Petunjuk Teknis Bantuan Sarana SKB dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Era globalisasi pendidikan telah menciptakan babak baru persaingan dalam menciptakan manusia yang terdidik dalam memasuki dunia kerja/dunia usaha. Masyarakat tidak hanya mendapatkan pendidikan sebagai syarat wajib pendidikan dasar namun juga mendapatkan pendidikan bermutu yang mampu mengantarkan masyarakat yang cerdas dan kompeten. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus senantiasa berupaya mencari pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan semua masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan sebaran kelembagaan pendidikan nonformal, dan memfasilitasi programprogram dengan berbagai variasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan diantaranya dengan memfokuskan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan di daerah marginal, menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yang bermutu dan berbasis pada vokasi/kejuruan, memberikan bantuan peningkatan mutu kelembagaan, meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, meningkatkan peran organisasi mitra dalam mendukung dan menggerakkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, memfasilitasi tumbuhnya taman bacaan masyarakat, serta melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berkelanjutan melalui berbagai strategi dengan memperkuat unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. iii
Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi penyelenggaraan program, menata kelembagaan penyelenggara program, dan kerja keras guna meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu aset pendidikan nonformal perlu didorong untuk dapat memperluas dan meningkatkan layanan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang bermutu. Komitmen SKB untuk menjadi salah satu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat perlu didukung, salah satunya melalui peningkatan sarana lembaga. Untuk itu partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam program bantuan pembangunan SKB ini diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar dapat terwujud SKB sebagaimana diharapkan.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,
Harris Iskandar NIP. 196204291986011001
iv
KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal. Lembaga milik pemerintah daerah ini, perlu senantiasa terus ditingkatkan jangkauan dan mutu pelayanannya kepada masyarakat, sehingga makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang bermutu, setiap SKB diharapkan dapat menjadi pusat percontohan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Untuk itu, pemerintah mendorong SKB sebagai mitra pemerintah agar, (1) memperkuat dan makin mendekatkan pelayanan berbagai program pendidikan nonformal, (2) menjadi pusat inovasi dan percontohan penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan nonformal, khususnya penerapan model-model pendidikan nonformal, (3) bagian dari motor penggerak penyelenggara pendidikan keaksaraan untuk menuntaskan pemberantasan buta huruf, (4) memberikan pendidikan alternatif wajib belajar pendidikan dasar melalui program kesetaraan, (5) memberikan pelayanan pendidikan keterampilan, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang berbasis pada potensi dan keunggulan local, (6) sebagai examination center (tempat ujian pendidikan nonformal) baik nasional maupun internasional di tingkat kabupaten/kota, dan (7) penyelenggara berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, v
khususnya dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bantuan sarana SKB ini diberikan dalam bentuk sarana pembelajaran agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh SKB sehingga benar-benar dapat memfungsikan SKB sebagai satuan pendidikan yang melayani program-program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan. Dengan adanya bantuan sarana ini diharapkan dapat membangkitkan kembali SKB sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
vi
DAFTAR ISI
Sambutan ___________________________________________ iii Kata Pengantar ______________________________________ v Daftar Isi ____________________________________________ vii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang ________________________________ 1 B. Dasar Hukum __________________________________ 3 C. Tujuan Bantuan Sarana Satuan Pendidikan SKB _____ 4 BAB II PROGRAM BANTUAN SARANA SKB A. Ruang Lingkup Bantuan Sarana SKB _______________ 1) Pengertian _________________________________ 2) Tujuan Program ____________________________ 3) Sasaran ___________________________________ B. Hasil yang Diharapkan __________________________
5 5 5 5 5
BAB III BANTUAN PENATAAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB A. Tujuan Bantuan ________________________________ 6 B. Sasaran dan Kriteria ____________________________ 6 C. Persyaratan ___________________________________ 7 D. Dana dan Pemanfaataannya _____________________ 7 E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran ____________ 9 F. Peran Pemerintah _____________________________ 11 G. Akuntabilitas Pengelolaan _______________________ 12 1) Pakta Integritas _____________________________ 12 2) Pernyataan Kesanggupan ____________________ 12 3) Pertanggungjawaban Mutlak _________________ 12 H. Pelaporan ____________________________________ 13 vii
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator keberhasilan__________________________ 15 B. Supervisi dan Monitoring _______________________ 15 BAB VI PENUTUP _____________________________________ 16 LAMPIRAN __________________________________________ 18 1. Lampiran 1 Format Usulan 2. Lampiran 2 Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab/Kota 3. Lampiran 3 Pakta Integritas 4. Lampiran 4 Usulan 5. Lampiran 5 Format Laporan Awal 6. Lampiran 6 Format Sistematika Laporan 7. Lampiran 7 Format Buku Kas Umum 8. Lampiran 8 Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak 9. Lampiran 9 Format Surat Pernyataan Kesanggupan 10.Lampiran 10 Format Surat Pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) 11.Lampiran 11 Format Surat Pernyataan tanggungjawab belanja (SPTJB) 12.Format Surat Serah Terima Barang 13.Lampiran 12 Daftar Perhitungan dana awal, penggunaan, dan sisa dana
viii
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, pasal 1, angka 8 menyatakan bahwa program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Dalam melaksanakan layanan tersebut dilakukan melalui lembaga satuan pendidikan nonformal dalam hal ini PKBM dan Satuan PNF sejenis. Data buta aksara tahun 2014 usia 15-59 tahun berjumlah 6.007.486 orang atau 3,76 persen. Sepanjang tahun 2014 pemerintah berhasil mengentaskan sebanyak 157.920 orang buta aksara. Penduduk buta aksara ini tersebar di berbagai daerah, terutama di 25 kabupaten terpadat buta aksara. Kabupaten tersebut adalah Jember, Bojonegoro, Sampang, Situbondo, Banyuwangi, Sumenep, Tuban, Pasuruan, Malang, Probolinggo, Bangkalan, dan Pamekasan (Jawa Timur); Indramayu, Bogor, Bekasi, Karawang, dan Cirebon (Jawa Barat); Lebak (Banten); Brebes (Jawa Tengah); Lombok Tengah dan Lombok Barat (NTB); Toraja Utara (Sulawesi Selatan); serta Puncak Jaya, Deiyai dan Mamberamo Tengah (Papua). 1
Berdasarkan data Pusat Data dan Statistik Pendidikan tahun 2014/2015 anak putus sekolah SD sebanyak 176.909, putus sekolah SMP sebanyak 85.000, putus sekolah SMA sebanyak 68.219 dan putus sekolah SMK sebanyak 86.282. Data ini menunjukkan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan salah satu solusi bagi mereka. Program keaksaraan dan kesetaraan antara lain diselenggarakan oleh satuan pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Lembaga ini perlu disiapkan mutu penyelenggaraannya, agar program keaksaraan dan kesetaraan ini juga meningkat mutunya. Satuan Pendidikan SKB dapat melaksanakan program pendidikan keaksaraan baik keaksaraan dasar (program pemberantasan buta aksara) maupun keaksaraan lanjutan dan program Kesetaraan paket A,B dan C, kursus, dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Untuk dapat meningkatkan kualitas layanan pembelajaran, diperlukan sarana belajar dan sarana pendukung lainnya yang memadai. Berdasarkan evaluasi dan pendataan yang telah dilakukan oleh Direktorat pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan melalui penilaian kinerja lembaga pendidikan nonformal ternyata kondisi saat ini menunjukkan masih banyak Satuan Pendidikan SKB yang belum memiliki sarana yang memadai. Sarana kurang memadai dalam hal jumlah sarana yang tidak seimbang dengan jumlah peserta didik, dalam hal jenis sarana dan kebutuhan belajar , disebabkan faktor ketersediaan maupun karena sudah tidak layak pakai. Bantuan sarana ini merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan sarana lembaga sehingga dapat memberikan layanan kepada peserta didik secara maksimal. 2
B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan; 3. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010; 4. Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 sebagai Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP); 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara; 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019; 7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga; 10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 190/PMK.05/2012 tentang Tatacara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pedoman umum pengelolaan 3
12.
13.
14.
15.
dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial di lingkungan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 11 tahun 2015 tentang Struktur organisasi Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA023.05.1.666866/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan perubahannya.
C. Tujuan Petunjuk Teknis 1. Untuk memberikan informasi dukungan pemerintah terhadap SKB yang berubah menjadi satuan pendidikan. 2. Untuk memberikan gambaran tentang bantuan sarana bagi SKB bagi pemangku kepentingan dan SKB yang sudah berubah menjadi satuan pendidikan
4
BAB II
PROGRAM PENATAAN SARANA SATUAN PENDIDIKAN SKB
A. Ruang Lingkup Program Penataan Sarana SKB 1) Pengertian Bantuan Bantuan Penataan Sarana Satuan Pendidikan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah upaya peningkatan kualitas dan kapasitas satuan pendidikan nonformal yang meliputi sarana prasarana, sumber daya manusia dan manajemen/tata kelola menuju satuan PNF yang memenuhi standard nasional. Penataan sarana satuan pendidikan SKB dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2016 penataan sarana satuan pendidikan SKB dititik beratkan kepada penataan sarana sekretariat dan sarana pembelajaran.
2) Tujuan Program Tujuan program Penataan Sarana Satuan Pendidikan SKB adalah untuk memenuhi dan melengkapi kebutuhan lembaga atas sarana secretariat dan sarana pembelajaran.
3) Sasaran Penerima bantuan penataan sarana adalah SKB yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal dan SKB yang berkomitmen untuk menjadi Satuan Pendidikan. 5
4) Program Penataan Sarana Satuan Pendidikan SKB a. Sarana Sekretariat/administrasi kantor 1) Peralatan/perlengkapan kantor (office Supplies): mesin-mesin kantor (office Mechine) Mesin-mesin kantor (office mechine) adalah alat untuk digunakan untuk menghimpun, mencatat, mengolah bahan bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Contoh: komputer, printer laserjet, LCD projector (liquid Crystal Display), TV monitor LED 32’, scanner, DVD Player, Kamera Digital dan Video. 2) Mesin Komunikasi Kantor Mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik dilingkungan organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Contoh: telepon, intercom, faksimili, dan pesawat telepon, dll. 3) Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang terbuat dari bahan dasar kayu atau bes untuk membantu pelaksanaan tugas pekerjaan kantor. Contoh: Meja, kui, rak buku, lemari, filling cabinet, papan tulis, papan data, papan nama, papan pengumuman, dll. b. Sarana Pembelajaran Sarana pembelajaran merupakan sarana yang langsung mendukung proses pembelajaran. Sarana pembelajaran terdiri atas: meja dan kursi pembelajaran, papan tulis, lemari dan rak buku, alat praktik keterampilan, alat peraga. Sarana pembelajaran bukanya yang dipergunakan oleh
6
peserta didik, tetap juga oleh tutor dalam merancang encana pembelajaran.
B. Hasil yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dri kegiatan penataan sarana satuan pendidikan SKB ini adalah: 1. Terpenuhinya kebutuhan sarana secretariat dan pembelajaran di SKB/satuan dari SKB yang berkomitmen menjadi satuan pendidikan 2. Meningkatnya mutu layanan pemebelajaran pendidikan keaksaraan dan kesetaraan 3. Meningkatkannya mutu layanan administrasi SKB satuan pendidikan dan yang berkomitmen menjadi satuan pendidikan.
7
BAB III BANTUAN SARANA BAGI SKB A. Pengertian Bantuan 1. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi criteria bantuan social yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/nonpemerintah (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015). 2. Bantuan sarana SKB adalah pemberian sejumlah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada SKB untuk dibelanjakan dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana secretariat dan pembelajaran.
B. Tujuan bantuan sarana bagi SKB 1. Meningkatkan kemampuan SKB penyelenggaraa pendidikan kekasaraan dan kesetaraan dalam memberikan layanan pembelajaran keapda masyarakat. 2. Meningkatkan mutu proses pembelajaran dengan memberikan dukungan sarana praktek yang memadai. 3. Memperbaharui sarana pembelajaran di SKB penyelenggara pendidikan keaksaraan dan kesetaraan sehingga sesuai dengan standard kelembagaan.
C. Sasaran dan Kriteria 8
Sasaran penerima dana bantuan sarana adalah SKB yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal dan yang berkomitmen untuk menjadi satuan pendidikan. Adapun Kriteria penerima dana sarana SKB: 1. Memiliki legalitas berupa SK Bupati/Walikota. 2. Diutamakan memiliki program keaksaraan dan kesetaraan 3. Ruang belajar dan ruang secretariat/Tata Usaha 4. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama lembaga 5. Memperoleh rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. D. Persyaratan Lembaga yang akan mengusulkan bantuan sarana bagi SKB harus membuat proposal dan memenuhi persyaratan: 1. Memiliki Rekomendasi dari Dinas Pendidikan 2. Memiliki Rekening atas nama SKB 3. Memiliki NPWP atas nama SKB E. Dana dan Pemanfaatannya Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan mengalokasikan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) untuk 100 paket dengan satuan biaya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dana tersebut diperuntukkan semata-mata untuk membiayai penyediaan sarana lembaga yang proporsi alokasi peruntukan bantuannya ditetapkan sebagai berikut: No Komponen Sarana 1 Sarana Sekretariat Kantor: Sesuai dengan hasil analisis kebutuhan lembaga
Ket Maks 25% 9
2
3
Sarana Pembelajaran: Sesuai dengan prioritas kebutuhan berdasarkan analisis kebutuhan pembelajaran dan keterampilan Manajemen: ATK, Penggandaan dan pengiriman laporan
Min 70%
Maks 5%
F. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran 1. Sosialisasi Bantuan Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Ditjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud RI menyusun Juknis dan melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten/kota dan lembaga. Sosialisasi dapat berupa pertemuan, penyebarluasan brosur/media cetak dan melalui web; www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas
2. Pengajuan Proposal Satuan Pendidikan SKB yang memenuhi syarat dapat mengajukan proposal (sesuai format terlampir) dengan terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan kabupaten/kota dan dikirim ke Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan tembusan ke dinas pendidikan Kab/Kota setempat yang ditujukan kepada : Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Ditjen PAUD dan Dikmas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Perkantoran Kemendikbud, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta
10
3. Penilaian Proposal dan Verifikasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai yang bertugas menilai proposal. Aspek yang dinilai : a. Administrasi b. Teknis Apabila diperlukan calon penerima bantuan yang telah lolos penilaian administrasi dan teknis akan dilakukan verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan visitasi ke lembaga atau konfirmasi melalui dinas pendidikan/UPT PAUD Dikmas/Lembaga Mitra terkait.
4. Penetapan Lembaga Calon Penerima Bantuan Lembaga calon penerima bantuan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen yang diketahui oleh Direktur.
5. Penandatanganan Akad Kerjasama Lembaga yang sudah ditetapkan sebagai penerima bantuan wajib menandatangani akad kerjasama tentang pelaksanaan bantuan.
6. Pencairan Dana Naskah akad kerjasama dan kelengkapan dokumen administrasi (NPWP, Nomor Rekening dan kuitansi) dijadikan dasar untuk melakukan pencairan dana ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III. Dana akan ditransfer langsung ke rekening lembaga. Lembaga yang telah menerima dana bantuan segera melaksanakan pengadaan sarana maksimal 2 (dua) minggu sejak dana masuk rekening lembaga. Lembaga penerima bantuan membayar pajak dari sarana yang dibeli sesuai dengan peraturan yang berlaku. 11
G. Peran Pemerintah 1. Pemerintah Pusat Peran pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meliputi: a. menyusun petunjuk teknis program penataan kelembagaan satuan PNF; b. melakukan sosialisasi; c. melakukan penilaian proposal yang diajukan lembaga; d. melakukan penetapan penerima bantuan; e. melakukan penandatanganan akad kerjasama dan memberikan pembekalan pelaksanaan program bagi penerima bantuan; f. melakukan monitoring dan evaluasi program. 2. Pemerintah Provinsi Pemerintah provinsi berperan: a. melakukan sosialisasi program penataan kelembagaan satuan PNF di daerahnya; b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program. 3. Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah kabupaten/kota berperan: a. Melakukan sosialisasi program penataan kelembagaan satuan PNF di daerahnya; b. Memberikan rekomendasi proposal setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kepastian kelayakan lembaga pengusul; c. Membantu memberikan supervisi dan pemantauan pelaksanaan program.
12
H. Akuntabilitas Pengelolaan 1. Pakta Integritas Ditjen PAUD dan Dikmas sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka: a. Lembaga penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Direktur, semua pejabat, dan staf Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun. 2. Pernyataan Kesanggupan Sanggup melakukan inventarisasi sarana yang diperoleh dari program bantuan dengan memberi label, nomor asset, membuat daftar inventaris, dan tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan ke pihak lain (format surat pernyataan kesanggupan terlampir). 3. Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga penyelenggara untuk menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima. Lembaga yang sudah menerima bantuan Sarana yang sejenis pada tahun ini dan tahun sebelumnya dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak diperkenankan mengakses bantuan ini.
13
I. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengadaan sarana, maka lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan yang meliputi: a. Laporan Awal Lembaga yang sudah menerima dana bantuan dalam rekeningnya wajib menyampaikan laporan awal yang menjelaskan bahwa dana bantuan telah masuk ke rekening lembaga dan siap melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan dilampiri fotokopi bukti penerimaan transfer dana dan jadwal pelaksanaan pekerjaan. Laporan awal disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah dana masuk ke rekening dengan melampirkan bukti cetak/print.
b. Laporan Pertanggungjawaban Lembaga penerima dana bantuan setelah melaksanakan program wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang menjelaskan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan dan selesai 100%, laporan dilampiri dengan: a. Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi; b. Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani Ketua/Pimpinan penerima Bantuan; c. Foto (hard dan soft copy) barang yang dibeli; d. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; e. Surat Penyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan; f. Bukti setor ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa bantuan; dan 14
Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengadaan barang selesai dilaksanakan.
J. Sanksi Lembaga penerima bantuan yang melaksanakan/ mengadakan barang tidak sesuai dengan usulan yang disepakati dari Perjanjian Kerjasama serta tidak menyampaikan laporan akhir sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: 1. Mengembalikan bantuan yang telah diterima ke Kas Negara; 2. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan; 3. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam rentang waktu tertentu. Setelah pengadaan sarana SKB dilakukan oleh pengelola lembaga, selanjutnya pengelola lembaga diwajibkan: 1. Melakukan pencatatan status keberadaan sarana dan mengirimkan laporan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota setempat; 2. Melakukan pencatatan inventaris sarana dalam buku inventaris lembaga, tidak cukup hanya dalam soft copy (komputerisasi) 3. Membuat label dari bahan yang memiliki daya tahan lama (permanen) dan terbaca dengan jelas.. 4. Label sarana harus membubuhkan tulisan pada fisik luar sarana. 5. Tulisan dalam label menjelaskan sumber pengadaan, tahun perolehan, kodefikasi barang.
15
Contoh tulisan dalam label:
Nama Lembaga:
Nomor: Sumber Bantuan Pemerintah: Ditbindiktara Ditjen PAUD-Dikmas Kemendikbud Keterangan : Nama lembaga : Tuliskan nama lembaga penerima Nomor: Komponen Sarana 01/a: Jenis Sarana;/1: Nomor urut sarana sesuai jumlah sarana yang diadakan (nomor 1 s.d seterusnya)/2016 : Tahun pengadaan sarana.
16
BAB IV PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan program sarana bagi SKB yaitu: 1. Dana program Bantuan sarana bagi SKB sebanyak 100 paket dapat tersalurkan semua. 2. Adanya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana pembelajaran di SKB sesuai dengan kebutuhan yang berkaitan dengan proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan kualitas sarana pembelajaran. 3. Terjadinya peningkatan kualitas SKB, yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan saran pembelajaran, sehingga mampu menjadi lembaga yang sesuai dengan. 4. Tidak ada penyelewengan atau penyalahgunaan dana.
B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin pelaksanaan pemberian bantuan diadakan supervisi dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan/atau institusi terkait lainnya. Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain: 1. Jarak antara dana cair dengan waktu pembelanjaan 2. Kesesuaian barang yang dibeli dengan usulan yang telah disetujui (baik jenis maupun jumlahnya) 3. Dokumen pengadaan 4. Pertanggungjawaban dan pelaporan
BAB V
17
PENUTUP
Kegiatan pendidikan masyarakat tidak akan pernah berhenti selama masih ada partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Pembinaan Pendidikan keaksaraan dan kesetaraan menyusun Petunjuk teknis ini untuk memberikan panduan kepada para pemangku kepentingan yang ingin mengajukan permohonan bantuan sarana bagi SKB tahun anggaran 2016. Demikian halnya, tim penyusun berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memperoleh manfaat dari petunjuk teknis pengajuan dan pengelolaan bantuan peningkatan sarana lembaga pendidikan nonformal ini. Akhirnya, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan lebih terbantu apabila para pengguna berkenan memberikan masukan membangun guna menyempurnakan petunjuk teknis semacam ini di tahun tahun yang akan datang. Kami juga mengapresiasi dan merespon para penguna yang memerlukan penjelasan dan/atau keterangan lebih lanjut berkaitan dengan petunjuk teknis ini. Koresponden tertulis kami layani melalui alamat Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kompleks Kantor Kemdiknas, Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal SudirmanSenayan, Jakarta, 10270, telepon (021) 5725502. Informasi lebih lanjut juga dapat diperoleh melalui laman kami di alamat: http://www.pauddikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas 18
Lampiran 1 : Format Proposal
PROPOSAL BANTUAN SARANA BAGI SKB Tahun 2016 Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Diajukan Oleh Nama Lembaga Alamat Lembaga • Jalan • Nomor • Desa/Kel*) • RT/RW • Kecamatan • Kab/Kota*) • Provinsi • Alamat email • Telp/HP
: ……………………………………………………… : : : : : : : : :
19
Rekomendasi dari dinas pendidikan kab./kota KOP SURAT DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN/KOTA*) ================================================== SURAT REKOMENDASI Nomor: Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ........................................................................ Jabatan : ......................................................................... Alamat : ....................................................................... Dengan ini menyatakan bahwa: Nama Lembaga : ………………………………………………………………..…… Ketua Lembaga : .………………………………………….......................... Alamat Lembaga : ....................................................................... No. Tlp./HP/Faxs : ........................................................................ Adalah lembaga yang kredibel dan layak untuk mendapatkan bantuan Sarana bagi SKB Tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian rekomendasi i ni dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. ..................................................... 2016 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota*) ......................
(...........................................) *) coret yang tidak perlu
20
Format Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan program Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Sarana bagi SKB Tahun 2016
yang bertandatangan dibawah ini : Nama ketua lembaga
:
Nama lembaga
:
Alamat lembaga
:
No telp / Hp
:
Kami sanggup melaksanakan program bantuan Sarana bagi SKB tahun 2016 sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya untuk menjadikan periksa adanya.
………………., 2016 Yang menyatakan
(
)
21
ISI PROPOSAL A.
Identitas Lembaga
1
Nama Lembaga
2
Nomor Induk Lembaga (NILEM/NPSN) (bukti dilampirkan) Izin Operasional Lembaga (bukti dilampirkan)
3
………………………………………………… … No. …………………………………………….. No……………………………………………… . Tahun……………………………………… Pejabat Penerbit……………………… ………………………………………………… … …………………………………………………..
4
Tahun Pendirian Lembaga
5
Hasil Akreditasi lembaga
6
Hasil Penilaian Kinerja lembaga Akte Notaris Lembaga (bukti dilampirkan)
…………………………………………………..
8
Rekening Lembaga (bukti dilampirkan)
No……………………………………………… .
9
NPWP (bukti dilampirkan)
No……………………………………………… .
10 Alamat lengkap lembaga 11 Kecamatan
Jalan…………………………………………… ………………………………………………… … ………………………………………………… … ………………………………………………… … …………………………………………………
7
12 Kabupaten/Kota 13 Provinsi 14 Nomor HP/Telp
22
No……………………………………………… Nama Notaris ……………………………
B. No.
Sarana Prasarana Lembaga Pengusul yang Dimiliki saat ini Jenis Sarana
Keadaan
Keterangan
1
Luas Gedung Lembaga
Luas Tanah:……..........m² Luas Bangunan:….......m² Luas Sekretariat:......... m² Luas Ruang Belajar:..... m²
2
Jenis bangunan/Gedung lembaga
Gedung Perkantoran Rumah Ruko ....................................
3
Status Bangunan / Gedung Lembaga
4
Sarana Sekretraiat
Kondisi :
5
Sarana Pembelajaran/ Sentra
Meja & kursi ………....set Papan data ..............set Lemari/rak buku ......unit Printer ............….......unit Komputer ................unit ………………………………….. Papan tulis.................unit Kursi belajar..............unit LCD Proyektor...........unit ........................................
6
Daya dan Jasa
Listrik.............................. Watt Jaringan Internet.............Mbps
Kondisi : Stabil/tidak stabil
Milik sendiri Kontrak/sewa Pinjam .......................................
Bukti Kepemilikan/ penggunaan gedung
Kondisi:
23
C.
Program-program yang dilaksanakan (2 Tahun Terakhir)
No.
Nama Program
Tahun pelaksanaan
Jumlah Peserta didik
Sumber Dana
Lokasi
1.
……………………
……….
… orang
…………
………..
2.
……………………
……….
… orang
…………
………..
3.
……………………
……….
… orang
…………
………..
4.
……………………
……….
… orang
…………
………..
5.
……………………
……….
… orang
…………
………..
dst..
D.
Dukungan Mitra yang Dimiliki
1.
Nama Lembaga Mitra ……………………
Bentuk Kerjasama yang Dilaksanakan ……………………………………………
………….
2.
……………………
……………………………………………
………….
3.
……………………
……………………………………………
………….
4.
……………………
……………………………………………
………….
No.
Dst..
24
Tahun
E.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pengadaan Sarana Komponen, No. Jenis/Merk/ Spesifikasi Sarana Sarana Sekretariat
A.
Volume
Harga Satuan (Rp)
Total Harga (Rp)
1.
………………………
………………
……………….
…………….
2.
………………………
………………
……………….
…………….
3.
………………………
………………
……………….
…………….
………………
……………….
1.
Sarana Pembelajaran ………………………
………………
……………….
…………….
2.
………………………
………………
……………….
…………….
3.
………………………
………………
……………….
…………….
Dst. . 1
Manajemen
Dst. . B.
TOTAL
………………….,-
100.000.000,-
Catatan : Satu jenis barang maksimal Rp.50.000.000,Demikian usulan kami, sebagai pelengkap proposal ini kami lampirkan: 1. 2.
Fotokopi legalitas lembaga; Fotokopi izin operasional yang sudah dilegalissasi dinas pendidikan kabupaten/kota (masih berlaku);
25
3. 4. 5. 6.
Fotokopi NILEM/NPSN ; Fotokopi nomor rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga; Fotokopi nomor pokok wajib pajak (NPWP); dan Foto ruang sekretariat dan ruang belajar.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
............................................... 2016 Ketua Lembaga,
------------------------------
26
Lampiran 2: Contoh Pakta Integritas (Dilakukan pada saat akad kerjasama) PAKTA INTEGRITAS BANTUAN SARANA BAGI SKB Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Sarana bagi SKB pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); 2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan sarana bagi SKB ini; 3. Melaksanakan program secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program; 4. Apabila melanggar hal -hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. …………, (tgl, bln, thn) Pimpinan lembaga ...... Materai Rp. 6.000,-
Tanda Tangan, Stempel
…………………………………….
27
Lampiran 3: Format Laporan Awal Laporan Awal Yth. Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Di Jakarta Yang bertanda tangan di bawah ini, kami atas nama lembaga penerima bantuan Sarana bagi SKB Tahun 2016: Nama Lembaga : …………………………………………………………… Alamat Lembaga : …...………………………………………………………. …........………………………………………………… Nama Ketua :…...……………………………………….………….... Telp./HP/Faks. :…..……………………………………………….………. Dengan ini menyatakan sebagai berikut: 1. Dana penyelenggaraan bantuan Sarana bagi SKB tahun 2016 dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan telah diterima melalui nomor rekening lembaga ................ pada tanggal ...................... sebesar Rp.100.000.000,-(Seratus juta rupiah) 2. Akan menyelenggarakan dan melaksanakan bantuan sarana bagi SKB sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah kami tandatangani. 3. Akan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan sarana bagi SKB tahun 2016 sebagaimana telah diatur dalam buku Petunjuk Teknis. Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih. ....…………………….. 2016 Yang membuat pernyataan Tanda Tangan, Stempel (Ketua lembaga) Keterangan: Lampirkan fotokopi buku rekening yang memuat nilai bantuan diterima
28
Lampiran 4: Format Laporan Akhir/Pertanggungjawaban LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SARANA BAGI SKB Disampaikan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2016
Oleh: Nama Lembaga
: ………………………………………………………
Alamat Lembaga • • • • • • • • •
Jalan Nomor Desa/Kel*) RT/RW Kecamatan Kabn/Kota*) Provinsi Alamat email Telp/HP
: : : : : : : : :
29
Lampiran 5 : Format Laporan Pertanggungjawaban LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN Berdasarkan persetujuan atas proposal yang telah kami susun serta perjanjian kerjasama antara Dit. Bindikstara dengan pengelola ………………….. (nama lembaga), kami melaporkan seba gai berikut: A. Pengelola ……………… (nama lembaga) telah menerima dana melalui rekening dengan nomor ………….. sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) Dana tersebut kami gunakan untuk: No. Komponen Biaya 1. Sarana Sekretariat Kantor:
2.
Rp
Sarana Pembelajaran: -
3.
Rp
Rp Rp
Administrasi/ Manajemen: -
Rp
Total
Rp
Rp
B. Pelaksanaan Kegiatan 2. Pengadaan sarana dilaksanakan pada tanggal …. Sd …. 3. Barang yang dibeli dalam kondisi baik dan baru sesuai perjanjian kerjasama
30
C. Hasil Pelaksanaan Kegiatan 1) Hasil yang dicapai 2) Permasalahan dan Upaya Pemecahan a. Permasalahan: b. Upaya Pemecahan 1. 1. 2. 2. Demikian laporan Pertanggungjawaban ini kami sampaikan, terimakasih ....…………………….. 2016 Yang membuat pernyataan
Tanda Tangan, Stempel (Ketua lembaga D. Lampiran: Berita acara penyelesaian pekerjaan Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan Berita acara serah terima barang Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa anggaran Surat pernyataan menyimpan bukti pengeluaran Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal ini terdapat sisa bantuan Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) Foto (Hard dan Soft Copy) barang yang dibeli
31
Format: Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan dan ditandatangai oleh 2 (dua) orang saksi ( KOP SURAT LEMBAGA ) BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN Nomor : .........................
Tanggal : ................................
Tentang : Penyelesaian Pekerjaan Bantuan Sarana bagi SKB Pada hari ini. …… tanggal ……… bulan ........... tahun dua ribu enam belas telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan penyediaan pengadaaan Bantuan Sarana bagi SKB yang dilaksanakan dari tanggal ........ s.d ...... bulan ......... 2016. 1. Dasar Akad kerjasama nomor : ............................................. tanggal ............... bulan .................. 2016 2. Pelaksanaan : Kegiatan Bantuan Sarana bagi SKB dilaksanakan pada tanggal ......... s.d. ............... bulan .................. 2016 3. Kesimpulan hasil pelaksanaan pekerjaan : a. Pelaksanaan pekerjaan sesuai spesifikasi yang ditetapkan yaitu : No.
32
1.
Sarana Sekretariat Kantor
Proporsi Biaya Maks. 20%
2.
Sarana Pembelajaran/Sentra
Min. 75%
3.
Administrasi/ Manajemen
Maks. 5%
Komponen
b. Barang yang disediakan lengkap dan dalam kondisi baru. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pelaksana Ketua ........... .......................................
Saksi 1
Saksi 2
...................
...................
33
Lampiran: Berita Acara Serah terima Pekerjaan (BA-STP) Nomor : ......../................../2016 Tanggal : tanggal ........ Bulan ........ 2016 No
Unit
Barang
Volume
Harga
Total
Jumlah
Rp. 100.000.000
PIHAK PERTAMA
PIHAK KEDUA
……………………..
Drs. Cecep Suryana, MM NIP196505301992031003
34
Lampiran 11: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BA-STP) BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN (BA-STP) Nomor : ........../........../2016 Tanggal ...... bulan ...... 2016 Tentang : Serah terima hasil Pekerjaan Bantuan Sarana bagi SKB Tahun 2016 Pada hari ini ……. tanggal ……….. bulan …….. tahun dua ribu enam belas kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan Alamat NPWP
: : : :
………………………………… Ketua ……………………… .................................... …………………………………
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ………….. berkedudukan di …………….. selanjutnya di sebut PIHAK PERTAMA. Nama NIP Jabatan
Alamat
: Dra. Cecep Suryana, MM : 196505301992031003 : Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Satker Direkorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan : Kemdikbud. Gedung E Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan, Jakarta.
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direkorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan. Ditjen PAUD dan Dikmas, Kemdikbud berkedudukan di Jakarta. selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.
35
1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan sepakat melakukan serah terima hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Sarana bagi SKB Tahun 2016. 2. PIHAK KEDUA menyatakan menerima penyerahan hasil pekerjaan dari PIHAK PERTAMA dengan volume (terlampir) berdasarkan: a. Kuantitas dan kualitas pelaksanaan pekerjaan secara nyata memenuhi/sesuai spesifikasi yang tercantum dalam akad kerjasama. b. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan; c. RAB sesuai yang sudah disepakati dalam perjanjian kerjasama; Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
……………………..
36
Drs. Cecep Suryana, MM NIP 196505301992031003
Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa anggaran
Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana
No
Jenis Barang
Volume
Perhitungan awal (usulan)
Rp. ............
Penggunaan Dana (Realisasi)
Sisa
Rp. ...........
..............,.........2016 Mengetahui, Ketua SKB .........
Bendahara
.............................
....................
37
Surat pernyataan menyimpan bukti pengeluaran
Format: Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja/menyimpan bukti Kop Surat lembaga SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA Nama Lembaga Penerima: .................................................. Alamat lembaga
: ....................................................
Nama Bantuan
: ....................................................
Yang bertanda tangan di bawah ini ........... (nama ketua lembaga) penerima bantuan Sarana bagi SKB, menyatakan bahwa kami : 1. Bertanggung jawab atas pengeluaran yang telah di bayar lunas kepada yang berhak menerima 2. Menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran yang telah dilaksanakan 3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional pemerintah. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh tanggungjawab. .............,................ 2016 Ketua lembaga ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000
.......................
38
Bukti setor ke rekening kas Negara dalam hal ini terdapat sisa bantuan
Pengembalian dana bantuan pemerintah ke kas negara dilakukan dengan prosedur berikut: 1. Pengembalian dilakukan oleh lembaga penyelenggara ke kas negara dengan melakukan penyetoran melalui bank resmi dengan mengisi formulir Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun 2016 dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) untuk pengembalian yang dilakukan melewati tahun 2016, bukan mentransfer ke nomor rekening tertentu. Formulir SSPB/SSBP dapat diperoleh di kantor pajak, kantor pos atau toko buku terdekat. 2. Pengisian formulir harap mengikuti kode-kode pengisian yang telah ditentukan (lihat lampiran 18untuk pengembalian yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan dan lihat lampiran 19 untuk pengembalian yang dilakukan melewati tahun anggaran), dengan beberapa keterangan tambahan berikut: - Isian jumlah setorandiisi sesuai jumlah yang disetorkan dalam bentuk angka dan uraian; - Isian keperluan diisi sesuai peruntukan setoran; - Isian Surat Penagihan (SPN) atau Surat Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N) (khusus pada SSBP) dikosongkan; - Pimpinan lembaga membubuhkan tanda tangan pada kolom kiri bawah disertai stempel lembaga dan nama lengkap. 3. Lembaga melakukan penyetoran dengan membawa formulir SSPB/SSBP yang telah dilengkapi ke bank resmi maupun kantor pos yang memiliki bank. 4. Setelah penyetoran dilakukan, penyetor akan menerima dokumen berikut: - SSPB/SSBP lembar 1,3 dan 5 yang telah disahkan oleh pihak bank; - Bukti penerimaan negara yang telah disahkan oleh pihak bank yang memuat Nomor Transaksi Penerimaan Negara disingkat NTPN (contoh bukti setoran di BNI dapat dilihat pada lampiran 20 petunjuk teknis ini). 5. Selanjutnya Surat Pernyataan Pimpinan Lembaga asli (lihat lampiran 21 petunjuk teknis ini), SSPB/SSBP lembar 1-3 (asli), dan bukti penerimaan negara (asli) harus dikirimkan ke Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan; sedangkan SSPB/SSBP lembar 5 dan fotokopi bukti penerimaan negara disimpan oleh lembaga sebagai bagian dari laporan akhir dan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat. 6. Contoh Formulir pengembalian SSPB dan SSBP
39
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN PENGEMBALIAN BELANJA (SSPB) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Lembar
1
Untuk
BENDAHARA PENGELUARAN
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .......................................................................................... A. 1. NPWP wajib setor/Bend
:
2. Nama Wajib setor/Bend
:
.................................................................... ...................
3. Alamat
:
.................................................................... ................... ............ ....................................................... ...................
B. 1. Kementerian/Lembaga
:
.................................................... ...................
2. Unit Organisasi Eselon I
:
..................................................... ...................
3. Satuan Kerja
:
....................................... ...................
4. Fungsi/Subfungsi/Program
:
..................... ...................
5. Kegiatan/Subkegiatan
:
......................... ...................
6. Lokasi
:
................................................ ...................
C. MAP dan Uraian Penerimaan
:
....................................... ...................
D. Jumlah Setoran
: Rp. ..................... ............................................................
Dengan Huruf
:
.................................................................................. ..................................................................................
PERHATIAN Untuk Keperluan: Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini
40
............, Tanggal ..........................
Diterima oleh: BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ....................................................
...................................................... NIP. ..............................................
Tanda Tangan ............................................... Nama Terang ...............................................
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) KEMENTERIAN KEUANGAN RI DITJEN PERBENDAHARAAN KPPN
SURAT SETORAN BUKAN PAJAK (SSBP) Nomor : ........................... Tanggal : ...........................
Lembar Untuk
WAJIB SETOR/BENDAHARA PENERIMA
KE REKENING KAS NEGARA NOMOR: .......................................................................................... A. 1. NPWP wajib setor/Bend
:
2. Nama Wajib setor/Bend
:
.................................................................... ...................
3. Alamat
:
.................................................................... ................... ............ ....................................................... ...................
B. 1. Kementerian/Lembaga
:
.................................................... ...................
2. Unit Organisasi Eselon I
:
..................................................... ...................
3. Satuan Kerja
:
....................................... ...................
4. Fungsi/Subfungsi/Program
:
..................... ...................
5. Kegiatan/Subkegiatan
:
......................... ...................
6. Lokasi
:
................................................ ...................
A. MAP dan Uraian Penerimaan
:
....................................... ...................
B. Jumlah Setoran
: Rp. ..................... ............................................................
Dengan Huruf
:
.................................................................................. ..................................................................................
C. Surat Penagihan (SPN) atau Surat
: Nomor ......................Tanggal: .........................................
Pemindahan Penagihan Piutang Negara (SP3N)
: KPPN
..........................................................
PERHATIAN Untuk Keperluan: Bacalah dahulu petunjuk pengisian Formulir SSBP pada halaman belakang lembar ini Diterima oleh: ............, Tanggal ..........................
BANK PERSEPSI/KANTOR POS DAN GIRO Tanggal ....................................................
...................................................... NIP. ..............................................
Tanda Tangan ............................................... Nama Terang ...............................................
41
Surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) (disampaikan pada saat akad) Kop Surat lembaga SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Pimpinan/Ketua Lembaga : ......................................... Alamat : ........................................ dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sarana bagi SKB. Apabila di kemudian hari, atas penggunaan dana Bantuan Sarana bagi SKB tersebut diatas mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Sarana bagi SKB disimpan sesuai dengan ketentuan pada penerima bantuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. .............,................ 2016 Ketua lembaga ttd dan cap stempel + materai Rp. 6.000
........................
42
Lampiran 5: Format Buku Kas Umum
Buku Kas Umum Bantuan : Nama Lembaga: Alamat Lengkap: Tanggal Penerimaan: Tahun Anggaran: Tgl 1
Nomor Kode 2
Nomor Bukti 3
Uraian 4
Penerimaan Pengeluaran Saldo 5
6
7
…………………., 2016 Mengetahui
dibuat oleh:
Ketua Lembaga
Bendahara
43
Lampiran 6: Format Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Buku Penerimaan/Penyetoran Pajak Bantuan : Nama Lembaga : Alamat Lengkap : Tanggal Penerimaan : Tahun Anggaran :
No 1
Tgl 2
Jenis Pajak
Nomor Bukti
Uraian
3
4
PPN 5
PPh 21 6
PPh 22 7
PPh 23 8
……………………, 2016 Mengetahui Ketua lembaga
Nama
44
dibuat oleh: Bendahara
Nama
Jumlah
Ket
9
10
Di terbi tka n ol eh:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Gedung E Lt. 8 Kompl eks Kemdikbud , Jl . Jend. Su di rma n Sena ya n - JAKARTA 10270 Tel p. 021-5725501 Fa x. 021-5725501 http://www.pa ud-di kma s .kemdi kbud.go.id/bi ndi kma s ema i l : s ubdi tkemi tra a nda nkel emba ga a n@gma i l .com
45
