasi/pembangunan gedung/ bangunan; dan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Bentuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kedelai adalah Bantuan Sarana/Prasarana, berupa bantuan paket sarana produksi terdiri dari benih kedelai, rhizobium, dan bahan organik/kapur pertanian sesuai spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi secara gratis.


47


Jumlah luas areal tanam yang dialokasikan bantuan sarana produksi kegiatan intensifikasi seluas 306.000 hektar tersebar di 30 Provinsi, 238 Kabupaten/Kota, dan penerapan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) seluas 10.000 ha tersebar di 6 Provinsi, 9 Kabupaten. Luas areal tanam satu unit intensifikasi kedelai minimal sebesar 10 ha. Untuk kegiatan ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) seluas 384.000 hektar, tersebar di 28 Provinsi pada 218 Kabupaten/Kota. Lokasi pelaksanaan intensifikasi kedelai, diprioritaskan pada areal PAT tahun sebelumnya atau pada lokasi yang memiliki areal tanam dengan produktivitas masih di bawah rata-rata produktivitas tingkat Kabupaten. Tipe lahan dapat berupa lahan sawah irigasi, sawah tadah hujan, lahan kering dan sawah pasang surut, bukan daerah endemis hama dan penyakit, bebas dari bencana kekeringan, kebanjiran dan sengketa. Lokasi intensifikasi kedelai di Kabupaten diusahakan berada pada satu kawasan agar luasan minimal 100 ha, berada dalam satu Desa/Kecamatan, namun apabila tidak memungkinkan dapat menambah pada wilayah Desa/Kecamatan yang berdampingan sehingga mencapai luasan yang ditentukan, mempunyai potensi untuk pengembangan kedelai dan anggota kelompok taninya responsif terhadap penerapan teknologi. Hamparan terkecil untuk kegiatan intensifikasi kedelai minimal 5 ha.

48



Lokasi untuk kegiatan ekstensifikasi melalui kegiatan PAT-PIP kedelai adalah perluasan areal tanam pada lahan sawah, lahan kering, lahan kehutanan, Perhutani, lahan perkebunan, lahan rawa lebak atau pasang surut atau lahan bukaan baru yang dapat ditingkatkan indeks pertanamannya, antara 0 – 100, atau dari 100 – 200; atau dari 200 - 300 . Lokasi PAT-PIP kedelai di Kabupaten diusahakan berada pada satu kawasan di luasan minimal 100 ha, berada dalam satu Desa/Kecamatan, namun apabila tidak memungkinkan dapat menambah pada wilayah Desa/Kecamatan yang berdampingan sehingga mencapai luasan yang ditentukan, mempunyai potensi untuk pengembangan kedelai dan anggota kelompok taninya responsif terhadap penerapan teknologi. Luasan terkecil untuk kegiatan PAT-PIP kedelai minimal 5 ha. Dengan diberikannya bantuan sarana produksi, akan mendukung percepatan peningkatan produksi kedelai nasional, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

D. PEMANFAATAN DAN PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH

PROGRAM

PENGELOLAAN

PRODUKSI

KEDELAI 1.

Pemanfaatan Bantuan Pemerintah Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi kedelai dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan produksi kedelai, dengan tujuan sebagai berikut:


49


a.

Bantuan Pemerintah Kegiatan Intensifikasi Kedelai dimanfaatan untuk: 1) Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kedelai sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi 2)

Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani kedelai

3)

Meringankan beban petani dalam mengeluarkan biaya usaha tani kedelai

4)

Dilaksanakan pada lokasi PAT tahun sebelumnya atau pada lokasi yang produktivitasnya masih di bawah ratarata Kabupaten/Kota.

5)

Besaran dana yang akan diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan pelaksana intensifikasi kedelai maksimal senilai Rp. 1.000.000,- per hektar sudah termasuk pajak, sedangkan khusus untuk wilayah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) maksimal senilai Rp. 1.660.000,00 per hektar sudah termasuk pajak dan untuk pelaksana pilot proyek penerapan teknologi Budidaya Jenuh Air (BJA) akan di berikan dana maksimal senilai Rp. 4.472.500,00 per hektar sudah termasuk pajak, serta sarana pendukung pembuatan saluran BJA senilai Rp 2.000.000,-/ha.

6)

Bantuan Pemerintah diperuntukkan bagi pengadaan sarana produksi yaitu benih kedelai bersertifikat dan rhizobium.

50



7)

Untuk areal pasang surut di luar pulau Jawa, diberikan juga sarana produksi berupa bahan organik atau kapur pertanian

8)

Untuk penerapan teknologi budidaya jenuh air sarana produksi yang di berikan berupa benih kedelai, pupuk an organik bersubsidi (NPK, SP-36, Urea, KCL), Rhizobium, Pestisida organik/anorganik, herbisida dan kapur pertanian.

9)

Alokasi paket bantuan per hektar meliputi jenis, volume dan harga bantuan sarana produksi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

10) Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Harga setiap komponen saprodi disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah masing-masing. 11) Apabila dana bantuan saprodi setelah dilaksanakan pengadaan masih tersisa, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara. b.

Bantuan Pemerintah Kegiatan Ekstensifikasi Kedelai dimanfaatan untuk: 1)

Memperluas areal tanam kedelai untuk meningkatkan luas panen dan produksi.

2)

Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani kedelai


51


3)

Meringankan beban petani dalam mengeluarkan biaya usaha tani kedelai

4) Mempercepat peningkatan produksi kedelai untuk mencapai swasembada. 5)

Menambah lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

6)

Besaran dana yang akan diberikan kepada kelompoktani pelaksana ekstensifikasi PAT-PIP kedelai maksimal senilai Rp. 1.550.000,00 per hektar sudah termasuk pajak, khusus untuk wilayah Indonesia Timur (Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat) maksimal senilai Rp. 1.840.000,00 per hektar sudah termasuk pajak.

7)

Bantuan Pemerintah diperuntukkan bagi pengadaan paket sarana produksi lengkap meliputi benih kedelai, rhizobium dan bahan organik atau kapur pertanian sesuai spesifikasi lokasi.

8)

Spesifikasi bantuan sarana produksi meliputi benih bersertifikat, rhizobium dan bahan organik atau kapur pertanian harus sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

9) Apabila benih bersertifikat tidak tersedia, maka dapat digunakan benih unggul yang disediakan secara swadaya. Dana benih yang tidak terpakai dapat digunakan untuk sarana produksi lain kecuali pupuk an organik. 10) Alokasi paket bantuan per hektar meliputi jenis, volume dan harga bantuan sarana produksi ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker.

52



11) Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan

kebutuhan

dimasing

masing

daerah

berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Harga setiap komponen saprodi disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah masing-masing. 12) Apabila dana bantuan saprodi setelah dilaksanakan pengadaan masih tersisa, maka sisa dana tersebut harus disetor ke kas Negara.

2.

Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah Penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi kedelai, dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah kelompok tani/ Gapoktan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi kedelai. Seleksi dan penetapan kelompok tani penerima bantuan, ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima bantuan; Jumlah Barang dan/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. Persyaratan

kelompok

tani/Gapoktan

penerima

Bantuan

Pemerintah masing-masing kegiatan sebagai berikut:


53


a.

Persyaratan kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah yang melaksanakan kegiatan intensifikasi kedelai adalah sebagai berikut : 1)

Kelompok tani/Gapoktan yang aktif mempunyai lahan ataupun

penggarap/penyewa dan mau menerima

teknologi baru 2)

Kelompok tani/Gapoktan masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diusahakan lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan

3) Kelompok

tani/Gapoktan

dengan

kemampuan

penerapan teknologi usaha taninya masih belum optimal sehingga produktivitas yang dihasilkan rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas yang ditanam, namun masih berpeluang untuk ditingkatkan dengan penerapan teknologi usahatani yang lebih baik. 4)

Bagi kelompok tani/Gapoktan yang menerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, maka kelompok tani harus mampu mengelola Bantuan Pemerintah meliputi pengeloaan keuangan, pengadaan barang secara transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan dan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan

54



Pejabat Pembuat Komitmen, membuat berita acara serah terima barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfatkan 5) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan intensifikasi 6)

Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis.

7) Kelompok

tani/Gapoktan

pelaksana

program

intensifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dan/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. 8)

Jika bantuan diterima dalam bentuk uang, maka kelompok

tani/Poktan

harus

memiliki

rekening

yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus/ wajib membuka rekening di bank. Rekening bank dapat berupa rekening kelompok tani ataupun rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening Gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani diatur lebih lanjut oleh PPK disahkan oleh KPA.


55


b.

Persyaratan kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan Pemerintah yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi kedelai adalah sebagai berikut : 1)

Kelompok tani/Gapoktan yang aktif mempunyai lahan ataupun

penggarap/penyewa dan mau menerima

teknologi baru 2)

Kelompok tani yang dapat melaksanakan perluasan areal tanam melalui peningkatkan Indeks Pertanaman (IP) atau pada lahan bukan baru, dengan komoditi kedelai

karena

penggunaan

lahan

tersebut

masih belum optimal dan berpeluang untuk dapat ditingkatkan. 3)

Kelompok tani/Gapoktan masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diusahakan lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan

4)

Kelompok tani/Gapoktan yang penerapan teknologi usaha taninya masih belum optimal sehingga produktivitasnya rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas yang ditanam, namun masih berpeluang untuk ditingkatkan dengan penerapan teknologi usahataninya yang lebih baik.

5)

Bagi kelompok tani/Gapoktan yang menerima Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang, maka kelompok tani harus mampu mengelola Bantuan Pemerintah meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang

56



secara transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, membuat Berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfatkan 6) Bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ekstensifikasi. 7)

Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis.

8)

Kelompok tani pelaksanaan program ekstensifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan PPK dan disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Surat Keputusan penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dn/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

9)

Jika bantuan diterima dalam bentuk uang, maka kelompok

tani/Poktan

harus

memiliki

rekening

yang masih berlaku/masih aktif di Bank Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus/ wajib membuka rekening di bank. Rekening bank


57


dapat berupa rekening kelompok tani ataupun rekening gabungan kelompok tani (Gapoktan). Jika menggunakan rekening Gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani diatur lebih lanjut oleh PPK disahkan oleh Kuasa pengguna Anggaran (KPA). c.

Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/ persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis. Berdasarkan hasil seleksi tersebut, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan, paling sedikit memuat: 1)

Identitas penerima bantuan;

2)

Jumlah barang dan/atau nilai uang;

3)

Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

d.

Seleksi penerima Bantuan Pemerintah Seleksi

penerima

Bantuan

Pemerintah

pengelolaan

produksi kedelai secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list) dan daftar pendek (short-list).

58



Tahapan seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagai berikut: 1)

Merekapitulasi seluruh usulan/proposal yang masuk dalam e-proposal dan/ atau manual

menjadi daftar

long-list calon penerima Bantuan Pemerintah. 2)

Berdasarkan daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi meliputi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana Bantuan Pemerintah, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal.

3) Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list). 4) Berdasarkan

daftar

sedang

(medium-list),

Tim

Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. 5) Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (short-list). 6)

Berdasarkan daftar pendek (short-list) calon penerima bantuan, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah, melalui surat keputusan PPK dan disahkan oleh KPA.


59


7)

Surat Keputusan PPK tentang penerima Bantuan Pemerintah, yang disahkan oleh KPA, merupakan Dasar untuk penyaluran Bantuan Pemerintah.

E. BENTUK BANTUAN PEMERINTAH ANGGARAN BANTUAN KEGIATAN PRODUKSI KEDELAI 1.

DAN ALOKASI PENGELOLAAN

Bentuk Bantuan Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga, terdapat 7 (tujuh) bentuk Bantuan Pemerintah yaitu: a). Pemberian penghargaan; b). Beasiswa; c). Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d). Bantuan operasional; e). Bantuan sarana/ prasarana; f). Bantuan rehabilitasi/ pembangunan gedung/ bangunan; dan g). Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Untuk

Bantuan

Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi

kedelai diberikan dalam kategori bentuk bantuan Sarana/ Prasarana berupa bantuan paket sarana produksi meliputi benih, rhizobium dan bahan organik atau kapur pertanian. Jenis volume, dan harga patokan bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing daerah, sesuai kebutuhan dan berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi),

60



dengan nilai maksimal per hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK. Sebagai bahan acuan / referensi, penyusunan jenis, volume, harga bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan, seperti contoh pada Tabel 7 - 10 berikut : Tabel 7: Contoh Rincian Bantuan Pemerintah perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Tahun 2016

Harga Satuan (Rp) 1 Benih 50 Kg 17.000 2 Rhizobium 1 Pkt 150.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kedelai per Ha

No

Uraian

Volume

Jumlah (Rp) 850.000 150.000 1.000.000

Keterangan : Biaya sudah termasuk PPN 10% Tabel 8 : Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Wilayah Timur Tahun 2016

Harga Satuan (Rp) 1 Benih 50 Kg 20.000 2 Bahan Organik/Kapur Pertanian 1 Pkt 660.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kedelai per Ha

No

Uraian

Volume

Jumlah (Rp) 1.000.000 660.000 1.660.000

Keterangan : Biaya sudah termasuk PPN 10%


61


Tabel 9 : Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Intensifikasi Kedelai Teknologi Budidaya Jenuh Air Tahun 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Harga Satuan (Rp) Benih 50 Kg 17.000 Pupuk NPK 150 Kg 2.530 Pupuk SP36 150 Kg 2.200 Urea Daun 50 Kg 2.200 KCL 40 Kg 6.000 Rhizobium 1 Pkt 132.000 Pestisida Organik/An Organik 5 Ltr 132.000 Herbisida 8 Ltr 83.875 Kapur Pertanian 1 Pkt 1.100.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kedelai per Ha Uraian

Volume

Jumlah (Rp) 850.000 379.500 330.000 110.000 240.000 132.000 660.000 671.000 1.100.000 4.472.500

Keterangan : Biaya sudah termasuk PPN 10% Tabel 10 : Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam Bentuk Bantuan Sarana/Prasarana, Berupa Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Kedelai Tahun 2016

Harga Satuan (Rp) 1 Benih 50 Kg 17.000 2 Rhizobium 1 Pkt 150.000 3 Bahan Organik/Kapur Pertanian 1 Pkt 550.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kedelai per Ha

No

Uraian

Volume

Jumlah (Rp) 850.000 150.000 550.000 1.550.000


62



Tabel 11 : Contoh Rincian Bantuan Pemerintah Perhektar dalam bentuk Bantuan Sarana/Prasarana, Berupa Sarana Produksi Kegiatan Ekstensifikasi Kedelai Wilayah Timur Tahun 2016

Harga Satuan (Rp) 1 Benih 50 Kg 20.000 2 Rhizobium 1 Pkt 180.000 3 Kapur Pertanian/Bahan Organik 1 Pkt 660.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kedelai per Ha

No

Uraian

Volume

Jumlah (Rp) 1.000.000 180.000 660.000 1.840.000


* Apabila komponen bantuan tidak dilaksanakan dapat diganti dengan saprodi lainnya kecuali pupuk an organik.

2.

Alokasi dan Rincian Jumlah Anggaran Bantuan Alokasi

anggaran

pengelolaan

Bantuan

produksi

kedelai

Pemerintah tahun

untuk

2016

kegiatan

senilai

Rp.

971.274.500.000,- yang diperuntukkan bagi kegiatan intensifikasi senilai Rp 373.827.000.000,- untuk areal tanam seluas 316.000 hektar, dan untuk kegiatan ekstensifikasi kedelai sebesar Rp. 597.447.500.000,- untuk areal seluas 384.000 hektar. Alokasi anggaran Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kedelai ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik bantuan, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta efisiensi dan efektivitas sasaran yang ditetapkan. Alokasi Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana berupa bantuan sarana produksi dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk


63


diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah. Bantuan sarana produksi kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Pemberian Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang dengan ketentuan ; a.

Barang Bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau;

b.

Nilai per Jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Rincian alokasi anggaran Bantuan Pemerintah per Provinsi seperti tabel 12 berikut

64



Tabel 12 : Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah, Bentuk Sarana/ Prasarana Berupa Sarana Produksi Kegiatan Pengelolaan Produksi Kedelai per Provinsi TA. 2016


65


F. TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan maka Direktorat Jenderal Tanaman memiliki andil yang sangat penting dalam mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Salah satu upaya untuk mewujudkan swasembada kedelai maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberi Bantuan Pemerintah kepada petani tanaman pangan di Indonesia.

1.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sesuai dengan pasal 23 sd pasal 30, PMK 168 Tahun 2015, bahwa pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk Barang atau Uang. Dalam hal pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016, pemberian bantuan kepada kelompok tani/ Gapoktan dapat dilakukan baik bentuk barang maupun uang. Dalam pelaksanaannya, Satker Provinsi maupun Kabupaten/ Kota dapat memilih salah satu atau dua-duanya, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi sesuai PMK 168 Tahun 2015. Mekanisme penyaluran Bantuan Pemerintah sebagai berikut: a.

Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana dalam bentuk Barang

66



1)

Dalam rangka pengadaan barang untuk bantuan sarana/ prasarana program pengelolaan produksi kedelai, yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang.

2) Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; 3)

PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang

4) Penyedia

Barang

dapat

menyalurkan

barang

langsung kepada Penerima bantuan atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima bantuan. b.

Mekanisme Pemberian Bantuan Sarana/Prasarana dalam Bentuk Uang Pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana/prasarana dalam bentuk uang, diberikan dengan ketentuan : 1)

Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau

2) Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan. Sehubungan

bantuan

sarana/prasarana

kegiatan

pengelolaan produksi kedelai bukan dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan, maka pemberian bantuan sarana


67


prasarana dalam bentuk uang, menggunakan ketentuan berdasarkan nilai jenis barang bantuan di bawah Rp. 50.000.000,00. Pemberi bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan. Pembuatan

Perjanjian

Kerjasama

minimal

memuat

ketentuan : 1) Hak dan kewajiban kedua belah pihak; 2) Jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli; 3) Jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/ dibeli; 4) Jangka waktu penyelesaian pekerjaan; 5) Tata cara dan syarat penyaluran; 6) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi; 7) Pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; 8) Pernyataan kesanggupan penerima bantuan untuk menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; 9) Sanksi;

68



10) Penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan 11) Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

2.

Pencairan Bantuan Pemerintah a.

Pencairan Bantuan Pemerintah dalam bentuk barang 1)

Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang kepada penerima Bantuan Pemerintah

dilakukan

oleh

Pejabat

Pembuat

Komitmen (PPK) atau oleh Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak. Untuk pelaksanaan pengelolaan produksi kedelai, bantuan sarana/prasarana berupa paket sarana produksi yang meliputi benih, rhizobium dan bahan organik/kapur pertanian untuk lokasi tertentu diberikan langsung kepada kelompok tani/ Gapoktan secara langsung oleh Penyedia barang sesuai kontrak. 2) Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang, dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS).


69


b.

Pencairan Bantuan Pemerintah dalam bentuk Uang Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: 1)

Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana

setelah

perjanjian

kerjasama

ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini Kelompok tani/Gapoktan dengan PPK. 2)

Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana, apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%. 1) Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%) •

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang

mengajukan

permohonan

pembayaran Tahap I kepada PPK dengan dilampiri : a) Perjanjian

kerja

sama

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan b)

Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini kelompok tani/ Gapoktan.

•

Pemanfaatan bantuan saprodi dalam bentuk uang oleh Kelompok tani/ Gapoktan

70



a) Setelah

Kelompok

tani/

Gapoktan

bantuan

uang,

dilanjutkan

menerima

dengan pembelanjaan sarana produksi. b)

Jumlah, jenis, volume, spefikasi sarana produksi

yang

dibeli

sesuai

yang

tercantum dalam perjanjian kerja sama antara PPK dan Kelompok tani. c)

Kelompok tani/ Gapoktan dan Penyedia Barang, melakukan transaksi jual beli, penyerahan barang dan pembayaran memfoto/ memfilmkan sarana produksi yang dibeli.

d)

Kelompok tani/ Gapoktan menyimpan bukti-bukti pengeluaran uang , Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), foto/film,

sebagai

bahan

laporan

pertanggung jawaban. Mekanisme pencairan pembayaran langsung dalam bentuk uang untuk barang dengan nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp. 50.000.000,00 yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan sebagaimana gambar berikut:


71


2) Proses Pengajuan Bantuan Tahap Kedua (30%) •

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk

uang

mengajukan

permohonan

pembayaran Tahap II kepada PPK dengan dilampiri : a) Kuitansi bukti pengeluaran yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini Kelompok tani/gapoktan. b)

Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.

•

PPK

melakukan

pengujian

permohonan

pembayaran Tahap I dan Tahap II yang diajukan penerima bantuan sesuai Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah •

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap I, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah

•

PPK

mengesahkan

bukti

penerimaan

uang untuk pembayaran Tahap II, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah sesuai dengan Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah

72



•

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk

Teknis

penyaluran

Bantuan

Pemerintah, PPK menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk melengkapi dan memperbaiki dokumen permohonan •

3.

SPP disampaikan kepada PP-SPM

Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan; c. Foto/film barang yang dihasilkan/dibeli; d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; e. Surat pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan f. Bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan. PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama.


73


4.

Ketentuan Perpajakan dan Sanksi a.

Ketentuan Perpajakan Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Bantuan sarana/ prasarana program pengelolaan produksi kedelai berupa bantuan paket sarana produksi berupa benih, rhizobium, bahan organik atau kapur pertanian pada lokasi-lokasi tertentu dan saprodi lainnya. Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan paket sarana produksi pengelolaan produksi kedelai dilaksanakan sesuai peraturan tentang perpajakan bagi anggaran APBN

b. Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau Kementerian dan/atau kelompok tani/Gapoktan akan dikenakan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi

kepada

oknum

yang

melakukan

pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

74



G. DUKUNGAN

PELAKSANAAN

PEMBERIAN

BANTUAN

PEMERINTAH 1. Pengorganisasian Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen pemberian Bantuan Pemerintah berupa sarana produksi bagi kelompok tani/Gapoktan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam

rangka

menunjang

kelancaran

pelaksanaan

dan

pengelolaan bantuan sarana produksi, maka pengelolaan kegiatan bantuan sarana produksi dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota hingga lapangan. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan Pemerintah yang bersih (Clean Goverment), maka pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai harus memenuhi prinsip-prinsip; Mentaati ketentuan peraturan dan perundangan; Membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; serta Memenuhi azas akuntabilitas.


75


a.

Struktur Organisasi 1)

Penanggung Jawab Program Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggung jawab program memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Belanja Bantuan Sosial antara lain : a)

Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;

b) Menggalang

kemitraan

dan

melaksanakan

koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/ Kota, instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan; c)

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Pemerintah dari pelaksanaan program dan anggaran.

2) Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas Pertanian yang membidangi Tanaman Pangan Provinsi atas nama Gubernur. 3) Tanggung

jawab

teknis

pelaksanaan

kegiatan

pengelolaan produksi kedelai berada pada Dinas Pertanian

yang

membidangi Tanaman

Pangan

Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota

76



b.

Tim Pembina Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kedelai di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. 1)

Tim Pembina Pusat a) Merencanakan

operasional

kegiatan

peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai serta sarana pendukungnya. b)

Melaksanakan validasi calon penerima bantuan dan calon lokasi

c)

Melaksanakan supervisi dan pendampingan satuan kerja perangkat daerah pelaksana program.

d) Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi kedelai, dan sarana pendukungnya. 2)

Tim Pembina Provinsi a)

Menyusun petunjuk teknis yang mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat;

b) Melakukan koordinasi lintas sektoral antar Instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan

efisiensi

dan

efektivitas

pelaksanaan;


77


c) Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota pengendalian

dalam

serta

pemantauan

membantu

dan

mengatasi

permasalahan di lapangan; d) Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat. 3)

Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanian, Bakorluh Kabupaten dan Kodim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas : a)

Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu pada petunjuk teknis yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Teknis (Juknis) yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;

b)

Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat.

c) Melakukan

sosialisasi

dan

seleksi

calon

kelompok sasaran; d) Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi;

78



e) Membuat

laporan

hasil

pemantauan/

pengendalian dan evaluasi. Tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan intensifikasi, PAT-PIP Kedelai di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota sampai tingkat Provinsi. Pelaksanaan

pembinaan

oleh

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut: 1) Pembinaan dilakukan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan serta Desa. 2)

Provinsi melakukan pembinaan pelaksanaan intensifikasi dan PAT-PIP Kedelai di Kabupaten/ Kota 2 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana.

3) Kabupaten / Kota melakukan pembinaan pelaksanaan intensifikasi dan PAT-PIP Kedelai di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana intensifikasi dan PAT-PIP Kedelai 3 kali per musim

tanam

atau

disesuaikan

dengan

ketersediaan dana.


79


c. Pengawasan Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan atau menghindari masalah yang berhubungan

dengan

penyalahgunaan

wewenang,

kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kedelai berupa pengendalian intern, pengawasan fungsional intern dan pengawasan ekstern. Pengawasan

internal

program

Bantuan

Pemerintah

dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawas ekstern oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 1)

Pengendalian Intern Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

2)

Pengawasan Fungsional Intern Instansi pengawas fungsional kegiatan Bantuan Pemerintah

80

secara

internal

adalah

Inspektorat



Jenderal Kementerian Pertanian dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah. Audit

Bantuan

Pemerintah

dilaksanakan

untuk

memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja Bantuan Pemerintah pada masing-masing tingkatan (Kementerian

Pertanian,

Provinsi,

Kabupaten/

Kota dan kelompok tani/Gapoktan) serta keyakinan pelaksanaan pemberian Bantuan Pemerintah telah sesuai dengan ketentuan. Audit kinerja program pemberian bantuan sarana produksi menggunakan 4 (empat) tepat yaitu 1) tepat sasaran, 2) tepat waktu, 3) tepat jumlah, dan 4) tepat guna. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan Bantuan Pemerintah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis Bantuan Pemerintah. 3)

Pengawasan Ekstern Instansi

pengawas

ekstern

kegiatan

Bantuan

Pemerintah adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang,


81


yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah.

82



BAB V PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A. PENGENDALIAN Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing Instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian produksi kedelai tahun 2016. Pengawasan dilakukan oleh Pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).


83


Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/ Kota; 3. Tahap pemilihan penyedia barang dan transfer/penyaluran dana Bantuan Pemerintah ke rekening kelompok; 4. Tahap pencairan dana bantuan dan penyaluran barang yang dilakukan oleh kelompok; 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana Bantuan Pemerintah yang dilakukan oleh kelompok; 6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; 7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban output, outcome, benefit dan impact.

B. MONITORING Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016, maka dilakukan pelaksanaan

monitoring

perkembangan

penyaluran

Bantuan

Pemerintah kepada kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan realisasi tanam dan panen kedelai oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan. Proses pelaksanaan monitoring sebagai berikut :

84



1.

Perkembangan Penyaluran Bantuan Pemerintah a.

PPK Satker Tugas pembantuan, mengirimkan data transfer Bantuan Pemerintah meliputi data kelompok tani dan nilai bantuan.

b.

Waktu pengiriman sesuai dengan pengajuan SPPD, yang diajukan oleh PPK kepada penerbit SPM.

c.

Data dikirim ke Direktorat Aneka Kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, melalui email kedelai. [email protected] atau [email protected]

2.

Realisasi

tanam

dan

panen

program

Intensifikasi

dan

Ekstensifikasi PAT-PIP kedelai a.

Ketua kelompok tani mengirimkan data tanggal realisasi tanam, realisasi panen dan produktivitas ke Pusat, melalui SMS Gateway

b.

Waktu penyampaian data dilakukan pada saat akan tanam dan panen

c.

Cara pengiriman data melalui SMS adalah sebagai berikut: 1) Ketik: MONEVKD<spasi>BulanTahun#KodeKegiatan#LuasTana

2)

m(Ha)#Luas Panen(Ha)#Produktivitas(Ku/Ha)

Kirim SMS ke nomor 081381232425

3) Sosialisasi akan dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan.


85


C. EVALUASI Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi: 1) Komponen kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi kedelai tahun 2016, 2) Tingkat pencapaian sasaran areal dan produksi, 3) Kenaikan tingkat produktivitas dan produksi, 4) Permasalahan yang timbul di tingkat lapang, 5) Kegiatan pendukung lainnya.

D. PELAPORAN Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan dan ketua kelompoktani secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari ketua kelompoktani ke penyuluh lapangan ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

1.

Laporan Kegiatan Pelaporan kegiatan meliputi laporan pelaksanaan program,

86



pelaksanaan

kegiatan,

penyampaian

data

dan

informasi

dan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan yang berisi evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya sebagaimana dalam format laporan pada lampiran 5.

2.

Laporan Program a.

Sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1)

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota merencanakan dan membuat format laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai tahun 2016

2)

Laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi

3)

Provinsi mengirim laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai tahun 2016 ke Pusat

b.

Realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan 1)

Petugas penyuluh dan Babinsa meminta laporan realisasi tanam atau panen kepada ketua kelompok tani, selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan ke atasan masing-masing di Kabupaten. Babinsa ke Dandim c.q. Pasiter di Kodim dan Dinas Pertanian Kabupaten.

2) Kabupaten/Kota

mengirimkan

format

laporan

realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai bulanan tahun 2016 ke Provinsi. Kodim ke


87


Korem/Kodam dan Dinas Pertanian Kabupaten ke Dinas Pertanian Provinsi. 3) Selanjutnya Provinsi mengirimkan format laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kedelai bulanan tahun 2016 ke Pusat. Korem/Kodam ke Aster Kasad c.q. Paban III/wanwil

dan Dinas

Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanaman Pangan c.q. Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi. 4) Penyampaian

laporan

realisasi

tanam,

panen,

produktivitas dan produksi kedelai tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi dan Pusat setiap bulannya. c. Kendala dan permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan 1)

Dinas Kabupaten/Kota memberikan laporan kendala dan permasalahan kegiatan pengelolaan produksi kedelai di lapangan antara lain meliputi bagaimana ketersediaan benih, tanaman yang terkena OPT, banjir maupun kekeringan

2)

Dari laporan Kabupaten/Kota yang disampaikan ke Dinas Provinsi dan akan dilaporkan ke pusat

3)

Laporan kendala dan permasalahan tingkat lapangan disampaikan ke pusat setiap bulan

4)

Perkembangan serangan OPT dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan

88



5)

Laporan hasil perkembangan tersebut dievaluasi oleh pusat dan daerah.

Pengiriman laporan ke Pusat disampaikan ke Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520; no. telepon (021) 7805342; faksimili (021) 7805179; email:

[email protected]. Kinerja penyampaian

laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2017 sebagai penerapan azas reward dan punishment.


89


90



BAB VI PENUTUP Petunjuk teknis pengelolaan produksi tanaman kedelai tahun 2016 ini merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Intensifikasi melalui penerapan teknologi Pegelolaan Teknologi Terpadu (PTT) dan Budidaya Jenuh Air (BJA), serta Ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kedelai serta kegiatan pendukung lainnya tahun anggaran 2016 di tingkat lapangan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan produksi kedelai dapat dicapai secara optimal. Petunjuk teknis pengelolaan produksi tanaman kedelai ini, hendaknya dapat ditindaklanjuti menjadi Petunjuk Teknis oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Provinsi maupun oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Terjadinya perubahan kebijakan dalam peraturan yang lebih tinggi, pada petunjuk teknis ini akan disesuaikan kemudian.


91


92



LAMPIRAN - LAMPIRAN


93


Lampiran 1

SASARAN LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2016

94



Lampiran 2

ALOKASI PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2016


95


Lanjutan

96



Lanjutan


97


Lanjutan

98



Lanjutan


99


Lanjutan

100



Lanjutan


101


Lampiran 3 SPESIFIKASI TEKNIS PLASTIK HERMETIK PENYIMPAN KEDELAI 1. Alternatif Ukuran : L :

Panjang x lebar mulut minimal : 130 x 75 cm atau (cukup untuk 50 Kg Biji kedelai)

M :

Panjang x lebar mulut minimal : 70 x 55 cm atau (cukup untuk 25 Kg biji kedelai)

2. Bahan : a. LDPE Dan HDPE atau bahan lainnya, b. Laminatet doble layer atau lebih, c. Kedap udara, d. Ketebalan minimal 0,08 mm. 3. Sifat penting : a. Oxygen permeability (perembesan oksigen) pada 23°C maksimum 10 cc /m2/hari, b. Water Vapor Transfer Rate (perembesan kelembaban) pada 38°C, 90% kelembaban relatif maksimum 5 g/m2/hari. Secara rinci ketentuan yang berkaitan dengan kerjasama ini dijabarkan melalui Petunjuk Teknis.

102



Lampiran 4 CONTOH PENYALURAN BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2016 1. Format-1 :

Contoh format Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah melalui transfer uang

2. Format-2 :

Contoh Perhitungan Jumlah Maksimal Anggaran Bantuan Pemerintah yang di transfer dalam bentuk uang kurang dari Rp 50.000.000,- per jenis barang

3. Format-3 :

Contoh

Laporan

Kemajuan

Penyelesaian

Pekerjaan

min.50% 4. Format-4 :

Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

5. Format-5 :

Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah

6. Format-6 :

Contoh Berita Acara Serah Terima Barang

7. Format-7 :

Contoh Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah


103


Format 1 :

Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang PERJANJIAN KERJASAMA

BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN ANGGARAN 2016

NOMOR : ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian) NOMOR :...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan)

Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

:------------------------ (nama)

NIP

:------------------------ (NIP)

Jabatan1

:------------------------ (jabatan pada satuan kerja Dinas

Alamat

Pertanian)

:------------------------ (alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ------------------ (institusi tempat kerja), berkedudukan di ------------------------ (alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

104



2. Nama

:------------------------ (nama Ketua kelompoktani )

Jabatan

:------------------------ (Ketua Kelompoktani)

Alamat

:------------------------ (alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama ------------------------------ (nama kelompok tani), alamat ------------------------- (alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan paket sarana produksi kegiatan Intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau Ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1. Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis pengelolaan produksi kedelai dan Bantuan Pemerintah tahun 2016; 2. Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.


105


Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN 1. Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berhak

membuat

(Petunjuk

ketentuan

penggunaan

bantuan/aturan

Teknis) untuk pelaksanaan Bantuan paket sarana

produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA ; b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 dari PIHAK KEDUA; c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi

(Peningkatan

produktivitas)

atau

ekstensifikasi

(Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan

106



produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan; e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan. 2. Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a. Berkewajiban mengelola Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi

(Peningkatan

produktivitas)

atau

ekstensifikasi

(Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; b. Berkewajiban melaksanakan

Bantuan paket sarana produksi

kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 dalam waktu selambat - lambatnya ………………. (dalam huruf) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak)


107


c. Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada poin (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku; d. Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran Pasal 3 NILAI BANTUAN 1. Nilai

Bantuan

paket

sarana

produksi

kegiatan

intensifikasi

(Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. -------(nominal),-(-----------rupiah); 2. Bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/

Pertanian Dinas Kabupaten/

Kota Tahun Anggaran 2016.

108



Pasal 4 JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN 1. Jenis

bantuan

paket

sarana

produksi

kegiatan

intensifikasi

(Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 adalah: (pilih salah satu sesuai alokasinya) a. Kegiatan Intensifikasi kedelai teknologi PTT • Benih kedelai bersetifikat • Rhizobium • Bahan organik /kapur pertanian b. Kegiatan Intensifikasi kedelai teknologi BJA • Benih kedelai bersetifikat • Pupuk NPK, SP 36, Urea, KCL bersubsidi • Rhizobium • Pestisida organik/an organik • Herbisida • Kapur pertanian c. Kegiatan Ekstensifikasi kedelai melalui PAT-PIP • Benih kedelai bersetifikat • Rhizobium • Bahan organik /kapur pertanian 2. Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis.


109


Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN 1. Pekerjaan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini; 2. Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN 1. Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS); 2. Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap; 3. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua; b. Pihak Kedua telah menan datangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama

110



4. Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%. Pasal 7 KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN 1. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota 2. Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan bantuan paket sarana produksi kegiatan intensifikasi (Peningkatan produktivitas) atau ekstensifikasi (Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) program pengelolaan produksi kedelai tahun 2016 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis


111


Pasal 8 SISA DANA BANTUAN 1. Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis; 2. Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama; 3. Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan Pasal 9 SANKSI 1. Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya bersifat administratif, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang; 2. Pihak Kedua siap menggembalikan dana bantuan jika tidak dapat mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis.

112



Pasal 10 LAPORAN 1. Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis; 2. Pihak Kedua siap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran Pasal 11 FORCE MAJEURE 1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure; 2. Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan Pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini; 3. Apabila terjadi force majeure maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;


113


14. Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN 1. Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK. PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Pejabat Pembuat Komitmen,

Ketua Kelompok Tani/Gapoktan

Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

-------------------------------------------

Materai 6000

------------------------------ (nama jelas)

114

Materai 6000

----------------------------(nama jelas)



Format-2 :

Contoh Perhitungan Jumlah Maksimal Anggaran Bantuan Pemerintah yang ditransfer dalam Bentuk Uang Kurang dari Rp.50.000.000 Per Jenis Barang

Format–3 : Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan minimal 50%


115


Format – 4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Cover Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. TUJUAN DAN TARGET C. SUMBER DANA D. WAKTU DAN TEMPAT BAB II. PELAKSANAAN A. PERSIAPAN PELAKSANAAN B. PELAKSANAAN BAB III. PENUTUP A. HAMBATAN PELAKSANAAN B. SARAN DAN REKOMENDASI C. KATA PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. DOKUMENTASI (FOTO) BARANG HASIL PENGADAAN 2. BUKTI KUITANSI PENGADAAN BARANG 3. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG 4. LAPORAN KEUANGAN 5. BUKTI SETORAN KE KAS NEGARA KALAU ADA 6. BUKTI PENYETORAN PAJAK

116



Format-5: Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah KUITANSI NPWP MAK T.A. KUITANSI No. Sudah Terima

:……………………… :……………………… :………………………

Uang sebanyak

:

: …………….. : Kuasa Pengguna Anggaran ……………… Kabupaten/Kota …………………………..

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian . Di Desa/Kelurahan …………………...……... Kecamatan …………………………………… Kabupaten/Kota …………………………..…. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. Tanggal ……………...................................... Terbilang Rp

:

…………………….. 2016 Mengetahui/Menyetujui, Yang menerima, Pejabat Pembuat Komitmen Petani/Ketua Kelompok Kabupaten/Kota …………….. Meterai Rp. 6.000 ……………………………………. ……………………………….. NIP. Setuju dibayar, Tanggal ……………… Kuasa Pengguna Anggara, Bendaharawan, ……………………………. …………………………… NIP. NIP. *) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi


117


Format – 6 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN INTENSIFIKASI/EKSTENSIFIKASI KEDELAI (PAT-PIP) TA.2016 NOMOR:…………………………….. Pada hari ini……. tanggal……. bulan……. tahun……. Bertempat di……....................................... Desa/ Kelurahan............................Kecamatan............................Kabupaten/Kota............................................., Provinsi............................, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .......................................(nama)

Jabatan

: .......................................(jabatan pada Perusahaan saprodi)

Alamat

: .......................................(alamat kantor tempat kerja)

Selaku Direktur/…….., yang bertindak untuk dan atas nama.............................. (institusi tempat kerja), berkedudukan di............................... alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: .......................................(nama Ketua kelompoktani )

Jabatan

: .......................................(Ketua Kelompok Tani)

Alamat

: .......................................(alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ................ yang bertindak untuk dan atas nama .................... (nama kelompok tani), alamat ........................(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut:

118



Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut: LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN INTENSIFIKASI (PENINGKATAN PRODUKTIVITAS)/EKSTENSIFIKASI (PAT-PIP) PAGU ANGGARAN No

Jenis Sarana Produksi

Volume Volume

satuan

Total Harga Anggaran satuan (Rp) (Rp)

REALISASI ANGGARAN Total Harga Anggaran satuan (Rp) (Rp) satuan

Volume Volume

Presentasi (%)

1 Benih bersertifikat 2 Rhizobium 3 Kapur Pertanian/Bahan Organik dst

Jumlah

Pasal 2 Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan Kementeriaan Pertanian RI, khususnya program pengelolaan produksi kedelai tahun anggaran 2016.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

(Nama Ketua Kelompok)

PIHAK PERTAMA

(Nama dari Perusahaan/penyedia barang)

SAKSI


119


Format-7 : Contoh SK Penetepan Penerima Bantuan SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA NOMOR : .............................................2016 TENTANG PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI ............................................................)* TAHUN ANGGARAN 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Menimbang

: a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan

yang

semakin

meningkat

seiring

dengan

peningkatan jumlah penduduk. b. Bahwa

peningkatan

produksi

kedelai

tahun

2016

difokuskan pada intensifikasi dalam upaya peningkatan produktivitas melalui penerapan teknologi PTT dan BJA serta ekstensifikasi melalui PAT-PIP kedelai. c. Bahwa pelaksanaan program pengelolaan produksi kedelai

dimaksudkan untuk peningkatan produktivitas

dan perluasan areal tanam d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu untuk ditetapkan kelompoktani penerima Bantuan Pemerintah pengelolaan produksi kedelai tahun 2016.

120



Mengingat

: 1. Undang – Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang

................; 2. Surat Keputusan .......... Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 4. dst Memperhatikan

: 1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor

.............. Tanggal ............. Bulan ................ Tahun ............ 2. Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah Tahun 2016. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERTAMA

:

Penetapan Kelompoktani penerima Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Kedelai tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerima dana Bantuan Pemerintah dalam bentuk bantuan sarana/prasarana berupa sarana produksi kegiatan penerapan teknologi PTT/BJA/PATPIP*) yang dibiayai dari dana APBN Kementerian Pertanian melalui anggaran tugas pembantuan pada DIPA**) Dinas Pertanian Kabupaten/Kota Nomor ..................... Tanggal.................. bulan .............. tahun..............


121


KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di

: ................................

Pada Tanggal

: ................................

Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

.......................................... NIP. ..................................... Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota

.......................................... NIP. ..................................... Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di .............. 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di ................ 4. dst. *) Coret yang tidak perlu **) Disesuaikan dengan sumber bantuan

122



Format-8 : Contoh lampiran SK Penetepan Penerima Bantuan Contoh : Lampiran Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Pemerintah Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016

No. Nama Poktan/Gapoktan

Nama Ketua

Alamat Desa

Kec.

Nomor Rekening

Jumlah ( Rp )

Alamat Bank Cabang, Unit

1 2 3 4 5 dst Jumlah Diketahui :

Ditetapkan,……, Bln……. 2016

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota…….,

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota…….,

Nama

Nama

NIP.

NIP.


123


Format-9 : Contoh lampiran SK Penetepan Penerima Bantuan

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pelaksana Program Pengelolaan Produksi Kedelai Tahun 2016 Nama Kelompoktani Alamat Kelompoktani Luas Lahan Jumlah Anggota Poktan Rincian Kebutuhan Kel. Komoditi Varietas No 1. 2. 3. dst

Uraian Kebutuhan

Jenis

Volume (Kg)

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

Jumlah Mengetahui, Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama NIP

124

: : : : : : :

…………., ………….. Ketua Bendahara Kelompok, Kelompok, Nama

Nama



Format-10 : Contoh Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ………………….. selaku Ketua Kelompoktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima akan kami gunakan : a. Untuk pembelian sarana produksi penerapan teknologi PTT/BJA/ PAT-PIP*) kedelai. b. Bersedia

dan

sanggup

untuk

melaksanakan

penanaman,

pemeliharaan sampai panen di areal PTT/BJA/PAT-PIP*) kedelai dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya . ................,..................... 2016 Mengetahui Petugas Lapangan

Ketua Kelompoktani

Materai 6.000 (......................................)

(.....................................)


125


Lampiran 5

LAMPIRAN BLANKO PELAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2016

126

1.

Laporan Kelompok Tani

2.

Laporan Tingkat Kecamatan

3.

Laporan Tingkat Kabupaten

4.

Laporan Tingkat Provinsi

5.

Laporan Akhir Tahunan



LAPORAN KELOMPOK TANI PELAKSANA PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI MELALUI GP-PTT/BJA/PAT-PIP*) TAHUN 2016 I. LOKASI a. Nama Kelompoktani : b. Jumlah Anggota : c. Luas Areal : d. Desa : e. Kecamatan : f. Kabupaten : II. TEKNOLOGI a. Komoditi : b. Varietas : c. Komponen Sarana Produksi : 1. Benih : ............................. Kg 2. Rhizobium : ............................. Kg 3. Kapur Pertanian/Bahan Organik : ............................. Kg III. HASIL No.

Lokasi

Produktivitas (Ku/Ha) Sebelum Setelah Program Program

Produksi (Ton) Sebelum Setelah Program Program

1. 2. 3. dst

Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD

(.......................................................) Keterangan : *) Coret yang tidak perlu


127

128 Lampiran 8

Desa

: : :

1 2 dst

Nama Kel.Tani

1 2 dst Keterangan : * ) Coret yang tidak perlu

2

1

No.

Provinsi Kabupaten Kecamatan Jumlah Anggota Luas Tanam

KACANG TANAH TAHUN 2012


(………..Nama……………..) Nip.

Mengetahui Mantan/KCD/PPL,

Kebutuhan Saprodi Jenis Jumlah ( Kg )

Tanggal Tanam

REKAPITULASI KEBUTUHAN SARANA PRODUKSI KEDELAI KELOMPOK TANI REKAPITULASI KEBUTUHAN SAPRODI KECAMATAN DI KELMPOK TANI ( TINGKAT KECAMATAN ) TINGKAT

Blangko Rekapitulasi Kebutuhan Saprodi Kelompok Tani ( Tingkat Kecamatan ) Bansos Dem Area Tahun Anggaran 2012


Pedoman Teknis Pengelolaan Produksi Kedelai dan Bantuan Pemerintah 2016

124




REKAPITULASI RUK Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

: …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : ……………………………

REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK)

…………………………………… Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota……………………….. Sesuai dengan Surat Keputusan *)……. No. …….. tanggal ….. tentang penetapan kelompok pelaksana kegiatan ………… dengan ini kami mengajukan permohonan Bantuan Pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp. …………….. (terbilang………..) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan berikut : No. 1. 2.

Kegiatan

Jumlah Biaya (Rupiah)

Jumlah

Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor ….. tanggal …., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok ……………………… No. Rekening ……….. pada cabang/unit Bank …………. di ………… Menyetujui, Ketua Tim Teknis, Kelompok, …………………….. NIP.

NIP.

Ketua …………………………. MENGETAHUI/MENYETUJUI, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ……………. ………………………………….

*) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi



125

129

130

1 2 3 4 5 dst

No

Jumlah

Kecamatan

Provinsi Kabupaten

Jan

Feb

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus September Oktober November Desember

Total

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian ………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………2016 Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten……..…………………...

Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real

: :

LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KEDELAI TAHUN 2016



126


No

: : :

Jumlah

Kecamatan/ Nama Desa Kel.Tani/ Petani

Provinsi Kabupaten Kecamatan Luas Tanam (Ha)

Tipologi Lahan Bibit Jumlah (Stek)

Pupuk Pestisida Tanam Kandang (Kg/Ltr) (Tgl./Bln

Rencana Panen Pola Tanam (Tgl./Bln Setahun


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian …………………………………………. Nip…….………………………………..

……………………………………2016 Mengetahui KCD/PPL

Rencana Penyediaan Saprodi Urea SP-36 KCL Varietas (Kg) (Kg) (Kg)

RENCANA DAN REALISASI TANAM KEDELAI TAHUN 2016



127

131



132

………………………………………. NIP…………………………………..

…………………………………………2016 Mengetahui KCD/PPL : : : : Provinsi Kabupaten Kecamatan Bulan

BLANKO LAPORAN BULANAN KECAMATAN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2016

Contoh Pengisian Blanko


128



naman Pangan ……………...

……………2016

…………………. …………………..

129



………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………………2016 Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten ………………….

BLANKO LAPORAN BULANAN KABUPATEN KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2016



133

134

Jumlah

(2)

: :

9

5

4

Kecamat an (3)

*) Coret yang tidak perlu

5

4

dst

B

2

3

A

1

(1)

Kabupate No n

BULAN

Provinsi : Bulan

PROVINSI :

17

9

8

(4)

Desa

Jumlah

18

10

8

(5)

Poktan

450

250

200

(6)

Luas Areal (Ha)

450

250

200

(7)

SK Penetapan CPCL (Ha)

450

250

200

(8)

Proses (Ha)

450

250

200

(9)

Cair (Ha)

Pengajuan Ke Bank

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian 250

150

100

(12)

Luas (Ha)

78.00

80.00

75.00

(13)

Provitas (ku/ha)

1950

1200

750

(14)

10

5

5

(15)

(16)

Dilaksan akan Keteran MH gan 10/11 (Ha)

Tim Teknis Tingkat Provinsi/

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ………

97.78

98.00

97.50

(11)

(%)

Produks i (ton)

Realisasi Panen

………………………………………. NIP…………………………… Nip…………………………………..

Nama……………………………

…………………………………………2016 Kepala Dinas Pertanian Provinsi Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi ………………….

440

245

195

(10)

(Ha)

Realisasi Tanam

BLANKO LAPORAN BULANAN PROVINSI KEGIATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PTT/BJA/PAT-PIP*) KEDELAI TAHUN 2016




130


No

Jumlah

Kecamatan/ Desa

Provinsi Kabupaten Kecamatan

: : : Nama Kel. Tani/ Petani Waktu (Tgl/Bln)

Tanam (Ha)

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha)

Varietas

Permasalahan


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian …………………….……………………… Nip………………………………….. Nip…………………………….………….

……………………………………….

…………………………………2016

(Ton)

Produksi

Lampiran 23

…………………………...…………2012 Mengetahui Mengetahui KCD/PPL KCD/PPL

Provitas Sesudah (Ku/Ha)

LAPORAN AKHIR KECAMATAN PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan TAHUN 2016 Kacang Tanah Tahun 2012



131

135

136

No

Jumlah

Kecamatan/ Desa

Provinsi Kabupaten

: : Nama Kel. Tani/ Petani Waktu (Tgl/Bln)

Tanam (Ha)

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha)

Varietas

Permasalahan

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian ………………………………………. …………………….……………………… Nip………………………………….. Nip…………………………….………….

Kabupaten………………………...

(Ton)

Produksi

Lampiran 24

…………………………...…………2012 …………………………………2016 Mengetahui Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten……………………………….


LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PROGRAM PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012 TAHUN 2016



132


No

Jumlah

Kabupaten

Provinsi

: Nama Kel. Tani/ Petani Waktu (Tgl/Bln)

Tanam (Ha)

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha) (Ton)

Produksi

Varietas

Permasalahan

Lampiran 25


Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian …………………….……………………… Nip………………………………….. Nip…………………………….………….

……………………………………….

…………………………...…………2011 …………………………………2016 Mengetahui Mengetahui Kepala Kepala Dinas Tanaman Pangan Pangan Dinas Tanaman ProvinsiProvinsi………………………... ……………………………….


LAPORAN AKHIR PROVINSI PELAKSANAAN PROGRAM PEGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012 TAHUN 2016



133

137



BIAYA PRODUKSI DAN PENDAPATAN USAHATANI KEDELAI PER HEKTAR TAHUN 2016 NO I A

B.

URA IA N

NILA I (RP) Riil Dike luarkan Dipe rhit ungkan

FISIK

INPUT T ENA GA KERJA (HOK) 1. Pe ngolahan T anah s/d siap t anam a. Manusia b. T e rnak c. T rakt or/Me sin

2. Menanam 3. Memupuk 4. Memberantas Hama 5. Menyiang 6. Memanen 7. Mengangkut Jumlah A S ARANA PRODUKS I

1. Bibit /St e k (Bat ang) a. Pe mbe lian b. Produksi Se ndiri 2. Pupuk (Kg/Lt r) a. Ure a b. T SP/SP-36 c. KCl d. Kandang/Hijau e . Lainnya (T e t e s Miw on) 3. Pe st isida (Kg/Lt r) a. Inse kt isida Padat Inse kt isida Cair b. Lainnya Padat

C

I

II

III

Lainnya Cair Jumlah B PENGELUARAN LAIN 1. S ewa Tanah 2. Pajak 3. Lainnya Jumlah C TOTAL (A+B+C) BIAYA PRODUKS I 1. Per Hektar (Rp.) 2. Per Kilogram (Rp.) OUT PUT 1. Produksi 2. Nilai Hasil PENDAPATAN BERS IH (Rp) 1. S ecara Usahatani a. Pe r musim b. Pe r bulan

= Rp…………. = Rp………….

2. Petani a. Pe r musim b. Pe r bulan

IV

= Rp…………. = Rp………….

R/C

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Harga/Kg = …….. Umur Panen = …….. Varietas = ……...

……………………………2016 Petugas ………………………………... Nip………………………..…… …..


Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Harga/Kg = ……. Umur Panen = ……. Varietas = …….

………..,…………………….. 2016 Petugas

Nip.

138

134

……….………………………



CATATAN


139


CATATAN

140



CATATAN


141


CATATAN

142



CATATAN


143


CATATAN

144


PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PRODUKSI KEDELAI DAN BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2016

Recommend Documents