BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

A.

Pengertian dan Terminologi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) 1. Lahirnya UU PTPPO Pengertian Perdagangan Orang dalam UU PTPPO mencerminkan Pengertian

Trafficking in Persons yang diatur dalam UN Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, yang sudah diakui dan diterima masyarakat Internasional. Ketentuan Pasal 3(a) Protocol tersebut menyatakan bahwa : “ Trafficking In Persons” berarti Pengerahan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian atau penerimaan orang dengan menggunakan berbagai ancaman atau paksaan atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, penipuan, muslihat, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan ijin dari orang yang memiliki kendali atas orang lain,untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi minimal berbentuk eksploitasi prostitusi pada orang lain atau bentuk bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang mirip dengan perbudakan, kerja paksa atau pengambilan organ tubuh.” 48

Istilah “Perdagangan Orang” kemudian menjadi baku mengingat UU PTPPO secara lebih luas dan lengkap memberikan definisi yang bisa ditemukan dalam Ketentuan Umum, pasal 1 : 48

IOM International Organization for Migration,Op Cit , hal 72

Universitas Sumatera Utara

(1) Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan,penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. (7) Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil. (8) Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.

Istilah “Perdagangan Orang” atau tindak pidana Perdagangan Orang (TPPO) digunakan dalam keseluruhan isi pedoman ini menggantikan istilah “trafficking” yang sebelumnya banyak digunakan baik dalam buku-buku maupun sosialisasi. Istilah “Perdagangan Orang juga akan digunakan sebagai terjemahan “Trafficking In Persons” yang disebutkan dalam Protokol PBB. Indonesia pernah menjadi sorotan dunia internasional, ketika pemerintah Amerika dalam Laporan Tahunan tentang Perdagangan Orang (Tahun 2002) menempatkan Indonesia ke dalam Tier III atau negara yang tidak memenuhi standar minimal penanganan perdagangan orang atau tidak melakukan usaha-usaha yang signifikan dalam meresponnya. Pada tahun itu juga, Megawati selaku Presiden


mengeluarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, yang salah satu tujuan kuncinya adalah untuk mendorong dan atau menyempurnakan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan dan anak. Sebelum UU TPPO diterbitkan, larangan praktek perdagangan orang sudah diatur dalam produk hukum nasional, diantaranya : 1.

Pada Pembukaan UUD 1945, alinea ke 4 Pancasila, Sila ke dua yaitu : “ Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” , menunjukkan bahwa perbudakan tidak dimungkinkan, apalagi berdasarkan pasal 28 (1) negara menjamin “hak untuk tidak diperbudak” (amandemen ke-2, tanggal 18 Agustus 2000).

2.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 297 : “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Meskipun pada

kenyataannya korban perdagangan orang tidak hanya

perempuan dan laki-laki yang belum dewasa, melainkan orang-orang yang berada dalam posisi rentan, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak. Selain itu KUHP pasal 297 ini juga memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita kornan akibat kejahatan perdagangan orang. 3.

Pasal 324 KUHP : “ Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung


dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun”. Pasal 324 KUHP mengatur “Perniagaan budak belian” (Slavenhandel), tetapi Perbudakan di Indonesia menurut hukum berdasarkan pasal 169 “Indische Staatsregeling”

pada tanggal 1 Januari

1860 telah dihapus dengan

pertimbangan bahwa perbudakan tidak akan pernah terjadi di zaman modern ini. Tetapi ternyata asumsi tersebut keliru karena justru di era globalisasi ini “Slavenhandel” marak kembali dalam wujud yang lebih canggih dan lebih berani serta dilakukan secara terang-terangan maupun terselubung. Perempuan pekerja domestik sering diperlakukan layaknya sebagai budak, dipekerjakan tanpa mendapatkan upah sama sekali, tidak diberikan tempat istirahat yang layak dan dirampas kebebasan bergeraknya. Tarif yang ditetapkan oleh agen perekrut tenaga kerja kepada calon majikan, seolah memberikan kekuasaan kepada majikan atas pekerja domestik yang telah dibelinya. Sehingga untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang sebesar-besarnya dari pekerja domestik, majikan mengeksploitasi korban secara terus menerus. Larangan perbudakan juga diatur dan tercantum dalam pasal 10 UUD Sementara tahun 1950.


4. Pasal 83 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

49

2. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Upaya

penanggulangan

kasus tindak pidana perdagangan orang harus

dilaksanakan dengan memperhatikan kewajiban negara dibawah hukum Internasional tentang Hak Asasi manusia. Pada tingkat paling rendah, upaya tersebut tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan ketentuan hak asasi manusia. Upaya-upaya penanganan atau penanggulangannya harus dilakukan sejalan dengan standar yang ditetapkan PBB berkenaan dengan perdagangan Orang, khususnya UN Trafficking Protocol.

Satu instrumen penting dalam pengembangan pendekatan hak asasi

manusia adalah “ Principles and Guidelines on Human Rights and Human Trafficking elaborated by the UN Coccissioner on Human.” 50 Kewajiban negara untuk melindungi dan menghormati hak asasi setiap manusia yang berada dalam lingkup yuridiksinya adalah prinsip umum yang melandasi hukum Internasional di bidang hak asasi manusia. Prinsip ini tercermin, antara lain didalam International Covenant on Civil Political Rights (ICCPR), pasal 2 dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), pasal 2 dan 3. Kewajiban ini mencakup kewajiban untuk mencegah,

49 50

IOM International Organization for Migration,Op Cit , hal 105 Ibid, hal 108


menyidik dan menghukum (pelaku) pelanggaran hak asasi manusia dan menyediakan kompensasi yang memadai bagi korban pelanggaran hak asasi tersebut. Kesemua elemen ini sama pentingnya dalam rangka mengembangkan pendekatan yang seimbang dan efektif untuk menanggulangi masalah perdagangan orang. 51 Jaminan bahwa upaya atau langkah-langkah penanggulangan masalah perdagangan orang tidak akan mengganggu, melanggar hak asasi dan martabat dari kelompok yang menjadi sasaran atau korban perdagangan orang, yakni yang berkenaan dengan kebebasan bergerak, hak untuk meninggalkan negaranya sendiri, hak untuk secara legal bermigrasi ataupun hak atas privasi.

Sebagaimana yang

ditegaskan mantan UN High Commissioner for Human Rights (UNHCR), Mary Robinson, ketika ia mengusulkan diintegrasikannya hak asasi manusia ke dalam analisis masalah perdagangan orang dan pengembangan tanggapan legislatif yang efektif ditataran Internasional. Menurut pandangannya, hal tersebut adalah satusatunya cara : “(...) to ensure that trafficking is not simply reduced to problem of migran a problem of public order or a problem og organized crime, it is also the only way to ensure that well intentioned anti trafficking intiatitives do not compound discrimination against female migrations or further endanger the precariously held rights of individuals working in prostitution” 52 Satu prinsip yang terkandung didalam pedoman ini adalah bahwa upaya pemberantasan tidak pidana perdagangan orang tidak hanya wajib konsisten dengan

51

I Wayan Parthiana, Hukum Pidana Internasional, Bandung 2006, hal 75 Harkristuti Harkrisnowo, Laporan Perdagangan Indonesia, (Jakarta : Sentra HAM UI, 2003) hal 2. 52


penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia saja, namun sekaligus juga harus dilakukan secara cermat dan hati-hati agar tidak semakin memperburuk situasi. Situasi yang buruk ini dapat menyebabkan terjadinya perdagangan orang yakni melalui kebijakan negara dan praktik penegakan hukum yang buruk yang semakin terpuruknya hak-hak kelompok terkait, khususnya hak-hak dari orang-orang yang diperdagangkan yakni perempuan, migran, pencari suaka politik atau korban eksploitasi pelacuran. 53 UNHCR mengemukakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah penyebab maupun akibat atau konsekuensi terjadinya perdagangan orang. Perdagangan

orang

adalah

bentuk

pelanggaran

hak

asasi

manusia

yang

mengakibatkan sejumlah hak fundamental dirampas, seperti hak untuk hidup, kebebasan untuk bergerak/berpindah hak atas kesederajatan dan pengakuan sebagai manusia dihadapan hukum, sebaliknya merupakan konsekuensi karena praktik perdagangan orang berakar pada kemiskinan, ketidakadilan dan diskriminasi, yang semua kondisi ini kemudian dimanfaatkan oleh pelaku dalam menjerat korbannya. 54 Pendekatan yang berlandaskan

hak asasi manusia pada prinsipnya

mengintegrasikan norma-norma, standar dan prinsip-prinsip dari sistem hak asasi manusia internasional kedalam legalisasi, kebijakan, program dan proses. Norma dan standar-standar yang diakomodasikan ke dalam sejumlah besar perjanjian

53 54

IOM International Organization for Migration,Op Cit , hal 105 Ibid, hal 108


inetrnasional maupun deklarasi, termasuk prinsip non-diskrimninasi. Berkenaan dengan prinsip-prinsip tersebut, dimaksudkan adalah pengakuan manusia sebgaia pengemban hak dan kewajiban, kesederajatan dan keadilan, penetapan satndar dan akuntabilitas, pemberdayaan dan partisipasi. 55 Menurut Suhaidi dalam lokakarya yang pernah diselenggarakan di Medan yang mengkaji tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Perdagangan Orang dan

Implementasi UU No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa Masyarakat Internasional terus melakukan usaha dalam perlindungan terhadap martabat manusia melalui instrument internasional. Instrumen international yang dikeluarkan masyarakat internasional pada era sebelum berdiri Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain

: :

a.

International Agreement the Suppression of White Slave Traffic (1904);

b.

International Convention for the suppression of White Slave Traffic (1910);

c.

Convention on the Suppression of Traffic in Women and Children (1921);

d.

International Convention on the Suppression of Traffic in Women of Full Age

(1993) 56 Pada era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) keempat instrument internasional tersebut diakomodasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Convention for the Suppression of Traffic in Person and of the Exploitation of the Prostitution of Others (1949). Pada tahun 1979 PBB mengeluarkan Convention on The Elimination of All

55 56

I Wayan Parthiana, Op Cit, hal 78 Perdagangan Orang, www.profsuhaidi.web.id tanggal 10 Agustus 2010.


Forms of Discrimination Against Woman (Konvensi tentang Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi terhadap sebelumnya pada tanggal 10 Desember 1948 Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB) mengeluarkan Universal Declaration of Human Rights Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM). 57 DUHAM memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia. Selanjutnya pada tanggal 15 November 2000 melalui Resolusi MU PBB No. 55/25 dikeluarkan Konvensi tentang Kejahatan Terorganisir (The United Nation Convention Against Transnational Organized Crime (2000) beserta Protocol Agains the Smuggling of Migrants by Land and Sea dan Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children. Konvensi beserta protocol ini mengatur tentang pembentukan struktur inernasional guna memberantas kejahatan lintas batas di sektor produksi dan pergerakan obat-obat terlarang, perdagangan orang dan pengiriman imigran secara tidak sah.

58

.

3. Pengintegrasian Perspektif Jender Praktek Perdagangan Orang sangat besar pengaruhnya terhadap korban perempuan dan anak, fenomena ini tidaklah netral jender. Pengaruhnya terhadap perempuan berbeda dibandingkan dengan laki-laki, khususnya berkenaan dengan bidang-bidang pekerjaan yang memungkinkan perempuan diperdagangkan (pembantu rumah tangga dan eksploitasi pelacuran), penyalahgunaan yang ditujukan terhadap

57 58

Ibid Perdagangan Orang, www.profsuhaidi.web.id tanggal 10 Agustus 2010.


mereka dan konsukuensi dari itu. Untuk memahami bagaimana perdagangan orang secara khusus berdampak terhadap perempuan, maka perdagangan orang harus dipahami dalam konteks ketidaksetaraan jender, peran tradisional perempuan, pasar kerja yang bias jender serta feminisasi kemiskinan dan migrasi pekerja di seantero dunia. Juga dalam banyak aspek lainnya, perdagangan orang bukanlah fenomena “netral”, namun terkait erat dengan praktik-praktik diskriminatif dan hubungan kekuasaan yang tidak setara, termasuk yang beranjak dari perbedaan ras,agama,etnik, status sosial, kelas, atau latar belakang budaya. Oleh karena itu, pengintegrasian perspektif jender dan skema diskriminasi lainnya tersebut menjadi sesuatu yang tak terhindarkan demi kepentingan analisis fenomena perdagangan orang pengembangan kebijakan-kebijakan

pencegahan

dan

pemberantasannya,

serta

penyediaan

perlindungan dan pendampingan. 59 Haruslah dipastikan bahwa segala upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang baik langsung maupun tidak langsung, tidak akan digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu, seperti misalnya pendatang perempuan atau pekerja seks ataupun melanggar hak asasi dari perseorangan sebagaimana diatur dan dilindungi di dalam instrumen-instrumen utama internasional, seperti hak dasar manusia untuk meninggalkan negaranya, bermigrasi secara legal, dan mencari penghidupan. Juga harus dijamin bahwa orang yang diperdagangkan tidak mendapat perlakuan diskriminatif baik dalam praktik hukum maupun dalam menerima

59

Kementrian Koordinator Bidang kesejahteraan Rakyat, Op. Cit hal 35


perlindungan, khususnya berkenaan dengan jender, etnis, status keimigrasian, dan/atau berkaitan dengan fakta bahwa orang yang diperdagangkan sebelumnya telah diperdagangkan atau terlibat didalam industri seks. 60

B. Tindak Pidana dalam Undang-undang No.21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) 1. Perbuatan Pidana Istilah Perbuatan Pidana adalah terjemahan dari Bahasa Belanda “Strafbaarfeit” atau juga disebut Delict. Menurut Simons “Strafbaar-feit” adalah Perbuatan (handeling) yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 61 Menurut Van Hammel “Strafbaar-feit”

adalah kelakuan orang yang

dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. Hal ini lebih dipertegas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu : “ Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan pidana dalam undang-undang yang ada terlebih dahulu dari perbuatan itu” 62 Menurut Prof Moelyatno,SH

lebih tepat dipergunakan perbuatan pidana

karena antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat 60

Ibid Osman Simanjuntak,Teknik perumusan perbuatan pidana dan azas-azas umum, Jakarta 2003, hal 167 62 Ibid 61


pula. Bilamana perbuatan (handeling), melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perbuatan itu menjadi perbuatan pidana (feit), bilamana perbuatan pidana terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) ada juga kemampuan bertanggung jawab, maka feit meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum (Strafbaar feit). Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai yaitu : perbuatan pidana (feit), sifat melawan hukum (wederrechttelijk) serta pertanggung jawaban pidana. 63 Definisi Perdagangan Orang sebagai Perbuatan Tindak Pidana (Pasal 2 UU PTPPO) adalah :

“ Setiap Orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Perbuatan

perekrutan,

pengangkutan,

penampungan,

pengiriman,

pemindahan atau penerimaan seseorang, disini ada gerakan fisik (perbuatan) dengan adanya akibat perbuatannya tidak dilarang undang-undang, maka kejadian itu tidak penting bagi hukum pidana, namun

63

apabila

dilakukan dengan cara ancaman

Ibid


kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, dan mengakibatkan seseorang tereksploitasi, barulah mempunyai arti bagi hukum pidana, dilihat dari perbuatan, apakah perbuatan itu karena kelalaian atau disengaja tergantung pada kasus itu sendiri. Bagaimana penyelesaiannya, bilamana dengan satu perbuatan melanggar beberapa ketentuan pidana, seperti contoh kasus yang telah disampaikan diawal, seorang trafficker memperdagangkan seorang anak ROMATUA , umur 16 tahun, dengan memalsukan identitas dari korban menjadi bernama SITI, umur 23 tahun, bahkan korban ROMATUA meninggal dunia dinegara Malaysia karena terkena suatu penyakit. Dalam hal ini ada dua perbuatan fisik yaitu melakukan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan pemalsuan identitas, dan akibat yang ditimbulkan melanggar dua ketentuan pidana. Maka untuk dapat memberi jawaban, perlu dipahami teori “gabungan” (samenloop). Gabungan ini membahas mengenai perbuatan pidana dan juga gabungan ini sebagai salah satu ukuran untuk menentukan beratnya hukuman. 64 Ada dua macam gabungan yaitu : 1 Concursus idealis atau gabungan satu perbuatan 2 Concursus realis atau gabungan beberapa perbuatan

64

Osman Simanjuntak, Op Cit , hal 169


Concursus idealis (gabungan satu perbuatan) ini ditemui dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP yang berbunyi : “ Jika sesuatu perbuatan termasuk dalam beberapa ketentuan pidana, maka hanyalah dikenakan satu saja dari ketentuan itu, jika hukumannya berlainan maka yang dikenakan ialah ketentuan yang terberat hukuman pokoknya”. 65 Kata “untuk tujuan” sebelum frasa

“mengeksploitasi orang tersebut”

menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dan tidak harus menimbulkan akibat. Hal ini sesuai menurut Roeslan Saleh yang mengatakan apabila ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai perbuatan/peristiwa pidana ialah harus ada suatu perbuatan maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat sebagai perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa serta Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang ditentukan dalam ketentuan hukum, artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum harus memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku dimana pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut. 66

65 66

Ibid Roeslan Saleh , Hukum Pidana, Jakarta 2009, hal 17


Dengan demikian

dalam rangka menegakkan hukum pidana terhadap

kejahatan Perdagangan orang atau trafficking maka terhadap pelaku / traffiker yang melakukan perbuatan pidana sesuai ketentuan dapat dikenakan sanksi pidana yang tertuang dalam kejahatan TPPO antara lain Pasal 2, 3, 4, 5 dan 6 UU PTPPO tersebut merupakan salah satu dari upaya perlindungan hukum kepada korban dan maksud dari pemberian sanksi pidana yang berat kepada

setiap orang yang melakukan

perbuatan perdagangan orang agar dapat memberikan efek jera bagi sipelanggar. Efek jera yang dimaksud bukan hanya kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana perdagangan orang saja, akan tetapi kepada orang lain yang mempunyai kegiatankegiatan dalam memberi lowongan pekerjaan yang tidak benar menjadi enggan melakukan perbuatan melawan hukum karena sanksi pidananya yang berat. Undang-undang khusus PTPPO ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan/perbuatan seseorang yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil sekaligus, misalnya dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merupakan delik formil sedangkan ayat (2) UU PTPPO yang mengatur tentang mengakibatkan orang tereksploitasi merupakan delik materil dalam tindakan/proses, cara atau semua bentuk eksploiasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang dan antara tindakan/proses movement cara dan tujuan saling kait mengkait sehingga perbuatan pidana pelaku menjadi suatu rangkaian peristiwa pidana. Pasal 1 angka 1 UU PTPPO memperjelas pengaturan tersebut dengan disebutkannya Perdagangan orang adalah :


1. Tindakan : a. Perekrutan; b. Pengangkutan; c. Penampungan; d. Pengiriman; e. Pemindahan, atau f. Penerimaan seseorang 2. Dengan cara : a. Ancaman kekerasan b. Penggunaan kekerasan; c. Penculikan; d. Pemalsuan; e. Penipuan; f. Penyalahgunaan kekuasaan atau g. Penyalahgunaan posisi rentan; h. Penjeratan utang atau; i. Memberi bayaran atau manfaat, Sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, 3. Untuk tujuan : a. Eksploitasi atau b. Mengakibatkan orang tereksploitasi. 67

2.

Pertanggung jawaban Pidana Pertanggung jawaban

pidana

tindak pidana perdagangan orang pada

dasarnya berdasarkan asas kesalahan (schuld) berupa kesengajaan. Berdasarkan teori kehendak (Wilstheori) “ bahwa Kesengajaan adalah apabila akibat sesuatu perbuatan dikehendaki dan bahwa akibat itu menjadi maksud dan tujuan (strekking) dari perbuatan yang dilakukan itu”. Hal ini sesuai dengan maksud dari unsur pasal

67



dalam

UU khusus PTPPO ini yang mengantisipasi dan menjerat semua jenis

tindakan yang mampu menyediakan landasan hukum materil dan formil, misalnya dalam pasal 2 ayat (1) UU PTPPO merupakan delik formil sedangkan ayat (2) mengatur tentang mengakibatkan orang tereksploitasi merupakan delik materil dalam tindakan / proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktek perdagangan orang dan antara tindakan / proses movement cara dan tujuan saling kait mengkait.

68

Proses pertanggung-jawaban seseorang pelaku peristiwa pidana dikaji dalam sistem peradilan pidana, yakni dengan suatu acara yang dinamakan acara pidana. Oleh karena itu pertanggung-jawaban berada dalam hukum pidana formil dan bukan dalam hukum pidana material, sehingga berbicara tentang pertanggung-jawaban maka berada dalam ruang lingkup hukum acara pidana, karena seberapa jauh tentang pertanggung-jawaban itu, yakni peristiwa pidana yang dilakukan seseorang ditetapkan oleh suatu proses ketentuan hukum pidana formil atau dengan kata lain nilai-nilai yang terdapat dalam hukum pidana materiel ditentukan dalam proses ketentuan hukum pidana formil. 69 Asas Hukum Pidana menyatakan kesalahan (schuld) ada lima jenis kesalahan dimulai dari yang paling berat sampai kepada yang paling ringan, yaitu : a.

Kesengajaan sebagai tujuan

68 69

Ibid Chainur Arrasjid, Sistem Peradilan Pidana Indonesia,Medan 2005, hal 17


b.

Kesengajaan dengan kepastian

c.

Kesengajaan dengan kemungkinan

d.

Kealpaan Kesengajaan dengan tujuan atau maksud dalam tindak pidana perdagangan

orang yaitu pada saat pelaku (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya korban tindak pidana perdagangan orang mengalami eksploitasi atau mengakibatkan korban tereksploitasi misalnya eksploitasi seksual (prostitusi) ini sudah merupakan tujuan (srekking) atau maksud (oogmerk) dari pelaku. 70 Orang tidak mungkin dipidana (dipertanggung jawabkan) kalau orang itu tidak melakukan perbuatan pidana, juga harus dipahami, meskipun seseorang melakukan perbuatan pidana, seseorang itu tidak selalu dijatuhi hukuman. Dengan demikian dalam suatu perbuatan pidana unsur melawan hukum termasuk unsur yang menentukan agar seseorang dapat dijatuhi hukuman. 71 Orang dikatakan bersalah bilamana dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari sudut pandang masyarakat perbuatan itu tercela, namun ia melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, padahal dia mampu untuk sepantasnya dia harus menghindari perilaku demikian. Menurut Simos “ kesalahan adalah adanya keadaan phiskis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.” 72

70 71 72

Osman Simanjuntak, Op Cit , hal 173 Chainur Arrasjid, Op Cit hal 18 Osman Simanjuntak, Op Cit , hal 169


Korban Tindak pidana perdagangan orang yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana. (Pasal 18). Penjelasan dari pasal tersebut adalah : yang dimaksud dengan dipaksa dalam ketentuan in adalah suatu keadaan dimana seseorang/korban disuruh melakukan sesuatu sedemikian rupa sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri.

73

Jadi bila seseorang

korban tertangkap sebagai pelaku karena melakukan

tindak pidana yang berlawanan dengan kehendak sendiri atau karena dipaksa maka dia tidak dapat dijatuhi pidana. Misalnya seseorang perempuan yang menjadi korban TPPO dan disekap dalam suatu rumah bordil, dipaksa untuk mengedarkan 10 bungkus narkoba atau menjual pil ekstasi, perempuan/korban tersebut mengetahui bahwa mengedarkan narkoba dilarang dan bertentangan dengan kehendaknya, tetapi dalam keadaan “terpaksa” ia melakukannya juga karena takut dan tidak mampu mengelak, bilamana kemudian perempuan/korban itu ditangkap petugas, dan korban dapat

membuktikan

adanya

unsur

paksaan

oleh

pelaku

TPPO,

maka

perempuan/korban itu tidak dapat dihukum. Bahkan perempuan/korban tersebut telah menjadi korban.Namun bila kemudian dapat dibuktikan bahwa perbuatan perempuan/korban tersebut akhirnya menjadi kebiasaan dan diketahui juga bahwa korban banyak mendapatkan keuntungan dari perbuatannya, maka dalam kasus kedua

73



ini perempuan/korban tersebut dapat dijatuhi hukuman, karena unsur paksaan tidak ada lagi. 74 KUHP menyatakan

bahwa orang yang menggerakkan orang lain untuk

melakukan tindak pidana itu tidak terjadi (mislukte uit lokking), maka orang itu tidak dijatuhi pidana, lain halnya UU PTPPO Pasal 9 yang menyatakan : Setiap orang yang berusaha menggerakan orang lain supaya melakukan tidak pidana perdagangan orang dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), jadi walaupun tindak pidana tidak terjadi, namun jika terbukti ada upaya menggerakan orang , maka pelaku dapat dipidana. 75 Penjelasan ini dikuatkan oleh Chainur Arrasjid yang menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana yang berhak dan berwenang untuk mengecualikan hukuman adalah berdasarkan keputusan hakim, oleh karena itu pihak penyidik maupun kejaksaan harus meneruskan penyidikan dan penuntutannya ke pengadilan dan hakim akan memutuskan berdasarkan fakta-fakta hukum dan apakah ada faktor pengecualian hukuman yang dilakukan oleh penyelenggara negara sehingga dapat terbebas dari hukuman, pengecualian hukuman terdapat dalam buku 1 KUHPidana yang berlaku di Indonesia, antara lain : Pasal 48 KUHPidana, Pasal ini menjelaskan

74 75

Osman Simanjuntak, Op Cit , hal 170 IOM International Organization for Migration,Op Cit , hal 108


bahwa perbuatan itu terpaksa dilakukan karena sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan. 76 3. Sanksi Pidana Undang-undang ini tidak mengenal hukum mati, hak hidup pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang masih dihargai, namun terhadap pelaku yang terbukti melakukan TPPO hendaknya benar-benar dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatannya, karena TPPO merupakan serious crime. Ada beberapa macam Sanksi Pidana yang terdapat dalam UU PTPPO yaitu : a.

Sanksi Pemidanaan bersifat kumulatif Pemidanaan yang diatur dalam pasal 2,3,4,5,6,7,8 dan 9 UU PTPPO termasuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan TPPO (BAB III) pasal 19 sampai dengan pasal 24, dijatuhi pemidanaan secara kumulatif. Jadi pemidanaannya tidak hanya pidana penjara, tetapi juga pidana denda, termasuk terhadap pelaku yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup, yakni denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- dan paling banyak Rp. 5 milyar (ps.7 ayat 2).

b. Sanksi Pemidanaan Pokok Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), yaitu

76

Chainur Arrasjid, Op Cit, hal 19


untuk pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 2, pasal 3, 4,5, 6, 10, 11, 12 dan pasal 21 ayat 3 UU PTPPO. c. Sanksi Pemidanaan dengan Pemberatan Yang dimaksud dengan pemidanaan dengan pemberatan yaitu ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana pokok, TPPO yang dijatuhi hukuman pidana dengan pemberatan adalah : 1) TPPO yang mengakibatkan masalah fisik dan mental korban. TPPO yang mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang membahayakan jiwanya, kehamilan atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya (pasal 7 ayat 1), maka ancaman pidanya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana Pasal 2 ayat 2, pasal 3, 4, 5, dan pasal 6 UU PTPPO. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2, pasal 3, 4, 5, 6 UU PTPPO mengakibatkan matinya korban, maka pidana penjara minimum 5 th dan maximum penjara seumur hidup ditambah (+) denda minimum Rp.200 juta dan maximum Rp. 5 milyar (pasal 7 ayat 2). 2)

TPPO yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara. Dalam Penjelasan UU PTPPO pasal 8 ayat 1 menyatakan yang dimaksud dengan “penyelenggara negara”

dalam ketentuan ini adalah pejabat

pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Polri, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik, sedangkan yang dimaksud


dengan “menyalahgunakan kekuasaannya“ dalam ketentuan ini adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai dengan tujuan pemberian kekuasaan atau menjalankannya tidak sesuai ketentuan peraturan. 3) TPPO yang dilakukan secara Korporasi Pasal 15 UU PTPPO menyatakan Pemidanaan terhadap suatu korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya dapat pula dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana ditetapkan pasal 2, 3, 4, 5 dan pasal 6 UU PTPPO, juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa : pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus dan / atau pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. 4)

TPPO yang dilakukan oleh kelompok terorganisasi Pasal 16 UU PTPPO dalam hal ini tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi maka setiap pelaku dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).


5) Anak sebagai korban Pasal 17 UU PTPPO menyatakan bahwa TPPO sebagaimana diatur dalam pasal 2,3, dan 4 UU PTPPO yang dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). d.

Sanksi Pemidanaan secara khusus. 1) Percobaan dan Membantu Pasal 10 UU PTPPO

menyatakan bahwa

Percobaan dan membantu

melakukan TPPO dipidana sama (sepenuhnya) sebagaimana ditentukan pasal 2,3,4,5 dan 6 UU PTPPO undang undang ini, Pemidanaan dalam ketentuan ini tidak dikurangi 1/3 nya dari minimum/maksimum pemidanaan utamanya sebagaimana yang ditentukan dalam KUHP. 2) Merencanakan dan melakukan Pemufakatan Jahat. Pasal 11 UU PTPPO menyatakan bahwa Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindakpidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama

sebagai pelaku

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan pasal 6 UU PTPPO. 3) Menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO Pasal 12 UU PTPPO menyatakan bahwa Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana

perdagangan

orang,

mempekerjakan

korban

tindak

pidana


perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 UU PTPPO. 77 Undang-undang PTPPO memberikan perhatian yang besar untuk melindungi hak korban atas penderitaan dan kerugian baik materiil dan/atau immateriil, sebagai akibat TPPO yang dilakukan pelaku. Perlindungan ini harus diberikan pelaku kepada korban dalam bentuk Restitusi sebagai ganti rugi atas penderitaan yang dialami korban, dan pemberian

ganti rugi berupa restitusi dilaksanakan sejak putusan

Pengadilan tingkat pertama terhadap perkara TPPO. 78 Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materii dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. (Diatur dalam pasal 1 angka 13, pasal 48, pasal 49 dan 50 UU PTPPO). Sebelum terbitnya UU PTPPO, ganti rugi immateriil kurang mendapat perhatian. Namun menurut fakta dilapangan, selama ini korban TPPO tidak saja harus menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung berdasarkan bukti-bukti dengan kasat mata, tetapi juga kerugian immateriil. Misalnya TPPO yang menyangkut pelecehan seksual atau eksploitasi seksual lainnya, penderitaan batin korban tidak berhenti pada saat pelaku selesai

77

IOM International Organization for Migration, Op Cit hal 60 Sofyan, Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, Wawancara tanggal 19 Agustus 2010, di Kantor PKPA Medan, Pukul 16.00 Wib. 78


melakukan tindak pidananya (TPPO), karena korban akan terus merasakan penderitaan lahir dan batin seumur hidupnya. 79 Menurut Sofyan, selaku Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan bahwa Pemberian ganti rugi immateril kepada korban TPPO tidaklah mudah untuk memperhitungkannya, salah satu caranya dengan mendengar kesaksian dari saksi ahli/ psikolog atau saksi pendamping /keluarga /Rohaniawan /teman dekat atau petugas Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Korban TPPO sudah mengalami penderitaan luar biasa karena telah kehilangan harga diri, dihinggapi perasaan malu dan rendah diri. Dalam kondisi demikian, mendapatkan ganti rugi baik materil maupun immateriil mungkin dapat sedikit mengurangi penderitaannya, oleh karena itu aparat penegak hukum dan petugas terkait (diawali oleh Penyidik) pada waktu menerima

laporan

terjadinya

kasus

TPPO

(pasal

48

penjelasan),

harus

memberitahukan kepada Pelapor/ saksi korban TPPO akan hak-haknya untuk mendapatkan ganti rugi baik materiil dan/atau immatriil berupa restitusi, diharapkan hakim dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional, ganti rugi/restitusi yang menjadi hak korban serta melalui putusan hakim, mewajibkan pelaku TPPO untuk menggantikan ganti rugi/restitusi dimaksud kepada korban. 80 Pemberian restitusi/ ganti rugi dimaksud diatur dalam Pasal 48 UU PTTPO yakni :

79

Sofyan, Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan, Wawancara tanggal 19 Agustus 2010 Pukul 16.00 Wib di Kantor PKPA. 80 Ibid


1. Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh Restitusi. 2. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas : a. kehilangan kekayaan atau penghasilan ; b. penderitaan ; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis, dan/atau; d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat TPPO Dalam Penjelasan pasal 48 ayat 2 (d), yang dimaksud dengan “kerugian lain” adalah : a. Kehilangan harta milik; b. Biaya transportasi dasar; c. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau d. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. 3. Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. 4. Pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. 5. Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di Pengadilan tempat perkara diputus. 6. Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. 7. Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan. 81

Pengertian Tindak pidana Perdagangan Orang sangat berbeda artinya dengan Pengertian Penyelundupan Manusia, yang dapat ditemukan dalam Protokol PBB bahwa Penyelundupan manusia melalui Darat, Laut dan Udara, yang merupakan suplemen dari Konvensi Kejahatan Transnasional, disebutkan : “ Penyelundupan Manusia” berarti segala usaha mendapatkan, memperoleh secara langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial maupun material dari memasukkan seseorang secara ilegal ke suatu negara dimana orang tersebut bukan merupakan warga negara atau penduduk tetapnya”.

81

IOM International Organization for Migration, Op Cit hal 62


“Masuk secara ilegal” berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan yang berlaku untuk masuk secara ilegal ke dalam negara tujuan. Jika disimpulkan, ada tiga komponen Penyelundupan manusia yaitu : a.

Aktivitas, pengangkutan atau pemindahan orang melintasi batas negara.

b.

Cara, berdasarkan keinginan pribadi, biasanya pendatang ilegal tersebut yang mengontak pelaku penyelundupan manusia untuk mencapai tujuannya.

c.

Tujuan, untuk keuntungan pribadi pelaku dengan cara melintas secara ilegal ke negara tujuan.

Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia sering disalah artikan sebagai sesuatu hal yang sama, padahal kedua-duanya sangat berbeda.

82

82

Harkristuti Harkrisnowo, Op Cit hal 17.


BAB II PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (PTPPO)

Recommend Documents