Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Melalui CF-SKR Tahun 2016 PETUNJUK TEKNIS

Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Melalui CF-SKR Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG TANAH DAN UBI JALAR MELALUI COUNTERPART FUND SECOND KENEDY ROUND (CF-SKR) TAHUN ANGGARAN 2016

KEMENTERIAN PERTANIAN DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 2016

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

i


KATA PENGANTAR Kacang tanah dan ubijalar merupakan komoditas strategis di Indonesia selain padi, jagung dan kedelai sebagai bahan pangan, pakan maupun industri. Kandungan nutrisi kacang tanah dan ubijalar cukup tinggi karena selain sumber karbohidrat juga mengandung vitamin A, B1 dan C sehingga sangat baik untuk perbaikan gizi masyarakat. Upaya peningkatan produksi kacang tanah dan ubi jalar perlu dilakukan sebagai upaya dalam mengantisipasi kebutuhan pemenuhan bahan baku pangan, pakan dan bahan baku industri. Pada tahun 2016 Pemerintah menetapkan sasaran produksi kacang tanah sebesar 755.750 ton dan ubi jalar sebesar 2.700.000 ton. Untuk itu diperlukan strategi peningkatan produksi kacang tanah dan ubi jalar untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri tahun 2016 yang akan dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. Peluang peningkatan produksi dalam negeri masih cukup luas, dengan di dukung iklim yang sesuai, ketersediaan teknologi tepat guna, besarnya permintaan dalam negeri serta dukungan program Pemerintah. Salah satu dukungan pendanaan untuk pencapaian sasaran produksi kacang tanah dan ubi jalar adalan dialokasikan dana dengan sumber anggaran dari Counter Part-Second Kenedy Round (CF-SKR) Dalam rangka mempedomani pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubi jalar sumber dana CF-SKR tahun 2016, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Produksi kacang tanah dan ubi jalar bantuan CF-SKR Tahun 2016 sebagai acuan bagi satker masing-masing daerah dalam menyusun Petunjuk Teknis (Juknis). Dengan diterbitkannya Petunjuk Teknis Pengelolaan kacang tanah dan ubi jalar sumber dana CF-SKR tahun 2016, diharapkan semua pihak dapat saling berkoordinasi dan bersinergi sehingga kegiatan pengelolaan kacang tanah dan ubi jalar sumber dana CF-SKR tahun 2016 dapat berjalan sesuai yang diharapkan serta tercapainya sasaran produksi sesuai yang ditetapkan Jakarta, Direktur Jenderal Tanaman Pangan

Dr. Ir. Hasil Sembiring, M.Sc NIP 196002101988031001 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

i


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ………………………………………………….………. DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. DAFTAR TABEL ………………………………………………………..…….. DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………………

i ii iv v

PENDAHULUAN ................................................................................ A. Latar Belakang ............................................................................ B. Tujuan ……….............................................................................. C. Definisi........................................................................................ D. Dasar Hukum……………………..................................................

1 1 2 3 7

SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ...................................... A. Sasaran ........................................................................................ B. Strategi ......................................................................................... C. Kebijakan .....................................................................................

12 12 12 13

PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI.….…………. A. Program dan Kegiatan.................................................................. B. Uraian Pelaksanaan Kegiatan…………………………………..… C. Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan………………... D. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan…………..

15 15 17 23 24

PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANTUAN DANA HIBAH CF-SKR KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI KACANG TANAH DAN UBIJALAR TAHUN 2016 ………………….. A. Gambaran Umum, dan Indikator Keberhasilan …….................... B. Sasaran Pemberian Bantuan Pemerintah ………………………. C. Penyusunan Juknis Bantuan Pemerintah.................................. D. Ruang Lingkup Pemberian Bantuan……………........................ E. Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima Bantuan................. F. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah …………………… G. Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah………………. H. Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah…………………………. I. Bentuk Bantuan Pemerintah……………….............................. J. Tata Kelola Pemberian Bantuan………………………………….. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian

26 26 28 29 30 35 36 38 38 40 ii


K. Dukungan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemerintah……… PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN...................... A. Pengendalian………………………………………………………. B. Pemantauan dan Evaluasi……………………............................. C. Evaluasi …………………………………………………………….. D. Pelaporan…………....................................................................... PENUTUP………………................................................................. LAMPIRAN……………………………………………………………


43 46 50 57 57 58 59 60 63 64

iii


DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel 2 Tabel 3 Tabel 4 Tabel 5 Tabel 6 Tabel 7

Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah Dan Ubijalar Tahun 2016........................................ Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Tahun 2016…………………………………………………………………….. Sasaran, Startegi dan Indikator Kinerja……………………….. Faktor Resiko……………………………………………………… Jadwal Tentatif Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Dalam Bentuk Barang/Uang……………………………………............................. Contoh Rincian bantuan…………………………………………….. Alokasi Anggaran Bantuan Pemerintah ……………………………


7 9 15 16 17 31 32

iv


DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Lampiran 2 Lampiran 3 Lampiran 4

Sasaran Indikatif Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Tahun 2016 …………… Lokasi Areal Pengelolaan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Contoh dan Format Penyaluran Bantuan Pemerintah.…..….... Format-Format Laporan………………………………………....


v

50 51 52 67


BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kacang tanah dan ubijalar merupakan komoditas strategis di Indonesia selain padi, jagung dan kedelai sebagai bahan pangan, pakan maupun industri. Kandungan nutrisi kacang tanah dan ubijalar cukup tinggi karena selain sumber karbohidrat juga mengandung vitamin A, B1 dan C sehingga sangat baik untuk perbaikan gizi masyarakat. Beragamnya produk olahan berbahan baku kacang tanah dan ubijalar mendorong tersedianya bahan baku yang cukup baik kualitas maupun kuantitasnya. Ubijalar mengandung karbohidrat yang tinggi dan dapat dijadikan sebagai sumber utama subtitusi beras atau sebagai tanaman diversifikasi pangan. Ubijalar kelebihannya dibandingkan dengan umbiumbian lain adalah mengandung betakarotin, antosianin, dimana unsur tersebut dapat mencegah penyebab kanker dan juga mengandung vitamin A dan C yang tinggi dan sangat baik untuk kesehatan manusia. Sementara kacang tanah selain mengandung karbohidrat, juga mempunyai kandungan protein nabati yang cukup tinggi. Memasuki era millennium yang akan datang dimana jumlah penduduk dunia meningkat akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan pangan, sedangkan ketersediaan lahan semakin berkurang sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan produksi. Upaya tersebut antara lain dengan model integrasi antara budidaya yang monokultur (kacang tanah dan ubijalar) dengan tumpangsari (ubikayu dengan

1


kacang tanah) sesuai anjuran teknologi spesifik lokasi. Dari model ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para petani disekitarnya untuk dapat menerapkan model tersebut dilahan miliknya. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu adanya suatu terobosan melalui suatu kegiatan yang difasilitasi oleh bantuan Indonesia - Jepang (JICA). Melalui fasilitasi bantuan JICA, petani yang mendapatkan bantuan dari kegiatan ini diharapkan selain produksinya meningkat juga dapat menyimpan dana hasil panen yang nilainya lebih besar dari dana bantuan yang diterima sehingga pada musim-musim tanam berikutnya dapat digunakan untuk pengadaan sarana produksi dan usaha budidaya lainnya secara berkesinambungan. Dengan demikian para petani dapat mandiri dalam meningkatkan pengetahuan/skill dan pendapatan, melalui penerapan manajemen pertanian terpadu pada budidaya kacang tanah dan ubijalar. Petani penerima bantuan dari kegiatan JICA diharapkan dapat menanam kacang tanah dan ubijalar pada tahun berikutnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana bantuan tersebut dimanfaatkan dan dikembangkan seoptimal mungkin. Dalam pelaksanaannya, kegiatan integrasi ini akan dibina dan dikawal oleh Dinas Pertanian setempat (provinsi dan kabupaten).

2


B.

TUJUAN

1.

Tujuan Umum Mendukung peningkatan produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar nasional dalam rangka mencapai sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 yang telah ditetapkan melalui CF-SKR.

2.

Tujuan Khusus a.

Menyediakan sarana produksi budidaya kacang tanah dan ubijalar

berupa

benih,

pupuk

dan

pestisida/herbisida

spesifikasi lokasi secara gratis bagi kelompok tani/Gapoktan. b.

Meringankan beban biaya usaha tani kacang tanah dan ubijalar bagi kelompok tani/gapoktan peserta CF-SKR

c.

Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kacang tanah dan ubijalar sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi.

d.

Meningkatkan produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar

e.

Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam rangka

mendukung

peningkatan

produksi

dan

pengembangan komoditas kacang tanah dan ubijalar dari hulu hingga hilir.

3


C.

Definisi 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah 2. Counterpart

Fund-Second

Kennedy

Round

yang

selanjutnya disebut CF-SKR merupakan dana hibah yang diberikan dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk disalurkan atau

transfer

uang,

barang

atau

jasa

kepada

kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. 3. Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan 4. Bentuk Bantuan Pemerintah melalui bantuan luar negeri (CF-SKR) kacang tanah dan ubijalar adalah bantuan Sarana/Prasarana 5. Bantuan Sarana/Prasarana Program CF-SKR adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kacang tanah/bibit ubijalar, pupuk, pestisida/herbisida yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan

4


kegiatan Intensifikasi untuk mendukung pencapaian sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar. 6. Kelompok tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas;

dan

keakraban

untuk

meningkatkan

serta

mengembangkan usaha anggota. 7. Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompoktani (GAPOKTAN) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 8. Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan. 9. Pertanian (mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang

meliputi

usaha

hulu,

usaha

tani,

agroindustri,

pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam

hayati

dalam

agroekosistem

yang

sesuai

dan

berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesarbesarnya bagi kesejahteraan masyarakat 10. Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran

5


satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang. 11. Kelompok tani/Gapoktan dalam program pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar CF-SKR meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau

Lembaga Masyarakat di Sekitar Hutan (LMDH)

yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kacang tanah dan ubijalar pada lahan tidur/lahan bera. 12. Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan pemerintah Program

CF-SKR

adalah

kelompok

tani/Gabungan

kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan. 13. Pengembangan adalah suatu areal pertanaman dengan luasan tertentu yang dapat menjadi pusat percontohan bagi petani dan masyarakat sekitarnya dalam upaya peningkatan produktifitas yang signifikan. 14. Intensifikasi pertanian adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititik beratkan dalam rangka

meningkatkan

kualitas

dan

kuantitas

serta

produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan 6


produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, pupuk dan pestisida . 15. Intensifikasi kacang tanah dan ubijalar adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya kacang tanah dan ubijalar, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar. 16. Ekstensifikasi

Perluasan

Areal

Tanam

melalui

Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kacang tanah dan ubijalar adalah kegiatan penambahan areal tanam melalui peningkatan Indeks pertanaman baik di lahan sawah, lahan kering. 17. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifat-sifat lainnya. 18. Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi. 19. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA, adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

7


20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan 21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN D. Dasar Hukum Dasar hukum pelaksanaan Pengelolaan Produksi Kacang tanah dan ubi jalar 2016 sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

8


7. Undang-Undang

Nomor

25

tahun

2014

tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 10. Undang-Undang Nomor 128 tahun 2012, tentang Pangan 11. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Bukan Pajak. 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 15. Peraturan

Pemerintah

Nomor

38

Tahun

2007

Pembagian

Urusan

Pemerintahan

Antara

Pemerintah

Daerah

Provinsi

Pemerintah

dan

tentang

Pemerintah, Daerah

Kabupaten/Kota; 16. Peraturan

Pemerintah

Nomor

7

Tahun

2008

tentang

Tahun

2009

tentang

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 17. Peraturan

Presiden

Nomor

47

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.

9


18. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden No.47 tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. 19. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara. 20. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 21. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 22. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara 23. Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eseon I Kementerian Negara

10


24. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; 25. Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 26. Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 27. Keputusan

Presiden

Nomor

121/P

Tahun

2014

tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019. 28. Peraturan Presiden N0. 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN) tahun 2015 - 2019 29. Peraturan Presiden N0.45 tahun 2015, tentang Kementerian Pertanian 30. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 31. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

11


32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang Bagan Akun Standar; 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007, tentang Tata

Cara

Pelaksanaan

Penggunaan,

Pemanfaatan,

Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara 34. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. 35. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan

Atas

156/PMK.07/2008

Peraturan tentang

Menteri Pedoman

Keuangan

Nomor

Pengelolaan

Dana

Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan; 36. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga 37. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN; 38. Peraturan Menteri keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar 39. Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga 40. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/ 10/2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practises);

12


41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan kementerian Pertanian. 42. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/Pd.310/ 9/2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,

Direktorat

Jenderal

Tanaman

Pangan

dan

Direktorat Jenderal Hortikultura 43. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243) 44. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor.56/Permentan

/PK.110/11/2015 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina Tanaman Pangan, dan Tanaman Hijauan Pakan Ternak

13


BAB II SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN A.

Sasaran Dalam upaya peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar untuk mencapai sasaran produksi kacang tanah tahun 2016 ditargetkan sebesar 755.750 ton dan ubijalar tahun 2016 ditargetkan sebesar 2.700.000 ton. Rincian sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi kacang tanah dan ubijalar sebagai berikut: Tabel 1.Sasaran Luas Tanam, Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Tahun 2016 KOMODITI

KACANG TANAH

UBIJALAR

URAIAN Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton) Luas Tanam (Ha) Luas Panen (Ha) Produktivitas (Ku/Ha) Produksi (Ton)

SASARAN 2016 552.250 525.950 14,37 755.750 184.936 176.129 153,30 2.700.000

Sasaran tersebut dapat dicapai dengan asumsi semua faktor pendukung berjalan sesuai dengan yang diharapkan antara lain tersedianya sarana prasarana produksi, sumberdaya manusia, lahan, air, iklim yang mendukung dan kebijakan yang kondusif.

14


B.

Strategi Strategi pencapaian produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 melalui CF-SKR dilakukan dengan: 1. Intensifikasi Intensifikasi dilakukan melalui perbaikan usahatani budidaya kacang tanah dan ubijalar, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar melalui penerapan teknologi yang telah direkomendasikan disertai pengawalan, sosialisasi, pemantauan, pendampingan dan koordinasi. 2. Ekstensifikasi Ekstensifikasi dilakukan dengan cara Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) pada lahan sawah maupun lahan kering. 3. Pengamanan Produksi Pengamanan produksi dimaksudkan untuk mengurangi dampak perubahan iklim seperti kabanjiran dan kekeringan serta pengendalian Organisme Penganggu Tumbuhan (OPT) dan pengamanan kualitas produksi serta mengurangi kehilangan hasil pada saat penanganan panen dan pasca panen. 4. Peningkatan Manajemen. Memperbaiki pengelolaan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar nasional melalui koordinasi dengan seluruh pemangku

15


kepentingan dalam kegiatan antara lain; a) perbaikan sistem perbenihan; b) perbaikan sistem pembiayaan kacang tanah dan ubijalar; c) pengembangan kawasan food estate, d) perbaikan pengelolaan mekanisasi pertanian; e) penguatan sistem data, e) penumbuhan investasi bidang budidaya kacang tanah dan ubijalar skala luas; j) penguatan petugas lapangan; k) pembangunan sistem informasi agribisnis secara terpadu dari hulu on-farm dan hilir dalam meningkatkan pengawasan dan pelayanan pada masyarakat; l) pengembangan teknologi agribisnis kacang tanah dan ubijalar; m) kegiatan pendukung lainnya yang mendorong pencapaian sasaran produksi nasional. C.

Kebijakan Kebijakan Kementerian Pertanian dalam pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar adalah 1) meningkatkan produksi kacang tanah dan ubijalar 2) pengembangan komoditas kacang tanah dan ubi jalar spesifik lokasi, 3) mengembangkan agribisnis Akabi (kacang tanah dan ubijalar) secara terpadu dengan menumbuhkan peran swasta, koperasi dan BUMN, 4) mendukung gerakan peningkatan diversifikasi pangan, 5) meningkatkan sumber permodalan yang mudah diakses oleh petani, 7) memperbaiki tataniaga akabi (kacang tanah dan ubijalar) yang kondusif bagi petani.

16


BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN OUTPUT PENGELOLAAN PRODUKSI TANAMAN ANEKA KACANG DAN UMBI A.

Program dan Kegiatan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan telah menetapkan program yaitu Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada berkelanjutan Padi dan Jagung serta percepatan peningkatan produksi kedelai. Disamping ketiga komoditas utama tersebut juga metepakan program peningkatan produksi dan produktivitas kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubijalar merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan di sub sektor tanaman pangan. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melakukan upaya pencapaian produksi dengan optimasi perluasan areal tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman, peningkatan produktivitas dan mutu sehingga tercapai swasembada.

Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut dan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016, telah ditetapkan berbagai kegiatan baik pusat maupun di daerah. Program disusun dan dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut : 1. Program Tingkat Nasional, disusun dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang dikelola oleh Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi, dengan mempertimbangkan

17


hasil koordinasi dengan tingkat provinsi dan instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. 2. Program Tingkat Provinsi merupakan penjabaran dari program nasional, disusun dan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi, dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan tingkat kabupaten/kota dan instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. 3. Program Tingkat Kabupaten/Kota merupakan penjabaran dari program provinsi, dengan mempertimbangkan hasil koordinasi dengan tingkat kecamatan dan instansi terkait, serta pemangku kepentingan lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016 meliputi : 1. Penetapan sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi bulanan, triwulan dan tahunan 2. Penyusunan kegiatan untuk pencapaian sasaran produksi 3. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana faktor produksi 4. Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran luas tanam, luas panen, produktivitas, dan produksi bulanan, triwulan dan tahunan 5. Koordinasi dan monitoring daerah pengembangan kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR. Untuk mencapai sasaran strategis peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR mendorong berbagai kegiatan strategis meliputi:

18


1. Dana hibah dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR. 2. Optimalisasi pembinaan seluas 550 ha untuk kacang tanah dan ubijalar seluas 500 ha. 3. Pembinaan daerah rintisan aneka kacang dilaksanakan melalui koordinasi stakeholder dan sosialisasi. Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016, seperti Tabel 2 berikut:

Tabel 2.Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kegiatan Pengelolaan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar melalui CFSKR Tahun 2016 Sasaran Strategis

Mendorong peningkatan produktivitas dan produksi melalui bantuan dana hibah, pembinaan teknologi budidaya dan promosi investasi

Indikator Kinerja

Target (Ha) 550

1

Bantuan saprodi kacang tanah CF-SKR

2

Diseminasi dan penerapan paket teknologi budidaya pada pertanaman ditingkat petani Perluasan areal tanam dengan promosi investasi, mendorong pemanfaatan lahan terlantar dan peningkatan IP Bantuan saprodi ubijalar CF-SKR

373.366

5

Peningkatan produktivitas melalui pembinaan swadaya masyarakat dan pengembangan wilayah timur

167.185

6

Perluasan areal tanam dengan promosi investasi, pemanfaatan lahan

3

4

178.335

500

17.251

19


B.

Kegiatan Kegiatan yang melekat pada Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi dalam rangka mewujudkan program tanaman pangan adalah Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi. Indikator output kinerja kegiatan pengelolaan produksi tanaman aneka kacang dan umbi adalah tercapainya luas areal penerapan budidaya tanaman aneka kacang dan umbi yang berkelanjutan. Dalam upaya peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016 maka ditetapkan sasaran produksi tahun 2016 untuk kacang tanah sebesar 755 ribu ton biji kering dan ubijalar sebesar 2,7 juta ton umbi basah. Untuk mencapai sasaran produksi tersebut ditempuh melalui : 1. Peningkatan Produktivitas dengan dana hibah dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk kacang tanah dan ubijalar melalui CFSKR, pembinaan teknologi budidaya pada pertanaman swadaya petani yang selama ini terbiasa melakukan budidaya kacang tanah dan ubijalar dan pelaku usaha/ bantuan APBD. 2. Perluasan Areal Tanam melalui promosi investasi kepada pelaku usaha untuk investasi kemitraan budidaya kacang tanah dan ubijalar, pembinaan tehnologi budidaya dan swadaya petani serta pelaku usaha/bantuan APBD. Skenario pencapaian sasaran produksi seperti pada Tabel 3, berikut.

20


Tabel 3. Skenario Pencapaian Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Tahun 2016 NO.

URAIAN

KACANG TANAH (2016) 1 PENINGKATAN PRODUKTIVITAS Diseminasi dan penerapan paket teknologi budidaya pada - pertanaman ditingkat petani - Bantuan saprodi kacang tanah CF-SKR 2

PERLUASAN AREAL TANAM - Promosi Investasi - Mendorong pemanfaatan lahan terlantar - Mendorong peningkatan IP JUMLAH 1 + 2

LUAS TANAM (Ha)

LUAS PANEN (Ha)

PRODUKTIVITAS (Ku/Ha)

PRODUKSI (Ton)

373.916

356.120

14,86

529.042

373.366

355.597

14,86

528.258

550

523

15,00

784

178.335 11.130 47.387 119.818

169.830 10.674 45.129 114.027

13,35 15,19 11,45 13,92

226.708 16.333 51.650 158.725

552.250

525.950

14,37

755.750

167.685 164.485 500 2.700

159.301 156.261 475 2.565

154,65 153,62 250,00 200,00

2.463.651 2.400.476 11.875 51.300

17.251 10.000 7.251

16.828 9.940 6.888

140,45 155,00 119,45

236.349 154.067 82.283

184.936

176.129

153,30

2.700.000

UBIJALAR (2016) 1

PENINGKATAN PRODUKTIVITAS - Pembinaan Swadaya Masyarakat - CF-SKR - Pengembangan Wilayah Timur

2

PERLUASAN AREAL TANAM - Promosi Investasi - Pemanfaatan Lahan (Perkebunan, Kehutanan, dll) JUMLAH 1 + 2

Skenario pencapaian sasaran produksi 2016 dapat dicapai dengan asumsi semua faktor pendukung berjalan sesuai dengan yang diharapkan antara lain tersedianya sarana prasarana produksi, sumberdaya manusia, lahan, air, iklim yang mendukung dan kebijakan yang kondusif serta tersedianya anggaran. Berdasarkan skenario pencapaian produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 melalui pembinaan teknologi pada pertanaman swadaya petani yang selama ini terbiasa melakukan budidaya kacang tanah dan ubijalar, promosi investasi kepada pelaku usaha maupun bantuan 21


APBD peningkatan produksi kacang tanah melalui peningkatan produktivitas seluas 373.916 ha dan perluasan areal tanam seluas 178.335 ha. Sedangkan untuk ubijalar peningkatan produktivitas seluas 167.685 ha dan perluasan areal tanam seluas 17.251 ha sehingga sasaran produksi kacang tanah maupun ubijalar tahun 2016 yang telah ditetapkan diharapkan dapat tercapai. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 yang dialokasikan di daerah maupun dukungan kegiatan yang dialokasikan di pusat sebagai berikut: 1. Bantuan Pengembangan Budidaya Kacang Tanah dan Ubijalar Melalui CF-SKR, Pembinaan, Bimbingan dan Monitoring Sasaran Pelaksanaan Bantuan Pengembangan Budidaya melalui CF-SKR tahun 2016 untuk kacang tanah seluas 550 ha (3 propinsi, 8 kabupaten) dan ubijalar 500 ha (4 propinsi, 9 kabupaten). Luas satu unit bantuan pengembangan budidaya kacang tanah dan ubijalar seluas 10 ha. Untuk memfasilitasi pelaksanaan Bantuan Pengembangan Budidaya melalui dana hibah (CF-SKR) diberikan bantuan berupa sarana produksi. Sarana produksi yang diberikan untuk kacang tanah melalui CFSKR adalah benih, pupuk urea, pupuk NPK, pupuk SP-36, pupuk organik, pupuk hayati dan pestisida, sedangkan sarana produksi ubijalar melalui CF-SKR adalah pupuk NPK, pupuk SP-36, pupuk urea, pupuk urea, pupuk organik dan herbisida.

22


Besaran

dana

yang

akan

diberikan

kepada

kelompoktani

pelaksana pengembangan budidaya kacang tanah sebesar Rp. 3.068.500,- per hektar, sedangkan untuk ubi jalar sebesar 3.089.000,- per hektar. Komponen sarana produksi dialokasikan menurut kebutuhan dimasing masing daerah sesuai rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Apabila dana bantuan saprodi berlebih, maka harus disetor kembali ke Kas Negara. 2. Pembinaan, Bimbingan dan Monitoring Dalam upaya pencapaian sasaran produksi tahun anggaran 2016 untuk komoditas kacang tanah dan ubijalar, dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan dan monitoring peningkatan produksi terhadap kelompok tani yang melaksanakan budidaya komoditas kacang tanah dan ubijalar secara swadaya. Sasaran pembinaan, bimbingan dan monitoring adalah agar program dan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana, dan tercapainya sasaran peningkatan produksi yang telah ditetapkan. Pembinaan, bimbingan dan Monitoring, dilaksanakan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Kantor Cabang Dinas Pertanian Kecamatan, Penyuluh Pertanian Lapangan dan pemangku kepentingan lainnya. 3. Meningkatkan koordinasi dan menggerakkan semua pemangku kepentingan (stakeholder, instansi terkait, pelaku usaha, petani dan lembaga swadaya) untuk mencapai sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar.

23


4. Penyiapan Kebijakan dan Regulasi yang mendorong peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar meliputi : a. Bidang Budidaya Kebijakan di bidang budidaya tanaman pangan yang dapat meningkatkan produktivitas dan produksi antara lain: i. Penerapan pengelolaan tanaman terpadu/ Pedoman Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar sehingga diperoleh produktivitas yang tinggi dan bermutu serta aman dikonsumsi. ii. Penggunaan benih varietas unggul baik varietas baru mapun lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil atau sifat lainnya. iii. Pengalokasian subsidi pupuk dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional harus memenuhi prinsip 6 tepat yaitu : jenis, jumlah,harga, tempat, waktu dan mutu sehingga petani mudah dalam mendapatkan pupuk dengan harga yang terjangkau. iv. Rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang dapat diterapkan di tingkat petani. Mengoptimalkan peran penyuluh/petugas dalam pendampingan penerapan teknologi budidaya di tingkat petani. b. Bidang Pembiayaan Kebijakan di bidang pembiayaan sektor pertanian diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas petani dan pelaku agribisnis v.

terhadap sumber pembiayaan yang ada, antara lain:

24


i. ii.

iii.

Memanfaatkan skim kredit yang tersedia sebagai sumber permodalan yang berbunga rendah. Meningkatkan peran pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan fasilitasi, intermediasi, pendampingan dan pengawalan untuk akses pembiayaan ke lembaga keuangan. Mensosialisasikan sumber pembiayaan pertanian yang telah tersedia kepada petani.

c. Bidang Investasi Peran investasi sangat penting dalam mengembangkan sektor pertanian, antara lain: i. Mensinergiskan kebijakan dalam pemerintahan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sehingga investor mendapatkan suatu kepastian untuk menanamkan modalnya di bidang pertanian. ii. Memberikan jaminan kestabilan politik dan keamanan investasi. iii. Perbaikan infrastruktur sehingga dapat meminimalisasi resiko dan ketidakpastian yang dihadapi. d. Bidang Pasca Panen dan Pemasaran Hasil Kebijakan di bidang pasca panen dan pemasaran hasil antara lain: i. Memberdayakan SDM dan kelembagaan usaha di bidang pasca panen dan pemasaran hasil.

25


ii.

iii. iv.

Meningkatkan pelayanan informasi pasar.

v.

Meningkatkan promosi agar sistem pemasaran lebih

vi.

5.

Meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pasca panen melalui kerjasama dan koordinasi dengan lembaga riset dan Perguruan Tinggi. Memperbaiki tata niaga kacang tanah, kacang hijau dan aneka kacang yang kondusif bagi petani.

efektif. Meningkatkan penyuluhan, pendampingan, dan pelatihan di bidang pasca panen, pengolahan serta pemasaran hasil pertanian.

Pengolahan Data dan Informasi Pengelolaan Data dan Informasi dilakukan secara berjenjang oleh Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan tingkat lapangan.

6.

Sarana Penunjang Kelancaran Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pengadaan sarana penunjang kelancaran tugas kantor berupa peralatan, bahan maupun honor yang di alokasikan dipusat maupun di daerah, agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

C.

Penilaian Resiko Indikator Kinerja Keberhasilan Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang tanah dan ubijalar yang tepat dan berkelanjutan diprioritaskan pada kegiatan optimalisasi

26


pembinaan budidaya kacang tanah dan ubijalar. Pembinaan daerah rintisan aneka kacang dan umbi dapat dilakukan lebih intensif. Sebagai tolak ukur keberhasilan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar yaitu realisasi tanam dan penyerapan anggaran yang telah dialokasikan harus bersinergi baik ditingkat pusat sampai tingkat kabupaten/kota. Jika hal tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan maka kinerja Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi dianggap kurang berhasil walaupun tidak berjalannya kegiatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal yang tidak bisa ditanggulangi. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka perlu dilakukan langkah-langkah pencegahan. Beberapa faktor resiko yang kemungkinan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan seperti Tabel 4 berikut :

27


Tabel 4. Faktor Resiko yang Kemungkinan Berpengaruh Terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Kegiatan No 1

Uraian Kegiatan Koordinasi dengan Stakeholder

Resiko a. Kesepakatan kerjasama b. Komitmen stakeholder c. Fasilitasi Kebijakan Pemerintah

2

Pembinaan, Monitoring, Supervisi dan pendampingan

a. Ketersediaan anggaran b. Kontinuitas dan ketepatan pelaksanaan c. Ketersediaan data d. Ketersediaan SDM

3

Penyusun kebijakan, Juknis, Juklak, Sosialisasi, data dan informasi

a. Komitmen seluruh stakeholder dalam mengeluarkan kebijakan b. Ketersediaan SDM yang handal dalam penyajian data dan informasi c. Ketersediaan sarana teknologi data dan informasi, d. Biaya e. Kemudahan akses terhadap data

4

C.

Sarana dan prasarana penunjang

a. Ketersediaan SDM b. Efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan

Jadwal Tentatif Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dalam upaya pencapaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan secara tepat waktu, maka pelaksanaan program dan kegiatan

28


pengelolaan produksi tanaman kacang tanah dan ubijalar agar dilakukan minimal sesuai dengan jadwal seperti berikiut: Tabel 5. Jadwal tentative pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah Bentuk Uang

No

Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

DIPA dan POK Pedoman Umum Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Penetapan CPCL Penyusunan Perjanjian Kerjasama Pengajuan Permintaan Pembayaran Proses Penyaluran Bantuan bentuk Uang Pengadaan Barang Pelaksanaan Pertanaman Pelaksanaan Panen Pertanggung Jawaban

2015 Tahun 2016 Okt-Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

29


Tabel 6. Jadwal tentative pelaksanaan program kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 dengan Penyaluran Bantuan Pemerintah bentuk Barang No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Kegiatan

2015 Tahun 2016 Okt-Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

DIPA dan POK Pedoman Umum Pedoman Teknis Petunjuk Teknis Penetapan CPCL Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pelaksanaan Kontrak Panyaluran Barang BAST dan Pembayaran Pelaksanaan Pertanaman Pelaksanaan Panen Pelaporan

30


BAB IV PENGELOLAAN BANTUAN PEMERINTAH MELALUI BANTUAN DANA HIBAH CF-SKR KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI KACANG TANAH DAN UBIJALAR TAHUN 2016 A. Gambaran Umum, Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan

1. Gambaran Umum

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016, telah dialokasikan anggaran yang bersumber dari dana hibah CF-SKR tahun 2016.

Pemanfaatan

dana tersebut digunakan untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar Intensifikasi melalui penerapan teknologi budidaya kacang tanah dan ubi jalar dan kegiatan Ekstensifikasi/Perluasan areal tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP).

Kelompok tani/Gapoktan pelaksana kegiatan Intensifikasi dan ekstensifikasi kacang tanah dan ubijalar CF-SKR, diberi Bantuan Dana Hibah berupa sarana produksi benih, pupuk, pestisida dan sarana produksi lainnya.

Agar bantuan pemerintah dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan

31


memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan bagi pelaksanaan program pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar CF-SKR tahun 2016, dan sebagai dasar Penyusunan Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), masing-masing Satuan Kerja (Satker) ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 2. Tujuan Pemberian Bantuan Pemerintah

a. Tujuan Umum

Mendukung peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar nasional, dalam rangka mencapai target program peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016.

b.

Tujuan Khusus i.

Menyediakan sarana produksi budidaya kacang tanah dan ubijalar berupa benih, pupuk dan pestisida/herbisida spesifikasi

lokasi

secara

gratis

bagi

kelompok

tani/Gapoktan. ii.

Meringankan beban biaya usaha tani kacang tanah dan ubijalar bagi kelompok tani/gapoktan peserta CF-SKR

iii.

Mendorong

petani

menerapkan

teknologi

budidaya

kacang tanah dan ubijalar sesuai rekomendasi, untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi.

32


iv.

Meningkatkan produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar

v.

Memfasilitasi dan memediasi stakeholders terkait dalam rangka

mendukung

peningkatan

produksi

dan

pengembangan komoditas kacang tanah dan ubijalar dari hulu hingga hilir.

B. Sasaran

Pemberian

Bantuan

Pemerintah

dan

Indikator

keberhasilan 1. Sasaran Pemberian Bantuan a. Kelompok tani miskin dibawah 2 Ha yang tidak mampu menerapkan adopsi teknologi secara baik dengan produktivitas masih rendah b. Indeks pertanaman masih belum optimal. 2. Indikator Keberhasilan Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Bantuan Pemerintah kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar, maka perlu ditetapkan indicator keberhasilan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program peningkatan

produksi

kacang

keberhasilan

pengelolaan

tanah

produksi

dan

kacang

ubijalar. tanah

Indikator mencakup

indikator output, outcome, dan impact. Indikator keberhasilan Pemberian Bantuan pemerintah melalui dana hibah CF-SKR program peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar : 33


3. Indikator Output Tersalurnya bantuan pemerintah bentuk sarana prasarana berupa paket benih, pupuk, pestisida/herbisida untuk kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 kepada kelompok tani/Gapoktan. 4. Indikator outcome Meningkatnya produktivitas kacang tanah dan ubijalar 5. Indikator Impact Meningkatnya produksi kacang tanah dan ubijalar

C. Penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No 168/ PMK.05/ 2015 Bab IV, Pasal 6, ayat (2) bahwa Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menyusun Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah, berdasarkan Petunjuk Teknis. Sehubungan perihal tersebut, setiap Satker yang mendapat alokasi anggaran kegiatan Pengelolaan produksi kedelai 2016, perlu menyusun Petunjuk Teknis dan mengacu pada Petunjuk Teknis ini. Petunjuk Teknis disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) masing-masing Satker, paling sedikit memuat: 1. Dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah. 2. Tujuan Penggunaan Bantuan Pemerintah. 34


3. Pemberi Bantuan Pemerintah. 4. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah. 5. Bentuk Bantuan Pemerintah. 6. Alokasi Anggaran dan rincian jumlah Bantuan Pemerintah. 7. Penyaluran dan Bantuan Pemerintah. 8. Pertanggung Jawaban Bantuan Pemerintah. 9. Ketentuan Perpajakan dan 10. Sanksi. Dalam menyusun Bab Bentuk Bantuan Pemerintah, agar penetapan rincian paket bantuan, yang meliputi jenis, volume, harga, bantuan sarana produksi per hektar, disesuaikan dengan kebutuhan dan rekomendasi, serta harga yang berlaku masing-masing daerah spesifik lokasi. D. Ruang Lingkup Pemberian bantuan Pemerintah melalui Dana Hibah CF-SKR Pengembangan Produksi Kacang Tanah dan Ubi Jalar 1. Definisi a. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan,

kelompok

masyarakat

atau

lembaga

pemerintah/nonpemerintah b. Counterpart

Fund-Second

Kennedy

Round

yang

selanjutnya disebut CF-SKR merupakan dana hibah yang diberikan dari JICA (Pemerintah Jepang) untuk disalurkan atau 35


transfer uang, barang atau jasa kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri. c. Bantuan Pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana diberikan kepada kelompok masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga pendidikan, Lembaga keagamaan, dan lembaga kesehatan d. Bentuk Bantuan Pemerintah melalui bantuan luar negeri (CF-SKR)

kacang

tanah

dan

ubijalar

adalah

bantuan

Sarana/Prasarana e. Bantuan Sarana/Prasarana Program CF-SKR adalah bantuan berupa paket sarana produksi meliputi benih kacang tanah/bibit ubijalar, pupuk, pestisida/herbisida yang diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan, dalam rangka pelaksanaan kegiatan Intensifikasi untuk mendukung pencapaian sasaran produksi kacang tanah dan ubijalar. f.

Kelompok tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.

g. Gabungan Kelompok tani (gapoktan) adalah Gabungan kelompoktani

(GAPOKTAN)

adalah

kumpulan

beberapa

36


kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. h. Usaha tani, adalah usaha dibidang pertanian, peternakan dan perkebunan.

i.

Pertanian

(mencakup

tanaman

pangan,

hortikultura,

perkebunan, dan peternakan), adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi,

modal,

tenaga

kerja,

dan

manajemen

untuk

mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat j.

Petani, adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

k. Kelompok

tani/Gapoktan

dalam

program

pengelolaan

produksi kedelai meliputi kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan dan atau petani perkebunan yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan perkebunan dan/atau

Lembaga Masyarakat di Sekitar

Hutan (LMDH) yang berusaha tani tanaman pangan pada lahan 37


perhutani atau lahan kehutanan dan /atau lembaga masyarakat lainnya yang berusaha tani kedelai pada lahan tidur/lahan bera. l.

Kelompok tani/Gapoktan penerima Bantuan pemerintah Program CF-SKR adalah kelompok tani/Gabungan kelompok tani yang berusaha tani pada lahan tanaman pangan.

m. Intensifikasi pertanian adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya komoditas, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas sumberdaya alam per satuan luas melalui penerapan teknologi tepat guna, peningkatan pemanfaatan semua sarana dan prasarana seperti air, benih unggul, pupuk dan pestisida . n. Pengembangan adalah suatu areal pertanaman dengan luasan tertentu yang dapat menjadi pusat percontohan bagi petani dan masyarakat sekitarnya dalam upaya peningkatan produktifitas yang signifikan. o. Intensifikasi kacang tanah dan ubijalar adalah Pola penerapan teknologi usahatani budidaya kacang tanah dan ubijalar, yang dititik beratkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas serta produktivitas per hektar. p. Ekstensifikasi Perluasan Areal Tanam melalui Peningkatan Indeks Pertanaman (PAT-PIP) kacang tanah dan ubijalar adalah kegiatan penambahan areal tanam melalui peningkatan Indeks pertanaman baik di lahan sawah, lahan kering.

38


q. Varietas unggul adalah varietas yang telah dilepas oleh Pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil dan/atau sifatsifat lainnya. r.

Benih varietas unggul bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi.

s. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA,

adalah

Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. t.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan

u. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN

39


2. Dasar Hukum Dasar hukum Pemberian bantuan dana hibah Pengelolaan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR Tahun 2016 sebagai berikut: a.

Undang-Undang

Nomor

1

Tahun

2004

tentang

Perbendaharaan Negara; b.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor

103,

Tambahan

lembaran

Negara

Republik

Indonesia Nomor 5423); c.

Peraturan

Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perubahan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; d.

Peraturan Presiden Nomor 172 tahun 2014, tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e.

Peraturan Presiden No.4 tahun 2015, Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

f.

Peraturan Menteri keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Mekanisme

Pelaksanaan

Anggaran

Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

40


3. Arah Pemberian Bantuan Bentuk bantuan pemerintah terdiri dari 7 bentuk bantuan, meliputi Pemberian Penghargaan; Bea siswa; Tunjangan profesi guru dan tunjangan

lainnya;

Sarana/Prasarana;

Bantuan bantuan

operasional; rehabilitasi/

Bantuan

pembangunan

gedung/bangunan; dan Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA). Bentuk Bantuan Pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar adalah Bantuan Sarana/Prasarana, berupa bantuan paket sarana produksi terdiri dari benih, pupuk an organik bersubsidi, pupuk hayati, pupuk organik bersubsidi, pestisida/ herbisida dan komponen sarana produksi lainnya sesuai spesifikasi lokasi, yang diberikan kepada kelompok tani/Gabungan kelompok tani pelaksana kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi secara gratis. Jumlah luas areal tanam yang dialokasikan bantuan sarana produksi kegiatan peningkatan produksi kacang tanah seluas 550 hektar tersebar di 3 Provinsi, 8 Kabupaten/Kota, dan ubijalar seluas 500 hektar tersebar di 4 Provinsi, 9 Kabupaten. Luas areal tanam satu unit pengembangan kacang tanah dan ubijalar minimal sebesar 10 ha. Lokasi pelaksanaan pengembangan kacang tanah dan ubijalar diprioritaskan pada areal kelompok tani miskin dibawah 2 Ha yang 41


tidak mampu menerapkan adopsi teknologi secara baik dengan produktivitas masih rendah dan Indeks pertanaman masih belum optimal. Dengan diberikannya bantuan sarana produksi, akan mendukung peningkatan

produksi

kacang

tanah

dan

ubijalar

nasional,

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. E. Pemanfaatan dan Persyaratan Penerima bantuan dana hibah CF-SKR Program Peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar Bantuan

Pemerintah

dana

hibah

CF-SKR

dialokasikan

untuk

pelaksanaan kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar, dengan tujuan sebagai berikut: 1. Mendorong petani menerapkan teknologi budidaya kacang tanah dan

ubijalar

sesuai

rekomendasi,

untuk

mencapai

tingkat

produktivitas tinggi 2. Meningkatkan minat dan motivasi petani berusaha tani

kacang

tanah dan ubijalar 3. Meringankan beban petani dalam mengeluarkan biaya usaha tani kacang tanah dan ubijalar 4. Besaran dana yang akan diberikan kepada kelompok tani/Gapoktan pelaksana kacang tanah maksimal sebesar Rp. 2.964.500,- per hektar sudah termasuk pajak, sedangkan ubijalar

sebesar

Rp.2.985.000,- per hektar sudah termasuk pajak. 42


5. Bantuan dana hibah diperuntukan bagi pengadaan Sarana produksi yang diberikan yaitu benih, pupuk dan pestisida/herbisida. 6. Alokasi paket bantuan per hektar meliputi Jenis , volume, dan harga bantuan

sarana

produksi

ditetapkan

oleh

Kuasa

Pengguna

Anggaran (KPA) masing-masing Satker. 7. Komponen sarana produksi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan dimasing masing daerah berdasarkan rekomendasi teknis setempat (spesifik lokasi). Harga setiap komponen saprodi disesuaikan dengan harga yang berlaku di daerah masing-masing. 8. Apabila dana bantuan saprodi setelah dilaksanakan pengadaan masih tersisa, maka sisa dana tersebut harus disetor ke Kas Negara. F. Persyaratan Penerima Bantuan Dana Hibah CF-SKR Penerima bantuan pemerintah dana hibah CF-SKR peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar , dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan adalah kelompok tani/ Gapoktan yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seleksi dan Penetapan kelompok tani penerima bantuan, ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen (PPK) melalui Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah berdasarkan hasil seleksi dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan. Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dan atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

43


Persyaratan Kelompok tani/gapoktan penerima bantuan pemerintah yang melaksanakan kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar adalah sebagai berikut : 1. Kelompok tani/Gapoktan yang aktif mempunyai lahan ataupun penggarap/penyewa dan mau menerima teknologi baru 2. Kelompok tani/Gapoktan masih aktif dan mempunyai kepengurusan yang lengkap yaitu Ketua, Sekretaris dan Bendahara, diusahakan lahan usaha taninya berada dalam satu hamparan 3. kelompok tani/Gapoktan dengan kemampuan penerapan teknologi usaha taninya masih belum optimal sehingga produktivitas yang dihasilkan rendah bila dibandingkan dengan potensi hasil dari varietas yang ditanam, namun masih berpeluang untuk ditingkatkan dengan penerapan teknologi usahatani yang lebih baik. 4. Bagi kelompok tani/Gapoktan yang menerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang, maka kelompok tani harus mampu mengelola Bantuan pemerintah meliputi, pengeloaan keuangan, pengadaan barang secara transparan, efektif dan efisien, penyaluran bantuan kepada anggotanya, penatausahaan uang dan barang, penyetoran pajak, pembuatan laporan, dan pertanggung jawaban pemanfaatan bantuan. Bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen, membuat Berita acara serah terima barang, menyusun laporan, menyetorkan pajak dan sisa uang yang tidak dimanfatkan

44


5. Bersedia

mengikuti

seluruh

rangkaian

kegiatan

peningkatan

produksi kacang tanah dan ubijalar 6. Wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi spesifik lokasi sesuai petunjuk teknis. 7. Kelompok tani/ gapoktan pelaksana program kegiatan CF-SKR ditetapkan dengan Surat Keputusan PPK dan disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Surat Keputusan Penerima bantuan paling sedikit memuat Identitas penerima Bantuan; Jumlah Barang dn/atau nilai uang; Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang. 8. Jika Bantuan diterima dalam bentuk uang, maka kelompok tani/Poktan harus memiliki rekening yang masih berlaku/masih aktif di Bank

Pemerintah (BUMN atau BUMD/ Bank Daerah) yang

terdekat dan bagi kelompok tani yang belum memiliki, harus/wajib membuka rekening di bank. Rekening bank dapat berupa rekening kelompok

tani

ataupun

rekening

gabungan

kelompok

tani

(gapoktan). Jika menggunakan rekening gapoktan mekanisme pengaturan antar kelompok tani diatur lebih lanjut oleh PPK disyahkan oleh KPA.

45


G.

Cara Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan seleksi penerima Bantuan Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan di dalam Petunjuk Teknis . Berdasarkan hasil seleksi tersebut, PPK menetapkan Surat Keputusan penerima bantuan pemerintah dan disahkan oleh KPA sebagai dasar pemberian bantuan . Surat Keputusan, paling sedikit memuat: 1. Identitas penerima bantuan; 2. Jumlah barang dan/atau nilai uang; 3. Nomor rekening penerima bantuan untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang.

H. Seleksi penerima bantuan pemerintah Seleksi penerima bantuan pemerintah dana CF-SKR

peningkatan

produksi kacang tanahdan ubijalar secara umum meliput;

seleksi

administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (long-list), daftar sedang (medium-list) dan daftar pendek (short-list).Tahapan

seleksi penerima bantuan pemerintah sebagai

berikut: 1. Merekapitulasi

seluruh usulan/proposal yang masuk dalam e-

proposal dan/ atau manual menjadi daftar long-list calon penerima Bantuan Pemerintah.

46


2. Berdasarkan daftar panjang (long-list) dilakukan proses seleksi administrasi meliputi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana Bantuan Pemerintah, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. 3. Bagi calon Penerima bantuan pemerintah yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (medium-list). 4. Berdasarkan daftar sedang (medium-list), Tim Teknis melakukan seleksi

aspek

kesesuaian

teknis

antara

dengan kondisi

cara di

verifikasi/membandingkan lapangan

dengan

data

usulan/proposal. 5. Bagi Calon Penerima Bantuan Pemerintah yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (short-list). 6. Berdasarkan daftar pendek (Short-list) calon penerima bantuan, Tim Teknis mengusulkan kepada PPK untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana Bantuan Pemerintah, melalui surat keputusan PPK dan disyahkan oleh KPA. 7. Surat Keputusan PPK tentang penerima bantuan pemerintah, yang disyahkan oleh KPA, merupakan Dasar untuk penyaluran Bantuan Pemerintah.

47


I.

Bentuk Bantuan Dana Hibah dan Alokasi Anggaran Bantuan Kegiatan Peningkatan Produksi Kacang Tanah Dan Ubijalar 1. Bentuk Bantuan Dana Hibah Sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 tentang

Belanja

Bantuan

Pemerintah

pada

Kementerian

Negara/Lembaga, terdapat 7 (tujuh) bentuk bantuan pemerintah yaitu: a). Pemberian penghargaan; b). Beasiswa; c). Tunjangan profesi guru dan tunjangan lainnya; d). Bantuan operasional; e).

Bantuan

sarana/

prasarana;

f).

Bantuan

rehabilitasi/

pembangunan gedung/ bangunan; dan g). Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA. Untuk bantuan pemerintah kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar diberikan dalam kategori bentuk bantuan Sarana/Prasarana berupa bantuan paket sarana produksi meliputi benih, pupuk dan pestisida/herbisida.

Jenis volume, dan harga

patokan bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Satuan Kerja (Satker) masing-masing rekomendasi

daerah,

teknis

sesuai

setempat

kebutuhan

dan

(spesifik lokasi),

berdasarkan dengan

nilai

maksimal per hektar sesuai alokasi pada DIPA dan POK. Sebagai bahan acuan / referensi, penyusunan jenis, volume, harga bantuan sarana produksi per hektar per kegiatan, seperti contoh pada Tabel 7 berikut :

48


Tabel 7 : Contoh rincian Bantuan Dana Hibah CF-SKR per hektar dalam bentuk Bantuan Sarana/Prasarana berupa sarana produksi kegiatan kacang tanah dan ubijalar tahun anggaran 2016

Satuan Jumlah (Rp) (Rp) 1 Benih 120 Kg 16.500 1.980.000 2 Pupuk Urea 24 Kg 2.000 48.000 3 Pupuk NPK 50 Kg 2.600 130.000 4 Pupuk SP-36 50 Kg 2.200 110.000 5 Pupuk Organik 830 Kg 550 456.500 6 Pupuk Hayati 1 Pkt 120.000 120.000 7 Pestisida 1 Ltr 120.000 120.000 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana Kc Tanah per Ha 2.964.500 No

Uraian

Volume

CF-SKR UBI JALAR Volume No Uraian Satuan (Rp) 1 Pupuk NPK 276 Kg 2.600 2 Pupuk SP36 75 Kg 2.200 3 Pupuk Urea 250 Kg 2.000 4 Pupuk Organik 2.500 Kg 550 5 Herbisida 3 Liter 75.800 Total Bantuan Pemerintah Sarana/Prasarana CFSKR Ubi Jalar per Ha

2.

Jumlah (Rp) 717.600 165.000 500.000 1.375.000 227.400 2.985.000

Alokasi dan Rincian Jumlah Anggaran Bantuan Alokasi anggaran bantuan dana hibah untuk kegiatan pengembangan produksi kacang tanah tahun 2016 maksimal sebesar Rp. 1.630.475.000,-, dan ubi jalar maksimal sebesar

49


Rp1.492.500.000,- Alokasi anggaran bantuan dana hibah kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik bantuan, fleksibilitas dalam pelaksanaan, serta efisiensi dan efektivitas sasaran yang ditetapkan. Alokasi bantuan pemerintah bentuk bantuan sarana prasarana berupa bantuan sarana produksi dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda. Bantuan Sarana produksi kepada penerima bantuan pemerintah dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang. Pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang dengan ketentuan ; a. Barang Bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau; b.

Nilai per Jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Rincian alokasi anggaran Bantuan per provinsi seperti tabel berikut:

50


Tabel 8. Rincian Alokasi Anggaran Bantuan Per Provinsi PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA

NO.

Bantuan Saprodi Kc. Tanah CF-SKR

1 2 3 4 5 6 7

JABAR Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Kuningan Kab. Sukabumi Kab. Tasikmalaya Kab. Subang

(Ha) 550 300 50 100 100 50

1 2 3 4

JATENG Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Magelang Kab. Pati

150 50 100

3

JATIM 1 Kab. Blitar 2 Kab. Magetan 3 Kab. Tulungagung

-

4

BALI 1 Kab. Karangasem 2 Kab. Jembrana

100 50 50

5

BANTEN 1 Kab. Pandeglang

-

TOTAL 1

2

(Rp) 1.630.475.000 889.350.000 148.225.000 296.450.000 296.450.000 148.225.000 444.675.000 148.225.000 296.450.000 296.450.000 148.225.000 148.225.000 -

Bantuan Saprodi Ubijalar CFSKR (Ha) 500 200 75 50 75 -

100 50 50 150 50 50 50 -

50 50

(Rp) 1.492.500.000 597.000.000 223.875.000 149.250.000 223.875.000 298.500.000 149.250.000 149.250.000 447.750.000 149.250.000 149.250.000 149.250.000 149.250.000 149.250.000

51


J. TATA KELOLA PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH Sesuai tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan maka Direktorat Jenderal Tanaman memiliki andil yang sangat penting dalam mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Disamping ketiga komoditas utama tersebut juga menetapkan program peningkatan produksi dan produktivitas kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubijalar merupakan salah satu program Kementerian Pertanian untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan di sub sektor tanaman pangan. Dalam mewujudkan pencapaian kinerja program tersebut dan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016, telah ditetapkan berbagai kegiatan baik pusat maupun di daerah. 1.

Penyaluran Bantuan Pemerintah Sesuai dengan pasal 23 sd pasal 30, PMK 168 tahun 2015, bahwa Pemberian bantuan sarana/prasarana kepada penerima Bantuan Pemerintah dapat diberikan dalam bentuk Barang atau Uang. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kedelai tahun 2016, pemberian bantuan Kepada kelompok tani/Gapoktan dapat dilakukan baik bentuk Barang maupun Uang. Dalam pelaksanaannya, Satker Provinsi maupun Kabupate/Kota dapat memilih salah satu atau dua-duanya, tergantung pada syarat-syarat yang dipenuhi sesuai PMK 168 tahun 2105. Mekanisme penyaluran bantuan pemerintah sebagai berikut:

52


2.

Mekanisme

Pemberian

Bantuan

sarana/Prasarana

dalam

bentuk Barang

a. Dalam

rangka

pengadaan

barang

untuk

bantuan

sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi kedelai, yang disalurkan dalam bentuk barang kepada penerima bantuan, PPK menandatangani kontrak pengadaan barang dengan penyedia barang. b. Pengadaan barang berpedoman pada Peraturan Perundangundangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; c. PPK melakukan kontrak dengan penyedia barang d. Penyedia Barang dapat menyalurkan barang langsung kepada Penerima bantuan atau PPK yang menyampaikan kepada Penerima bantuan.

3.

Mekanisme

Pemberian

Bantuan

sarana/Prasarana

dalam

bentuk Uang Pemberian bantuan pemerintah berupa sarana/ prasarana dalam bentuk uang, diberikan dengan ketentuan : a.

Barang bantuan dapat diproduksi dan/atau dihasilkan oleh penerima bantuan; atau

53


b.

Nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dapat dilaksanakan oleh penerima bantuan.

Sehubungan bantuan sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi kedelai bukan dihasilkan sendiri oleh penerima bantuan, maka pemberian bantuan sarana prasarana dalam bentuk uang, menggunakan ketentuan berdasarkan nilai jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000,-.

Pemberi

bantuan

sarana/prasarana

dalam

bentuk

uang

dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pembuatan Perjanjian Kerjasama minimal memuat ketentuan : a. hak dan kewajiban kedua belah pihak; b. jumlah dan nilai barang yang akan dihasilkan/dibeli; c.

jenis dan spesifikasi barang yang akan dihasilkan/dibeli;

d. jangka waktu penyelesaian pekerjaan; e. tata cara dan syarat penyaluran; f.

pernyataan

kesanggupan

penerima

bantuan

untuk

menghasilkan/membeli barang sesuai dengan jenis dan spesifikasi;

54


g. pengadaan akan dilakukan secara transparan dan akuntabel; h. pernyataan

kesanggupan

penerima

bantuan

untuk

menyetorkan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Negara; i.

sanksi;

j.

penyampaian laporan penggunaan dana secara berkala kepada PPK; dan

k.

penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

4.

Pencairan Bantuan Pemerintah

a. Pencairan bantuan Pemerintah dalam bentuk barang i.

Pelaksanaan penyaluran bantuan sarana/prasara dalam bentuk barang kepeda penerima Bantuan pemerintah dilakukan oleh Pejabat pembuat Komitmen (PPK) atau oleh Penyedia barang dan/atau jasa sesuai kontrak. Untuk pelaksanaan

pengelolaan

produksi

kedelai,

bantuan

sarana/prasarana berupa paket sarana produksi yang meliputi benih, pupuk, pestisida dan kapur pertanian untuk lokasi tertentu diberikan langsung kepada kelompok tani/Gapoktan secara langsung oleh Penyedia barang sesuai kontrak. ii.

Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk barang, dilakukan secara langsung dari rekening Kas

55


Negara ke rekening penyedia barang melalui mekanisme Pembayaran langsung (LS).

b. Pencairan bantuan Pemerintah dalam bentuk Uang Pencairan dana bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang, dilakukan melalui tahapan sebagai berikut: i.

Tahap I sebsesar 70% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana

setelahperjanjian

kerjasama

ditandatangani oleh Penerima bantuan dalam hal ini Kelompok Tani/gapoktan dengan PPK. ii.

Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan sarana/prasarana,

apabila

prestasi

pekerjaan

telah

mencapai 50%. 1)

Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (70%) 

Penerima bentuk

bantuan uang

sarana/prasarana mengajukan

dalam

permohonan

pembayaran Tahap I kepada PPK dengan dilampiri : a)

perjanjian

kerja

sama

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan; dan

56


b)

kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani

oleh

penerima

bantuan

dalam hal ini kelompok tani/Gapoktan. 

Pemanfaatan bantuan saprodi dalam bentuk uang oleh Kelompok Tani/ Gapoktan a)

Setelah

Kelompok

Tani/

Gapoktan

menerima bantuan uang, dilanjutkan dengan pembelanjaan sarana produksi. b)

Jumlah, jenis, volume, spefikasi sarana produksi yang dibeli sesuai yang tercantum dalam perjanjian kerja sama antara PPK dan Kelompok Tani.

c)

Kelompok Tani/ Gapoktan dan Penyedia Barang,

melakukan

penyerahan

barang

transaksi dan

jual

beli,

pembayaran

memfoto/ memfilmkan sarana produksi yang dibeli. d)

Kelompok Tani/ Gapoktan menyimpan buktibukti pengeluaran uang , Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), foto/film, sebagai bahan laporan pertanggung jawaban.

57


Mekanisme pencairan pembayaran langsung dalam bentuk uang untuk barang dengan nilai per jenis barang bantuan di bawah Rp.50.000.000,- yang dapat dilaksanakan oleh Penerima bantuan sebagaimana gambar berikut:

2)

Proses Pengajuan Bantuan Tahap Pertama (30%) 

Penerima bantuan sarana/prasarana dalam bentuk uang mengajukan permohonan pembayaran Tahap II kepada PPK dengan dilampiri : a)

Kuitansi

bukti

pengeluaran

yang

telah

ditandatangani oleh penerima bantuan dalam hal ini Kelompok tani/gapoktan. b)

Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh ketua/pimpinan penerima bantuan sarana/prasarana.



PPK melakukan pengujian permohonan pembayaran Tahap I dan Tahap II yang diajukan penerima bantuan sesuai

Petunjuk

Teknis

penyaluran

Bantuan

Pemerintah 

PPK menandatangani perjanjian kerja sama dan mengesahkan kuitansi bukti penerimaan uang untuk 58


pembayaran Tahap I, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah

sesuai dengan Petunjuk Teknis

penyaluran Bantuan Pemerintah 

PPK mengesahkan bukti penerimaan uang untuk pembayaran Tahap II, serta menerbitkan SPP setelah pengujian telah

sesuai dengan Petunjuk Teknis

penyaluran Bantuan Pemerintah 

Dalam hal pengujian tidak sesuai dengan Petunjuk Teknis

penyaluran

Bantuan

Pemerintah,

PPK

menyampaikan informasi kepada penerima bantuan untuk

melengkapi

dan

memperbaiki

dokumen

permohonan  5.

SPP disampaikan kepada PP-SPM

Pertanggung jawaban Bantuan Penerima dana bantuan sarana dan prasarana dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK setelah pekerjaan selesai atau pada akhir tahun anggaran dengan dilampiri: a.

Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi;

b.

Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan;

59


c.

foto/film barang yang dihasilkan/dibeli;

d.

daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana;

e.

surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; dan

f.

bukti setor ke rekening kas negara dalam hal terdapat sisa bantuan.

PPK melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban dari Penerima Bantuan dan selanjutnya mengesahkan Berita Acara Serah Terima apabila telah sesuai dengan perjanjian kerjasama PPK mengesahkan Berita Acara serah terima setelah hasil verifikasi telah sesuai dengan perjanjian kerjasama. 6.

Ketentuan Perpajakan dan Sanksi a.

Ketentuan Perpajakan Bantuan

dalam

bentuk

bantuan

sarana/prasarana

dialokasikan pada kelompok Akun Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda. Bantuan sarana/prasarana kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar berupa bantuan paket sarana produksi berupa benih, pupuk dan pestisida/herbisida. Ketentuan peraturan perpajakan dalam penggunaan dana bantuan paket sarana produksi pengeloloaan produksi kacang tanah dan ubijalar dilaksanakan sesuai peraturan tentang perpajakan bagi anggaran APBN.

60


b.

Sanksi Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan Negara dan/atau kementerian dan/atau kelompok tani/gapoktan akan dijatuhkan oleh aparat/pejabat yang berwenang.

Sanksi

kepada

oknum

yang

melalkukan

pelanggaran dapat diberikan dalam berbagai bentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. K. DUKUNGAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH 1.

Pengorganisasian Pengorganisasian dimaksudkan agar pelaksanaan manajemen Pemberian bantuan pemerintah berupa sarana produksi bagi kelompok tani/gapoktan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk memudahkan koordinasi, pembinaan dan pengawasan dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan bantuan sarana prosuki, maka pengelolaan kegiatan bantuan sarana produksi dilaksanakan secara terstruktur dan terintegrasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga lapangan. Agar pelaksanaan kegiatan memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan Pemerintah yang baik (good governance) dan pemerintah yang bersih (clean goverment), maka pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar harus memenuhi prinsip-prinsip; Mentaati ketentuan peraturan dan 61


perundangan; Membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN); Menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; serta Memenuhi asas akuntabilitas. a.

Struktur Organisasi 1.

Penanggung Jawab Program

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan selaku penanggung jawab program memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan Belanja Bantuan Sosial antara lain : 

Menyusun petunjuk teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;



Menggalang kemitraan dan melaksanakan koordinasi dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Instansi terkait serta seluruh pemangku kepentingan, dalam pelaksanaan, pemantauan/ pengendalian dan evaluasi kegiatan;



2.

Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

Tanggung jawab koordinasi pembinaan program Berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Provinsi atas nama Gubernur. 62


3.

b.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar berada pada Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota

Tim Pembina Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah dan ubijalar di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota. i.

Tim Pembina Pusat 

Merencanakan operasional kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar dan sarana pendukungnya.



Melaksanakan validasi calon penerima bantuan dan dan calon lokasi



Melaksanakan Satuan kerja program.



Menyusun laporan secara periodik setiap bulan atas pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan produksi kacang tanah dan ubijalar, dan sarana pendukungnya.

supervisi dan pendampingan Perangkat daerah pelaksana

63


ii.

Tim Pembina Provinsi 

Menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada petunjuk yang disusun oleh Pusat;



Melakukan koordinasi lintas sektoral instansi di tingkat Provinsi dalam meningkatkan pelaksanaan;

iii.

efisiensi

dan

antararangka efektifitas



Melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten/Kota dalam pemantauan dan pengendalian serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan;



Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

Tim Teknis Kabupaten/Kota Tim Teknis Kabupaten/Kota yang terdiri dari unsur Dinas Pertanan, Bakorluh Kabupaten dan Kodim ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas Pertanian yang membidangi tanaman pangan, dengan tugas : 

Menyusun petunjuk teknis (Juknis) dengan mengacu pada Petunjuk yang disusun oleh Pusat dan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) yang disusun

64


oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan; 

Mengesahkan Rencana Usaha Kelompok (RUK) sesuai dengan rekomendasi setempat.



Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;



Melakukan bimbingan pemantauan/pengendalian dan evaluasi;



Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

teknis,

Tim pembina tingkat Provinsi dan tim teknis tingkat Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pelaksanaan Intensifikasi maupun perluasan areal tanam kacang tanah dan ubijalar di Pos Simpul Koordinasi (POSKO) mulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai tingkat Provinsi. Frekuensi

pelaksanaan

pembinaan

oleh

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota dilakukan sebagai berikut: i.

Pembinaan dilakukan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen secara berjenjang mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Desa.

ii.

Provinsi Intensifikasi

melakukan kacang

pembinaan tanah

dan

pelaksanaan ubijalar

di

65


Kabupaten/Kota 2 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. iii.

c.

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan pelaksanaan Intensifikasi kacang tanah dan ubijalar di tingkat lapangan/kelompok tani pelaksana Intensifikasi kacang tanah dan ubijalar 3 kali per musim tanam atau disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

Pengawasan Kegiatan pengawasan adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi dan atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya. Bentuk pengawasan banatuan pemerintah kegiatan pengelolaan produksi kedelai berupa pengendalian intern, pengawasan fungsional internal, dan pengawasan eksternal. yang berhak melakukan pengawasan internal program bantuan sarana produksi adalah Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sedangkan pengawas eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

66


i.

Pengendalian Intern Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai (satker) untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

ii.

Pengawasan Fungsional Internal Instansi pengawas fungsional kegiatan Bantuan sarana produksi secara internal adalah Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan BPKP. Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai kebutuhan atau sesuai permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pemanfaatan dana bantuan sarana produksi. Audit bantuan sarana produksi dilaksanakan untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian kinerja bantuan sarana produksi pada masing-masing tingkatan (Kementerian Pertanian, provinsi, kabupaten/ kota dan Kelompok tani/gapoktan) serta keyakinan pelaksanaan pemberian bantuan sarana produksi telah sesuai dengan ketentuan. Audit kinerja program pemberian bantuan sarana produksi menggunakan 4 (empat) tepat yaitu 1) tepat 67


sasaran, 2) tepat waktu, 3) tepat jumlah, dan 4) tepat guna. Selain empat tepat, audit juga melihat apakah pelaksanaan bantuan sarana produksi sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku terutama petunjuk teknis bantuan sarana produksi. iii.

Pengawasan Eksternal Instansi pengawas eksternal kegiatan bantuan sarana produksi adalah pengawasan fungsional yang dilakukan oleh tim audit keuangan yang berwenang, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Instansi ini juga bertanggung jawab untuk melakukan audit sesuai dengan kebutuhan atau permintaan instansi yang akan diaudit terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan dana bantuan sarana produksi.

68


BAB V PENGENDALIAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN A.

Pengendalian Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi. Pengendalian dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota bersama pihak terkait. Pengendalian dilaksanakan secara periodik mulai dari persiapan sampai dengan panen. Pengendalian meliputi perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan pencapaian produksi kedelai tahun 2016. Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya). Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina dii Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 69


2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten/Kota; 3. Tahap pemilihan penyedia barang dan transfer/penyaluran dana bantuan sosial ke rekening kelompok; 4. Tahap pencairan dana bantuan dan penyaluran barang

yang

dilakukan oleh kelompok; 5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok; 6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; 7. Tahap evaluasi dan pelaporan outcome, benefit dan impact. B.

pertanggungjawaban

output,

Monitoring Dalam upaya meningkatkan efektivitas pengawalan program dan kegiatan peningkatan produksi kedelai tahun 2016, maka dilakukan pelaksanaan monitoring perkembangan penyaluran bantuan pemerintah kepada kelompok tani penerima bantuan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan realisasi tanam dan panen kacang tanah dan ubijalar oleh ketua kelompok tani atau petugas lapangan. Proses pelaksanaan monitoring sebagai berikut :

70


1. Perkembangan Penyaluran Bantuan Dana Hibah CF-SKR a. PPK Satker Tugas pembantuan, mengirimkan data transfer Bansos meliputi data kelompok tani dan nilai bantuan. b. Waktu pengiriman sesuai dengan pengajuan SPPD, yang diajukan oleh PPK kepada penerbit SPM. c. Data dikirim ke Direktorat Budidaya Aneka kacang dan Umbi, Direktorat Jenderal tanaman Pangan, melalui email [email protected] dan [email protected] 2. Realisasi tanam dan panen Program pengembangan kacang tanah dan ubi jalar melalui dana CF-SKR a. Ketua kelompok tani mengirimkan data tanggal realisasi tanam, realisasi panen dan produktivitas ke pusat. b. Waktu penyampaian data dilakukan pada saat akan tanam dan panen C.

Evaluasi Pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan sehingga dapat dilakukan tindakan korektif sedini mungkin. Pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilaksanakan secara periodik dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha 71


kelompok yang dilakukan dari awal kegiatan sampai dengan akhir kegiatan. Evaluasi meliputi: 1) komponen kegiatan dalam mendukung pencapaian produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016, 2) tingkat pencapaian sasaran areal dan produksi, 3) kenaikan tingkat produktivitas dan produksi, 4) permasalahan yang timbul di tingkat lapang, 5) kegiatan pendukung lainnya. D.

Pelaporan Kegiatan pelaporan dilaksanakan oleh petugas Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan ketua kelompoktani secara periodik setiap bulan. Pelaporan dilakukan secara berjenjang yaitu dari Ketua kelompoktani ke penyuluh lapangan ke Kabupaten/Kota, Provinsi dan pusat. 1.

Laporan Kegiatan Pelaporan kegiatan meliputi laporan pelaksanaan program, pelaksanaan kegiatan, penyampaian data dan informasi dan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan yang memuat evaluasi, kesimpulan, saran serta data dukung lainnya sebagaimana dalam format laporan pada lampiran 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22

2.

Laporan Program a.

Sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan i.

Pusat, Provinsi dan Kab/Kota

merencanakan dan

membuat laporan blanko sasaran tanam, panen,

72


produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016

b.

ii.

Laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi

iii.

Provinsi mengirim laporan sasaran tanam, panen, produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 ke Pusat

Realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi bulanan i.

Petugas Penyuluh dan Babinsa meminta laporan realisasi tanam atau panen kepada ketua Kelompok Tani, selanjutnya dikompilasi dan dilaporkan ke atasan masing-masing di Kabupaten. Babinsa ke Dandim c.q. Pasiter di Kodim dan Dinas Pertanian kabupaten.

ii.

Kabupaten/Kota mengirimkan laporan blanko realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar bulanan tahun 2016 ke Provinsi. dan Dinas Pertanian Kab ke Dinas Pertanian Provinsi.

iii.

Selanjutnya Provinsi mengirimkan laporan blanko realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijlar bulanan tahun 2016 ke Pusat. dan Dinas Pertanian Provinsi ke Direktur Jenderal Tanama Pangan c.q. Direktur Budidaya Aneka Kacang dan Umbi.

73


iv.

Penyampaian laporan realisasi tanam, panen, produktivitas dan produksi kacang tanah dan ubijalar tahun 2016 Kab/Kota di laporkan ke Provinsi dan Pusat setiap bulannya.

c.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi ditingkat lapangan i. Dinas Kab/Kota memberikan laporan kendala dan

ii. iii. iv. v.

permasalahan kegiatan pengembangan produksi kacang tanah dan ubijalar di lapangan antara lain meliputi bagaimana ketersediaan benih, tanaman yang terkena OPT, banjir maupun kekeringan Dari laporan Kab/Kota yang disampaikan ke dinas Provinsi dan akan di laporkan ke Pusat Laporan kendala dan permasalahan di tingkat lapangan disampaikan ke Pusat setiap bulan Perkembangan serangan OPT dilakukan bulanan, triwulan dan tahunan Dari hasil laporan perkembangan tersebut akan dievaluasi oleh Pusat dan Daerah.

Pengiriman laporan ke pusat disampaikan ke Direktorat Budidaya Aneka Kacang dan Umbi Jl. Raya Ragunan No 15 Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520; no. telepon (021) 7805342; faksimili (021) 7805179; email: [email protected] dan [email protected]. Kinerja penyampaian laporan akan dijadikan salah satu dasar penentuan anggaran tahun 2017 sebagai penerapan azas reward dan punishment.

74


BAB VI PENUTUP Petunjuk teknis peningkatan produksi tanaman kacang tanah dan ubijalar melalui CF-SKR tahun 2016 ini merupakan acuan bagi Dinas Pertanian Provinsi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan budidaya kacang tanah dan ubijalar melalui CFSKR dan kegiatan pendukung lainnya tahun anggaran 2016 di tingkat lapangan. Dengan adanya petunjuk teknis ini diharapkan tujuan dan sasaran peningkatan produksi kedelai dapat dicapai secara optimal. Petunjuk teknis pengembangan produksi tanaman kacang tanah dan ubijalar, hendaknya dapat ditindaklanjuti menjadi Petunjuk Teknis oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Pertanian Provinsi maupun oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Apabila terdapat kekeliruan atau perubahan kebijakan dalam peraturan yang lebih tinggi, petunjuk teknis ini akan disesuaikan lebih lanjut.

75


LAMPIRAN

76


Lampiran 1 SASARAN LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI KACANG TANAH TAHUN 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kepulauan Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I. Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

Luas Tanam (Ha)

Luas Panen (Ha)

Produktivitas (Ku/Ha)

3.471 9.899 6.612 1.399 1.347 3.049 3.953 8.767 345 178 57.370 103.029 63.000 165.476 10.463 9.689 27.049 15.417 1.318 700 10.339 1.295 265 7.169 4.506 19.738 6.935 1.025 474 1.549 3.794 547 2.083 552.250

3.306 9.427 6.297 1.332 1.283 2.904 3.765 8.350 329 170 54.638 98.122 59.999 157.595 9.964 9.228 25.761 14.682 1.255 667 9.847 1.234 252 6.828 4.292 18.798 6.605 977 452 1.475 3.613 521 1.984 525.950

13,88 13,70 15,97 12,07 13,70 15,19 11,56 14,36 11,96 12,62 17,27 15,00 11,39 14,39 14,43 13,81 14,75 13,10 13,16 12,52 13,29 13,83 10,83 14,30 19,10 16,04 8,61 12,97 13,91 12,81 12,44 11,45 11,20 14,37

Produksi (Ton) 4.590 12.911 10.056 1.607 1.757 4.411 4.352 11.990 393 214 94.338 147.180 68.346 226.788 14.375 12.745 38.008 19.240 1.652 835 13.083 1.706 273 9.764 8.197 30.153 5.690 1.267 628 1.889 4.495 596 2.222 755.750

77


Lampiran 2 SASARAN LUAS TANAM, LUAS PANEN, PRODUKTIVITAS DAN PRODUKSI UBIJALAR TAHUN 2016 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Provinsi Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Bangka Belitung Kep. Riau Sumatera DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah D.I.Yogyakarta Jawa Timur Banten Jawa Bali NTB NTT Bali & NT Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Kalimantan Utara Kalimantan Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Sulawesi Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Maluku & Papua LUAR JAWA INDONESIA

Luas Tanam (Ha) 1.296 12.627 4.093 1.296 2.026 3.664 2.163 4.747 700 188 32.800 34.308 9.003 543 16.189 3.083 63.126 6.458 1.035 12.555 20.048 1.554 1.556 2.693 2.678 750 9.230 5.162 3.106 5.493 3.180 389 1.357 18.687 2.610 3.304 870 34.261 41.045 121.810 184.936

Luas Panen (Ha) 1.233 12.009 3.892 1.233 1.927 3.485 2.057 4.515 666 179 31.196 32.695 8.617 517 15.424 2.931 60.185 6.142 984 11.949 19.075 1.478 1.480 2.563 2.530 737 8.787 4.916 2.955 5.226 3.031 370 1.291 17.788 2.485 3.153 827 32.633 39.098 115.944 176.129

Produktivitas (Ku/ha) 136,99 156,14 221,93 108,15 133,01 96,63 131,08 134,71 107,68 91,67 147,46 193,84 225,30 161,96 137,86 162,30 182,19 174,57 158,94 111,65 134,35 106,53 95,45 158,34 133,54 112,16 128,02 135,54 146,79 151,62 105,44 126,60 148,46 137,75 117,65 120,03 137,75 138,27 135,48 138,30 153,30

Produksi (Ton) 16.890 187.509 86.379 13.334 25.626 33.672 26.968 60.817 7.167 1.645 460.007 633.773 194.143 8.370 212.629 47.576 1.096.492 107.226 15.640 133.411 256.278 15.741 14.128 40.588 33.781 8.262 112.500 66.628 43.381 79.235 31.956 4.679 19.163 245.041 29.235 37.846 11.391 451.211 529.683 1.603.508 2.700.000

78


Lampiran 3

LOKASI KEGIATAN KACANG TANAH DAN UBIJALAR MELALUI CF-SKR TAHUN 2016 PROVINSI & KABUPATEN/ KOTA

NO.

TOTAL

Bantuan Saprodi Kc. Tanah CF-SKR

Bantuan Saprodi Ubijalar CF-SKR

(Ha)

(Ha)

1 2 3 4 5 6 7

JABAR Kab. Ciamis Kab. Cianjur Kab. Garut Kab. Kuningan Kab. Sukabumi Kab. Tasikmalaya Kab. Subang

550 300 50 100 100 50

500 200 75 50 75 -

1 2 3 4

JATENG Kab. Jepara Kab. Karanganyar Kab. Magelang Kab. Pati

150 50 100

100 50 50 -

3

JATIM 1 Kab. Blitar 2 Kab. Magetan 3 Kab. Tulungagung

-

150 50 50 50

4

BALI 1 Kab. Karangasem 2 Kab. Jembrana

100 50 50

-

5

BANTEN 1 Kab. Pandeglang

-

50 50

1

2

79


Lampiran 4

LAMPIRAN CONTOH PENYALURAN BANTUAN DANA HIBAH KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG TANAH DAN UBIJALAR CF-SKR 2016 1.

Format-1 : Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang.

2.

Format-2: Contoh perhitungan jamulah maksimal anggaran Bantuan pemerintah

yang

ditransfer

dalam

bentuk

uang

kurang

dari

Rp.50.000.000 per jenis barang. 3.

Format-3:

Contoh

Laporan

Kemajuan

Penyelesaian

Pekerjaan

min.50% 4.

Format-4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban Penerima Bantuan

5.

Format-5 : Contoh Kuitansi Penerimaan Dana Bantuan Pemerintah

6.

Format- 6 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang

7.

Format-7 : Contoh Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah

80


Format 1 : Contoh format Perjanjian Kerjasama, Bantuan Pemerintah melalui Transfer Uang PERJANJIAN KERJASAMA BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG TANAH/UBIJALAR CF-KSR TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR: ..............(nomor surat dari Dinas Pertanian) NOMOR:...............(nomor surat Kelompok Tani/Gapoktan) Pada hari ini,......... tanggal ........bulan .......... tahun dua ribu enam belas kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama NIP Jabatan Alamat

:------------------------ (nama) :------------------------ (NIP) :------------------------ (jabatan pada satuan kerja Dinas Pertanian) :------------------------(alamat kantor tempat kerja)

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama ----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 2.

Nama Jabatan Alamat

:------------------------(nama Ketua kelompoktani ) :------------------------(Ketua Kelompok Tani) :------------------------((alamat)

Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA Dengan ini kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama, dalam rangka pelaksanaan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 KETENTUAN UMUM 1.

Yang dimaksud dengan Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana Pihak Pertama mengikat Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah sepakat untuk pelaksanakan ketentuan - ketentuan dalam perjanjian kerjasama ini dengan mengacu pada petunjuk teknis kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun;

2.

Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua tanpa ada unsur paksaan.

81


Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN 1.

Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA a. Berhak membuat ketentuan penggunaan bantuan/aturan (Petunjuk Teknis) untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 serta menyampaikannya kepada PIHAK KEDUA ; b. Berhak menerima laporan penggunaan dana Bantuan paket sarana produksi kegiatan kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 dari PIHAK KEDUA; c. Berhak melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA; d. Berhak menolak atau mengembalikan laporan penggunaan dana paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 kepada PIHAK KEDUA apabila ternyata kegiatan bantuan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan; e. Berkewajiban membayar nilai bantuan yang telah ditetapkan apabila PIHAK KEDUA telah memenuhi semua persyaratan pencairan.

2.

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA a.

b.

c.

d.

Berkewajiban mengelola Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 yang diterima dari Pihak Pertama secara efisien, efektif dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan dalam Petunjuk Teknis penggunaan bantuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku; Berkewajiban melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 dalam waktu selambat - lambatnya ………………. (dalam huruf ) hari, setelah Perjanjian ini ditandatangani; (disesuaikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak) Jika tidak dapat mempertanggung jawabkan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada point (a) bersedia mengembalikan dana bantuan tersebut ke Kas Negara dan menerima sanksi yuridis berdasarkan ketentuan dan perundang - undangan yang berlaku; Berkewajiban melaporkan hasil kegiatan tersebut kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

82


Pasal 3 NILAI BANTUAN 1.

Nilai Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 tersebut dalam pasal 1 sebesar Rp. -------(nominal),-(----------rupiah);

2.

Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam ayat (1) merupakan nilai yang telah ditetapkan dan pasti sepanjang tidak terjadi perubahan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan adanya perubahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Propinsi/ Pertanian DinasKabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016. Pasal 4 JENIS DAN SPESIFIKASI BANTUAN

1.

Jenis Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 adalah: (pilih salah satu sesuai alokasinya) a. Benih bersetifikat b. Pestisida nabati/non nabati c. Pupuk organic/an organic/ kapur pertanian

2.

Spesifikasi bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis. Pasal 5 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1.

Pekerjaan bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 dilaksanakan dalam jangka waktu -------- (dalam huruf) hari kalender dimulai sejak ditanda tanganinya perjanjian ini;

2.

Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan Pihak Pertama, didasarkan pada surat permohonan perpanjangan dari Pihak Kedua dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 6 TATACARA DAN SYARAT PENCAIRAN

1.

Pencairan bantuan dilakukan secara langsung dari rekening Kas Negara ke rekening Pihak Kedua melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS);

83


2. 3.

4.

Mekanisme pencairan anggaran bantuan kepada Pihak Kedua dilakukan dengan 2 (dua) tahap; Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap pertama sebesar 70% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Surat Perjanjian Kerjasama telah ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua; b. Pihak Kedua telah menan datangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama Pihak Pertama akan mencairkan bantuan tahap kedua sebesar 30% dari keseluruhan anggaran dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pihak Kedua telah menandatangani kuitansi bukti penerimaan uang bantuan dan disahkan oleh Pihak Pertama; b. Pihak Kedua telah melaporkan dan menandatangani kemajuan penyelesaian pekerjaan minimal telah mencapai prestasi pekerjaan 50%. Pasal 7 KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN

1.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Satker Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota

2.

Pihak Kedua siap dan sanggup melaksanakan Bantuan paket sarana produksi kegiatan pengelolaan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 sesuai dengan nilai bantuan, jenis dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam Petunjuk Teknis Pasal 8 SISA DANA BANTUAN

1.

2. 3.

Pihak Kedua diperbolehkan menggunakan sisa dana bantuan untuk perluasan areal tanam, jika pengadaan sarana prasarana telah dilaksanakan sesuai dengan volume dan spesifikasi sebagaimana telah diatur dalam petunjuk teknis; Penggunaan sisa dana bantuan oleh Pihak Kedua harus mendapatkan persetujuan Pihak Pertama; Pihak Kedua siap dan sanggup menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara jika sudah tidak digunakan Pasal 9 SANKSI

1.

Pihak Kedua siap menerima sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika pelanggarannya bersifat pidana dan/atau perdata, jika pelanggarannya

84


bersifat administrative, Pihak Kedua siap dikenakan sanksi berupa tidak akan mendapatkan program bantuan pada tahun yang akan datang; 2.

Pihak Kedua siap menggembalikan dana bantuan mempertanggungjawabkan sesuai dengan petunjuk teknis. Pasal 10 LAPORAN

1.

Pihak Kedua siap dan sanggup memberikan laporan penyelesaian pekerjaan secara berkala (sesuai dengan tahapan pembayaran) kepada Pihak Pertama sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis; Pihak Keduasiap dan sanggup laporan pertanggungjawaban kepada Pihak Pertama setelah pekerjaan selesai atau akhir tahun anggaran

2.

jika

tidak

dapat

. Pasal 11 FORCE MAJEURE 1.

PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK yang digolongkan sebagai force majeure;

2.

Peristiwa yang dapat digolongkan force majeure adalah antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti: gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

3.

Apabila terjadi force majeure makapihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya force majeure;

4.

Keadaan force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan force majeure berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

85


Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN 1.

2. 3.

Perubahan pada Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah diantara PARA PIHAK.

PIHAK KESATU Pejabat Pembuat Komitmen, Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten

PIHAK KEDUA Ketua Kelompok Tani/Gapoktan -------------------------------------------

Materai 6000 ------------------------------ (nama jelas)

Materai 6000 ----------------------------(nama jelas)

86


FORMAT-2: Contoh perhitungan jamulah maksimal anggaran Bantuan pemerintah yang ditransfer dalam bentuk uang kurang dari Rp.50.000.000 per jenis barang.

No

Uraian

1 Benih 2 Pupuk NPK 3 Pupuk SP36 4 Pupuk Hayati/ Rhizobium 5 Pupuk Organik 6 Pestisida Org/An Org 7 Herbisida Total Bantuan/ha

Jml Bantuan Pemerintah per hektar Maksimal transfer Uang Satuan Jml Areal Jumlah dana Volume Jumlah (Rp) Katerangan (Rp) (ha) (Rp) 50 Kg 16,100 805,000 62 49,910,000 < Rp.50 Juta 110 Kg 2,530 278,300 62 17,254,600 < Rp.50 Juta 50 Kg 2,200 110,000 62 6,820,000 < Rp.50 Juta 1 Pkt 132,000 132,000 62 8,184,000 < Rp.50 Juta 1 Pkt 550,000 550,000 62 34,100,000 < Rp.50 Juta 3 Liter 132,000 396,000 62 24,552,000 < Rp.50 Juta 3 Liter 83,730 251,190 62 15,573,780 < Rp.50 Juta 2,522,490 156,394,380 maksimal Jml dana di tranfer ke kelompok

Format – 3: Contoh Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan min.50% LAPORAN KEMAJUAN PENYELESAIAN PELAKSANAAN BANTUAN PAKET SARANA PRODUKSI KEGIATAN INTENSIFIKASI (PENINGKATAN PRODUKTIVITAS)/EKSTENSIFIKASI (PAT-PIP) PAGU ANGGARAN No

Jenis Sarana Produksi

1 2 3 4 5 6 7

Benih bersertifikat Pupuk NPK bersubsidi Pupuk SP36 bersubsidi Puupuk Hayati Rhizobium Pupuk Organik Pestisida Herbisida Jumlah

Volume Volume

satuan

Total Harga Anggaran satuan (Rp) (Rp)

REALISASI ANGGARAN Total Presentasi Volume Harga Anggaran (%) satuan (Rp) (Rp) Volume satuan

87


Format – 4 : Contoh Laporan Pertanggungjawaban

Cover Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. B. C. D.

LATAR BELAKANG TUJUAN DAN TARGET SUMBER DANA WAKTU DAN TEMPAT

BAB II PELAKSANAAN A. PERSIAPAN PELAKSANAAN B. PELAKSANAAN BAB III PENUTUP A. HAMBATAN PELAKSANAAN B. SARAN DAN REKOMENDASI C. KATA PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Dokumentasi (Foto) barang hasil pengadaan 2. Bukti Kuitansi Pengadaan Barang 3. Berita Acara Serah Terima Barang 4. Laporan Keuangan 5. Bukti Setoran ke Kas Negara kalau ada 6. Bukti penyetoran Pajak

88


Format-5: Contoh Kuitansi Penerimaan Bantuan Pemerintah KUITANSI NPWP :……………………… MAK :……………………… T.A. :……………………… KUITANSI No. : …………….. Sudah Terima : Kuasa Pengguna Anggaran ……………… Kabupaten/Kota ………………………….. Uang sebanyak

:

Untuk pembayaran : Dana Bantuan Pemerintah untuk Pertanian . Di Desa/Kelurahan ………………………… Kecamatan …………………………………… Kabupaten/Kota ……………………………. Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama No. Tanggal ……………. Terbilang Rp

: …………………….. 2016

Mengetahui/Menyetujui, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota …………….. ……………………………………. NIP.

Yang menerima, Petani/Ketua Kelompok Meterai Rp. 6.000 ………………………………..

Setuju dibayar, Kuasa Pengguna Anggara,

Tanggal ……………… Bendaharawan,

……………………………. NIP.

…………………………… NIP.

*) Format kuitansi ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Provinsi

Pusat dan DIPA

89


Format – 6 : Contoh Berita Acara Serah Terima Barang BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG PENGADAAN BANTUAN SARANA PRODUKSI KEGIATAN KACANG TANAH/UBIJALAR CF-SKR TA.2016 NOMOR:…………………………….. Pada hari ini ……….tanggal ………….. bulan………….. tahun…………. Bertempat di …………… Desa/Kelurahan……… Kecamatan……….. Kabupaten/Kota……………., Provinsi…………………., yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

Nama :------------------------ (nama) Jabatan :------------------------ (jabatan pada Perusahaan saprodi) Alamat :------------------------(alamat kantor tempat kerja) Selaku Direktur/…….., yang bertindak untuk dan atas nama -----------(institusi tempat kerja), berkedudukan di ---- alamat). Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2.

Nama :------------------------(nama Ketua kelompoktani ) Jabatan :------------------------(Ketua Kelompok Tani) Alamat :------------------------((alamat) Selaku Ketua kelompok tani ---------- yang bertindak untuk dan atas nama -------(nama kelompok tani), alamat ------(alamat). Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Sepakat mengadakan serah terima barang dengan ketentuan sebagai berikut: Pasal 1 PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA berupa sarana produksi dalam keadaan baik dengan jumlah dan spesifikasi sesuai petunjuk teknis, dengan rincian dan nilai sebagai berikut:

Pasal 2 Bahwa serah terima ini dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk digunakan dalam kepentingan Kementeriaan Pertanian RI, khususnya program pengelolaan produksi kedelai tahun anggaran 2016.

Demikian berita acara ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dan saksi dalam rangkap 4 (empat) agar dapat digunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Nama Ketua Kelompok)

(Nama dari Perusahaan/penyedia barang)

SAKSI

90


Format-7 : Contoh SK Penetepan Penerima Bantuan SURAT KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA NOMOR : .............................................2016 TENTANG PENETAPAN KELOMPOKTANI PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH PENGELOAAN PRODUKSI KACANG TANAH/UBIJALAR ............................................................)* TAHUN ANGGARAN 2016 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, SATKER DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA Menimbang

:

a. Bahwa ketahanan pangan nasional perlu terus diupayakan melalui peningkatan produksi untuk menjamin kecukupan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. b. Bahwa Peningkatan produksi kacang tanah/ubijalar tahun 2016 difokuskan pada peningkatan produktivitas penerapan teknologi dalam pengembangan kacang tanah c.

Bahwa pelaksanaan kacang tanah/ubijalar CF-SKR untuk peningkatan produksi, produktivitas dan pendapatan petani perlu ditetapkan kelompoktani penerima bantuan pemerintah pengembangan kacang tanah/ubijalar tahun 2016.

d. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan Kelompoktani penerima bantuan areal pengembangan kacang tanah/ubijalar Tahun Anggaran 2016.

Mengingat

:

1. Undang – Undang Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 2. Surat Keputusan .......... Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 3. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota Nomor .............. Tahun ............. tentang ................; 4. dst

Memperhatikan

:

1. DIPA Dinas Pertanian Kabupaten / Kota Nomor .............. Tanggal ............. Bulan ................ Tahun ............ 2. Petunjuk Umum Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR Tahun 2016.

91


MEMUTUSKAN Menetapkan

:

PERTAMA

:

Penetapan Kelompoktani penerima Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR tahun anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

:

Kelompoktani sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA berhak menerima dana bantuan pemerintah areal Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR yang dibiayai dari dana hibah melalui anggaran tugas perbantuan pada DIPA**) Dinas pertanian Kabupaten / Kota Nomor ..................... Tanggal.................. bulan .............. tahun..............

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :............................... Pada Tanggal : ................................ Pejabat Pembuat Komitmen Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota .......................................... NIP. ..................................... Diketahui Kuasa Pengguna Anggaran/ Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota .......................................... NIP. ..................................... Tembusan : 1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian RI di Jakarta 2. Bupati / Walikota di .............. 3. Kepala Dinas Pertanian Provinsi di ................ 4. dst. *) disesuaikan dengan komoditi Bantuan Pemerintah kedelai.

92


Format-8 : Contoh lampiran SK Penetepan Penerima Bantuan

Contoh: Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kabupaten/Kota tentang Penetapan Kelompoktani Penerima Bantuan Pemerintah Pengembangan Ubikayu Tahun 2016

No.

Nama Poktan/Gapoktan

Alamat

Nama Ketua Desa

Kec.

Nomor Rekening

Jumlah ( Rp )

Alamat Bank Cabang, Unit

1 2 3 4 5 dst Jumlah Diketahui : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota…….,

Ditetapkan,……, Bln……. 2016 Kepala Dinas Pertanian Kabupaten / Kota…….,

Nama NIP.

Nama NIP.

93


Format-9 : Contoh lampiran SK Penetepan Penerima Bantuan

Rencana Usaha Kelompok (RUK) Pelaksana Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR 2016 Nama Kelompoktani : Alamat Kelompoktani : Luas Lahan : Jumlah Anggota Poktan: Rincian Kebutuhan Kel. : Komoditi : Varietas : Uraian Kebutuhan

No

Jenis

Volume (Kg)

Harga Satuan (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1. 2. 3. dst Jumlah Mengetahui, Penyuluh/Petugas Pertanian

Nama NIP

…………., ………….. Bendahara Kelompok,

Ketua Kelompok,

Nama

Nama

94


Format-10 : Contoh Format Surat Pernyataan Penerima Bantuan

SURAT PERNYATAAN Yang bertandatangan dibawah ini adalah nama : ………………….. selaku Ketua Kelompoktani .......................... Desa ……………………. Kecamatan ……………….. Kabupaten ………………… dengan ini menyatakan bahwa dana yang kami terima akan kami gunakan : a. Untuk pembelian saprodi Kacang Tanah dan Ubijalar CF-SKR. b. Bersedia dan sanggup untuk melaksanakan penanaman, pemeliharaan sampai panen di areal pengembangan dan sanggup mengembalikan dana apabila tidak sesuai peruntukannya. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya .

Mengetahui Petugas Lapangan

............................... 2016 Ketua Kelompoktani Materai 6.000

(......................................)

(.....................................)

95


Lampiran 5

LAMPIRAN PELAPORAN

1. Laporan Kelompok Tani 2. Laporan Tingkat Kecamatan 3. Laporan Tingkat Kabupaten 4. Laporan Tingkat Provinsi 5. Laporan Akhir Tahunan

96


LAPORAN KELOMPOK TANI PELAKSANA PENGELOLAAN PRODUKSI KACANG TANAH DAN UBIJALAR CF-SKR TAHUN 2016 I. LOKASI a. b. c. d. e. f.

Nama Kelompoktani Jumlah Anggota Luas Areal Desa Kecamatan Kabupaten

: : : : : :

II. TEKNOLOGI a. Komoditi b. Varietas c. 1. Bibit Unggul Bermutu 2. Urea 3. SP - 36 4. NPK 5. Pupuk Organik

: : Komp. Teknologi PTT : : .................. stek : .................. kg : .................. kg : .................. kg : .................. kg

III. HASIL No. 1. 2.

Lokasi Setelah Program Sebelum Program

Provitas (ku/ha)

Produksi (ton)

Pelaksanaan

Pemandu Lapangan / Penyuluh / KCD

Pelaksanaan .......................................................

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu

97

Desa

: : :

1 2 dst

Nama Kel.Tani

1 2 dst Keterangan : * ) Coret yang tidak perlu

2

1

No.

Provinsi Kabupaten Kecamatan Jumlah Anggota

Luas Tanam

(………..Nama……………..) Nip.

Mengetahui Mantan/KCD/PPL,

Kebutuhan Saprodi Jenis Jumlah ( Kg )

KECAMATAN) KELOMPOKSAPRODI TANI (TINGKAT REKAPITULASI KEBUTUHAN DI KELMPOK TANI ( TINGKAT KECAMATAN ) KACANG TANAH TAHUN 2012

REKAPITULASI KEBUTUHAN SAPRODI

Blangko Rekapitulasi Kebutuhan Saprodi Kelompok Tani ( Tingkat Kecamatan ) Bansos Dem Area Tahun Anggaran 2012

Tanggal Tanam

Lampiran 8


98


Rekapitulasi RUK : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… : …………………………… REKAPITULASI RENCANA USAHA KELOMPOK (RUK) …………………………………… Kepada Yth : Kuasa Pengguna Anggaran Kab/Kota……………………….. Sesuai dengan Surat Keputusan *)……. No. …….. tanggal ….. tentang penetapan kelompok sasaran kegiatan ………… dengan ini kami mengajukan permohonan bantuan pemerintah untuk Pertanian sebesar Rp. …………….. (terbilang………..) sesuai Rencana Usaha Kelompok (RUK) terlampir dengan rekapitulasi kegiatan berikut : Kelompok Desa/Kelurahan Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi

No. (1) 1. 2.

Kegiatan (2)

Jumlah Biaya (Rupiah) (3)

Jumlah Selanjutnya kegiatan tersebut akan dilaksanakan sesuai dengan Surat Perjajian Kerjasama Nomor ….. tanggal …., Dana Bantuan Pemerintah kelompok tersebut agar dipindahbukukan ke rekening petani/kelompok ……………………… No. Rekening ……….. pada cabang/unit Bank …………. Di ………… Menyetujui, Ketua Tim Teknis, Kelompok, …………………….. NIP.

Ketua …………………………. MENGETAHUI/MENYETUJUI, Pejabat Pembuat Komitmen Kabupaten/Kota ……………. ………………………………….

NIP. *) Bupati/Walikota atau Kepala Dinas lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk **) Format ini dapat disesuaikan untuk kegiatan pada DIPA Pusat dan DIPA Provinsi

99

No

Jumlah

Kecamatan

Propinsi Kabupaten

Lampiran 19

…………………….……………………….. Nip. …………………………….………….

………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………...…………2012

…………………………………2016 MengetahuiMengetahui KepalaTanaman Dinas TanamanPangan Pangan Kepala Dinas Kabupaten………………………... Kabupaten…………………………..….

Jan-2012 Feb-2012 Maret-2012 Apr-2012 Mei-2012 Jun-2012 Jul-2012 Ags-2012 Sept-2012 Okt-2012 Nov-2012 Des-2012 Total Renc. Real Renc. Real Renc. Real. Renc. Real. Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real. Renc. Real Renc. Real Renc. Real Renc. Real

LAPORAN PELAKSANAAN KACANG TANAH/UBIJALAR CF-SKR TAHUN 2016

Rencana Dan Realisasi Tanam Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012


100

No

: : : Luas Tanam (Ha)

Tipologi Lahan Bibit Jumlah (Stek)

………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………2016 Mengetahui KCD/PPL

Jumlah

Kecamatan/ Nama Desa Kel.Tani/ Petani

Provinsi Kabupaten Kecamatan

Rencana Pupuk Pestisida Tanam Panen Pola Tanam Kandang (Kg/Ltr) (Tgl./Bln (Tgl./Bln Setahun

………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………2016 Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi………………………...

Rencana Penyediaan Saprodi Urea SP-36 KCL Varietas (Kg) (Kg) (Kg)

RENCANA DAN REALISASI TANAM KACANG TANAH/UBIJALAR TAHUN 2016


101

Provinsi Kabupaten

Kecamatan Bulan

………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………2016 Mengetahui KCD/PPL

: :

: :


102

Blangko Laporan Bulanan Kabupaten Realisasi Lokasi Kacang Tanah/Ubijalar Tahun 2016

………………………………………. Nip…………………………………..

…………………………………2016 Mengetahui Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi………………………...

Contoh Pengisian Blangko


103

:

Jumlah

(2)

9

5

4

Kecamat an (3)

*) Coret yang tidak perlu

5

4 dst

B

2 3

A

1

(1)

Kabupate No n

BULAN

PROVINSI :

17

9

8

(4)

Desa

Jumlah

18

10

8

(5)

Poktan

Contoh Pengisian Blangko

450

250

200

(6)

Luas Areal (Ha)

: :

450

250

200

(7)

450

250

200

(8)

450

250

200

(9)

Pengajuan Ke SK Bank Penetapan Proses Cair CPCL (Ha) (Ha) (Ha)

Kabupaten Bulan

440

245

195

(10)

(Ha)

250

150

100

(12)

Luas (Ha)

78.00

80.00

75.00

(13)

Provitas (ku/ha)

1950

1200

750

(14)

10

5

5

(15)

(16)

Dilaksan akan Keteran Produks MH gan i 10/11 (ton) (Ha)

Realisasi Panen

NIP……………………………

Nama……………………………

Kepala Dinas Pertanian Provinsi

Tim Teknis Tingkat Provinsi/

……………., tgl,…………, bulan,………….., tahun ………

97.78

98.00

97.50

(11)

(%)

Realisasi Tanam

Blangko Laporan Bulanan Provinsi Realisasi Lokasi Kacang Tanah/Ubijalar Tahun 2016


104

No

Jumlah

Kecamatan/ Desa

Provinsi Kabupaten Kecamatan

: : : Nama Kel. Tani/ Petani Waktu (Tgl/Bln)

Tanam (Ha)

Provitas Sesudah (Ku/Ha) (Ton)

Produksi

Varietas

Permasalahan

………………………………………. …………………….……………………… Nip………………………………….. Nip…………………………….………….

…………………………...…………2012 …………………………………2016 Mengetahui Mengetahui KCD/PPLKCD/PPL

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha)

Lampiran 23 Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012 LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN PRODUKSI KACANG TANAH/UBIJALAR TAHUN 2016


105

No

Jumlah

Kecamatan/ Desa

Provinsi Kabupaten

: :

Nama Kel. Tani/ Petani (Tgl/Bln)

(Ha)

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha) Provitas Sesudah (Ku/Ha) (Ton)

Produksi

Varietas

Permasalahan

Lampiran 24

Nip…………………………….…………. ………………………………………. Nip…………………………………..

…………………….………………………

Kepala Dinas Tanaman Pangan Kabupaten………………………...

…………………………...…………2012 Mengetahui …………………………………2016 Kepala Dinas Tanaman Pangan Mengetahui Kabupaten……………………………….

Waktu

Tanam

LAPORAN AKHIR PELAKSANAAN KACANG TANAH/UBIJALAR CF-SKR TAHUN 2016

Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012


106

Lampiran 25

No

Jumlah

Kabupaten

Nama Kel. Tani/ Petani Waktu (Tgl/Bln)

Tanam (Ha)

Provitas Sesudah (Ku/Ha) (Ton)

Produksi

Varietas

Permasalahan

………………………………………. …………………….……………………… Nip………………………………….. Nip…………………………….………….

…………………………...…………2011 …………………………………2016 Mengetahui Mengetahui Tanaman Pangan Pangan Tanaman DinasDinas KepalaKepala Provinsi ………………………………. Provinsi………………………...

Realisasi Panen Provitas Sebelum (Ha) (Ku/Ha)

AKHIR PELAKSANAAN LAPORAN KACANG TANAH DAN UBIJALAR CF-SKR TAHUN 2016 Provinsi :

Laporan Akhir Pelaksanaan Pengembangan Kacang Tanah Tahun 2012


107


Biaya Produksi dan Pendapatan Usahatani Kacang Tanah/Ubijalar Per Hektar Tahun 2016 NO I A

B.

URAIAN

FISIK

NILAI (RP) Riil Dikeluarkan Diperhitungkan

INPUT TENAGA KERJA (HOK) 1. Pengolahan Tanah s/d siap tanam a. Manusia b. Ternak c. Traktor/Mesin

2. Menanam 3. Memupuk 4. Memberantas Hama 5. Menyiang 6. Memanen 7. Mengangkut Jumlah A SARANA PRODUKSI

1. Bibit/Stek (Batang) a. Pembelian b. Produksi Sendiri 2. Pupuk (Kg/Ltr) a. Urea b. TSP/SP-36 c. KCl d. Kandang/Hijau e. Lainnya (Tetes Miwon) 3. Pestisida (Kg/Ltr) a. Insektisida Padat Insektisida Cair b. Lainnya Padat

C

I II III

Lainnya Cair Jumlah B PENGELUARAN LAIN 1. Sewa Tanah 2. Pajak 3. Lainnya Jumlah C TOTAL (A+B+C) BIAYA PRODUKSI 1. Per Hektar (Rp.) 2. Per Kilogram (Rp.) OUT PUT 1. Produksi 2. Nilai Hasil PENDAPATAN BERSIH (Rp) 1. Secara Usahatani a. Per musim = Rp…………. b. Per bulan = Rp………….

2. Petani a. Per musim = Rp…………. b. Per bulan = Rp………….

IV

R/C

………………….. 2016 Petugas

Keterangan : *) Coret yang tidak perlu Harga/Kg = ……. Umur Panen = ……. Varietas = …….

……….……………………… Nip.

108

Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Kacang Tanah dan Ubijalar Melalui CF-SKR Tahun 2016 PETUNJUK TEKNIS

Recommend Documents