Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Kapasitas Organisasi Mitra dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Kita telah memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada tahun ini. Dengan dimulainya era MEA ini, kita dihadapkan dengan kompetisi di bidang sumber daya manusia khususnya di lingkungan negara ASEAN. Masyarakat dituntut untuk siap menjadi tenaga yang profesional untuk dapat memenangkan persaingan dalam memasuki dunia kerja. Bonus demografi yang sedang berlangsung juga menjadi tantangan pula bagi bangsa Indonesia untuk dapat memanfaatkannya secara positif agar dapat menjadi penggerak pembangunan. Program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sebagai salah satu bagian untuk mempersiapkan penduduk sebagaimana tantangan di atas, perlu mendapatkan perhatian yang sebaikbaiknya guna mewujudkannya. Hal ini tentunya tidak dapat dianggap ringan mengingat keragaman penduduk Indonesia yang perlu ditangani secara serius. Sejalan dengan hal itu, organisasi mitra penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan tentunya memiliki peran penting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang mampu bersaing dan produktif dalam menghadapi tantangan di atas. Sinergi yang kuat antara organisasi mitra bersama dengan pemerintah akan mendorong keberhasilan program-program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. iii
Untuk itu saya menyambut baik program bantuan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra ini agar dapat memperkuat penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Kami berharap program ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang seluas-luasnya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,
Harris Iskandar NIP 196204291986011001
iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN
Seiring dengan kecenderungan perkembangan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan nonformal juga semakin berkembang. Termasuk di dalamnya adalah kebutuhan atas layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan segala variasinya. Kebutuhan masyarakat tersebut perlu direspons, antara lain dengan memperluas jejaring kemitraan dengan organisasi mitra penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dengan menguatnya jejaring kemitraan, diharapkan lembaga/organisasi mitra penyelenggara program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan ini menjadi bagian peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di lingkungan binaan masing-masing. Atas dasar itu, pada tahun 2016 Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memandang perlu untuk meluncurkan bantuan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi kemitraan bagi organisasi mitra penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. v
Agar proses pemberian bantuan ini dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disusunlah Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra dan Prosedur Pengajuan Bantuan tahun 2016. Kami berharap petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaran bantuan operasional penguatan kapasitas organisasi kemitraan Tahun 2016 bagi organisasi mitra penyelenggara, pengelola, pemangku kepentingan dan satuan pendidikan nonformal yang akan menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun petunjuk teknis ini, untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang lebih berkualitas. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin. Jakarta, Direktur,
Januari 2016
Erman Syamsuddin NIP 195703041988031015
vi
DAFTAR ISI Sambutan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas ____________ iii Kata Pengantar Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan ______________________________________ v Daftar Isi ____________________________________________ vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ________________________________ 1 B. Dasar Hukum __________________________________ 2 C. Tujuan Juknis__________________________________ 3 BAB II PROGRAM PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI MITRA A. Ruang Lingkup Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra ___________________ 4 1. Pengertian__________________________________ 4 2. Tujuan Program _____________________________ 4 3. Sasaran_____________________________________ 5 4. Jenis Kegiatan _______________________________ B. Hasil yang Diharapkan __________________________ 6 BAB III Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra A. Pengertian Bantuan ____________________________ 7 B. Tujuan Bantuan ________________________________ 7 C. Sasaran dan Kriteria ____________________________ 8 D. Persyaratan ___________________________________ 8 E. Dana dan Pemanfaatannya _____________________ 9 F . Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan ____ 9 G. Peran Pemerintah _____________________________ 11 H. Akuntabilitas Pengelolaan _______________________ 12 I. Pelaporan_____________________________________ 13
vii
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan _________________________ 15 B. Supervisi dan Monitoring _______________________ 15 BAB V PENUTUP ____________________________________ 17 LAMPIRAN 1.Lampiran 1. Format Proposal 2.Lampiran 2. Fakta Integritas 3.Lampiran 3. Format Laporan Awal 4.Lampiran 4. Format Laporan Akhir 5.Lampiran 5. Tata Cara Pengembalian dan Contoh Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) 6.Lampiran 6. Format Buku Kas Umum 7.Lampiran 7. Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak
viii
BAB I
PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan merupakan sebuah upaya yang senantiasa ditingkatkan. Terlebih lagi dengan tantangan ke depan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dan era perdagangan bebas. Perlu dipersiapkan tenaga-tenaga terampil dan profesional agar mampu bersaing di kawasan regional dan internasional. Untuk mewujudkan hal ini, peningkatan kualitas pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Organisasi mitra pendidikan keaksaraan dan kesetaraan adalah bagian dari masyarakat yang dapat berperan serta dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan mutu layanan, perluasan akses, dan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Peran tersebut antara lain: 1) meningkatkan mutu lembaga, 2) mengembangkan kurikulum, 3) mengembangkan sarana pembelajaran, 4) meningkatkan mutu pengelola, 5) meningkatkan mutu instruktur, 6) meningkatkan mutu ujian, dan 7) mengembangkan sertifikasi peserta didik. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan dan minat masyarakat terhadap tuntutan dunia kerja, pendidikan keaksaraan dan kesetaraan serta pendidikan perempuan, 1
peningkatan budaya baca, dan pendidikan berkelanjutan diharapkan dapat berdampak positif bagi keberlangsungan hidup masyarakat di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan era persaingan bebas ini. Berdasarkan hal tersebut, pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan terus berupaya untuk meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan dengan mengoptimalkan peran serta organisasi mitra. Dukungan pemerintah terhadap organisasi mitra berupa Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra bertujuan untuk memperkuat manajerial dan kapasitas organisasi dalam mendukung peningkatkan mutu pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. B.
2
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 7. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 81/PMK05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal; 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 Nomor SP DIPA 023.05.1.666866/2016, tanggal 7 Desember 2015. C.
Tujuan Juknis Tujuan penyusunan Petunjuk Teknis ini adalah memberikan acuan kepada berbagai pihak terkait untuk mengajukan, memproses, menilai, menetapkan, menyalurkan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra yang menjadi mitra Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 3
BAB II PROGRAM PEGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI MITRA A. Ruang Lingkup Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra 1. Pengertian Penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi mitra dalam mendukung percepatan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan melalui kegiatan sosialisasi, publikasi, penguatan kompetensi pengelola satuan pendidikan serta penguatan kelembagaan organisasi mitra.
2. Tujuan Program Program ini bertujuan untuk: a. Meningkatkan wawasan pengelola organisasi mitra mengenai pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. b. Meningkatkan kemampuan organisasi mitra dalam menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. c. Meningkatkan tanggung jawab organisasi mitra dalam menyukseskan program pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. 4
3. Sasaran Sasaran program ini adalah organisasi mitra yang memiliki jaringan dan mampu berjejaring dalam bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, serta telah bekerja sama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. 4. Jenis Kegiatan Jenis kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra antara lain: a. Sosialisasi program-program pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, gerakan membaca dan pemberdayaan perempuan marjinal. b. Pengkajian/studi/penelitian dan pengabdian masyarakat tentang program pendidikan keaksaraan, kesetaraan, gerakan membaca dan pemberdayaan pendidikan perempuan marjinal. c. Kajian dan pengembangan model pendidikan karakter bagi peserta didik. d. Penggalian dan pengembangan model pembelajaran sesuai konten lokal di daerah masing-masing; e. Pengembangan model pemberdayaan perempuan miskin melalui pengembangan usaha produktif menuju kemandirian ekonomi. f. Gerakan pemeliharaan keaksaraan berspektif gender dan keaksaraan berkelanjutan. g. Penulisan buku teks bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. h. Publikasi ilmiah (jurnal) bidang pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
5
i. j.
Lomba-lomba dan pameran program keaksaraan dan kesetaraan atau pendukungnya. Penyusunan direktori atau kisah sukses lembaga/ organisasi mitra.
B. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dari program penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra ini adalah: 1. Meningkatnya wawasan pengelola organisasi mitra beserta jaringannya mengenai pendidikan keaksaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. 2. Meningkatnya kemampuan organisasi mitra dalam menyelenggarakan program pendidikan keasaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan. 3. Meningkatnya tanggung jawab organisasi mitra untuk turut serta menyukseskan program pendidikan keasaraan, pengembangan budaya baca, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan berkelanjutan.
6
BAB III BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS ORGANISASI MITRA
A.
Pengertian Bantuan 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah (Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK.05/2015). 2. Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra adalah pemberian sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan kepada lembaga/organisasi mitra Direktorat untuk meningkatkan kapasitasnya terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
B. Tujuan Bantuan Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra bertujuan untuk: 1. Mendorong organisasi mitra untuk meningkatkan kemampuannya dalam kegiatan percepatan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
7
2. Memberdayakan organisasi mitra untuk menyosialisasikan dan mempublikasikan kegiatan percepatan dan peningkatan mutu pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. 3. Menstimulasi organisasi mitra untuk mengembangkan pendekatan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan melalui studi, kajian dan evaluasi.
C. Sasaran dan Kriteria Sasaran penerima bantuan ini adalah organisasi mitra yang telah bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Memiliki legalitas kelembagaan berupa Akta Notaris atau Penetapan. 2. Memiliki SK Pengukuhan/Kepengurusan organisasi yang masih berlaku. 3. Memiliki struktur organisasi dan uraian tugas. 4. Memiliki alamat dan sekretariat yang jelas.
D. Persyaratan Lembaga/organisasi mitra yang berminat mendapatkan dana Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra harus menyampaikan proposal kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan melampirkan: 1. Rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau dinas pendidikan provinsi apablia wilayah kegiatan meliputi beberapa kabupaten/kota. 2. Fotokopi rekening bank atas nama lembaga. 3. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga. 4. Dokumen administrasi lain yang dibutuhkan sebagai kelengkapan proposal. 8
E. Dana dan Pemanfaatannya Dana Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra tahun 2016 sebesar Rp 2.500.000.000,(Dua miliar lima ratus juta rupiah) untuk mendanai 50 organisasi mitra @ Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan rincian pemanfaatan dana sebagai berikut: No. 1.
2.
Komponen yang Dibiayai Manajemen sekretariat lembaga organisasi mitra (ATK, bahan habis pakai, dll.) Penyelenggaraan kegiatan
Proporsi Biaya 5%
Jumlah
100%
95%
F. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Bantuan 1. Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan sosialisasi program kepada dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan organisasi mitra terkait. Sosialisasi dilakukan dengan cara pertemuan, penyebarluasan petunjuk teknis, dan web: www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas. 2. Pengajuan proposal Organisasi mitra yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal (sesuai format terlampir). Proposal dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan alamat:
9
Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Proposal ditembuskan kepada pimpinan pusat organisasi mitra yang relevan. Proposal diterima paling lambat tanggal 30 Juni 2016. Proposal yang diterima setelah tanggal tersebut dapat diproses lebih lanjut apabila kuota bantuan masih tersedia. 3. Penilaian Proposal Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai. Aspek yang dinilai terdiri atas: a. Administrasi b. Teknis/substansi Apabila diperlukan calon penerima bantuan yang telah lolos penilaian administrasi dan teknis akan dilakukan verifikasi. 4. Penetapan Lembaga dan Pencairan Dana Bantuan Lembaga calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Direktur. 5. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib menandatangani perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan bantuan.
10
6. Pencairan dana Naskah perjanjian kerjasama dan kelengkapan dokumen administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Dana akan ditransfer langsung ke rekening lembaga melalui bank penyalur. Jika terjadi perubahan rencana anggaran belanja (RAB) dalam pelaksanaan kegiatan, pimpinan organisasi mitra yang bersangkutan harus mengajukan perubahan/ addendum RAB kepada PPK Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan.
G. Peran Pemerintah 1. Pemerintah Pusat Peran pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: a. menyusun petunjuk teknis bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra; b. melakukan sosialisasi; c. membentuk tim penilai proposal; d. melakukan penilaian proposal yang diajukan lembaga; e. melakukan penetapan penerima bantuan; f. melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dan memberikan pembekalan pelaksanaan program bagi penerima bantuan; g. melakukan pencairan dana ke rekening lembaga; dan h. melakukan monitoring dan evaluasi program. 11
2. Pemerintah Provinsi Peran pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi) meliputi: a. melakukan sosialisasi bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra di daerahnya; b. memberikan rekomendasi proposal bagi organisasi mitra di tingkat provinsi setelah dilakukan pengecekan kelengkapan lembaga pengusul; c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota Peran Pemerintah kabupaten/kota (dinas pendidikan) meliputi: a. melakukan sosialisasi bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra di daerahnya; b. memberikan rekomendasi proposal bagi organisasi di tingkat kabupaten/kota setelah dilakukan pengecekan kelengkapan lembaga pengusul; c. membantu memberikan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program.
H. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta integritas Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka: a. Organisasi mitra penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. Direktur, semua pejabat dan staf Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun; 12
2. Pernyataan Kesanggupan Organisasi mitra menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan penguatan kapasitas organisasi mitra dan sebagai syarat kelengkapan administrasi (format surat pernyataan kesanggupan terlampir). 3. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima. I. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, maka organisasi mitra penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang meliputi: 1. Laporan Awal Organisasi mitra yang sudah menerima dana bantuan dalam rekeningnya wajib menyampaikan laporan awal maksimal 1 (satu) minggu setelah dana bantuan masuk ke rekening (Format terlampir). Laporan dilampiri fotokopi bukti penerimaan transfer dana dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 2. Laporan Pertanggungjawaban (Laporan akhir) Organisasi mitra menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan kepada PPK Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan maksimal 2 (dua) minggu) setelah pelaksanaan kegiatan selesai (Format terlampir). Laporan dilampiri dengan: a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; b. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan; 13
c. Surat penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; d. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan; e. Foto dan dokumentasi kegiatan (hard dan soft copy); f. Daftar peserta kegiatan; g. Hasil kegiatan (model, resume hasil kegiatan). 3. Sanksi Organisasi mitra penerima bantuan yang melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan usulan yang disepakati dan perjanjian kerjasama serta tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: a. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas Negara; b. Diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan; c. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
14
BAB IV
PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program bantuan penguatan kapasitas organisasi mitra dilihat dari: 1. Tersalurnya dana bantuan ke 50 organisasi mitra. 2. Adanya laporan penyelenggaraan kegiatan penguatan kapasitas organisasi mitra terkait dengan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan serta pemanfaatan dananya yang tepat waktu, sesuai materi, dan sesuai penggunaan. 3. Meningkatnya kemampuan pengelola organisasi mitra dalam membina dan mengembangkan lembaga penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan di masa mendatang. 4. Tidak ada penyimpangan atau penyelewengan dana bantuan.
B. Supervisi dan Monitoring Pengendalian mutu terhadap pelaksanaan program penguatan kapasitas organisasi mitra dilakukan dengan cara supervisi dan monitoring oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, atau UPT pendidikan masyarakat. Aspek yang disupervisi dan dimonitor meliputi jadwal, materi, narasumber, dan aspek kegiatan lain sebagaimana 15
yang telah penyelenggara.
16
direncanakan
oleh
organisasi
mitra
BAB V
PENUTUP Sebagaimana telah dikemukakan di bagian Pendahuluan, penyusunan Petunjuk Teknis Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 dimaksudkan sebagai acuan/panduan bagi berbagai pihak terkait agar memperoleh gambaran dan pemahaman dalam mengajukan, memproses, menggunakan, dan mempertanggungjawabkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ada hal-hal yang masih meragukan dan/atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut, pembaca dapat menghubungi dan/atau membaca laman resmi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui alamat sebagai berikut: Subdirektorat Kelembagaan dan Kemitraan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemdikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta 10270 Telepon (021) 5725501 Laman: http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas Semoga Petunjuk Teknis ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini,
17
akan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran atau surat resmi Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
18
Lampiran 1. Format Proposal Contoh Format Cover Proposal Proposal Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra
Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Diajukan Oleh Nama Lembaga
: ………………………………………………………
Alamat Lembaga •
Jalan
:
•
Nomor
:
•
Desa/Kel*)
:
•
RT/RW
:
•
Kecamatan
:
•
Kabn/Kota*)
:
•
Provinsi
:
•
Alamat email :
•
Telp/HP
: 19
Format Rekomendasi KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*) ================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : .................................................................. Jabatan : .................................................................. Alamat : .................................................................. Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ……………………………………………………..……..... Ketua Lembaga : …………………………………………....................... Alamat Lembaga : ................................................................... No. Tlp./HP/Faxs : .................................................................. Adalah benar merupakan organisasi mitra yang memiliki kredibilitas dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, dan dianggap layak mengajukan bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................................................... 2016 Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota*)
(...........................................) 20
Format Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama ketua lembaga
:
Nama lembaga
:
Alamat lembaga
:
No. Telp / HP
:
Kami sanggup melaksanakan program bantuan penguatan kapasitas kelembagaan organisasi mitra tahun 2016 sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa adanya.
………………..... 2016 Yang menyatakan
(
21
)
Format Isi Proposal PROPOSAL BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAN ORGANISASI MITRA Dengan hormat, dengan ini kami mengusulkan bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan sebagai berikut: A. Identitas Lembaga 1.
Nama Lembaga
…………………………………….
2.
SK Pengukuhan/ Kepengurusan Organisasi (bukti dilampirkan) Tahun Pendirian Lembaga
No. ……………………………..
No. ………………………………
7.
Akte Notaris Lembaga (bukti dilampirkan) Status Kependudukan Ketua (bukti KTP dilampirkan) Rekomendasi dari dinas pendidikan (bukti dilampirkan) Alamat:
8. 9.
Kecamatan Kabupaten/Kota
Jalan……………………………. ................................... ……………………………………. …………………………………….
10.
Provinsi
…………………………………...
11.
Nomor HP/Telp
…………………………………...
3. 4. 5. 6.
22
……………………………………
No. ……………………………… No. ……………………………..
B. Daftar Pengurus Inti No 1.
Nama
Jabatan dalam lembaga
HP/Telp.
2. 3. C. Program Kerja Lembaga Tahun 2016 Output/ Penanggung Rincian No. Hasil Jawab Kegiatan Kegiatan 1. 2. 3.
Sumber Waktu Dana Pelaksanaan
D. Rencana Anggaran Biaya No.
Kegiatan
A.
Kegiatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ Manajemen/Kesekretariatan ATK, bahan Penggunaan dan penggandaan laporan Jumlah
B.
Volume
23
Harga Satuan
Jumlah
50.000.000
Demikian proposal kami, sebagai pelengkap proposal kami lampirkan: 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan; 2. Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program; 3. Fotokopi legalitas lembaga (Akta Notaris/SK Pengukuhan/Kepengurusan organisasi); 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Ketua Lembaga/ Penanggungjawab 5. Fotokopi rekening bank a.n. Lembaga 6. Fotokopi NPWP a.n. Lembaga Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih. ...................................... 2016 Ketua Lembaga,
(
24
)
Lampiran 2: Fakta Integritas (disampaikan pada saat penandatanganan perjanjian kerjasama) FAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ................................................................ Jabatan: Ketua Nama Lembaga:.................................................................. Alamat :.................................................................. dalam rangka penyelenggaraan bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 dengan ini menyatakan: 1. tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); 2. tidak akan melakukan praktik KKN; 3. tidak akan memberikan sesuatu yang berkaitan dengan urusan penyaluran dana bantuan yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi; 4. akan mengikuti proses penyaluran bantuan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; 5. akan menggunakan dana bantuan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama; 6. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif dan/atau dilaporkan secara pidana; dan
25
7.
menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ............................……2016 Yang Membuat Pernyataan ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000 M aterai
(...................................)
26
Lampiran 3: Format Laporan Awal LAPORAN AWAL DANA BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI MITRA TAHUN 2016 Yth. Direktur Bindiktara di Jakarta Yang bertandatangan di bawah ini: Nama lembaga : ……………………………………………………............... Alamat lembaga: …………………………………………………………......… Nama Ketua : ……….………………………………………………......... Telp./HP/Faks. : …………………………………………………………....... Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra Tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah diterima melalui nomor rekening lembaga ………………………....................……….. pada tanggal …………………. Sebesar Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). 2. Akan menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani pada tanggal ....... bulan ................. Tahun 2016. 3. Akan menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis.
27
Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ............................……2016 Yang Membuat Pernyataan ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000 M aterai
(…………..………………….) Lampiran: 1. Fotokopi rekening 2. Jadwal kegiatan
28
Lampiran 4: Format laporan Akhir LAPORAN AKHIR/PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN ORGANISASI MITRA TAHUN 2016 Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Oleh:
Nama lembaga
: …………………………………………….
Alamat lembaga
: …………………………………………….
•
Jalan
:
•
Nomor
:
•
Desa/Kel*)
:
•
RT/RW
:
•
Kecamatan
:
•
Kab/Kota*)
:
•
Provinsi
:
•
Alamat email
:
•
Telp/HP
: 29
Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Direktorat Bindikstara dengan lembaga ...................................., kami melaporkan sebagai berikut: A. Lembaga .......……………… (nama lembaga) telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah) B. Dana bantuan tersebut telah digunakan untuk mendanai kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi berupa kegiatan ...................................................... yang dilaksanakan dari tanggal ... s.d. ................. (laporan kegiatan ................................... terlampir). C. Rekapitulasi penggunaan dana bantuan adalah sebagai berikut:
30
No.
Uraian/Komponen yang Dibiayai
1.
Manajemen sekretariat organisasi: a. .................. b. .................
2.
Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi: a. ................ b. ............... c. ................
Biaya yang Digunakan (Realisasi)
Ket.
D. Permasalahan dan upaya pemecahan 1. Permasalahan yang ditemukan selama melaksanakan kegiatan: a. ................................................................... b. .................................................................. c. ................................................................... 2. Upaya pemecahan masalah yang telah dilakukan: a. ................................................................... b. .................................................................. c. ................................................................... Demikian laporan pertanggungjawaban kami.
.......................................... 2016 Ketua Lembaga,
(
)
Lampiran: 1. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana 2. Surat pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan 3. Surat pernyataan menyimpan bukti pengeluaran 4. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak 5. Bukti setor ke rekening Kas Negara (dalam hal terdapat sisa dana bantuan) 6. Foto dan dokumentasi kegiatan 7. Laporan kegiatan
31
( KOP SURAT LEMBAGA ) ===================================================== DAFTAR PERHITUNGAN DANA AWAL, PENGGUNAAN, DAN SISA DANA No.
Rincian Penggunaan *)
1.
Manajemen Sekretariat Lembaga Organisasi mitra a. .................. b. ................. Peningkatan kapasitas pengelola Organisasi a. ................ b. ............... c. ................
2.
Usulan
Penggunaan/ Realisasi
50.000.000 Jumlah Saldo Akhir
Ket *) Tuliskan detail kegiatan yang dibiayai ........................... 2016 Mengetahui Ketua,
( 32
Bendahara,
)
(
)
Sisa
(KOP SURAT LEMBAGA) ===================================================== SURAT PERNYATAAN TELAH MENYELESAIKAN PEKERJAAN Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan dalam lembaga : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa kami telah melaksanakan kegiatan ................................ pada tanggal ............................... di .................................................. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan proposal dan perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani dengan hasil baik. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.
.... ............................... 2016 Ketua ..................................
(
33
)
( KOP SURAT LEMBAGA ) ===================================================== SURAT PERNYATAAN MENYIMPAN BUKTI PENGELUARAN
Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Alamat : Dengan ini menyatakan bahwa kami: 1. 2. 3.
Bertanggung jawab atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima. Menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran yang telah dilaksanakan. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab.
.......................... ..... 2016 Ketua ........................
( 34
)
(KOP SURAT LEMBAGA) ===================================================== SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
Yang bertandatangan di bawah ini : Nama Pimpinan/Ketua: ............……………………………...................... Alamat lembaga: ……………………………………………....................…….. ....................................................................................................... Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra. Apabila dikemudian hari, atas penggunaan dana bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra tersebut di atas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Organisasi Mitra disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
35
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya. ............................……2016 Pimpinan/Ketua ....................... ttd dan cap stempel + materai Rp6.000,M aterai
(…………..………………….)
36
Lampiran 5: Format:
Tata Cara Pengembalian dan Contoh Format Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)
Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: 1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewati tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat. 2. Pengisian formulir harap mengikuti kode-kode pengisian yang telah ditentukan, dengan beberapa keterangan berikut: - Isian jumlah setoran diisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; - Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; - Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; - Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut: 37
-
SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; - Bukti penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN 5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan bukti penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi bukti penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP
38
Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Lembar
1
Untuk
BENDAHARA PENGELUARAN
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .......................................................................................... A. 1. NPWP wajib setor/Bend
:
2. Nama Wajib setor/Bend
:
.................................................................... ...................
3. Alamat
:
.................................................................... ................... ............ ....................................................... ...................
B. 1. Kementerian/Lembaga
:
.................................................... ...................
2. Unit Organisasi Eselon I
:
..................................................... ...................
3. Satuan Kerja
:
....................................... ...................
4. Fungsi/Subfungsi/Program
:
..................... ...................
5. Kegiatan/Subkegiatan
:
......................... ...................
6. Lokasi
:
................................................ ...................
C. MAP dan Uraian Penerimaan
:
....................................... ...................
D. Jumlah Setoran
: Rp. ..................... ............................................................
Dengan Huruf
:
.................................................................................. ..................................................................................
PERHATIAN Untuk Keperluan: Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini
............, Tanggal ..........................
Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ....................................................
...................................................... NIP. ..............................................
Tanda Tangan ............................................... Nama Terang ...............................................
39
Surat Setoran Bukan Pajak KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Lembar Untuk
WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .......................................................................................... A. 1. NPWP wajib setor/Bend
:
2. Nama Wajib setor/Bend
:
.................................................................... ...................
3. Alamat
:
.................................................................... ................... ............ ....................................................... ...................
B. 1. Kementerian/Lembaga
:
.................................................... ...................
2. Unit Organisasi Eselon I
:
..................................................... ...................
3. Satuan Kerja
:
....................................... ...................
4. Fungsi/Subfungsi/Program
:
..................... ...................
5. Kegiatan/Subkegiatan
:
......................... ...................
6. Lokasi
:
................................................ ...................
A. MAP dan Uraian Penerimaan
:
....................................... ...................
B. Jumlah Setoran
: Rp. ..................... ............................................................
Dengan Huruf
:
.................................................................................. ..................................................................................
C. Surat Penagihan (SPN) atau Surat
: Nomor ......................Tanggal: .........................................
Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)
: KPPN
..........................................................
PERHATIAN Untuk Keperluan: Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini Diterima oleh:
40
............, Tanggal ..........................
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ....................................................
...................................................... NIP. ..............................................
Tanda Tangan ............................................... Nama Terang ...............................................
Lampiran 6: Format Buku Kas Umum Buku Kas Umum Bantuan Nama Lembaga Alamat Lengkap Tanggal Penerimaan Tahun Anggaran Tgl 1
Nomor Kode 2
Nomor Bukti 3
: : : : : Uraian 4
Penerimaan 5
Pengeluaran 6
…………………., 2016 Mengetahui Ketua Lembaga
dibuat oleh: Bendahara
............................
........................
41
Saldo 7
Lampiran 7: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Bantuan : Nama Lembaga : Alamat Lengkap : Tanggal Penerimaan : Tahun Anggaran :
No. 1
Tgl. 2
Jenis Pajak
Nomor Bukti
Uraian
3
4
PPN 5
PPh 21 6
PPh 22 7
PPh 23 8
Jumlah
Ket
9
10
……………………, 2016 Mengetahui Ketua lembaga
.............................
42
dibuat oleh: Bendahara
........................
Di terbi tka n ol eh:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Gedung E Lt. 8 Kompl eks Kemdikbud , Jl . Jend. Sudi rma n Sena ya n - JAKARTA 10270 http://www.pa ud-di kma s .kemdi kbud.go.id/bi ndi kma s ema i l : s ubdi tkemi tra a nda nkel emba ga a n@gma i l .com
43
