PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN TAHUN 2017

PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI BANTUAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN TAHUN 2017

ASDEP PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA KEMENTERIAN PEMUDAN DAN OLAHRAGA RI

KATA PENGANTAR DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Sistem keolahragaan nasional adalah keselurahan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, tepadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang

meliputi,

pengaturan,

pendidikan,

pelatihan,

pengelolaan,

pembinaan,

pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragan nasional. Keseluruhan aspek keolahragaan tersebut diatas adalah menjadi kewenangan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga termasuk pembinaan dan pengembangan mutu tenaga keolahragaan melalui fasilitasi/bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kompetensi, dan kapasitas melalui pelatihan. Untuk menjamin efektivitas program fasilitasi/bantuan terkait mekanisme dan prosedur pelaksanaan fasilitasi/bantuan kepada organisasi/lembaga olahraga perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaan fasiltasi/bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan. Semoga petunjuk pelaksanaan fasilitasi/bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi organisasi/lembaga olahraga yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku

dalam

rangka meningkatkan mutu

tenaga

keolahragaan sekaligus meningkatkan prestasi olahraga nasional dan internasional.

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,

Drs. Gatot Sulistiantoro Dewa Broto, M.B.A

1|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

DAFTAR ISI Halaman 1 2

Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. PENDAHULUAN A. Latar belakang B. Dasar Hukum C. Pengertian D. Tujuan E. Sasaran

6 6 7 8 8

BAB II. PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN A. Sifat fasilitasi/bantuan B. Pemanfaatan fasilitasi/bantuan C. Besaran fasilitasi/bantuan D. Persyaratan dan mekanisme penyaluran fasilitasi/bantuan E. Penetapan calon penerima fasilitasi/bantuan

9 9 9 9 11

BAB III. PROSES PENCAIRAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN DAN PERPAJAKAN A. Proses Pencairan Fasilitasi/Bantuan B. Tahapan Pencairan Dana Fasilitasi/Bantuan C. Pelaporan substansi dan pertanggung jawaban keuangan D. Perpajakan E. Bagan Tahapan Proses Pelaksanaan Fasilitasi/Bantuan

12 13 14 16 16

BAB IV. PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN, PERPAJAKAN, DAN SANkSI A. Tujuan Pemantauan B. Evaluasi C. Pelaporan D. Pengawasan E. Sanksi

17 17 17 18 18

BAB V. PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

19 20

2|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA NOMOR :

2

TAHUN 2017

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka peningkatan kompetensi, kapasitas, dan mutu tenaga keolahragaan, pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan dan peningkatan ketrampilan melalui pelatihan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Pestasi Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi/Bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 64 huruf (a); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 90; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pasal 33 Ayat (1); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Pasal 2; 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;

3|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017; 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 jo Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lebaga; 15. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN PENINGKATAN MUTU TENAGA KEOLAHRAGAAN Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, yang dimaksud dengan Fasilitasi/Bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan merupakan bentuk dukungan langsung dari pemerintah kepada organisasi olahraga/lembaga olahraga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kompetensi, kapasitas, dan mutu bagi tenaga keolahragaan melalui pelatihan. Pasal 2 Mekanisme, Prosedur dan Pengelolaan Fasilitasi/Bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan, tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini. Pasal 3 Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, sebagai petunjuk pelaksanaan dalam proses pengelolaan Fasilitasi/Bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 4 Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017.

4|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

Pasal 5 Hal-Hal yang belum diatur dalam Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga beserta lampirannya, secara teknis akan dituangkan lebih lanjut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini. Pasal 6 Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga ini, mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan Peraturan ini, akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Jakarta pada tanggal : 25 Januari 2017

5|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

Lampiran : Peraturan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Nomor : 2 Tahun 2017 Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Fasilitasi/Bantuan Peningkatan Mutu Tenaga Keolahragaan

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 pasal 1 angka (3) menyatakan bahwa sistem keolahragan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kestuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional tentunya dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan keolahragaan yang demokratis dan tidak diskriminatif. Mengacu kepada ketentuan sebagaimana tersebut diatas, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga melakukan upaya-upaya untuk memberikan fasilitasi/bantuan kepada para pembina olahraga/lembaga olahraga dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan mutu bagi tenaga keolahragaan melalui pelatihan. B. DASAR HUKUM 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional Pasal 64 huruf (a); 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Pasal 90; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Pasal 33 Ayat (1); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan Pasal 2; 9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; 10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga; 6|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

12. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 Tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017; 13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 jo Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lebaga; 15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0616 Tahun 014 Tentang Standar Pengelolaan Organisasi Keolahragaan; 16. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. C. PENGERTIAN a. Fasilitasi/bantuan peningkatan mutu tenaga keolahragaan adalah dana yang berasal dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 yang penggunaannya disalurkan kepada organisasi olahraga/lembaga olahraga dalam rangka peningkatan mutu tenaga keolahragaan melalui pelatihan; b. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga yang terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, istruktur, tenaga medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psiholog atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan olahraga; c.

Pelatih adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengelola/menangani sekelompok/seseorang dengan memberikan latihan ketrampilan olahraga untuk mencapai prestasi.

d.

Instruktur adalah seseorang atau sekelompok orang yang bertugas mengajarkan sesuatu dan sekaligus memberikan pelatihan dan bimbingan ketrampilan olahraga untuk mencapai tujuan tertentu.

e.

Wasit adalah seseorang yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan memimpin jalannya suatu pertandingan olahraga.

f.

Juri adalah sekelompok dewan yang bertugas untuk menilai prestasi individu atau kelompok dalam suatu pertandingan olahraga.

g.

Pembina olahraga adalah meliputi pembina perkumpulan, induk organisasi, atau lembaga olahraga pada tingkat pusat dan tingkat daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam organisasi.

h.

Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i.

Yang dimaksud dengan Lembaga Olahraga pada petunjuk pelaksanaan ini adalah terdiri dari perkumpulan, klub dan komunitas olahraga yang mempunyai komitmen untuk memajukan olahraga nasional.

7|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

D. TUJUAN Petunjuk pelaksanaan ini dibuat sebagai acuan dan tatacara penyaluran bantuan fasilitasi/bantuan bagi organisasi olahraga/lembaga olahraga untuk melaksanakan kegiatan pelatihan peningkatan mutu tenaga keolahragaan (pelatih, instruktur, wasit, juri, dan tenaga pendukung lainnya) cabang olahraga agar efektif, efisien dan tepat pada sasaran; E. SASARAN Sasaran pemberian fasilitasi/bantuan adalah organisasi olahraga/lembaga olahraga yang memenuhi ketentuan sesuai dengan undang-undang untuk menyelenggarakan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi, kapasitas dan mutu tenaga keolahragaan.

8|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

BAB II PELAKSANAAN FASILITASI/BANTUAN A. SIFAT FASILITASI/BANTUAN Sifat fasilitasi/bantuan yang disalurkan kepada organisasi olahraga/lembaga olahraga adalah dana yang bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2017 dan ditransfer langsung dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI melalui KPPN kepada rekening penerima bantuan. B. PEMANFAATAN FASILITASI/BANTUAN Fasilitasi/bantuan yang disalurkan kepada organisasi olahraga/lembaga olahraga yang memenuhi ketentuan sesuai dengan undang-undang dimanfaatkan/digunakan untuk penyelenggaran pelatihan peningkatan kompetensi sertifikasi tenaga keolahragaan (Pelatih/Instruktur, Wasit/Juri, dan Tenaga Pendukung Keolahragaan lainnya) secara berjenjang sebagai berikut : a. b. c. d. e.

Pelatihan Tingkat Dasar; Pelatihan Tingkat Muda; Pelatihan Tingkat Lanjutan; Pelatihan Tingkat Nasional; dan Pelatihan/Pemagangan di Luar Negeri.

C. BESARAN FASILITASI/BANTUAN Besaran fasilitasi/bantuan yang diberikan kepada organisasi olahraga/lembaga olahraga dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ditetapkan dengan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan dan disyahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dengan mempertimbangkan tingkat pelatihan dan capaian prestasi olahraga penerima fasilitasi/bantuan. D. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENYALURAN FASILITASI/BANTUAN 1. Persyaratan administratif penerima fasilitasi/bantuan a. b. c. d. e. f.

Memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; Memiliki Akte Notaris; Memiliki NPWP atas nama Lembaga; Memiliki Rekening Bank atas nama Lembaga; Memiliki Surat Keputusan Kepengurusan; Memiliki Program Kerja.

2. Persyaratan substansi fasilitasi/bantuan Penerima fasilitasi/bantuan wajib melampirkan persyaratan substansi berupa : a. Data atau profil tenaga keolahragaan yang bersertifikasi; b. Melampirkan foto copy sertifikasi tenaga keolahragaan (Pelatih/Instruktur. Wasit/Juri, dan Tenaga Keolahragaan Pendukung lainnya).

9|Page A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

3. Persyaratan khusus Setiap pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh penerima fasilitasi/bantuan yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, diwajibkan mencantumkan : a. b.

Logo Kementerian Pemuda dan Olahraga RI; dan Sesuai Surat Edaran Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Nomor : B.71/MENKO/PMK/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016, wajib untuk mencantukan Logo Asian Games XVIII Tahun 2018 dalam berbagai bentuk kegiatan sebagai sarana sosialisasi.

4. Mekanisme Pengajuan Fasilitasi/bantuan Permohonan fasilitasi/bantuan kegiatan diajukan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat, berupa proposal dengan format sebagai berikut : I.

PENDAHULUAN a. b. c. d. e. f.

II.

PELAKSANAAN KEGIATAN a. b. c. d.

III.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan; Jumlah Peserta; Susunan Kepanitiaan; Rincian Anggaran Belanja Kegiatan;

LAMPIRAN PROPOSAL a. b. c. d. e. f. g.

IV.

Latar Belakang; Dasar Pelaksanaan; Nama Kegiatan; Tema Kegiatan; Tujuan Kegiatan; Hasil yang diharapkan.

Akte Notaris; NPWP atas nama Lembaga; Nomor Rekening Bank atas nama Lembaga; Surat Keputusan Kepengurusan; Surat Keputusan Kepanitiaan; Data nama peserta pelatihan dan lisensi yang dimiliki; Rekomendasi KONI Pusat/KONIDA/Lembaga Terkait.

PENILAIAN PROPOSAL PERMOHONAN FASILITASI/BANTUAN. Penilaian terhadap permohonan bantuan fasilitasi dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : a. Penilaian Administrasi Penilaian administrasi meliputi penilaian terhadap kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon penerima bantuan fasilitasi kegiatan berupa : Akte Notaris, NPWP, Rekening Bank dan Surat

10 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

Keputusan Kepengurusan, data peserta pelatihan dan lisensi yang dimiliki. Yang tidak lolos dalam verifikasi adminitrasi dinyatakan gugur. b. Penilaian Substansi Kegiatan Penilaian terhadap substansi kegiatan dimaksudkan untuk menilai apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program fasilitasi/bantuan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan. c. Penilaian Proposal 1. Setiap proposal pengajuan fasilitasi/bantuan yang diajukan akan dinilai kelayakannya oleh tim verifikasi; 2. Tim verifikasi proposal pengajuan fasilitasi/bantuan menetapkan calon penerima fasilitasi/bantuan yang ditetapkan dengan surat Keputusan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga atau Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; 3. Tim verifikasi dalam melaksanakan tugasnya harus terbuka, objektif, jujur dan adil serta tidak diskriminatif; 4. Tim verifikasi akan melaksanakan survey dan verifikasi lapangan terhadap calon penerima fasilitasi/bantuan; 5. Hasil verifikasi selanjutnya diterbitkan Berita Acara Tim verifikasi kemudian disampaikan kepada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan. V.

PENETAPAN CALON PENERIMA BANTUAN a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan calon penerima fasiltasi/bantuan sebagai penerima dana fasilitasi/bantuan yang ditetapkan dengan surat keputusan sesuai usulan dari Tim verifikasi dan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); b. Atas dasar Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen, Tim Verifikasi menyiapkan Naskah Kerjasama (MoU) tentang penyaluran dana fasiltasi/bantuan yang ditandatangi oleh PPK dan Penerima fasilitasi/bantuan; c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani perjanjian kerjasama (MOU) dengan penerima fasilitasi/bantuan;

11 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

BAB III PROSES PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNG JAWABAN KEUANGAN, DAN PERPAJAKAN A. PROSES PENCAIRAN DANA FASILITASI/BANTUAN a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membentuk Tim Verifikasi untuk melakukan penilaian kelengkapan persyaratan permohonan fasilitasi/bantuan dan pengecekan lapangan. Jika belum sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka permohonan dikembalikan ke organisasi yang bersangkutan untuk dilakukan perbaikan. b. Tim verifikasi menerbitkan Berita Acara Tim Verifikasi untuk direkomendasikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam penetapan surat keputusan tentang organisasi olahraga penerima bantuan dan besarnya bantuan dalam rupiah. c. Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang Penetapan Pemberian dan Jumlah Besaran Bantuan dengan pengesahan dari Kuasa Pengguna Anggaran; d. Perjanjian Kerjasama antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Asdep Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga ditandatangi oleh PPK dan penerima fasilitasi/bantuan; e. Penerima Fasilitasi/Bantuan wajib menandatangi kwitansi dana bantuan fasilitasi kegiatan diatas materai 6.000 sebanyak 4 (empat) rangkap; f. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawaban Mutlak (SPTJM) Penggunaan Dana Fasilitasi dan Pelaksanaan Kegiatan diatas materai 6.000 oleh penerima fasilitasi/bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap; g. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) oleh penerima fasilitasi/bantuan diatas meterai Rp. 6000,h. Tim Verifikasi akan Fasilitasi/Bantuan;

menerbitkan

Ringkasan

Akad

Kerjasama

i. Melampirkan Fotocopy NPWP dan Buku Rekening atas nama Organisasi/Lembaga Penerima Fasilitasi/Bantuan sebanyak 4 (empat) rangkap; j. Selanjutnya dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Tim Penguji SPP/Penerbit SPM dan melampirkan kelengkapan dokumen diajukan ke Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, c.q. Kepala Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya.

12 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

k. Penandatanganan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)

Pencairan Dana Fasilitasi diatas materai 6.000 oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebanyak 4 (empat) rangkap; l. Apabila tim penguji dan penilai pada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran menyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar (SPM). Namun apabila dalam hal pengujian dinyatakan belum sesuai atau terdapat kekurangan, maka dokumen tersebut akan dikembalikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk disesuaikan/diperbaiki. Setelah diperbaiki kemudian diserahkan kembali kepada Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran untuk diterbitkan SPM. m. Selanjutnya, SPM yang diterbitkan dari Bagian Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Biro Keuangan dan Rumah Tangga, diserahkan ke Kepala Bagian Keuangan Biro Keuangan dan Rumah Tangga dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) agar dana yang dialokasikan dapat diterbitkan SP2D untuk ditransfer ke rekening penerima fasilitasi/ bantuan. B. TAHAPAN PENCAIRAN DANA FASILITASI/BANTUAN Tahapan pencairan uang fasilitasi/bantuan diatur sesuai dengan pasal (18) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.05/2015 sebagai berikut : 1. Pemberian dana fasilitasi/bantuan dilaksanakan berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA;

Surat

2. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK dengan penerima bantuan yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan; 3. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan dapat dilakukan sekaligus atau bertahap; 4. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan secara sekaligus atau bertahap ditetapkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan; 5. Penyaluran dana fasilitasi/bantuan yang dilaksanakan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut : a.

Tahap I sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan setelah perjanjian kerja sama ditandatangani oleh penerima bantuan dan PPK;

b.

Tahap II sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila dana pada Tahap I telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;

c.

Tahap III sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keeluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila jumlah dana pada Tahap I dan Tahap II telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%;

d.

Tahap IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan dana fasilitasi/bantuan, apabila jumlah dana pada Tahap I sampai dengan Tahap III telah dipergunakan sekurang-kurangnya sebesar 80%.

13 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

C. PELAPORAN KEUANGAN.

SUBSTANSI

KEGIATAN

DAN

PERTANGGUNGJAWABAN

a. Laporan Substansi Kegiatan selambat-lambatnya dalam 14 hari kerja penerima fasilitasi/bantuan wajib menyampaikan laporan substansi kegiatan yang telah dilaksanakan dilengkapi dengan dokumentasi/foto kegiatan dijilid 3 (tiga) rangkap, disampaikan kepada Asdep Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, Deputi Bidang Peningktan Pestasi Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga. b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. 1. Penerima fasilitasi/bantuan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama selambat-lambatnya 14 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan meliputi: a. Laporan jumlah dana yang diterima, dipergunakan, dan sisa dana; b. Pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan dan buktibukti pegeluaran telah disimpan; c. Dalam hal terdapat sisa dana, penerima fasilitasi/bantuan harus menyampaikan bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara kepada PPK sesuai dengan perjanjian kerja sama sebagai dokumen tambahan laporan pertanggungjawaban fasilitasi/bantuan; d. Laporan pertanggungjawaban fasilitasi/bantuan sebagaimana dimaksud dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tanggal 17 November 2016. 2. Lampiran laporan pertanggungjawaban keuangan meliputi : a. b. c. d. e.

Rekapitulasi Pengeluaran; Kwitansi dan daftar tanda terima; Bukti surat setoran pajak (PPh dan PPN); Daftar hadir (Rapat, Peserta, Panitia, Narasumber); Bukti perjalanan (Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, Bukti Penginapan, Foto copy Paspor (Exit-Permit) untuk perjalanan dinas Luar Negeri, dll); f. Bukti pengeluaran lainnya. 3. Rincian anggaran pada proposal dan laporan pertanggungjawaban keuangan disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun Anggaran 2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (www.anggaran.depkeu.go.id); 4. Laporan pertanggungjawaban keuangan wajib dilampirkan buktibukti pembayaran pajak yang diatur sebagai berikut : a. Pembayaran pajak honorarium mengacu pada Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 sebagai berikut : 

Sebesar 0% (nol persen) dari honorarium bruto bagi PNS Golongan I dan Golongan II, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Tamtama dan Bintara, dan Pensiunannya;

14 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

 

b. c.

d.

Sebesar 5% (lima persen) dari honorarium bruto bagi PNS Golongan III, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya; Sebesar 15% (lima belas persen) dari honorarium bruto bagi Pejabat Negara, PNS Golongan IV, Anggota TNI dan Anggota POLRI Golongan Pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi, dan Pensiunannya;

Pembayaran pajak belanja bahan/barang diatas satu juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi; Pembayaran pajak belanja bahan/barang diatas dua juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi, dan dikenakan PPh pasal 22 sebesa 1,5% jika mempunyai NPWP akan tetapi juka tidak ada NPWP dikenakan pajak 3% dari nilai PPN; Pembayaran pajak belanja sewa diatas dua juta rupiah dikenakan PPN 10% dari nilai kwitansi, dan dikenakan PPh pasal 22 sebesa 2% jika mempunyai NPWP akan tetapi juka tidak ada NPWP dikenakan pajak 4% dari nilai PPN;

5. Bukti kuitansi pembelian/pengeluaran (sebesar dua ratus lima puluh ribu rupiah menggunakan meterai Rp. 3000,- sedangkan pembelian/pengeluaran (sebesar satu juta rupiah keatas) menggunakan meterai Rp. 6000,-) 6. Bukti-bukti tersebut di atas dapat disampaikan dalam bentuk salinan atau berupa fotokopi dari naskah aslinya. Sedangkan aslinya disimpan oleh organisasi olahraga/lembaga olahraga penerima fasilitasi/bantuan. 7. Penerima fasilitasi/bantuan tidak diperbolehkan melakukan pembelian PC Komputer/Laptop ataupun printer, yang diperbolehkan hanya pembelian pengadaan toner/cartridge printer. c. Format Laporan Kegiatan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Latar belakang; Dasar Hukum; Tujuan; Sasaran; Bentuk Kegiatan; Peserta kegiatan; Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan; Langkah- Iangkah pelaksanaan kegiatan; Hasil yang dicapai; Lampiran-Iampiran (daftar hadir dan biodata peserta, narasumber, dan panitia kegiatan, serta dokumentasi kegiatan).

d. Format Lampiran SPJ 1. Rekapitulasi Pengeluaran; 2. Kwitansi dan daftar tanda terima; 3. Bukti surat setoran pajak (PPh dan PPN); 4. Daftar hadir (Rapat, Peserta, Panitia, Narasumber); 5. Bukti perjalanan (Surat Tugas, Tiket, Boarding Pass, Bukti Penginapan, 15 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

6.

Foto copy Paspor (Exit-Permit) untuk perjalanan dinas Luar Negeri, dll); Bukti pengeluaran lainnya.

D. PERPAJAKAN Pihak penerima fasilitasi/bantuan berkewajiban membayar/menanggung seluruh pajak-pajak yang dikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya kepada Kas Negara. E. BAGAN PROSES PELAKSANAAN PROGRAM FASILITASI/BANTUAN

Pembina Olahraga/ Lembaga Olahraga

(1) Sosialisasi

Kementerian Pemuda dan Olahraga

(2) Pengajuan Proposal

(3) Verifikasi dan Penilaian

(4) Penetapan Penerima Fasilitasi/Bantuan

(5) MoU

(6) Pencairan Anggaran

Pengajuan ke KPPN

(7) Pelaksanaan Kegiatan

Monitoring

(8) Pelaporan Substansi dan Pertanggungjawaban Keuangan

16 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, PENGAWASAN DAN SANKSI

A. Tujuan Pemantauan a. Memastikan pemanfaatan dana fasitisasi/bantuan sesuai dengan prinsip, mekanisme dan prosedur; b. Memastikan agar hasil-hasil selama tahap perencanaan diperoleh melalui proses dan mekanisme yang benar, c. Agar hasil kegiatan yang dilaksanakan membawa manfaat langsung bagi peningkatan mutu tenaga keolahragaan secara signifikan, d. Memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, e. Menjaga agar kualitas dari setiap kegiatan yang dilaksanakan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, B. Evaluasi Evaluasi terhadap proram yang telah kita laksanakan adalah suatu keharusan yang dapat di jadikan tolak ukur apakah program tersebut mempunyai manfaat dan nilai tambah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Untuk mengetahui indikator keberhasilan program maka diperlukan evaluasi secara komprehensif dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari pada evaluasi program adalah : a. b. c.

Untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas program yang telah dilaksanakan; Untuk mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan program sesuai dengan yang diharapkan; Sebagai bahan pengambilan kebijakan apakah program dimaksud dapat dilanjutkan atau tidak.

Secara umum langkah-langkah yang harus dilakukan dalam evaluasi antara lain perencanaan/desain evaluasi, pengumpulan informasi, pengolahan informasi, kesimpulan dan pelaporan hasil evaluasi. C. Pelaporan Pelaporan adalah Suatu bentuk penyampaian pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis sesuai dengan tanggung jawab (responsibility) yang dibebankan. Laporan juga merupakan salah satu alat untuk menyampaikan informasi baik formal maupun inonformal. Manfaat pelaporan bagi setiap pelaksanaan kegiatan: a. Merupakan perwujudan dari responsibility dari penanggungjawab kegiatan; b. Sebagai alat untuk memperlancar kerja sama dan koordinasi maupun komunikasi yang saling mempengaruhi antar pemangku kepentingan; c. Sebagai alat untuk membuat budgeting (anggaran), pengawasan, pengendalian maupun pengambilan keputusan;

17 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

D. Pengawasan Penerima fasilitasi/bantuan sewaktu-waktu harus siap untuk diaudit oleh Pengawas Internal yakni Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi dan Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun Aparat Pengawas External dari Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. SANKSI

1.

2.

Apabila terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan dana fasilitasi/bantuan yang telah diatur dalam perjanjian kerjasama, maka penerima fasilitasi/bantuan bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kemungkinan terhadap sangsi baik perdata maupun pidana berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku. Penerima fasilitasi/bantuan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawas (Inspektorat Kemenpora atau Badan Pemeriksa Keuangan). Lembaga/Organisasi Olahraga yang tidak menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan maupun keuangan fasilitasi/bantuan tidak akan diberikan pada tahun berikutnya sebagaimana diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini.

18 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

BAB V PENUTUP Petunjuk pelaksanaan penyaluran fasilitasi/bantuan kepada organisasi/lembaga olahraga ini, dimaksudkan sebagai acuan dan tata cara penyaluran bantuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung efektif, efisien dan tepat sasaran. Keinginan untuk meningkatkan kualitas tenaga keolahragaan melalui program fasilitasi/bantuan, merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan mutu tenaga keolahragaan dalam rangka meningkatkan prestasi olahraga nasional maupun internasional. Pada prinsipnya program fasilitasi/bantuan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong terjalinnya sinergisitas antara pemerintah dan organisasi/lembaga keolahragaan dalam meningkatkan kompetensi dan kapasitas tenaga keolahragaan guna mendukung pembangunan keolahragaan yang berdaya saing dan berkelanjutan.

19 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

LAMPIRAN-LAMPIRAN

20 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

21 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

22 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

23 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7

24 | P a g e A s d e p

P e n i n g k a t a n

P e t u n j u k P e l a k s a n a a n F a s i l i t a s i / B a n t u a n P e n i n g k a t a n M u t u T e n a g a K e o l a h r a g a a n T e n a g a d a n O r g a n i s a s i K e o l a h r a g a a n 2 0 1 7