Petunjuk Teknis Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat dan Tatacara Memperoleh Bantuan

ii

Petunjuk Teknis Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat dan Tatacara Memperoleh Bantuan

Kata Sambutan

1.3. Format Usulan A.

IdenƟtas Organisasi

12 B.

C.

Dokumen Administrasi

Kegiatan yang diusulkan

M

emasuki tahun 2015, perha an dunia tentang program pendidikan tertuju pada capaian akhir dari program Pendidikan untuk Semua (PUS) atau Educa on for All (EFA) yang dideklarasikan di Dakar Senegal tahun 2000 oleh UNESCO (United Na ons Educa onal, Scien fic, Cultural Organiza on). Terdapat enam target capaian program PUS yang harus dicapai pada tahun 2015 yaitu: pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan kecakapan hidup, pemberantasan buta aksara, pengarusutaman gender, peningkatan mutu pendidikan. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Ditjen PAUD dan DIKMAS) memiliki komitmen nggi untuk mencapai target tersebut. Untuk itu, Ditjen PAUD dan DIKMAS mengembangkan kebijakan dan program/kegiatan pendidikan masyarakat dalam “skema besar” pendidikan orang dewasa dan berkelanjutan (adult learning and conƟnuing educaƟon). Layanan PAUD dan DIKMAS sangat pen ng dan strategis dilakukan karena masih terdapat penduduk usia 15-59 tahun sebesar 3,86% atau sebanyak 6.165.404 orang (Pusat Data dan Sta s k Pendidikan, Kemdikbud, 2014). Penduduk buta aksara tersebut mayoritas perempuan sebesar 66,39% dan laki-laki sebesar 33,61%. Kondisi perekonomian mereka tergolong miskin, bekerja serabutan, buruh tani, nelayan, kuli bangunan, dan pedagang kecil atau hanya sebagai ibu rumah tangga bagi kaum perempuannya. Selain itu, masih terdapat pula penduduk usia muda usia SD/MI (7-12 tahun) yang dak dapat mengiku pendidikan dasar (SD/MI) karena berbagai faktor yang “rentan” menjadi buta-aksarawan baru yang sekaligus akan menjadi target layanan pendidikan kesetaraan untuk tetap memberi kesempatan mereka dalam memenuhi hak-hak pendidikannya. Dengan spektrum layanan pendidikan alterna f dan solu f tersebut, Direktorat Jenderal PAUD dan DIKMAS berupaya memperluas layanan dan peningkatan mutu layanan pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan orang dewasa dan pendidikan berkelanjutan yang terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup, peningkatan budaya baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan keluarga, dan pengarusutamaan gender, serta penataan kelembagaan pendidikan masyarakat. Untuk menjamin terselenggaranya program pendidikan masyarakat oleh semua pemangku kepen ngan maka perlu disusun berbagai pedoman, panduan, dan petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan masyarakat. Saya menyambut baik diterbitkannya petunjuk teknis, penyelenggaraan program pendidikan masyarakat. Semoga ini dapat bermanfaat bagi terselenggaranya program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat efek f dan efisien untuk mewujudkan masyarakat belajar yang dilandasi semangat “revolusi mental” guna meraih kemajuan masyarakat yang berkarakter dan berintegritas. Jakarta, April 2015 Direktur Jenderal,

Dr. Ir. Taufik Hanafi, M.U.P. NIP. 196308281990031002



iii

Kata Pengantar

1.1. Contoh Cover Usulan

P iv

engembangan program pendidikan masyarakat terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika masyarakat di luar sistem persekolahan, sebagai penambah, pelengkap, dan penggan . Berbagai rujukan pen ng dalam pengembangan pendidikan masyarakat mengacu kepada program UNESCO antara lain: program EducaƟon for All (Pendidikan Untuk Semua), EducaƟon for Sustainable Development atau pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, Life Skills (Pendidikan Kecakapan Hidup), Literacy IniƟaƟve For Empowerment atau Prakarsa Keaksaraan untuk Pemberdayaan, dan program lainnya. Program pendidikan masyarakat telah menjadi bagian pen ng dari isu pendidikan di ngkat global yang harus diterapkan dalam konteks lokal.

11

Berbagai layanan pendidikan masyarakat bagi para remaja, orang dewasa, dan komunitas dikemas dalam berbagai program pendidikan dan pemberdayaan masyarakat yaitu: pendidikan keaksaraan, peningkatan minat baca masyarakat, pemberdayaan perempuan, pendidikan kesetaraan orang dewasa, pendidikan kecakapan hidup, dan program lainnya. Dalam rangka pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan masyarakat maka perlu dirumuskan norma, standar, prosedur, kriteria (NSPK) dalam bentuk panduan, petunjuk teknis, bahan ajar, dan perangkat lainnya sebagai acuan di lapangan. Kami memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah menyusun dokumen tersebut untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan masyarakat yang lebih berkualitas. Semoga panduan, petunjuk teknis, dan perangkat pembelajaran tersebut dapat menjadi acuan dan menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan masyarakat yang efek f, efisien dan akuntabel. Jakarta, April 2015 Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat

Dr. Wartanto NIP. 196310091989031001



Lampiran-Lampiran Lampiran 1. Format Usulan 1.1. Contoh Surat Usulan

10

Daftar Isi KATA SAMBUTAN .................................................................................................................

iii

KATA PENGANTAR .................................................................................................................

iv

DAFTAR ISI ...........................................................................................................................

v

BAB I

PENDAHULUAN ....................................................................................................... A. Latar Belakang................................................................................................... B. Dasar Hukum .................................................................................................... C. Tujuan ...............................................................................................................

1 1 2 2

BAB II

ORGANISASI MITRA PENYELENGGARA PROGRAM PENDIDIKAN MASYARAKAT .......... A. Penger an Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat ....................................... B. Tujuan Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat .............................................. C. Peningkatan mutu Organisasi ...........................................................................

3 3 3 3

BAB III BANTUAN KEGIATAN PENINGKATAN MUTU ORGANISASI MITRA PENDIDIKAN MASYARAKAT .......................................................................................................... A. Penger an Bantuan .......................................................................................... B. Tujuan Bantuan ................................................................................................. C. Jumlah Dana yang Disediakan........................................................................... D. Pemanfaatan Bantuan ......................................................................................

5 5 5 5 6

BAB IV TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN KEGIATAN .................................................... A. Kriteria dan Persyaratan Lembaga .................................................................... B. Prosedur untuk memperoleh Bantuan Kegiatan...............................................

7 7 7

BAB VII PENUTUP ................................................................................................................

9

Lampiran ............................................................................................................................. 10



v

BAB V Penutup Petunjuk teknis ini disusun sebagai rambu-rambu yang masih bersifat umum, yang dalam implementasinya dapat disesuaikan dengan keadaan dimana berlangsungnya kegiatan berada. Oleh karena itu lembaga dan organisasi mitra dikmas dapat memanfaatkan kegiatan tersebut dengan sebaik mungkin. Semoga petunjuk teknis ini dapat memberi arah dan memudahkan bagi semua pihak terutama para pengurus lembaga dan organisasi mitra dikmas.

vi



9

3.

BAB I

Penentuan Pelaksana Kegiatan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat bertugas memper mbangkan usulan yang diajukan oleh lembaga dengan acuan sebagai berikut : a.

Kesesuaian lembaga pengusul dengan kriteria yang sudah ditetapkan.

b.

Program diusulkan sesuai dengan tujuan program peningkatan mutu organisasi mitra dikmas.

c.

Dokumen yang disampaikan legal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

d.

Hasil yang diperoleh pada kegiatan yang diusulkan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan lembaga mitra dikmas.

8 4.

Penetapan lembaga/organisasi yang layak menerima bantuan Lembaga atau organisasi yang telah dinyatakan layak memperoleh bantuan kegiatan akan ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Direktur Pembinaan Pendidikan Masyarakat.

5.

Pelaksanaan kegiatan Lembaga yang telah ditetapkan wajib menyiapkan: a.

Menetapkan waktu, tempat, peserta, jenis/rencana/jadwal kegiatan.

b.

Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan setempat dan Direktorat pembinaan Pendidikan Masyarakat.

c.

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan usulan yang disetujui.

d.

Mendokumentasikan dan mengadministrasikan kegiatan Pelaksanaan kegiatan akan difasilitasi secara swakelola oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagai penanggungjawab anggaran.

PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Pendidikan nonformal melalui layanan program pendidikan masyarakat diharapkan dapat mendorong tumbuhnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat melalui layanan program pendidikan keaksaraan, pendidikan kecakapan hidup dan kewirausahaan, pengembangan budaya baca masyarakat pengarusutamaan gender bidang pendidikan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keorangtuaan, dan layanan program pendidikan masyarakat lainnya. Melalui berbagai inisia f dan inovasi program yang dikembangkan se ap tahun diharapkan dapat menyumbang investasi pendidikan nasional dalam upaya pemenuhan hak warga negara terhadap akses pendidikan bermutu yang hasilnya dapat dirasakan dan dinikma oleh masyarakat. Berbagai layanan pendidikan nonformal dilaksanakan oleh berbagai satuan pendidikan nonformal seper lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus dan Pela han (LKP), Rumah Pintar, Kelompok Belajar dan lembaga lainnya. Perkembangan keadaan yang semakin cepat, menuntut lembaga penyelenggara pendidikan nonformal harus semakin berkualitas dan komprehensif dalam melaksanakan program-program pendidikan masyarakat. Disamping itu lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat juga secara kuan ta f diperbanyak, sehingga mampu menjangkau dan melayani semua warga masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggara pendidikan masyarakat perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program pendidikan masyarakat yang semakin bertanggungjawab dalam merencanakan dan melaksanakan serta mempersiapkan tenaga penyelenggara, pendidik dan kependidikan yang handal, memiliki kemampuan, keterampilan dan dedikasi yang memadai untuk melaksanakan programprogram pendidikan masyarakat. Selain pemerintah, keberadaan berbagai organisasi/wadah perkumpulan organisasi mitra penyelenggara program pendidikan masyarakat terasa pen ng sebagai wadah lembaga penyelenggara program dikmas untuk berbagai informasi dan pengalaman dalam melakukan kegiatan dikmas, disamping berfungsi untuk meningkatkan kapasitas masingmasing lembaga. Keberadaan berbagai perkumpulan (forum) menjadi pen ng untuk di ngkatkan kapasitasnya, sehingga dalam menyelenggarakan berbagai layanan program pembinaan pendidikan masyarakat, dapat lebih aplika f melalui berbagai terobosan, inovasi, sinergi, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai sektor terkait. Untuk meningkatkan keberadaan berbagai organisasi lembaga mitra dikmas, Direktorat Pembinaan Masyarakat memberikan bantuan organisasi mitra dikmas. Agar program peningkatan mutu organisasi mitra dikmas dapat dipahami oleh para penyelenggara dan



1

pemangku kepen ngan dalam bidang pendidikan masyarakat maka diterbitkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat dan Tata cara Mendapatkan Bantuan. B.

2

Tata Cara Memperoleh Bantuan Kegiatan

Dasar Hukum A.

Kriteria dan Persyaratan Lembaga

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pendanaan Pendidikan;

a)

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan;

Lembaga atau organisasi mitra pendidikan masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat.

b)

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

Ak f dan memiliki program penguatan manajerial dan kapasitas organisasi yang terkait dengan program pendidikan masyarakat.

6.

C.

BAB IV

1.

2.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, pada pasal 26 yaitu: penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, dan penyuluhan dapat dilaksanakan melalui swakelola.

Tujuan 1.

Mendukung pelaksanaan program kerja organisasi mitra pendidikan masyarakat.

2.

Dukungan pemerintah dalam meningkatkan kemampuan manajerial dan kapasitas organisasi mitra melalui peningkatan mutu anggotanya.

3.

Memberikan acuan penyelenggaraan kegiatan peningkatan mutu organisasi mitra pendidikan masyarakat tahun 2015.

B.

Kriteria Lembaga

Persyaratan a)

Memiliki iden tas dan alamat sekretariat yang jelas.

b)

Memiliki AD/ART organisasi

c)

Memiliki struktur dan kepengurusan organisasi yang jelas dan seluruh fungsi dan tanggung jawab jabatan berjalan dengan baik.

d)

Kegiatan yang diusulkan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga atau organisasi mitra yang mewadahi penyelenggaraan kegiatan pendidikan masyarakat

e)

Bergerak dibidang pendidikan nonformal, khususnya yang terkait dengan pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat.

f)

Memiliki program kerja yang jelas

Prosedur untuk Memperoleh Bantuan Kegiatan Prosedur memperoleh bantuan kegiatan digambarkan sebagai berikut: 1.

Sosialisasi Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyusun petunjuk teknis dan melakukan sosialisasi ke organisasi mitra. Sosialisasi berupa pertemuan, brosur/buku dan melalui laman: www.paudni.kemdikbud.go.id/dikmas

2.

Pengajuan usulan Lembaga/organisasi yang berminat dan memenuhi persyaratan dapat mengajukan usulan (sesuai format terlampir), dialamatkan kepada: Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Gedung E Lantai 8 Jalan Jenderal Sudirman-Senayan Jakarta, Jakarta 10270



7

BAB II

Garis besar rencana penggunaan dana diantaranya: 1.

2. 6

D.

Bantuan untuk kegiatan ngkat DPP (organisasi pusat): a)

Transport dan perlengkapan peserta/pani a/narasumber

b)

Akomodasi dan konsumsi peserta/pani a/narasumber

c)

Honor pani a dan narasumber

d)

Manajemen penyelenggaraan

Organisasi Mitra Penyelenggara Program Pendidikan Masyarakat A.

Lembaga atau organisasi mitra pendidikan masyarakat adalah organisasi yang mewadahi perkumpulan dari berbagai lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat seper Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Rumah Pintar, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), lembaga/organisasi perempuan, dan lainlain yang telah bermitra atau bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat dan memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan manajemen organisasi dalam mendukung pembinaan dan pengembangan pendidikan masyarakat. Yang mewadahi PKBM disebut Forum Komunikasi PKBM, perkumpulan rumah pintar disebut Paguyuban Rumah Pintar, perkumpulan TBM disebut dengan Forum TBM, perkumpulan Sanggar Kegiatan Belajar dikenal dengan paguyuban SKB, perkumpulan tutor keaksaraan dikenal dengan Forum Tutor Keaksaran dan organisasi lainnya yang mewadahi satuan pendidikan nonformal.

Bantuan untuk kegiatan ngkat DPD (organisasi ngkat provinsi/kabupaten/kota) a)

Transport dan perlengkapan peserta/pani a/narasumber

b)

Akomodasi dan konsumsi peserta/pani a/narasumber

c)

Honor pani a dan narasumber

d)

Manajemen penyelenggaraan

Pemanfaatan Bantuan Pemanfaatan bantuan ini dapat diperuntukan untuk keperluan organisasi antara lain: a.

Rapat kerja nasional/musyawarah nasional, atau rapat kerja daerah/musyawarah daerah.

b.

Seminar,workshop dalam rangka pengembangan program pendidikan masyarakat dan penguatan organisasi.

c.

Pela han dalam rangka peningkatan mutu kompetensi anggota organisasi

d.

Sosialisasi program pendidikan masyarakat

PengerƟan Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat

B.

C.

Tujuan Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat a)

Melayani dan mewadahi kebutuhan angggota organisasi lembaga dalam melaksanakan berbagai program pendidikan nonformal yang sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat sekitar.

b)

Sebagai wadah untuk konsolidasi organisasi lembaga penyelenggara dikmas anggota organisasi.

c)

Mewadahi pembinaan dan pengembangan lembaga peyelenggara program dikmas di seluruh Indonesia.

d)

Membangun jejaring and kemitraan antar sesama lembaga penyelenggara program pendidikan masyarakat dengan berbagai pihak terkait.

e)

Fasilitasi lembaga organisasi mitra berbagi pengalaman antar sesama lembaga penyelenggara pendidikan masyarakat.

Peningkatan Mutu Organisasi Kualitas atau mutu adalah sesuatu yang akan terus tumbuh dan berkembang bersama perubahan. Kualitas atau mutu terbaik dihasilkan dari peningkatan kualitas kerja, mutu kerja, dan penguatan budaya organisasi. Termasuk, kecerdasan individu dalam organisasi tersebut untuk tumbuh berkembangnya wawasan, pengetahuan, teknologi, cara kerja, kepribadian yang krea f, dan produk f.



3

BAB III

Mutu kerja dari se ap individu didalamnya akan memberikan manfaat untuk menjaga daya saing organisasi, juga untuk menjaga keberlanjutan kegiatan yang berkualitas dan mutu organisasi.

Bantuan Kegiatan Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat

Kegiatan untuk meningkatkan mutu organisasi dapat dilakukan dengan seminar atau Kick oﬀ Mee ng, pela han manajemen kinerja organisasi, konseling, penyediaan panduan tertulis, sosialisasi sistem manajemen kinerja, dan sebagainya.

4

Pendidikan masyarakat memerlukan lembaga mitra dalam berbagai kegiatan. Asosiasi atau forum (perkumpulan) yang ada seper Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK PKBM), Forum Komunikasi Taman Bacaan Masyarakat (FK TBM), Paguyuban Rumah Pintar, perkumpulan Sanggar Kegiatan Belajar, Forum Tutor Keaksaraan dan perkumpulan lainnya berperan pen ng dalam menjaga hubungan jalinan komunikasi antara lembaga sebagai pelaksana program dan pemerintah yang melakukan pembinaan.

A.

PengerƟan Bantuan Bantuan peningkatan mutu mitra pendidikan masyarakat adalah pemberian fasilitasi pertemuan untuk kegiatan lembaga dan organisasi mitra dikmas yang mendukung atau relevan dengan program pendidikan masyarakat baik di ngkat pusat maupun daerah, sehingga berbagai penyelenggaraan pendidikan masyarakat semakin berkualitas dan berkembang sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, kebutuhan masyarakat, dan dunia kerja.

Agar keberadaan lembaga dan organisasi mitra dikmas berjalan baik, perlu dukungan dari pemerintah. Peningkatan mutu lembaga dan organisasi mitra pendidikan masyarakat diperuntukkan bagi mitra/forum/asosiasi/ perkumpulan yang telah bermitra dan bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Masyarakat dan memiliki program atau kegiatan untuk meningkatkan kapasitas anggota dan manajemen organisasi pendidikan masyarakat dalam mendukung pembinaan dan pengembangan kegiatan pendidikan masyarakat.

Dalam kegiatan peningkatan mutu lembaga dan organisasi mitra dikmas bantuan ini akan dilaksanakan dengan cara swakelola. Swakelola adalah pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Ins tusi lainnya sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintahan lain, dan/ atau kelompok masyarakat (sumber: modul pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan swakelola, LKPP, 2010, Perpres 54/2010 pasal 26). B.

Tujuan Bantuan Tujuan bantuan kegiatan adalah:

C.

1.

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan masyarakat melalui peningkatan mutu lembaga mitra

2.

Meningkatkan mutu organisasi dan manajemen kelembagaan mitra pendidikan masyarakat

3.

Meningkatkan layanan pemberdayaan masyarakat melalui satuan pendidikan nonformal.

Jumlah Dana Yang Disediakan Dana yang disediakan untuk program ini sebesar Rp.2.110.000.000,00 (dua milyar seratus sepuluh puluh juta rupiah) untuk 34 lembaga.



5

Petunjuk Teknis Peningkatan Mutu Organisasi Mitra Pendidikan Masyarakat dan Tatacara Memperoleh Bantuan

Recommend Documents