32 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016 i

32

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

i

ii PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016

31

Tgl

Nama Jelas

Mengetahui Ketua Lembaga

No

lembaga

Stempel

Nomor Buk

Uraian

Penerimaan

FORMAT CONTOH BUKU KAS UMUM

Lampiran 7. Contoh Format Buku Kas Umum

Nama Jelas

Dibuat Oleh: Bendahara

Pengeluaran

Saldo Sisa

KATA SAMBUTAN

Lampiran 6. Contoh Format Laporan Penggunaan Dana

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyararakat FORMAT REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA

No.

Kegiatan

Volume

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp) (3) x (4)

1 2 3 4 5 6 7 8 Jumlah

P

erdagangan orang (trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan, dan bagian dari kejahatan trans nasional. Perdagangan orang untuk tujuan perbudakan eksploitasi, perdagangan organ tubuh telah terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Modus atau cara yang dipergunakan oleh para calo trafficking makin beragam, sangat terorganiser sehingga sulit dikenali. Berbagai cara antara lain meyakinkan tenaga kerja di kirim ke luar negeri, menawarkan para profesi menjadi duta seni, menawarkan sistem magang sekolah kejuruan di luar negeri atau mencarikan pasangan sebagai calon pengan n Makin beratnya beban ekonomi keluarga, terjadinya krisis ekonomi global, serta terbukanya masyarakat ekonomi Asia (MEA) memberi peluang bagi pelaku trafiking melakukan aksi jahatnya. Mereka berperan seolah olah menjadi dewa penolong bagi keluarga miskin. Anak-anak perempuan, remaja di bawah umur diincar oleh pelaku perdagangan orang, menawarkan jalan pintas untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah menggiurkan, janji janji muluk serta berbagai kemudahan keberangkatan ke luar negeri. Issu Eksploitasi Seks Anak (ESA) yang terjadi di kota kota besar merupakan salah satu contoh ndak pidana perdagangan orang. Para korban perdagangan orang umumnya berasal dari masyarakat di mana ketahanan keluarga sangat lemah, pemahaman terhadap modus modus pelaku perdagangan orang yang sangat rendah. Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor utama penyebabnya adalah rendahnya pendidikan masyarakat. Pemerintah Indonesia berkomitmen terhadap upaya pencegahan dan penanganan ndak pidana perdagangan orang. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yang di ndaklanju dengan Penetapan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2009.

30



iii

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator sub gugus tugas bidang pencegahan dan par sipasi anak memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan berbagai program dan kegiatan pencegahan perdagangan orang. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membentuk satu Direktorat Pendidikan Keluarga di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan masyarakat. Program dan kegiatan pendidikan masyarakat diharapkan dapat membangun keluarga dan masyarakat yang berkarakter, responsif gender serta proak f untuk memerangi ndak pidana perdagangan orang. Secara khusus Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/organisasi mitra penggiat di lapangan. Inilah salah satu bentuk komitmen kami selaku ketua dan penanggung jawab Gugus Tugas bidang pencegahan ndak pidana perdagangan orang.

III PENUTUP 1) Kesimpulan; 2) Saran. LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Fotokopi naskah/materi notulensi pertemuan/rapat koordinasi 2. Fotokopi materi/paparan/ media KIE yang digunakan 3. Buk /kuitansi pengeluaran dana 4. Buk setoran pajak sesuai ketentuan yang berlaku 5. Foto dokumentasi pelaksanaan kegiatan 6. Dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam kegiatan

Agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan dan memperoleh hasil yang op mal, maka kami menerbitkan petunjuk teknis Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini. Mudah mudahan petunjuk teknis ini dapat memudahkan para mitra kerja untuk melakukan kegiatan pndidika dengan menggunakan bantuan operasional penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan pencegahan TPPO. Jakarta, Februari 2016 Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas,

Harris Iskandar NIP. 196204291986011001

iv



29

KATA PENGANTAR

Lampiran 5. Contoh Laporan Pelaksanaan Kegiatan LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2016 A. SAMPUL LAPORAN • Nama Program • Nama Lembaga • Alamat Lengkap • Nomor Telp/HP/Fax/E-mail • Bulan/Tahun Laporan

: ............................ : ............................ : ............................ : ........................... : ...........................

B. SISTEMATIKA LAPORAN KATA PENGANTAR DAFTAR ISI I PENDAHULUAN 1) Latar Belakang 2) Dasar Pelaksanaan Kegiatan 3) Lokasi dan sasaran Kegiatan 4) Tujuan Laporan II PELAKSANAAN KEGIATAN 1) Persiapan pelaksanaan kegiatan; 2) Obyek dan sasaran program (data dan informasi tentang peserta kegiatan); 3) Tenaga ahli/pela h/narasumber yang mendukung pelaksanaan kegiatan; 4) Sarana/tempat, fasilitas, alat dan bahan pembelajaran/pela han yang digunakan; 5) Jadwal pelaksanaan kegiatan 6) Langkah dan proses pelaksanaan kegiatan 7) Rincian penggunaan dana 8) Dukungan yang diperoleh dari pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan kegiatan 9) Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan 10) Hasil yang dicapai 11) Rencana ndaklanjut kegiatan pasca kegiatan.

28


Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

T

anggal 12 Desember sebagai hari An Perdagangan Manusia, terkait dengan tanggal penetapan PBB tentang protokol untuk menentang perdagangan manusia di Palermo (protokol tersebut kemudian diberi nama Palermo Protokol). Indonesia telah mera fikasi Palermo Protokol dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang pengesahan the Protocol to prevent, Suppres and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Gugus Tugas Pusat Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang, telah menetapkan kerangka kerja sesuai dengan rencana aksi nasional PTPPO 2015 sd 2019. Direktorat Jenderal PAUDNI, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku koordinator sub gugus tugas pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku Sekretariat. Gugus tugas, khususnya sub gugus tugas pencegahan sejak tahun 2005 sampai sekarang telah melakukan berbagai upaya bekerja sama dengan mitra kegiatan, namun kasus kasus perdagangan orang belum nampak penurunannya. Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan jaringan internet telah memudahkan manusia memperoleh segala informasi. Para pelaku perdagangan orang juga memanfaatkan teknologi ini untuk merekrut korbannya, sehingga pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) ini semakin sulit. Ke daktahuan dan keluguan anak anak dan remaja pengguna internet, di mana mereka menganggap bahwa informasi yang mereka peroleh semuanya mempunyai niat yang baik, telah mengakibatkan mereka ter pu. Imingiming yang mereka dapatkan akhirnya menggiring anak maupun remaja putri tereksploitasi menjadi pekerja seks di dunia pros tusi. Indonesia pengguna jejaring sosial terbesar di Asia Tenggara. Anak dan remaja sukar untuk lepas dari ketergantungan kepada media sosial melalui dunia maya.


v

Pendidikan Pencegahan TPPO dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga/ organisasi mitra yang memperoleh dukungan bantuan operasional penyelenggaraan. Di daerah asal korban TPPO dibutuhkan sosialisasi yang terus menerus tentang modus pelaku, dampak ndak pidana perdagangan orang serta para pihak yang dapat dihubungi apabila terjadi kasus kasus trafiking. Informasi tentang perdagangan orang yang semakin meluas diharapkan dapat mengurangi berbagai kasus yang terkait dengan perdagangan orang. Untuk menjamin penyelenggaraan Pendidikan Pencegahan TPPO sesuai yang diharapkan maka dipandang perlu menyusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional Kegiatan. Petunjuk teknis ini sebagai acuan bagi para pembina, pengelola, atau penyelenggara program, serta pemangku kepen ngan lainnya untuk dapat berpar sipasi dalam Pencegahan TPPO. Kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas konstribusi dan perannya dalam penyusunan petunjuk teknis ini. Jakarta, Februari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,

Lampiran 4. Contoh Laporan Awal LAPORAN AWAL Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Jabatan Nomor Telp/HP/Fax Nama Lembaga Alamat

: : : : :

................................................................ Ketua ................................................................ ................................................................ Jl. ............................................................ Kel. ........................ Kec. ......................... Kab/Kota.................... Prov……................

dengan ini melaporkan dengan sesungguhnya, bahwa kami: 1. Telah menerima dana bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), melalui transfer bank pada rekening lembaga nomor: ............................ atas nama: ........................ pada tanggal: ...........................; 2. Dana dimaksud angka 1 tersebut di atas, akan kami gunakan sebagai biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO,sesuai perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan dan penggunaan dana kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetararan, Ditjen PAUD & DIKMAS Kemdikbud setelah kegiatan selesai dilaksanakan, atau paling lambat tanggal 7 Desember 2016. Demikian laporan awal ini dibuat dengan sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Yang membuat melaporkan

Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015 ....................................... Keterangan : Lampirkan foto kopi buku rekening yang memuat nilai bantuan diterima

vi



27

Lampiran 3. Contoh Pakta Integritas

DAFTAR ISI

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ......................................................... Jabatan

: Ketua ………………………………………......

Nomor Telp/HP/Fax

: .........................................................

Nama Lembaga

: .........................................................

Alamat

: Jl.…………………... Rt/Rw…………………. Desa/Kel ……………….Kec. ………………. Kab/Kota ……………… Prov. ……………..

dalam rangka penyelenggaraan bantuan ....................... dengan ini menyatakan: 1. dak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada korupsi, kolusi, dan nepo sme (KKN) dan dak akan melakukan prak k korupsi, kolusi, dan nepo sme; 2. dak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gra fikasi kepada siapapun; 3. akan mengiku proses penyaluran bantuan dan pelaksanaan kegiatan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. akan menggunakan bantuan sesuai dengan usulan yang tercantum dalam proposal dan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administra f berupa pencantuman dalam da ar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mes nya. .......................................... 2016 Materai Rp. 6000

KATA SAMBUTAN ............................................................................... KATA PENGANTAR ............................................................................. DAFTAR ISI .........................................................................................

iii v vii

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................... A. Latar Belakang ............................................................................ B. Dasar .......................................................................................... C. Tujuan ......................................................................................... BAB II PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO ........................... A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Pencegahan TPPO ............. B. Hasil yang Diharapkan ................................................................ C. Mekanisme Penyelenggaraan Program ...................................... 1. Iden fikasi lembaga dan organisasi mitra ....................... 2. Iden fikasi Narasumber ................................................. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana .................................. 4. Merancang Materi dan Merencanakan Waktu Pembelajaran ....................................................... 5. Menyusun Jadual Kegiatan ............................................ 6. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pencegahan TPPO ..... 7. Pembuatan Renca Aksi dan Tindaklanjut pendidikan pencegahan TPPO ........................................ BAB III PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO .............................................................. A. Penger an .................................................................................. B. Jumlah Dana dan Pemanfaatannya ............................................ C. Tahapan Penyaluran Bantuan .....................................................

1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 10 12 12 12 13

..................................................

26



vii

BAB IV MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN ........................... A. Monitoring dan Supervisi ........................................................... B. Pelaporan ................................................................................... C. Catatan Khusus ........................................................................... BAB V PENUTUP ................................................................................ LAMPIRAN-LAMPIRAN ......................................................................

16 16 16 17 18 19

Lampiran 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/Kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA

SURAT REKOMENDASI NOMOR: .............................. Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................... Jabatan : ........................................................... Alamat : ........................................................... dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga :........................................................... Ketua lembaga : .......................................................... Alamat lembaga : .......................................................... Nomor Tlp./HP/Fax : .......................................................... Adalah benar keberadaannya dan merupakan lembaga yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan masyarakat, dan layak mengajukan bantuan penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD & Dikmas , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mes nya. ..............................., 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kab/Kota ....................... Tanda tangan dan stempel ....................................... NIP. ...............................

viii



25

BAB I

E. Narasumber No

Nama

Asal Instansi

Substansi kompetensi/ materi

Strategi penyampaian

PENDAHULUAN

1. 2. 3. 4.

A. Latar Belakang

F. Jadwal Kegiatan No. Hari/Tanggal

Kegiatan

Peserta dan fasilitator

Alokasi waktu

1. 2. 3. 4.

G. Rencana biaya kegiatan (rencana penggunaan dana) No.

Jenis Kegiatan

Volume

Harga Satuan % Alokasi Dana

1. 2. 3. 4.

H. Penutup

1. 2. 3. 4. 5. 6.

24

LAMPIRAN-LAMPIRAN rekomendasi dinas pendidikan kabupaten/kota setempat (asli). fotocopy nomor rekening bank atas nama lembaga. fotocopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. fotocopy kartu tanda penduduk ketua lembaga fotocopy kartu tanda penduduk Ketua Pani a Pelaksana fotocopy akte notaris pendirian/pembentukan lembaga dan/atau ijin pendirian/operasional lembaga dari instansi berwenang.


Tidak satupun rumus yang bisa dipakai oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perdagangan orang. Apakah itu karena rendahnya pendidikan, karena kekurangtahuan atau masalah lain yang dihadapi oleh masing masing orang tua dan keluarga. Semua orang tua pas cemas bila melihat anak-anaknya kegandrungan dengan media sosial, terlebih di era teknologi komunikasi yang demikian cepat dan canggih. Inilah sisi lain dari teknologi komunikasi dan media sosial yang disalahgunakan para pelaku kejahatan untuk tujuan perdagangan orang. Sering kali kita menyaksikan kecemasan karena informasi yang terlalu banyak, dan mempriha nkan menimpa anak dan remaja yang menjadi korban perdagangan orang. Para pelakunya sudah merupakan bagian dari sindikat internasional, regional dan nasional dan dak mungkin hanya diatasi oleh ins tusi pemerintah saja namun perlu melibatkan lintas ins tusi, lintas sektor, lintas disiplin ilmu, dan lintas kapasitas. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (khususnya perempuan dan anak), disebutkan bahwa perdagangan orang merupakan ndakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta melanggar hak asasi manusia (HAM). Perdagangan orang (human trafficking) merupakan issu dunia yang semakin bertambah, sehingga issu perdagangan orang selalu diangkat pada pertemuan regional maupun internasional. Pendidikan merupakan langkah strategis untuk meminimalkan kasus-kasus ndak pidana perdagangan orang, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pendidikan di masing-masing jenjang pemerintah di ngkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota.


1

Dengan latar belakang tersebut di atas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat menyediakan layanan pendidikan pencegahan TPPO. Program ini sebagai salah satu upaya mendukung kegiatan yang selama ini telah dilaksanakan oleh Sub Gugus Tugas PTPPO, lembaga serta organisasi masyarakat penggiat di daerah daerah rentan terjadi perdagangan orang. Penyusunan dan penerbitan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Tahun 2016 ini, dilengkapi dengan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional pendidikan pencegahan TPPO agar pencegahan TPPO dapat lebih bermanfaat dan berdaya guna untuk memerangi pelaku kejahatan perdagangan manusia. Dengan adanya buku ini maka para penyelenggara pendidikan pencegahan TPPO dapat bekerjasama dengan para pemangku kepen ngan di daerah sasaran. Mengiden fikasi kegiatan berdasarkan kebutuhan daerah, melaksanakan pendidikan pencegahan TPPO di masyarakat, di sekolah, di lembaga keagamaan maupun di dalam organisasi kemasyarakatan lainnya. Menyiapkan tenaga tenaga relawan memberikan penyuluhan, kampanye an perdagangan orang dan eksploitasi seks anak.

B. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 5. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 6. Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam seluruh bidang pembangunan;

2


III. Rencana atau Gambaran Umum Pelaksanaan Kegiatan A. Tempat Pelaksanaan Kegiatan: Kegiatan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO akan dilaksanakan di.. ........................................dengan alamat ................................................ .................................................... B. Waktu Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan pendidikan pencegahan TPPO direncanakan pelaksanaannya dalam kurun Waktu ...............................bulan mulai ... tanggal .…… sampai dengan tanggal…… dengan tahapan dan jadual sebagai berikut : No.

Hari/tanggal

Kegiatan

Tujuan

Hasil yang ingin dicapai

1. 2. 3. 4.

C. Sasaran kegiatan No.

Nama sasaran lembaga/ stakeholder

Jumlah

Data nama dan iden tas dilampirkan

Alamat Kecamatan/desa

1. 2. 3. 4.

D. Sarana dan prasarana yang akan digunakan No

Jenis Sarana/ Prasarana

Penggunaan

Frekuensi pemakaian

Kegiatan

1. 2. 3. 4.


23

F. Kemitraan 1. Dalam melaksanakan program terkait dengan pencegahan TPPO pernah memperoleh bantuan dua tahun terakhir No.

Nama /Jenis kegiatan

Lembaga Pemberi Dana

Tahun

Jumlah Dana

1. 2. 3. 4.

2. IInstansi/Lembaga/Organisasi sebagai mitra kerja melaksanakan pencegahan TPPO 5 tahun terakhir Nama Instansi/ No. Lembaga/Organisasi 1. 2. 3. 4.

Bentuk Kerjasama/Kemitraan

Bulan& Tahun Pelaksanaan

Sasaran

Wilayah sasaran(kab/ kec/desa)

Hasil

1. 2. 3. 4. Bentuk Publikasi

Kontent/isi

Terbit Tahun

Foto /Contoh lampirkan

1. 2. 3. 4.

22

3. Memberikan acuan kepada lembaga/organisasi mitra Direktorat Pembinaan keaksaraan dan kesetaraan dalam perencanaan penyelenggaraan pendidikan TPPO; 4. Memandu para penyelenggara/prak si pendidikan pencegahan TPPO membuat proposal untuk mengakses dana bantuoan operasional pencegahan TPPO;

2. Publikasi yang pernah diperoleh No.

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Prosedur Memperoleh Bantuan Operasional tahun 2016 bertujuan untuk:

2. Memberikan informasi tentang tujuan dan sasaran pendidikan TPPO tahun 2016;

1. Bentuk prestasi yang pernah diraih Kegiatan

C. Tujuan

1. Menyamakan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang program pencegahan TPPO tahun 2016;

G. Prestasi dan publikasi yang pernah diraih No.

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Bidang Pendidikan; 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2012 tentang Bantuan Kepada Satuan Pendidikan Nonformal dan Lembaga di Bidang Anak Usia Dini; 10. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.


5. Memberikan pedoman kepada para pelaku kepen ngan memonitor kelengkapan persyaratan yang harus dilampirkan sebagai dasar memberikan rekomendasi; 6. Meningkatkan tata kelola dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada khususnya dan program layanan pendidikan masyarakat pada umumnya.


3

BAB II

D. Prasarana dan Sarana yang dimiliki 1.

PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO 2. A. Ruang Lingkup Program Pendidikan Pencegahan TPPO 1. Penger an Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) adalah kegiatan par sipasi pemerintah bersama semua elemen masyarakat yang perduli terhadap kejahatan perdagangan orang dan ak f ambil bagian dalam pencegahan, penanggulangan, dan melakukan sikap yang an sipa f terhadap kejahatan perdagangan orang. Pendidikan pencegahan TPPO adalah upaya yang dilakukan untuk mendorong terlaksananya pencegahan TPPO melalui advokasi, membangun kapasitas dan pendamping masyarakat dalam upaya merintangi atau menghalangi terjadinya ndak pidana perdagangan orang sedini mungkin. 2. Tujuan Program Penyelenggaraan program pendidikan pencegahan TPPO ini bertujuan untuk mengop malkan program par sipasi masyarakat dalam pencegahan perdagangan orang. Program ini diperuntukkan bagi lembaga/organisasi mitra penggiat an perdagangan orang, agar layanan sosialisasi, advokasi, dan pendampingan masyarakat rentan untuk merintangi atau menghalangi terjadinya ndak pidana perdagangan orang semakin efek f. 3. Sasaran Sasaran program pendidikan pencegahan TPPO adalah wilayah rentan terjadinya perdagangan orang dengan sasaran antara: a. Kepala sekolah beserta jajarannya (guru mata pelajaran atau guru bimbingan/konseling, tutor); b. Kepala Desa dan tokoh agama dan tokoh masyarakat; c. Orang tua/wali dan peserta didik.

4


3.

4.

5.

Status Lahan/ Bangunan

Luas tanah

.....m2

Milik sendiri/ sewa/ pinjam pakai/ Jumlah bangunan .....unit milik warga /milik pemerintah/ milik .....m2 publik Luas bangunan • ......ruang Rincian Bangunan • Ruang tamu • ......ruang • Ruang Sekretariat • Ruang Kantor Pengurus • ......ruang • Ruang Belajar Teori • ......ruang • Ruang Praktek Keterampilan • ......ruang • ......ruang • Ruang usaha/produksi • ......ruang • Ruang perpustakaan/ • ......ruang • Taman Bacaan • ......ruang • .............................. • ......ruang • .............................. Sarana • Kursi Tamu • .........set Kesekretariatan • Meja-kursi kerja • .........set • Lemari arsip/filing • .........unit kabinet • .........unit • Komputer/laptop • .........unit • Printer • .........unit • Mesin faksimile/ telepon Sarana • Meja-kursi belajar • .......set Pembelajaran • Papan tulis • .......buah • Buku/modul/bahan • .......buah ajar • .........unit • Media pendukung Sarana • Alat keterampilan .........set Keterampiln

E. Kegiatan yang dilakukan dua tahun terakhir terkait dengan pencegahan TPPO No. Nama Kegiatan

Tahun Pelaksanaan

Wilayah Sasaran / jumlah peserta

Sumber Biaya

1. 2. 3.


21

PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2016 I. Pendahuluan A. Latar belakang mengajukan proposal B. Tujuan dan harapan C. Indikator capaian

II. Profil Lembaga A. Iden tas Lembaga 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Nama lembaga Alamat lembaga No. Telp/Fax/E-mail Tahun berdiri Legalitas lembaga Rekening Bank NPWP

C. Susunan Pengurus Nama

Pendidikan

HP

Ketua Sekretaris Bendahara ................. ................. .................

20

Setelah mendapatkan petunjuk teknis ini penyelenggaraan program pendidikan pencegahan TPPO diharapkan lembaga/organisasi mitra dapat: 1. Mampu membuat rencana kerja/aksi pencegahan perdagangan orang di wilayah unit kerja atau binaan masing-masing; 2. Meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan pemahaman lembaga/ organisasi mitra tentang rencana aksi nasional pencegahan ndak pidana perdagangan orang 3. Meningkatkan kerja sama lembaga/organisasi penggiat pencegahan ndak pidana perdagangan orang dengan Subgugus Tugas pendidikan pencegahan TPPO kabupaten/kota 4. Meningkatkan par sipasi masyarakat dalam usaha mensosialisasikan kegiatan pencegahan TPPO dalam pertemuan ru n kelompok masyarakat (pengajian, arisan, ibadah, sekolah) dengan menggunakan media sosialisasi komunikasi, informasi, edukasi (KIE) advokasi pendidikan pencegahan TPPO yang dibuat oleh lembaga organisasi mitra.

C. Mekanisme Penyelenggaraan Program

B. Visi dan Misi Lembaga Visi : ....................................................... Misi : 1) ................................................... 2) ................................................... 3) ................................................... 4) ................................................... Jabatan

B. Hasil yang Diharapkan


1. Iden fikasi lembaga dan organisasi mitra Lembaga/organisasi masyarakat yang dimaksud sebagai penyelenggara program pendidikan pencegahan TPPO adalah lembaga/organisasi masyarakat atau yayasan yang bergerak di bidang pencegahan ndak pidana perdagangan orang yang memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Administra f 1) memiliki legalitas, berupa akte notaris pendirian lembaga, dan/atau ijin operasional lembaga dari instansi berwenang; 2) memiliki rekening bank atas nama lembaga; 3) memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga; 4) terda ar sebagai lembaga/organisasi di lembaga pemerintah daerah kabupaten/kota setempat. b. Substan f 1) Memiliki alamat dan kesekretariatan lembaga yang jelas; 2) Memiliki susunan pengurus yang dilengkapi dengan uraian tugas;


5

3) Memiliki AD-ART dan rencana kerja terkait dengan isu TPPO; 4) Memiliki sarana dan prasarana perkantoran yang memadai, (komputer, akses ke internet, telepon/faks, media penyimpanan arsip); 5) Memiliki kemitraan yang baik dengan narasumber yang kompeten sesuai tujuan program pencegahan ndak pidana perdagangan orang; 6) Memiliki jaringan kerja dan komunikasi yang baik dengan kepala sekolah, guru mata pelajaran atau guru bimbingan/ konseling, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama. 2. Iden fikasi Narasumber Kegiatan pendidikan pencegahan TPPO membutuhkan narasumber terkait dengan pemahaman dan kemampuan memberikan fasilitasi kepada masyarakat. Sehingga semua pihak yang menjadi peserta kegiatan pendidikan pencegahan ndak pidana perdagangan orang dapat menjelaskan bahaya ndak pidana perdagangan orang kepada diri dan keluarga terdekat di lingkungannya. Oleh karena itu harus dilakukan terlebih dahulu iden fikasi narasumber yang akan membantu ak fitas pendidikan pencegahan TPPO. Narasumber yang diharapkan minimal memiliki kriteria sebagai berikut : a. memahami konsep pemberdayaan masyarakat; b. memahami isu dan permasalahan terjadinya TPPO; c. memiliki pengalaman dan kompetensi pembelajaran orang dewasa; d. Memiliki keperdulian terhadap masalah masalah sosial di masyarakat. 3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan pencegahan TPPO dapat dilaksanakan dalam bentuk pertemuan, diskusi kelompok teman sebaya, pementasan karya seni tradisional yang menggambarkan ndak pidana perdagangan orang atau media publikasi cetak, non cetak dan sebagainya. Oleh karena itu, perlu dipersiapkan sarana dan prasarana seper : a. ruang belajar sesuai program yang akan dilaksanakan (ruang pertemuan beserta kelengkapannya antara lain flipchart, whiteboard/ papan tulis, spidol/kapur dan alat tulis lainnya, LCD projector ); b. alat dan bahan KIE terkait dengan TPPO;

6


LAMPIRAN–LAMPIRAN Lampiran 1. Contoh Isi Proposal

Logo Lembaga PROPOSAL PENGAJUAN BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) TAHUN 2016 Diajukan Kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaran Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

dengan alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman – Senayan Jakarta – 10270

Nama Lembaga/Organisasi Alamat No. Telp/Hp/Fax Alamat Email *)

Diajukan Oleh: : ............................................................... : ............................................................... : ............................................................... : ...............................................................

coret salah satunya


19

BAB V

PENUTUP

4. Merancang Materi dan Merencanakan Waktu Pembelajaran Materi pembelajaran program Pendidikan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang difasilitasi Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016 dirancang sedikitnya 52 jam belajar, dengan alokasi pertemuan sebagai berikut: No

P

etunjuk teknis ini disusun sebagai panduan yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya memerlukan penyesuaian dengan situasi dan kondisi setempat. Oleh karena itu lembaga/organisasi penyelenggara program diharapkan dapat mengembangkan krea vitasnya untuk menyempurnakan penyelenggaraan program. Juknis ini bersifat fleksibel dan masih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keunikan potensi lokal dan tempat penyelenggaraan kegiatan sepanjang memberi nilai tambah dan dak bertentangan dengan prosedur yang telah ditentukan. Semoga Juknis ini dapat memberikan panduan atau acuan bagi semua pihak yang berkomitmen untuk menyelenggarakan program kegiatan pendidikan pencegahan TPPO.

1 2

3

4 5 6

Kegiatan

Alokasi waktu 2 kali kegiatan @2 jam 2 kali kegiatan @5 jam

Sosialisasi program TPPO kepada pemangku kepentingan dan sasaran program Kegiatan antara yaitu untuk merekrut orang/tokoh yang diharapkan menjadi agen pencegahan TPPO, (disesuaikan dengan sasaran misalnya kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama) 3 kali kegiatan Kegiatan inti yaitu kegiatan yang merupakan puncak @6jam acara pencegahan TPPO (dapat berupa pertemuan masal, ceramah, pemutaran film, pertunjukan kesenian, kampanye anti trafiking, dsb) Replikasi/editing media komunikasi, informasi dan edukasi 1 kegiatan (KIE) (leaflet, poster, pin, standing banner, film dan lain-lain) @8jam Evaluasi terhadap efektifitas kegiatan pencegahan bersama 2 kali pertemuan pemangku kepentingan @3 jam Penyusunan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil 2 kali pertemuan evaluasi @3 jam Jumlah 52 jam

5. Menyusun Jadual Kegiatan a. Sosialisasi program dan mekanisme pelaksanaan Lembaga/organisasi penyelenggara program pendidikan pencegahan TPPO menyusun rencana sosialisasi dengan melakukan diskusi bersama kepala sekolah, guru mata pelajaran atau guru BK, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama sekaligus melakukan iden fi kasi calon peserta sosialisasi program pendidikan pencegahan TPPO .penetapan jadual sosialisasi harus merupakan kesepakatan peserta yang akan dilibatkan sebagai sasaran antara

18



7

b. Membentuk pani a penyelenggara Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO, disarankan agar Lembaga Penyelenggara menetapkan pani a untuk se ap kegiatan yang akan bertugas sebagai: 1) Ketua yang menjadi penanggung jawab terlaksananya kegiatan 1 orang; 2) Bendahara yang bertanggungjawab terhadap pengadministrasian keuangan dan pembukuan 1 orang; 3) Petugas lainnya sesuai kepen ngan pelaksanaan program. Dalam hal penetapan kepani aan ini harus disesuaikan dengan rencana anggaran biaya yang sudah ditetapkan. c. Rekruitmen sasaran in program Lembaga penyelenggara melakukan rekruitmen sasaran program. Prioritas sasaran adalah lembaga pendidikan sekolah Lanjutan pertama dan Sekolah lanjutan atas /lembaga nonformal serta lembaga/organisasi masyarakat yang berada pada daerah rentan terhadap terjadinya perdagangan orang. Pemilihan sasaran hendaknya memper mbangkan berbagai aspek yang dapat mendukung keberhasilan pendidikan pencegahan TPPO, misalnya komitmen kepala sekolah/guru tokoh agama, tokoh masyarakat; Peluang dan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan di dalam lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah. Penetapan jadual kegiatan hendaknya disesuaikan dengan kalender pendidikan, sehingga dak mengganggu peroses belajar mengajar di sekolah. 6. Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Pencegahan TPPO a. Sosialisasi kepada pemangku kepen ngan Sosialisasi pendidikan pencegahan TPPO kepada pemangku kepen ngan sebaiknya difasilitasi oleh narasumber/prak si pencegahan TPPO dalam acara tatap muka.Lembaga Penyelenggara harus memiliki data tentang isu , jumlah korban, modus yang

8


2. Laporan Akhir Laporan akhir disusun oleh lembaga/organisasi penyelenggara program setelah kegiatan pendidikan pencegahan TPPO selesai dilaksanakan. Laporan akhir mencakup: a. Substansi pelaksanaan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO; b. Dokumen pendukung, da ar hadir peserta, foto-foto kegiatan, materi sosialisasi dan advokasi, rencana ndak lanjut; c. Penggunaan dana bantuan disertai buk -buk penggunaannya. Laporan akhir disampaikan paling lambat 2 minggu setelah selesainya pelaksanaan kegiatan.

C. Catatan Khusus 1. Lembaga/organisasi penerima bantuan yang dak menyampaikan laporan sampai dengan akhir tahun anggaran, dapat dikenai sanksi berupa: a. Pengembalian dana bantuan yang telah diterima ke kas negara; b. dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan; c. pembatalan akad kerjasama kemitraan dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan. 2. Direktorat Bindiktara dak memungut biaya apapun dan dak menerima pengembalian bantuan dalam bentuk apapun untuk proses pencairan bantuan yang akan dan telah ditetapkan; 3. Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab mutlak lembaga penyelenggara program; 4. Apabila terjadi penambahan rencana kegiatan dan alokasi biaya dari proposal yang diajukan sebelumnya, maka lembaga penyelenggara program wajib memberitahukan dan memperoleh persetujuan dari Direktorat Bindiktara.


17

BAB IV

MONITORING, SUPERVISI DAN PELAPORAN A. Monitoring dan Supervisi Untuk menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO dan hasil pelaksanaan program perlu dilakukan monitoring dan supervisi secara bersama atau sendiri-sendiri. Aspek-aspek pen ng yang perlu diperha kan dalam pelaksanaan monitoring dan supervisi, antara lain adalah: 1. Kredibilitas lembaga penyelenggara program; 2. Kesesuaian peserta atau sasaran program; 3. Materi kegiatan; 4. Jadwal kegiatan dan alokasi waktu; 5. Kompetensi narasumber; 6. Proses kegiatan; 7. Tingkat kehadiran peserta program; 8. Penggunaan dana bantuan; 9. Dokumen penyelenggaraan program.

B. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas penyelenggaraan program, maka lembaga/organisasi penerima bantuan berkewajiban untuk membuat laporan, dengan tahapan pelaporan sebagai berikut: 1. Laporan Awal Laporan memberitahukan telah menerima bantuan oleh lembaga/ organisasi penyelenggara program setelah dana bantuan masuk ke dalam rekening lembaga. Laporan tersebut selambatnya disampaikan 7 hari kerja setelah dana masuk dalam rekening dilampirkan fotocopy rekening buk penerimaan.

16


digunakan pelaku, faktor penyebab terjadinya TPPO secara khusus di Kabupaten/kota setempat. Akan lebih baik apabila memaparkan dokumentasi kejadian berupa kliping koran atau media lainnya. Karena peserta sosialisasi ini adalah para pemangku kepen ngan di daerah setempat, sangat tepat bila dilakukan diskusi dan forum diskusi untuk memperoleh masukan tentang strategi yang akan digunakan dalam kegiatan in pencegahan TPPO tersebut. b. Kegiatan antara Kegiatan antara dimaksudkan untuk merekrut orang /tokoh yang diharapkan menjadi agen pencegahan TPPO. Mereka ini lah yang akan menjadi agen agen sosialisasi kepada masayarakat di sekitarnya. Misalnya kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK akan menyampaikan isu isu TPPO terintegrasi dalam segala kegiatan dan proses belajar mengajar. Tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama akan terpanggil melakukan ak vitas pencegahan TPPO dalam semua kegiatan yang tepat. Agar mereka memiliki wawasan yang tepat tentang TPPO maka pelaksanaan nya dilakukan dengan berbagai cara misalnya (1) menyajikan materi storytelling (cerita singkat TPPO), (2) melakukan studi kunjung ke keluarga korban, (3) membuat contoh role playing (bermain peran), (4) mengajarkan lagu lagu bertemakan kemandirian dan an perdagangan orang, dan (5) teknik membuat dan memfasilitasi kerja kelompok, (5) membekali naskah /CD film (video pendek) terkait dengan permasalahan traffi cking, dan memberikan materi sosialisasi ddalam bentuk lieflet, poster, dan sejenisnya. c. Kegiatan in , ini adalah kegiatan yang merupakan puncak acara pencegahan TPPO. Karena itu dalam pelaksanaannya supaya menetapkan atau memilih salah satu diantara kemungkinan pertemuan masal, ceramah, pemutaran film, pertunjukan kesenian, kampanye an trafiking, dsb). Lembaga penyelenggara memper mbangkan kearifan lokal yang paling sesuai untuk sasaran in .


9

d. Melaksanakan replikasi /edi ng media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) (leaflet, poster, pin, standing banner, film dan lain-lain dimaksudkan untuk mengupdate informasi TPPO. Media KIE merupakan bahan/media sosialisasi untuk memo vasi dan mengkampanyekan program pencegahan perdagangan orang kepada peserta program dan masyarakat. Jenis-jenis media KIE yang selama ini telah dimiliki oleh penyelenggara, dapat dipilih sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing yang dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap bahaya dan dampak TPPO, dengan cara mendiskusikan bersama antara lembaga penyelenggara dan peserta sosialisasi dan peserta sasaran antara replikasi media KIE diharapkan lebih komunika f. e. Evaluasi penyelenggaraan Kegiatan yang dak kalah pen ng adalah evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan pencegahan TPPO. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memperoleh masukan terhadap proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai untuk pencegahan TPPO. Lembaga penyelenggara program melakukan evaluasi dengan melibatkan peserta sosialisasi dan peserta sasaran antara . Instrumen evaluasi sudah disiapkan oleh penyelenggara untuk mengukur seberapa efek fnya penyelenggaraan kegiatan pencegahan TPPO yang dlaksanakan tahun 2016 . Sebagai indikator terlaksananya evaluasi tersebut rekapitulasi instrumen ini harus dilampirkan dalam laporan akhir kegiatan. Evaluasi juga dilakukan terhadap keterbacaan dan kegunaan leaflet, poster, spanduk, booklet, standing banner, iklan layanan masyarakat dan lain lain. 7. Pembuatan Renca Aksi dan ndaklanjut pendidikan pencegahan TPPO. Pelaksanaan program pencegahan ndak pidana perdagangan orang dak dapat diukur keberhasilannya dalam seke ka. Program ini diharapkan berlanjut di masyarakat. Pemasangan banner, spanduk dan penyebaran lieflet/poster dalam singkat masih dapat di lihat oleh masyarakat. Dan akan lebih berdaya guna apabila ada rencana aksi dan

10


informasi yang ada dalam proposal, serta untuk memperkuat hasil penilaian m penilai proposal. Hal ini dimaksudkan untuk memas kan dan meyakinkan bahwa keberadaan, kelayakan dan kredibilitas lembaga yang bersangkutan telah sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Verifikasi proposal dilakukan dengan cara: a. Mengundang lembaga yang terpilih sebagai nominasi calon penerima bantuan untuk mempresentasikan kegiatan yang diusulkan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; b. Klarifikasi dan konfirmasi tentang kebenaran dokumen dalam proposal melalui surat atau telepon kepada lembaga calon penerima bantuan atau kepada dinas pendidikan setempat. 5. Penetapan Lembaga Penerima Bantuan Berdasarkan hasil verifikasi, Direktorat Bindiktara menetapkan lembaga penerima bantuan dengan Surat Keputusan (SK). Fotocopy SK disampaikan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota Setempat. 6. Penyaluran Bantuan Direktorat Bindiktara melakukan penyaluran bantuan kepada lembaga/ organisasi yang telah ditetapkan sebagai calon penyelenggara program sesuai prosedur dan ketentuan atau peraturan perundang-undangan. 7. Pelaporan Lembaga penyelenggara wajib menyampaikan laporan awal dan laporan akhir pelaksanaan pendidikan PTPPO kepada selambat lambatnya tanggal 1 Desember 2016, dilampiri dengan dokumen pendukung. Laporan dialamatkan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan kesetaraan (u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha) d.a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD & Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. Tembusan satu rangkap laporan dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota.


15

2. Penerimaan Proposal Lembaga/organisasi masyarakat yang telah memperoleh informasi tentang program pendidikan PTPPO dan berkenan menjadi penyelenggara kegiatan pendidikan pencegahan TPPO, melakukan tahap tahap berikut: a. membuat proposal sesuai pedoman dan contoh yang tertera dalam lampiran Petunjuk Teknis ini; b. Proposal yang telah disusun lengkap dengan persyaratan dialamatkan kepada: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan (u.p. Kepala Subbagian Tata Usaha) d.a. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD & Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270. Satu rangkap proposal dikirim kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;

ndaklanjut yang akan dilaksanakan oleh para pemangku kepen ngan di masyarakat, di sekolah maupun dikalangan siswa/pelajar. Rencana kerja disusun berdasarkan masukan dari evaluasi program, apa yang harus dilakukan mereka mendukung program-program pencegahan TPPO yang dilaksanakan oleh Sekolah, Lembaga Masyarakat, PKBM dan juga lembaga lembaga yang peduli terhadap pencegahan ndak pidana perdagangan orang minimal untuk 1 atau 2 tahun ke depan bahkan sampai 5 tahun. Contoh: kepala sekolah melakukan sosialisasi minimal dua kali dalam satu tahun kepada orang tua siswa berkenaan dengan masa orientasi siswa atau penerimaan raport kenaikan kelas. Tokoh agama dan tokoh masyarakat melakukan sosialisasi berupa advokasi dan pendampingan keluarga rentan korban TPPO, dan lain-lain.

c. Proposal diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2016, proposal yang diterima setelah tanggal tersebut, dapat diproses lebih lanjut apabila kuota dana bantuan masih tersedia. 3. Penilaian Proposal Semua proposal yang diterima Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan akan diseleksi melalui penilaian oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan atau pejabat yang ditunjuk. Penilaian dilakukan terhadap kelengkapan administrasi, substansi/ isi proposal, serta rasionalitas penggunaan anggaran dalam rencana anggaran biaya. Semua ini dilakukan untuk meminimalisasi penyalahgunaan anggaran dan mengetahui kesiapan, kesanggupan, dan kemampuan lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO. 4. Verifikasi Lembaga Berdasarkan hasil penilaian dapat dilakukan verifikasi terhadap lembaga. Tahap ini dilakukan untuk membuk kan kebenaran data dan

14



11

BAB III

PROSEDUR MEMPEROLEH BANTUAN PENDIDIKAN PENCEGAHAN TPPO A. Penger an 1. Bantuan penyelenggaraan pendidikan pencegahan TPPO adalah sejumlah dana, barang atau jasa yang selanjutnya disebut bantuan operasional penyelenggaraan (BOP) kegiatan yang diberikan kepada mitra pemerintah dalam hal ini lembaga/ organisasi masyarakat yang menjadi pelaku kegiatan pencegahan TPPO untuk mendukung dan meningkatkan efek fitas penyelenggaraan pendidikan pencegahan ndak pidana perdagangan orang di lokasi rentan terhadap kejadian TPPO; 2. Pemberi Bantuan kegiatan pendidikan pencegahan TPPO adalah pemerintah melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan Ditjen PAUD& Dikmas Kemdikbud; 3. Pendidikan Pencegahan TPPO adalah rangkaian kegiatan pendidikan, sosialisasi, advokasi dan rencana aksi ndaklanjut yang dilaksanakan di lingkungan daerah rentan terhadap kejadian TPPO guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang modus, bahaya dan dampak TPPO. Kegiatan tersebut diharapkan dapat merangsang masyarakat untuk turut mencegah sedini mungkin korban TPPO, memerangi pelaku TPPO dengan berbagai cara dan daya pribadi, kelompok organisasi, sekolah, maupun kelembagaan/perkumpulan agama.

B. Jumlah Dana dan Pemanfaatannya 1. Alokasi dana kegiatan pendidikan pencegahan TPPO yang disediakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan

12


tahun 2016 sebesar Rp. 1.560.000.000,- (Satu miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) untuk sebanyak 26 lembaga, masing-masing lembaga akan memperoleh bantuan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). 2. Adapun acuan biaya pelaksanaan program kegiatan No

Kegiatan

Alokasi Dana

1.

Sosialisasi program TPPO kepada pemangku kepentingan dan sasaran program

10 %

2.

Kegiatan antara yaitu Advokasi kepada orang /tokoh yang diharapkan menjadi agen pencegahan TPPO, (disesuaikan dengan sasaran misalnya kepala sekolah, guru mata pelajaran, guru BK, tutor, tokoh masyarakat dan tokoh agama)

15%

3.

Kegiatan inti yaitu kegiatan yang merupakan puncak acara pencegahan TPPO (dapat berupa pertemuan masal, ceramah, pemutaran film, pertunjukan kesenian, kampanye anti trafiking, dsb)

50 %

4.

Replikasi/editing media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) (leaflet, poster, pin, standing banner, film dan lain-lain)

10%

5.

Evaluasi terhadap efektifitas kegiatan pencegahan bersama pemangku kepentingan

5%

6.

Penyusunan rencana aksi tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi

5%

7.

Manajemen program dan pelaporan

5%

Jumlah

100%

C. Tahapan Penyaluran Bantuan 1. Sosialisasi Direktorat Bindiktara melakukan sosialisasi ke dinas pendidikan provinsi, Dinas Pendidikan kabupaten/kota, lembaga dan organisasi masyarakat penyelenggara program pendidikan masyarakat. Sosialisasi juga dilakukan melalui penyebarluasan petunjuk teknis, dan/atau melalui website; www. paudni.kemdikbud.go.id/bindikmas.


13

32 PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO) DAN PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN TAHUN 2016 i

Recommend Documents