Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan SKB dan Prosedur Pengajuan Bantuan Tahun 2016
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 2016
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
Era globalisasi pendidikan telah menciptakan babak baru persaingan dalam menciptakan manusia yang terdidik dalam memasuki dunia kerja/dunia usaha. Masyarakat tidak hanya mendapatkan pendidikan sebagai syarat wajib pendidikan dasar namun juga mendapatkan pendidikan bermutu yang mampu mengantarkan masyarakat yang cerdas dan kompeten. Untuk mencapai hal tersebut pemerintah harus senantiasa berupaya mencari pendekatan-pendekatan baru yang memungkinkan semua masyarakat yang belum memperoleh layanan pendidikan, meningkatkan mutu dan sebaran kelembagaan pendidikan nonformal, dan memfasilitasi programprogram dengan berbagai variasi yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan diantaranya dengan memfokuskan pelaksanaan program pendidikan keaksaraan di daerah marginal, menyelenggarakan program pendidikan kesetaraan yang bermutu dan berbasis pada vokasi/kejuruan, memberikan bantuan peningkatan mutu kelembagaan, meningkatkan mutu pengelolaan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, meningkatkan peran organisasi mitra dalam mendukung dan menggerakkan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan, memfasilitasi tumbuhnya taman bacaan masyarakat, serta melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan yang berkelanjutan melalui berbagai strategi dengan memperkuat unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. i
Hal ini hanya dapat terwujud dengan adanya sinergi penyelenggaraan program, menata kelembagaan penyelenggara program, dan kerja keras guna meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan bagi masyarakat. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagai salah satu aset pendidikan nonformal perlu didorong untuk dapat memperluas dan meningkatkan layanan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang bermutu. Komitmen SKB untuk menjadi salah satu satuan pendidikan penyelenggara pendidikan PAUD dan Pendidikan Masyarakat perlu didukung, salah satunya melalui peningkatan sarana dan prasarana lembaga. Untuk itu partisipasi aktif dari berbagai pihak yang terlibat dalam program bantuan pembangunan SKB ini diharapkan dapat melaksanakan tugasnya dengan sungguh-sungguh agar dapat terwujud SKB sebagaimana diharapkan. Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal,
Harris Iskandar NIP. 196204291986011001
ii
KATA PENGANTAR DIREKTUR PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN PENDIDIKAN KESETARAAN Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan program-program pendidikan nonformal. Lembaga milik pemerintah daerah ini, perlu senantiasa terus ditingkatkan jangkauan dan mutu pelayanannya kepada masyarakat, sehingga makin memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menjadi lembaga yang memberikan pelayanan pendidikan nonformal yang bermutu, setiap SKB diharapkan dapat menjadi pusat percontohan bagi satuan pendidikan nonformal lainnya. Untuk itu, pemerintah mendorong SKB sebagai mitra pemerintah agar, (1) memperkuat dan makin mendekatkan pelayanan berbagai program pendidikan nonformal, (2) menjadi pusat inovasi dan percontohan penyelenggaraan dan pembelajaran pendidikan nonformal, khususnya penerapan model-model pendidikan nonformal, (3) bagian dari motor penggerak penyelenggara pendidikan keaksaraan untuk menuntaskan pemberantasan buta huruf, (4) memberikan pendidikan alternatif wajib belajar pendidikan dasar melalui program kesetaraan, (5) memberikan pelayanan pendidikan keterampilan, baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur yang berbasis pada potensi dan keunggulan local, (6) sebagai examination center (tempat ujian pendidikan nonformal) baik nasional maupun internasional di tingkat kabupaten/kota, dan (7) penyelenggara berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, iii
khususnya dalam rangka memobilisasi masyarakat untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Bantuan pembangunan SKB ini diberikan dalam bentuk paket-paket bantuan prasarana maupun sarana agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh SKB sehingga benar-benar dapat memfungsikan SKB sebagai satuan pendidikan yang melayani program-program pendidikan nonformal. Dengan adanya bantuan prasarana dan sarana ini diharapkan dapat membangkitkan kembali SKB sebagai salah satu satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai program pendidikan nonformal.
Jakarta, Januari 2016 Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan,
Dr. Erman Syamsuddin NIP. 195703041983031015
iv
DAFTAR ISI
Sambutan .................................................................................. i Kata Pengantar ......................................................................... iii Daftar Isi ................................................................................... v BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .............................................................. B. Dasar Hukum ................................................................ C. Tujuan Juknis ................................................................
1 3 4
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) A. Ruang Lingkup .............................................................. B. Hasil Yang Diharapkan ..................................................
5 6
BAB III BANTUAN PEMBANGUNAN SKB A. Tujuan Bantuan ............................................................ B. Sasaran dan Kriteria...................................................... C. Persyaratan................................................................... D. Dana dan Pemanfaatannya .......................................... E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan F. Peran Pemerintah ......................................................... G. Akuntabilitas Pengelolaan ............................................ H. Serah Terima Aset ........................................................ I. Pelaporan......................................................................
7 7 8 9 11 13 14 14 15
BAB IV PENGENDALIAN MUTU A. Indikator Keberhasilan.................................................. 20 B. Supervisi dan Monitoring ............................................. 20 v
BAB VI PENUTUP ....................................................................... 22 LAMPIRAN ................................................................................. 23 1. 2. 3. 4. 5. 6.
RANCANGAN UMUM SPESIFIKASI PEMBANGUNAN SKB Sistematika Penyusunan Proposal; Contoh Surat Pernyataann Lembaga Penerima Bantuan Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM); Contoh Pakta Integritas; Format Berita Acara Serah Terima Aset.
vi
BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Sejak era sebelum otonomi daerah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dibentuk sebagai ujung tombak pembinaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (PLSPO) di tingkat daerah dengan tugas membuat percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan luar sekolah pemuda dan olahraga. Pada saat itu fungsi SKB meliputi; a) Pembangkitan dan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar; b) Pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik dalam pelaksanaan azas saling membelajarkan; c) Pemberian layanan informasi kegiatan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, d) Pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, e) Penyusun dan pengadaan sarana belajar muatan lokal, f) Pengadaan sarana dan fasilitas belajar, g) Pengintegrasian dan penyinkronisasi kegiatan sektoral dalam bidang pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, h) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga, i) Pengelolaan urusan tata usaha sanggar. Karena kedudukannya di bawah Ditjen PLSPO maka ketenagaan, sarana prasarana, pembiayaan, dibiayai oleh Ditjen PLSPO. Pada saat itu SKB difungsikan sebagai kantor/UPT yang melayani satuan pendidikan lain di daerah dan kepala SKB dipimpin oleh pejabat struktural eselon IV. 1
Sejak tahun 2001 awal era otonomi daerah posisi SKB diserahkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota termasuk sarana-prasarana, ketenagaan, dan pembiayaannya. Fungsi pemerintah pusat adalah menyusun standar, fasilitasi dan evaluasi. Kenyataan menunjukkan bahwa sejak era otonomi daerah hingga saat ini, tugas pokok dan fungsi SKB tidak berubah dan masih merujuk pada tugas pokok dan fungsi SKB sebelum otonomi daerah. Banyak tugas-tugas SKB yang berbenturan dengan tugas dari dinas pendidikan setempat, mengalami tumpang-tindih dengan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat, c) Dukungan pendanaan, ketenagaan dan sarana-prasarana SKB sangat rendah bahkan tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional SKB. Jumlah tenaga fungsional terus berkurang sehingga hampir 50 % SKB se Indonesia memiliki pamong kurang dari 6 orang, sarana dan prasarana SKB jauh dari kesan lembaga pemerintah yang representatif karena tidak memperoleh dana pembangunan atau rehabilitasi serta perawatan yang cukup. Banyak SKB yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai Tupoksi (SK Mendikbud No 23 tahun 1997) bahkan sebagian besar (80%) menjadi pelaksana program PAUD dan PNFI dengan mengandalkan dana bantuan dari pusat, beberapa SKB didaerah ditutup dan diambil sarana prasarananya untuk kegiatan pemerintah daerah yang lain. Sesuai dengan regulasi pemerintah yang terus berkembang dan memberikan kewenangan yang cukup besar kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan nonformal dan pembatasan tugas pemerintah pusat, maka status, kedudukan dan fungsi SKB harus disesuaikan dengan perkembangan tersebut. Berdasarkan gambaran tersebut di atas maka pemerintah pusat (Ditjen PAUD dan Dikmas) memiliki kewenangan untuk membuat acuan perubahan 2
SKB menjadi satuan pendidikan PAUDNI yang dapat menjadi pilihan dan pertimbangan bagi daerah untuk meningkatkan peran dan kinerja SKB di daerah. Untuk memperkuat keberadaan SKB menjadi satuan pendidikan, Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan perlu mendorong kesiapan SKB untuk menjadi lembaga percontohan dan pusat layanan pendidikan nonformal. Salah satu upaya itu dilakukan dengan melakukan pembangunan SKB dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk memperkuat program yang akan dilaksanakannya.
B. Dasar Hukum Dasar hukum pemberian bantuan pembangunan SKB, dilandasi peraturan perundangan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan perubahannya; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan perubahannya; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya; 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019; 3
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 9. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Pemerintah/Lembaga; 11. Keputusan Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-1/C4.5/KP/2016 tentang Penetapan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tahun Anggaran 2016; 12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Tahun Anggaran 2016 Nomor: DIPA023.05.1.666866/2016 Tanggal 7 Desember 2015 dan perubahannya.
C. Tujuan Juknis Juknis bantuan pembangunan SKB disusun dengan tujuan: 1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan bantuan pembangunan SKB dan prosedur pengajuan bantuan; 2. Acuan pengelolaan dana bantuan agar dapat dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu, serta terhindar dari penyimpangan.
4
BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) A. Ruang Lingkup 1) Pengertian Sanggar Kegiatan Belajar atau sebutan lainnya selanjutnya disebut SKB adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagai alih fungsi dari unit pelaksana teknis daerah kabupaten/kota.
2) Tujuan Program Pembangunan SKB bertujuan untuk memfasilitasi SKB sebagai penyelenggara pendidikan nonformal melalui pembangunan prasarana dan pengadaan sarana pendidikan yang mendukung peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan keaksaraan dan kesetaraan.
3) Sasaran Sasaran pembangunan SKB adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah menjadi satuan pendidikan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati/Walikota setempat.
B. Hasil Yang Diharapkan Hasil yang diharapkan dalam pembangunan SKB ini adalah: 5
1. Meningkatnya mutu dan sebaran layanan programprogram Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat di SKB; 2. Meningkatnya mutu kelembagaan SKB.
6
BAB III BANTUAN PEMBANGUNAN SKB
A. Tujuan Bantuan Bantuan Pembangunan SKB diberikan dalam bentuk uang untuk membangun prasarana dan mengadakan sarana sesuai dengan kebutuhan SKB. 1. Pembangunan prasarana yang meliputi: a. Ruang pembelajaran teori pendidikan keaksaraan/ kesetaraan; b. Ruang Aula; c. Ruang Taman Bacaan; d. Ruang PAUD; e. Ruang pembelajaran praktek keterampilan (vokasi); f. Ruang kantor/administrasi termasuk ruang Pendidik/ Tenaga Kependidikan (PTK); g. Infrastruktur penunjang bangunan ; 2. Pengadaan Sarana yang meliputi: a. Peralatan pendukung pembelajaran teori; b. Peralatan praktek keterampilan; c. Perabot untuk kelengkapan ruang teori, praktek, aula, taman bacaan, PAUD, dan kantor/administrasi.
B. Sasaran dan Kriteria Sasaran penerima bantuan pembangunan SKB adalah SKB yang telah menjadi satuan pendidikan nonformal. Adapun kriteria penerima bantuan adalah:
7
1. Memiliki Surat Keputusan pendirian/alih fungsi kelembagaan SKB sebagai satuan pendidikan dari Bupati/Walikota; 2. Memperoleh surat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; 3. Diprioritaskan memiliki surat pernyataan dari Bupati/Walikota/Sekda tentang kesiapan memberikan biaya operasional SKB; 4. Memiliki lahan sendiri (lahan SKB milik pemerintah daerah) minimal 2.000 m2 dibuktikan dengan foto kopi sertifikat tanah/akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); 5. Memiliki surat keputusan pengangkatan Kepala SKB; 6. Memiliki pendidik (pamong belajar) dan tenaga kependidikan yang relevan; 7. Diprioritaskan bagi SKB yang aktif menyelenggarakan layanan program pendidikan keaksaraan dan kesetaraan; 8. Memiliki Rencana pengembangan SKB sebagai satuan pendidikan; 9. Memiliki data analisis kebutuhan sarana dan prasarana; 10. Mengisi surat Pernyataan Kesanggupan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota untuk melakukan penandatanganan berita acara serah terima aset hasil bantuan pembangunan SKB (bermaterai Rp. 6.000,-).
C. Persyaratan Lembaga yang akan mengusulkan bantuan pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) harus membuat proposal dan memenuhi persyaratan. Semua persyaratan tersebut dilampirkan dalam proposal 1. Persyaratan administratif a. Menyampaikan proposal kepada Direktorat; b. SK Pengangkatan Kepala SKB c. Foto kopi SK Pendirian SKB dan/atau alih fungsi SKB 8
d. Rekomendasi dari Kepala kabupaten/kota setempat;
Dinas
Pendidikan
2. Persyaratan teknis a. Perkiraan Biaya; b. Data peserta didik per tingkat/rombongan belajar; c. Data Proyeksi peserta didik 3 tahun ke depan; d. Foto kopi bukti kepemilikan tanah (lahan SKB milik pemerintah daerah) dibuktikan dengan sertifikat tanah/akta hibah/akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/ pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan ruangan. e. Data analisis kebutuhan ruangan (butuh-ada-kurang) f. Foto (berwarna) calon lokasi bangunan
D. Dana dan Pemanfaatannya Alokasi anggaran bantuan pembangunan SKB seluruhnya sebesar Rp. 43.500.000.000,- (empat puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah) yang diberikan untuk minimal 20 SKB dalam bentuk paket-paket prasarana dan sarana. Bantuan diberikan dalam bentuk paket-paket prasarana dan sarana dimaksud nilainya disesuaikan dengan kebutuhan dan harga satuan di wilayah masing-masing (rincian paket bantuan terlampir). Bantuan pembangunan SKB dapat digunakan untuk: 1. Pembangunan ruang baru; 2. Pengadaan perabot (meja belajar, kursi belajar, meja tutor, kursi tutor, dan papan tulis); 3. Pengadaan peralatan/sarana pembelajaran; 4. Perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan administrasi. 9
Bantuan dana pembangunan SKB diberikan dalam bentuk paket. Masing-masing SKB dapat mengajukan lebih dari satu paket sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan SKB yang tersedia. Ketentuan penggunaan dan pertanggungjawaban dana bantuan adalah sebagai berikut: 1. Setiap penggunaan dana bantuan harus dapat dipertanggungjawabkan dan didukung oleh bukti fisik, administrasi, dan keuangan; 2. SKB melaporkan serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatan program bantuan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB secara fisik, administrasi, dan keuangan kepada Direktorat Pembinaan Keaksaraan dan Kesetaraan dengan tembusan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dengan menggunakan format terlampir; 3. Dana bantuan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB tahap I harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat selama 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening SKB; 4. Dana bantuan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB tahap II harus selesai dipertanggungjawabkan paling lambat selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dana diterima di rekening SKB; 5. Apabila terjadi penyimpangan terhadap penggunaan dana bantuan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab SKB dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan/hukum yang berlaku.
10
E. Mekanisme Pengajuan dan Penyaluran Dana Bantuan
Keterangan: 1) Sosialisasi program; 2) Pengajuan proposal; 3) Seleksi calon penerima bantuan dan MOU; 4) koordinasi dan pengadaan barang/jasa; 5) lelang; 6) Pencairan dana; 7) Proses pembangunan; 8) Pembayaran kepada penyedia barang/jasa; 9) Pengawasan oleh konsultan perencana dan pengawas.
Mekanisme pengajuan dan penyaluran Bantuan Pembangunan Satuan Pendidikan SKB adalah sebagai berikut: 1. SKB menyusun dan mengajukan proposal kepada Direktorat pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 2. Direktorat menyeleksi SKB calon penerima dana bantuan dan melaksanakan penandatanganan akad kerjasama (MoU); 3. Berdasarkan berita acara hasil penilaian proposal/usulan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan calon
11
penerima bantuan dengan diketahui oleh Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; 4. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan menyampaikan berkas-berkas pengajuan pencairan dana bantuan kepada Kantor Pusat Perbendaraan Negara (KPPN) Jakarta III. KPPN Jakarta III akan melakukan verifikasi berkas, apabila lengkap maka dan bantuan akan dicairkan kepada rekening bank masingmasing lembaga. Ketentuan pencairan dana sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, diatur sebagai berikut: a. Tahap I sebesar 70% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan setelah perjanjian kerjasama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK. SKB mengajukan permohonan tahap I dengan dilampiri: 1) Perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan; 2) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah diterima oleh penerima bantuan. b. Tahap II sebesar 30% dari keseluruhan dana bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/ bangunan apabila prestasi pekerjaan telah mencapai 50%, dengan dilampiri: 1) Kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan 2) Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan yang ditandatangani oleh Ketua/Pimpinan penerima bantuan.
12
5. SKB melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan/Pemda setempat untuk membentuk tim pengadaan barang dan jasa atau menggunakan Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada pemerintah daerah masing-masing; 6. Unit Layanan Pengadaan/Panitia pengadaan barang dan jasa di tingkat kabupaten/kota melakukan proses lelang untuk menentukan perusahaan penyedia barang/jasa pembangunan prasarana dan sarana SKB; 7. Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan memproses surat perintah membayar kepada KPPN, selanjutnya KPPN melakukan pencairan dana ke rekening lembaga penerima bantuan; 8. Penyedia barang/jasa melaksanakan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB sesuai kontrak pengadaan barang/jasa. SKB melakukan pembayaran pembangunan prasarana dan pengadaaan sarana SKB kepada penyedia barang/jasa sesuai petunjuk teknis dan peraturan perundangan yang berlaku; 9. Setelah selesai pembangunan prasarana dan pengadaaan sarana SKB, selanjutnya dilakukan serah terima sebagai berikut: a. Serah terima dari penyedia barang/jasa kepada PPK setelah dilakukan verifikasi hasil pekerjaan b. PPK melakukan serah terima kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat
F. Peran Pemerintah Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan program pembangunan SKB dengan pendekatan sebagai berikut: 1) Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan program; 2) Pendampingan kegiatan.
13
G. Akuntabilitas Pengelolaan 1) Pakta Integritas Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sudah dinyatakan sebagai Unit Utama wilayah bebas korupsi (WBK). Terkait dengan hal tersebut maka : 1. Organisasi mitra penerima bantuan harus menandatangani pakta integritas tentang pelaksanaan program dan pemanfaatan dana bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 2. Direktur, semua pejabat dan staf Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tidak menerima gratifikasi yang terkait dengan dana bantuan dalam bentuk apapun 2) Pernyataan Kesanggupan Sanggup melakukan inventarisasi sarana yang diperoleh dari program bantuan dengan memberi label, nomor aset, membuat daftar inventaris, dan tidak meminjamkan, memperjualbelikan, atau memindahtangankan ke pihak lain (lampirkan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana format terlampir). 3) Pertanggungjawaban Mutlak Pertanggungjawaban mutlak adalah tanggung jawab lembaga SKB untuk menyelesaikan program pembangunan SKB sesuai dana yang telah diterima.
H. Serah Terima Aset Setelah pekerjaan pembangunan SKB selesai, selanjutnya dilakukan serah terima aset sebagai berikut:
14
a. Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor kepada Kepala SKB; b. Serah Terima Aset dari Kepala SKB kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; c. Serah Terima dari Direktorat ke Dinas Pendidikan; SKB yang telah selesai diserahterimakan kepada pemerintah daerah setempat selanjutnya operasional dan perawatannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah setempat.
I. Pelaporan Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pengadaan sarana, maka lembaga penerima bantuan wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan melalui Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang meliputi: 1. Laporan Awal Lembaga yang sudah menerima dana bantuan dalam rekeningnya wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dana bantuan masuk dan di cetak/print dalam rekening lembaga Kelengkapan dokumen laporan awal meliputi: a. Surat pernyataan bahwa dana telah diterima di rekening SKB; b. Foto kopi rekening yang sudah di cetak/print yang menunjukkan bahwa dana sudah masuk; 2. Laporan Persiapan konstruksi Laporan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penunjukan kontraktor pelaksana. Laporan persiapan meliputi: 15
a.
b. c.
Jadwal pelaksanaan pekerjaan (kurva S) yang menggambarkan pelaksanaan pembangunan ruang SKB mulai dari pekerjaan persiapan sampai dengan serah terima pekerjaan dari Tim Pembangunan kepada Kepala SKB; Kontrak pengadaan barang/Jasa; Gambar-gambar pelaksanaan konstruksi;
3. Laporan Perkembangan Laporan perkembangan disampaikan setelah penyedia barang/jasa menyelesaikan minimal 50% dari total pekerjaan yang tertuang dalam kontrak untuk digunakan sebagai dasar pencairan dana bantuan tahap ke II. Ketentuan pekerjaan telah selesai 50% disyahkan oleh konsultan pengawas. Kelengkapan Laporan perkembangan meliputi: a. Narasi perkembangan pelaksanaan pembangunan ruang SKB; b. Jadwal tindaklanjut pelaksanaan pekerjaan atau kurva S; c. Laporan kemajuan pekerjaan minimal sampai dengan 50% yang ditandatangani oleh Tim Perencana dan Pengawas dan kontraktor dengan diketahui oleh Kepala SKB; d. Foto-foto fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan minimal sampai dengan 50% (cetak foto berwarna); e. Berita Acara Pemeriksaan hasil pekerjaan minimal sampai dengan 50% yang ditandatangani oleh Kontraktor, Tim Perencana dan Konsultan Pengawas dengan diketahui oleh Kepala SKB dan Dinas Pendidikan kab/kota.
16
4. Laporan Pertanggungjawaban/Laporan akhir Laporan akhir disampaikan setelah penyedia barang/jasa menyelesaikan 100% dari total pekerjaan yang tertuang dalam kontrak. Ketentuan pekerjaan telah selesai 100% disyahkan oleh konsultan pengawas. Laporan akhir disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah penyelesaian pekerjaan. Kelengkapan Laporan akhir meliputi: a. Narasi hasil pelaksanaan pembangunan SKB; b. Jadwal pelaksanaan pemilihan Jasa Konstruksi; c. Kontrak pengadaan Jasa Konstruksi; d. Jadwal pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan e. Laporan kemajuan pekerjaan sampai dengan 100% yang ditandatangani oleh Tim Perencana dan Pengawas dan kontraktor dengan diketahui oleh Kepala SKB serta disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat; f. Foto-foto fisik bangunan untuk prestasi pekerjaan 100% (cetak foto berwarna); g. Berita Acara penyelesaian hasil pekerjaan 100% yang ditandatangani oleh Kontraktor dan; h. Berita Acara Serah Terima pertama pekerjaan dari Kontraktor kepada Kepala SKB; i. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana; j. Surat pernyataan bahwa bukti pengeluaran telah disimpan secara baik oleh Kepala SKB untuk keperluan pemeriksaan; k. Bukti setor ke rekening kas negara jika terdapat kelebihan/sisa dana bantuan. l. Berita Acara Serah Terima pekerjaan dari Kontraktor kepada Kepala SKB;
17
m. Berita Acara Serah Terima Aset dari Kepala SKB kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan; n. Berita Acara Serah Terima dari Direktorat ke Dinas Pendidikan. Semua laporan di atas disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan u.p. Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Laporan dibuat rangkap 3 (tiga) dalam format ukuran kertas A4 dijilid rapi, dan didistribusikan sebagai berikut: 1. Sebanyak 1 (satu) eksemplar disampaikan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, dengan alamat: Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan Kesetaraan u.p. Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Komp. Kemendikbud Senayan Gedung E lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Jakarta10270 Telp. (021) 5725502 Fax. (021) 5725502
dan
2. Sebanyak 1 (satu) eksemplar salinan laporan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; 3. Sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan lampiran pertanggungjawabkan keuangan yang asli dan 1 (satu) salinan sebagai pertinggal di SKB;
18
Lembaga penerima bantuan yang menyampaikan laporan akhir sesuai batas waktu yang ditentukan dapat dikenai sanksi berupa: 1. Mengembalikan dana bantuan yang telah diterima ke Kas Negara; 2. Dapat diteruskan ke jalur hukum karena disinyalir melakukan penyelewengan; 3. Tidak diperkenankan mengakses dana bantuan lain dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
19
BAB IV
PENGENDALIAN MUTU
A. Indikator Keberhasilan Indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan SKB ini meliputi: 1. Pembangunan dilaksanakan sesuai perencanaan; 2. Pelaksanaan program tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat biaya; 3. Tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan; 4. Laporan pelaksanaan bantuan pembangunan SKB disampaikan dengan lengkap dan tepat waktu.
B. Supervisi dan Monitoring Untuk menjamin pelaksanaan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB perlu diadakan supervisi dan monitoring mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan hasil kegiatan serta pelaporan. Aspek Penting yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan supervisi dan monitoring, antara lain: 1. Kesesuaian usulan yang telah disetujui (baik jenis maupun jumlahnya) dengan realisasinya; 2. Kesesuaian spesifikasi prasarana dan sarana yang telah dibangun/diadakan; 3. Kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan; 20
4. Permasalahan dan upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan. Hasil supervisi dan monitoring akan digunakan untuk: 1. Pengujian/penilaian kelayakan permohonan pencairan dana bantuan tahap II; 2. Kelengkapan laporan pertanggungjawaban; 3. Pengesahan Berita Acara serah terima pengesahan hasil pekerjaan.
21
BAB V
PENUTUP
Dengan tersusunnya petunjuk teknis ini diharapkan setiap Satuan Pendidikan SKB penerima bantuan pembangunan dapat mewujudkan rencana pengembangan SKB nya melalui program yang diberikan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan tahun 2016. Semua pihak yang terkait dalam pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB ini diharapkan dapat berperan aktif dalam pelaksanaan pekerjaan ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Program bantuan pembangunan prasarana dan pengadaan sarana SKB ini akan berjalan lancar, apabila semua yang terlibat dalam proses pembangunan SKB tetap konsisten terhadap peraturan perundangan termasuk penerapan petunjuk teknis ini. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan diatur lebih rinci dalam Akad Kerjasama Pemberian Bantuan, Pedoman Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan/pengadaan prasarana dan sarana SKB, dan Pedoman penyusunan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan.
22
Lampiran 1: RANCANGAN UMUM SPESIFIKASI PEMBANGUNAN SKB A. PAKET PRASARANA PAKET Paket 1 Paket 2 Paket 3 Paket 4 Paket 5 Paket 6
Paket 7
JENIS RUANG Aula Ruang kelas teori (Program Kesetaraan) Ruang kelas PAUD Ruang kelas praktek Keterampilan Ruang kelas praktek otomotif/perbengkelan Ruang perpustakaan/taman bacaan Infrastruktur
SPESIFIKASI 2; Luas bangunan 144 m Minimal luas bangunan 64 2 m Minimal luas bangunan 64 2 m Minimal luas bangunan 64 2 m Minimal luas bangunan 100 2 m Minimal luas bangunan 64 2 2 m indoor, dan 32 m outdoor Selasar, tempat parkir mobil, tempat parkir motor, sirkulasi, taman hijau, saluran, pagar, septik tank, saluran air kotor & hujan, sumber air bersih dan instalasinya, sumber daya listrik
B. PAKET SARANA PAKET Paket 1.A
JENIS SARANA Sarana Aula
Paket 2.A
Ruang kelas teori (Program Kesetaraan)
SPESIFIKASI pendingin ruangan, Kursi lipat, meja, sound system Meja dan/atau kursi belajar, proyektor beserta screen proyektor, papan tulis.
23
PAKET Paket 3.A
JENIS SARANA Ruang kelas PAUD
Paket 4.A
Ruang kelas praktek Bahasa
Paket 4.B
Ruang kelas praktek menjahit
Paket 4.C
Ruang kelas praktek kecantikan
Paket 4.D
Ruang kelas praktek Komputer (TI)
Paket 5.E
Ruang kelas praktek otomotif Ruang perpustakaan/taman bacaan
Paket 6.A
SPESIFIKASI Meja dan/atau kursi belajar untuk anak minimal 20 unit; alat permainan edukatif (APE) Televisi 32” LCD/LED, proyektor beserta layar proyektor, papan tulis. Perangkat audio minimal 20 set; proyektor beserta screen proyektor, papan tulis. Perangkat mesin jahit 24 pola jahitan minimal 20 unit; mesin obras 3 benang 2 unit; proyektor beserta layar proyektor, papan tulis. Washback 2 unit, steamer 2 unit, meja rias 20 unit; televisi 32” LCD/LED, papan tulis. Personal Komputer 20 unit, instalasi jaringan LAN dan internet, meja komputer dan kursi Alat peraga minimal 4 unit, papan tulis. Rak buku, buku bacaan minimal 200 judul, meja-kursi baca, desktop katalog buku 2 unit.
C. Jasa Konsultan dan Tim Pengadaan Barang dan Jasa Biaya untuk jasa konsultan perencana dan konsultan pengawas serta Tim Pengadaan Barang dan Jasa mengacu pada standar biaya yang berlaku.
24
Keterangan: 1. Nilai pengajuan maksimal Rp. 2.175.000.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta rupiah) termasuk manajemen pengadaan barang/jasa; 2. SKB dapat mengajukan seluruh atau sebagian paket prasarana dan/atau sarana sesuai kebutuhan dan kondisi/potensi SKB; 3. Harga satuan pembangunan prasarana mengikuti harga patokan setempat berdasarkan standar biaya yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum/Cipta Karya dan/atau Indeks Kemahalan Konstruksi Provinsi/Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik; 4. Harga satuan pengadaan sarana mengikuti harga patokan setempat.
25
Lampiran 2: Sistematika Penyusunan Proposal SISTEMATIKA PENYUSUNAN PROPOSAL 1. Bagian Depan, meliputi: Halaman Sampul Halaman Identitas SKB Halaman Persetujuan Halaman Kata Pengantar Halaman Daftar Isi 2. Bagian Isi, meliputi: BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan dan Sasaran BAB II PROGRAM DAN DATA PESERTA DIDIK A. Program yang dibuka B. Program yang akan dikembangkan C. Data Peserta didik dan data penerimaan peserta didik BAB III PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA A. Kebutuhan pembangunanSKB B. Rencana Pemenuhan Ruang SKB C. Ketersediaan dan status kepemilikan lahan BAB IV PENDANAAN Rencana pembiayaan pengadaan pembangunan SKB secara keseluruhan serta sumber pembiayaannya BAB V PENUTUP
26
2. Lampiran Lampiran proposal meliputi: a. SK Pengangkatan Kepala SKB b. Data peserta didik pertingkat/rombongan belajar c. Data Proyeksi peserta didik 3 tahun ke depan d. Foto kopi bukti kepemilikan tanah (lahan SKB milik pemerintah daerah) dibuktikan dengan sertifikat tanah/akta hibah/akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Akta Ikrar wakaf yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama (KUA)/pelepasan hak ulayat/adat atas tanah dan masih tersedia lahan/tempat untuk pembangunan ruangan. e. Data analisis kebutuhan ruangan (butuh-ada-kurang) f. Foto (berwarna) calon lokasi bangunan g. Surat Pernyataan h. Pakta Integritas i. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM)
27
Lampiran 3: Contoh Surat Pernyataan Lembaga Penerima Bantuan (Disertakan dalam proposal) KOP SKB
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan di bawah ini saya Nama NIK Tempat dan tanggal lahir Alamat Rumah Nomor HP Nama SKB Jabatan pada SKB Alamat lengkap SKB Nomor Telpon/Fax Lembaga
: : : : : : : :
......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... ......................................................... Kepala SKB ......................................................... ......................................................... : .........................................................
Sesuai dengan proposal yang kami ajukan, kami siap untuk melaksanakan program bantuan pembangunan SKB yang dibiayai dengan dana bantuan dari Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan ketentuan yang telah ditetapkan. Apabila lembaga kami mendapatkan dana bantuan, saya sebagai Kepala SKB menyatakan:
28
1. Sanggup memanfaatkan dana sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku; 2. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan; 3. Bersedia menyampaikan laporan pelaksanaan program dan pertanggungjawaban pemanfaatan dana bantuan kepada Direktur Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Pernyataan ini kami buat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak lain dan penuh rasa tanggung jawab. …………………….., ………………….. Yang menyatakan, Kepala SKB .................. Tanda Tangan Materai Rp. 6.000,dan stempel lembaga
(..................................)
29
Lampiran 4: Contoh Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) (Dilakukan pada saat akad kerjasama)
KOP SURAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK PENGELOLAAN DANA BANTUAN PEMBANGUNAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) TAHUN 2016 Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama NIK Nama SKB Jabatan Alamat
: : : : :
........................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Kepala SKB ........................................................ ........................................................................... ...........................................................................
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa: 1. Dana bantuan yang telah diterima untuk Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dari Direktorat Pembinaan Pendiikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya sebagai pihak penerima dana; 2. Apabila terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Bantuan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penerima dana; 3. Apabila di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran maupun perhitungan Dana Bantuan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihannya ke Kas Negara; 4. Saya sebagai pimpinan lembaga penerima Dana Bantuan Pembangunan SKB tersebut bertanggung jawab untuk melaksanakan/menyelesaikan program sesuai dana yang telah diterima;
30
5. Apabila terbukti menyalahgunakan dana bantuan ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. …………………, (tgl, bln, thn) Yang menyatakan Tandatangan & materai Rp. 6.000,-
(Nama lengkap)
31
Lampiran 5: Contoh Pakta Integritas (Dilakukan pada saat akad kerjasama) PAKTA INTEGRITAS PENYELENGGARAAN PROGRAM BANTUAN PEMBANGUNAN SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) TAHUN 2016
Dalam rangka Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) pada Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa: 1. Tidak akan melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN); 2. Sanggup melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam Pengelolaan Dana Bantuan Pembangunan SKB ini; 3. Melaksanakan program secara bersih, transparan, profesional, dan akuntabel dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal, untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penyelesaian program; 4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi hukum, moral, dan/atau sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pejabat Pembuat Komitmen,
…………………………………….
32
…………, (tgl, bln, thn) Pimpinan lembaga ......
…………………………………….
Lampiran 6: Format Berita Acara Serah Terima Aset
BERITA ACARA SERAH TERIMA ASET Nomor: _______________ Pada hari ini, ……………… tanggal …… bulan ……. tahun 2016 bertempat di ………, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama NIP Jabatan Alamat
: : : :
................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direkur Pembinaan Kursus dan Pelatihan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
II. Nama NIP Jabatan Alamat
: : : :
................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. ................................................................................. Dalam hal ini bertindak untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota …………… untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Berdasarkan pada: 1. Surat Perjanjian Kerjasama pemberian Dana Bantuan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) tahun 2016 dengan Nomor: ……………………………./2016, antara Kepala Subdit Kelembagaan dan Kemitraan selaku Pejabat Pembuat Komitmen Subdit Kelembagaan dan Kemitraan Direkorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan
33
Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala SKB Kabupaten ………………….; 2. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Terakhir (prestasi 100%) Dana Bantuan Pembangunan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Nomor : …………………., tanggal ………….. tahun 2016. Kedua belah pihak masing-masing dalam kedudukannya sepakat mengadakan serah-terima asset hasil Pengadaan Pembangunan SKB sebagai berikut: 1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan PIHAK PERTAMA berupa asset sarana dan prasarana bantuan pembangunan SKB sebagaimana tertera dalam lampiran Berita Acara ini; 2. PIHAK KEDUA menerima penyerahan tersebut dalam keadaan baik untuk digunakan penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan selanjutnya PIHAK KEDUA akan mencatatkan dalam buku inventaris asset Pemerintah Kabupaten/Kota ………… sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan Pembangunan SKB ini dibuat dengan sebenarnya pada tanggal tersebut untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.
34
PIHAK KEDUA Yang Menerima,
PIHAK PERTAMA Yang Menyerahkan,
………………………………………. NIP. ……………………………………
…………………………………………….. NIP. ……………………………………..
.................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. .................................................................................................................. ..................................................................................................................
35
Diterbitkan oleh:
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN DAN KESETARAAN DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT Gedung E Lt. 8 Kompleks Kemdikbud , Jl. Jend. Sudirman Senayan - JAKARTA 10270 Telp. 021-5725501 Fax. 021-5725501 http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas email:
[email protected]
36
