Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
Nomor: B-37.b/In.09/6/6.b/HM.01/03/2017
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN PROGRAM MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT KOMPETITIF TAHUN 2017
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON 2017 1
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
DAFTAR ISI Sampul Kegiatan Daftar Isi BAGIAN PERTAMA – 4 A. Dasar Pemikiran – 4 B. Dasar Hukum – 6 C. Tujuan Program – 8 D. Tema Program – 8 E. Manfaat Program – 8 F. Sasaran dan Keluaran Program – 8 BAGIAN KEDUA – 10 A. Sumber Anggaran – 9 B. Bentuk Pengabdian – 9 C. Ketentuan Umum Pengusulan – 9 1. Pengusul – 9 2. Administratif – 10 D. Mekanisme Seleksi dan Penilaian – 10 E. Anggaran Pengabdian – 10 F. Pelaksanaan Pengabdian – 11 1. Pengajuan Proposal Pengabdian – 11 2. Kriteria Penilaian – 11 3. Pengendalian Mutu Pengabdian – 13 a. Seleksi – 13 b. Seminar – 13 4. Penganggaran Penelitian – 13 5. Jadual Kegiatan – 13 BAGIAN KETIGA – 14 A. Laporan Pengabdian – 14 1. Laporan Akademik – 14 2. Laporan Penggunaan Dana – 16 B. Penutup – 16
2
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
3
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
PETUNJUK TEKNIS PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENGABDIAN MASYARAKAT KOMPETITIF TAHUN ANGGARAN 2017 KAK/TOR PER KELUARAN KEGIATAN Kementerian Negera/Lembaga Unit Eselon I Program
: : :
Hasil Unit Eselon II/Satker
: :
Kegiatan
:
Indikator Kinerja Kegiatan
:
Satuan Ukur dan Jenis Keluaran
:
Pelaksanaan Kegiatan
:
Pengumuman proposal pengabdian Penerimaan proposal Seleksi administrasi proposal Pengumuman proposal yang masuk nominasi Seminar proposal pene pengabdian Pengumuman penerimaan bantuan dana pengabdian Penyelesaian administrasi kontrak pengabdian Penyerahan laporan hasil pengabdian sementara Seminar hasil penelitian sementara [interim report] Penyampaian laporan
Volume Kegiatan
:
Institut Agama Islam Negeri Ambon Dirjen Pendidikan Islam Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon Pengabdian Masyarakat IAIN Ambon Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IAIN Ambon Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan bantuan program peningkatan mutu pengabdian masyarakat kompetitif tahun 2017 di Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Institut Agama Islam Negeri Ambon. Menghasilkan laporan penelitian pengabdian masyarakat dalam bentuk naskah buku, dan lampiran pengusulan ISBN dan HKI. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan
27 – 31 Maret 2017 01 – 22 April 2017 24 – 27 April 2017 28 April 2017 01 – 05 Mei 2017 08 Mei 2017 11 - 12 April 2017 07 – 11 Agustus 2017 14 – 18 Agustus 2017 04 – 22 September 2017 9 [sembilan] Peneliti Pengabdian Masyarakat
BAGIAN PERTAMA A. Dasar Pemikiran Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 sebagai penjabaran dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, dinyatakan bahwa tujuan pendidikan tinggi adalah [1] menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Mencermati tujuan pendidikan tinggi tersebut, jelaslah bagaimana dosen seharusnya melaksanakan tugas-tugas sebagai motivator, fasilitator, organisator, informator, konselor. Fungsi dan tugas dosen ini menjadi bagian inti dari perguruan tinggi, dosen memiliki tugas yang sangat penting dan menentukan keberhasilan suatu perguruan tinggi dalam mewujudkan tujuannya. Dua hal pokok yang diharapkan dari pendidikan tinggi, sebagaimana tersebut dalam PP Nomor 60 Tahun 1999 tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen. 4
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
Jika tujuan perguruan tinggi diterapkan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), maka secara ringkas dapat dikatakan bahwa tujuan PTKI adalah [1] menghasilkan lulusan yang bermutu secara akademik dan atau profesional di bidang ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam serta yang akan bermanfaat bagi masyarakat, dan [2] mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat, tentu hanya bisa dilakukan oleh tenaga pendidik yang disebut dosen dan sebaliknya keberhasilan dan kegagalan suatu PTKI seharusnya di ukur berdasarkan pencapaian dua tujuan PTKI tersebut. Menangkap semangat dua point yang diharapkan dari tujuan pendidikan PTKI, dosen PTKI yang benar dan seharusnya adalah: Pertama; orang yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan ilmiah yang akan bermanfaat bagi masyarakat. Dosen dalam pengertian ini adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap ilmu pengetahuan dan atau keterampilannya. Kualifikasi ini menjadi keniscayaan bagi dosen. Sebab tanpa ini, dosen tidak mungkin dapat menunjang PTKI dalam mewujudkan tujuan yang pertama, yakni mempersiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam. Kedua; dosen adalah orang yang mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Dalam pengertian ini, dosen adalah seorang peneliti, pengkaji, dan sekaligus pendakwah ilmu pengetahuan ilmiah yang memiliki komitmen sosial. Pendakwah di sini berbeda dengan juru kampanye, agitator, provokator, atau juru dakwah yang tidak ilmiah. Kualifikasi ini juga menjadi keharusan bagi individu dosen. Sebab tanpa ini, PTKI tidak bisa mewujudkan tujuannya yang kedua, yakni mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan agama dan kebudayaan Islam bagi kemaslahatan masyarakat. Memahami paparan di atas, dosen adalah seorang akademisi dan atau profesional yang konsisten dan terus menerus melakukan penelitian dan pengkajian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan peningkatan taraf kehidupan masyarakat dalam bidang pengabdian kepada masyarakat. Ataukah, dosen adalah peneliti yang mengajar, atau pengajar yang meneliti. Materi pengajaran yang disampaikan dosen harus selalu berkembang dan dinamis sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukannya. Berkenaan dengan itu, dosen sebagai tenaga pengajar di Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Ambon harus melakukan perubahan dan tantangan dihadapi, harapan-harapan terhadap lembaganya dengan sepenuhnya berorientasi pada sosial expectations tidak lagi mencukupi. Bukan hanya karena sifatnya yang tradisional, tetapi juga karena orientasi harapan seperti itu tidak sejalan, baik dengan tantangan global maupun pengembangan IAIN Ambon menuju Universitas Islam Negeri berorientasi pada standard kompetensi berbasis multikultural. IAIN Ambon diharapkan harus selalu memberikan manfaat kepada masyarakat melalui fungsi tridharma pendidikan yakni fungsi pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam fungsi penelitian diharapkan memberikan dampak yang lebih [best praktis] kepada masyarakat yakni mampu menganalisis permasalahan-permasalahan dan potensi (asset) yang
5
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, tentram dan sejahtera. Dengan fungsi pengabdian kepada masyarakat, IAIN Ambon merencanakan dan melaksanakan program penelitian pengabdian masyarakat kompetitif tahun anggaran 2017, berupa program bantuan dana penelitian untuk meningkatkan mutu pelaksanaan dan hasil pengabdian masyarakat bagi dosen secara kelompok di lingkungan IAIN Ambon. Bantuan dana ini akan diberikan secara kompetitif, transparan, dan objektif berdasarkan mutu proposal yang di ajukan dan terbuka bagi setiap tim peneliti pengabdian masyarakat dalam pengembangan bidang ilmu. Program bantuan pengabdian kepada masyarakat memberikan ruang yang cukup luas untuk aksi partisipatif, di mana pengabdian tidak hanya mengetahui, menjelaskan, atau menafsirkan namun juga mentransformasi kondisi sosial khususnya penguatan kualitas hidup komunitas Muslim. Penerapan secara kompetitif sebagai bukti pelaksanaan peneliti pengabdian masyarakat, seluruh usulan program bantuan pengabdian masyarakat yang telah didaftarkan secara E-Online akan dinilai oleh Tim Reviewer yang berkompeten di bidangnya, serta memiliki track record maupun reputasi akademik. Program bantuan dana peneliti pengabdian masyarakat dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Ambon Kementerian Agama Republik Indonesia. Bantuan dana ini diperuntukkan untuk seluruh civitas akademika yang telah melakukan penelitian untuk diajukan dalam program pengabdian masyarakat. B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219). 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157). 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670).
6
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
8.
9.
10. 11.
12.
13.
14. 15. 16. 17.
18.
19. 20. 21. 22. 23.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502). Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007). Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500). Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ambon menjadi Institut Agama Islam Negeri Ambon. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Ambon. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Agama. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Ambon. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2016. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4398 Tahun 2015 tentang Pedoman, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam,
7
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.1/1765/2011 tentang Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bagi Dosen di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama Islam. 25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. 26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Peningkatan Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2017. 27. Keputusan Rektor IAIN Ambon Nomor Tahun 2012 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. C. Tujuan Program 1. Mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di IAIN Ambon dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera. 2. Memperkuat dan meningkatkan kompetensi dosen serta produktivitas pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian. 3. Meningkatkan kesempatan dosen untuk bekerjasama dengan lembagalembaga mitra baik di tingkat lokal, nasional maupun international yang mempunyai concern di bidang pemberdayaan masyarakat. 4. Melahirkan intelektual dan agamawan organik di kalangan IAIN Ambon yang memiliki keahlian otoritatif dan implementatif pada bidang tertentu. D. Tema Program Tema besar pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon pada tahun 2017 adalah “pemberdayaan masyarakat melalui hasil-hasil penelitian dalam peningkatan sosial-ekonomi dan nilai-nilai kebangsaan dan sosial-multikultural.” E. Manfaat Program Manfaat program pengabdian kepada masyarakat IAIN Ambon pada tahun 2017 adalah: 1. Memperkuat peran dan kemitraan IAIN Ambon dalam melakukan pengembangan masyarakat melalui proses pemberdayaan. 2. Menumbuhkan kesadaran dan partisipasi masyarakat melalui kegiatankegiatan pengabdian masyarakat yang difasilitasi oleh peneliti pengabdian. 3. Memaksimalkan partisipasi peneliti pengabdi dalam menerjemahkan ilmu dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat. 4. Meningkatkan kerjasama kelembagaan LP2M IAIN Ambon dengan stakeholders di tingkat lokal untuk dijadikan sebagai desa binaan pengabdian. F. Sasaran dan Keluaran Program bantuan peningkatan mutu pengabdian masyarakat merupakan dana bantuan pengabdian masyarakat sebagai bentuk penghargaan yang disediakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pengabdian masyarakat yang diperoleh dari pembelajaran dan penelitian di IAIN Ambon. Program ini diarahkan untuk menghasilkan dokumen mengenai kiprah LP2M IAIN Ambon dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk perubahan sosial.
8
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
Kemudian terwujudnya jejaring berkelanjutan dengan para pengabdi masyarakat terkemuka dari IAIN Ambon, perguruan tinggi lain, dan Institusi riset mendukung yang melahirkan model baru pengabdian masyarakat. Hasil program pengabdian masyarakat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk naskah jurnal, buku ISBN, dan atau Hak Kekayaan Intelektual. BAGIAN KEDUA A. Sumber Anggaran Program bantuan peningkatan mutu penelitian merupakan dana bantuan penelitian kompetitif tahun 2017 IAIN Ambon bersumber dari Anggaran: 1. Anggaran Pemerintah yang bersumberkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. 2. Anggaran dibebankan kepada Daftar Isian Program Anggaran [DIPA] IAIN Ambon Nomor SP DIPA 025.04.07.426242/2016 tanggal 17 November 2016. B. Bentuk Pengabdian Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk intervensi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Ambon untuk tujuan perubahan sosial. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan berbagai bentuk yaitu: 1. Pendidikan Masyarakat (Popular Education), yakni kegiatan pengabdian yang ditujukan untuk belajar bersama masyarakat atau menguatkan kemampuan, potensi dan aset masyarakat. 2. Pendampingan Masyarakat, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara intensif dan partisipatif agar tercapai kemandirian dari komunitas atau kelompok mitra. 3. Advokasi, yakni kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa menumbuhkan kepekaan sosial, politik, dan budaya, serta kapasitas/kemampuan untuk memperjuangkan dan memperoleh hak-hak sebagai warganegara. C. Ketentuan Umum Pengusulan Untuk mendapatkan bantuan pengabdian masyarakat, pengusul harus memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: 1. Pengusul Persyaratan pengusul program bantuan peningkatan mutu pengabdian masyarakat kompetitif tahun anggaran 2017: a. Berstatus sebagai dosen tetap [Pegawai Negeri Sipil] IAIN Ambon. b. Dibuktikan Nomor Induk Dosen Nasional [NIDN]. c. Untuk peneliti anggota melibatkan dosen [PNS] memiliki NIDN dan Dosen Non PNS. d. Proposal pengabdian masyarakat, diperoleh dari hasil penelitian dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berdaya saing dan sejahtera. e. Pengusul, baik ketua tim maupun anggota tidak sedang mendapatkan beasiswa Diktis dan atau tidak sedang kuliah dalam masa tugas belajar atau izin belajar. Bagi yang melanggar akan di blacklist dari daftar penerima bantuan.
9
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
2. Administratif a. Pengusul melakukan registrasi secara E-Online dengan mengunjungi Website http://lp2m-iainambon.id. b. Setelah proposal diterima panitia, semua informasi terkait bantuan hanya disampaikan melalui Website resmi LP2M IAIN Ambon. c. Pengusul hanya diperkenankan mengajukan 1 [satu] judul proposal yang disediakan LP2M IAIN Ambon, dan setiap pengusul hanya diperkenankan untuk menjadi ketua tim dan atau anggota tim pada satu kategori jenis bantuan pengabdian masyarakat dan penelitian. d. Lampiran registrasi pengusul. 1. Format MS Word proposal pengabdian masyarakat. 2. Format MS Word Surat pernyataan orisinalitas proposal pengabdian masyarakat. 3. Scan Biodata Ketua pengabdi. 4. Scan Nomor Induk Dosen Nasional [NIDN]. D. Mekanisme Seleksi dan Penilaian Mekanisme seleksi dilakukan dalam tahapan-tahapan berikut ini. 1. Penyeleksian secara online, dimaksudkan untuk memverifikasi dokumen persyaratan dasar pengusul proposal. 2. Desk Evaluation/seleksi administrasi, seleksi tahap pertama dimaksudkan untuk menjaring proposal para pengusul yang memenuhi persyaratan administratif, substansi, maupun kesesuaian penyusunan Rancangan Anggaran Belanja dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja. 3. Seminar presentasi proposal, sebagai bentuk seleksi tahap kedua yang dimaksudkan untuk melakukan penilaian pada konten proposal pengabdian masyarakat yang diajukan. Seminar proposal ini dihadiri oleh Ketua Tim yang akan mempresentasikan proposal yang diajukan, bagi Ketua Tim yang tidak bisa hadir pada saat seminar berlangsung harus menunjuk wakilnya dan memberikan alasan ketidakhadirannya dengan memberikan surat mandat di atas materai Rp.6,000. 4. Seminar kedua adalah seminar hasil pengabdian masyarakat yang dihadiri tim reviewer untuk menilai hasil pengabdian masyarakat. E. Anggaran Penelitian 1. Estimasi dana yang dapat diusulkan oleh pengabdi adalah Rp 20,000,000 – Rp 23,000,000 2. Pencairan bantuan dana pengabdian masyarakat akan dilaksanakan sebanyak dua termin. Termin I sebanyak 50% dicairkan setelah menandatangani kontrak kerja dan termi II Sebanyak 50% dicairkan setelah presentasi hasil pengabdian masyarakat dan menyerahkan naskah hasil laporan pengabdian masyarakat dalam bentuk buku untuk di ISBN, Excecutive Summary, dan laporan penggunaan keuangan-bukti penggunaan keuangan. 3. Persetujuan pencairan sisa bantuan dana sebesar 50% sangat ditentukan oleh hasil evaluasi tim Reviewer dalam forum persentasi interim report. Apabila hasil evaluasi menunjukan bahwa pengabdian masyarakat tidak layak untuk terus didanai, maka sisa bantuan dana sebesar 50% tidak akan dicairkan dan sisa dana tersebut dikembalikan ke LP2M selanjutnya
10
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
dibentuk tim kerja untuk menyelesaikan sisa pengabdian masyarakat tersebut dan atau sisa bantuan dana 50% dikembalikan ke kas negara. F. Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat 1. Pengajuan Proposal Pengabdian Masyarakat a. Untuk tahap seleksi awal, proposal pengabdian masyarakat tidak lebih dari 15 [limabelas] halaman dan diketik dikertas ukuran A4, spasi, 1,5 lines, huruf Times New Roman, size 12 poin, dengan margin 2,5 cm, proposal ditulis dengan menggunakan catatan kaki dan daftar pustaka di bagian akhir proposal [proposal yang disusun tidak sesuai dengan ketentuan tersebut akan langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi]. Hanya pengusul yang dinyatakan lolos tahap seleksi awal saja yang diminta untuk menyusun proposal lengkap untuk dipresentasi pada forum seminar Proposal Pengabdian Masyarakat. b. Proposal mencakup beberapa unsur: (1) Judul pengabdian masyarakat (2) Isu dan Fokus Pengabdian (3) Alasan Memilih Subjek Dampingan (4) Kondisi Subjek Dampingan Saat Ini (5) Kondisi Dampingan yang Diharapkan (6) Strategi yang Dipergunakan (7) Pihak-Pihak yang Terlibat [Stakeholders] dan Bentuk Keterlibatannya. (8) RAB dan SPTJB c. Proposal dengan sampul muka [cover] yang hanya menjelaskan judul pengabdian masyarakat dengan format MS Word, Pengabdian masyarakat yang dipilih “tanpa mencantumkan nama pengabdi.” Berkas proposal yang masih mencantumkan nama pengabdi langsung didiskualifikasi pada tahap seleksi administrasi. d. Lampiran surat pernyataan orisinalitas proposal pengabdian masyarakat kompetitif pengusul di atas materai Rp 6.000 [enam ribu rupiah]. 2. Kriteria Penilaian Ada beberapa aspek penting yang digunakan Tim Reviewer untuk menentukan mutu proposal program pengabdian masyarakat: a. Isu aktual dan relevan dengan latar belakang keilmuan; fokus pengabdian yang diangkat adalah isu aktual, relevan dengan basis keilmuan, memiliki manfaat nyata bagi masyarakat serta memiliki prospek keberlanjutan (sustainability). b. Alasan memilih dampingan; mencantumkan alasan dan argumen yang kuat dalam memilih komunitas mitra pengabdian berdasarkan harapan masyarakat dan memilik mengaruh yang penting bagi masyarakat mitra. c. Riset Pendahuluan dan Basis Teori; menjelaskan secara nyata kondisi komunitas yang akan didampingi sesuai dengan hasil penelitian pendahuluan (prelemenary research) yang telah dilakukan. Deskripsi perlu disertai data-data kuantitatif maupun kualitatif yang memadai, sehingga tergambar kondisi umum dan kondisi spesifik komunitas yang akan menjadi fokus dampingan. Proposal juga mengungkapkan tentang KERANGKA TEORI yang dipergunakan untuk melaksanakan proses pendampingan. 11
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
d. Kondisi dampingan yang diharapkan; menjelaskan kondisi yang diharapkan selama dan setelah proses dampingan berlangsung sebagaimana hasil penelitian pendahuluan (prelemenary research). Dengan dasar penelitian pendahuluan dan teori yang melandasinya, maka pengusul menggambarkan harapan perubahannya. e. Strategi Aksi; menyebutkan sejumlah strategi yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan dan bagaimana kaitannya satu sama lain. Bisa berupa metode, teknik, atau kegiatan, yang akan dilakukan agar strategi yang dirancang dapat berjalan. Penggunaan Logical Framework (salah satunya) adalah untuk melakukan analisis lebih mendalam mengenai permasalahan dihadapi masyarakat. Sehingga dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian. f. Keterlibatan Stakeholder; melibatkan pihak-pihak yang relevan dengan isu dan fokus pengabdian yang akan dilakukan. g. Resources yang sudah dimiliki, baik dari tim pengabdi maupun masyarakat dampingan; menyebutkan secara gamblang kapasitas tim dan lembaga pengusul untuk melakukan program ini, dan resources apa yang dimiliki untuk menjalankan program pengabdian. h. Besaran Biaya dan Alokasi Waktu; biaya [RAB dan SPTJB] dialokasikan rasional dan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat. i. Publikasi dalam Bentuk Buku atau Jurnal yang bisa , potensi dan narasi serta gagasan yang dihasilkan dari proses pengabdian mampu dipublikasikan. Ada beberapa aspek penting yang di gunakan Tim Reviewer untuk menentukan mutu Proposal Lengkap Pengabdian Masyarakat: No. 1.
2.
3. 4.
5.
Aspek Penilaian Isu Aktual dan Relevansi
Alasan
Riset Terdahulu dan Basis Teoretis Strategi Aksi
Keterlibatan Stakholder
Rubrik Penilaian Fokus Pengabdian yang diangkat adalah isu aktual Memiliki Manfaat nyata bagi Masyarakat/ Komunitas mitrapengabdian Isu dan Fokus Pengabdian memiliki prospek keberlanjutan (sustainability) program Gagasan yang diangkat memiliki makna yang signifikan Ketepatan pemilihan masyarakat dampingan sesuai isu yang diangkat Tujuan akhir program pengabdian adanya perubahan dan kesadaran Proyeksi perubahan yang terjadi memiliki pengaruh yang sangat penting bagi masyarakat/komunitas mitra pengabdian Mendiskripsikan Riset-riset dahulu yang relevan Ketepatan teori dan riset berkenaan dengan pelaksanaan pengabdian Kerangka kerja disusun secara logis Metode, teknik dan program yang disusun RELEVAN dengan tujuan akhir program pengabdian Rencana strategi aksi yang disusun STRATEGIS untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian Rencana aksi yang disusun OPERASIONAL dan dimungkinkan dapat dilakukan untuk mencapai tujuan akhir program pengabdian Kegiatan yang dirancang sesuai dengan kebutuhan tujuan pengabdian Pihak-pihak yang terlibat atau yang akan dilibatkan relevan dengan isu dan fokus Kejelasan bentuk keterlibatan sejumlah stakeholders dalam program pengabdian
12
Nilai
Bobot 20
15
15
20
5
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
6.
Resources
7.
Besaran Biaya dan Alokasi Waktu
8.
Kekuatan tim pengabdi Resources masyarakat dampingan Resourses Mitra atau stakeholders Biaya yang diusulkan rasional Proporsionalitas sebaran pembelanjaan anggaran (lebih dari 50% dialokasikan untuk kepentingan masyarakat/komunitas mitra dan proses pengabdian) Alokasi waktu yang disusun rasional dan diperkirakan mampu membuat perubahan yang berarti bagi masyarakat/komunitas Potensi dari narasi dan gagasan untuk dipublikasikan di Jurnal Implementasi dari Hasil Pengabdian Nilai Total
Publikasi
Catatan: a. Skor 10 – 50 b. Skor 51 – 70 c. Skor 71– 100
: : :
5
10
10 100
Ditolak Dipertimbangkan Layak/lulus menjadi nominator
3. Pengendalian Mutu Penelitian a. Seleksi Proposal pengabdian masyarakat yang memenuhi syarat dan ketentuan biasa dipromosikan untuk di biayai. Jika jumlah pengusulan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti pengabdian masyarakat yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal tersebut. Proses seleksi meliputi pertama, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (desk evaluation), yaitu memeriksa kelengkapan minimal. Kedua, seleksi substansi, yaitu seleksi melibatkan ahli atau pakar pada bidang ilmu masing-masing dengan aspek yang dinilai. b. Seminar Seminar dimaksud meliputi seminar proposal dan seminar hasil pengabdian masyarakat. Proposal yang dinyatakan masuk nominator dan dapat dipertimbangkan diundang untuk mengikuti seminar dihadapan tim panelis yang ditunjuk oleh LP2M IAIN Ambon untuk mempresentasikan desain operasional yakni penjabaran lebih teknis operasional dari proposal yang diajukan dari pengabdian masyarakat yang akan dilaksanakan. Sedangkan seminar evaluasi pelaksanaan (middle term evaluation) penerima dana pengabdian masyarakat melaporkan proses pelaksanaan pengabdian masyarakat. 4. Penganggaran Pengabdian Masyarakat Mekanisme dan tahapan yang harus dilakukan oleh masing-masing peneliti dalam menyusun anggaran agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Anggaran tidak mencantumkan honorarium pengabdi. Hal ini dikarenakan, penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen di bidang penelitian. b. Komponen pembiayaan penelitian dapat mencakup biaya hal-hal sebagai berikut: 1) Persiapan pengabdian masyarakat 2) Pelaksanaan pengabdian masyarakat 3) Pasca pelaksanaan pengabdian masyarakat 13
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
c. Anggaran kegiatan pengabdian masyarakat, komponen belanja barang pada tiap aktivitas akan dilaksanakan sesuai dengan besaran biaya yang dibelanjakan (at cost) dalam penganggarannya, pengabdi dapat mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan akan disesuaikan pula dengan sifat, ukuran, dan jenis pengabdian masyarakat. 5. Jadual Kegiatan
No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Jadual Kegiatan Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat Kegiatan Pelaksanaan Pengumuman proposal pengabdian masyarakat 27 – 31 Maret 2017 Penerimaan proposal 01 – 22 April 2017 Seleksi administrasi proposal 24 – 27 April 2017 Pengumuman proposal yang masuk nominasi 28 April 2017 Seminar proposal pengabdian 01 – 05 Mei 2017 Pengumuman penerimaan bantuan dana 08 Mei 2017 pengabdian masyarakat Penyelesaian administrasi kontrak 11 - 12 April 2017 pengabdian masyarakat Penyerahan laporan hasil penelitian 07 – 11 Agustus 2017 sementara Seminar hasil pengabdian sementara 14 – 18 Agustus 2017 [interim report] Penyampaian laporan pengabdian masyarakat 10.1 Excecutive Summary [artikel] 04 – 08 September 2017 10.2 Laporan penggunaan keuangan-bukti 11 – 15 September 2017 penggunaan keuangan 10.3 Lampiran pengusulan ISBN dan HKI 18 - 22 September 2017 10.4 Laporan akhir pengabdian dalam 18 – 22 September 2017 bentuk naskah buku
Catatan: Jadual pelaksanaan kegiatan bersifat tentatif dan dapat berubah sesuai dengan keperluan yang ditetapkan dikemudian oleh Ketua Panitia Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat Kompetitif.
BAGIAN KETIGA A. Laporan Pengabdian Masyarakat Laporan pengabdian masyarakat terdiri dari dua bentuk, yaitu: laporan akademik dan laporan penggunaan dana. 1. Laporan Akademik Laporan akademik adalah laporan hasil pengabdian masyarakat. Pengabdi menyerahkan hasil pengabdian masyarakat yang terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu: (a) Laporan naskah dalam bentuk buku. Laporan inti yang sudah di- lay out dalam bentuk buku siap dipublikasikan dengan spesifikasi dengan Format MS Word sebagai berikut: Ukuran buku 17 x 25 cm. Tebal halaman sekurang-kurangnya 100 hal.
14
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
Spasi 1,15 pt. Font standar Book Antiqua atau Times New Roman dengan ukuran 12 pt. Dalam bagian akhir disertai dengan indeks. Mengenai format cover, memenuhi ketentuan sebagai berikut: 1. Judul cover bisa tidak sesuai dengan judul utama pada pengusulan awal judul penelitian. 2. Pada saat penerbitan agar mencantumkan logo penerbitan ini didukung/di danai oleh LP2M IAIN Ambon pada halaman dalam cover buku. Laporan Hasil Pengabdian dalam Bentuk Buku Cover Abstraksi Pengantar Daftar Isi BAB I Pendahuluan A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Tujuan D. Signifikansi E. Sistematika Penulisan BAB II Kerangka Konsep A. Gambaran Umum Lokasi Pengabdian B. Kondisi Saat ini Masyarakat Dampingan C. Kondisi Yang Diharapkan D. Strategi Pelaksanaan E. Kajian Teori BAB III Pelaksanaan Pengabdian A. Gambaran Kegiatan B. Dinamika Keilmuan C. Teori yang Dihasilkan dari Pendampingan Komunitas BAB IV Diskusi Keilmuan A. Diskusi Data B. Follow Up BAB V Penutup A. Kesimpulan B. Penutup DAFTAR REFERENSI
(b) Excecutive Summary Laporan dalam bentuk excecutive summary adalah laporan yang sudah diformat MS Word dalam bentuk tulisan/artikel yang siap dikirim ke jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistimatika sebagai berikut: (1) Judul penelitian. (2) Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini. (3) Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Arab dan atau Bahasa Inggris. 15
Petunjuk Teknis Bantuan Program Mutu Pengabdian Masyarakat
(c)
(4) Kata kunci. (5) Isi tulisan, sistematika: Pendahuluan, pembahasan dan penutup, daftar referensi. (6) Indeks. Lampiran pengusulan ISBN dan HKI (1) Lampiran ISBN Halaman cover judul Balik halaman judul Kata pengantar Daftar isi (2) Lampiran Hak Kekayaan Intelektual [HKI] Surat pernyataan peneliti Permohonan penciptaan cipta secara elektronik Naskah Ciptaan Naskah Deskripsi Ciptaan Scan NPWP Scan KTP
2. Laporan Penggunaan Dana Setiap penggunaan uang Negara harus dilaporkan kepada pemberi/penyalur dana bantuan. Laporan penggunaan dana adalah laporan yang disusun untuk mengetahui besarnya realisasi atas penggunaan yang dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun. Setiap laporan keuangan harus disertai bukti pendukung sesuai ketentuan pelaporan. B. Penutup Demikan petunjuk teknis perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengabdian masyarakat kompetitif tahun 2017 IAIN Ambon ini disampaikan, untuk informasi lebih lanjut dapat lihat dalam WEBSITE LP2M IAIN Ambon WEBSITE.http://lp2m-iainambon.id. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ambon, Maret 2017 Ketua,
Dr. H. Sulaeman, Drs., M.Si NIP. 19670316 199302 1 001
16