PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN MUTU ORGANISASI MITRA PENDIDIKAN MASYARAKAT DAN TATACARA MEMPEROLEH BANTUAN
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015
KATA SAMBUTAN Memasuki tahun 2015, perhatian dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Education for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Nations Educational, Scientific, Cultural Organization). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen tinggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and continuing education). Layanan PAUD dan DIKMAS sangat penting dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Statistik Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang tidak dapat mengikuti pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alternatif dan solutif tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepentingan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis, penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Semoga ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efektif dan efisien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Jakarta, April 2015 Direktur Jenderal, Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002 i
KATA PENGANTAR Pengembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan pengganti. Berbagai rujukan penting dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program Education for All (Pendidikan Untuk Semua), Education for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy Initiative For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian penting dari isu pendidikan di tingkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal. Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel. Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001
ii
DAFTAR ISI
KATA SAMBUTAN ....................................................................... KATA PENGANTAR ....................................................................... DAFTAR ISI ................................................................................. BAB I PENDAHULUAN .................................................................. A. Latar Belakang ................................................................ B. Dasar Hukum ................................................................. C. Tujuan.............................................................................. BAB II ORGANISASI MITRA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT . .......................................... A. Pengertian Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat…… B. Tujuan Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat .......... C. Peningkatan mutu Organisasi ........................................ BAB III BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI MITRA PENDIDIKAN MASYARAKAT…………. A. Pengertian Bantuan......................................................... B. Tujuan Bantuan ............................................................... C. Jumlah Dana yang Disediakan ......................................... D. Pemanfaatan Bantuan..................................................... BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN KEGIATAN ........... A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga .................................. B. Prosedur untuk memperoleh Bantuan Kegiatan ............ BAB VII PENUTUP ......................................................................... Lampiran
iii
i iI ii 1 1 2 3 4 4 4 5 7 7 7 7 8 9 9 10 12
iv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca
masyarakat,
pengarusutamaan
gender
bidang
pendidikan,
pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya.
Melalui berbagai
inisiatif dan inovasi program yang dikembangkan setiap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh masyarakat Berbagai layanan pendidikan nonformal dilaksanakan oleh berbagai satuan pendidikan nonformal seperti lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP), Rumah Pintar, Kelompok Belajar dan lembaga lainnya. Perkembangan keadaan yang semakin cepat, menuntut lembaga penyelenggara pendidikan nonformal harus semakin berkualitas dan komprehensif dalam melaksanakan program-program pendidikan masyarakat. Disamping itu lembaga penyelenggara
pendidikan
masyarakat
juga
secara
kuantitatif
diperbanyak, sehingga mampu menjangkau dan melayani semua warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan masyarakat. Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
penyelenggara
pendidikan
masyarakat perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan
program
pendidikan masyarakat
yang
semakin
bertanggungjawab dalam merencanakan dan melaksanakan serta 1
mempersiapkan tenaga penyelenggara, pendidik dan kependidikan yang handal, memiliki kemampuan, keterampilan dan dedikasi yang memadai untuk melaksanakan program-program pendidikan masyarakat. Selain pemerintah, keberadaan berbagai organisasi/wadah perkumpulan organisasi mitra penyelenggara program pendidikan masyarakat terasa penting sebagai wadah lembaga penyelenggara program dikmas untuk berbagai informasi dan pengalaman dalam melakukan kegiatan dikmas, disamping berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masing-masing lembaga. Keberadaan berbagai perkumpulan (forum) menjadi penting untuk ditingkatkan kapasitasnya, sehingga dalam menyelenggarakan berbagai layanan program pembinaan pendidikan masyarakat, dapat lebih aplikatif melalui berbagai terobosan, inovasi, sinergi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Untuk meningkatkan keberadaan berbagai organisasi lembaga mitra dikmas,
Direktorat
Pembinaan
Masyarakat
memberikan
bantuan
organisasi mitra dikmas. Agar program peningkatan mutu organisasi mitra dikmas dapat dipahami oleh para penyelenggara dan pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan masyarakat maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat dan Tata cara Mendapatkan Bantuan. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;
2
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 26 yaitu: penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, dan penyuluhan dapat dilaksanakan melalui swakelola. C. Tujuan 1. Mendukung pelaksanaan program kerja organisasi mitra pendidikan masyarakat. 2. Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan kapasitas organisasi mitra melalui peningkatan mutu anggotanya. 3. Memberikan acuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi mitra pendidikan masyarakat tahun 2015.
3
BAB II ORGANISASI MITRA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Pengertian Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat Lembaga atau organisasi mitra pendidikan masyarakat adalah organisasi yang mewadahi perkumpulan dari berbagai lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga/organisasi perempuan, dan lain lain yang telah bermitra atau bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan manajemen organisasi dalam mendukung pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. Yang mewadahi PKBM disebut Forum Komunikasi PKBM, perkumpulan rumah pintar disebut Paguyuban Rumah Pintar, perkumpulan TBM disebut dengan Forum TBM, perkumpulan Sanggar Kegiatan Belajar dikenal dengan paguyuban SKB, perkumpulan tutor keaksaraan dikenal dengan Forum Tutor Keaksaran dan organisasi lainnya yang mewadahi satuan pendidikan nonformal.
B. Tujuan Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat a)
Melayani dan mewadahi kebutuhan angggota organisasi lembaga dalam melaksanakan berbagai program pendidikan nonformal yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat sekitar
b)
Sebagai wadah untuk konsolidasi organisasi lembaga penyelenggara dikmas anggota organisasi
c)
Mewadahi pembinaan dan pengembangan lembaga peyelenggara program dikmas di seluruh Indonesia. 4
d)
Membangun jejaring and kemitraan antar sesama lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat dengan berbagai pihak terkait.
e)
Fasilitasi lembaga organisasi mitra berbagi pengalaman antar sesama lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat
C. Peningkatan Mutu Organisasi Kualitas atau mutu adalah sesuatu yang akan terus tumbuh dan berkembang bersama perubahan. Kualitas atau mutu terbaik dihasilkan dari peningkatan kualitas kerja, mutu kerja, dan penguatan budaya organisasi. Termasuk, kecerdasan individu dalam organisasi tersebut untuk tumbuh berkembangnya wawasan, pengetahuan, teknologi, cara kerja, kepribadian yang kreatif, dan produktif. Mutu kerja dari setiap individu didalamnya akan memberikan manfaat untuk menjaga daya saing organisasi, juga untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang berkualitas dan mutu organisasi. Kegiatan untuk meningkatkan mutu organisasi dapat dilakukan dengan seminar atau Kick off Meeting, pelatihan manajemen kinerja organisasi, konseling, penyediaan panduan tertulis, sosialisasi sistem manajemen kinerja, dan sebagainya Pendidikan masyarakat memerlukan lembaga mitra dalam berbagai kegiatan. Asosiasi atau forum (perkumpulan) yang ada seperti Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM), Forum Komunikasi Taman Bacaan Masyarakat (FK TBM), Paguyuban Rumah Pintar, perkumpulan Sanggar Kegiatan Belajar, Forum Tutor Keaksaraan dan perkumpulan lainnya berperan penting dalam menjaga hubungan jalinan komunikasi antara lembaga sebagai pelaksana program dan pemerintah yang melakukan pembinaan.
5
Agar keberadaan lembaga dan organisasi mitra dikmas berjalan baik, perlu dukungan dari pemerintah. organisasi
mitra
pendidikan
Peningkatan mutu lembaga dan masyarakat
diperuntukkan
bagi
mitra/forum/asosiasi/ perkumpulan yang telah bermitra dan bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat dan memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan manajemen organisasi pendidikan masyarakat dalam mendukung pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat.
6
BAB III BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI MITRA PENDIDIKAN MASYARAKAT A. Pengertian Bantuan Bantuan peningkatan mutu mitra pendidikan masyarakat adalah pemberian fasilitasi pertemuan untuk kegiatan lembaga dan organisasi mitra dikmas yang mendukung atau relevan dengan program pendidikan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga berbagai penyelenggaraan pendidikan masyarakat semakin berkualitas dan berkembang
sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan
masyarakat, dan dunia kerja. Dalam kegiatan peningkatan mutu lembaga dan organisasi mitra dikmas bantuan ini akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan,
dikerjakan,
dan
atau
diawasi
sendiri
oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintahan lain, dan/atau
kelompok
masyarakat
(sumber:
modul
pelaksanaan
pengadaan barang/jasa dengan swakelola, LKPP, 2010, Perpres 54/2010 pasal 26). B. Tujuan Bantuan Tujuan bantuan kegiatan adalah:
1. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan masyarakat melalui peningkatan mutu lembaga mitra
7
2. meningkatkan mutu organisasi dan manajemen kelembagaan mitra pendidikan masyarakat
3. meningkatkan layanan pemberdayaan masyarakat melalui satuan pendidikan nonformal. C. Jumlah Dana Yang Disediakan Dana yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.2.110.000.000,00 (dua milyar seratus sepuluh puluh juta rupiah) untuk 34 lembaga Garis besar rencana penggunaan dana diantaranya: 1. Bantuan untuk kegiatan tingkat DPP (organisasi pusat): a) Transport dan perlengkapan peserta/panitia/narasumber b) Akomodasi dan konsumsi peserta/panitia/narasumber c) Honor panitia dan narasumber d) Manajemen penyelenggaraan 2. Bantuan untuk kegiatan tingkat DPD (organisasi tingkat provinsi/ kabupaten/kota) a) Transport dan perlengkapan peserta/panitia/narasumber b) Akomodasi dan konsumsi peserta/panitia/narasumber c) Honor panitia dan narasumber d) Manajemen penyelenggaraan D. Pemanfaatan Bantuan Pemanfaatan bantuan ini dapat diperuntukan untuk keperluan organisasi antara lain: a. Rapat kerja nasional/musyawarah nasional, atau rapat kerja daerah/musyawarah daerah. b. Seminar,workshop dalam rangka pengembangan program pendidikan masyarakat dan penguatan organisasi.
8
c. Pelatihan dalam rangka peningkatan mutu kompetensi anggota organisasi d. Sosialisasi program pendidikan masyarakat BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN KEGIATAN A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga 1. Kriteria Lembaga a) Lembaga atau organisasi mitra pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat. b) Aktif dan memiliki program penguatan manajerial dan kapasitas organisasi yang terkait dengan program pendidikan masyarakat. 2. Persyaratan a) Memiliki identitas dan alamat sekretariat yang jelas. b) Memiliki AD/ART organisasi c) Memiliki struktur dan kepengurusan organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik. d) Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau organisasi mitra yang mewadahi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat e) Bergerak dibidang pendidikan nonformal, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. f)
Memiliki program kerja yang jelas
B. Prosedur untuk Memperoleh Bantuan Kegiatan Prosedur memperoleh bantuan kegiatan digambarkan sebagai berikut: 1. Sosialisasi
9
Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi ke organisasi mitra. Sosialisasi berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui laman: www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas 2. Pengajuan usulan Lembaga/organisasi yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan (sesuai format terlampir), dialamatkan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta, Jakarta 10270 3. Penentuan Pelaksana Kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bertugas mempertimbang kan usulan yang diajukan oleh lembaga dengan acuan sebagai berikut : a. Kesesuaian lembaga pengusul dengan kriteria yang sudah ditetapkan. b. Program diusulkan sesuai dengan tujuan program peningkatan mutu organisasi mitra dikmas. c. Dokumen yang disampaikan legal, dan dapat dipertanggungjawabkan. d. Hasil yang diperoleh pada kegiatan yang diusulkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan lembaga mitra dikmas. 4. Penetapan lembaga/organisasi yang layak menerima bantuan Lembaga atau organisasi yang telah dinyatakan layak memperoleh bantuan kegiatan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat. 5. Pelaksanaan kegiatan 10
Lembaga yang telah ditetapkan wajib menyiapkan: a. Menetapkan waktu, tempat, peserta, jenis/rencana/jadwal kegiatan. b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat. c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang disetujui. d. Mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan Pelaksanaan kegiatan akan difasilitasi secara swakelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai penanggungjawab anggaran.
11
BAB V PENUTUP
Petunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan dimana berlangsungnya kegiatan berada. Oleh karena itu lembaga dan organisasi mitra dikmas dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak terutama para pengurus lembaga dan organisasi mitra dikmas.
12
Lampiran-Lampiran
13
Lampiran 1. Format Usulan 1.1 Contoh Surat Usulan
Kop lembaga Nomor: Lampiran: Perihal: pengajuan kegiatan peningkatan mutu organisasi mitra dikmas
Tanggal, bulan, 2015
Kepada Yth: Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Di Jakarta Dengan hormat, melalui surat ini kami sampaikan bahwa .........(nama lembaga/ organisasi) pada tanggal ... s.d. ... (bulan) 2015 akan melaksanakan ... (nama kegiatan) di...(lokasi kegiatan). Sehubungan dengan rencana tersebut , melalui surat ini kami mengajukan agar kegiatan yang akan kami selenggarakan tersebut dapat difasilitasi oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat. Demikian permohonan ini kami sampaikan, untuk dipertimbangkan. Atas perhatian bapak kami sampaikan terima kasih. Hormat kami, (nama lembaga/organisasi) Tanda tangan + stempel (nama ketua) Ketua
14
1.2 Contoh Cover Usulan
USULAN PENGAJUAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI MITRA PENDIDIKAN MASYARAKAT
Nama Lembaga: ................................................ Alamat : ................................................ Kontak person : ……………………………… No. Telp./HP :................................................ Alamat Email: ................................................
Diajukan Kepada DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, NONFORMAL, DAN INFORMAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015
15
1.3. Format Usulan
A. Identitas Organisasi 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama Oganisasi Nama Ketua Organisasi Tingkat Wilayah Kerja Alamat Kab/Kota Provinsi No Tlp/HP Email/Website
Pusat/Provinsi/Kab/Kota
B. Dokumen Administrasi No Dokumen 1 Akte Notaris pendirian organisasi 2 SK Penetapan organisasi
Kelengkapan Ada Tidak Ada Tidak
C. Kegiatan yang diusulkan No Kegiatan
Keterangan
1
Jenis kegiatan yang diusulkan
…………………………………………
2
Tujuan Kegiatan
………………………………………..
3
Hasil yang diharapkan
…………………………………………
4
Panitia Kegiatan
Lampirkan daftar panitia
5
Peserta yang akan mengikuti Lampirkan daftar peserta kegiatan (unsur, jumlah) …………………………………………
6
Waktu dan tempat kegiatan
…………………………………………
7
Proses pelaksanaan kegiatan
Lampirkan jadwal kegiatan
8
Materi kegiatan
Lampirkan daftar narasumber dan materi
16
