Petunjuk Teknis Bantuan Sarana SKB dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Era globalisasi pendidikan telah menciptakan babak baru persaingan dalam menciptakan manusia yang terdidik dalam memasuki dunia kerja/dunia usaha. Masyarakat tidak hanya mendapatkan pendidikan sebagai syarat wajib pendidikan dasar namun juga mendapatkan pendidikan bermutu yang mampu mengantarkan masyarakat yang cerdas dan kompeten. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus senantiasa berupaya mencari pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan semua masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan sebaran kelembagaan pendidikan nonformal, dan memfasilitasi programprogram dengan berbagai variasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan diantaranya dengan memfokuskan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan di daerah marginal, menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yang bermutu dan berbasis pada vokasi/kejuruan, memberikan bantuan peningkatan mutu kelembagaan, meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, meningkatkan peran organisasi mitra dalam mendukung dan menggerakkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, memfasilitasi tumbuhnya taman bacaan masyarakat, serta melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berkelanjutan melalui berbagai strategi dengan memperkuat unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. iii
Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi penyelenggaraan program, menata kelembagaan penyelenggara program, dan kerja keras guna meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu aset pendidikan nonformal perlu didorong untuk dapat memperluas dan meningkatkan layanan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang bermutu. Komitmen SKB untuk menjadi salah satu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat perlu didukung, salah satunya melalui peningkatan sarana lembaga. Untuk itu partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam program bantuan pembangunan SKB ini diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar dapat terwujud SKB sebagaimana diharapkan.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,
Harris Iskandar NIP. 196204291986011001
iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal. Lembaga milik pemerintah daerah ini, perlu senantiasa terus ditingkatkan jangkauan dan mutu pelayanannya kepada masyarakat, sehingga makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang bermutu, setiap SKB diharapkan dapat menjadi pusat percontohan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Untuk itu, pemerintah mendorong SKB sebagai mitra pemerintah agar, (1) memperkuat dan makin mendekatkan pelayanan berbagai program pendidikan nonformal, (2) menjadi pusat inovasi dan percontohan penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan nonformal, khususnya penerapan model-model pendidikan nonformal, (3) bagian dari motor penggerak penyelenggara pendidikan keaksaraan untuk menuntaskan pemberantasan buta huruf, (4) memberikan pendidikan alternatif wajib belajar pendidikan dasar melalui program kesetaraan, (5) memberikan pelayanan pendidikan keterampilan, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang berbasis pada potensi dan keunggulan local, (6) sebagai examination center (tempat ujian pendidikan nonformal) baik nasional maupun internasional di tingkat kabupaten/kota, dan (7) penyelenggara berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, v
khususnya dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bantuan sarana SKB ini diberikan dalam bentuk sarana pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh SKB sehingga benar-benar dapat memfungsikan SKB sebagai satuan pendidikan yang melayani program-program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dengan adanya bantuan sarana ini diharapkan dapat membangkitkan kembali SKB sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
vi
DAFTAR ISI
Sambutan ________________________________________ iii Kata Pengantar ____________________________________ v Daftar Isi _________________________________________ vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ______________________________ B. Dasar Hukum _______________________________ C. Tujuan Bantuan Sarana Satuan Pendidikan SKB_____
1 3 4
BAB II PROGRAM BANTUAN SARANA SKB A. Ruang Lingkup Bantuan Sarana SKB ______________ 1) Pengertian ______________________________ 2) Tujuan Program __________________________ 3) Sasaran _________________________________ B. Hasil yang Diharapkan ________________________
5 5 5 5 5
BAB III BANTUAN PENATAAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB A. Tujuan Bantuan _____________________________ 6 B. Sasaran dan Kriteria __________________________ 6 C. Persyaratan_________________________________ 7 D. Dana dan Pemanfaataannya ___________________ 7 E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ___________ 9 F. Peran Pemerintah ____________________________ 11 G. Akuntabilitas Pengelolaan _____________________ 12 1) Pakta Integritas ___________________________ 12 2) Pernyataan Kesanggupan ___________________ 12 3) Pertanggungjawaban Mutlak ________________ 12 H. Pelaporan __________________________________ 13 vii
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator keberhasilan _________________________ 15 B. Supervisi dan Monitoring ______________________ 15 BAB VI PENUTUP ___________________________________ 16 LAMPIRAN ________________________________________ 18 1. Lampiran 1 Format Usulan 2. Lampiran 2 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Lampiran 3 Pakta Integritas 4. Lampiran 4 Usulan 5. Lampiran 5 Format Laporan Awal 6. Lampiran 6 Format Sistematika Laporan 7. Lampiran 7 Format Buku Kas Umum 8. Lampiran 8 Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak 9. Lampiran 9 Format Surat Pernyataan Kesanggupan 10.Lampiran 10 Format Surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) 11.Lampiran 11 Format Surat Pernyataan tanggungjawab belanja (SPTJB) 12.Format Surat Serah Terima Barang 13.Lampiran 12 Daftar Perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana
viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, pasal 1, (8) tercantum bahwa Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan layanan tersebut dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal dalam hal ini Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Data buta aksara tahun 2014 usia 15 sd 59 tahun masih berjumlah 6.007.486 orang, atau hanya tersisa 3,76 persen dari total jumlah penduduk, Sepanjang tahun 2014 pemerintah berhasil mengentaskan sebanyak 157.920 orang tuna aksara. Penduduk tuna aksara ini tersebar diberbagai daerah, diantaraanya masih terdapat di 25 Kabupaten yang penduduk buta aksaranya Kabupaten di Jawa Timur dengan tingkat buta aksara tinggi adalah Jember, Bojonegoro, Sampang, Situbondo, Banyuwangi, Sumenep, Tuban, Pasuruan dan Malang. Kabupaten lain yang masuk daftar daerah dengan buta aksara tinggi adalah Indramayu, Bogor, Bekasi dan Karawang (Jawa Barat); Lebak (Banten); Brebes, 1
Probolinggo dan Cirebon (Jawa Tengah); Bangkalan dan Pamekasan (Pulau Madura), Lombok Tengah, Lombok Barat (NTB); Toraja Utara (Sulawesi Selatan); serta Puncak Jaya, Deiyai dan Mamberamo Tengah (Papua). Berdasarkan data UNICEF tahun ini sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat menikmati pendidikan lanjutan yakni sebanyak 600 ribu anak usia sekolah dasar (SD) dan 1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Program keaksaraan dan kesetaraan diselenggarakan oleh satuan pendidikan non formal antara lain PKBM dan Rumpin. Lembaga ini perlu disiapkan mutu penyelenggaraannya, agar program keaksaraan dan kesetaraan ini juga meningkat mutunya. Satuan Pendidikan SKB dapat melaksanakan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar (program pemberantasan buta aksara) maupun keaksaraan lanjutan dan program Kesetaraan paket A,B dan C, kursus, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, diperlukan sarana belajar dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Berdasarkan evaluasi dan pendataan yang telah dilakukan oleh Direktorat pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan melalui penilaian kinerja lembaga pendidikan nonformal ternyata kondisi saat ini menunjukkan masih banyak Satuan Pendidikan SKB yang belum memiliki sarana yang memadai. Sarana kurang memadai dalam hal jumlah sarana yang tidak seimbang dengan jumlah peserta didik, dalam hal jenis sarana dan kebutuhan belajar , disebabkan faktor ketersediaan maupun karena sudah tidak layak pakai.
2
Bantuan sarana ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana lembaga sehingga dapat memberikan layanan kepada peserta didik secara maksimal.
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 8. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 10. PMK No.168/5 tahun 2015 tentang bantuan pemerintah 3
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman umum pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 11 tahun 2015 tentang Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan 15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA023.05.1.666866/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan perubahannya.
C. Tujuan Bantuan Sarana Satuan Pendidikan SKB Bantuan Peningkatan sarana Satuan Pendidikan SKB dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan sarana pembelajaran lembaga pendidikan nonformal. Tujuan umum : Untuk pemenuhan standar minimal sarana penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan masyarakat melalui lembaga pendidikan nonformal. Tujuan khusus : 1. Meningkatkan sarana pembelajaran termasuk pembelajaran keterampilan 2. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan penyelenggara program termasuk kesekretariatan
4
BAB II PROGRAM PENATAAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB
A. Ruang Lingkup Program Penataan Sarana SKB 1) Pengertian Bantuan Bantuan Penataan Sarana Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan dana yang bersumber dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disalurkan kepada Satuan Pendidikan SKB untuk dipergunakan sebagai biaya pengadaan sarana lembaga dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu kelembagaan.
2) Tujuan Program 1. Meningkatkan sarana pembelajaran termasuk pembelajaran keterampilan 2. Meningkatkan pengelolaan kelembagaan penyelenggara program termasuk kesekretariatan
3) Sasaran Penerima bantuan penataan sarana adalah SKB yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal
B. Hasil Yang Diharapkan Meningkatnya kualitas, mutu, dan sarana pendidikan nonformal itu sendiri yang sesuai dengan standar suatu kelembagaan 5
BAB III BANTUAN PENATAAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB A. Tujuan Bantuan Tujuan bantuan peningkatan sarana Satuan Pendidikan SKB: 1. Meningkatkan kemampuan SKB penyelenggara pendidikan non formal dalam memberikan layanan pembelajaran kepada masyarakat. 2. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan memberikan dukungan sarana praktek yang memadai. 3. Memperbaharui sarana pembelajaran di SKB penyelenggara pendidikan non formal sehingga sesuai dengan standar kelembagaan
B. Sasaran dan Kriteria Sasaran penerima dana bantuan sarana adalah SKB yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal Adapun Kriteria penerima dana sarana SKB : 1. Memiliki legalitas berupa SK Bupati UPTD SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal 2. Memiliki ijin operasional yang masih berlaku dari instansi pemerintah yang berwenang 3. Memiliki rekening Bank atas nama lembaga 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 5. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
6
C. Persyaratan Lembaga yang akan mengusulkan bantuan penataan sarana satuan pendidikan SKB harus membuat proposal dan memenuhi persyaratan. Semua persyaratan tersebut dilampirkan dalam proposal. 1. Memiliki Sekretariat lembaga dengan alamat yang jelas 2. Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas 3. Memiliki ruangan sekretariat 4. Memiliki program Keaksaraan dan Kesetaraan yang relevan. D. Dana dan Pemanfaatannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk 30 lembaga dengan satuan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk setiap lembaga. Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana lembaga yang proporsi alokasi peruntukan bantuannya ditetapkan sebagai berikut: No Komponen Sarana 1 Sarana Sekretariat Kantor: Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan lembaga 2 Sarana Pembelajaran: Sesuai dengan prioritas kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran dan keterampilan 3 Manajemen: ATK, Penggandaan dan pengiriman laporan
Ket Maks 25% Min 70%
Maks 5%
7
Adapun komponen sarana pada lembaga pendidikan nonformal diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Sarana Sekretariat/administrasi kantor Adalah alat atau bahan yang digunakan oleh pengelola lembaga untuk membantu pelaksanaan pembelajaran dan pengadministrasian lembaga. Sarana yang dimaksud sebagai berikut: a) Lemari penyimpanan arsip/dokumen; b) Komputer, printer, proyektor, TV Led, Kamera digital dan scanner c) Papan nama lembaga d) Papan informasi/Struktur Organisasi e) Buku-buku dan perlengkapan administrasi 2. Sarana Pembelajaran Sarana belajar merupakan sarana yang langsung mendukung proses pembelajaran untuk belajar teori, praktik keterampilan dan sarana pendidik dan tenaga kependidikan sebagai berikut (dipilih sesuai kebutuhan): a) Meja dan kursi belajar b) Papan tulis c) Modul pembelajaran/bahan ajar d) Alat peraga e) Media pembelajaran (misalnya; DVD player, Proyektor, televisi, dll.) f) Meja dan kursi praktek g) Peralatan keterampilan sesuai dengan jenis keterampilan h) Lemari dokumen i) Perangkat Komputer pembelajaran keterampilan j) Meja dan kursi Tutor/instruktur /nara sumber teknis k) Sarana Pembelajaran kesetaraan termasuk Paket C Vokasi 8
E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/kota dan lembaga. Sosialisasi dapat berupa pertemuan, penyebarluasan brosur/media cetak dan melalui web; www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas
2. Pengajuan Proposal Satuan Pendidikan SKB yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal (sesuai format terlampir) dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan tembusan ke dinas pendidikan Kab/Kota setempat yang ditujukan kepada : Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Kesetaraan u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Komp. Kemendikbud Senayan Ruang E lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta10270 Telp. (021) 5725502 Fax. (021) 5725502
dan
3. Penilaian Proposal dan Verifikasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai yang bertugas menilai proposal. Aspek yang dinilai : a. Administrasi b. Teknis Apabila diperlukan calon penerima bantuan yang telah lolos penilaian administrasi dan teknis akan dilakukan 9
verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan visitasi ke lembaga atau konfirmasi melalui dinas pendidikan/UPT PAUD Dikmas/Lembaga Mitra terkait.
4. Penetapan Lembaga Calon Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Direktur.
5. Penandatanganan Akad Kerjasama Lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib menandatangani akad kerjasama tentang pelaksanaan bantuan.
6. Pencairan Dana Naskah akad kerjasama dan kelengkapan dokumen administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Dana akan ditransfer langsung ke rekening lembaga. Lembaga yang telah menerima dana bantuan segera melaksanakan pengadaan sarana maksimal 2 (dua) minggu sejak dana masuk rekening lembaga. Lembaga penerima bantuan membayar pajak dari sarana yang dibeli sesuai dengan peraturan yang berlaku.
F. Peran Pemerintah 1. Peran Pemerintah Pusat Peran pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi:
10
a. menyusun petunjuk teknis program penataan kelembagaan satuan PNF; b. melakukan sosialisasi; c. melakukan penilaian proposal yang diajukan lembaga; d. melakukan penetapan penerima bantuan; e. melakukan penandatanganan akad kerjasama dan memberikan pembekalan pelaksanaan program bagi penerima bantuan; f. melakukan monitoring dan evaluasi program. 2. Peran Pemerintah Provinsi Pemerintah provinsi berperan: a. melakukan sosialisasi program penataan kelembagaan satuan PNF di daerahnya; b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 3. Peran Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota berperan: a. Melakukan sosialisasi program penataan kelembagaan satuan PNF di daerahnya; b. Memberikan rekomendasi proposal setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kepastian kelayakan lembaga pengusul; c. Membantu memberikan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program.
G. Akuntabilitas Pengelolaan 1) Pakta Integritas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka : a. Organisasi mitra penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Direktur, semua pejabat dan staf Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan 11
tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun
2) Pernyataan Kesanggupan Sanggup melakukan inventarisasi sarana yang diperoleh dari program bantuan dengan memberi label, nomor asset, membuat daftar inventaris, dan tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan ke pihak lain (lampirkan surat pernyataan kesanggupan, format terlampir)
3) Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima. Lembaga yang sudah menerima bantuan Sarana yang sejenis pada tahun ini dan tahun sebelumnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak diperkenankan mengakses bantuan ini.
H. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengadaan sarana, maka lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang meliputi: 1. Laporan Awal Lembaga yang sudah menerima dana bantuan dalam rekeningnya wajib menyampaikan laporan awal yang dilampiri foto kopi bukti penerimaan transfer dana. Disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana bantuan masuk dan di cetak/print dalam rekening lembaga 2. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga penerima dana bantuan setelah melaksanakan program wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban, dengan dilampiri:
12
Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Ketua/Pimpinan penerima Bantuan Foto (hard dan soft copy) barang yang dibeli Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana Surat Penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan, dan Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengadaan barang selesai dilaksanakan. Setelah pengadaan sarana dilakukan oleh pengelola lembaga , selanjutnya diwajibkan 1. Pengelola Lembaga melakukan pencatatan status keberadaan sarana dan mengirimkan laporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; 2. Melakukan dengan tertib : Catatan inventaris sarana dalam buku inventaris lembaga ,tidak cukup hanya dalam soft copy (komputerisasi) membuat label dari bahan yang memiliki daya tahan lama, terbaca dengan jelas. dengan bahan cat minyak yang baik atau plastik letter. Label sarana harus membubuhkan tulisan pada fisik luar sarana Tulisan dalam label menjelaskan sumber pengadaan, tahun perolehan, kodefikasi barang
13
Contoh tulisan dalam label:
Nama Lembaga:
Nomor: Sumber Bantuan Pemerintah: Ditbindiktara Ditjen PAUD-Dikmas Kemendikbud Keterangan : Nomor AKAD : nomor Akad Kerjasama yang telah diterima dan ditandatangani bersama dengan mencantumkan logo Tutwuri Handayani (contoh: 3134/B4.3/KU/2016) Nomor: Komponen Sarana 01 /a: Jenis Sarana; /1: Nomor urut sarana ( sesuai jumlah sarana yang diadakan , mungkin menjadi nomor 1 s.d sekian.) /2016 : Tahun pengadaan sarana Lembaga penerima bantuan yang melaksanakan/mengadakan barang tidak sesuai dengan usulan yang disepakati dari Perjanjian Kerjasama serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas Negara 2. Diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan 3. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
14
BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program penataan sarana SKB yaitu: 1. Dana program Bantuan Penataan Kelembagaan satuan PNF tersalurkan kepada 30 Satuan Pendidikan SKB yang memenuhi persyaratan. 2. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran. 3. Terjadinya peningkatan kualitas lembaga pendidikan nonformal, yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan saran pembelajaran, sehingga mampu menjadi lembaga yang sesuai dengan. 4. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan diadakan supervisi dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan/atau institusi terkait lainnya. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain: 1. Jarak antara dana cair dengan waktu pembelanjaan 2. Kesesuaian barang yang dibeli dengan usulan yang telah disetujui (baik jenis maupun jumlahnya) 3. Dokumen pengadaan 4. Pertanggungjawaban dan pelaporan 15
BAB V
PENUTUP
Kegiatan pendidikan masyarakat tidak akan pernah berhenti selama masih ada partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan menyusun Petunjuk teknis ini untuk memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan yang ingin mengajukan permohonan bantuan peningkatan sarana Satuan Pendidikan SKB tahun anggaran 2016. Selanjutnya, pembina Bantuan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan di lingkungan dinas pendidikan provinsi, kabupaten/kota serta penilik pendidikan masyarakat , diharapkan terbantu oleh petunjuk ini dalam melaksanakan tugas-tugas pembinaannya. Demikian halnya, tim penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal ini. Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan lebih terbantu apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis semacam ini di tahun tahun yang akan datang. Kami juga mengapresiasi dan merespon para penguna yang memerlukan penjelasan dan/atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis ini. 16
Koresponden tertulis kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kantor Kemdiknas, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725502. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui laman kami di alamat: http://www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas
17
Lampiran 1 : Format Proposal
Proposal Program Peningkatan Sarana Satuan Pendidikan SKB Tahun 2016 Diajukan Oleh Nama Lembaga
: ………………………………………………………
Alamat Lembaga • • • • • • • • •
Jalan Nomor Desa/Kel*) RT/RW Kecamatan Kabn/Kota*) Provinsi Alamat email Telp/HP
: : : : : : : : :
Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016
......(tulis namakabupaten/ kota) domisili lembaga) ......... Tahun 2016
18
BAB I IDENTITAS LEMBAGA PENGUSUL A.
Identitas Lembaga
1
Nama Lembaga
……………………………………………………
2
Nomor Induk Lembaga (NILEM/NPSN) (bukti dilampirkan) Izin Operasional Lembaga (bukti dilampirkan)
No. ……………………………………………..
4
Tahun Pendirian Lembaga
……………………………………………………
5
Hasil Akreditasi lembaga
…………………………………………………..
6
Hasil Penilaian Kinerja lembaga Akte Notaris Lembaga (bukti dilampirkan)
…………………………………………………..
8
Rekening Lembaga (bukti dilampirkan)
No……………………………………………….
9
NPWP (bukti dilampirkan)
No……………………………………………….
10 Alamat lengkap lembaga 11 Kecamatan
Jalan…………………………………………… ……………………………………………………
12 Kabupaten/Kota
……………………………………………………
13 Provinsi
……………………………………………………
14 Nomor HP/Telp
…………………………………………………
3
7
No………………………………………………. Tahun……………………………………… Pejabat Penerbit………………………
No……………………………………………… Nama Notaris ……………………………
19
B. No 1
Sarana Prasarana Lembaga Pengusul yang Dimiliki saat ini Jenis Sarana
Keadaan
Keterangan
Luas Gedung Lembaga Jenis bangunan/Gedung lembaga
Luas Tanah:……..........m² Luas Bangunan:….......m²
3
Status Bangunan / Gedung Lembaga
4
Sarana
5
Daya dan Jasa
Meja & kursi ………....set Papan tulis ..............set Lemari/rak buku ......unit Printer ............….......unit Komputer ................unit ………………………………….. Listrik.............................. Watt Jaringan Internet.............Mbps
2
C.
No.
Gedung Perkantoran Rumah Ruko .................................... Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .......................................
Bukti Kepemilikan/ penggunaan gedung Kondisi :
Kondisi : Stabil/tidak stabil
Program-program yang dilaksanakan (2 Tahun Terakhir) Nama Program
Tahun pelaksanaan
Jumlah Peserta didik
Sumber Dana
Lokasi
1.
……………………
……….
… orang
…………
………..
2.
……………………
……….
… orang
…………
………..
20
3.
……………………
……….
… orang
…………
………..
4.
……………………
……….
… orang
…………
………..
5.
……………………
……….
… orang
…………
………..
dst..
D.
Dukungan Mitra yang Dimiliki
1.
Nama Lembaga Mitra ……………………
Bentuk Kerjasama yang Dilaksanakan ……………………………………………
………….
2.
……………………
……………………………………………
………….
3.
……………………
……………………………………………
………….
4.
……………………
……………………………………………
………….
No.
Tahun
Dst..
E.
Penghargaan yang Pernah Diterima
No.
Nama Penghargaan
Pemberi Penghargaan
Tahun
1. …………………………………… …………………………………………
………..
2. …………………………………… …………………………………………
………..
3. …………………………………… …………………………………………
………..
4. …………………………………… …………………………………………
……….. 21
F.
Identifikasi Kebutuhan Sarana Lembaga
No. 1.
Komponen Sarana Sarana Sekretariat
Usulan Jenis Sarana
Alasan Pengadaan Sarana
……..................
……..................
……………………… ……..................
……..................
……………………… ……..................
……..................
……………………… ……..................
……..................
……………………… ……..................
……..................
……………………… ……..................
……..................
Keadaan Sarana Saat Ini ……..................
dst.. 2.
3.
Sarana Pembelajaran
Manajemen
dst..
G.
A.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana Komponen, No. Jenis/Merk/ Spesifikasi Sarana Sarana Sekretariat
Volume
Harga Satuan (Rp)
Total Harga (Rp)
1.
………………………
………………
……………….
…………….
2.
………………………
………………
……………….
…………….
3.
………………………
………………
……………….
…………….
Dst. .
22
B.
………………
……………….
1.
Sarana Pembelajaran ………………………
………………
……………….
…………….
2.
………………………
………………
……………….
…………….
3.
………………………
………………
……………….
…………….
Dst. . 1
Manajemen TOTAL
………………….,-
100.000.000,-
Catatan : Satu jenis barang maksimal Rp.50.000.000,Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Surat pernyataan kesanggupan (lihat lampiran juknis ini) Fotokopi legalitas lembaga Fotokopi izin operasional yang sudah dilegalissasi dinas pendidikan kabupaten/kota Fotokopi Nomor induk lembaga Fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP)
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
............................................... 2016 Ketua Lembaga,
------------------------------
23
Lampiran 2 : Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................... Jabatan : ................................................................... Alamat : ................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : …………………….....………………………………..…… Ketua Lembaga : .…………………………………………...................... Alamat Lembaga : .................................................................. No. Tlp./HP/Faxs : .................................................................. Adalah lembaga yang kredibel dan layak untuk mendapatkan bantuan Peningkatan Satuan Pendidikan SKB Tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................................................... 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) Tanda Tangan, Stempel
(....................................) *) coret yang tidak perlu
24
Lampiran 3 : Pakta Integritas PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama :............................................................. Jabatan : Ketua Nama Lembaga :............................................................. Alamat :........................................................... ………………………………………………………… dalam rangka penyelenggaraan bantuan Peningkatan Sarana Satuan Pendidikan SKB Tahun 2016 dengan ini menyatakan: 1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam usulan dan ketentuan peraturan perundangundangan; 6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana; 7. menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ............................……2016 Yang Membuat Pernyataan ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000 (…………..………………….)
25
Lampiran 4 : Format Laporan Awal Laporan Awal Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Di Jakarta
Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama lembaga penerima bantuan Peningkatan Sarana Satuan Pendidikan SKB tahun 2016: Nama Lembaga
: ……………………………………………………………
Alamat Lembaga : …...………………………………………………………. …........………………………………………………… Nama Ketua
:…...……………………………………….…………....
Telp./HP/Faks.
:…..……………………………………………….……….
Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan Peningkatan Sarana Satuan Pendidikan SKB tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah diterima melalui nomor rekening lembaga ................ pada tanggal ...................... sebesar Rp. ………………. (…………………………..) 2. Akan menyelenggarakan dan melaksanakan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani.
26
3. Akan menyampaikan laporan penyelenggaraan peningkatan sarana Satuan Pendidikan SKB tahun 2016 sebagaimana telah diatur dalam buku Petunjuk Teknis.
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2016 Yang membuat pernyataan Materai
Tanda Tangan, Stempel
Rp. 6.000,-
(Ketua lembaga) Keterangan: Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan diterima
27
Lampiran 5 : Format Sistematika Laporan LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENINGKATAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB TAHUN 2016
Oleh : Nama lembaga : ……………………………………………. Alamat lembaga
: …………………………………………….
•
: : : : : : : : :
• • • • • • • •
Jalan Nomor Desa/Kel*) RT/RW Kecamatan Kab/Kota*) Provinsi Alamat email Telp/HP
Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016
28
CONTOH LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta akad kerjasama antara Dit. Bindikstara dengan pengelola ………………….. (nama lembaga), kami melaporkan sebagai berikut:: A. Pengelola ……………… (nama lembaga) telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp.100.000.000.B. Dana sebesar Rp. 100.000.000 telah dibelanjakan dengan rincian sebagai berikut No. Tanggal Jenis Volume Harga Jumlah Belanja Satuan
Total Rp. 100.000.000 C. Pelaksanaan Bantuan 1. Gambaran umum hasil pelaksanaan pengadaan sarana 2. Bantuan identifikasi kebutuhan sarana lembaga 3. Proses pengadaan sarana 4. Pencatatan, inventaris, dan kodefikasi sarana D. Lampiran: Bukti/kuitansi pengeluaran dana, termasuk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku Gambar sarana hasil bantuan Hasil-hasil Bantuan dan Dokumentasi Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan 29
Lampiran 6: Format Buku Kas Umum Buku Kas Umum Bantuan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran Tgl 1
Nomor Kode 2
Nomor Bukti 3
: : : : : Uraian 4
Penerimaan 5
Pengeluaran 6
…………………., 2016 Mengetahui
dibuat oleh:
Ketua Lembaga
Bendahara
30
Saldo 7
Lampiran 7: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Bantuan : Nama Lembaga : Alamat Lengkap : Tanggal Penerimaan : Tahun Anggaran :
No 1
Tgl
Jenis Pajak
Nomor Bukti
Uraian
3
4
2
PPN 5
PPh 21 6
PPh 22 7
PPh 23 8
Jumlah
Ket
9
10
……………………, 2016 Mengetahui
dibuat oleh:
Ketua lembaga
Bendahara
Nama
Nama 31
Lampiran 8: Surat Pernyataan Kesanggupan
Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan program bantuan sarana Satuan Pendidikan SKB Tahun 2016 yang bertandatangan di bawah ini : Nama ketua lembaga : Nama lembaga
:
Alamat lembaga
:
No telp / Hp
:
Kami sanggup melaksanakan program bantuan sarana Satuan Pendidikan SKB tahun 2016 sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa adanya. ………………., 2016 Yang menyatakan (
32
)
Lampiran 9 : Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) (disampaikan pada saat akad) Kop Surat lembaga SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Nomor : yang bertandatangan di bawah ini, selaku ketua lembaga : Nama ketua lembaga : Nama lembaga : Alamat lembaga : No Telp/Hp : Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab sepenuhnya atas dana bantuan sarana Satuan Pendidikan SKB tahun 2016 yang kami terima, serta sanggup membelanjakan dan bantuan sesuai juknis dan ketentuan perundangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya
……………, 2016 Ketua lembaga,
(
)
33
Lampiran 10: Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB)
Surat pernyataan tanggung jawab belanja (SPTJB) Nomor : Nama lembaga : Alamat : Bulan : No Penerima
Uraian
Tgl
No
Jumlah
PPn
PPh
1 2 3 4 dst.. Bukti-bukti pengeluaran anggaran dan asli setoran pajak (SSP/BPN) tersebut diatas disimpan oleh Pengelola Lembaga untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Bendahara lembaga ………………………………….
34
Ketua lembaga ……………………….
BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG Pada hari ini ............... Tanggal ........... Bulan .................... Tahun 2016. Kami yang bertanda tangan dibawah ini : Nama: ___________________________________ Jabatan: ___________________________________ Alamat : ___________________________________ Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA Nama: ___________________________________ Jabatan: ___________________________________ Alamat : ___________________________________ Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa daftar sbb : No Jenis Barang Jumlah 1 2 Demikianlah berita acara serah terima barang ini dibuat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini, maka barang tersebut, menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA. Pihak kedua sanggup : 1. Memelihara sarana yang telah diserah terimakan ini untuk keperluan proses pembelajaran program pendidikan nonformal 2. Sanggup merawat sebaik-baiknya sarana yang telah diterima. 3. Sanggup menyerahkan kelembaga/satuan pendidikan nonformal yang sejenis apabila tidak digunakan dengan sepenuhnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Yang Menerima : PIHAK KEDUA
Yang Menyerahakan, PIHAK PERTAMA
(………………………………………..)
(………………………………………..)
35
36
Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Gedung E Lt. 8 Kompleks Kemdikbud , Jl. Jend. Sudirman Senayan - JAKARTA 10270 Telp. 021-5725501 Fax. 021-5725501 http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas email:
[email protected]
37
